PERSIAPAN PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN DARI

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448)

sebagaimana telah diubah dan ditartrbah, terakhir dengan Undang-

undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor

53);

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : 1. Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi Keuangan dan

Industri;

1. Menteri Keuangan;

2. Para Menteri;

3. Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen;

4. Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tinggi/Tertinggi Negara; dan

5. Pimpinan Instansi Pemerintah lainnya.

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Untuk :

PERTAMA : Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi Keuangan dan Industri

dan Menteri Keuangan;

• Mengambil langkah-langkah persiapan perubahan tahun anggaran

dari tahun fiskal menjadi tahun takwirn, dengan ketentuan sebagai

berikut:

Tahun Anggaran 1999/2000 yang mulai berlaku tanggal 1 April 1999

tetap berakhir tanggal 31 Maret 2000;

Tahun Anggaran 2000 dimulai tanggal 1 April 2000 sampai dengan

tanggal 31 Desember 2000, diperlakukan sebagai tahun anggaran

transisi;

Tahun Anggaran 2001 dimulai tanggal 1 Januari 2001 sampai

dengan tanggal 31 Desember 2001 .

• Menyiapkan Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Indische

Comptabiliteitswet, khususnya Pasal 7, dan hasilnya disampaikan

kepada Presiden dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan

sejak berlakunya Instruksi Presiden ini.

• Melakukan koordinasi dengan para Menteri dan Pimpinan Lembaga

Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga

Tinggi/Tertinggi Negara, dan Pimpinan Instansi Pemerintah lainnya

dalam penyusunan anggaran instansi masing-masing.

KEDUA : Para Menteri, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen,

Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tinggi/Tertinggi Negara, dan

Pimpinan Instansi Pemerintah lainnya memberikan bantuan sepenuhnya

kepada Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi Keuangan dan

Industri dan Menteri Keuangan dalam melaksanakan langkah-langkah

sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA.

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

KETIGA : Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab dan

melaporkan hasilnya kepada Presiden baik secara berkala maupun

sewaktu-waktu diperlukan.

Instruksi Presiden Ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal 10 Nopember 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABDURRAHMAN WAHID

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 63 TAHUN 1999

TENTANG

PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 44 TAHUN 1994 TENTANG

BADAN PENGENDALI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

WILAYAH PERBATASAN DI KALIMANTAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mendorong pembangunan wilayah

Negara Republik Indoensia di Kalimantan yang berbatasan dengan

Malaysia, dan untuk meningkatkan perwujudan sistem pertahanan

keamanan rakyat semesta di wilayah tersebut, dengan Keputusan

Presiden Nomor 44 Tahun 1994 telah dibentuk Badan Pengendali

Pelaksanaan Pembangunan Wilayah Perbatasan di Kalimantan;

• bahwa setelah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Badan

tersebut, ternyata tidak berjalan secara efektif dan tidak dapat

mencapai hasil yang optimal, sehingga dipandang labih efektif

apabila tugas tersebut dilaksanakan secara fungsional oleh instansi

Pemerintah terkait;

• bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu untuk

mencabut Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1994 tentang Badan

Pengendali Pelaksanaan Pembangunan Wilayah Perbatasan di

Kalimantan;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945;