AKSI HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2015

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG

AKSI HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2015

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang

Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 2015-2019, dengan ini

menginstruksikan:

Kepada : 1. Para Menteri Kabinet Kerja;

1. Sekretaris Kabinet;

2. Jaksa Agung;

3. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;

4. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;

5. Para Sekretaris Jenderal pada Lembaga Tinggi Negara;

6. Para Gubernur;

7. Para Bupati/Walikota.

Untuk :

PERTAMA : Melaksanakan Aksi HAM Tahun 2015, sebagaimana

dimaksud dalam Instruksi Presiden ini.

KEDUA : Semua Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian,

wajib berkoordinasi dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia, Menteri Sosial, dan Menteri Perencanaan

Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional.

KETIGA . . .

KETIGA : Semua Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota

wajib berkoordinasi dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia dan Menteri Sosial didukung Menteri Dalam Negeri

dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

KEEMPAT : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Sosial, dan

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional:

1. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Aksi

HAM Kementerian/Lembaga secara berkala;

1. Melakukan analisis, koordinasi, dan fasilitasi untuk

mengurai masalah dalam pelaksanaan Aksi HAM;

1. Menyampaikan laporan pelaksanaan Aksi HAM secara

berkala dan mempublikasikannya kepada masyarakat.

KELIMA : Kementerian Dalam Negeri memberi dukungan atas

pemantauan dan evaluasi secara berkala Aksi HAM

Pemerintah Daerah.

KEENAM : Semua Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah

mempublikasikan laporan capaian pelaksanaan Instruksi

Presiden ini secara berkala pada setiap periode pelaporan.

KETUJUH : Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan sungguh-

sungguh dan penuh tanggung jawab.

Instruksi ...

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal 2 Oktober 2015

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Deputi Bidang Politik, Hukum,

dan Keamanan,ttd.

ttd.

Fadlansyah Lubis