JAMBORE NASIONAL

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 1998

TENTANG

JAMBORE NASIONAL

ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa sejalan dengan pesatnya kemjuan ilmu pengetahuan dan

teknologi bangsa-bangsa di dunia, maka kedudukan dan peranan

ilmu pengetahuan dan teknologi akan semakin penting di masa-masa

mendatang;

• bahwa untuk mengantisipasi era globalisasi dan demi

kesinambungan pembangunan nasional, perlu meningkatkan

kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya

pemanfaatan, pengembangan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan

teknologi;

• bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 1995 telah

ditetapkan tanggal 10 Agustus sebagai Hari Kebangkitan Teknologi

Nasional;

• bahwa dalam rangka memasyarakatkan Ilmu Pengetahuan dan

Teknologi, potensi dan masalah-masalah yang bersangkutan dengan

ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengenalan dan pemanfaatan

sumberdaya manusia dan sumberdaya alam di daerah bagi

kepentingan pembangunan nasional, dipandang perlu melaksanakan

Jambore Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

• bahwa sehubungan dengan hal di atas, dipandang perlu untuk

mengeluarkan Instruksi Presiden tentang jambore Nasional Ilmu

Pengetahuan dan Teknologi;

Mengingat : …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok

Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi

Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988

Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);

1. Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 1995 tentang Hari

Kebangkitan Nasional;

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : 1. Menteri Negara Riset dan Teknologi;

1. Menteri Dalam Negeri;

2. Para Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I.

Untuk :

PERTAMA : Menteri Negara Riset dan Teknologi mengambil langkah-langkah yang

diperlukan untuk lebih memantapkan dan meningkatkan upaya

pemasyarakatan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan lingkup

tugas dan tanggung jawabnya dan mengembangkan kerjasama dengan

para Menteri dan Pimpinan Lembaga Pemerintahan Non Departemen

terkait.

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

KEDUA : Menteri Dalam Negeri :

• menyusun Pedoman Penyelenggaraan Jambore Nasional Ilmu

Pengetahuan dan Teknologi dalam rangka memperingati Hari

Kabangkitan Teknologi Nasional setelah terlebih dahulu

berkoordinasi dengan Menteri Negara Riset dan Teknologi;

• menetapkan Propinsi/Daerah Tingkat I tempat penyelenggaraan

Jambore Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi secara

bergiliran;

• mengambil langkah-langkah untuk pengendalian, pemantauan dan

evaluasi pelaksanaannya.

KETIGA : Para Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I:

• melakukan koordinasi dengan instansi Vertikal dan atau Dinas

Daerah yang terkait dalam penyelenggaraan jambore Nasional Ilmu

Pengetahuan dan Teknologi;

• membentuk Panitia Daerah yang tugas, fungsi, susunan, dan tata

kerjanya ditetapkan dengan memperhatikan petunjuk Menteri Dalam

Negeri.

KEEMPAT : Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan sebaik-baiknya dan

penuh tanggung jawab.

Instruksi …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal 31 Maret 1998

PRESIDEN REPBULIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO