8 P/HUM/2025

hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 1 dari 80 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2025 PUTUSAN Nomor 8 P/HUM/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara: I. HENRY BETEHOLI HULU, S.T., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Mudik, RT 000/RW 000, Gunungsitoli, pekerjaan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gunungsitoli; II. PUTRA ELNATAN DACHI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Saonigeho, RT 000/RW 000, Pasar Teluk Dalam, Teluk Dalam, pekerjaan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Selatan; III. APRIAMAN LASE, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Hiliganoita, RT 000/RW 000, Hiliganoita, Bawalato, pekerjaan Karyawan Swasta; Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Jajang, S.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Jlawyers Office, beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 14 Desember 2024; Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon; Lawan KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM, tempat kedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29 Jakarta 10310; Selanjutnya disebut sebagai Termohon; Mahkamah Agung tersebut; Membaca surat-surat yang bersangkutan; DUDUK PERKARA Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 2 dari 80 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2025 Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Desember 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada Tanggal 27 Desember 2024, dan diregister dengan Nomor 8 P/HUM/2025, telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG; 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, salah satu kewenangan Mahkamah Agung adalah melakukan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang; Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945: “Mahkamah Agung Rl berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang”; 2. Bahwa Pasal 20 ayat (2) huruf b dan Pasal 20 ayat (3) Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut “Undang-Undang 48/2009”) memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk melakukan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Selengkapnya pasal a quo berbunyi: Pasal 20 ayat (2) huruf b: “Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang- undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang”; Pasal Pasal 20 ayat (3): “Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagai hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 3 dari 80 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2025 kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung”; 3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menyatakan bahwa: (1) Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji secara materiil hanya terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang; (2) Mahkamah Agung berwenang menyatakan tidak sah semua peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku; (3) Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang- undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung; (4) Peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 4. Bahwa Pasal 31A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (selanjutnya disebut “Undang-Undang 3/2009”) telah mengatur prosedural pengajuan permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang di Mahkamah Agung, selengkapnya ketentuan pasal a quo berbunyi: (1) Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh Para Pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 4 dari 80 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2025 (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau badan hukum privat; (3) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat: permohonan sekurang-kurangnya harus memuat: a. Nama dan alamat Para Pemohon; b. Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan menguraikan dengan jelas bahwa: 1. Materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi; dan/atau 2. Pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku; dan 3. Hal-hal yang diminta untuk diputus; (4) Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Mahkamah Agung paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan; (5) Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa Para Pemohon atau permohonannya tidak memenuhi syarat, amar putusan menyatakan permohonan tidak diterima; (6) Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan; (7) Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), amar putusan menyatakan dengan tegas materi Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 5 dari 80 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2025 muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari peraturan perundang- undangan di bawah undang-undang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; (8) Putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus dimuat dalam Berita Negara atau Berita Daerah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal putusan diucapkan; (9) Dalam hal peraturan perundang-undangan di bawah undang- undang tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi dan/atau tidak bertentangan dalam pembentukannya, amar putusan menyatakan permohonan ditolak; (10) Ketentuan mengenai tata cara pengujian peraturan perundang- undangan di bawah undang-undang diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung; 5. Bahwa Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut “Undang-Undang 12/2011”) menyatakan “Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan dibawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung”; 6. Bahwa selanjutnya mengenai tata cara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang diatur lebih lanjut berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil (selanjutnya disebut “Peraturan Mahkamah Agung 1/2011”); 7. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XX/2022 (Bukti P-3), pembagian Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara mutlak menjadi kewenangan Komisi Pemilihan Umum, sehingga lampiran Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 6 dari 80 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2025 mengatur tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi tidak berlaku dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi a quo, Komisi Pemilihan Umum telah menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 yang mengatur tentang pembagian Daerah Pemilihan dan alokasi kursi; 8. Bahwa yang menjadi objek permohonan pengujian dalam Hak Uji Materiil ini adalah Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 yang mengatur tentang Pembagian Daerah Pemilihan, khususnya angka 2 tentang pembagian dapil Sumut II; 9. Bahwa Lampiran I angka 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 a quo bertentangan dengan dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017” yang menyatakan “pemilihan umum dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil”, atau dengan kata lain Pasal 2 tersebut merupakan batu uji dalam permohonan a quo; 10. Bahwa Para Pemohon memahami jika peraturan yang diuji berlaku hanya untuk pemilihan legislatif tahun 2024, hal ini diketahui dari nomenklatur Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 yang menyatakan “Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024”. Frasa ”Dalam pemilihan umum Tahun 2024” mengindikasikan jika Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 hanya diberlakukan pada pemilihan legislatif 2024, atau dengan kata lain peraturan a quo telah selesai dilaksanakan. Implikasi dari nomenklatur tersebut adalah diperlukannya peraturan baru untuk mengatur alokasi kursi dan daerah pemilihan pada pemilihan legilatif tahun 2029; 11. Bahwa pengujian ini tidak bermaksud membawa Mahkamah Agung dalam pengujian yang bersifat illusioner atau dengan kata lain Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 7 dari 80 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2025 menguji objek yang bukan lagi sebagai peraturan perundang- undangan karena telah selesai dilaksanakan. Namun jauh dari itu, Para Pemohon mengkehendaki adanya kepastian hukum dan keadilan dalam hal pembagian Daerah Pemilihan di Sumatera Utara. Para Pemohon berharap putusan dalam pengujian a quo dapat diakomodir pada peraturan yang akan diundangkan oleh Komisi Pemiliah Umum yang mengatur tentang pembagian Daerah Pemilihan pada tahun 2029 mendatang. Oleh karenanya, salah satu petitum yang dimohonkan Para Pemohon dalam permohonan a quo adalah agar Mahkamah Agung memerintahkan Komisi Pemilihan Umum dalam membuat peraturan yang mengatur tentang pembagian dapil dan alokasi kursi disusun sesuai dengan yang dimohonkan oleh Para Pemohon; 12. Bahwa oleh karena objek permohonan Hak Uji Materiil a quo adalah Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 termasuk jenis peraturan perundang-undangan di bawah undang- undang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 juncto Pasal 1 ayat (2) Perma Nomor 1 Tahun 2011, dengan demikian Mahkamah Agung berwenang untuk menguji objek keberatan Hak Uji Materiil in litis; II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON; 1. Bahwa Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 telah mengatur kualifikasi subjek hukum yang dapat menjadi pemohon keberatan Hak Uji Materiil di Mahkamah Agung. Pasal a quo secara lengkap berbunyi: Pasal 31A ayat (2): Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang- undang, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 8 dari 80 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2025 b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau c. Badan hukum publik atau badan hukum privat; 2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 menyatakan “Pemohon Keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang”; 3. Bahwa untuk memenuhi syarat kualifikasi kedudukan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 juncto Pasal 1 ayat (4) Perma Nomor 1 Tahun 2011, maka dengan ini Para Pemohon menerangkan bahwa Para Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (Bukti P- 4) yang hingga permohonan ini diajukan masih berlaku; 4. Bahwa untuk menguraikan kerugian aktual dan/atau potensial yang dialami Para Pemohon karena berlakunya Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 Khususnya angka 2 tentang pembagian Sumut II, maka dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Pemohon I merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gunungsitoli Periode 2024-2029 (Bukti P-5); b. Pemohon II merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Selatan Periode 2024-2029 (Bukti P-6); c. Bahwa untuk mengembangkan karir politik di tingkat nasional, Pemohon I dan Pemohon II akan mencalonkan diri pada pemilihan legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat RI) tahun 2029 mendatang untuk mewakili masyarakat Kepulauan Nias. Namun, oleh karena Kepulauan Nias berada dalam cakupan wilayah Sumut II, maka Para Pemohon merasa dirugikan karena memiliki Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 9 dari 80 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2025 beban yang lebih berat dibandingkan dengan calon legislatif yang mencalonkan diri pada dapil Sumut I dan Sumut III. Ketidakseimbangan beban yang akan ditanggung tersebut menimbulkan ketidakadilan antar calon yang mencalonkan diri di dapil Sumut 1 dan III dengan calon yang berasal dari Daerah Pemilihan Sumut II. Hal ini tentunya kerugian yang berimplikasi pada pelanggaran asas pemilu, yakni asas adil; d. Pemohon III merupakan masyarakat Kepulauan Nias yang mengkehendaki agar calon legislatif yang berasal dari Kepulauan Nias dapat memperoleh suara yang cukup untuk dapat menduduki satu kursi di parlemen, namun Pemohon III menyadari jika hal tersebut cukup menyulitkan disebabkan oleh luasnya cakupan wilayah yang masuk dalam Daerah Pemilihan Sumut II. Dengan wilayah yang luas tersebut menimbulkan beban yang lebih bagi calon yang berasal dari Kepulauan Nias karena harus mengeluarkan biaya yang cukup besar dalam mobilitas kampanye, selain itu untuk mengakses seluruh wilayah kabupaten/kota yang berjumlah 19 daerah administrasi kabupaten/kota memerlukan waktu yang tidak sedikit sehingga Pemohon III menghendaki agar terdapat pembagian yang adil dalam pembagian seluruh Daerah Pemilihan di Sumatera Utara; e. Bahwa kerugian nyata yang dialami oleh Pemohon III telah terjadi pada pemilihan legislatif 2024 yang telah terlaksana pada 14 Februari 2024, dimana calon legislatif yang Pemohon III dukung atas nama Ilham Mendrofa yang merupakan putra daerah Kepulauan Nias gagal meraih satu kursi di Parlemen. Menurut Ilham Mendrofa salah satu faktor penyebab kegagalannya adalah disebabkan oleh wilayah yang begitu luas dan banyaknya daerah kabupaten/kota yang tergabung dalam Daerah Pemilihan Sumut II sehingga membutuhkan finansial dan waktu yang tidak sedikit untuk melakukan kampanye. Oleh karena itu keinginan Pemohon III sebagai masyarakat Kepulauan Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 10 dari 80 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2025 Nias untuk memiliki perwakilan di Dewan Perwakilan Rakyat RI yang berasal dan merupakan putra daerah asli tidak dapat terwujud; 5. Bahwa Para Pemohon perlu memberikan gambaran kepada Yang Mulia Hakim Agung perbandingan antara Daerah Pemilihan Sumut I, Sumut II, dan Sumut III, sebagai berikut: Luas Wilayah (km) Presentase Terhadap Luas Wilayah SUMUT (%) DPT Harga 1 Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilihan Sumut I 4.848,87 6,7 3.895.322 389.532 Daerah Pemilihan Sumut II 46.358,53 64,0 3.438.838 343.883 Daerah Pemilihan Sumut III 21.253,33 29,3 3.519.780 351.978 Peta Sumut II Sebelum Pemecahan 6. Bahwa berdasarkan tabel dan peta di atas, tampak jelas jika Daerah Pemilihan Sumut II (bagian peta warna biru) memiliki cakupan wilayah yang lebih luas dibanding dapil Sumut I dan Sumut II. Perbedaan presentase luasan diantara ketiganya sangat signifikan dimana Daerah Pemilihan Sumut II mewakili 64% luas wilayah Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 11 dari 80 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2025 Sumatera Utara secara keseluruhan sehingga menjadi tidak adil bagi setiap calon legislatif yang mencalonkan diri di Daerah Pemilihan Sumut II karena memiliki beban lebih besar dibandingkan dengan calon legislatif yang berasal dari Daerah Pemilihan Sumut I maupun Daerah Pemilihan Sumut III. Perbedaan beban tersebut terletak pada beban financial dan keterbatasan waktu dalam menjangkau seluruh daerah kabupaten/kota yang yang berada dalam cakupan wilayah Daerah Pemilihan Sumut II yang keseluruhannya mencapai 19 (sembilan belas) daerah kabupaten/kota. Oleh karena itu, perbedaan luas wilayah yang begitu signifikan tersebut menjadi penyebab utama kerugian yang dialami dan/atau akan dialami oleh Para Pemohon; 7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan dasar hukum yang telah diuraikan di atas dan oleh karena Para Pemohon telah dapat membuktikan ketidakadilan pembagian Daerah Pemilihan di Sumatera Utara, khususnya Daerah Pemilihan Sumut II sehingga menimbulkan kerugian bagi Para Pemohon, maka Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan keberatan hak uji materiil terhadap angka 2 Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023. Oleh karenanya permohonan Para Pemohon memenuhi syarat formil yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat (1), (2) dan (4) Perma Nomor 1 Tahun 2011 juncto Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Dengan demikian permohonan a quo secara formal dapat diterima; III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN (POSITA); Bahwa permohonan ini terkait dengan pengujian konstitusionalitas norma yang terdapat dalam angka 2 Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembagian Daerah Pemilihan II Sumut II yang berbunyi: No Provinsi Jumlah Kursi Daerah Pemilihan Kursi Per Daerah Pemilihan Wilayah Daerah Pemilihan (Kabupaten/Kota/ Kecamatan) Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 12 dari 80 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2025 1 Aceh … … … … 2 Sumatera Utara (Sumut) 30 Sumut I 10 1 Kota Medan 2 Deli Serdang 3 Serdang Bedagai 4 Kota Tebing Tinggi Sumut II 10 1 Tapanuli Tengah 2 Tapanuli Utara 3 Tapanuli Selatan 4 Labuhanbatu 5 Toba 6 Mandailing Natal 7 Humbang Hasundutan 8 Samosir 9 Padang Lawas Utara 10 Padang Lawas 11 Labuhanbatu Selatan 12 Labuhanbatu Utara 13 Kota Padang Sidempuan 14 Kota Sibolga 15 Kota Gunungsitoli 16 Nias 17 Nias Utara 18 Nias Barat 19 Nias Selatan Sumut III 10 1 Asahan 2 Kota Tanjung Balai 3 Kota Pemangtangsiantar 4 Simalungun 5 Pakpak Bharat 6 Dairi 7 Karo Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 13 dari 80 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2025 8 Kota Binjai 9 Langkat 10 Batu Bara 3 Sumatera Barat (Sumbar) … … … … … Bertentangan dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang berbunyi: pemilihan umum dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil; Dengan alasan-alasan sebagai berikut: A. Sistem dan Prinsip Pembagian Daerah Pemilihan; 1. Bahwa penyusunan daerah pemilihan, adalah salah satu tahapan yang paling penting diawal proses penyelenggaraan pemilihan umum, untuk memastikan prinsip keterwakilan yang akan dilakukan melalui proses pemilihan umum sesuai dengan prinsip pemilu yang jujur, adil, proporsional, dan demokratis; 2. Bahwa daerah pemilihan merupakan salah satu variabel terpenting dalam sistem pemilu yang berfungsi sebagai cakupan/batasan luasan wilayah administratif sebagai arena kompetisi sekaligus jumlah alokasi kursi yang diperebutkan oleh partai politik dan sebagai arena representasi politik antara partai politik/kandidat dengan pemilih; 3. Bahwa isitilah besaran alokasi kursi dalam suatu daerah pemilihan atau district magnitude pertama kali dipopulerkan oleh Douglas W Rae dalam publikasinya yang berjudul “The Political Consequences of Electoral Laws (1967) yang menjelaskan tiga komponen utama dari sistem pemilu yakni: (1) District magnitude sebagai besaran alokasi kursi yang diperebutkan dalam suatu daerah pemilihan; (2) Electoral formula atau formula matematis untuk mengonversi suara ke kursi; (3) Ballot structure sebagai metode pemberian suara; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 14 dari 80 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2025 4. Besaran alokasi kursi dalam suatu daerah pemilihan menjadi ciri khas utama perbedaan antara sistem pemilihan umum pluralitas mayoritas dengan sistem pemilu proposional. Jika dalam suatu daerah pemilihan hanya terdapat satu alokasi kursi yang diperebutkan maka sistem pemilu yang diterapkan adalah sistem pemilu pluralitas mayoritas. Sedangkan jika dalam suatu daerah pemilihan terdapat lebih dari satu kursi yang diperebutkan maka sistem pemilu yang diterapkan adalah sistem pemilu proporsional; 5. Bahwa penyusunan daerah pemilihan atau yang secara universal dikenal dengan istilah boundary delimitation/redistricting akan menentukan, apakah prinsip keterwakilan, antara calon anggota legislatif yang akan duduk di lembaga perwakilan, betul-betul telah secara taat asas dan sesuai dengan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; 6. Bahwa dalam rangka memastikan pembentukan daerah pemilihan sesuai dengan prinsip dan asas pemilu, dikenal prinsip-prinsip dasar pembentukan daerah pemilihan sebagai panduan dalam menyusun daerah pemilihan di pemilu. Secara universal Thomas L. Brunell (2008) dalam studinya menjelaskan terdapat lima prinsip utama yang harus dipenuhi dalam membentuk daerah pemilihan yakni: a. An electoral district is a contiguous region, and therefore electoral districting must observe the contiguousness of the area. Every point in an electoral districtmust be accessible by another point in that electoral district without having to leave the district (Daerah pemilihan merupakan daerah yang berdampingan, sehingga suatu daerah pemilihan harus memperhatikan kedekatan daerah. Setiap titik di daerah pemilihan harus dapat diakses oleh titik lain di daerah pemilihan tersebut tanpa harus keluar dari daerah pemilihan tersebut); Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 15 dari 80 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2025 b. Equal population, i.e., the cost of every seat in one electoral district must be equal with that in another district. The principle of OPOVOV (one person, one vote, one value) is paramount in forming electoral districts. Political equality means that every vote has the same value, where no voter has their vote valued more or less than that of another voter (Populasi yang setara, yaitu harga setiap kursi di satu daerah pemilihan harus sama dengan harga satu kursi di daerah pemilihan lainnya. Prinsip OPOVOV (one person, one vote, one value) sangat penting dalam pembentukan daerah pemilihan. Kesetaraan politik berarti bahwa setiap suara memiliki nilai yang sama, di mana tidak ada pemilih yang suaranya lebih atau kurang dari pemilih lainnya; c. Preserving communities of interest, i.e., electoral districting must consider the similar social conditions of the citizens in an electoral district; (Memperhatikan kepentingan komunitas, dalam hal ini daerah pemilihan harus mempertimbangkan kesamaan kondisi sosial dari warga negara di daerah pemilihan); d. Preserving political/administrative subdivisions, and; (memperhatikan politik/subdivisi administrasi); e. The compactness of electoral districts (Kekompakan atau kepadatan daerah pemilihan); 7. Bahwa Lisa Handley (2007) dalam studinya Challenging the Norms and Standards of Election Administration Boundary Delimitation dari banyak prinsip pembentukan daerah pemilihan paling tidak terdapat lima prinsip utama yang selalu digunakan yakni: a. Impartiality: the boundary authority should be a nonpartisan, independent, and professional body (lembaga yang memiliki otoritas membentuk daerah pemilih haruslah tidak partisan, independent, dan profesional); Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 16 dari 80 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2025 b. Equality: the populations of constituencies should be as equal as possible to provide voters with equality of voting strength (Jumlah populasi dari daerah pemilihan haruslah setara untuk memberikan kesetaraan kekuatan suara pemilih); c. Representativeness: Constituencies should be drawn taking into account cohesive communities, defined by such factors as administrative boundaries, geographic features, and communities of interest; (Pembentukan daerah pemilihan harus mempertimbangkan kohesifitas suatu komunitas, yang ditentukan oleh faktor batas wilayah administratif, geografis, dan kepentingan komunitas); d. Non-discrimination: The delimitation process should be devoid of electoral boundary manipulation that discriminates against voters on account of race, colour, language, religion, or related status; (Proses pembentukan daerah pemilihan harus bebas dari manipulasi yang mendiskriminasi pemilih karena ras, warna kulit, agama, dan status); e. Transparency: The delimitation process should as transparent and accessibleto the public as possible (Pembentukan daerah pemilihan harus transparan dan sedapat mungkin dapat diakses oleh publik); 8. Bahwa jika penyusunan daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk setiap daerah pemilihan dilakukan dengan tindakan yang tidak terukur dan tidak memperhatikan prinsip-prinsip dasar pembentukan daerah pemilihan berpotensi membuat arena kontestasi dan representasi di pemilu menjadi tidak adil, merusak keseimbangan dan prinsip keterwakilan menjadi tidak terpenuhi; 9. Bahwa dalam menjaga proporsionalitas alokasi kursi di setiap daerah pemilihan berdasarkan pengalaman dan praktik di beberapa negara memberlakukan standar deviasi atau batas toleransi sebagai indikator untuk meminimalisir adanya jumlah Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 17 dari 80 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2025 alokasi kursi yang terlalu banyak atau kekurangan yang siginfikan dalam suatu daerah pemilihan dengan tujuan untuk menjaga proporsionalitas atau keberimbangan antara alokasi kursi dengan jumlah penduduk; 10. Bahwa berdasarkan publikasi The Electoral Knowledge Network terdapat tiga varian standar deviasi yang digunakan oleh beberapa negara yang diantaranya sebagai berikut: a. Standar deviasi minimal: Amerika Serikat menerapkan standar deviasi se-minimal mungkin sesuai dengan standar “one person, one vote”. Standar ini diberlakukan oleh Pengadilan Amerika Serikat sejak awal 1960-an dalam kasus pengadilan 1983 Karcher V. Daggett. Mahkamah Agung Amerika Serikat menyatakan bahwa standar deviasi dalam penataan daerah pemilihan sangatlah penting “there are no de minimus variations which could practically be avoided but which nonetheless meet the standard of Article I, Section 2 [of the U.S. Constitution] without justification.” Pengadilan kemudian memutuskan untuk menolak rencana pendapilan ulang kongres New Jersey yang memiliki total standar deviasi penduduk hanya 7%. Berdasarkan keputusan ini mayoritas negara bagian menafsirkan Karcher sebagai syarat dan panduan untuk melakukan pendapilan Kongres dengan standar deviasi populasi yang berimbang atau standar deviasi minimal mendekati 0% atau seberimbang mungkin ketika melakukan alokasi kursi ke daerah pemilihan; b. Standar deviasi medium: Macedoina dengan sistem pemilu proporsional dan enam daerah pemilihan menerapkan batas toleransi plus dan minus 3% dari jumlah kuota penduduk. Selandia Baru, Albania, dan Yamen menerapkan standar deviasi lebih dari 5% dari Kuota Populasi. Australia, Belarus, Italia, dan Ukraina menerapkan 10% batas toleransi standard deviasi dalam melakukan alokasi kursi ke-daerah pemilihan. Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 17 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 18 dari 80 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2025 Di Australia, sebenarnya basis standar deviasi tidak lebih dari 10% jauh lebih kompleks karena Undang-Undang pemilihan umum Australia mensyaratkan deviasi alokasi kursi di daerah pemilihan tidak lebih dari 3,5% tiga tahun enam bulan setelah proses pendistribusian alokasi kursi ke daerah pemilihan. Kriteria ini dirancang untuk menghasilkan kesetaraan populasi di tengah siklus pendapilan di Australia yang diselenggarakan tujuh tahun sekali dan untuk menghindari perbedaan yang lebar pada akhir siklus pendapilan. Untuk memenuhi persyaratan ini, komisi pendapilan Australia (disebut sebagai Reditribution Commission) harus menggunakan proyeksi jumlah penduduk serta data jumlah penduduk; c. Standar deviasi maksimal: Armenia, Jerman, dan Republik Ceko memperbolehkan batas toleransi standar deviasi dalam pengonversian jumlah penduduk ke kursi di daerah pemilihan tidak lebih dari 15%. Di Kanada dimana pembentukan daerah pemilihan dilakukan oleh lembaga independen, standar deviasi yang diterapkan dalam pengalokasian kursi ke daerah pemilihan dapat lebih dari 25%; (sumber: The Electoral Konwledge Network, Boundary Delimitation, https://aceproject.org/aceen/topics/bd/bdb/bdb05/bdb05a); 11. Bahwa prinsip dan tata cara pembagian dapil di Indonesia telah diatur dalam Pasal 185 Undang-Undang Pemilihan Umum. Pasal a quo telah memberi guidance secara rigid dalam penyusunan dapil untuk memastikan agar proses penyelenggaraan pemilu, khususnya penyusunan daerah pemilihan dan alokasi kursi sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat, prinsip pemilu yang luber dan jurdil, dan berkepastian hukum. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut: Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 18 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 19 dari 80 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2025 a. Prinsip kesetaraan nilai suara, dapat dimaknai untuk memperolah kursi di setiap daerah pemilihan memiliki harga kursi yang setara antara daerah pemilihan sesuai dengan prinsip one person, one vote, one value, dalam hal ini sekalipun harga satu kursi atau jumlah perolehan suara minimal untuk mendapatkan satu kursi dalam satu daerah pemilihan akan sangat bergantung pada jumlah pemilih yang memberikan suaranya, namun idealnya harga satu kursi antara daerah pemilihan setara, sebagai contoh jika dalam suatu daerah pemilihan untuk mendapatkan satu kursi adalah 10.000 suara maka di daerah pemilihan lain idealnya setara, kalaupun lebih mahal atau lebih murah dari 10.000 perbedaan atau selisihnya tidak terlalu signifikan; b. Prinsip ketaatan pada sistem pemilu proposional, dapat dimaknai dalam membentuk atau mengalokasikan kursi di setiap daerah pemilihan haruslah memperhatikan kesetaraan atau keberimbangan antara jumlah kursi dengan jumlah penduduk, jika dalam suatu provinsi/kabupaten/kota memiliki jumlah penduduk 20.000 maka jumlah alokasi kursi yang diperoleh haruslah setara dengan jumlah penduduk tersebut; c. Prinsip proporsionalitas, dapat dimaknai dalam membentuk daerah pemilihan harus memperhatikan keberimbangan jumlah kursi antar daerah pemilihan, meskipun keberimbangan jumlah alokasi kursi di setiap daerah pemilihan akan bergantung pada jumlah penduduk, namun sebisa mungkin jumlah alokasi kursi antar daerah pemilihan setara karena akan berpengaruh pada prinsip kesetaraan nilai suara atau harga satu kursi antar daerah pemilihan; d. Prinsip integralitas wilayah, adalah keutuhan atau keterpaduan antara wilayah administrasi, geografis, sarana penghubung, hingga kemudahan akses transportasi ketika akan digabungkan menjadi suatu daerah pemilihan, prinsip Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 19 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 20 dari 80 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2025 ini tidak memperkenankan antar suara wilayah administrasi yang tidak berbatasan langsung satu dengan lain digabungkan menjadi suatu daerah pemilihan; e. Prinsip berada dalam cakupan wilayah yang sama, dapat dimaknai ketika antarwilayah admnistrasi digabungkan menjadi suatu daerah pemilihan harus berada dalam satu cakupan wilayah yang sama, bukan berada pada wilayah yang berbeda atau tidak berbatasan satu dengan yang lainnya; f. Prinsip kohesivitas adalah ketika dalam membentuk daerah pemilihan dalam hal ini ketika menggabungkan antar wilayah administrasi menjadi suatu daerah pemilihan penting untuk memperhatikan sejarah, kondisi sosial budaya, adat istiadat, dan kelompok minoritas, jika suatu wilayah administrasi mayoritas penduduk dari kelompok sosial budaya atau adat tertentu, maka perlu dijadikan satu daerah pemilihan tersendiri atau digabungkan daerah wilayah administrasi lain yang memiliki karakter sosial budaya atau adat istidat yang sama, hal ini penting untuk menjamin adanya keterwakilan dari karakter sosial budaya atau adat istidat tersebut; g. Prinsip kesinambungan, dapat dimaknai ketika akan membentuk daerah pemilihan perlu memperhatikan bentuk dan alokasi kursi pada daerah pemilihan di pemilu sebelumnya, dalam hal ini jika tidak terjadi persoalan yang siginfikan atau tidak melanggar prinsip-prinsip pembentukan daerah pemilihan atau tidak ada perubahan batas wilayah atau laju penduduk yang signifikan, maka idealnya tidak perlu ada perubahan daerah pemilihan; B. Gambaran Umum Daerah Pemilihan Sumatera Utara; 1. Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi di Indonesia bagian barat yang memiliki 33 (tiga puluh tiga) daerah kabupaten/kota. Provinsi ini memiliki luas wilayah kurang lebih Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 20 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 21 dari 80 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2025 72.460,74 km2 (tujuh puluh dua ribu empat ratus enam puluh koma tujuh puluh empat kilo meter persegi). (sumber: https://sumut.bps.go.id/id/statisticstable/3/VUZwV01tSlpPVlpsWl RKbmMxcFhhSGhEVjFoUFFUMDkjMw==/luas-daerah-dan- jumlah-pulau-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-sumatera- utara--2023.html); 2. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023, Komisi Pemilihan Umum menetapkan bahwa Provinsi Sumatera Utara dibagi dalam 3 (tiga) dapil, yang terdiri dari Daerah Pemilihan Sumut I, Daerah Pemilihan Sumut II, dan Daerah Pemilihan Sumut III. Adapun rincian luas wilayah dan DPT dari masing-masing Daerah Pemilihan tersebut adalah sebagai berikut: Daerah Pemilihan Sumatera Utara 1 Kabupaten/Kota DPT Luas Wilayah (km2) Persentase Terhadap Luas Wilayah Deli Serdang 1.431.418 2.581,23 3,56 Kota Medan 1.853.458 279,29 0,39 Kota Tebing Tinggi 128.013 39,17 0,05 Serdang Bedagai 482.433 1.949,18 2,69 Jumlah 3.895.322 4.848,87 6,7 Daerah Pemilihan Sumatera Utara 2 Kabupaten/Kota DPT Luas Wilayah (km2) Persentase Terhadap Luas Wilayah Humbang Hasundutan 141.453 2.351,51 3,25 Kota Gunungsitoli 92.944 208,68 0,29 Kota Padangsidimpuan 161.204 159,30 0,22 Kota Sibolga 68.464 11,47 0,02 Labuhan Batu 357.455 2.772,38 3,83 Labuhan Batu Selatan 224.374 3.079,61 4,25 Labuhan Batu Utara 275.177 3.686,01 5,09 Mandailing Natal 334.883 6.547,26 9,04 Nias 95.875 902,39 1,25 Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 21 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 22 dari 80 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2025 Nias Barat 61.666 464,22 0,64 Nias Selatan 211.019 2.531,70 3,49 Nias Utara 104.724 1.238,06 1,71 Padang Lawas 178.286 3.914,41 5,4 Padang Lawas Utara 181.043 3.945,56 5,45 Samosir 100.595 1.850,04 2,55 Tapanuli Selatan 218.933 4.201,03 5,8 Tapanuli Tengah 255.570 2.307,68 3,18 Tapanuli Utara 225.689 3.895,60 5,38 Toba Samosir 149.484 2.291,62 3,16 Jumlah 3.438.838 46.358,53 64,0 Daerah Pemilihan Sumatera Utara 3 Kabupaten/Kota DPT Luas Wilayah (km2) Persentase Terhadap Luas Wilayah Pakpak Bharat 37.433 1.365,61 1,88 Asahan 562.482 3.737,83 5,16 Simalungun 743.271 4.601,48 6,35 Dairi 227.220 2.083,60 2,88 Karo 300.088 2.206,88 3,05 Langkat 787.481 6.140,03 8,47 Batu Bara 316.635 888,14 1,23 Kota Tanjung Balai 127.103 60,07 0,08 Kota Pematang Siantar 202.206 75,92 0,1 Kota Binjai 215.861 93,77 0,13 Jumlah 3.519.780 21.253,33 29,3 3. Daerah Pemilihan Sumatera Utara tersebut di atas dapat digambarkan secara singkat sebagaimana pada tabel dan peta berikut: DPT Luas Wilayah (km) Presentase Terhadap Luas Wilayah SUMUT (%) Daerah Pemilihan Sumut I 3.895.322 4.848,87 6,7 Daerah Pemilihan Sumut II 3.438.838 46.358,53 64,0 Daerah Pemilihan Sumut III 3.519.780 21.253,33 29,3 Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 22 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 23 dari 80 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2025 Peta Sumut II sebelum pemecahan: 4. Bahwa berdasarkan data pada tabel di atas, terdapat beberapa faktor yang menjadi pokok persoalan ketidakadilan dalam hal pembagian daerah pemilihan di Sumatera Utara, yakni: a. Daerah Pemilihan Sumut II merupakan Daerah Pemilihan dengan cakupan wilayah paling luas diantara Daerah Pemilihan lainnya. Daerah Pemilihan Sumut II mencakup lebih setengah dari keseluruhan luas wilayah Sumatera Utara, bilamana dihitung berdasarkan presentase maka cakupan wilayah Daerah Pemilihan Sumut II sebesar 64% (enam puluh empat persen) dari total luas wilayah Sumatera Utara; b. Daerah Pemilihan Sumut II merupakan Daerah Pemilihan dengan lingkup kabupaten/kota terbanyak, yakni 19 (sembilan belas) daerah kabupaten/kota; c. Apabila dilihat dari aspek geografis Daerah Pemilihan yang memerlukan biaya yang paling besar dalam melakukan mobilitas untuk kampanye dari satu daerah ke daerah lainnya dalam Daerah Pemilihan yang sama adalah Daerah Pemilihan Sumut II; d. Calon legislatif pada Daerah Pemilihan Sumut II memerlukan waktu yang lebih panjang untuk melakukan kampanye Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 23 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 24 dari 80 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2025 dibandingkan dengan Daerah Pemilihan Sumut I dan Daerah Pemilihan Sumut III, hal ini disebabkan oleh luasnya wilayah dan banyaknya daerah kabupaten/kota yang masuk dalam cakupan wilayah Sumut II. Selain itu faktor keterbatasan transportasi juga menjadi salah satu penyebab beban tingginya beban finansial dan terbatasnya waktu bagi caleg Daerah Pemilihan Sumut II untuk melakukan kampanye; 5. Bahwa apabila mengacu pada prinsip pembagian dapil secara berimbang atau proporsional sesuai dengan jumlah penduduk di wilayah administrasi tersebut sesuai dengan prinsip one person one vote one value (OPOVOV) maka dapat disimpulkan jumlah keterwakilan pemilih tiap kursi atau harga 1 (satu) kursi dari masing-masing daerah pemilihan yang ada dalam wilayah Sumatera Utara adalah sebagai berikut: Daerah Pemilihan Sumut I Daerah Pemilihan Sumut II Daerah Pemilihan Sumut III DPT Harga 1 Kursi Dewan Perwakilan Rakyat DPT Harga 1 Kursi Dewan Perwakilan Rakyat DPT Harga 1 Kursi Dewan Perwakilan Rakyat 3.895.322 389.532 3.438.838 343.883 3.519.780 351.978 6. Dengan demikian, pembagian kursi masing-masing daerah pemilihan telah dilakukan secara berimbang dengan deviasi atau margin paling tinggi diantaranya adalah 11.71% (sebelas koma tujuh puluh satu persen). Berdasarkan publikasi The Electoral Knowledge Network jumlah presentase ini masuk dalam ketegori Standar deviasi maksimal, yakni tidak lebih dari 15% (lima belas persen) – (vide huruf A angka 10); 7. Namun yang menjadi pokok persoalan dalam permohonan a quo adalah ketidakadilan luasan wilayah geografis Daerah Pemilihan Sumut II yang mencapai 64% (enam puluh empat persen) dari total luas wilayah Sumatera Utara yang berimplikasi pada kerugian setiap caleg yang mencalonkan diri di Daerah Pemilihan Sumut II sebagaimana Para Pemohon dalilkan pada Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 24 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 25 dari 80 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2025 angka 4 huruf c dan d di atas. Menurut Para Pemohon, Daerah Pemilihan Sumut II dapat dipecah menjadi II daerah pemilihan tanpa melanggar prinsip pembentukan Daerah Pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 185 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Pemecahan Daerah Pemilihan Sumut II sebagaimana yang diajukan oleh Para Pemohon akan membawa keadilan bagi seluruh masyarakat yang berada dalam Daerah Pemilihan II; Pokok Persoalan: Pokok persoalan utama dalam permohonan a quo adalah ketidakberimbangan luasan wilayah Daerah Pemilihan Sumut II dibandingkan dengan Daerah Pemilihan Sumut I dan Sumut III. Cakupan wilayah yang begitu luas linear dengan biaya kampanye yang lebih besar dan membutuhkan waktu yang lebih lama bagi calon Dewan Perwakilan Rakyat untuk melakukan kampanye. Hal ini tentunya bertentangan dengan asas adil sebagamana diatur dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 2 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017. Berikut uraian dalil pertentangan tersebut dan solusi pemecahan Daerah Pemilihan II Sumatera Utara; C. Angka 2 Lampiran II Undang-Undang Pemilihan Umum bertentangan dengan Pasal 2 Undang-Undang pemilihan umum; 1. Berdasarkan ketentuan Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.” Untuk menjamin pelaksanaan hak setiap warga negara tersebut, maka pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diselenggarakan dengan menjamin prinsip keterwakilan, yang artinya setiap Warga Negara Indonesia dijamin memiliki wakil yang duduk di lembaga perwakilan yang akan menyuarakan aspirasi rakyat di setiap tingkatan pemerintahan, dari pusat hingga ke daerah, pemilihan Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 25 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 26 dari 80 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2025 umum yang terselenggara secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan wakil rakyat yang berkualitas, dapat dipercaya, dan dapat menjalankan fungsi kelembagaan legislatif secara optimal. Penyelenggaraan pemilihan umum yang baik dan berkualitas akan meningkatkan derajat kompetisi yang sehat, partisipatif, dan keterwakilan yang makin kuat dan dapat dipertanggungjawabkan; 2. Dalam pelaksanaan pemilihan umum, terdapat ruh yang harus diletakkan sebagai dasar dan fondasi agar terciptanya pemilihan umum yang demokratis dan bermartabat. Ruh tersebut terkandung dalam asas-asas pemilihan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; 3. Asas menurut kamus besar bahasa Indonesia merupakan sesuatu yang menjadi tumpuan berfikir atau berpendapat atau bisa juga diartikan sebagai dasar cita-cita. Dalam konteks pemilihan umum, dapat diartikan bahwa asas pemilihan umum merupakan dasar atau cita-cita diselenggarakannya pemilihan umum. Sepanjang sejarah Negara Indonesia berdiri, tercatat tiga kali pemilihan umum mengalami perubahan asas. Diawali pada tahun 1955, pemilihan umum diselenggarakan berdasarkan asas jujur dan kebersamaan, langsung, umum, bebas dan rahasia. Pada era orde baru, dimulai pada pemilihan umum tahun 1971 asas jujur dan kebersamaan dihilangkan dan hanya disisakan asas langsung, umum, bebas dan rahasia (Luber). Ketika orde baru jatuh dan digantikan era reformasi, asas pemilihan umum untuk kesekian kalinya mengalami perubahan, asas jujur dan adil (Jurdil) diintegrasikan dengan asas langsung, umum, bebas dan rahasia (Luber); 4. Salah satu asas pemilihan umum yang lahir pasca reformasi adalah asas „adil‟. Pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 26 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 27 dari 80 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2025 tentang Pemilihan Umum yang dimaksud dengan adil adalah dalam penyelenggaraan pemilihan umum, setiap pemilih dan peserta pemilihan umum mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak mana pun. Asas adil berkaitan erat dengan integritas penyelengara pemilihan umum. Berbeda dengan definisi asas pemilu lainnya yang ditekankan kepada semua pelaku pemilihan umum, mulai dari pemilih, partai politik, penyelenggara hingga Pemerintah. Kelahiran asas ini dilatarbelakangi oleh gejolak orde baru yang terkesan parsial dan cenderung mendukung salah satu partai tertentu selama pemilihan; 5. Asas adil berkaitan erat dengan integritas penyelenggara pemilihan umum. Berbeda dengan definisi asas pemilu lainnya yang ditekankan kepada semua pelaku pemilihan umum, mulai dari pemilih, partai politik, penyelenggara hingga Pemerintah. Asas adil lahir dikhusukan kepada penyelenggara pemilihan umum dan Pemerintah yang mempunyai hajat dalam pesta demokrasi (Sun Fatayati, Relevansi Asas-Asas Pemilihan Umum Sebagai Upaya Menciptakan Pemilihan Umum yang Demokratis dan Berintegritas, Jurnal Institut Agama Islam, Volume 28 Nomor 1 Januari-Juni 2017, hal 156). Keberadaan asas adil dalam pemilihan umum dianggap vital di beberapa negara, bahkan di Kanada terdapat Fair Election Act sebuah undang-undang yang berusaha menegakkan penyelenggaaan pemilihan umum yang adil; 6. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa andressat asas adil lebih ditunjukan kepada penyelenggara pemilihan umum dan pemerintah. Hal ini bertujuan agar dalam tahapan pelaksanaan pemilu penyelenggara pemilihan umum maupun pemerintah diharapakan berlaku adil, termasuk dalam hal pengaturan mengenai pembagian Daerah Pemilihan di masing- masing wilayah provinsi maupun kabupaten/kota; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 27 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 28 dari 80 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2025 7. Bahwa pada uraian sebelumnya telah dijelaskan prinsip yang harus ditaati dalam hal pembagian Daerah Pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 185 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang menyatakan: Pasal 185: Penyusunan daerah pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota memperhatikan prinsip: f. kesetaraan nilai suara; g. ketaatan pada sistem pemilihan umum yang proporsional; h. proporsionalitas; i. integralitas wilayah; j. berada dalam cakupan wilayah yang sama; k. kohesivitas; dan l. kesinambungan; 8. Bahwa seluruh prinsip yang diatur dalam Pasal 185 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 bersifat kumulatif dan harus bermuara pada tercapainya asas pemilihan umum yang Luber Jurdil. Prinsip-prinsip tersebut dimaksudkan untuk memperkuat asas-asas pemilihan umum, yaitu asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan dilaksanakan secara berkala dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 2 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017; 9. Menurut Para Pemohon secara normatif prinsip yang terkandung dalam Pasal 185 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bermuara pada tercapainya asas kepemiluan, namun secara pratikal pembagian Daerah Pemilihan, khususnya Daerah Pemilihan Sumut II sebagaimana diatur dalam angka 2 (dua) Lampiran 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 telah mencederai asas kepemiluan khususnya asas „adil‟; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 28 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 29 dari 80 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2025 10. Bahwa ketidakadilan tersebut tercermin pada fakta-fakta yang akan diuraikan Para Pemohon berikut: a. Luas wilayah cakupan Daerah Pemilihan Sumut II mencapai 64% dari total wilayah Sumatera Utara; b. Jumlah daerah kabupaten/kota yang masuk dalam cakupan Daerah Pemilihan Sumut II, yakni 19 (sembilan belas) daerah kabupaten/kota; c. Dengan wilayah yang sangat luas dan banyaknya daerah kabupaten/kota yang masuk dalam wilayah Sumut II linear dengan biaya dan waktu yang dibutuhkan cukup lama untuk melakukan kampanye di seluruh daerah tersebut; 11. Bahwa apabila ditinjau dari aspek biaya, menurut penalaran yang wajar, seorang calon anggota legislatif dari Sumut II akan mengeluarkan biaya yang lebih besar dalam hal mobilitas untuk melakukan kampanye di seluruh daerah kabutapen/kota dibandingkan dengan calon anggota legislatif dari Daerah Pemilihan Sumut I maupun Sumut III. Dari 19 (sembilan belas) daerah kabupaten/kota yang berada dalam lingkup Sumut II, terdapat satu daerah kepulauan yang terpisah secara geografis dengan daratan Sumut II, yakni Kepulauan Nias. Kepulauan Nias berbatasan langsung dengan wilayah administasi Kota Sibolga, kedua wilayah ini dipisahkan oleh laut dengan jarak tempuh kurang lebih 10 (sepuluh) jam menggunakan transportasi laut. Kepulauan ini terdiri atas 4 (empat) kabupaten dan 1 (satu) kota madya. Untuk mengakses Kepulauan Nias, hanya terdapat 2 (dua) alternatif transportasi, yakni transportasi udara dan transportasi laut. Kedua transportasi tersebut memerlukan biaya yang lebih besar dibandingkan dengan trasnportasi lainnya; 12. Apabila ditinjau dari aspek waktu, maka dengan luasnya Daerah Pemilihan Sumut II dan banyaknya kabupaten/kota yang tergabung di dalamnya akan membutuhkan waktu yang tidak singkat bagi calon anggota legislatif dalam melakukan Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 29 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 30 dari 80 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2025 kampanye. Jika dibandingkan dengan Daerah Pemilihan Sumut I dan Sumut II, maka dengan luas wilayah yang lebih kecil relatif lebih mengutungkan bagi calon anggota legislatif yang mencalonkan diri pada Daerah Pemilihan tersebut; 13. Hal ini tentunya tidak adil bagi seluruh calon legislatif yang mencalonkan diri di Daerah Pemilihan Sumut II, terutama calon legislatif yang berasal dari Kepulauan Nias. Sebagai daerah kepulauan yang terpisah secara geografis maka calon legislatif yang berasal dari Kepulauan Nias memiliki beban yang lebih besar, pertama beban „finansial‟ dan kedua beban „waktu‟. Beban yang sama juga akan dialami oleh calon legislatif yang berasal dari daerah di luar Kepulauan Nias ketika hendak melakukan kampanye di Kepulauan Nias. Hal yang demikian tentunya merupakan ketidakadilan sehingga melanggar asas keadilan pemilu; 14. Perihal keadilan, Para Pemohon mengutip pendapat H.L.A. Hart tentang memperlakukan hal yang sama dengan cara serupa (keadilan komunikatif) dan memperlakukan hal yang berbeda dengan cara berbeda (keadilan distributif). Menurut Para Pemohon perlakuan berbeda perlu dilakukan terhadap Daerah Pemilihan Sumut II, hal ini mengingat kondisi geografis dan luasaan wilayah serta jumlah kabupaten/kota yang masuk dalam cakupan Daerah Pemilihan Sumut II yang begitu banyak. Jika Komisi Pemilihan Umum terus mempertahankan Daerah Pemilihan Sumut II sebagaimana yang ada pada saat ini tanpa adanya pemecahan maka Komisi Pemilihan Umum harus menambah jumlah kursi agar jangkauan legislatif terpilih di seluruh wilayah Daerah Pemilihan Sumut II dapat terpenuhi secara merata. Namun karena Para Pemohon memahami akan ada kesulitan jika dilakukan penambahan kursi, oleh karena itu solusi yang paling tepat adalah dengan dilakukannya pemecahan dapil, sehingga Daerah Pemilihan Sumut II dibagi Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 30 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 31 dari 80 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2025 menjadi II, yakni Daerah Pemilihan Sumut II dan Daerah Pemilihan Sumut IV. Menurut Para Pemohon, jika Komisi Pemilihan Umum terus menyamakan antara antara Daerah Pemilihan Sumut I, Sumut II, dan Sumut II justru melanggar teori Hart mengenai keadilan; 15. Berdasarkan seluruh pertimbangan maka telah nyata bahwa pemetaan Daerah Pemilihan Sumut II mengandung ketidakadilan sehingga bertentangan dengan asas pemilu, utamanya asas adil. Oleh karena itu, berikut Para Pemohon ajukan skema pemecahan Daerah Pemilihan Sumut II sehingga dapat mewujudkan asas adil; D. Skema Pemecahan Daerah Pemilihan Sumut II; 1. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, Para Pemohon secara nyata telah dapat membuktikan jika pembagian Daerah Pemilihan di Sumatera Utara mengandung ketidakadilan; 2. Sebagaimana telah diuraikan pada uraian-uraian sebelumnya bahwa Daerah Pemilihan Sumut II memperoleh wilayah yang begitu luas dibandingkan dengan Daerah Pemilihan Sumut I dan Sumut II, sehingga menciptakan ketidakadilan. Oleh karena itu, menurut Para Pemohon Daerah Pemilihan Sumut II harus dipecah sehingga menciptakan Daerah Pemilihan baru, yakni Daerah Pemilihan IV Sumut. Adapun skema pemecahan Daerah Pemilihan Sumut II yang menurut Para Pemohon memenuhi rasa keadilan adalah sebagai berikut: Daerah Pemilihan Sumatera Utara II Sebelum Pemecahan Kabupaten/Kota DPT Luas Wilayah (km2) Persentase Terhadap Luas Wilayah Sumut Humbang Hasundutan 141.453 2.351,51 3,25 Kota Gunungsitoli 92.944 208,68 0,29 Kota Padangsidimpuan 161.204 159,30 0,22 Kota Sibolga 68.464 11,47 0,02 Labuhan Batu 357.455 2.772,38 3,83 Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 31 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 32 dari 80 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2025 Labuhan Batu Selatan 224.374 3.079,61 4,25 Labuhan Batu Utara 275.177 3.686,01 5,09 Mandailing Natal 334.883 6.547,26 9,04 Nias 95.875 902,39 1,25 Nias Barat 61.666 464,22 0,64 Nias Selatan 211.019 2.531,70 3,49 Nias Utara 104.724 1.238,06 1,71 Padang Lawas 178.286 3.914,41 5,4 Padang Lawas Utara 181.043 3.945,56 5,45 Samosir 100.595 1.850,04 2,55 Tapanuli Selatan 218.933 4.201,03 5,8 Tapanuli Tengah 255.570 2.307,68 3,18 Tapanuli Utara 225.689 3.895,60 5,38 Toba Samosir 149.484 2.291,62 3,16 Jumlah 3.438.838 46.358,53 64,0 Daerah Pemilihan Sumatera Utara II Setelah Pemecahan Daerah Pemilihan Sumatera Utara II Kabupaten/ kota Jumlah DPT Persentase Terhadap DPT Daerah Pemilihan sumut Luas wilayah (km2) Persentase Terhadap Luas Daerah Pemilihan Sumut Jumlah Kursi Humbang Hasundutan 141.453 1,30 2.351,51 3,25 5 Kursi Labuhanbatu 357.455 3,29 2.772,38 3,83 Labuhanbatu Selatan 224.374 2,07 3.079,61 4,25 Labuhanbatu Utara 275.177 2,54 3.686,01 5,09 Padang Lawas 178.286 1,64 3.914,41 5,40 Padang Lawas Utara 181.043 1,67 3.945,56 5,45 Samosir 100.595 0,93 1.850,04 2,55 Tapanuli Utara 225.689 2,08 3.895,60 5,38 Toba 149.484 1,38 2.291,62 3,16 Total 1.833.556 16,89 27.786,74 38,36 Daerah Pemilihan Sumatera Utara IV Kabupaten/kota Jumlah DPT Persentase Terhadap DPT Daerah Luas wilayah (km) Persentase Terhadap Luas Jumlah Kursi Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 32 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 33 dari 80 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2025 Pemilihan Sumut Daerah Pemilihan Sumut Mandailing Natal 334.883 3,09 6.547,26 9,04 5 Kursi Kota Padang Sidempuan 161.204 1,49 159,30 0,22 Tapanuli Selatan 218.933 2,02 4.201,03 5,80 Tapanuli Tengah 255.570 2,35 2.307,68 3,18 Kota Sibolga 68.464 0,63 11,47 0,02 Kota Gunungsitoli 92.944 0,86 208,68 0,29 Nias 95.875 0,88 902,39 1,25 Nias barat 61.666 0,57 464,22 0,64 Nias selatan 211.019 1,94 2.531,70 3,49 Nias Utara 104.724 0,96 1.238,06 1,71 Total 1.605.282 14,79 18.571,79 25,64 3. Bahwa jumlah kursi Daerah Pemilihan hasil pemecahan Sumatera Utara II masing-masing memperoleh 5 (lima) kursi. Hal ini bertujuan untuk menyesuaikan dengan jumlah alokasi kursi Sumatera Utara II sebelum pemecahan, yakni sebanyak 10 (sepuluh) kursi; 4. Bahwa pemecahan Daerah Pemilihan II sebagaimana skema yang diajukan oleh Para Pemohon telah memenuhi syarat pembagian Daerah Pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 185 Undang-Undang Pemilihan Umum sehingga memenuhi prinsip keadilan dan asas-asas kepemiluan. Untuk membuktikan dalil tersebut berikut Para Pemohon uraikan harmonisasi prinsip yang terkandung dalam Pasal 185 Undang-Undang Pemilu dengan pemecahan Daerah Pemilihan Sumut II; a. Prinsip kesetaraan nilai suara. Sebagaimana uraian pada angka 11 huruf A di atas, prinsip ini pada pokoknya menyatakan bahwa jika dalam suatu daerah pemilihan untuk mendapatkan satu kursi adalah 10.000 suara maka di daerah pemilihan lain idealnya setara, kalaupun lebih mahal atau lebih murah dari 10.000 perbedaan atau selisihnya tidak terlalu signifikan. Dengan penjelasan yang demikian maka Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 33 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 34 dari 80 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2025 perlu dibuktikan apakah skema pemecahan dapil sebagaimana yang diajukan oleh Para Pemohon telah memenuhi prinsip kesetaraan nilai suara. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, berikut Para Pemohon uraikan dalam bentuk tabel: Luas Wilayah (km) Presentase Terhadap Luas Wilayah SUMUT (%) DPT Harga 1 Kursi DPR Daerah Pemilihan Sumut I 4.848,87 6,7 3.895.322 389.532 Daerah Pemilihan Sumut II 27.786,74 38,36 1.833.556 366.711 Daerah Pemilihan Sumut III 21.253,33 29,3 3.519.780 351.978 Daerah Pemilihan Sumut IV 18.571,79 25,64 1.605.282 321.056 Apabila mengacu pada The Electoral Knowledge Network tentang standar deviasi atau batas toleransi margin harga kursi dalam hal pembagian daerah pemilihan untuk mencapai keberimbangan antara alokasi kursi dengan jumlah penduduk, maka apabila dijumlahkan deviasi antara harga kursi tertinggi dengan harga kursi terendah setelah dilakukan pemecahan Daerah Pemilihan Sumut dari III dapil menjadi IV dapil adalah sebesar 17,61%. Berdasarkan publikasi The Electoral Knowledge Network, apabila bersandar pada negara Armenia, Jerman, dan Republik Ceko standar deviasi ini telah lebih dari 15%. Namun apabila mengacu pada negara Kanada dimana standar deviasi nya paling 25%, maka seyogianya deviasi pada Daerah Pemilihan Sumut masih dapat ditoleransi. Dengan demikian, prinsip „kesetaraan nilai suara‟ telah terpenuhi; b. Prinsip ketaatan pada sistem pemilu proposional. Prinsip ini pada pokoknya menyatakan dalam membentuk atau mengalokasikan kursi di setiap daerah pemilihan harus Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 34 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 35 dari 80 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2025 memperhatikan kesetaraan atau keberimbangan antara jumlah kursi dengan jumlah penduduk. Pada prinsip ini, dapat Para Pemohon jelaskan bahwa setelah dilakukan pemecahan pada Daerah Pemilihan Sumut maka terdapat 1 (satu) penambahan Daerah Pemilihan yakni Daerah Pemilihan Sumatera Utara IV yang merupakan pecahan dari Daerah Pemilihan Sumatera Utara II. Masing-masing Daerah Pemilihan antara Daerah Pemilihan Sumatera Utara II dan Daerah Pemilihan Sumatera Utara IV memperoleh jumlah keterwakilan sebanyak 5 (lima) kursi. Pembagian ini disesuikan dengan jumlah penduduk yang telah dibagi antara Daerah Pemilihan Sumatera Utara II dengan Daerah Pemilihan Sumatera Utara IV. Dengan pembagian yang demikian, jumlah kursi di Daerah Pemilihan Sumatera Utara tidak berubah, yakni tetap 30 (tiga puluh) kursi. Pembagian ini telah memenuhi kesetaraan atau keberimbangan antara jumlah kursi dengan jumlah penduduk di masing-masing dapil yang ada di Sumatera Utara. Dengan demikian prinsip ketaatan pada sistem pemilu proposional telah terpenuhi; c. Prinsip proporsionalitas. Pada pokoknya prinsip ini menyatakan bahwa dalam membentuk daerah pemilihan harus memperhatikan keberimbangan jumlah kursi antar daerah pemilihan. Para Pemohon memahami bahwa skema pemecahan Daerah Pemilihan Sumatera Utara yang diajukan akan menciptakan ketidakberimbangan jumlah kursi antar daerah pemilihan, misalnya Daerah Pemilihan I dan III memiliki 10 (sepuluh) kursi sedangkan Daerah Pemilihan II dan IV masing-masing memiliki 5 (lima) kursi. Namun yang perlu digarisbawahi adalah penentuan kursi tersebut telah menyesuaikan dengan jumlah penduduk dan harga per satu kursi. Selain itu tujuan pemecahan dapil sebagaimana yang diajukan oleh Para Pemohon ditunjukan untuk mencapai Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 35 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 36 dari 80 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2025 substantif yang lebih luhur yakni untuk tercipta dan terpenuhinya asas adil, khususnya pada pembagian dapil di Sumatera Utara. Berdasarkan jumlah kursi masing-masing Dapill di Sumatera Utara setelah dilakukannya pemecahan sesungguhnya ketidakberimbangan tersebut telah disesusikan dengan jumlah penduduk dan harga 1 kursi. Namun demikian, apabila Yang Mulia Hakim Agung berkehendak lain atau setidak-tidaknya prinsip proposionalitas harus terpenuhi secara mutlak maka Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Hakim Agung untuk memerintahkan Komisi Pemilihan Umum menyusun ulang Daerah Pemilihan Sumatera Utara yang yang memenuhi prinsip keadilan, pemecahan tersebut dilakukan dengan memperhitungkan seluruh Daerah Pemilihan yang ada di Sumatera Utara dan menciptakan Daerah Pemilihan baru untuk mengakomodir keadilan sebagaimana yang diharapkan oleh Para Pemohon; Bahwa untuk memenuhi prinsip proposionalitas sebagaimana dimaksud dalam prinsip ini maka sebagai bahan pertimbangan kepada Yang Mulia Hakim Agung, Para Pemohon akan menjelaskan mengenai prinsip keadilan wilayah yang memiliki kaitan erat dengan penerapan prinsip a quo, sebagai berikut: (1) Apabila ditinjau dari sistem perwakilan yang dianut Indonesia yakni sistem perwakilan bikameral dimana terdapat 2 (dua) lembaga perwakilan yang dipilih melalui Pemilu yakni Dewan Perwakilan Rakyat sebagai perwakilan rakyat atau penduduk dan Dewan Perwakilan Daerah sebagai perwakilan daerah atau wilayah maka Para Pemohon tidak menafikkan jika pembagian Daerah Pemilihan Sumatera Utara II sebelum pemecahan disesuaikan dengan jumlah Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 36 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 37 dari 80 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2025 penduduk sehingga memenuhi prinsip keberimbangan dengan 10 (sepuluh) kursi (memenuhi prinsip proposionalitas), namun Para Pemohon perlu menyampaikan jika dalam pembagian Daerah Pemilihan di Indonesia juga harus memperhatikan prinsip keadilan wilayah. Salah satu contoh yang menerapkan prinsip keadilan wilayah adalah negara Brazil yang secara geopolitik memiliki kesamaan dengan Indonesia dan sama-sama menganut sistem perwailan bikameral. (2) Brazil mengalokasikan kursi Dewan Perwakilan Rakyat (Camara dos Deputados, Chamber of Deputies) dan Senat kepada 27 Negara Bagian. Brazil menggunakan Sistem Perwakilan Politik Bikameral tetapi alokasi kursi DPR kepada Negara Bagian tidak semata-mata berdasarkan jumlah penduduk tetapi juga berdasarkan Keadilan Wilayah. Setiap Negara Bagian Brazil diwakili sebanyak 3 kursi di Senat. Senat Brazil memiliki kewenangan setara dengan Dewan Perwakilan Rakyat dalam proses pembuatan Undang-Undang dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Untuk keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat, tujuh dari 27 Negara Bagian Brazil yang jumlah penduduknya cukup besar menyumbang 48 kursi kepada 17 Negara Bagian lain yang wilayahnya sangat luas tetapi jumlah penduduknya sedikit. Besaran Daerah Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Brazil adalah antara 8 sampai dengan 70 kursi sedangkan Daerah Pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat adalah Negara Bagian. Dari segi jumlah penduduk Negara Bagian Sau Paulo merupakan terbesar (bahkan juga paling berkembang dari segi sosial-ekonomi) yang mencapai Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 37 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 38 dari 80 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2025 39,924,091. Dengan jumlah penduduk sebesar itu Negara Bagian Sau Paulo seharusnya diwakili oleh 110 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat tetapi demi Keadilan Wilayah Sau Paulo hanya diwakili 70 kursi (40 kursi menjadi “kontribusi” demi Keadilan Wilayah). Sebaliknya Negara Bagian Roraima (wilayah sangat luas tetapi dari jumlah penduduk merupakan terkecil) hanya berpenduduk sebanyak 425,398. Dari segi jumlah penduduk Negara Bagian ini hanya akan mendapat 1 kursi tetapi demi keadilan wilayah, Negara Bagian Roraima mendapat tambahan 7 kursi. Dari segi wilayah, setiap Negara Bagian sudah mendapat masing-masing 3 kursi di Senat tetapi untuk Dewan Perwakilan Rakyat sejumlah Negara Bagian yang berpenduduk besar menyumbang bagi Negara Bagian lain yang berpenduduk sedikit. Alokasi kursi seperti itu disepakati demi keadilan wilayah dan demi Integrasi Nasional Brazil. Karena itu alokasi kursi Dewan Perwakilan Rakyat kepada provinsi seharusnya tidak semata-mata berdasarkan jumlah penduduk tetapi juga berdasarkan prinsip Keadilan Wilayah; Bahwa selain pertimbangan perihal keadilan wilayah, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 dapat mengesampingkan prinsip proposional sepanjang terdapat urgenitas yang mendesak, salah satunya adalah pada Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat (NTB). Nusa Tenggara Barat tediri atas 2 Daerah Pemilihan, yakni Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat I dengan 3 (tiga) jumlah alokasi kursi dan Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat II dengan 8 (delapan) jumlah alokasi kursi. Adapaun rincian Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat sebagaimana diatur Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 38 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 39 dari 80 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2025 dalam angka 18 Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 adalah sebagai berikut: No Provinsi Jumlah Kursi Daerah Pemili han Kursi Per Daerah Pemiliha n Wilayah Daerah Pemilihan (Kabupaten/Kota/ Kecamatan) 18 Sumatera Utara (Sumut) 11 NTB I 3 1 Sumbawa Barat 2 Sumbawa 3 Dompu 4 Bima 5 Kota Bima NTB II 8 1 Lombok Barat 2 Lombok Tengah 3 Lombok Timur 4 Lombok Utara 5 Kota Mataram Berdasarkan pertimbangan dan fakta di atas, maka Komisi Pemilihan Umum dapat menerapkan hal yang sama pada Daerah Pemilihan Sumut II, yakni dengan membaginya menjadi 2 (dua) Daerah Pemilihan, yang alokasi atau jumlah kursi disesuaikan dengan jumlah penduduk sebagaimana telah Para Pemohon uraikan pada huruf b di atas; d. Prinsip integralitas wilayah. Prinsip ini pada pokoknya mengkehendaki keutuhan atau keterpaduan antara wilayah administrasi, geografis, sarana penghubung, hingga kemudahan akses transportasi yang akan digabungkan menjadi satu daerah pemilihan. Daerah Pemilihan Sumatera Utara II sebelum dilakukan pemecahan tidak memenuhi secara mutlak unsur-unsur yang terkandung dalam prinsip ini, khususnya sarana penghubung dan kemudahan akses transportasi. Hal ini dapat dibuktikan dengan Kepulauan Nias yang secara geografis terpisah dengan seluruh wilayah daratan dalam Sumatera Utara II sehingga menyulitkan bagi calon legislatif dalam melakukan kampanye karena keterbatasan sarana penghubung dan alat tranportasi. Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 39 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 40 dari 80 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2025 Dengan pemecahan Daerah Pemilihan yang diajukan oleh Para Pemohon maka beban para calon yang akan melakukan mobilitas untuk kampanye akan lebih ringan karena berkurangnya daerah atau wilayah yang harus dijangkau pada saat kampanya, hal ini juga koheren dengan terbatasnya rentang waktu kampanya yang begitu singkat; e. Prinsip berada dalam cakupan wilayah yang sama, dapat dimaknai ketika antarwilayah admnistrasi digabungkan menjadi suatu daerah pemilihan harus berada dalam satu cakupan wilayah yang sama. Pemecahan Daerah Pemilihan Sumut II yang diajukan oleh Para Pemohon tidak melanggar prinsip ini karena seluruh daerah kabupaten/kota yang tergabung dalam Daerah Pemilihan Sumatera Utara II maupun Daerah Pemilihan Sumatera Utara IV setelah dilakukannya pemecahan tidak terdapat daerah yang terpisah secara geografis, seluruh daerah kabupaten/kota tergabung dalam cakupan wilayah yang sama. Hal ini dapat dilihat pada peta berikut: Peta Sumatera Utara setelah dilakukan pemecahan dapil Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 40 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 41 dari 80 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2025 f. Prinsip kohesivitas adalah ketika dalam membentuk daerah pemilihan dalam hal ini ketika menggabungkan antar wilayah administrasi menjadi suatu daerah pemilihan penting untuk memperhatikan sejarah, kondisi sosial budaya, adat istiadat, dan kelompok minoritas, jika suatu wilayah administrasi mayoritas penduduk dari kelompok sosial budaya atau adat tertentu, maka perlu dijadikan satu daerah pemilihan tersendiri atau digabungkan daerah wilayah administrasi lain yang memiliki karakter sosial budaya atau adat istiadat yang sama, hal ini penting untuk menjamin adanya keterwakilan dari karakter sosial budaya atau adat istiadat tersebut. Dengan pemaknaan yang terkandung dalam prinsip ini maka sesungguhnya sebelum dilakukan pemecahan pada Daerah Pemilihan Sumut II terdapat perbedaan sejarah, kondisi sosial budaya, adat istiadat, dan kelompok minoritas, antar daerah kabupaten/kota. Salah satu contoh daerah yang memiliki perbedaan sejarah maupun adat istiadatnya dengan daerah lainnya yang terdapat dalam wilayah Sumut II adalah daerah Kepulauan Nias. Kepulauan Nias merupakan suku tersendiri yang tergabung dalam Sumut II, sedangkan daerah lainnya mayoritas merupakan suku Batak yang secara adat istiadat dan kondisi sosial sangat berbeda dengan Suku Nias. Namun demikian dikarenakan Suku Nias tidak dapat berdiri sendiri menjadi satu Daerah Pemilihan karena keterbatasan jumlah penduduk maka langkah bijak yang diajukan oleh Para Pemohon adalah menggabungkannya dengan daerah-daerah perbatasan yang masih dekat dengan wilayah Kepulauan Nias, yang secara faktual masyarakat Kepulauan Nias banyak yang berdomisili di daerah-daerah tersebut; g. Prinsip kesinambungan, dapat dimaknai ketika akan membentuk daerah pemilihan perlu memperhatikan bentuk Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 41 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 42 dari 80 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2025 dan alokasi kursi pada daerah pemilihan di pemilu sebelumnya, dalam hal ini jika tidak terjadi persoalan yang signifikan atau tidak melanggar prinsip-prinsip pembentukan daerah pemilihan atau tidak ada perubahan batas wilayah atau laju penduduk yang signifikan, maka idealnya tidak perlu ada perubahan daerah pemilihan. Bahwa menurut Para Pemohon, yang dilanggar pada saat pembentukan Daerah Pemilihan Sumut II adalah bukan prinsip-prinsip yang dimaksud dalam Pasal 185 Undang-Undang Pemilihan Umum, melainkan asas Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Pemilihan Umum dan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yakni tentang asas adil. Oleh karena itu sudah seyogianya Daerah Pemilihan Sumut II diperbaharui dengan melakukan pemecahan Daerah Pemilihan; 5. Bahwa seluruh dalil pada angka 4 (empat) di atas harus dipandang sebagai upaya untuk menciptakan keadilan di Daerah Pemilihan II Sumatera Utara yang secara penalaran yang wajar telah melanggar prinsip keadilan yang disebabkan oleh cakupan wilayah yang begitu luas yang mencapai 64% dari seluruh wilayah Sumatera Utara; 6. Bahwa pemecahan Daerah Pemilihan sebagaimana yang diajukan Para Pemohon telah memenuhi prinsip utama dalam membentuk daerah pemilihan sebagaimana kriteria yang ditentukan oleh Thomas L. Brunell (vide angka 6 huruf A), serta telah memenuhi lima prinsip utama pembentukan daerah pemilihan yang selalu digunakan menurut Lisa Handley (2007) dalam studinya Challenging the Norms and Standards of Election Administration: Boundary Delimitation (vide angka 7 huruf A). Dengan demikian, pemecahan Daerah Pemilihan yang diajukan oleh Para Pemohon telah memenuhi prinsip-prinsip penyusunan dapil dan tidak bertentangan dengan Pasal 185 Undang-Undang Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 42 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 43 dari 80 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2025 Pemilihan Umum. Oleh karena itu sudah selayaknya Yang Mulia Hakim Agung mengabulkan permohonan a quo; 7. Bahwa pemecahan Daerah Pemilihan yang diajukan oleh Para Pemohon telah memenuhi kesetaraan keterwakilan (equal representation) sehingga tidak melanggar prinsip keterwakilan berlebihan (over representation) dan keterwakilan yang kurang (under representation). Hal ini dapat dibuktikan dengan harmonisasi jumlah kursi di Sumatera Utara yang tidak berubah. Namun justru sebaliknya apabila pemecahan Daerah Pemilihan Sumut II tidak dikabulkan maka akan menimbulkan keterwakilan yang kurang (under representation). Dengan kursi yang hanya berjumlah 10 (sepuluh) maka legislatif dalam menyerap aspirasi konstituennya cenderung tidak maksimal karena harus menjangkau seluruh daerah yang begitu luas dalam cakupan wilayah Daerah Pemilihan Sumut II. Dengan mekanisme pemecahan yang diajukan oleh Para Pemohon maka legislatif akan lebih fokus dalam menyerap aspirasi karena jumlah daerah kabupaten/kota yang harus dilayani menjadi lebih sedikit. Hal ini lebih memberikan keadilan bagi masyarakat; 8. Bahwa sebagaimana telah Para Pemohon dalilkan pada huruf C angka 5 dan 6 pada uraian sebelumnya dimana asas adil lebih ditunjukan kepada penyelenggara pemilu, maka melalui permohonan a quo Para Pemohon memohon kepada Yang Muliah Hakim Agung untuk memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai lembaga penyelenggara pemilu untuk merubah susunan Daerah Pemilihan di Sumatera Utara sesuai dengan skema yang Para Pemohon ajukan. Hal ini semata-mata untuk menciptakan keadilan yang nyata bagi Para Pemohon dan terlebih bagi seluruh masyarakat Sumatera Utara; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 43 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 44 dari 80 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2025 Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Para Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan keberatan Hak Uji Materiil dari Para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan angka 2 Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 137) bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai berikut: No Provinsi Jumlah Kursi Daerah Pemilihan Kursi Per Daerah Pemilih an Wilayah Daerah Pemilihan (Kabupaten/Kota/ Kecamatan) 2 Sumatera Utara (Sumut) 30 Sumut I 10 1 Kota Medan 2 Deli Serdang 3 Serdang Bedagai 4 Kota Tebing Tinggi Sumut II 5 1 Humbang Hasundutan 2 Labuhanbatu 3 Labuhanbatu Selatan 4 Labuhanbatu Utara 5 Padang Lawas 6 Padang Lawas Utara 7 Samosir 8 Tapanuli Utara 9 Toba Sumut III 10 1 Asahan 2 Kota Tanjung Balai 3 Kota Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 44 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 45 dari 80 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2025 Pemangtangsiantar 4 Simalungun 5 Pakpak Bharat 6 Dairi 7 Karo 8 Kota Binjai 9 Langkat 10 Batu Bara Sumut IV 5 1 Mandailing Natal 2 Kota Padang Sidempuan 3 Tapanuli Selatan 4 Tapanuli Tengah 5 Kota Sibolga 6 Kota Gunungsitoli 7 Nias 8 Nias barat 9 Nias selatan 10 Nias Utara Atau; Memerintahkan Termohon untuk menyusun Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Provinsi Sumatera Utara pada peraturan yang mengatur Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Pada Pemilihan Umum Tahun 2029 sebagaimana yang dimohonkan oleh Para Pemohon, yakni: No Provinsi Jumlah Kursi Daerah Pemilihan Kursi Per Daerah Pemilih an Wilayah Daerah Pemilihan (Kabupaten/Kota/Kecamatan) 2 Sumatera Utara (Sumut) 30 Sumut I 10 1 Kota Medan 2 Deli Serdang 3 Serdang Bedagai 4 Kota Tebing Tinggi Sumut II 5 1 Humbang Hasundutan 2 Labuhanbatu 3 Labuhanbatu Selatan 4 Labuhanbatu Utara 5 Padang Lawas 6 Padang Lawas Utara Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 45 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 46 dari 80 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2025 7 Samosir 8 Tapanuli Utara 9 Toba Sumut III 10 1 Asahan 2 Kota Tanjung Balai 3 Kota Pemangtangsiantar 4 Simalungun 5 Pakpak Bharat 6 Dairi 7 Karo 8 Kota Binjai 9 Langkat 10 Batu Bara Sumut IV 5 1 Mandailing Natal 2 Kota Padang Sidempuan 3 Tapanuli Selatan 4 Tapanuli Tengah 5 Kota Sibolga 6 Kota Gunungsitoli 7 Nias 8 Nias barat 9 Nias selatan 10 Nias Utara 3. Memerintahkan Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia mencantumkan petikan putusan ini dalam Berita Negara dan dipublikasikan atas biaya Negara; 4. Menghukum Termohon keberatan Hak Uji Materiil untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); Atau, apabila Majelis Hakim Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono); Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa: 1. Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 46 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 47 dari 80 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2025 Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (Bukti P-1); 2. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Bukti P-2); 3. Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XX/2022 (Bukti P-3); 4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon (e-KTP) (Bukti P-4); 5. Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Nomor 399 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gunungsitoli dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (Bukti P-5); 6. Fotokopi Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/593 KPTS/2024, tanggal 20 September 2024 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Selatan Masa Jabatan 2024-2029 (Bukti P-6); Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 2 Januari 2025, berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 8/PER-PSG/I/8P/HUM/2025, tanggal 2 Januari 2025, Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 3 Februari 2025, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut: I. Pokok Permohonan Para Pemohon; Bahwa setelah Termohon membaca permohonan uji materiil pada pokoknya Para Pemohon mempermasalahkan angka 2 Lampiran I tentang cakupan Daerah Pemilihan wilayah Sumatera Utara II (untuk selanjutnya disebut Daerah Pemilihan Sumut II) pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 bertentangan dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 dengan alasan sebagai berikut: 1. Bahwa menurut Para Pemohon, adanya ketidakseimbangan luasan wilayah Daerah Pemilihan Sumut II dibandingkan dengan Daerah Pemilihan Sumut I dan Sumut III. Cakupan wilayah yang begitu luas Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 47 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 48 dari 80 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2025 linear dengan biaya kampanye yang lebih besar dan membutuhkan waktu yang lebih lama bagi calon Dewan Perwakilan Rakyat untuk melakukan kampanye sehingga hal ini bertentangan dengan asas adil sebagaimana diatur dalam Pasal 22 E Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; 2. Bahwa menurut Para Pemohon, secara normatif prinsip yang terkandung dalam Pasal 185 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bermuara pada tercapainya asas kepemiluan, namun secara praktikal pembagian Daerah Pemilihan, khususnya Daerah Pemilihan Sumut II sebagaimana diatur dalam angka 2 (dua) Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 telah mencederai prinsip penyusunan Daerah Pemilihan khususnya asas adil; II. Tenggang Waktu Pengajuan Jawaban; 1. Bahwa Termohon menerima salinan permohonan melalui Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Surat Permohonan Hak Uji Materiil Nomor 8/PER-PSG/I/8 P/HUM/2025, tertanggal 2 Januari 2025 perkara a quo pada tanggal 21 Januari 2025 (Bukti T-1); 2. Bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil mengatur “(4) Termohon wajib mengirimkan atau menyerahkan jawabannya kepada Panitera Mahkamah Agung dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterima salinan permohonan tersebut”; 3. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud angka 1 dan angka 2 di atas, Termohon telah menyampaikan Jawaban atas permohonan Para Pemohon a quo pada tanggal 4 Februari 2025 sehingga Jawaban Termohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dan oleh karenanya Jawaban Termohon secara formil dapatlah diterima; III. Dalam Eksepsi; Sebelum Termohon memberikan Jawaban terhadap pokok permohonan Para Pemohon, izinkanlah Termohon mengajukan eksepsi Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 48 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 49 dari 80 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2025 terhadap permohonan Para Pemohon yang akan diuraikan pada bagian di bawah ini; Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan; 1. Bahwa ketentuan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, pada pokoknya mengatur permohonan pengujian Hak Uji Materiil Peraturan Komisi Pemilihan Umum diajukan kepada Mahkamah Agung paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Peraturan Komisi Pemilihan Umum diundangkan; 2. Bahwa telah ada Putusan Mahkamah Agung berkenaan dengan Uji Materiil terhadap Putusan yang mengabulkan eksepsi Termohon berkenaan dengan tenggat waktu pengajuan permohonan; 3. Bahwa dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 20 P/HUM/2024, tanggal 8 Agustus 2024 berkenaan dengan permohonan Uji Materiil Pasal 4 vide Mahkamah Agung Republik Indonesia, Lampiran III tentang jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 terhadap Pasal 3 dan Pasal 201 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengabulkan eksepsi Termohon berkenaan dengan tenggat waktu pengajuan permohonan Para Pemohon telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan; (Bukti T-8) 4. Bahwa objek permohonan diundangkan pada tanggal 6 Februari 2023, maka apabila dikaitkan dengan permohonan keberatan Hak Uji Materiil a quo diajukan oleh Para Pemohon Hak Uji Materiil pada tanggal 1 April 2024 sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil telah melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 5. Bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023, ditetapkan dan/atau diundangkan pada tanggal 6 Februari 2023 (Bukti T -2); Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 49 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 50 dari 80 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2025 6. Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana dimaksud pada angka 3, seharusnya Para Pemohon mengajukan permohonan Hak Uji Materiil paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diundangkannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 atau setidak-tidaknya diajukan paling lambat pada hari Jumat, tanggal 17 bulan Maret tahun 2023, akan tetapi faktanya berdasarkan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Surat Permohonan Hak Uji Materiil Nomor 8/PER-PSG/I/8 P/HUM/2025 (Vide Bukti T-1), Para Pemohon mengajukan permohonan Hak Uji Materiil pada hari Jumat, tanggal 27 bulan Desember tahun 2024 dan diregister pada hari Selasa, tanggal 2 bulan Januari tahun 2025 atau melewati waktu yang ditentukan untuk dapat mengajukan permohonan Hak Uji Materiil di Mahkamah Agung; 7. Bahwa berdasarkan ketentuan dan fakta sebagaimana tersebut di atas, cukup patut dan beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Agung yang terhormat untuk menolak permohonan a quo atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard); IV. Dalam Pokok Permohonan; Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil yang disampaikan Para Pemohon dalam permohonannya, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui, dinyatakan dan disampaikan oleh Termohon dalam jawaban ini; A. Penjelasan terkait kewenangan Termohon dalam pembentukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum; Bahwa berdasarkan Pasal 13 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pada pokoknya mengatur Komisi Pemilihan Umum berwenang menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum untuk setiap tahapan Pemilihan Umum; 1. Bahwa Pasal 75 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 berbunyi sebagai berikut: Pasal 75: Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 50 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 51 dari 80 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2025 (1) Untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, Komisi Pemilihan Umum membentuk Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan keputusan Komisi Pemilihan Umum; (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan; bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka Termohon berwenang menyusun aturan teknis pelaksanaan Tahapan Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan dengan membentuk Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023; 2. Bahwa secara teori, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui 3 (tiga) cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Indroharto seperti dikutip Ridwan, HR mengatakan bahwa pada atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan peraturan perundang-undangan, wewenang pemerintahan dimaksud dibedakan antara lain: a. sebagai organ legislator; di Indonesia pada tingkat pusat adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai pembentuk konstitusi dan Dewan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah sebagai pembentuk undang-undang, dan pada tingkat daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah sebagai pembentuk peraturan daerah; dan b. sebagai delegated legislator, seperti Presiden yang berdasarkan pada suatu ketentuan undang-undang mengeluarkan Peraturan Pemerintah di mana diciptakan wewenang-wewenang pemerintahan kepada Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara tertentu; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 51 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 52 dari 80 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2025 3. Selanjutnya, pada delegasi terjadi pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh badan atau jabatan tata usaha negara yang telah memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif kepada badan atau jabatan tata usaha negara lainnya. Jadi suatu delegasi selalu didahului oleh adanya suatu atribusi wewenang; 4. Bahwa dari uraian sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan 3 di atas, dapat diambil pengertian bahwa organ-organ pemerintahan harus mendapatkan wewenang atribusi dari pembuat undang-undang (dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah) atau perintah langsung dari Undang-Undang Dasar Negara RI 1945, sebelum menjalankan pemerintahan ataupun untuk membuat peraturan perundang- undangan tidak terkecuali Peraturan Komisi Pemilihan Umum; 5. Bahwa penjelasan di atas sejalan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan pada pokoknya mengatur bahwa terdapat 2 (dua) syarat agar Peraturan Komisi Pemilihan Umum memiliki kekuatan hukum mengikat sebagai suatu peraturan perundang- undangan, yaitu diperintahkan oleh peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi (dalam hal ini undang-undang) atau dibentuk berdasarkan kewenangan yang dimiliki (atribusi); 6. Bahwa terkait dengan wewenang atribusi yang dimiliki oleh Termohon dalam penyelenggaraan tahapan Pemilu, diatur dalam ketentuan Pasal 12 huruf c, Pasal 13 huruf b, Pasal 75 ayat (1), Pasal 174 ayat (3) dan Pasal 178 ayat (3) dan ayat (4) Undang- Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 52 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 53 dari 80 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2025 Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang pada pokoknya mengatur terkait dengan tugas dan wewenang Termohon in casu Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan Pemilu, antara lain adalah menyusun dan menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum untuk setiap tahapan Pemilihan Umum, di mana berdasarkan ketentuan Pasal 167 ayat (4) huruf f Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017, Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan merupakan salah satu dari tahapan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum; 7. Bahwa wewenang atribusi Termohon dalam pengaturan mengenai penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan, diatur dalam Pasal 12 huruf c, Pasal 13 huruf b, dan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pada pokoknya mengatur bahwa Komisi Pemilihan Umum bertugas dan berwenang untuk menyusun (membentuk) dan menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum; 8. Bahwa sebagaimana penjelasan sebagaimana dimaksud di atas, terbukti bahwa mekanisme pembentukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 5 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pada pokoknya mengatur mengenai asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, salah satunya adalah asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat yang memiliki pengertian bahwa setiap jenis Peraturan Perundang- undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 53 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 54 dari 80 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2025 Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang; B. Penjelasan terkait mekanisme penyusunan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 telah memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik; Bahwa dari aspek formil, Termohon perlu menyampaikan penjelasan tentang tahapan yang telah dilakukan Termohon dalam proses penyusunan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 yang tersusun sebagai berikut: 1. Bahwa sesuai kewenangan atribusi sebagaimana diuraikan pada bagian A di atas, Termohon menyusun Peraturan Komisi Pemilihan Umum sebagai pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas, kewenangan, dan kewajiban sebagai penyelenggara Pemilu dan Pemilihan; 2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, pada pokoknya mengatur hal sebagai berikut: Pasal 5: Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: a. kejelasan tujuan; b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d. dapat dilaksanakan; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 54 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 55 dari 80 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2025 e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. kejelasan rumusan; dan g. keterbukaan; 3. Bahwa berdasarkan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan untuk menjamin kepastian hukum serta meningkatkan kualitas pembentukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Termohon in casu Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (untuk selanjutnya disebut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1/2022) dan telah diimplementasikan dalam pembentukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023; 4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan juncto Pasal 13 ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 dan dikaitkan dengan kewenangan atribusi Termohon in casu Komisi Pemilihan Umum dalam pembentukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana ketentuan Pasal 12 huruf c, Pasal 13 huruf b, Pasal 75 ayat (1) dan Pasal 167 ayat (4) huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, materi muatan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 berisi materi untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dalam hal ini ketentuan Pasal 185 sampai dengan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; 5. Bahwa Pasal 75 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur: Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang berkaitan dengan pelaksanaan tahapan Pemilu wajib berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah melalui rapat dengar pendapat; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 55 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 56 dari 80 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2025 6. Bahwa Termohon telah melakukan mekanisme penyusunan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta partisipatif dengan mekanisme sebagai berikut: 7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, pada pokoknya mengatur bahwa pembentukan peraturan perundang- undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan; 8. Bahwa terkait dengan tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada angka 2, lebih lanjut diatur dalam ketentuan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut: a) Tahapan Perencanaan, diatur dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 42; b) Tahapan Penyusunan, diatur dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 64; c) Tahapan Pembahasan, diatur dalam Pasal 65 sampai dengan Pasal 71; d) Tahapan Pengesahan, diatur dalam Pasal 72 sampai dengan Pasal 74; e) Tahapan Pengundangan, diatur dalam Pasal 81 sampai dengan Pasal 87; 9. Bahwa Termohon in casu Komisi Pemilihan Umum dalam merencanakan dan membentuk Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 dilakukan dengan mekanisme dan/atau tahapan sebagai berikut: a) Melakukan pembahasan Peraturan Komisi Pemilihan Umum dalam rapat di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum dan rapat-rapat pleno Komisi Pemilihan Umum; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 56 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 57 dari 80 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2025 b) Melakukan uji publik dengan melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat dan para stakeholder (pemangku kepentingan) termasuk mengundang Para Pemohon; c) Melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dewan Perwakilan Rakyat (Bukti T-3); d) Melakukan Harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI (Bukti T-4); e) Menyusun perumusan akhir dan pembahasan final persetujuan Anggota Komisi Pemilihan Umum dalam Pleno Komisi Pemilihan Umum; f) Penandatanganan Peraturan Komisi Pemilihan Umum oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum; g) Permohonan pengundangan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI (Bukti T-5); 10. Bahwa dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan pada pokoknya mengatur bahwa pengharmonisasian Rancangan Peraturan Lembaga Nonstruktural yang dilakukan oleh Direktur Jenderal (dengan menugaskan Perancang), mengikutsertakan unsur instansi pemrakarsa dan Lembaga pemerintah atau instansi terkait. Pengaturan ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut menunjukkan bahwa yang memiliki kewenangan untuk mengikutsertakan instansi terkait adalah Dirjen Perundang-Undangan yang dalam penugasan untuk melakukan harmonisasi dilimpahkan oleh Dirjen kepada Direktur Harmonisasi, yang kemudian teknis pelibatan pihak- pihak terkait melalui surat undangan pembahasan suatu Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 57 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 58 dari 80 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2025 Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum dilakukan oleh Termohon; 11. Bahwa proses harmonisasi sebagaimana diuraikan pada angka 10 di atas tidak hanya sebagai mekanisme formil pembentukan peraturan perundang-undangan in casu Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 semata. Hal tersebut didasarkan bahwa pada harmonisasi dilakukan pencermatan pasal per pasal terhadap rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang dipimpin oleh Kemenkumham melalui Direktur Harmonisasi bersama dengan perwakilan kementerian/lembaga yang menjadi peserta dalam harmonisasi. Pencermatan pasal per pasal dilakukan tidak hanya untuk menyesuaikan dari aspek teknik drafting akan tetapi juga dilakukan untuk memastikan bahwa norma yang hendak diatur tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga ketentuan Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 yang juga dicermati pada saat harmonisasi dinyatakan telah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; 12. Bahwa selain itu, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 telah memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan “bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang- undangan yang baik, yang meliputi: a. kejelasan tujuan; b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d. dapat dilaksanakan; e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. kejelasan rumusan; dan g. keterbukaan; 13. Bahwa pembentukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 juga telah didasarkan pada asas-asas materi Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 58 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 59 dari 80 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2025 muatan peraturan perundang-undangan sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang akan diuraikan di bawah ini: a. Asas kejelasan tujuan yaitu setiap Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Adapun asas kejelasan tujuan dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tercermin dalam konsideran menimbang huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 yang berbunyi “bahwa untuk mewujudkan pemilihan umum sebagai sarana kedaulatan rakyat dengan berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, dan berprinsip pada kepastian hukum, perlu menerapkan 7 (tujuh) prinsip…”; b. Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat yaitu setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang. Adapun pembentukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 telah mencerminkan asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat karena dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; c. Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan yaitu dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang- undangan. Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan tercermin di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 59 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 60 dari 80 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2025 Umum Nomor 6 Tahun 2023 karena sebelum diundangkan telah terlebih dahulu dilakukan harmonisasi sebagai bagian dari proses pembentukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum di mana harmonisasi adalah untuk memastikan materi muatan di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; d. Asas dapat dilaksanakan yaitu setiap pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Asas dapat dilaksanakan tercermin dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 karena dalam proses pembentukannya selain dilakukan harmonisasi juga telah dilakukan Uji Publik. Uji Publik adalah forum yang diselenggarakan guna menjaring masukan dan tanggapan terhadap rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum in casu Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023; e. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan yaitu setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan tercermin dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 karena secara eksplisit Peraturan Komisi Pemilihan Umum a quo sebagai dasar dalam penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 60 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 61 dari 80 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2025 f. Asas kejelasan rumusan yaitu setiap Peraturan Perundang- undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Asas kejelasan rumusan tercermin dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 karena di dalam Peratuan Komisi Pemilihan Umum a quo telah dilakukan perencanaan yang kemudian disusun secara sistematis dengan menggunakan istilah dan bahasa hukum yang jelas yang mana hal tersebut juga diperdalam pada saat proses harmonisasi; g. Asas keterbukaan yaitu dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang- undangan. Asas keterbukaan tercermin dalam pembentukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 karena pada saat pembentukan selain dilakukan harmonisasi juga telah dilakukan Uji Publik. Uji Publik adalah forum yang diselenggarakan guna menjaring masukan dan tanggapan terhadap rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum in casu Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023; 14. Bahwa setelah dilaksanakan seluruh proses dan tahapan penyusunan peraturan sebagaimana tersebut di atas, pada tanggal 6 Februari 2023 Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang dimaksud ditetapkan dan ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum serta pada tanggal 6 Februari 2023 Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 61 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 62 dari 80 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2025 diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; 15. Bahwa setelah dilaksanakan seluruh proses dan tahapan pengesahan, Termohon juga melakukan publikasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di laman resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum sebagai upaya Termohon untuk mempublikasikan kebijakan yang telah dibuat dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum; 16. Bahwa berdasarkan seluruh uraian dan fakta tersebut di atas, jelas bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 secara nyata telah memenuhi aspek hukum formil pembentukan suatu peraturan perundang-undangan sebagaimana yang disyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan; C. Penjelasan Mekanisme Penetapan Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi di setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI Sumatera Utara; 1. Bahwa berdasarkan Pasal 187 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pada pokoknya mengatur jumlah kursi dan Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI sebagai berikut: a. Jumlah kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditetapkan sebanyak 575 (lima ratus tujuh puluh lima); b. Daerah Pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat adalah Provinsi, Kabupaten/Kota atau gabungan Kabupaten/Kota; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 62 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 63 dari 80 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2025 c. Jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 10 (sepuluh) kursi; d. Penentuan daerah pemilihan dilakukan dengan mengubah ketentuan daerah pemilihan pada Pemilihan Umum terakhir berdasarkan perubahan jumlah alokasi kursi, penataan daerah pemilihan, dan perkembangan data daerah pemilihan; 2. Bahwa berdasarkan Lampiran III Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI di Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut: No Provinsi Jumlah Kursi Daerah Pemilihan Kursi PerDapil Wilayah Daerah Pemilihan (kabupaten/Kota/Keca matan) 1 Sumatera Utara (Sumut) 30 Sumut I 10 Kota Medan Deli Serdang Serdang Bedagai Kota Tebing Tinggr 2 Sumut II 10 Labuhanbatu Labuhanbahr Selatan Labuhanbatu Utara Tapanuli Selatan Kota Padang Sidempuan Mandailing Natal Kota Gunungsitoli Kota Sibolga Tapanuli Tengah Tapanuli Utara Humbang Hasundutan Toba Samosir Samosir Padang lawas Utara Padang Iawas Nias Nias Selatan Nias Utara Nias Barat 3 Sumut III 10 Asahan Kota Tanjung Balai Kota Pematangsiantar Simalungun Pakpak Bharat Dairi Karo Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 63 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 64 dari 80 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2025 No Provinsi Jumlah Kursi Daerah Pemilihan Kursi PerDapil Wilayah Daerah Pemilihan (kabupaten/Kota/Keca matan) Kota Binjai Langkat Batu Bara 3. Kemudian terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XX/2022 yang dibacakan pada 20 Desember 2022 Perihal Pengujian Pasal 187 ayat (5) dan Pasal 189 ayat (5), serta Lampiran III dan Lampiran IV Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan amar putusan sebagai berikut: Mengadili: Dalam Provisi: Menolak permohonan provisi Pemohon; Dalam Pokok Permohonan: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; 2. Menyatakan ketentuan norma Pasal 187 ayat (5) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Daerah pemilihan sebagaimana 142 dimaksud pada ayat (1) dan jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum”; 3. Menyatakan ketentuan norma Pasal 189 ayat (5) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 64 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 65 dari 80 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2025 Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum”; 4. Menyatakan Lampiran III dan Lampiran IV Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; 5. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; 6. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya; adapun pada pokoknya amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XX/2022 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan Pasal 187 ayat (5) dan Pasal 189 ayat (5), serta Lampiran III dan Lampiran IV Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsekuensi dari putusan ini adalah daftar daerah pemilihan dan alokasi kursi dalam Lampiran III dan Lampiran IV undang undang tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. Sebagai gantinya, Termohon diberi wewenang untuk merancang Peraturan Komisi Pemilihan Umum mengenai penyusunan dapil untuk Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 65 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 66 dari 80 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2025 4. Untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud, Termohon mengadakan rapat dengan mengundang ahli/pakar kepemiluan pada tanggal 21 dan 26 Desember 2022 serta tanggal 2 Januari 2023 untuk meminta masukan/saran serta pandangan para pakar/ahli kepemiluan terkait penyusunan Daerah Pemilihan dan alokasi kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (Bukti T-6); 5. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2023, Termohon mengadakan Rapat Koordinasi Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam Pemilu Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dengan mengundang Komisi Pemilihan Umum Provinsi. Rapat ini dilaksanakan di Kantor Komisi Pemilihan Umum RI, Jalan Imam Bonjol Nomor 29 Jakarta Pusat; 6. Bahwa berdasarkan Pasal 195 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang pada pokoknya mengatur dalam penyusunan dan penetapan daerah pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Termohon melakukan konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat; 7. Konsultasi dimaksud dilakukan oleh Termohon dan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan Konsinyering Pembahasan Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Penataan Daerah Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat RI dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XX/2022, pada tanggal 11 sampai dengan 13 Januari 2023 di Hotel Gran Melia Jakarta (Bukti T-7); 8. Setelah Termohon mengkonsultasikan hasil simulasi rancangan Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi kepada Dewan Perwakilan Rakyat RI, Termohon juga membahas hasil konsultasi tersebut ke dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat RI dengan Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 66 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 67 dari 80 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2025 Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum, Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu pada tanggal 11 Januari 2023; 9. Bahwa dalam kegiatan Konsinyering sebagaimana pada angka 7, Termohon beberapa masukan antara lain sebagai berikut: a. Bahwa Termohon dalam menyusun Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi mengacu pada 7 (tujuh) prinsip yang harus diperhatikan dalam melakukan penataan Daerah Pemilihan antara lain sebagai berikut: 1) Kesetaraan Nilai Suara adalah upaya untuk meningkatkan nilai suara (harga kursi) yang setara antara satu daerah pemilihan dan daerah pemilihan lainnya dengan prinsip satu orang-satu suara-satu nilai; 2) Prinsip Ketaatan Pada Sistem Pemilu Proporsional adalah ketaatan dalam pembentukan daerah pemilihan dengan mengutamakan dengan jumlah kursi yang besar agar persentase jumlah kursi yang diperoleh setiap partai politik setara mungkin dengan persentase suara sah yang diperoleh; 3) Prinsip Proporsionalitas adalah kesetaraan alokasi dengan memperhatikan kursi antar daerah pemilihan agar tetap terjaga perimbangan alokasi kursi setiap daerah pemilihan; 4) Prinsip Integralitas Wilayah adalah memperhatikan beberapa provinsi, beberapa kabupaten/kota, atau kecamatan yang disusun menjadi satu daerah pemilihan untuk daerah perbatasan, dengan tetap memperhatikan keutuhan dan keterpaduan wilayah, serta mempertimbangkan kondisi geografis, sarana perhubungan, dan aspek kemudahan transportasi; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 67 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 68 dari 80 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2025 5) Prinsip Berada dalam Cakupan Wilayah Yang Sama (Coterminous) adalah penyusunan daerah pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota, yang terbentuk dari satu, beberapa, dan/atau bagian kecamatan yang seluruhnya tercakup dalam satu daerah pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi; 6) Prinsip Kohesivitas adalah penyusunan daerah pemilihan memperhatikan sejarah, kondisi sosial budaya, adat istiadat dan kelompok minoritas; 7) Prinsip Kesinambungan adalah penyusunan daerah pemilihan dengan memperhatikan daerah pemilihan yang sudah ada pada Pemilu tahun sebelumnya, kecuali apabila alokasi kursi pada daerah pemilihan tersebut melebihi batasan maksimal alokasi kursi setiap daerah pemilihan atau apabila bertentangan dengan keenam prinsip di atas; b. Termohon mengusulkan simulasi dengan menggunakan 7 (tujuh) metode dalam Alokasi Kursi, antara lain sebagai berikut: 1) Metode Kuota Hare/Hamilton/Vinton; 2) Metode Kuota Lowndes; 3) Divisor Adam; 4) Divisor Dean; 5) Divisor Hill/Huntington; 6) Divisor Webster/Sainte Lague; 7) Divisor Jefferson/D’ Hondt; 10. Kemudian, Termohon juga mengusulkan opsi 4 (empat) skema simulasi untuk penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Dewan Perwakilan Rakyat RI, sebagai berikut: A. Simulasi 1; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 68 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 69 dari 80 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2025 Alokasi kursi Dewan Perwakilan Rakyat RI di setiap Provinsi dihitung secara proporsional, menggunakan data dari DAK 2 Semester I Tahun 2022; Hasil Analisis Simulasi 1: 1) Dengan menggunakan 7 (tujuh) metode alokasi terdapat 4 (empat) provinsi yang memperoleh alokasi kursi kurang dari 3, yaitu: Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua Barat Daya, Provinsi Papua Selatan; 2) Dengan metode Hare-Hamilton, Dean, Hill-Huntington, atau Webster terdapat 5 (lima) Provinsi yang memperoleh alokasi kursi kurang dari 3, sebagaimana hasil di atas ditambah Provinsi Papua; 3) Dengan menggunakan metode Lowndes dan Adam, alokasi kursi untuk Provinsi Papua memperoleh 3 kursi; 4) Apabila menggunakan metode Jefferson, terdapat 8 (delapan) provinsi yang memperoleh alokasi kursi kurang dari 3, antara lain: Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua Barat Daya, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua, Provinsi Gorontalo, Provinsi Maluku Utara, dan Provinsi Papua Tengah; 5) Dengan menggunakan 7 metode alokasi, terdapat 11 provinsi yang alokasi kursinya sama/stabil. Namun dari 11 provinsi dimaksud, terdapat 6 provinsi yang alokasi kursinya sama dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 dan Perppu Nomor 1 tahun 2022, antara lain: Kepulauan Bangka Belitung, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, Kalimantan Timur, Maluku, dan Papua Pegunungan; 6) Provinsi Kalimantan Utara merupakan provinsi yang harga kursi Dewan Perwakilan Rakyatnya paling tinggi, Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 69 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 70 dari 80 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2025 yaitu 709.620 penduduk/kursi, apabila menggunakan metode Hare-Hamilton, Webster, dan Jefferson; 7) Sedangkan Provinsi Papua Selatan memperoleh harga kursi paling rendah, yaitu 258.038 penduduk/kursi apabila menggunakan metode Lowndes dan Adam; B. Simulasi 2; Alokasi kursi Dewan Perwakilan Rakyat di setiap provinsi dihitung secara proporsional menggunakan DAK 2 Semester 1 Tahun 2022, dengan ketentuan minimal 3 kursi untuk setiap provinsi; Hasil Analisis Simulasi 2: 1) Dalam skema ini terdapat 2 tahapan untuk menentukan alokasi kursi Tahap pertama: a. Mengalokasikan 3 kursi ke setiap Provinsi (Constraint 3): i. Jumlah kursi yang teralokasikan pada Tahap Pertama: 3 kursi x 38 Provinsi = 114 kursi; ii. Jumlah kursi yang belum teralokasikan pada Tahap Pertama dan akan dihitung pada Tahap selanjutnya: 580 kursi – 114 kursi = 466 kursi; b. Tahap kedua: menghitung sisa kursi yang belum teralokasikan (466 kursi), dengan ketentuan: iii. Tata cara penghitungan sisa kursi dihitung dengan cara membagi sisa penduduk provinsi yang belum terkonversi menjadi kursi dibagi dengan BPPd Indonesia; iv. Provinsi dengan sisa penduduk minus (alokasi kursi murni kurang dari 3 kursi), tidak diikutkan dalam penghitungan sisa kursi; 2) Dengan menggunakan 7 metode alokasi, terdapat 15 provinsi yang memiliki alokasi kursi yang sama/stabil, antara lain: Kalimantan Utara, Gorontalo, Maluku Utara, Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 70 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 71 dari 80 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2025 Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Barat Daya, Aceh, Sumatera Selatan, Banten, Bali, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan Papua Pegunungan,. Provinsi yang digaris bawahi, alokasi kursinya kurang dari 3; 3) Maluku merupakan provinsi yang harga kursinya paling tinggi, yaitu 628.912 penduduk/kursi dengan menggunakan metode Jefferson. Sedangkan Papua Selatan merupakan provinsi yang harga kursinya paling rendah, yaitu 172.025 penduduk/kursi dengan menggunakan seluruh metode alokasi kursi; C. Simulasi 3; Alokasi kursi Dewan Perwakilan Rakyat ke setiap provinsi dihitung secara proporsional dengan ketentuan minimal 3 kursi untuk setiap provinsi dengan mempertimbangkan pertimbangan perwakilan jawa dan luar jawa berdasarkan DAK 2 Semester 1 Tahun 2022; Hasil analisis Simulasi 3: 1) Tahap pertama: membagi jumlah kursi ke Pulau Jawa dan Luar Pulau Jawa (290 kursi untuk Pulau Jawa dan 290 kursi untuk Luar Pulau Jawa); 2) Tahap kedua: mengalokasikan 3 kursi ke setiap Provinsi (Constraint 3): ➢ Jumlah kursi yang teralokasikan pada Tahap Pertama: Pulau Jawa: 3 kursi x 6 Provinsi = 18 kursi; Luar Pulau Jawa: 3 kursi x 32 Provinsi = 96 kursi ➢ Jumlah kursi yang belum teralokasikan pada Tahap Pertama dan akan dihitung pada Tahap selanjutnya: Pulau Jawa: 290 – 18 = 272 kursi; Luar Pulau Jawa: 290 – 96 = 194 kursi 3) Tahap ketiga: menghitung sisa kursi yang belum teralokasikan 272 kursi untuk Pulau Jawa dan 194 kursi untuk Luar Pulau Jawa), dengan ketentuan: Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 71 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 72 dari 80 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2025 ➢ Tata cara penghitungan sisa kursi dihitung dengan cara membagi sisa penduduk Provinsi yang belum terkonversi menjadi kursi dibagi dengan BPPd Pulau Jawa (Provinsi Pulau Jawa) dan BPPd Luar Pulau Jawa (Provinsi Luar Pulau Jawa); ➢ Provinsi dengan sisa penduduk minus (alokasi kursi murni kurang dari 3 kursi), tidak diikutkan dalam penghitungan sisa kursi; 4) Pada Pulau Jawa terdapat 2 Provinsi yang memiliki alokasi kursi yang sama/stabil menggunakan 7 metode alokasi kursi, yaitu Jawa Timur dan Banten. Sedangkan sisanya DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mendapatkan hasil yang berbeda-beda berdasarkan 7 metode alokasi kursi. Khusus untuk DIY hanya pada metode Jefferson memiliki nilai yang beda dan cenderung rendah ketimbang metode lainnya. Daerah Istimewa Yogyakarta memperoleh harga kursi paling tinggi, yaitu 612.920 penduduk/kursi dengan metode Jefferson. Sedangkan DKI Jakarta memperoleh harga kursi paling rendah, yaitu 511.345 penduduk/kursi dengan menggunakan metode Lowndes dan Adam; 5) Untuk Luar Pulau Jawa terdapat 15 Provinsi yang memiliki alokasi kursi yang sama/stabil menggunakan 7 metode alokasi kursi, yaitu Sumatera Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Bali, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Barat Daya. Sedangkan 17 Provinsi lainnya mendapatkan hasil yang berbeda-beda. Kepulauan Riau memperoleh harga kursi paling tinggi, yaitu 525.304 penduduk/kursi dengan menggunakan metode Dean dan Hill-Huntington. Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 72 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 73 dari 80 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2025 Sedangkan Papua Selatan memperoleh harga kursi paling rendah, yaitu 172.025 penduduk/kursi dengan 7 metode alokasi kursi; D. Simulasi 4; Menggunakan Lampiran III Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Lampiran III Perpu Nomor 1 Tahun 2022 (vide tabel huruf C angka 2); c. Adapun Hasil dari konsultasi dan Rapat Dengar Pendapat dimaksud, Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat RI bersama Menteri Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum RI, Bawaslu RI dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI sepakat Penetapan Daerah Pemilihan (Dapil) untuk Dewan Perwakilan Rakyat RI dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi sama dan tidak berubah sebagaimana termaktub dalam lampiran III dan IV Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan menjadi bagian isi dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Daerah Pemilihan; d. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, dalil Para Pemohon yang menyebutkan ketentuan angka 2 Lampiran I tentang cakupan Daerah Pemilihan wilayah Sumatera Utara II (untuk selanjutnya disebut Dapil Sumut II) pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 bertentangan dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah dalil yang keliru sehingga patut bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak dalil-dalil Permohonan Para Pemohon atau Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 73 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 74 dari 80 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2025 setidak-tidaknya menyatakan dalil-dalil Para Pemohon tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard); V. Kesimpulan; 1. Bahwa Termohon diberikan tugas dan wewenang dalam membentuk Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; 2. Bahwa Termohon dalam melakukan penyusunan dan pembentukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 telah mendasarkan pada asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang- undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 3. Bahwa materi muatan dalam menyusun Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 telah sesuai dan sejalan serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sehingga seluruh dalil Para Pemohon yang menyatakan pasal a quo melanggar ketentuan hukum adalah tidak terbukti; Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa: 1. Fotokopi Tanda Terima Berkas Permohonan Hak Uji Materiil dengan Nomor Agenda 184 TU.01-LD/K/2025, pada tanggal 21 Januari 2025 (Bukti T-1); 2. 1 (satu) buah Flashdisk berisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 74 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 75 dari 80 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2025 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (Bukti T-2); 3. Fotokopi kesimpulan Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat RI dengan Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum RI, Badan Pengawas Pemilihan Umum RI, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum RI, tertanggal 11 Januari 2023 (Bukti T-3); 4. Fotokopi Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 366/HK.02-SD/08/2023 perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tertanggal 2 Februari 2023 (Bukti T-4); 5. Fotokopi Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 395/HK.02-SD/08/2023 perihal Permohonan Pengundangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023, tertanggal 6 Februari 2023 (Bukti T-5); 6. Fotokopi kumpulan Undangan kepada Ahli Pemilu Perihal Undangan yang dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 2022, 26 Desember 2022 dan 2 Januari 2023 (Bukti T-6); 7. Fotokopi kumpulan Undangan kegiatan rapat konsinyering pada tanggal 11 sampai dengan 13 Januari 2023 (Bukti T-7); 8. 1 (satu) buah Flashdisk berisi Putusan Mahkamah Agung Nomor 20 P/HUM/2024, tanggal 8 Agustus 2024 (Bukti T-8); PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas; Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Para Pemohon adalah Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 75 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 76 dari 80 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2025 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (vide Bukti P-1); Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan Para Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan a quo memenuhi persyaratan formal, yaitu kewenangan Mahkamah Agung mengadili permohonan keberatan a quo, dan kepentingan Para Pemohon untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil (legal standing); Kewenangan Mahkamah Agung: Bahwa Pasal 24 A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, mengatur "Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang- undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang;" Bahwa, berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan “dalam hal peraturan perundang-undangan di bawah undang- undang diduga bertentangan dengan undang-undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung”; Bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan secara jelas ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut: a. Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 76 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 77 dari 80 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2025 Bahwa Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur: (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga, Atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang- Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat; (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan; Bahwa berdasarkan norma-norma tersebut, didapatkan kriteria peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang dapat diuji di Mahkamah Agung, sebagai berikut: a. Penetapan tertulis; b. Dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang; c. Diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi d. Dibuat menurut prosedur yang ditentukan dalam peraturan perundang- undangan; e. Memuat norma hukum; f. Memiliki daya ikat keluar; Bahwa, objek hak uji materiil dalam permohonan ini adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum sehingga termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) tersebut diatas, oleh karena itu Mahkamah Agung berwenang menguji permohonan ini; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 77 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 78 dari 80 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2025 Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Hak Uji Materiil; Bahwa terdapat norma khusus (lex specialis) dalam pengaturan mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan hak uji materiil dengan objek permohonan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia yang termuat dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur: Pasal 76: 1. Dalam hal Peraturan Komisi Pemilihan Umum diduga bertentangan dengan Undang-Undang ini, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung; 2. Bawaslu dan/atau pihak yang dirugikan atas berlakunya Peraturan Komisi Pemilihan Umum berhak menjadi Pemohon untuk mengajukan pengujian kepada Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1); 3. Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Mahkamah Agung paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Peraturan Komisi Pemilihan Umum diundangkan; Bahwa dengan mencermati ketentuan tersebut, maka tenggang waktu pengajuan permohonan hak uji materiil dengan objek permohonan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) adalah 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Peraturan Komisi Pemilihan Umum diundangkan, Bahwa objek permohonan diundangkan pada tanggal 6 Februari 2023, maka apabila dikaitkan dengan permohonan hak uji materiil a quo diajukan oleh Para Pemohon hak uji materiil pada tanggal 27 Desember 2024 maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan hak uji materiil telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan hak uji materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Bahwa oleh karena permohonan keberatan dari Para Pemohon Keberatan telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan, maka terhadap permohonan Para Pemohon tersebut haruslah dinyatakan tidak diterima; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 78 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 79 dari 80 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2025 Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon dinyatakan tidak diterima, maka Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara, dan oleh karenanya terhadap substansi permohonan a quo tidak perlu dipertimbangkan lagi; Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang- undangan lain yang terkait; MENGADILI, 1. Menyatakan permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon 1. HENRY BETEHOLI HULU, S.T. 2. PUTRA ELNATAN DACHI, 3. APRIAMAN LASE tersebut tidak diterima; 2. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah); Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 2 Juni 2025, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H. dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak. Anggota Majelis: ttd. Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H. Ketua Majelis, ttd. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN. Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 79 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 80 dari 80 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2025 Anggota Majelis: ttd. Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Panitera Pengganti, ttd. Adi Irawan, S.H., M.H. Biaya-biaya: 1. Meterai Rp 10.000,00 2. Redaksi Rp 10.000,00 3. Administrasi Rp 980.000,00 Jumlah Rp1.000.000,00 Untuk salinan Mahkamah Agung RI atas nama Panitera Panitera Muda Tata Usaha Negara, H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum. NIP 19610514 198612 1 001 Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 80