8 P/HUM/2021

--- Page 1 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN Nomor 8 P/HUM/2021hkama DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Repub ### MAHKAMAH AGUNG Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara: CV Putra Rehisek, yang berkedudukan di desa Babat, Agung Indonesia Kecamatan Panukal, kabubaten penukal Abab lematang ilir Provinsi Sumatra Selatan dalam hal ini diwakili Oleh Riasan Syahri, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Veteran/Petrosia Gg. Rukun, RT 2, RW IV, Nomor 12, Kelurahan Pasar I, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, pekerjaan Direktur CV Putra Rehisek; Selanjutnya disebut sebagai Pemohon; melawan:ahkamah Republik PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 3 Jakarta Pusat: Selanjutnya memberi kuasa kepada: 1. Menteri Keuangan Republik Indonesia; 1. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Februari 2021; Agung Indonesia Selanjutnya Menteri Keuangan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Dr. Wahidin Raya Nomor 1 Jakarta 10710, dalam hal ini memberikan Kuasa Substitusi kepada Hadiyanto dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-65/MK.01/2021, tanggal 15 Februari 2021; Halaman 1 dari 86 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2021ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 1 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 2 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Selanjutnya Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusiahkama Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan HR. Rasuna Said Kav.Repub6-7, Kuningan, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan Kuasa Substitusi kepada Widodo Ekatjahjana dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor M.HH.PP.06.03-06, tanggal 19 Februari 2021; Selanjutnya disebut sebagai Termohon; Mahkamah Agung tersebut; Membaca surat-surat yang bersangkutan; Agung DUDUK PERKARA Indonesia Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Juni 2020, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 7 Desember 2020 dan diregister dengan Nomor 8 P/HUM/2021, telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:ahkamahI. Kedudukan HukumRepublik 1. Bahwa Pemohon adalah suatu Badan Usaha yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Laluk Budyharti, S.H., M.H., pada tanggal 12 Maret Tahun 2012 dengan Nama Perseroan Komanditer Putra Rencana Hidup Sekeluarga (CV Putra Rehisek). Berkedudukan di Desa Babat Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Propinsi Sumatera Selatan; Agung2. Bahwa oleh karena Pemohon adalah suatu BadanIndonesiaUsaha maka Pemohon merupakan suatu badan usaha yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak oleh karena itu aturan perpajakan harus dipatuhi oleh Pemohon; II. Dasar Permohonan 1. Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Maret Tahun 2012 Pemohon mendaftarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer yang diberi nama Halaman 2 dari 86 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2021ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 2 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 3 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id CV Putra Rencana Hidup Sekeluarga (CV Putra Rehisek) yanghkama berkedudukan di Desa Babat, Kecamatan Penukal, Kabupaten Muara EnimRepub(waktu itu) sekarang sudah menjadi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan dihadapan Notaris Laluk Budyharti, S.H. M.Kn., (Bukti P-1); 1. Bahwa sebagai suatu Badan Usaha Pemohon harus melaporkan aktifitas kegiatan usaha dari Pemohon kepada Termohon, dan Pemohon pada saat awal pendirian perseroan sudah melaporkan sebagai Pengusaha kena Pajak dengan bukti pelaporan Nomor AgungBA/WJP.03/PPk-07/2012 tanggal 23 April 2012Indonesiadengan nama CV Putra Rehisek, alamat Jalan raya Desa Babat, kecamatan Penukal, Kabupaten Muara Enim dahulunya sekarang Kabupaten Pali dengan Nomor Pokok Wajib Pajak 31.499.131.6.313.000. (Bukti P-2); 1. Bahwa Pemohon mengurus Perijinan untuk membuat suatu Badan Usaha yang terdiri dari Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat Ijin Tempat Usaha (SITU), dan Tanda Daftar Perusahaan. (Bukti P-3); 1. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2012 Pemohon mengadakan perjanjianahkamah waralaba IndomaretRepublikantara Pemohon dengan Tn Sinarman Jonatan, bertempat tinggal di Jakarta mewakili PT Indomarco Prismatama sepakat untuk membuat kerjasama dalam bentuk Franchise (waralaba) dengan segala hak dan kewajibannya yang tertuang dalan Perjanjian Waralaba Nomor 005/WR-CLG/PLG/2012. (Bukti P-4); 1. Bahwa setelah Perjanjian waralaba berakhir, maka antara Pemohon dan Tn Sinarman Jonatan, bertempat tinggal di Jakarta mewakili AgungPT Indomarco Prismatama sepakat untuk membuatIndonesiakerjasama yang baru dalam bentuk Franchise (waralaba) dengan segala hak dan kewajibannya yang tertuang dalan Perjanjian Waralaba Nomor 001/WR-CLG/PLG/IV/2017. (Bukti P-5); 1. Bahwa pada awal–awal Pemohon menjalan usaha, Pemohon merasa tenang tidak ada persoalan yang mengganjal dalam hal Pemohon melaksanakan kewajiban terhadap Termohon; Halaman 3 dari 86 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2021ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 3 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 4 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id 1. Bahwa Pemohon sudah mulai merasa resah dalam melaksanakanhkama kewajiban perpajakan ketika Termohon memberlakukan Peraturan Pemerintah RepubNomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Dimana pada intinya terhadap Badan Usaha yang tidak mencapai Penghasilan 4, 8 Milyar Pertahun maka terhadap Pajak Penghasilannya dikenakan Pajak Penghasilan Final sebesar 1 % dari Peredaran Bruto Perusahaan tersebut; 1. Pada awal-awal pemberlakuan objek permohonan Termohon hanya Agungmelakukan sosialisasi dan himbauan pemberlakukanIndonesiapajak a quo, dan pihak Indomaret hanya memberikan himbauan agar Pemohon menyetor pajak PPh final sesuai dengan objek permohonan sebesar 1 persen perbulan dari peredaran bruto usaha Pemohon; 1. Bahwa dalam hal ini Pemohon sudah merasakan diskriminasi hukum yang dialami oleh Pemohon sebelum berlakunya objek permohonan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan kepada Termohon Pemohon melaporkan keuangan dari usaha Pemohon dan pajak penghasilan yang dikenakan kepada Pemohon sebesar 12,5 persenahkamah dari keuntunganRepublikyang Pemohon dapatkan dari usaha Pemohon; 10.Bahwa semenjak berlakunya objek permohonan maka kewajiban Pemohon dalam perpajakan kepada Termohon bukan dihitung dari keuntungan akan tetapi dari peredaran usaha dari Pemohon dikarenakan usaha Pemohon tidak mencapai sebesar Rp. 4, 8 milyar pertahun sesuai dengan ketentuan objek permohonan; 11.Bahwa hal itu sudah Pemohon rasakan pada saat Pemohon Agungmelakukan pembetulan pajak kepada Termohon padaIndonesiaTahun 2014, dimana ada lonjakan yang sangat signifikan yang harus Pemohon setor kepada Termohon dalam hal kewajiban dari Termohon; 12.Bahwa analisa yang dibuat oleh Termohon dapat dirinci sebagai berikut: (Bukti P-6); Halaman 4 dari 86 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2021ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 4 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 5 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id 1. Pada Tahun pajak 2012 Termohon menghitung kewajibanhkama Pemohon 50 % x 25 % x keuntungan sebesar Rp. 52.146.075 = Rp. 6.518.259;Repub 1. Pada Tahun pajak 2013 Termohon menghitungnya melalui 2 cara: 1. Untuk bulan Januari sampai dengan Juni 50 % x 25 % x keuntungan sebesar Rp 65.429.238 = 8.178.655; 1. Untuk bulan Juli sampai desember 1 % dari peredaran usaha yaitu Rp 2.338.484.615 = 23.384.846; 1. Pada Tahun pajak 2014 Termohon menghitung kewajiban dari AgungTermohon 1 % x 4.454.573.270 = Rp. 44.545.733,-Indonesia 13.Bahwa pada saat Pemohon melakukan pembetulan pajak pada Tahun 2014 Pemohon sudah sangat berat untuk membayar kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan objek permohonan yang dibuat Termohon, pada saat itu Pemohon mengajukan keberatan dan keberatan Pemohon diterima sebagian oleh Termohon dengan perincian (Bukti P-7); 1. Untuk Tahun 2012 Pemohon setuju; 1. Untuk Tahun 2013 periode Januari s/d Juni Pemohon setuju;ahkamah 3) Untuk TahunRepublik2013 periode Juli s/d Desember Pemohon setuju bayar pajak final sebesar Rp. 20.000.000,-; 1. Untuk Tahun 2014 Pemohon membayar 12,5 persen dari keuntungan yang Pemohon dapatkan dari usaha Pemohon; 14.Bahwa pada Tahun 2014 sudah terpikir oleh Pemohon untuk mengajukan hak uji materil terhadap objek dari permohonan a quo akan tetapi pada saat Pemohon mengajukan keberatan terhadap Agungpenerapan pajak oleh Termohon permohonan PemohonIndonesiaditerima sehingga kepentingan hukum Pemohon untuk mengajukan hak uji materil belum mendesak menurut pertimbangan Pemohon; 15.Bahwa pada Tahun Pajak 2015, Pemohon melaporkan kegiatan usaha Pemohon kepada Termohon dengan melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang sesuai dengan ketentuan undang– undang; Halaman 5 dari 86 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2021ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 5 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 6 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id 16.Bahwa Pemohon melaporkan SPT Tahun 2015 pada tanggal 21 Aprilhkama 2016 yang mana pada intinya Penghasilan Pemohon selama Tahun 2015 adalahRepubsebesar Rp. 223.426.135 x 50 % x 25 % sehingga kewajiban Pemohon kepada Termohon sebesar Rp. 28.366.972, dan itu sudah Pemohon bayarkan dengan bebarapa kali pembayaran. (Bukti P-8); 17.Bahwa pada tanggal 6 September 2017 Termohon melakukan pemeriksaan terhadap laporan SPT dari Pemohon, termasuk pemeriksaan lapangan dengan menerbitkan Surat Perintah AgungPemeriksaan .( Bukti P-9); Indonesia 18.Bahwa dalam pemeriksaan a quo Pemohon kooperatif dan apa yang diminta oleh Termohon sepanjang datanya ada pada Pemohon, maka Pemohon berikan dan jika data itu ada pada franchisor maka Pemohon menghubunginya agar memberikan data yang diperlukan oleh Termohon. (Bukti P.-10); 19.Bahwa pada tanggal 24 Oktober Tahun 2018 Termohon memberitahukan hasil pemeriksaan kepada Pemohon yang intinya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pemohon kepada Termohonahkamah sebesar Rp. 67.987.505,-Republikdengan perincian (Bukti P-11); 1. Pajak PPH Final dihitung 1 % dari peredaran usaha Rp. 4.882.750.363 -= Rp. 48.827.504; 1. Denda keterlambatan Rp. 22.050.002,- 20.Bahwa faktor penyebabnya adalah perselisihan pandangan karena Pemohon membayar pajak penghasilan 12.5 % dari keuntungan yang Pemohon peroleh sesuai dengan ketentuan Pajak Penghasilan Pasal Agung21, 25 dan 29 Pajak Penghasilan untuk badan, sedangkanIndonesiaTermohon menetapkan pajak penghasilan berdasarkan dari peredaran usaha yaitu sebesar 1 % dari peredaran usaha; 21.Menurut Termohon meskipun pada Tahun Pajak 2015 peredaran usaha Pemohon mencapai lebih dari 4, 8 Milyar maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 harus dikenakan pajak PPH Final sebesar 1 % dari peredaran usaha; Halaman 6 dari 86 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2021ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 6 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 7 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id 22.Bahwa menurut Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013,hkama wajib pajak yang peredaran usaha meskipun mencapai 4,8 akan tetap dikenakan pajakRepubpenghasilan final sebesar 1 % dari peredaran usaha, dan dikenakan tarif berdasarkan penghasilan pada tahun pajak berikutnya; 23.Bahwa menurut Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, pajak final harus dibayar setiap bulan berdasarkan peredaran usaha dari wajib pajak; 24.Bahwa dikarenakan Pemohon membayar pajak berdasarkan SPT Agungpada Tahun Pajak 2015, Pemohon dikenakanIndonesiadenda sebesar 2 persen setiap bulannya sehingga angka dendanya saja mencapai Rp. 22.000.000,-; 25.Bahwa Pemohon merasa keberatan terhadap hasil pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh Termohon, Pemohon meminta keadilan, mengapa terhadap Pemohon dilakukan diskriminasi ada perbedaan, surat resmi keberatan Pemohon terhadap Termohon sudah disampaikan pada tanggal 1 November 2018 ( Bukti P-12); 26.Bahwa Pemohon meminta persamaan kedudukan di muka hukumahkamah (equality beforeRepublikthe law), setiap orang mendapatkan perlakuan yang sama di muka hukum, dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, Pemohon mendapatkan perbedaan di muka hukum dikarenakan beban pajak yang harus Pemohon bayar kepada Termohon bukan dari penghasilan yang Pemohon terima akan tetapi dari peredaran usaha Pemohon, dan itu sangat memberatkan Pemohon; Agung27.Bahwa meskipun Pemohon mengajukan keberatanIndonesiaterhadap hasil pemeriksaan oleh Termohon akan tetapi Termohon tetap membuat penetapan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. (Bukti P-13.1,P-13.12); 28.Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 bertentangan dengan Pasal 21, 25 dan Pasal 29 Undang–Undang Nomor Nomor 10 Tahun 1994 juncto Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Halaman 7 dari 86 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2021ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 7 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 8 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Pajak Penghasilan, dimana pada intinya wajib pajak membayarhkama kewajibannya dibidang pajak berdasarkan dari pembukuan/ keuntunganRepubyang diterima dan dilaporkan selambat-lambatnya pada akhir pembukuan pajak dengan melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, dalam Pelaksanaannya paling lambat pada tanggal 30 April tahun pajak berjalan; 29.Bahwa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Pasal 4 pembayaran wajib pajak harus dilakukan setiap bulan berjalan, dan apabila wajib pajak tidak melakukan pembayaran setiap bulan maka Agungakan dikenakan sanksi pajak; Indonesia 30.Bahwa bagaimana mungkin suatu peraturan pemerintah membuat aturan sendiri yang malah bertentangan dengan Undang–Undang Pajak Penghasilan, bukankah suatu peraturan pemerintah merupakan aturan untuk melaksanakan suatu undang–undang; 31.Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 membuat norma tersendiri yang berbeda dengan Undang – Undang Pajak Penghasilan mengenai suatu badan usaha yang peredaran usahanya di bawah 4, 8 Milyar;ahkamah 32.Bahwa oleh karenaRepublikitu menurut Pemohon Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, malah mematikan usaha kecil karena pemberian pajak sangat besar untuk Tahun pajak 2015 kewajiban Pemohon 48.427.503/223.426.135 x 100 % = 21,674 persen; 33.Bahwa penerapan kewajiban pajak berbeda perlakuan dengan pasal 1. Pasal 25, dan Pasal 29 Undang-Undang Pajak Penghasilan dimana kewajiban pajak di hitung dari 12.5 % x penghasilan yang Agungdidapatkan; Indonesia 34.Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 menjadi momok yang sangat menakutkan bagi dunia usaha kecil atau UMKM sebagai perbandingan Pemohon sudah melaporkan kewajiban Tahun 2016 dan 2017 ada perselisihan yang sangat signifikan apabila penerapan pajak berdasarkan Pasal 21, Pasal 25, dan Pasal 29; 35.Bahwa untuk Tahun Pajak 2016 kewajiban Pemohon (Bukti P-14) Halaman 8 dari 86 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2021ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 8 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 9 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id 1. Jika dihitung dari penghasilan yang diterima Pasal 29 Undang-hkama Undang Pajak Penghasilan adalah 12,5 % x 221.155.000 = 27.644.375Repub 1. Bahwa jika dihitung dari Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 adalah 1 % x 4.707.170.834 – Rp. 47.071.708, Apabila diprosentasikan 47.071.708 /hasil usaha 221.155.000 = 21, 28%; 36.Bahwa untuk Tahun Pajak 2017 kewajiban Pemohon (Bukti P-15); 1. Jika dihitung dari penghasilan yang diterima Pasal 21 dan 29 AgungUndang-Undang Pajak penghasilan adalah 12,5Indonesia% x 99.137.296 = 12.239.216; 1. Bahwa jika dihitung dari Peraturan Pemerintah 46 Tahun 2013 adalah 1 % x 4.011.129.136 – Rp. 40.111.291; Apabila diprosentasikan 40.111.291 /hasil usaha 99.137.296=40.46 % 37.Pemberlakuan Peraturan Pemerintah 46 Tahun 2013 yang menentukan pajak penghasilan dari peredaran usaha setiap bulan mematikan usaha seperti yang Pemohon alami, Termohon hanya mengejar target penerimaan pajak tanpa memperhatikan Asasahkamah Keadilan bagi wajibRepublikpajak; 38.Keberatan yang diajukan Pemohon sia-sia saja, Termohon bahkan dengan enteng menjawab bahwa kami hanya menjalankan aturan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1. Meskipun Termohon menyadari ada perbedaan perlakuan yang Termohon berikan kepada Pemohon akan tetapi Termohon merasa benar bahwa dia menegakkan aturan; Agung39.Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 46 TahunIndonesia2013 juga bertentangan dengan Pasal 27 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang isinya; 1. Setiap orang berhak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di muka hukum; 1. Setiap orang berhak untuk mendapatkan penghidupan yang layak; Halaman 9 dari 86 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2021ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 9 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 10 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id 40.Bahwa oleh karena itu menurut Pemohon Peraturan Pemerintahhkama Nomor 46 Tahun 2013 bertentangan dengan: 1) Asas EqualityRepubbefore the law setiap orang berhak mendapat perlakuan yang sama di muka hukum; 1. Pasal 27 Undang–Undang Dasar Tahun 1945; 1. Pasal 21 dan Pasal 29 Undang–Undang Nomor 10 Tahun 1994 juncto Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2008; 41.Bahwa oleh karena Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi maka Pemohon Agungmengajukan Hak Uji Materi kepada MahkamahIndonesiaAgung Republik Indonesia agar lembaga a quo menggunakan kewenangannya untuk menyatakan aturan tersebut tidak sah dan tidak mengikat secara hukum; 42.Bahwa permohonan Hak Uji Materi Pemohon terdaftar di Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 17/P/HUM/2019, dan dalam pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima hal ini disebabkan objek permohonan Pemohon sudah tidak berlaku lagi dan digantikan dengan Peraturan Pemerintahahkamah Nomor 23 TahunRepublik2018; 1. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan dari Usaha yang diterima atau diperoleh wajib Pajak yang memiliki peredaran Usaha tertentu setali tiga uang dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013; 44.Bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 hanya dilakukan penurunan tarif pajak dari PPH Final 1 % menurut Peraturan AgungPemerintah Nomor 46 Tahun 2013 menjadi PPH FinalIndonesia0.5 % menurut Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018; 45.Bahwa meskipun telah terjadi penurunan Pajak sejak Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 menjadi PPH Final 0.5 % perbulan dari peredaran usaha (vide Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018) menurut Pemohon penetapan Halaman 10 dari 86 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2021ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 10 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 11 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id pajak yang demikian masih sangat memberatkan bagi Pemohon, halhkama ini dapat Pemohon uraikan sebagai berikut: Bahwa PemohonRepubdalam menjalankan usahanya menerima pembayaran yaitu: 1. Pembayaran Listrik; 1. Tiket Pesawat; 1. Pengiriman Uang; 1. Bayar Kredit Motor/Mobil; 1. Penjual Pulsa Handpone. AgungDalam setiap transaksi Pemohon paling mendapatkanIndonesiajasa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah); Pemohon ilustrasikan apabila ada konsumen yang bayar kredit motor Rp. 1.000.000,- maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, Pajak PPH Finalnya 0,5 % x Rp. 1.000.000,- = Rp. 5.000,- sedangkan dari jasa tersebut Pemohon hanya mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000,-; Dari transaksi tersebut untuk membayar pajak PPH Final Termohon harus merugi sebesar Rp. 3.000,-;ahkamah Sehingga penerapanRepublikPajak yang demikian tidaklah mencerminkan keadilan, sedangkan untuk yang peredaran di atas 4,8 Milyar penetapan pajak nya dari keuntungan yang didapatkan (vide Pasal 21, ### Pasal 25 Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan), ini menimbulkan diskriminasi hukum bertentangan dengan Asas Equality Before The Law (setiap orang sama kedudukannya di muka hukum); Agung46.Bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 TahunIndonesia2018 secara tegas mengatur sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini masih tetap berlaku tarif pajak PPh Final 1 % dari perdaran usaha di bawah 4,8 Milyar sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2-13 ( Vide ### Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018), menurut Pemohon hal ini sangat memberatkan dan ada diskriminasi hukum. Atas dasar aturan peralihan ini Termohon tetap Halaman 11 dari 86 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2021ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 11 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 12 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id memberlakukan Pajak PPh Final 1 % dari peredaran usaha brutohkama kepada wajib Pajak Untuk Tahun Pajak 2013 sampai Tahun Pajak 2018; Repub 47.Bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Jumlah peredaran bruto dikenakan pajak setiap bulan, sedangkan untuk pajak di atas 4,8 Milyar pengenaan Pajak 1 (satu) Tahun berjalan sesuai dengan Tahun pajak (Pasal 29 Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2008); 48.Bahwa menurut Pasal 7 ayat (1) Pemohon harus menyetorkan PPh AgungFinal meskipun peredaran usaha melebihi 4,8IndonesiaMilyar jika tahun sebelumnya tidak mencapai 4,8 Milyar, hal ini sangat memberatkan dan tidak ada kepastian hukum bagi Pemohon dalam memenuhi kewajiban pajak Pemohon, jika peredaran usaha Pemohon naik tetap harus membayar pajak final PPh sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008, dikenakan pajak sesuai keuntungan baru tahun berikutnya begitu seterusnya. Hal ini sangat membingungkan dan tidak ada kepastian hukum; 49.Bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23ahkamah Tahun 2008 PPhRepublikfinal wajib disetor setiap bulan, sedangkan untuk yang peredaran usaha melebihi 4,8 Milyar tidak wajib dan akhir tahun pajak dapat menyampaikan SPT sesuai dengan Pasal 29 Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2008; 50.Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 telah membuat Norma baru dalam aturannya dan bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi seharusnya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 Agunghanya aturan pelaksana terhadap Undang-Undang IndonesiaNomor 36 Tahun 2008; 51.Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 telah memberlakukan diskriminasi hukum kepada Pemohon hal ini dapat di uraikan: 1. Penetapan Pajak PPh dihitung 0,5 Persen dari peredaran usaha sejak Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 diberlakukan Halaman 12 dari 86 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2021ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 12 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 13 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id sedangkan untuk Tahun Pajak sebelum berlakunya Peraturanhkama Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Pemohon memberlakukan PPh Final 1 Repub% dari peredaran usaha Bruto sesuai dengan Peraturan Pemerintah 46 Tahun 2013 ( Vide Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018); 1. Bahwa untuk Wajib Pajak yang usahanya di atas 4,8 Milyar Pemohon menetapkan kewajiban pajak dari keuntungan yaitu: 1. Peredaran usaha 4,8 Milyar – 50 Milyar ketentuan Pajaknya 12,5 % dari keuntungan; Agung2. Peredaran Usaha > 50 Milyar pajaknya 25 Indonesia% dari keuntungan; 1. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 mewajibkan badan usaha yang peredaran usahanya di bawah 4,8 Milyar harus menyetor Pajak PPh setiap bulan jika tidak membayar akan dikenakan sanksi pajak sebesar 2 % perbulan sedangkan untuk diatas 4,8 Mjilyar dapat membayar Pajak terutang pada akhir melaporkan SPT; 52.Berdasarkan uraian di atas maka dapat kami simpulkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 bertentangan dengan:ahkamah 1) Asas equalityRepublikbefore the law tentang persamaan kedudukan dimuka hukum; 1. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tentang Persamaan kedudukan dimuka hukum; 1. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 tentang mendapatkan penghasilan dan penghidupan yang layak; 1. Pasal 21 Pasal 25 dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 36 AgungTahun 2008 tentang Pajak Penghasilan; Indonesia 53.Bahwa oleh karena aturan a quo bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku maka sudah selayaknya Mahkamah Agung Republik Indonesia memerintahkan Termohon untuk mencabut aturan a quo; 54.Bahwa oleh karena penetapan Termohon berdasarkan pada aturan yang tidak sah maka sudah sewajarnyalah Mahkamah Agung Halaman 13 dari 86 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2021ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 13 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 14 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Republik Indonesia memerintahkan Termohon untuk mencabuthkama penetapan perpajakan kepada Pemohon; Bahwa berdasarkanRepubhal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 1. Menyatakan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 bertentangan dengan Peraturan Perundangan yang berlaku; 1. Menyatakan tidak sah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018; Agung4. Menyatakan Peraturan Pemerintah Nomor 23 TahunIndonesia2018 tidak berlaku mengikat secara hukum; 1. Memerintahkan Termohon untuk mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018; 1. Memerintahkan kepada Termohon untuk mencabut segala penetapan yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008; 1. Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya; Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya,ahkamahPemohon telah mengajukanRepubliksurat-surat bukti berupa: 1. Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Komanditer yang diberi nama CV Putra Rencana Hidup Sekeluarga (CV Putra Rehisek) yang berkedudukan di Desa Babat, Kecamatan Penukal, Kabupaten Muara Enim (waktu itu) sekarang sudah menjadi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan di hadapan Notaris Laluk Budyharti, SH., MKn. (Bukti P-1); Agung2. Fotokopi Pemohon pada saat awal pendirian perseroanIndonesiasudah melaporkan sebagai Pengusaha kena Pajak dengan bukti pelaporan Nomor BA 63/WJP.03/PPk-07/2012 tanggal 23 April 2012 dengan nama CV Putra Rehisek, alamat Jalan Raya Desa Babat, Kecamatan Penukal, Kabupaten Muara Enim dahulunya sekarang Kabupaten Pali dengan Nomor Pokok Wajib Pajak 31.499.131.6.313.000 (Bukti P-2); Halaman 14 dari 86 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2021ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 14 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 15 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id 1. Fotokopi Surat Izin Usaha Pendirian atas nama Pemohon Nomorhkama 503/131/KPPT.3/PK/2012 (Bukti P-3.1); 4. Fotokopi Surat RepubIzin Tempat Usaha atas nama Pemohon (Bukti P-3.2); 1. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan atas nama Pemohon (Bukti P-3.3); 1. Fotokopi Perjanjian waralaba Indomaret antara Pemohon dengan Tn Sinarman Jonatan, bertempat tinggal di Jakarta mewakili PT Indomarco Prismatama sepakat untuk membuat kerjasama dalam bentuk Franchise (waralaba) dengan segala hak dan kewajibannya yang tertuang dalan Perjanjian Waralaba Nomor 005/WR-CLG/PLG/V/2012. (Bukti P-4); Agung7. Fotokopi Pemohon dan Tn Sinarman Jonatan, bertempatIndonesiatinggal di Jakarta mewakili PT Indomarco Prismatama sepakat untuk membuat kerjasama yang baru dalam bentuk Franchise (waralaba) dengan segala hak dan kewajibannya yang tertuang dalan Perjanjian Waralaba Nomor 001/WR-CLG/PLG/IV/2017. (Bukti P-5); 1. Fotokopi Analisa Termohon mengenai beban pajak yang harus Pemohon bayar pada saat Pemohon melakukan pembetulan pajak. Disini terlihat sejak adanya objek permohonan beban pajak yang dibayar melonjak drastis (Bukti P-6);ahkamah9. Fotokopi KeberatanRepublikPemohon pada saat melakukan pembetulan pajak pada Tahun 2014 dan keberatan Pemohon sebagian diterima oleh Termohon (Bukti P-7); 10.Fotokopi Pemohon melaporkan SPT Tahun 2015 (Bukti P-8); 11.Fotokopi Surat Termohon melakukan pemeriksaan terhadap laporan SPT dari Pemohon, termasuk pemeriksaan lapangan dengan menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan (Bukti P-9); Agung12.Fotokopi Tanda terima data-data yang Pemohon Indonesiaberikan dalam pemeriksaan pajak (Bukti P-10); 13.Fotokopi Hasil pemeriksaan pajak dari Termohon (Bukti P-11); 14.Fotokopi Keberatan Pemohon terhadap hasil pemeriksaan oleh Termohon (Bukti P-12); 15.Fotokopi Penetapan PPh final 1 % bulan Januari 2015 (Bukti P-13.1); 16.Fotokopi Penetapan PPh final 1 % bulan Februari 2015 (Bukti P-13.2); Halaman 15 dari 86 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2021ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 15 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 16 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id 17.Fotokopi Penetapan PPh final 1 % bulan Maret 2015 (Bukti P-13.3);hkama 18.Fotokopi Penetapan PPh final 1 % bulan April 2015 (Bukti P-13.4); 19.Fotokopi PenetapanRepubPPh final 1 % bulan Mei 2015 (Bukti P-13.5); 20.Fotokopi Penetapan PPh final 1 % bulan Juni 2015 (Bukti P-13.6); 21.Fotokopi Penetapan PPh final 1 % bulan Juli 2015 (Bukti P-13.7); 22.Fotokopi Penetapan PPh final 1 % bulan Agustus 2015 (Bukti P-13.8); 23.Fotokopi Penetapan PPh final 1 % bulan September 2015 (Bukti P-13.9); 24.Fotokopi Penetapan PPh final 1 % bulan Oktober 2015 (Bukti P-13.10); 25.Fotokopi Penetapan PPh final 1 % bulan November 2015 (Bukti P-13.11); Agung26.Fotokopi Penetapan PPh final 1 % bulan Desember 2015Indonesia(Bukti P-13.12); 27.Fotokopi Laporan SPT Pemohon Tahun 2016 (Bukti P-14); 28.Fotokopi Laporan SPT Pemohon Tahun 2017 (Bukti P-15); 29.Fotokopi Putusan Hak Uji Materi Nomor 17/P/HUM/2019 (Bukti P-16); Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 4 Januari 2021 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 8/PER-PSG/I/8 P/HUM/2021, tanggal 4 Januari 2021; Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut,ahkamahTermohon telah mengajukanRepublikjawaban tertulis pada tanggal 23 Februari 2021, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut: I. Kedudukan Hukum (Legal Standing) A. Permohonan Pemohon Kehilangan Objek 1. Bahwa salah satu objek permohonan a quo yaitu Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 telah dicabut dengan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal Agung11 dan Pasal 12 Pemerintah Nomor 23 TahunIndonesia2018, sebagai berikut: ### Pasal 11: "Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu Halaman 16 dari 86 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2021ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 16 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 17 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomorhkama 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5424), dicabutRepubdan dinyatakan tidak berlaku." ### Pasal 12: "Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2018." 1. Bahwa Pemohon pada tanggal 3 Desember 2018 pernah mengajukan permohonan uji materiil terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dengan register perkara AgungNomor 17 P/HUM/2019 dimana pokok-pokok Indonesiamateri dan dalil-dalil yang diajukan sama persis dengan uraian Pemohon dalam halaman 2 s.d 7 permohonan a quo. Atas uji materiil tersebut, Mahkamah Agung pada tanggal 18 Maret 2019 telah memutus permohonan dengan amar putusan sebagai berikut: ### “MENGADILI: Menyatakan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon: CV Putra Rencana Hidup Sekeluarga (CV Putra Rehisek) tersebut tidak diterima;ahkamah MenghukumRepublikPemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);” 1. Bahwa pertimbangan hukum Mahkamah Agung pada halaman 15 s.d. 17 putusan perkara Nomor 17 P/HUM/2019 antara lain menyatakan: “Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah Peraturan Pemerintah Nomor 46 AgungTahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas IndonesiaPenghasilan dari Usaha yang Diterima Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu;… Menimbang, bahwa walaupun Mahkamah Agung berwenang untuk melakukan pengujian terhadap objek hak uji materiil a quo, ternyata objek hak uji materiil a quo telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Halaman 17 dari 86 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2021ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 17 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 18 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Penghasilan atas Pengasilan dari Usaha yang Diterima atauhkama Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, yang dalamRepubPasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tersebut pada intinya menegaskan bahwa objek hak uji materiil dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; Menimbang, bahwa oleh karena peraturan yang menjadi objek hak uji materiil telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, maka permohonan hak uji materiil yang dimohonkan Pemohon pada hakekatnya telah kehilangan objek, sehingga harus dinyatakan Agungtidak diterima;”; Indonesia 1. Bahwa hal tersebut telah diakui Pemohon sendiri pada halaman 7 dan 8 angka 41 dan 42 permohonan a quo yang menyatakan: 1. Bahwa oleh karena Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi maka Pemohon mengajukan Hak Uji Materi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia agar lembaga a quo menggunakan kewenangannya untuk menyatakan aturan tersebut tidak sah dan tidak mengikat secara hukum;ahkamah 42. BahwaRepublikpermohonan Hak uji Materi Pemohon terdaftar di Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 17/P/HUM/2019, dan dalam pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima hal ini disebabkan objek permohonan Pemohon sudah tidak berlaku lagi dan digantikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.”; Agung5. Dengan demikian, permohonan a quo sepanjangIndonesiaterkait dengan materi keberatan Pemohon terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang telah diperiksa dan diputus Mahkamah Agung dalam perkara Nomor 17 P/HUM/2019 tidak akan Termohon tanggapi lebih lanjut dalam jawaban a quo; Halaman 18 dari 86 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2021ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 18 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 19 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id 1. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Termohon mohon agar Yanghkama Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung menyatakan bahwa PermohonanRepubUji Materiil a quo tidak dapat diterima; B. Pemohon Tidak Dapat Menguraikan Kerugian Yang Rinci/Spesifik Dialami Akibat Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Pemohon tidak dapat menguraikan dan membuktikan kerugian- kerugian yang nyata, rinci/spesifik yang dialami oleh Pemohon di dalam Permohonannya. Hal ini menyebabkan Pemohon tidak Agungmemenuhi syarat legal standing dalam mengajukanIndonesiapermohonan uji materiil a quo sebagaimana disyaratkan di dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang MA). Mengenai hal ini, Termohon jelaskan secara rinci sebagai berikut: 1. Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang MA, menyatakan: “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan olehahkamah berlakunya Republikperaturan perundang-undangan di bawah undang- undang, yaitu: - perorangan warga negara Indonesia; - kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang- undang; Agungc. badan hukum publik atau privat.” Indonesia 1. Berdasarkan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang MA, Pemohon uji materiil a quo selain harus memenuhi kualifikasi sebagai perorangan, kesatuan masyarakat hukum ataupun badan hukum publik/privat, maka untuk dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (legal standing), Pemohon terlebih dahulu harus dapat menjelaskan dan membuktikan: Halaman 19 dari 86 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2021ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 19 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 20 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id a.Hak dalam kualifikasi yang dianggap telah dirugikan olehhkama adanya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018; b. KerugianRepubhak Pemohon secara spesifik/rinci sebagai akibat berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018; 1. Bahwa berdasarkan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada halaman 8 angka 45, tidak ada satu dalil pun yang dapat menjelaskan adanya hak Pemohon yang dirugikan, apalagi membahas secara rinci dan spesifik mengenai kerugian-kerugian tersebut. Pemohon hanya memberikan ilustrasi penghitungan Agungkewajiban pembayaran pajak dengan menggunakanIndonesiamekanisme Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. berdasarkan penafsiran Pemohon tanpa adanya penjelasan secara spesifik/rinci kerugian yang nyata dialami oleh Pemohon akibat berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.; 1. Bahwa Pemohon hanya mendalilkan dan menyimpulkan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. hanya menurunkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final yang semula 1% menjadi 0,5% per bulan dari peredaran bruto. Tarif tersebut menurut Pemohonahkamah masih sangatRepublikmemberatkan dan tidak mencerminkan keadilan dan menimbulkan diskriminasi hukum dan bertentangan dengan asas equality before the law tanpa dapat membuktikan atau menjelaskan diskriminasi hukum dan pertentangan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dengan asas equality before the law tersebut; 1. Bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor Agung23 Tahun 2018, yang pada intinya mengatur bahwaIndonesiaWajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu (tidak melebihi Rp4,8 Miliar) dikenakan PPh Final merupakan fasilitas perpajakan yang bersifat opsional atau tidak wajib. Hal ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. yang memberikan pilihan bagi Wajib Pajak untuk Halaman 20 dari 86 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2021ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 20 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 21 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id tetap dikenakan PPh berdasarkan tarif umum sesuai Undang-hkama Undang Pajak Penghasilan, sebagai berikut: “Tidak termasukRepubWajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal: - Wajib Pajak memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang- Undang Pajak Penghasilan;” Dengan kata lain, ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, memberikan pilihan pengenaan pajak yang Agunglebih memudahkan dan menguntungkan bagiIndonesiaWajib Pajak dalam menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya; 1. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Termohon berpendapat bahwa Pemohon tidak mampu membuktikan secara rinci/spesifik kerugian sebagai akibat berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, sehingga Pemohon tidak memiliki atau tidak dapat membuktikan legal standing-nya dalam permohonan uji materiil a quo;ahkamah 7. Dengan Republikdemikian, Pemohon tidak memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan a quo sebagaimana ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang MA. Oleh karena itu, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan a quo untuk menyatakan permohonan uji materiil tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard); AgungC. Permohonan Uji Materiil A Quo Kabur Dan TidakIndonesiaJelas (Obscuur Libel) Bahwa permohonan uji materiil yang diajukan oleh Pemohon tidak jelas, tidak terang, dan kabur karena Pemohon tidak konsisten antara Posita dan Petitum dalam permohonannya, yang dapat Termohon jelaskan secara rinci sebagai berikut: Halaman 21 dari 86 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2021ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 21 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 22 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id 1. Bahwa Pemohon dalam permohonannya menyatakanhkama keberatan atas berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 23 TahunRepub2018 yang dinilai merugikan Pemohon, namun dalam dalil-dalil keberatan atas berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tersebut Pemohon mendasarkan pada kondisi-kondisi saat berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang saat ini telah dicabut dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018; 1. Bahwa dalam permohonannya pada halaman 10 angka 52 dan Agung54 menyatakan: Indonesia 1. Berdasarkan uraian di atas maka dapat kami simpulkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 bertentangan dengan: 1. Asas equality before the law tentang persamaan kedudukan di muka hokum; 1. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tentang Persamaan kedudukan di muka hokum; 1. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 tentangahkamah mendapatkanRepublikpenghasilan dan peghidupan yang layak; 1. Pasal 21, Pasal 25, dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan; 1. Bahwa oleh karena penetapan Termohon berdasarkan pada aturan yang tidak sah maka sudah sewajarnya Mahkamah Agung Republik Indonesia memerintahkan Termohon untuk mencabut penetapan perpajakan kepada AgungPemohon; Indonesia IV. Tuntutan Berdasarkan uraian sebelumnya maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini berkenan memutus dengan amar sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; Halaman 22 dari 86 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2021ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 22 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 23 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id 1. Menyatakan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018hkama bertentangan dengan Peraturan Perundangan yang berlaku; 3. MenyatakanRepubtidak sah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018; 1. Menyatakan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tidak berlaku mengikat secara hukum; 1. Memerintahkan Termohon untuk mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018; 1. Memerintahkan kepada Termohon untuk mencabut segala Agungpenetapan yang berdasarkan PeraturanIndonesiaPemerintah Nomor 23 Tahun 2008; 1. Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. 1. Bahwa atas dalil-dalil Pemohon tersebut di atas, Termohon sampaikan tanggapan sebagai berikut: - Pasal 31A ayat (3) Undang-Undang MA, menyatakan: “Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat: - nama dan alamat Pemohon;ahkamah b. uraianRepublikmengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan menguraikan dengan jelas bahwa: 1. materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan di bawah undang- undang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau 1. pembentukan peraturan perundang-undangan tidak Agungmemenuhi ketentuan yang berlaku; Indonesiadan - hal-hal yang diminta untuk diputus.” - Bahwa Pemohon tidak dapat menguraikan secara jelas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam hal ini Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Halaman 23 dari 86 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2021ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 23 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 24 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7hkama Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (selanjutnya disebut Undang-UndangRepubPPh); - Bahwa hal tersebut terlihat jelas dalam Petitum permohonan Pemohon pada halaman 10 angka 2. Dimana, Pemohon memohon agar Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dinyatakan bertentangan dengan Peraturan Perundangan yang berlaku. Namun, Petitum Pemohon tidak dapat menunjukkan peraturan perundang-undangan mana Agungyang dianggap bertentangan dengan PeraturanIndonesiaPemerintah Nomor 23 Tahun 2018; - Bahwa Pemohon dalam permohonannya hanya menyimpulkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan ### Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang- Undang PPh tanpa menjelaskan materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang dinilai bertentangan dengan Undang-ahkamah UndangRepublikPPh dan persamaan kedudukan di muka hukum dan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana didalilkan Pemohon dalam dalil permohonannya; - Bahwa ketidakmampuan Pemohon dalam memenuhi ketentuan Pasal 31A ayat (3) huruf b Undang-Undang MA Agungterlihat dalam petitum Pemohon pada halamanIndonesia10 dan 11, dimana Pemohon hanya memohon agar Majelis Hakim Agung dapat memutus Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, menyatakan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tidak sah, menyatakan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tidak berlaku mengikat secara Halaman 24 dari 86 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2021ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 24 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 25 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id umum, dan memerintahkan Termohon untuk mencabuthkama Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tanpa dapat menguraikanRepubsecara jelas peraturan perundang-undangan mana yang menjadi dasar pertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018; 1. Bahwa keliru dan tidak berdasar dalil Pemohon pada halaman 10 angka 54 dan pada petitumnya pada halaman 11 angka 6 yang memerintahkan Termohon untuk mencabut penetapan perpajakan kepada Pemohon yang berdasarkan pada AgungPeraturan Pemerintah Nomor 23 TahunIndonesia2018 Atas dalil tersebut, Termohon sampaikan tanggapan sebagai berikut: - Perlu Termohon tegaskan, dalam Undang-Undang MA mengatur: ### Pasal 31 ayat (1): “Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji secara materiil hanya terhadap peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang.”; ### Pasal 31A ayat (7):ahkamah “DalamRepublikhal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), amar putusan menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari peraturan perundang-undangan di bawah undang- undang yang bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi”; - Berdasarkan ketentuan tersebut, jelas bahwa yang menjadi Agungobjek dalam pengujian materiil adalahIndonesiasuatu produk peraturan perundang-undangan (regeling) yang bersifat abstrak dan berlaku atau mengikat secara umum, sedangkan penetapan perpajakan merupakan suatu produk hukum yang bersifat konkrit, individual dan final (beschikking) yang oleh peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan telah diatur secara khusus (lex specialis) Halaman 25 dari 86 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2021ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 25 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 26 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id mengenai upaya hukum bagi Wajib Pajak yang keberatanhkama atas penetapan perpajakan tersebut; c. DenganRepubdemikian, jelas bahwa pengujian terhadap penetapan produk hukum atas berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 bukan merupakan ranah uji materiil Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang MA; 1. Bahwa dalam dalil-dalil permohonannya pada halaman 9, Pemohon menjelaskan: Agung“48. ...tetap harus membayar pajak final PPhIndonesiasesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008, dikenakan pajak sesuai keuntungan yang baru Tahun berikutnya begitu seterusnya...; 1. Bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 PPh Final wajib disetor setiap bulan, sedangkan untuk yang peredaran usahanya...; 1. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 telah membuat Norma baru dalam aturannya dan bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi seharusnya Peraturanahkamah PemerintahRepublikNomor 23 Tahun 2008 hanya aturan pelaksana terhadap Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008; 1. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 telah memberlakukan diskriminasi hukum kepada Pemohon hal ini dapat di uraikan:...”; Kemudian dalam petitum Pemohon angka 6, Pemohon meminta: “Memerintahkan kepada Termohon untuk mencabut segala Agungpenetapan yang berdasarkan Peraturan PemerintahIndonesiaNomor 23 Tahun 2008.”; Berdasarkan dalil-dalil dan petitum Pemohon sebagaimana tersebut di atas: - Terdapat kesalahan fatal dalam penulisan objek permohonan a quo sehingga mengakibatkan objek perkara a quo menjadi tidak jelas; dan Halaman 26 dari 86 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2021ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 26 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 27 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id - Petitum Pemohon dalam perkara a quo untuk mencabut segalahkama penetapan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 TahunRepub2018 bukan merupakan lingkup kewenangan Mahkamah Agung dalam mengadili perkara uji materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang MA; Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, jelaslah demi kepastian hukum dan tegaknya keadilan kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung yang memeriksa Agungdan mengadili permohonan a quo untuk menyatakanIndonesiapermohonan uji materiil tidak dapat diterima (Niet Onvantkelijke Verklaard); II. Latar Belakang Dan Urgensi Pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018; Sebelum menanggapi dalil pokok permohonan Pemohon, Termohon terlebih dahulu menjelaskan latar belakang dan urgensi pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, sebagai berikut: 1. Bahwa sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah self- assessment yang artinya Wajib Pajak diberikan kepercayaan untukahkamah menghitung, memperhitungkan,Republikmembayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Mekanisme ini memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, termasuk di dalamnya menentukan pilihan hukum yang tersedia dalam pemenuhan kewajiban tersebut; 1. Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada orang Agungpribadi atau badan atas penghasilan yang diterimaIndonesiaatau diperoleh dalam suatu Tahun pajak. Penghasilan tersebut dibedakan menjadi jenis penghasilan yang dikenai tarif umum yang diatur dalam Pasal 17 (ayat 1), Pasal 17 ayat (2a) dan Pasal 31 E Undang-Undang PPh dan jenis penghasilan yang dikenai tarif final yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang PPh; Halaman 27 dari 86 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2021ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indo