73 P/HUM/2013

--- Page 1 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN Nomor 73 P/HUM/2013hkama DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Repub ### MAHKAMAH AGUNG Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal-Pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan yaitu: Pasal 1 angka 4 dan 5 jo Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 14 ayat (1) dan ayat (3) ; Pasal 15; Pasal 18 ayat (1) Huruf a ; Pasal 19 ; Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) ; Pasal 21; Pasal 30 ayat (2) huruf c; Pasal 35 ayat (1) huruf d; Agung Indonesia Pasal 38 ayat (2) dan ayar (3) ; Pasal 48 ayat (3), ayat(4) ,ayat (7), ayat (8), ayat **(9) dan ayat (10) ; Pasal 41 ayat (2) dan ayat (3); Pasal 43 ayat (6) huruf c;** ### Pasal 29 ayat (3); Pasal 37, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara: ### KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA (KADIN INDONESIA), berkedudukan di Menara Kadin Indonesia Lt. 29, Jl. H. R. Rasuna Said Kav. 2-3, Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Suryo B. Sulistio dan Hariyadi Sukamdani, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Menara Kadin Indonesia Lt. 29, Jl. H. R. Rasuna Said Kav. 2-3, Jakarta, masing-ahkamah masing selaku KetuaRepublikUmum Kamar Dagang dan Industri Indonesia dan Wakil Ketua Umum Bidang Kebijaksanaan Moneter, Fiskal dan Publik Kamar Dagang dan Industri Indonesia; Selanjutnya disebut sebagai Pemohon; melawan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat: 11 Desember AgungSelanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus TanggalIndonesia 2013 memberi kuasa kepada: 1. Dr. Amir Syamsudin, S.H., M.H., Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R. I., memberi kuasa substitusi kepada: 1. Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A., Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R. I ; 1. Dr. Mualimin Abdi, S.H., M.H., Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan Asasi Manusia R. I ;ahkamah Republik Halaman 1 dari 74 halaman. Putusan Nomor. 73 P/HUM/2013 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1 mah blik --- --- Page 2 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan Surat Kuasa Substistusi Nomor M.HH.PP.04.03-54 tanggal 23 Desember 2013;hkama 1. Dr. Muhamad Chatib Basri., Menteri Keuangan R. I ; Repub 1. Basrief Arief, S.H., M.H., Jaksa Agung R. I., memberi kuasa substitusi kepada: 1. Nofarida, S.H., M.H., Jaksa Pengacara Negara; 1. Budiyahningsih, S.H., Jaksa Pengacara Negara; 1. Henny Rosana, S.H., Jaksa Pengacara Negara; 1. B. Maria Erna E, S.H., M.H., Jaksa Pengacara Negara; 1. Arie Eko Yuliearti, S.H., M.H., Jaksa Pengacara Negara; Agung Indonesia 1. Mirna Eka Mariska, S.H., Jaksa Pengacara Negara; 1. Alheri, S.H., Jaksa Pengacara Negara; berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor: SK-118/A/JA/12/2013 tanggal 17 Desember 2013; Selanjutnya disebut sebagai Termohon; Mahkamah Agung tersebut; Membaca surat-surat yang bersangkutan; ### DUDUK PERKARA Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggalahkamah Republik 14 November 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada Tanggal 20 November 2013 dan diregister dengan Nomor 73 P/HUM/2013 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal-Pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan yaitu: Pasal 1 angka 4 dan 5 jo Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 14 ayat (1) dan ayat (3) ; Pasal 15; Pasal 18 ayat (1) Huruf a ; Pasal 19 ; Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) ; Pasal Agung 21; Pasal 30 ayat (2) huruf c; Pasal 35 ayat (1) huruf d; PasalIndonesia38 ayat (2) dan ayar (3) ; Pasal 48 ayat (3), ayat(4) ,ayat (7), ayat (8), ayat (9) dan ayat (10) ; ### Pasal 41 ayat (2) dan ayat (3); Pasal 43 ayat (6) huruf c; Pasal 29 ayat (3); ### Pasal 37, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut: I. Dasar Hukum 1. Kewenangan Mahkamah Agung Republik Indonesia 1.1. Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (Vide bukti: P5) mengatur sebagai berikut: “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung RIRepublikdan Badan Peradilan yang dibawahnya dalamahkamah lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, Halaman 2 dari 74 halaman. Putusan Nomor. 73 P/HUM/2013 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2 mah blik --- --- Page 3 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi ”hkama 1.2. Pasal 24 A ayat (1) mengatur sebagai berikut: Repub “Mahkamah Agung RI berwenang mengadili pada Tingkat Kasasi, menguji Peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang ” 1.3. Pasal 31 Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Vide bukti: P6) mengatur sebagai Agung Indonesia berikut: Ayat (1) Mahkamah Agung mempunyai wewenang/menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang- Undang terhadap Undang-Undang Ayat (2) Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi atau pembentukkannya tidak memenuhi ketentuan yang berlakuahkamah Republik 1.4. Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil (Vide bukti P7) menyebutkan sebagai berikut: “Hak Uji Materiil adalah hak Mahkamah Agung RI untuk menilai materi muatan Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap peraturan Perundang-undangan tingkat lebih tinggi ” Agung 1.5. Bahwa sesuai dengan considerans (menimbang)Indonesiapada Peraturan Mahkaman Agung Republik Indonesia No. 01 Tahun 2011, huruf a, b, dan c a quo pada dasarnya telah ditegaskan bahwa pengajuan keberatan Hak Uji Materiil bagi suatu aturan yang bersifat umum (Regelend) tidak dibatasi waktu, sehingga batas waktu 180 (seratus delapan puluh) hari seperti disebut pada Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 01 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil sudah dicabut. Bahwa berdasarkanRepublikdasar hukum yang kami uraikan tersebut diatas,ahkamah Mahkamah Agung Republik Indonesia berwenang untuk memeriksa, Halaman 3 dari 74 halaman. Putusan Nomor. 73 P/HUM/2013 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3 mah blik --- --- Page 4 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id mengadili dan memutuskan permohonan keberatan KADIN yang meminta Hak Uji Materiil terhadap beberapa pasal dari Peraturanhkama Pemerintah No. 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Repub dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan yang akan kami sampaikan dan uraikan berikut ini. 1. Kedudukan Hukum (Legal Standing) atau Hak Gugat Pemohon 2.1. Pasal 31A Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, mengatur sebagai berikut: **(1) Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di** bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang Agung Indonesia diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia. **(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya** dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yaitu: - Perorangan warga negara Indonesia - Kesatuan masyarakat Hukum Adat sepanjang masihahkamah Republik hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang atau - Badan hukum publik atau badan hukum privat **(3) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:** - Nama dan alamat pemohon - Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar Agung permohonan dan menguraikan denganIndonesiajelas bahwa: 1. Materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau 1. Pembuatan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku; dan - Hal-hal yang diminta untuk dihapus 2.2. Bahwa pemohonRepublikadalah Kamar Dagang dan Industri (KADIN)ahkamah Indonesia dengan penjelasan sebagai berikut: Halaman 4 dari 74 halaman. Putusan Nomor. 73 P/HUM/2013 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4 mah blik --- --- Page 5 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id - Keberadaan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) diatur dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1987 tentang Kamarhkama Dagang dan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Repub Tahun 1987 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1. jo Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tanggal 23 Agustus 2010 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri. - Kamar Dagang dan Industri adalah satu wadah bagi pengusaha Indonesia dan merupakan Induk Organisasi dari Agung Indonesia Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha yang berperan aktif sebagai mitra Pemerintah dalam bidang perekonomian. - Undang-Undang No. 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri menetapkan bahwa seluruh pengusaha Indonesia di bidang usaha negara, usaha koperasi dan usaha swasta secara bersama-sama membentuk organisasi Kamar Dagang dan Industri sebagai wadah dan wahana pembinaan, komunikasi, informasi, representasi,ahkamah Republik konsultasi, fasilitasi dan advokasi pengusaha Indonesia, dalam rangka mewujudkan dunia usaha Indonesia yang kuat dan berdaya saing tinggi yang bertumpu pada keunggulan nyata sumber daya nasional, yang memadukan secara seimbang keterkaitan antar potensi ekonomi nasional, yakni antar sektor, antar usaha dan antar daerah, dalam dimensi tertib hukum, etika bisnis, kemanusiaan, dan Agung kelestarian lingkungan dalam suatu tatananIndonesiaekonomi pasar dalam percaturan perekonomian global dengan berbasis pada kekuatan daerah, sektor usaha dan hubungan luar negeri. - Bahwa fungsi terpenting dari pajak adalah fungsi budgetair yaitu mengumpulkan penerimaan negara. Bahwa penerimaan negara dari sektor pajak memberikan kontribusi yang sangat significant baik dalam APBN maupun APBD. - Bahwa KADIN dan dunia usaha telah dan akan selalu mendukungRepublikdan berkontribusi dalam pengamananahkamah penerimaan negara melalui pembayaran pajak yang Halaman 5 dari 74 halaman. Putusan Nomor. 73 P/HUM/2013 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5 mah blik --- --- Page 6 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id dikenakan pada para pengusaha yang bernaung dalam wadah KADIN. Bahwa namun demikian KADIN jugahkama mempunyai kepentingan untuk mengadvokasi para Repub pengusaha agar Pemerintah benar-benar meningkatkan pelayanan, meningkatkan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat dunia usaha sehingga pengenaan pajak tidak mendistorsi dan mengganggu iklim usaha maupun daya saing dunia usaha. - Bahwa sehubungan dengan itu, sesuai dengan Undang- Undang No. 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Agung Indonesia Industri jo Pasal 9 dan Pasal 10 Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 17 Tahun 2010 tentang Persetujuan dan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri, dapat disimpulkan bahwa KADIN adalah mitra pemerintah dalam kaitan dengan dunia usaha dan karenanya untuk dan atas nama pengusaha secara sah dan meyakinkan nyata-nyata memang mempunyai kepentingan terhadap Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2011, sehingga pemohon jelasahkamah Republik mempunyai Legal Standing (Hak Gugat) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat(2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, karena KADIN merasa haknya dirugikan oleh berlakunya Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2011 a quo. II. Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2011 Agung yang diajukan keberatan untuk dimohon Hak Uji MateriilIndonesiaadalah sebagai berikut: 1. Pasal 1 angka 4 dan 5 jo Pasal 13 ayat (1); dan ayat (2); ### Pasal 14 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 15, Pasal 18 ayat (1) huruf a; ### Pasal 19; Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 21; ### Pasal 30 ayat (2) huruf c; Pasal 35 ayat (1) huruf d; ### Pasal 38 ayat (2) dan ayat (3); ### Pasal 48 ayat (3); ayat (4); ayat (7); ayat (8), ayat (9) dan ayat (10); 1. Pasal 41 ayat (2) dan ayat (3); 3. Pasal 43 ayat (6)Republikhuruf c;ahkamah 1. Pasal 29 ayat (3) Halaman 6 dari 74 halaman. Putusan Nomor. 73 P/HUM/2013 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6 mah blik --- --- Page 7 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id 1. Pasal 37; III. Alasan dan Pertimbangan hukum pemohonhkama III a. Pertimbangan Umum Repub Sebelum menguraikan permohonan keberatan atas Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2011 a quo dan karena itu mengajukan permohonan Hak Uji Materiil, perlu Pemohon sampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa KADIN adalah mitra Pemerintah dalam kaitan dengan dunia usaha dalam rangka mengembangkan perekonomian dan pembangunan demi tercapainya salah satu cita-cita Pemerintah Agung Indonesia Negara Indonesia yaitu meningkatkan kesejahteraan umum 1. Bahwa tanpa meninggalkan sikap kritis untuk hal-hal yang akan merugikan perekonomian maupun hak-hak para pengusaha, KADIN akan selalu mendukung upaya-upaya Pemerintah, termasuk peningkatan dan pengamanan penerimaan negara dari sektor perpajakan 1. Bahwa sehubungan dengan itu, KADIN menyambut baik perubahan dan penyempurnaan regulasi-regulasi di bidang perpajakan 1. Bahwa namun demikian, KADIN perlu menyampaikan bahwa terdapatahkamah Republik ketentuan-ketentuan dalam PP No. 74 Tahun 2011 a quo yang bisa menyebabkan kontra produktif bagi dunia usaha karena bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi dan karena tidak sesuai dengan asas keadilan dan asas kepastian hukum yang menjadi pilar atau filosofi Undang-Undang Perpajakan di Indonesia, sehingga bisa mengganggu perekonomian dan penerimaan pajak itu sendiri Agung 5. Bahwa karena KADIN adalah mitra Pemerintah makaIndonesiaKADIN terlebih dahulu menempuh upaya executive review yaitu dengan menemui dan menyampaikan permasalahan a quo kepada Direktur Jenderal Pajak disertai dengan Surat KADIN No. 1440/DP/VIII/2012 tertanggal 18 Juli 2012 (Vide Bukti: P8) untuk mohon agar keluhan dan masukan KADIN dipertimbangkan untuk merubah/menyempurnakan PP No. 74 Tahun 2011 1. Bahwa karena sampai saat ini surat a quo yang berisi masukkan yang bersifat kritis dan konstruktif tersebut tidak mendapat tanggapan dari Direktur JenderalRepublikPajak, maka mengingat bahwa Indonesia adalahahkamah negara hukum yang demoktratis dengan dilandasi itikad yang baik Halaman 7 dari 74 halaman. Putusan Nomor. 73 P/HUM/2013 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7 mah blik --- --- Page 8 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id KADIN terpaksa menempuh upaya dengan menggunakan Hak Uji Materiil yang kami mohon dibawah ini:hkama III b. Uraian Kerugian Kadin / Pengusaha (WP) Repub Bahwa secara umum ketentuan dalam PP 74 Tahun 2011 yang kami ajukan keberatan kami anggap merugikan kepentingan Kadin / Pengusaha (WP) karena antara lain: 1. Di berikannya kewenangan baru kepada Dirjen Pajak yaitu untuk melakukan verifikasi bisa menimbulkan ketidak pastian, penyalahgunaan kewenangan yang menyebabkan ketidak adilan dan kerugian bagi pengusaha yang mencari keadilan Agung Indonesia 1. Adanya ketidakpastian hukum dalam penyelesaian permohonan keberatan pajak karena PP 74 tahun 2011 telah memberi kewenangan kepada Dirjen Pajak untuk menerbitkan kembali keputusan keberatan yang oleh pengadilan pajak sudah dinyatakan cacat hukum dan dibatalkan dengan batas waktu 12 bulan sejak putusan pengadilan terkait (seperti proses penyelesaian keberatan baru),sungguh menghabiskan banyak tenaga dan biaya bagi WP. Fungsi pengayoman dari pengadilan pajak menjadi tidak berarti bagi para pencariahkamah Republik keadilan. 1. Hak WP/Pengusaha untuk memperoleh imbalan bunga apabila putusan banding menyebabkan kelebihan pembayaran pajak oleh PP 74 tahun 2011 ditunda apabila Dirjen Pajak menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung, Hal ini tidak saja bertentangan dengan UU KUP tetapi juga bertentangan Agung dengan UU Pengadilan Pajak di samping sangatIndonesiamerugikan hak WP. 1. Ketentuan dalam PP 74 tahun 2011 yang membatasi hak mengajukan keberatan dan hak mengajukan gugatan jelas bertentangan dengan UU KUP dan UU Pengadilan Pajak sehingga merugikan pengusaha (WP) yang mencari keadilan. IV. Dalil –dalil pemohon: IV. 1. Pasal 1 angka 4 dan 5 Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2011, selanjutnya disingkat menjadi PP No. 74 Tahun 2011. IV.1.1 Uraian Republikahkamah 1. Pokok masalah adalah mengenai “Verifikasi” Halaman 8 dari 74 halaman. Putusan Nomor. 73 P/HUM/2013 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8 mah blik --- --- Page 9 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id 1. Bunyi Pasal 1 angka 4 PP No. 74 Tahun 2011 adalah sebagai berikut:hkama “Verifikasi adalah serangkaian kegiatan pemenuhan kewajiban Repub subyektif dan obyektif atau penghitungan dan pembayaran pajak, berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau berdasarkan data dan informasi perpajakan yang dimiliki atau diperoleh Direktur Jenderal Pajak, dalam rangka menerbitkan Surat Ketetapan Pajak, menerbitkan/menghapuskan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau mengukuhkan/mencabut pengukuhan Pengusaha Kena Pajak”. Agung Indonesia Bunyi Pasal 1 angka 5 PP No. 74 Tahun 2011 adalah sebagai berikut: “Pembahasan akhir Hasil Verifikasi adalah pembahasan antara Wajib Pajak dan petugas Verifikasi atas hasil Verifikasi yang dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Verifikasi yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, dan berisi koreksi baik yang disetujui maupun yang tidak disetujui”. 1. Bahwa “Verifikasi” sebagaimana tersebut diatas ternyata merupakan bentuk kewenangan baru yang diberikan oleh PPahkamah Republik No. 74 Tahun 2011 kepada Dirjen Pajak yang hasil akhir atau tujuannya adalah untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak, menerbitkan/menghapus Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan atau mengukuhkan/mencabut pengukuhan Pengusaha Kena Pajak 1. Bahwa kewenangan Dirjen Pajak yang disebut “Verifikasi” a quo tidak dikenal dalam UU No. 16 Tahun 2009 tentang Agung Penetapan Peraturan Pemerintah PenggantiIndonesiaUndang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang- Undang (selanjutnya disebut UU KUP) (Vide bukti P9), sehingga perlu dikaji lebih mendalam melalui permohonan Hak Uji Materiil a quo. 1. Bahwa kewenangan Dirjen Pajak dalam konteks untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak, menerbitkan/menghapus NPWP, dan atau mengukuhkan/mencabut pengukuhan PengusahaRepublikKena Pajak sebagaimana diatur dalam Undang-ahkamah Undang No. 16 Tahun 2009 (UU KUP) adalah Kewenangan Halaman 9 dari 74 halaman. Putusan Nomor. 73 P/HUM/2013 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9 mah blik --- --- Page 10 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id untuk melakukan “Pemeriksaan” yang diatur dalam Pasal 12 ayat (3) jo Pasal 29 ayat (1) jo Pasal 1 angka 25 dan 27 UUhkama KUP Repub 1. Pada prinsipnya, pengenaan pajak di Indonesia menganut sistim “self-assessment”, sebagaimana diatur dalam Pasal 12, UU KUP yang bunyinya sebagai berikut: **(1) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang** sesuai dengan ketetapan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya Surat Ketetapan Pajak. Agung Indonesia **(2) Jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan** yang dilaporkan oleh Wajib Pajak adalah jumlah Pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perundang- undangan perpajakan. **(3) Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah** pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang. Bahwa bunyi Penjelasan Pasal 12 ayat (3) adalah sebagaiahkamah Republik berikut: “Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang di hitung dan dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan yang bersangkutan tidak benar, misal pembebanan biaya ternyata melebihi yang sebenarnya, Direktur Jenderal Pajak menetapkan besarnya pajak yang terutang sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan Agung peraturan perundang-undangan perpajakanIndonesia“ 1. Bahwa sehubungan dengan ketentuan pada Pasal 12 tersebut diatas, Dirjen Pajak diberi kewenangan untuk menetapkan Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) UU KUP yang mengatur sebagai berikut: Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal-hal sebagai berikut: Republikahkamah Halaman 10 dari 74 halaman. Putusan Nomor. 73 P/HUM/2013 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10 mah blik --- --- Page 11 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id - apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;hkama - apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam Repub jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat **(3) dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan** pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; - apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah ternyata tidak seharusnya Agung Indonesia dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenai tarif 0% (nol persen); - apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 atau Pasal 29 tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang; atau - apabila kepada Wajib Pajak diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam ### Pasal 2 ayat (4a).ahkamah Republik 8. Bahwa untuk dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak dan untuk menguji kepatuhan pemeriksaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) UU KUP tersebut diatas, Dirjen Pajak diberi kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) UU KUP, sebagai berikut: Agung Pasal 29 Indonesia **(1) Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan** pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 1. Bahwa Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Kurang Bayar (SKPKB) dan Surat Keterangan Kurang Bayar Pajak Tambahan (SKPKBT) yang diterbitkan sebagai hasil dari pemeriksaanRepubliksebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 UUahkamah KUP adalah merupakan dasar penagihan pajak yang Halaman 11 dari 74 halaman. Putusan Nomor. 73 P/HUM/2013 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11 mah blik --- --- Page 12 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id selanjutnya dapat ditagih dengan Surat Paksa, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UU KUP sebagai berikut:hkama ### Pasal 18 Repub **(1) Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang** Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, merupakan dasar penagihan pajak. Agung Indonesia 1. Bahwa dalam konteks untuk menghapus NPWP atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, dalam UU KUP diatur sebagai berikut: ### Pasal 2 ayat (7) : Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan harus memberikan keputusan atas permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dalam jangka waktu 6 (enam) bulan untuk Wajibahkamah Republik Pajak Orang Pribadi atau 12 (dua belas) bulan untuk Wajib Pajak Badan, sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap. ### Pasal 2 ayat (9) : Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan harus memberikan keputusan atas Agung permohonan pencabutanIndonesiapengukuhan Pengusaha Kena Pajak dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap. 1. Bahwa menurut Pemohon Hak Uji Materiil, jenis kewenangan Dirjen Pajak yang disebut “Pemeriksaan” tersebut adalah sudah tepat dan memang harus diatur dengan Undang-Undang, dalam hal ini UU KUP sebagai Hukum Acara Perpajakan (Hukum Formal) mengingat perhitunganRepublikpajak yang dilakukan sendiri oleh Wajib Pajakahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 12 UU KUP (self- Halaman 12 dari 74 halaman. Putusan Nomor. 73 P/HUM/2013 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12 mah blik --- --- Page 13 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id assessment) adalah dianggap benar dan telah sesuai dengan Undang-Undang sepanjang belum dibuktikanhkama sebaliknya oleh Direktur Jenderal Pajak, sehingga oleh Repub karena itulah UU KUP memberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (3) jo Pasal 29 UU KUP sehingga dapat melakukan pengawasan, koreksi dan penegakan hukum apabila terbukti perhitungan pajak yang dilaporkan melalui Surat Pemberitahuan (SPT) oleh Wajib Pajak ternyata tidak benar. Dari hasil pemeriksaan tersebut kemudian Agung Indonesia dapat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak, penghapusan NPWP dan pencabutan atas pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. 1. Bahwa tiba-tiba saja dengan PP No. 74 Tahun 2011, Dirjen Pajak diberikan kewenangan baru yang disebut dengan “Verifikasi” yang pada dasarnya diberi kekuatan hukum yang dapat dikatakan “sama” dengan “Pemeriksaan” yang sudah diatur dengan UU KUP, sehingga Pemohon menilai dan karenanya harus berpendapat bahwa telah terjadiahkamah Republik “Penambahan Kewenangan secara tidak sah” pada Dirjen Pajak yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang derajat atau tingkatannya dibawah Undang-Undang (dalam hal ini UU KUP). Bahwa menurut Pemohon : 12.1 Penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 angka 4 dan angka 5 serta kaitannya yaitu Pasal 13 ayat (1); Agung Pasal 14 ayat (1) dan ayat (3), PasalIndonesia15, Pasal 18 ayat (1) huruf a Pasal 19; Pasal 20 ayat (1) dan (2), ### Pasal 30 ayat (2) huruf c, Pasal 35 ayat (1) huruf d; ### Pasal 38 ayat (2) dan ayat (3); Pasal 48 ayat (3), ayat (4); ayat (7); ayat (8); ayat (9) dan ayat (10), sepanjang yang menyangkut “Verifikasi” adalah: - tidak sesuai dengan “asas kelembagaan”(Pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang tepat) sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf bahkamah Republik Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Halaman 13 dari 74 halaman. Putusan Nomor. 73 P/HUM/2013 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13 mah blik --- --- Page 14 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Vide bukti: P10). Karena seharusnyahkama kewenangan Verifikasi yang sangat penting Repub dan mempunyai akibat hukum yang luas tersebut diatur/dimuat di UU KUP sehingga DPR sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) jo Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 bisa ikut menyetujui adanya penambahan kewenangan Dirjen Pajak a quo. - tidak sesuai dengan “asas Kesesuaian”, Agung Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf c UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, karena dalam pembentukan peraturan perundang-undangan seharusnya benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarkinya, karena itu seharusnya kewenangan “Verifikasi” diatur dalam Undang- Undang bukan dengan Peraturan Pemerintahahkamah Republik c. tidak sesuai dengan asas “kejelasan rumusan” sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf f UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan karena rumusannya sama atau tumpang tindih dengan kewenangan untuk melakukan “pemeriksaan”. Sedang produk hukumnya yang dihasilkan dari Agung “Verifikasi” juga sama denganIndonesia“Pemeriksaan” dan bisa membebani serta mempunyai implikasi hukum yang luas termasuk bisa ditagih dengan Surat Paksa, padahal kewenangan “Verifikasi” tidak dikenal dalam UU KUP. 12.2 Bahwa Pemohon juga berpendapat sesuai dengan jiwa UU No. 12 Tahun 2011 a quo dan sesuai dengan prinsip lex superiori derogat lex inferiori seharusnya PP No. 74 Tahun 2011 yangahkamah Republik merupakan aturan pelaksanaan dari UU KUP tidak Halaman 14 dari 74 halaman. Putusan Nomor. 73 P/HUM/2013 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14 mah blik --- --- Page 15 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id boleh menciptakan kewenangan baru yang memperluas ketentuan yang ada dalam UU KUP.hkama 12.3 Bahwa menurut Ajaran Teori Norma Hukum Repub Berjenjang yang antara lain diintrodusir oleh Hans Kelsen yang dikenal dengan nama “Stufenbau des Recht”, antara lain dapat dikatakan bahwa Norma Hukum yang lebih rendah memperoleh kekuatan dan keabsahaan hukum dari Norma Hukum yang lebih tinggi. Itu sebabnya Peraturan Perundang- Undangan yang lebih rendah seperti Peraturan Agung Indonesia Pemerintah tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang 12.4 Bahwa Pasal 7 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan menyatakan sebagai berikut: “Kekuatan hukum Peraturan Perundang-Undangan adalah sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1)” Dalam penjelasannya disebutkan sebagai berikut:ahkamah Republik “Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan hierarki adalah penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-Undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-Undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi” 12.5 Bahwa Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 Agung tentang Pembentukan PeraturanIndonesiaPerundang- Undangan mengatur sebagai berikut: “Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan terdiri atas: - Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; - Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; - Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; - Peraturan Pemerintah;ahkamah Republik - Peraturan Presiden; Halaman 15 dari 74 halaman. Putusan Nomor. 73 P/HUM/2013 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15 mah blik --- --- Page 16 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id - Peraturan Daerah Provinsi; dan - Peraturan Daerah Kabupaten/Kota”hkama Dengan kata lain, Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011 Repub tersebut memang dijiwai oleh asas lex superiori derogat lex inferiori. Bahwa dengan demikian jika PP No. 74 Tahun 2011 kedudukannya lebih rendah dari UU KUP. 12.6 Bahwa menurut Pemohon, ketentuan PP No. 74 Tahun 2011 mengenai Verifikasi tersebut juga rawan terhadap penyalahgunaan wewenang (abuse Agung Indonesia of power) dan tidak sesuai dengan asas kepastian hukum yang menjadi landasan dari kebijakan pokok tentang arah dan tujuan perubahan UU KUP menjadi UU No. 28 tahun 2007 sebagaimana tersebut dalam angka 4 dari Penjelasan Umum UU KUP yang pada akhirnya bisa merugikan keadilan bagi Wajib Pajak. 12.7 Bahwa mengenai munculnya/diintrodusirnya kewenangan baru yang disebut “Verifikasi”ahkamah Republik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 dan 5 PP No. 74 Tahun 2011 sebenarnya bukan didasarkan pada kewenangan atributif. Tidak ada amanat dari UU KUP agar Pemerintah membuat peraturan pelaksanaan yang memberi kewenangan baru pada Dirjen Pak berupa “Verifikasi” a quo. Dengan demikian sesuai dengan Hukum Tata Agung Usaha Negara (Hukum AdministrasiIndonesiaPemerintahan) ketentuan a quo dibuat berdasarkan prinsip “Freis Emersen” atau kebebasan bertindak dari Pemerintah karena menghadapi kerancuan aturan atau karena aturan-aturannya tidak lengkap. Namun demikian menurut Pemohon pembentukan aturan pelaksanaan yang tidak diamanatkan oleh Undang- Undangnya seperti halnya kewenangan “Verifikasi” a quo seharusnya didasarkan pada dolmatigheid yang jelas yang sangat diperlukan dan harus jugaahkamah Republik didasarkan pada asas umum pemerintahan yang Halaman 16 dari 74 halaman. Putusan Nomor. 73 P/HUM/2013 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16 mah blik --- --- Page 17 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id baik. UU KUP sudah mengatur secara rinci tentang kewenangan “Pemeriksaan” tidak ada lagi perlunyahkama mengatur kewenangan lain (verifikasi) yang pada Repub dasarnya sama persis dengan “Pemeriksaan” yang justru menimbulkan multi tafsir yang dapat menyebabkan abuse of power dari Dirjen Pajak dan bisa menyebabkan komplikasi adminstrasi perpajakan yang pada akhirnya merugikan Wajib Pajak, sehingga kurang sesuai dengan asas keadilan dan kepastian hukum Agung Indonesia IV.1.2 Kesimpulan Bahwa sehubungan dengan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon dapat disimpulkan secara sah dan meyakinkan ketentuan mengenai “Verifikasi” sebagaimana tersebut pada ### Pasal 1 angka 4 dan Pasal 5 PP No. 74 Tahun 2011 telah terbukti ; - Bertentangan atau setidak-tidaknya tidak sesuai dengan ### Pasal 12 ayat (3) jo Pasal 29 UU KUP yang mengatur mengenai pemeriksaan.ahkamah Republik b. Pembentukan peraturan/ketentuan mengenai “Verifikasi” a quo tidak memenuhi ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan 7 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Bahwa oleh karenanya, mohon kepada Majelis Hakim Agung Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara Hak Uji Materiil a quo untuk memutuskan tidak sah serta tidak mengikat Agung dan karenanya mencabut Pasal 1 angka 4 danIndonesia5 PP NO. 74 Tahun 2011 dari PP No. 74 Tahun 2011 dan dengan menggunakan alasan, dalil atau pertimbangan hukum yang sama (mutatis mutandis) juga menyatakan karenanya tidak sah dan tidak berlaku sepanjang mengenai “Verifikasi” yang diatur dalam pasal-pasal terkait PP No 74 tahun 2011, yaitu: ### Pasal 13 ayat (1) 1. Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d Undang-UndangRepublikdapat membatalkan Surat Ketetapan Pajakahkamah Halaman 17 dari 74 halaman. Putusan Nomor. 73 P/HUM/2013 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 17 mah blik --- --- Page 18 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id yang diterbitkan berdasarkan Pemeriksaan atau Verifikasi yang dilaksanakan tanpa melalui prosedur:hkama - penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Repub atau Surat Pemberitahuan Hasil Verifikasi, dan/atau - Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan atau Pembahasan Akhir Hasil Verifikasi. **(2) Surat Ketetapan Pajak yang dibatalkan sebagaimana** dimaksud pada ayat (1), proses Pemeriksaan atau Verifikasi dilanjutkan dengan melaksanakan prosedur yang belum dilaksanakan, berupa: Agung Indonesia - penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan atau Surat Pemberitahuan Hasil Verifikasi; dan/atau - Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan atau Pembahasan Akhir Hasil Verifikasi. ### Pasal 14 ayat (1) dan ayat (3) **(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya** pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal terdapatahkamah Republik pajak yang tidak atau kurang dibayar berdasarkan: - hasil Verifikasi terhadap keterangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang; - hasil Pemeriksaan dan seterusnya..... **(3) Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan** Pajak Kurang Bayar berdasarkan hasil Pemeriksaan atau hasil Verifikasi terhadap Putusan Pengadilan yang telah Agung mempunyai kekuatan hukum tetap terhadapIndonesiaWajib Pajak yang dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. ### Pasal 15 **(1) Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan** Pajak Kurang Bayar Tambahan berdasarkan: - hasil Pemeriksaan atau Pemeriksaan ulang terhadap data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajakRepublikyang terutang, termasuk data yang semula belumahkamah terungkap; Halaman 18 dari 74 halaman. Putusan Nomor. 73 P/HUM/2013 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 18 mah blik --- --- Page 19 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id - hasil Verifikasi, Pemeriksaan atau atau Pemeriksaan ulang atas data baru berupa Putusan Pengadilan yanghkama telah mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap Wajib Repub Pajak yang dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara; - hasil Verifikasi atas data baru berupa hasil klarifikasi/konfirmasi Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang; Agung Indonesia atau - hasil Verifikasi atas keterangan tertulis dari Wajib Pajak atas kehendak sendiri sebagaimana dimaksud dalam ### Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang. **(2) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan berdasarkan** hasil Pemeriksaan atau Pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterbitkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahunahkamah Republik Pajak. **(3) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan berdasarkan** hasil Verifikasi, Pemeriksaan atau Pemeriksaan ulang terhadap Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak. Agung (4) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar TambahanIndonesiaberdasarkan hasil Verifikasi, Pemeriksaan atau Pemeriksaan ulang terhadap Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tetap dapat diterbitkan setelah jangka waktu 5 (lima) tahun terlampaui sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak. **(5) Jumlah pajak yang kurang dibayar dalam Surat Ketetapan** Pajak Kurang Bayar Tambahan hasil Verifikasi atas keteranganRepubliktertulis dari Wajib Pajak atas kehendak sendiriahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d harus sesuai Halaman 19 dari 74 halaman. Putusan Nomor. 73 P/HUM/2013 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 19 mah blik --- --- Page 20 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id dengan jumlah kekurangan bayar berdasarkan keterangan tertulis dari Wajib Pajak.hkama ### Pasal 18 Repub **(1) Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan** Pajak Lebih Bayar berdasarkan: - hasil Verifikasi terhadap kebenaran pembayaran pajak atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang terdapat kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang; Agung Indonesia ### Pasal 19 Penerbitan surat ketetapan pajak berdasarkan hasil Verifikasi harus dilakukan melalui Pembahasan Akhir Hasil Verifikasi, kecuali penerbitan: - Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan berdasarkan hasil Verifikasi atas keterangan tertulis dari Wajib Pajak atas kehendak sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d; dan - Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar berdasarkan hasilahkamah Republik Verifikasi terhadap kebenaran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a. ### Pasal 20 **(1) Hasil Verifikasi, Pemeriksaan, Pemeriksaan ulang, atau** Pemeriksaan Bukti Permulaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17, dan Pasal 18, dituangkan dalam laporan hasil Verifikasi, laporan hasil Agung Pemeriksaan, laporan hasil PemeriksaanIndonesiaulang atau laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan. **(2) Berdasarkan laporan hasil Verifikasi, laporan hasil** Pemeriksaan, laporan hasil Pemeriksaan ulang atau laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat nota penghitungan. ### Pasal 21 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Verifikasi diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Pasal 30 Republikayat (2)huruf cahkamah Halaman 20 dari 74 halaman. Putusan Nomor. 73 P/HUM/2013 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 20 mah blik --- --- Page 21 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id **(2) Wajib Pajak yang mengajukan keberatan sebagaimana** dimaksud pada ayat (1) tidak dapat mengajukanhkama permohonan: Repub - pembatalan surat ketetapan pajak dari hasil Pemeriksaan atau Verifikasi yang dilaksanakan tanpa: 1. penyampaian surat pemberitahuan hasil Pemeriksaan atau surat pemberitahuan hasil Verifikasi; atau 1. Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan atau Pembahasan Akhir Hasil Verifikasi dengan Wajib Agung Indonesia Pajak. ### Pasal 35 ayat (1) huruf d **(1) Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas** permohonan Wajib Pajak dapat: - mengurangkan dan seterusnya..... - membatalkan Surat Ketetapan Pajak dari hasil Pemeriksaan atau Verifikasi, yang dilaksanakan tanpa: 1. penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan atau surat pemberitahuan Hasilahkamah Republik Verifikasi; atau 1. Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan atau Pembahasan Akhir Hasil Verifikasi dengan Wajib Pajak. ### Pasal 38 ayat (2) dan ayat (3) **(2) Surat Ketetapan Pajak yang penerbitannya tidak sesuai** dengan prosedur atau tata cara penerbitan sebagaimana Agung dimaksud pada ayat (1) meliputi suratIndonesiaketetapan pajak yang penerbitannya tidak didasarkan pada: - hasil Verifikasi; - hasil Pemeriksaan; - hasil Pemeriksaan ulang; atau - hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan terkait dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A Undang-Undang. **(3) Termasuk dalam pengertian Surat Ketetapan Pajak yang penerbitannyaRepubliktidak sesuai dengan prosedur atau tata caraahkamah** penerbitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Halaman 21 dari 74 halaman. Putusan Nomor. 73 P/HUM/2013 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 21 mah blik --- --- Page 22 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Surat Ketetapan Pajak yang menetapkan Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak tidak sesuaihkama dengan Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Repub Pajak yang dilakukan Verifikasi, Pemeriksaan, Pemeriksaan ulang, atau Pemeriksaan Bukti Permulaan. ### Pasal 48 ayat (3); (4); (7); (8) ;(9) dan ayat (10) **(4) Dalam hal Wajib Pajak menyetujui seluruh jumlah pajak** yang masih harus dibayar dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan atau Pembahasan Akhir Hasil Verifikasi, pelunasan atas jumlah pajak yang masih harus dibayar Agung Indonesia dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang. **(5) Dalam hal Wajib Pajak usaha kecil dan Wajib Pajak di** daerah tertentu menyetujui seluruh jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan atau Pembahasan Akhir Hasil Verifikasi, pelunasan atas jumlah pajak yang masih harus dibayar dilakukan paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggalahkamah Republik penerbitan surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3a) Undang-Undang. **(6) Dalam hal Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau** seluruh jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan atau Pembahasan Akhir Hasil Verifikasi dan Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada Agung ayat (5) disampaikan setelah 7 (tujuh) hariIndonesiasejak saat jatuh tempo pengajuan keberatan. **(7) Dalam hal Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau** seluruh jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan atau Pembahasan Akhir Hasil Verifikasi dan Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan banding atas keputusan keberatan, Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pengajuanRepublikpermohonan banding.ahkamah Halaman 22 dari 74 halaman. Putusan Nomor. 73 P/HUM/2013 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 22 mah blik --- --- Page 23 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id **(8) Dalam hal Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau** seluruh jumlah pajak yang masih harus dibayar dalamhkama Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan atau Pembahasan Repub Akhir Hasil Verifikasi dan Wajib Pajak mengajukan permohonan banding atas keputusan keberatan, Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pelunasan pajak yang masih harus dibayar berdasarkan Putusan Banding. **(9) Apabila sanksi administrasi dalam Surat Tagihan Pajak Agung Indonesia** dikenakan sebagai akibat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak, yang pajak terutangnya tidak disetujui oleh Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan atau Pembahasan Akhir Hasil Verifikasi dan atas Surat Ketetapan Pajak diajukan keberatan dan/atau banding, tindakan penagihan atas Surat Tagihan Pajak tersebut ditangguhkan sampai dengan surat Ketetapan Pajak tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap. IV. 2. Pasal 41 PP No. 74 Tahun 2011ahkamah Republik IV.2.1. Uraian 1. Bahwa Pasal 41 PP No. 74 Tahun 2011, mengatur sebagai berikut: **(1) Dalam hal Direktur Jenderal Pajak menerima** Putusan Gugatan atas Surat Keputusan Keberatan yang penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara penerbitan, Direktur Jenderal Pajak Agung menindaklanjuti Putusan GugatanIndonesiatersebut dengan menerbitkan kembali Surat Keputusan Keberatan sesuai dengan prosedur atau tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2). **(2) Dalam hal badan Peradilan Pajak mengabulkan** gugatan Wajib Pajak atas surat dari Direktur Jenderal Pajak yang menyatakan bahwa keberatan Wajib Pajak tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang, Direktur jenderal Pajakahkamah Republik menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh Wajib Halaman 23 dari 74 halaman. Putusan Nomor. 73 P/HUM/2013 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 23 mah blik --- --- Page 24 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.hkama **(3) Jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan Repub** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Putusan Gugatan diterima oleh Direktur Jenderal Pajak. 1. Bahwa sehubungan dengan itu, Pemohon berpendapat bahwa upaya hukum “ pengajuan keberatan “ adalah merupakan salah satu hak yang sifatnya sangat mendasar sebagai implementasi dari asas kepastian hukum dan asas Agung Indonesia keadilan yang menjadi salah satu pilar UU KUP mengingat atau sebagai konsekuensi dari sifat memaksa dari pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU KUP sebagai berikut: “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.ahkamah Republik 3. Bahwa sehubungan dengan Permohonan Keberatan Wajib Pajak, Pasal 26 ayat (1) UU KUP mengatur sebagai berikut: “Direktur Jenderal pajak dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan”. Bahwa penjelasan dari Pasal 26 ayat (1) adalah sebagai berikut: Agung “Terhadap Surat Keberatan yang diajukanIndonesiaoleh Wajib Pajak, kewenangan penyelesaian dalam tingkat pertama diberikan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan ketentuan batasan waktu penyelesaian keputusan atas keberatan Wajib Pajak ditetapkan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima. Dengan ditentukannya batas waktu penyelesaian keputusan atas keberatan tersebut, berarti akan diperoleh suatu kepastian hukum bagi Wajib Pajak selain terlaksananyaRepublikadministrasi perpajakan “ahkamah Halaman 24 dari 74 halaman. Putusan Nomor. 73 P/HUM/2013 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 24 mah blik --- --- Page 25 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Bahwa menurut Pasal 26 ayat (5) UU KUP diatur sebagai berikut:hkama “Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat Repub **(1) sudah terlampaui dan Direktur Jenderal Pajak tidak** memberi Surat Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan ” 1. Bahwa menurut Pemohon, Pasal 41 PP No. 74 Tahun 2011 tersebut nyata-nyata bertentangan dengan Pasal 26 UU KUP, mengingat: 4.1 Bahwa secara tersirat maupun tersurat ketentuan Agung Indonesia ### Pasal 41 PP No. 74 Tahun 2011 a quo dapat dipahami secara sederhana sebagai berikut: - Wajib Pajak dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan Keberatan yang penerbitannya dianggap tidak sesuai dengan prosedur ke Pengadilan Pajak. - Apabila gugatan dikabulkan, Direktur Jenderal Pajak akan memproses kembali Surat Keberatan dimaksud sesuai dengan prosedur.ahkamah Republik c. Batas waktu penyelesaian keberatan yang menurut Pasal 26 ayat (1) jo (5) diatur dengan jelas selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Surat Keberatan diterima ditafsirkan atau tepatnya diatur lagi tanpa menghiraukan UU KUP menjadi 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Putusan Gugatan diterima oleh Direktur Agung Jenderal Pajak. Indonesia 4.2 Bahwa ketentuan tersebut pada Pasal 41 ayat (2) dan (3) secara substansial nyata-nyata melanggar asas kepastian hukum yang menjadi landasan UU KUP, karena penyelesaian keberatan menjadi berlarut-larut atau tidak menentu sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi Wajib Pajak. Masalahnya menjadi lebih kompleks dan tidak pasti sekiranya gugatan Wajib Pajak ditolak, tetapi ditingkat Peninjauan Kembali, MA memenangkanahkamah Republik Wajib Pajak, Bagaimana solusinya? Tidak jelas dan Halaman 25 dari 74 halaman. Putusan Nomor. 73 P/HUM/2013 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 25 mah blik --- --- Page 26 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id sangat tidak adil dan pasti akan merugikan hak Wajib Pajak tersebut.hkama 4.3 Bahwa dalam konsiderans Undang-Undang No. 28 Repub Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang sekarang telah diubah lagi dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Agung Indonesia No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang, disebutkan sebagai berikut: Menimbang: - bahwa dalam rangka untuk lebih memberikan keadilan dan meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dan untuk lebih memberikan kepastian hukum serta mengantisipasi perkembangan di bidangahkamah Republik teknologi informasi dan perkembangan yang terjadi dalam ketentuan-ketentuan materiil di bidang perpajakan perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Agung Undang-Undang No. 16 TahunIndonesia2000; 4.4 Bahwa landasan dasar teori atau grand theory tentang asas keadilan dan kepastian hukum dalam pengenaan pajak, dapat kiranya dirujuk pada : - Pasal 23A UU D 1945 yang mengatur sebagai berikut: “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang- Undang” - Pasal 1 angka 1 UU KUP yang mengatur sebagaiahkamah Republik berikut: Halaman 26 dari 74 halaman. Putusan Nomor. 73 P/HUM/2013 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 26 mah blik --- --- Page 27 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yanghkama bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, Repub dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. - Penjelasan Umum UU KUP sebagaimana tersebut pada nomor 1 dan nomor 4 yang berbunyi sebagai berikut: c.1. Penjelasan Umum UU KUP , pada Nomor 1 ; Agung Indonesia “Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dilandasi falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang didalamnya tertuang ketentuan yang menjunjung tinggi hak warga negara dan menempatkan kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan dan seterusnya...........” c.2. Penjelasan Umum UU KUP pada No. 4 ;ahkamah Republik “Dengan berpegang teguh pada prinsip kepastian hukum, keadilan dan kesederhanaan, arah dan tujuan perubahan... dan seterusnya”. - Tax Payer’s basic rights yang pada umumnya merupakan best practice dan dirujuk sebagai international accepted concept/theory Agung mengajarkan bahwa Wajib PajakIndonesiamempunyai hak- hak dasar sebagai berikut: d.1. The right to be informed, assisted and heard (Hak untuk memperoleh informasi dan memperoleh bantuan dan hak untuk didengar/memberi keterangan) d.2. The right to appeal (Hak untuk mengajukan keberatan/banding/menggugat) d.3. The right to pay no more than the correct amount of tax (Hak untuk membayar pajakahkamah Republik Halaman 27 dari 74 halaman. Putusan Nomor. 73 P/HUM/2013 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 27 mah blik --- --- Page 28 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id dengan jumlah yang tidak melebihi ketentuan Undang-Undang)hkama d.4. The right to certainty (Hak mendapatkan Repub kepastian hukum) d.5. The right to privacy (Hak untuk mendapatkan privasi) d.6. The right to confidentiality and secrecy (Hak mendapat perlindungan atas kerahasiaan terhadap data / informasi tentang WP yang bersangkutan) Agung Indonesia 4.5 Bahwa hak appeal (mengajukan keberatan/ banding/menggugat) tersebut juga diakomodir menjadi salah satu hak mendasar dalam UU KUP antara lain sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat **(1) yang mengatur sebagai berikut:** **(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan** hanya kepada Direktorat Jenderal Pajak atas suatu: - Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayarahkamah Republik b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan - Surat Ketetapan Pajak Nihil - Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar ; atau - Pemotongan atas pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan Agung ketentuan peraturanIndonesiaperundang- undangan perpajakan 4.6 Bahwa sebagai implementasi dari asas kepastian hukum bagi Wajib Pajak selain terlaksananya administrasi perpajakan, maka penyelesaian Surat Keberatan Pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak dibatasi oleh waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) UU KUP yang kutipannya telah disampaikan tersebut diatas. 4.7 RepublikBahwa ketentuan tersebut, pada Pasal 41 PP No. 74ahkamah Tahun 2011 nyata-nyata telah menyebabkan Halaman 28 dari 74 halaman. Putusan Nomor. 73 P/HUM/2013 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 28 mah blik --- --- Page 29 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id timbulnya keragu-raguan dan menimbulkan multi tafsir dalam pelaksanaannya mengingat:hkama - Apakah apabila setelah putusan gugatan Repub dikabulkan dan diproses ulang dan kemudian diputus oleh Dirjen Pajak, upaya hukum bandingnya ke Pengadilan Pajak dipastikan tidak menghadapi prinsip nebis in idem sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (2) UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang mengatur sebagai berikut: Agung Indonesia **(1) Putusan Pengadilan dapat berupa:** - Menolak; - Mengabulkan sebagian atau seluruhnya - Menambah pajak yang harus dibayar - Tidak dapat diterima - Membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung;ahkamah Republik dan/atau - membatalkan **(2) Terhadap putusan sebagaimana** dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat lagi diajukan gugatan, banding atau kasasi Sehingga apabila setelah diproses kembali dan Agung terhadap Keputusan KeberatanIndonesiaa quo diajukan lagi banding ke Pengadilan Pajak maka kemungkinan bisa saja akan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet on vankelijk) oleh Pengadilan Pajak berdasarkan Pasal 80 UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Selanjutnya ketentuan a quo juga menimbulkan pertanyaan, bagaimana jika Pengadilan Pajak yang merupakan judex factie dan judex juris pada waktu mengadili perkara gugatanahkamah Republik sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 PP No. Halaman 29 dari 74 halaman. Putusan Nomor. 73 P/HUM/2013 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 29 mah blik --- --- Page 30 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id 74 Tahun 2011 sekaligus memeriksa materi yang disengketakan oleh Wajib Pajak karenahkama tidak ada ketentuan atau pasal di UU no. 14 Repub Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang melarang untuk itu. - Ketentuan tersebut akan sangat rawan terhadap kemungkinan penyalahgunaan wewenang abuse of power oleh Pejabat yang memutus Surat Keberatan, yang bisa dengan mudah menyatakan bahwa keberatan tidak Agung Indonesia memenuhi syarat formal karena tidak ada akibatnya bila nantinya digugat di Pengadilan Pajak dan tinggal tunggu saja putusan Pengadilan Pajak kemudian proses dilanjutkan kembali sesuai dengan batas waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak putusan gugatan dimaksud, apabila gugatan dimenangkan Wajib Pajak tanpa harus khawatir dengan batas waktu 12 bulan a quo (semacam pembantaranahkamah Republik penyelesaian Surat Keberatan), padahal batas waktu tersebut sudah diatur dalam Pasal 26 ayat (1) UU KUP demi kepastian hukum. 4.8 Bahwa ketentuan seperti ini nyata-nyata tidak sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik karena kesalahan atau kekhilafan Direktur Jenderal Pajak dalam memutus surat Keberatan Agung dikesampingkan oleh PP No. 74Indonesiatahun 2011 dan bahkan secara hukum kesalahan a quo dialihkan menjadi beban Wajib Pajak yang meskipun memenangkan gugatan tetapi proses pemeriksaan keberatan tetap dilanjutkan kembali seperti Surat Keberatan baru sehingga Wajib Pajak yang dihadapkan pada proses berlarut-larut dalam mencari keadilan dan memakan waktu serta biaya yang tambah besar. Sungguh tidak adil. 5. DitinjauRepublikdari legal drafting (pembentukan peraturanahkamah perundang-undangan) sebagaimana diatur dalam UU Halaman 30 dari 74 halaman. Putusan Nomor. 73 P/HUM/2013 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 30 mah blik --- --- Page 31 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pembentukan Pasal 41hkama dimaksud, menurut Pemohon adalah: Repub 1.1. Melanggar asas “kelembagaan” sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf b UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan karena seharusnya ketentuan tersebut yang substansinya memberikan kewenangan publik yang bersifat mutlak dan bisa menimbulkan akibat hukum yang Agung Indonesia sifatnya memaksa seharusnya dimuat dalam UU KUP bukan di PP No. 74 Tahun 2011 1.2. Melanggar asas ”kejelasan” rumusan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf f UU No. 12 Tahun 2011 a quo karena menimbulkan multi tafsir dan keraguan sehingga menghambat upaya mencari keadilan di masyarakat Indonesia, khususnya Wajib Pajak 1.3. Mengabaikan asas “pengayoman” sebagaimanaahkamah Republik diatur dalam Pasal 6 huruf a UU No. 12 Tahun 2011 karena ketentuan tersebut yang seharusnya memberikan perlindungan/ pengayoman dan menciptakan ketentraman justru sebaliknya menimbulkan ketidakpastian hukum tentang penyelesaian sengketa keberatan pajak a quo 1.4. Mengabaikan asas ”keadilan dan kepastian Agung hukum” sebagaimana diatur dalamIndonesiaPasal 6 huruf i UU No. 12 Tahun 2011 karena nyata-nyata menyebabkan ketidakpastian dalam proses penyelesaian hukum (dalam hal ini penyelesaian sengketa keberatan pajak) yang pada akhirnya merugikan Wajib Pajak 1.5. Memperluas kewenangan Direktorat Jenderal Pajak dalam pemutusan keberatan yang sudah diatur dalam Pasal 26 ayat (1) dan (5) UU KUP sehingga tidak bisa ditolerir berdasarkan hal-halahkamah Republik sebagai berikut: Halaman 31 dari 74 halaman. Putusan Nomor. 73 P/HUM/2013 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 31 mah blik --- --- Page 32 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id - Prinsip hukum “lex superiori derogat lex inferiori (Peraturan Perundang-Undanganhkama yang lebih tinggi mengesampingkan Repub Peraturan Perundang-Undangan yang lebih rendah tingkatannya) - Ajaran Teori Norma Hukum Berjenjang yang antara lain diintrodusir oleh Hans Kelsen yang dikenal dengan nama “Stufenbau des Recht”, antara lain dapat dikatakan bahwa Norma Hukum yang lebih rendah Agung Indonesia memperoleh kekuatan dan keabsahaan hukum dari Norma Hukum yang lebih tinggi. Itu sebabnya Peraturan Perundang- Undangan yang lebih rendah seperti Peraturan Pemerintah tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang - Pasal 7 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan sebagaiahkamah Republik berikut: “Kekuatan hukum Peraturan Perundang- Undangan adalah sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1)” Dalam penjelasannya disebutkan sebagai berikut: “Dalam ketentuan ini yang dimaksud Agung dengan hierarki adalah penjenjanganIndonesiasetiap jenis Peraturan Perundang-Undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-Undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi” - Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur sebagai berikut:ahkamah Republik Halaman 32 dari 74 halaman. Putusan Nomor. 73 P/HUM/2013 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 32 mah blik --- --- Page 33 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id “Jenis dan hierarki Peraturan Perundang- Undangan terdiri atas:hkama - Undang-Undang Dasar Negara Repub Republik Indonesia Tahun 1945; - Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; - Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; - Peraturan Pemerintah; - Peraturan Presiden; Agung Indonesia - Peraturan Daerah Provinsi; dan - Peraturan Daerah Kabupaten/Kota” Dengan kata lain, Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011 tersebut sesuai serta dijiwai oleh asas lex superiori derogat lex inferiori IV.2.2 Kesimpulan Bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum diatas menurut Pemohon nyata- nyata sudah dapat disimpulkan dan terbukti sebagai berikut:ahkamah Republik 1. Pasal 41 ayat (2) dan ayat (3) PP No. 74 Tahun 2011 telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Pasal 26 ayat (1) dan ayat (5) jo Pasal 25 UU KUP 1. Pembentukan Peraturan Pasal 41 ayat (2) dan (3) tersebut tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan 7 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Agung 3. Pelaksanaan dan ketentuan tersebut sangat Indonesiarawan terhadap penyalahgunaan wewenang (abuse of power) dan tidak sesuai dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik. Bahwa sehubungan itu, dengan hormat mohon kepada Majelis Hakim Agung Yang Mulia yang mengadili perkara permohonan Hak Uji Materiil a quo agar berkenan menyatakan tidak sah serta tidak mengikat dan karenanya mencabut Pasal 41 ayat (2) dan ayat (3) PP No. 74 Tahun 2011. IV. 3. Pasal 43 ayat (6) huruf c PP No. 74 Tahun 2011 IV.3.1 Uraian Republikahkamah Halaman 33 dari 74 halaman. Putusan Nomor. 73 P/HUM/2013 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi