70 P/HUM/2013

--- Page 1 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.idhkama PUTUSAN Nomor 70 P/HUM/2013 Repub ### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ### MAHKAMAH AGUNG Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil Pasal 1 ayat **(1) huruf c, Pasal 1 ayat (2) huruf a, Pasal 2 ayat (1) huruf f, dan Pasal 2 ayat (2) huruf** c Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Agung Indonesia Pertambahan Nilai terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara: ### KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA (INDONESIAN CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY), dalam halahkamahini diwakili oleh SURYORepublikB. SULISTO dan HARIYADI SUKAMDANI, masing-masing selaku Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum Bidang Kebijaksanaan Moneter, Fiskal dan Publik Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN Indonesia), berkedudukan di Menara Kadin Indonesia Lantai 29, Jalan H.R. Rasuna Said Kavling 2-3 Jakarta 12950; Selanjutnya disebut sebagai Pemohon; melawan: AgungPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di JalanIndonesiaMedan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. DR. AMIR SYAMSUDIN, S.H., M.H., Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berkantor di Jalan H.R. Rasuna Said Kavling 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan, selanjutnya memberikan Kuasa Substitusi kepada:ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 1 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 2 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.idhkama - DR. WAHIDUDDIN ADAMS, S.H., M.A., Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undanganRepubKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; - DR. MUALIMIN ABDI, S.H., M.H., Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; 1. DR. MUHAMAD CHATIB BASRI, Menteri Keuangan Republik Indonesia, berkantor di Jalan Dr. Wahidin Nomor 1 , Jakarta 10710, selanjutnya memberikan Kuasa Substitusi kepada: Agung Indonesia - KIAGUS AHMAD BADARUDDIN, Sekretaris Jenderal, Kementerian Keuangan Republik Indonesia; - A. FUAD RAHMANY, Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia; 1. GITA IRAWAN WIRJAWAN, M.B.A., M.P.A., Menteri Perdagangan Republik Indonesia, berkantor di Jalan M. I. Ridwan Rais Nomor 5 Jakarta Pusat 10110 ; 1. IR. H. SUSWONO, MMA, Menteri Pertanian Republik Indonesia, berkantor di Jalan Harsono RM Nomor 3ahkamah Republik Ragunan Pasar Minggu, Jakarta 12550; 1. BASRIEF ARIEF, S.H., M.H., Jaksa Agung Republik Indonesia, berkantor di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya memberikan Kuasa Substitusi kepada: ### - NOFARIDA, S.H., M.H.; ### - BUDIYAH NINGSIH, S.H.; - HENNY ROSANA, S.H.; Agung Indonesia - B. MARIA ERNA E, S.H., M.H.; ### - ARIE EKO YULIEARTI, S.H., M.H.; ### - MIRNA EKA MARISKA, S.H.; ### - ALHERI, S.H.; Kesemuanya adalah Jaksa Pengacara Negara, berkantor di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 2 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 3 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.idhkama Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2013, Surat Kuasa Substitusi NomorRepubSK-106/A/JA/11/2013, tanggal 19 November 2013, Surat Kuasa Substitusi Nomor M.HH.PP.04.03-47 tanggal 29 November 2013, dan Surat Kuasa Substitusi Nomor SKU-374/MK.01/2013 tanggal 16 Desember 2013; Selanjutnya disebut sebagai Termohon; Mahkamah Agung tersebut; Membaca surat-surat yang bersangkutan; DUDUK PERKARA Agung Indonesia Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Oktober 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 22 Oktober 2013 dan diregister dengan Nomor 70 P/HUM/2013 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 1 ayat (1) huruf c, Pasal 1 ayat **(2) huruf a, Pasal 2 ayat (1) huruf f, dan Pasal 2 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah** Nomor 31 Tahun 2007 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:ahkamah Republik ### I. KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG: Bahwa berdasarkan: I.1. Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut sebagai “UUD 1945”) (Bukti P-3) menyatakan, "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan Tata Agungperadilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilanIndonesia Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi."; I.2. Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 (Bukti P-3) menyatakan, "Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.";ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 3 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 4 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.idhkamaI.3. Pasal 5 ayat (2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000Repubtentang Sumber Hukum Dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan (Bukti P-4) berbunyi "Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.”; I.4. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Bukti P-5) menyatakan "Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya Agung dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama,Indonesialingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi."; I.5. Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Bukti P-5) menegaskan bahwa Mahkamah Agung berwenang "menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang terhadap Undang-undang", dan ayat (3) berbunyi "putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagai hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diambil baikahkamah Republik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung.”; I.6. Bahwa jenis dan hierarki perundang-undangan menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Bukti P-6) adalah sebagai berikut: - Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Agung Indonesia ii. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; iii. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; iv. Peraturan Pemerintah; - Peraturan Presiden;ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 4 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 5 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.idhkama vi. Peraturan Daerah Provinsi; Repub vii. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; I.7. Berdasarkan Pasal 2 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum Dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan (Bukti P-4), secara hirarkis Peraturan Pemerintah berada di bawah Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Bahwa oleh karena Peraturan Pemerintah secara hirarki berada di bawah Undang-Undang maka Mahkamah Agung berwenang Agung Indonesia melakukan pengujian Peraturan Pemerintah terhadap Undang-Undang; I.8. Pasal 31A ayat (10) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (untuk selanjutnya disebut sebagai “UU Mahkamah Agung”) (Bukti P-7) menyatakan “Ketentuan mengenai tata cara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung.”; I.9. Memori pertimbangan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011ahkamah Republik Tentang Hak Uji Materiil (untuk selanjutnya disebut sebagai “PERMA Nomor 01 Tahun 2011”) (Bukti P-8) menyatakan sebagai berikut: “a. Bahwa Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil menentukan bahwa: Permohonan keberatan diajukan dalam tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak ditetapkan Peraturan Perundang-undangan Agungyang bersangkutan; Indonesia - Bahwa pada dasarnya penentuan tenggat waktu pengajuan permohonan keberatan hak uji materiil adalah tidak tepat diterapkan bagi suatu aturan yang bersifat umum (Regelend) karena sejalan dengan perkembangan hukum yang sedemikian rupa, dirasakan telah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak lagi sesuai dengan “hukum yang hidup (the living law) yang berlaku”;ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 5 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 6 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.idhkama c. Bahwa oleh karena ini penentuan batas waktu 180 (seratus delapan puluh) hari seperti Repubyang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (4) tersebut di atas, sudah seharusnya dihapuskan dan/atau dicabut dari materi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut. Namun demikian secara kasuistis harus dipertimbangkan kasus demi kasus tentang hak yang telah diperoleh pihak-pihak yang terkait sebagai bentuk perlindungan hukum bagi mereka;” Oleh karena itu terhitung diberlakukannya PERMA Nomor 01 Tahun 2011 di Agung tanggal 30 Mei 2011, tidak terdapat pembatasan waktu untukIndonesiamengajukan permohonan keberatan yang dihitung sejak diberlakukan peraturan yang dimohonkan keberatannya ke Mahkamah Agung Republik Indonesia; I.10. Pasal 31A ayat (1) UU Mahkamah Agung (Bukti P-7) menyatakan: **(1) "Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan dibawah** undang-undang dilakukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia.”; Bahwa karena permohonan keberatan ini diajukan langsung oleh pemohon dan dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia serta berdasarkan hal-halahkamah Republik yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Mahkamah Agung Republik Indonesia berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan keberatan ini; ### II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON DAN POSITA ### KERUGIAN PEMOHON: II.1 Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon: (Bukti P-7) AgungII.1.1. Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Mahkamah AgungIndonesia menyatakan: **(1) “ Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya** dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 6 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 7 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.idhkama a. Perorangan warga Negara Indonesia; Repub - Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang; atau - Badan hukum publik atau badan hukum privat.”; II.1.2. Bahwa Pemohon adalah Kamar Dagang dan Industri Indonesia (untuk selanjutnya disebut sebagai “KADIN Indonesia”) berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Agung Industri (untuk selanjutnya disebut sebagai “UU KADIN”)Indonesia(Bukti P-9). Adapun Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KADIN hasil keputusan Musyawarah Nasional Khusus Kamar Dagang dan Industri Nomor Skep/008/Munassus/IV/2010 tanggal 25 April 2010 telah ditetapkan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga Kamar Dagang dan Industri (Bukti P-10); II.1.3. Bahwa Pasal 7 huruf c UU KADIN (Bukti P-9) menyatakan antara lainahkamah Republik bahwa kegiatan-kegiatan KADIN antara lain adalah penyaluran aspirasi dan kepentingan pada pengusaha di bidang perdagangan, dan jasa dalam rangka keikutsertaannya dalam pembangunan di bidang ekonomi; II.1.4. Bahwa Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran P-10) pada AgungRumah Tangga Kamar Dagang dan Industri (Bukti Indonesia Lampiran II Pasal 4 menyatakan bahwa Setiap pengusaha Indonesia serta Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha harus menjadi anggota Kadin dengan kewajiban mendaftar pada Kadin; II.1.5. Bahwa Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaranahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 7 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 8 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.idhkama Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri (Bukti P-10) pada Lampiran I PasalRepub9 menyatakan bahwa KADIN berfungsi sebagai wadah dan wahana komunikasi, informasi, representasi, konsultasi, fasilitasi dan advokasi pengusaha Indonesia, antara pengusaha Indonesia dan pemerintah, dan antara pengusaha Indonesia dengan para pengusaha asing, mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah perdagangan, perindustrian, dan jasa dalam arti luas yang mencakup seluruh kegiatan ekonomi, dalam rangka membentuk iklim usaha yang bersih, transparan dan profesional, serta mewujudkan Agung Indonesia seluruh sinergi potensi ekonomi nasional; II.1.6. Bahwa Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri (Bukti P-10) pada Lampiran I Pasal 10 huruf b menyatakan bahwa salah satu tugas pokok KADIN adalah melaksanakan komunikasi, konsultasi dan advokasi dengan pemerintah dalam rangka mewakili kepentingan dunia usaha;ahkamah Republik II.1.7. Bahwa masalah perpajakan adalah termasuk masalah dibidang perekonomian, perdagangan dan perindustrian yang menjadi salah satu cakupan fungsi KADIN; II.1.8. Bahwa KADIN yang merupakan wadah dan wahana induk dari seluruh pelaku usaha yang merupakan pembayar pajak (taxpayers) berkepentingan terhadap iklim peraturan perundang-undangan Agungperpajakan yang kondusif, berkeadilan dan jelas; Indonesia II.1.9. Bahwa kerugian yang diderita oleh pelaku dunia usaha selaku pembayar pajak (taxpayers) adalah merupakan kerugian dari KADIN juga dan sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang telah disahkan melalui Keputusan Presiden Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 (Bukti P-10) , KADIN berhak dan memiliki kedudukanahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 8 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 9 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.idhkama hukum (legal standing) untuk mewakili pada anggotanya dalam melakukan komunikasi,Repubkonsultasi dan advokasi; II.1.10. Bahwa dalam salah satu putusannya, yaitu Putusan Nomor 02P/HUM/2007 (Bukti P-11), Mahkamah Agung Republik Indonesia menerima kedudukan hukum (legal standing) dari pemohon keberatan yang merupakan sebuah organisasi yaitu Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO); II.1.11. Bahwa dalam salah satu putusannya, yaitu Putusan Nomor 57 Agung Indonesia P/HUM/2010 (Bukti P-12), Mahkamah Agung Republik Indonesia menyatakan bahwa doktrin organization standing (legal standing) ternyata tidak hanya dikenal dalam doktrin akan tetapi telah juga diadopsi dalam peraturan perundangan di Indonesia, seperti Undang-Undang Mahkaman Agung RI, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Lingkungan Hidup, Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Jasa Konstruksi dan doktrin organization standing (legal standing) juga telah menjadi preseden tetap dalam praktek peradilan di Indonesia;ahkamah Republik II.2 Posita Kerugian Pemohon: II.2.1. Bahwa dengan diberlakukannya Pasal 1 ayat (1) huruf c, Pasal 1 ayat **(2) huruf a, Pasal 2 ayat (1) huruf f, dan Pasal 2 ayat (2) huruf c** Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007, terdapat kerugian nyata yang diderita oleh perusahaan pembayar pajak (Pengusaha Kena Pajak, untuk selanjutnya disebut sebagai “PKP”); Agung Indonesia II.2.2. Bahwa Pasal 1 ayat (1) juncto Pasal 1 ayat (2) PP Nomor 31 Tahun 2007 mengatur bahwa pemakaian oleh Barang Hasil Pertanian merupakan barang bersifat strategis yang berdasarkan UU PPN diklasifikasikan sebagai kena pajak, namun dengan adanya PP menjadi barang yang dibebaskan pajak; II.2.3. Bahwa akibat dari pajak yang dibebaskan, sistem perpajakan yangahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 9 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 10 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.idhkama berdasarkan UU PPN menganut indirect method dengan mekanisme pengkreditan yaituRepubPPN Keluaran (PK) dikurangi dengan PPN Masukan (PM) menjadi tidak berjalan; II.2.4. Bahwa PM yang berfungsi sebagai kredit (mengurangi) PK, dengan keluarnya PP Nomor 31 Tahun 2007 menjadi tidak dapat dijadikan sebagai kredit. Akibat nya PPN yang di tanggung menjadi lebih besar, dibandingkan apabila sistem prengkreditan berjalan sesuai dengan apa yang telah di atur dalam UU PPN; Agung Indonesia II.2.5. Bahwa kerugian yang paling cepat dirasakan oleh WP adalah pengaruh cash-flow, karena WP harus menyetorkan PPN pada saat pembayaran atau pada akhir bulan terjadinya penyerahan. Seringkali dalam dunia usaha, transaksi adalah dengan hutang, sehingga WP harus “menalangi” terlebih dahulu atas PPN yang harus disetorkan; II.2.6. Bahwa PM yang tidak bisa dikreditkan hanya memberikan pilihan untuk memasukkan PM dalam komponen biaya usaha. Dengan komponen biaya yang bertambah menyebabkan turunnya daya saingahkamah WP terlebih untukRepublikkegiatan ekspor dan apabila sudah terjadi Perdagangan Bebas; II.2.7. Pada jenjang penjualan atas BKP dan/atau JKP yang terdapat unsur PM di dalam komponen biaya, menjadikan PK atas BKP dan/atau JKP tersebut mengandung PPN atas PPN. Hal yang demikian dinamakan sebagai cascading effect. Cascading effect merupakan suatu hal yang tidak dapat dibenarkan baik secara teori perpajakan maupun UU PPN Agung Indonesia itu sendiri. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa UU PPN Indonesia menganut indirect method dimana terdapat sistem pengkreditan; II.2.8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, secara jelas dapat dinyatakan bahwa terdapat hak Pemohon yang dirugikan, atau dengan rumusan lain dapat dinyatakan Pemohon memiliki alasan yang sah untuk menganggap haknya dirugikan dengan berlakunyaahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 10 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 11 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.idhkama Pasal 1 ayat (1) huruf c, Pasal 1 ayat (2) huruf a, Pasal 2 ayat (1) huruf f, dan PasalRepub2 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007; II.3. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon secara jelas dan nyata-nyata memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan permohonan keberatan ke Mahkamah Agung Republik Indonesia; ### III. PRINSIP-PRINSIP DASAR YANG DIANUT OLEH UU PPN DAN PRINSIP-PRINSIP YANG SEHARUSNYA DIANUT OLEH PERATURAN Agung PEMERINTAH SEBAGAI PERATURAN PELAKSANA UU PPN; Indonesia Sebelum masuk ke materi permohonan keberatan, perkenankanlah pemohon untuk menguraikan terlebih dahulu prinsip-prinsip dasar pengenaan PPN di Indonesia sesuai dengan ketentuan, semangat dan maksud tujuan yang digariskan oleh UU PPN; III.1 Prinsip-prinsip dasar yang dianut oleh UU PPN: III.1.1. PPN adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean (Penjelasan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Bagian I. Umum); III.1.2. PPN dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi danahkamah Republik distribusi. Pengenaan PPN sangat dipengaruhi oleh perkembangan transaksi bisnis serta pola konsumsi masyarakat yang merupakan objek dari PPN (Penjelasan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Bagian I. Umum); III.1.3. Perubahan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai bertujuan sebagai berikut. 1. Meningkatkan kepastian hukum dan keadilan; Agung Indonesia 2. Menyederhanakan sistem Pajak Pertambahan Nilai; 1. Mengurangi Biaya Kepatuhan; 1. Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak; 1. Tidak Mengganggu Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai; 1. Mengurangi distorsi dan peningkatan kegiatan ekonomi; (Penjelasan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Bagian I.ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 11 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 12 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.idhkama Umum); III.1.4. Pengusaha KenaRepubPajak (PKP) adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-undang ini (Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009); III.1.5. Objek PPN adalah seluruh BKP dan/atau JKP kecuali apa yang telah dikecualikan dalam UU PPN (Pasal 4A UU PPN); III.1.6. Yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah: Agung Indonesia - Penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian; Penjelasan: yang dimaksud dengan "Perjanjian" meliputi jual beli, tukar-menukar, jual beli dengan angsuran, atau perjanjian lain yang mengakibatkan penyerahan hak atas barang; - Pengalihan Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian sewa beli dan/atau perjanjian sewa guna usaha (leasing); - Penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara atauahkamah melalui juru lelang;Republik - Pemakaian sendiri dan/atau pemberian cuma-cuma atas Barang Kena Pajak; Penjelasan : Yang dimaksud dengan "pemakaian sendiri" adalah pemakaian untuk kepentingan pengusaha sendiri, pengurus, atau karyawan, baik barang produksi sendiri maupun bukan produksi sendiri. adalah AgungYang dimaksud dengan "pemberian cuma-cuma"Indonesia pemberian yang diberikan tanpa pembayaran baik barang produksi sendiri maupun bukan produksi sendiri, seperti pemberian contoh barang untuk promosi kepada relasi atau pembeli; - Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masihahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 12 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 13 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.idhkama tersisa pada saat pembubaran perusahaan; f. PenyerahanRepubBarang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak antar cabang; - Penyerahan Barang Kena Pajak secara konsinyasi; dan - Penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya dianggap langsung dari Pengusaha Kena Pajak kepada pihak yang membutuhkan Barang Agung Indonesia Kena Pajak. (Pasal 1A ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 dan penjelasan huruf a dan huruf d); III.1.7. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip dasar dari UU PPN adalah: - PPN adalah pajak atas konsumsi; - Objek PPN adalah seluruh BKP dan/atau JKP kecuali yang dikecualikan oleh Pasal 4A UU PPN;ahkamah Republik - PPN dikenakan secara bertingkat; - Objek dari PPN adalah transaksi bisnis dan konsumsi masyarakat; - Tiga tujuan teratas UU PPN perubahan terakhir (Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009) adalah kepastian hukum, penyederhanaan sistem dan mengurangi biaya kepatuhan (compliance cost); - Entitas yang dianut oleh UU PPN adalah PKP; Agung Indonesia - Penyerahan yang dapat menimbulkan (trigger) terutangnya PPN adalah diantaranya adalah yang ditandai dengan terjadinya penyerahan hak; pemakaian untuk kepentingan pengusaha sendiri, pengurus, atau karyawan; dan pemberian cuma-Cuma; III.2 Prinsip-prinsip dasar yang seharusnya dianut oleh Peraturan Pemerintahahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 13 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 14 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.idhkama sebagai peraturan pelaksana UU PPN: III.2.1. Pasal 23A UUDRepub1945 mengatur sebagai berikut: “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”; III.2.2. Pasal 19 UU PPN (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983) menyatakan : “Hal-hal yang belum diatur dalam undang-undang ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah”; III.2.3. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Agung Indonesia Peraturan Perundang-undangan mengatur sebagai berikut: “Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: - kejelasan tujuan; - kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; - kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d. dapat dilaksanakan;Republikahkamah - kedayagunaan dan kehasilgunaan; - kejelasan rumusan; dan - keterbukaan.”; III.2.4. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur sebagai Agung Indonesia berikut: “Materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya”; Penjelasan: “Yang dimaksud dengan “menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya” adalah penetapan Peraturan Pemerintah untukahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 14 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 15 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.idhkama melaksanakan perintah Undang-Undang atau untuk menjalankan Undang-UndangRepubsepanjang diperlukan dengan tidak menyimpang dari materi yang diatur dalam Undang-Undang yang bersangkutan”; III.2.5. Dari uraian-uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut: - UUD 1945 mengamanatkan pajak dan pungutan yang bersifat memaksa diatur melalui undang-undang, artinya hal-hal yang berkenaan dengan pengenaan pajak wajib diatur di tingkatan Undang-Undang dan tidak diperkenankan diatur di tingkatan peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang; Agung Indonesia - UU PPN menegaskan bahwa yang dapat diatur oleh Peraturan Pemerintah adalah “yang diatur lebih lanjut”, sehingga Peraturan Pemerintah tidak dapat memunculkan aturan baru atau membuat rumusan yang berbeda dari UU PPN; - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 juga menegaskan bahwa materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya, untuk melaksanakan perintah Undang-Undang; - Dengan demikian Peraturan Pemerintah adalah semata-mataahkamah Republik memberikan pengaturan lebih lanjut dan tidak dibenarkan untuk memunculkan pungutan baru yang tidak diatur oleh Undang-undang; - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 juga mengamanatkan asas pembentukan peraturan yang benar diantaranya meliputi asas kejelasan tujuan, dapat dilaksanakan dan kejelasan rumusan; Agung Indonesia IV. PASAL-PASAL YANG DIMOHONKAN KEBERATANNYA TERHADAP UU PPN: Pasal-pasal yang dimohonkan keberatannya adalah pasal-pasal di dalam PP Nomor 31 Tahun 2007 sebagai berikut: ### Pasal 1: 1. Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis adalah:ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 15 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 16 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.idhkama a. Barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas,Repubtidak termasuk suku cadang; - Makanan ternak, unggas, dan ikan dan/atau bahan baku untuk pembuatan makanan ternak, unggas dan ikan; - Barang hasil pertanian; - Bibit dan/atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, penangkaran, atau perikanan; Agung Indonesia - Dihapus; - Dihapus; - Air bersih yang dialirkan melalui pipa oleh Perusahaan Air Minum; - Listrik, kecuali untuk perumahan dengan daya di atas 6.600 (enam ribu enam ratus) watt; dan - Rumah Susun Sederhana Milik (RUSUNAMI); 1. Barang hasil pertanian adalah barang yang dihasilkan dari kegiatan usahaahkamah Republik di bidang: - Pertanian, perkebunan, dan kehutanan; - Peternakan, perburuan atau penangkapan, maupun penangkaran; atau - Perikanan baik dari penangkapan atau budidaya; yang dipetik langsung, diambil langsung atau disadap langsung dari sumbernya Agung Indonesia termasuk yang diproses awal dengan tujuan untuk memperpanjang usia simpan atau mempermudah proses lebih lanjut, sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini; ### Pasal 2: 1. Atas impor barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis berupa:ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 16 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 17 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.idhkama a. Barang modal sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 1 huruf a yang diperlukan secara langsungRepubdalam proses menghasilkan Barang Kena Pajak, oleh Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan Barang Kena Pajak tersebut; - Makanan terbaik, unggas, ikan dan/bahan baku untuk pembuatan makanan ternak unggas dan ikan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 1 huruf b; - Bibit dan atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, penangkaran, atau perikanan, sebagaimana dimaksud Pasal 1 Agung angka 1 huruf d; Indonesia - Dihapus; - Dihapus; - Barang hasil pertanian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf c Dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai; 1. Atas penyerahan Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis berupa: - Barang modal sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 1 huruf a yang diperlukan secara langsung dalam proses menghasilkan Barang Kenaahkamah Republik Pajak, oleh Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan Barang Kena Pajak tersebut; - Makanan terbaik, unggas, ikan dan/bahan baku untuk pembuatan makanan ternak unggas dan ikan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 1 huruf b; - Barang hasil pertanian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf c; - Bibit dan atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, Agung Indonesia peternakan, penangkaran, atau perikanan, sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 1 huruf d; - dihapus; - dihapus; - air bersih yang dialirkan melalui pipa oleh perusahaan air minum sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 1 huruf g;ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 17 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 18 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.idhkama h. listrik, kecuali untuk perumahan dengan daya di atas 6.600 watt (enam ribu enam ratus) watt sebagaimanaRepubdimaksud Pasal 1 angka 1 huruf h dan; - Rusunami, sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 1 huruf i; dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai; Beserta Penjelasan atas Pasal-Pasal tersebut; V. Alasan-Alasan Pemohon Mengajukan Permohonan Keberatan Atas Pasal 1 ayat (1) huruf c, Pasal 1 ayat (2) huruf a, Pasal 2 ayat (1) huruf f, dan Pasal 2 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007: Agung V.1 Pasal 1 ayat (1) huruf c, Pasal 1 ayat (2) huruf a, Pasal 2 ayatIndonesia(1) huruf f, dan Pasal 2 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 memiliki materi muatan yang berbeda dengan materi muatan UU PPN; V.1.1. Pemberian fasilitas PPN atas barang hasil pertanian Menurut PP Nomor 31 Tahun 2007 bertentangan dengan UU PPN Tahun 2000; Bahwa disamping itu, permohonan keberatan juga diajukan terhadap norma yang terdapat dalam PP Nomor 31 Tahun 2007 Tentang Perubahan Keempat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentuahkamah Republik Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, sepanjang berkaitan dengan frasa barang hasil pertanian, (pertanian perkebunan dan kehutanan) sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Angka (1) huruf c juncto angka 2 huruf a dan ### Pasal 2 angka 2 huruf c karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Pasal 16B Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Agung Indonesia Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah; Bahwa Pemohon berpendapat ketentuan tersebut dalam PP 37 Tahun 2001 (perubahan ke empat PP 12 Tahun 2001) khususnya Pasal 1 Angka (1) huruf c juncto angka 2 huruf a dan Pasal 2 angka 2 huruf c,ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 18 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 19 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.idhkama sepanjang mengenai frasa barang hasil pertanian (pertanian, perkebunan danRepubkehutanan bertentangan dengan Pasal 16B UU PPN Tahun 2000, dengan penjelasan sebagai berikut: V.1.1.1. Bahwa Pasal 1A ayat (1) huruf UU PPN Tahun 2000 dengan jelas menginstruksikan kepada Pemerintah untuk mengenakan PPN atas semua barang, termasuk barang hasil pertanian (kecuali barang hasil pertambangan). Namun dari PP 31 Tahun 2007 (perubahan ke empat dari PP 12 Tahun 2001 dengan segala perubahannya), nampak bahwa Agung Indonesia Pemerintah sejak awal tidak sanggup melaksanakan instruksi UU PPN tersebut. Di dalam Pasal yang memuat fasilitas PPN, pada bagian Penjelasan Pemerintah telah menyisipkan materi yang menyatakan bahwa barang tertentu dimaksud Pasal 16B adalah barang strategis, termasuk barang hasil pertanian (pertanian, perkebunan dan kehutanan), Barang hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan ini adalah barang yang sama dengan barang yang sudah ada sejak PP 50 Tahun 1994, yang tidak adaahkamah Republik kaitannya sama sekali dengan tujuan yang hendak dicapai dengan pemberian fasilitas PPN sebagaimana dimaksud ### Pasal 16B UU PPN Tahun 2000; V.1.1.2. Konstruksi hukum yang dilakukan Pemerintah adalah sebagai berikut: 1. Di dalam Pasal 16B ayat (1) huruf b UU PPN Tahun Agung Indonesia 2000 terdapat frasa yang berbunyi “Penyerahan BKP tertentu atau JKP tertentu”; 1. Dalam penjelasan pasal 16B berbunyi: “untuk mendorong pembangunan nasional dengan membantu tersedianya barang-barang yang bersifat strategis setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan rakyatahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 19 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 20 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.idhkama (DPR)”; Repub 1. Dalam pasal 1, pasal 2, Pasal 4A PP 31 tahun 2007 secara tiba-tiba muncul istilah “BKP tertentu yang bersifat strategis”; V.1.1.3. Menurut pemahaman Pemohon bahwa frasa barang-barang tertentu pada Pasal 16B sudah barang tentu berkaitan erat dengan tujuan yang hendak dicapai Pasal 16B itu sendiri yaitu untuk memberikan fasilitas yang benar-benar Agung Indonesia diperlukan terutama untuk berhasilnya sektor-sektor kegiatan ekonomi yang berprioritas tinggi dalam skala nasional, mendorong perkembangan dunia usaha dan meningkatkan daya saing, mendukung pertahanan nasional serta memperlancar pembangunan nasional dan pemberian fasilitas tersebut bersifat sangat terbatas, sebagaimana dirinci mulai dari huruf a sampai dengan huruf i UU PPN Tahun 2000. Penjelasan Pasal 16B huruf j inilah yang kemudian dielaborasi dalam penerbitan PP 37 Tahun 2007ahkamah Republik (perubahan ke empat PP 12 Tahun 2001), yaitu dengan memasukkan barang hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan yang sama sekali tidak berkaitan dengan tujuan pemberian fasilitas sebagaimana diamanatkan Pasal 16B tersebut apalagi ditambah dengan sisipan setelah berkonsultasi dengan DPR; Pemerintah AgungV.1.1.4. Jika UU PPN Tahun 2000 menginstruksikan Indonesia untuk mengenakan PPN atas penyerahan barang hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan, sebaliknya dalam PP 31 Tahun 2007 (perubahan keempat PP Nomor 12 Tahun 1. tanpa hak telah memberikan pembebasan dari pengenaan PPN;ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 20 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 21 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.idhkama V.1.6. Bahwa dengan demikian dapat dibuktikan secara nyata bahwa Pasal 1 ayat (1) hurufRepubc, Pasal 1 ayat (2) huruf a, Pasal 2 ayat (1) huruf f, dan Pasal 2 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 telah secara fatal memiliki materi muatan yang menyimpang dari materi muatan yang telah diatur oleh UU PPN; V.1.7. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur sebagai berikut: “Materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan Agung Indonesia Undang-Undang sebagaimana mestinya”; Penjelasan: “Yang dimaksud dengan “menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya” adalah penetapan Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan perintah Undang-Undang atau untuk menjalankan Undang-Undang sepanjang diperlukan dengan tidak menyimpang dari materi yang diatur dalam Undang-Undang yang bersangkutan”; V.1.8. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan perumusan materi Pasal 1 ayat (1) huruf c, Pasal 1 ayat (2) huruf a, Pasal 2 ayat (1) huruf f, danahkamah Republik ### Pasal 2 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 yang menyimpang dari materi muatan UU PPN telah menyalahi dan bertentangan dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; V.1.9. Bahwa berhubung rumusan Pasal 1 ayat (1) huruf c, Pasal 1 ayat (2) huruf a, Pasal 2 ayat (1) huruf f, dan Pasal 2 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 telah bertentangan dengan Pasal Agung Indonesia 10 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka pasal-pasal dimaksud dalam PP Nomor 31 Tahun 2007 adalah cacat hukum; V.2 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 seharusnya merupakan pelaksanaan dari Pasal 16B UU PPN sebagai ketentuan khusus: V.2.1. Sebagaimana telah Pemohon jelaskan di atas, Pasal 16B ini (bersamaahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 21 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 22 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.idhkama dengan Pasal 16 A, C, dan D) dimaksudkan untuk menampung kebijakan PemerintahRepubyang diperlukan menghadapi kenyataan sesuai dengan apa yang dialami pada waktu itu, seperti antara lain untuk menampung Pemungut PPN, Mengenakan PPN atas usaha membangun sendiri, pemberian fasilitas dipungut atau dibebaskan, dan penjualan aktiva yang semula dimaksudkan tidak untuk dijual; V.2.2. Kemudian dengan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 Pasal yang memuat ketentuan khusus ini telah ditambah dengan huruf E untuk menampung ekspor yang dibawa penumpang (Turis) sendiri, dan Agung Indonesia huruf F masalah tanggung renteng sebagai akibat dihapusnya Pasal 33 UU KUP; V.2.3. Fenomena yang sangat menarik adalah dimasukkannya “barang tertentu” ke dalam Pasal 16B. Jika semula ke dalam Pasal 16B hanya dimaksudkan untuk menampung lembaga hukum berupa pemberian fasilitas PPN “dibebaskan atau tidak dipungut”, namun dalam PP Nomor 31 tahun 2007 (perubahan keempat PP 12 Tahun 2001) telah dimasukkan pula BKP yang sebenarnya tidak dikecualikan dari pengenaan PPN. Dengan dimasukkan definisi baru yakni “barangahkamah Republik tertentu yang bersifat strategis” ke dalam PP 31 Tahun 2007 (perubahan ke empat PP Nomor 12 Tahun 2001) maka terdapat dua PP yang mengatur BKP (yang tidak dikenakan PPN dan yang dibebaskan dari PPN);  PP Nomor 144 Tahun 2000 (sebagai pelaksanaan Pasal 4A UU PPN) tentang BKP yang tidak dikenakan PPN pada khususnya mengenai barang hasil pertambangan; Agung Indonesia  PP 31 tahun 2007 (perubahan keempat PP Nomor 12 Tahun 1. sebagai pelaksanaan Pasal 16B, tentang BKP tertentu yang bersifat strategis (selanjutnya disebut BKP strategis). Yang sebenarnya tidak dikecualikan dari pengenaan PPN, atau dengan kata lain termasuk barang dalam lingkup Pasal 4 ayat 1 huruf a UU PPN yang seharusnya;ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 22 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 23 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.idhkama  Dikenakan PPN, namun secara tidak sah telah digolongkan sebagai BKPRepubstrategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN; V.2.4. Berkaitan dengan penerbitan PP 31 tahun 2007 (perubahan keempat PP Nomor 12 Tahun 2001) tentang BKP strategis, ternyata ke dalam PP ini telah dimasukkan BKP barang hasil pertanian. Dengan demikian barang hasil pertanian tersebut dari BKP yang seharusnya dikenakan PPN, telah dialihkan statusnya menjadi BKP yang diberikan fasilitas yaitu dibebaskan dari pengenaan PPN. Jika maksud semula Agung Indonesia norma dalam UU PPN Tahun 2000 bertekad akan mengenakan semua barang termasuk barang hasil pertanian (kecuali barang hasil tambang) maka dengan dimasukkannya barang hasil pertanian ke dalam BKP strategis menurut Pasal 16B, akan mengakibatkan BKP hasil pertanian tersebut sebagai barang yang dibebaskan dari pengenaan PPN. Jika Pada tahun 2000 Pemerintah berniat mengenakan PPN atas hasil pertanian maka beberapa bulan kemudian (Tahun 2001) Pemerintah secara tidak sah telah membatalkan niatnya tersebut dan menyatakan bahwa pengenaanahkamah barang hasil pertanianRepublikdibebaskan dari Pengenaan PPN. V.2.5. Perubahan sikap Pemerintah, dengan menggunakan bentuk PP telah menimbulkan pertanyaan karena:  Jika Pemerintah sesuai niatnya semula akan mengenakan PPN, atas semua barang maka pengenaan PPN tersebut adalah sesuai dengan konsep dalam UU PPN (pajak atas konsumsi) dan beban PPN dapat dilepaskan sejalan dengan mekanisme PPN dan hal Agungitu akan berjalan sesuai dengan konsep PPN. OlehIndonesiakarenanya Pengusaha Kena Pajak (siapapun) akan dapat melepaskan beban PPN melalui mekanisme pengkreditan;  Dengan dimasukkannya barang hasil pertanian sebagai BKP strategis maka PKP (pengusaha ataupun kelompok petani akan menanggung beban yang sama pula), yaitu Pajak Masukan tidakahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 23 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 24 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.idhkama boleh dikreditkan, namun sebaliknya jaminan Pemerintah untuk tidak mengenakanRepubbeban PPN kepada PKP (Prinsip netralitas sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) UU PPN) telah dilanggar sendiri oleh Pemerintah, karena dengan istilah dibebaskan, beban PPN atas perolehan BKP untuk memproduksi barang hasil pertanian akan ditanggung oleh Pengusaha atau kelompok petani melalui harga pokok penjualan;  Dengan demikian nampaknya Pemerintah dengan menyatakan Agung Indonesia barang hasil pertanian dibebaskan dari pengenaan PPN mempunyai tujuan lain (atau agenda tersendiri di luar tujuan sebagaimana dimaksud Pasal 16B); V.2.6. Bahwa Pasal 16B sifat pemberian fasilitas sangat terbatas. Pasal 16B tersebut selengkapnya adalah sebagai berikut : 1. Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan bahwa pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya, baik untuk sementara waktu atau selamanya, atau dibebaskan dari pengenaan pajak, untuk:ahkamah Republik - Kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu di dalam Daerah Pabean; - Penyerahan Barang Kena Pajak tertentu atau penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu; - Impor Barang Kena Pajak tertentu; Agung Indonesia d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; - Pemanfaatan Jasa Kena pajak tertentu dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; Norma atau kaidah hukum “BKP tertentu” dalam Pasal 16B tersebut,ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 24 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 25 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.idhkama tidak diberi batasan sehingga bersifat terbuka, dan terdapat kemungkinan untukRepubdi perluas. Ternyata di dalam di dalam Penjelasan ### Pasal 16B norma atau kaedah hukum tersebut benar-benar telah diperluas dengan menambahkan huruf J, Penjelasan BKP tertentu tersebut dirumuskan: Ayat (1): Salah satu prinsip yang harus dipegang teguh di dalam Undang-undang Perpajakan adalah diberlakukan dan diterapkannya perlakuan yang sama terhadap semua Wajib Pajak atau terhadap Agung Indonesia kasus-kasus dalam bidang perpajakan yang pada hakikatnya sama dengan berpegang teguh pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Karena itu setiap kemudahan dalam bidang perpajakan jika benar-benar diperlukan harus mengacu pada kaidah di atas dan perlu dijaga agar di dalam penerapannya tidak menyimpang dari maksud dan tujuan diberikannya kemudahan tersebut; Tujuan dan maksud diberikannya kemudahan pada hakekatnya untuk memberikan fasilitas perpajakan yang benar-benar diperlukan terutama untuk berhasilnya sektor-sektor kegiatan ekonomi yangahkamah Republik berprioritas tinggi dalam skala nasional, mendorong perkembangan dunia usaha dan meningkatkan daya saing mendukung pertahanan nasional, serta memperlancar pembangunan nasional; Kemudahan perpajakan yang diatur dalam pasal ini diberikan terbatas untuk : - Mendorong ekspor yang merupakan prioritas nasional di Kawasan Agung Indonesia Berikat dan Entreport Produksi untuk Tujuan Ekspor (EPTE), atau untuk pengembangan wilayah lain dalam Daerah Pabean yang dibentuk khusus untuk maksud tersebut; - Menampung kemungkinan perjanjian dengan Negara atau Negara-negara lain dalam bidang perdagangan dan investasi;ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 25 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 26 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.idhkama c. Mendorong peningkatan kesehatan masyarakat melalui pengadaan Repubvaksin-vaksin yang diperlukan dalam rangka Program Imunisasi Nasional; - Menjamin tersedianya peralatan Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia (TNI/POLRI) yang memadai untuk melindungi wilayah Republik Indonesia dari ancaman eksternal maupun internal; - Menjamin tersedianya data batas dan photo udara wilayah Agung Indonesia Republik Indonesia yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk mendukung pertahanan nasional; - Meningkatkan perubahan ke empat dari PP Nomor 12 Tahun 1. pendidikan dan kecerdasan bangsa dengan membantu tersedianya buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku agama dengan harga yang relative terjangkau masyarakat; - Mendorong pembangunan tempat-tempat ibadah; h. Menjamin tersedianyaRepublikperumahan yang terjangkau olehahkamah masyarakat lapisan bawah yaitu rumah sederhana, rumah sangat sederhana, dan rumah susun sederhana; - Mendorong pembangunan armada nasional di bidang angkutan darat, laut dan udara; - Mendorong pembangunan nasional dengan membantu tersedianya barang-barang yang bersifat strategis setelah Agung Indonesia berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR); V.2.7. Penjelasan tersebut dalam huruf a sampai dengan huruf i, jika diteliti satu persatu masih sejalan dengan tujuan (doelmatig) diberikannya fasilitas PPN, namun di dalam huruf J terdapat perluasan makna barang tertentu menjadi barang bersifat strategis, yang tidak pernahahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 26 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 27 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.idhkama dibahas sebelumnya; V.2.8. Penerbitan PP RepubNomor 31 Tahun 2007 (perubahan ke empat PP Nomor 12 Tahun 2001, menimbulkan pertanyaan karena:  Norma atau kaidah hukum Pasal 16B, hanya memuat barang-barang tertentu, bukan barang tertentu bersifat strategis;  Penjelasan Pasal 16B huruf a sampai dengan huruf I, masih sesuai dengan tujuan diterbitkan Pasal 16B; sama sekali Agung Barang strategis baru muncul dalam huruf J, yangIndonesia tidak berkaitan dengan tujuan pada penjelasan Pasal 16B tersebut; PP 31 Tahun 2007, yang diterbitkan kemudian, yang didalamnya memuat Barang Strategis hanya didasarkan pada penjelasan huruf J, yang menurut Pemohon tidak sah; V.2.9. Hakikat barang yang dikategorikan sebagai barang strategis itu adalah juga barang sama dengan barang yang seharusnya dikenakan PPN, namun karena barang tersebut dikategorikan sebagai barang strategisahkamah maka atas barangRepublikini dibebaskan dari pengenaan PPN. Pertanyaannya adalah dari mana Pemerintah memperoleh kewenangan untuk mengklasifikasikan suatu barang tertentu menjadi barang tertentu bersifat strategis atau bukan barang strategis? Bukanlah berdasar Pasal 23A UUD 45, penetapan obyek, subyek dan tarif harus dilakukan dengan Undang-undang? Pemerintah telah melakukan konstruksi (rekayasa hukum) melalui: Agung• Norma dalam UU PPN, hanya menyebut: barang-barangIndonesiatertentu; • Di dalam Penjelasan (bukan norma), barang tertentu diperluas menjadi barang strategis; • PP 31 Tahun 2007 (perubahan keempat PP 12 Tahun 2001) diterbitkan atas dasar Penjelasan; • PP 31 Tahun 2007 (perubahan keempat PP Nomor 12 Tahunahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 27 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348