69 P/HUM/2014

--- Page 1 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN Nomor 69 P/HUM/2014hkama DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Repub ### MAHKAMAH AGUNG Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap: 1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan, 2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.02/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara: Agung1. HIMPUNAN NOTARIS INDONESIA (HNI), Indonesiatempat kedudukan di Jalan Bendungan Hilir Nomor 80, Jakarta Pusat, suatu Organisasi Kemasyarakatan yang beranggotakan Para Notaris, diwakili oleh Dr. Raden Mas SOEDIARTO SOENARTO, SH.,SpN.,MH., selaku Ketua, dan Haji TEDDY ANWAR, SH.,SpN., selaku Sekretaris Umum; 1. Dr. RADEN MAS SOEDIARTO SOENARTO, SH.,SpN.,MH.,MKn., kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Pembangunan II/1, RT/RW. 011/002, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, pekerjaan Notaris;ahkamah Republik 3. HAJI TEDDY ANWAR, SH.,SpN., kewarganegarraan Indonesia, beralamat di Jalan Bendungan Hilir Raya Nomor 80, Kelurahan Bendungan, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, pekerjaan Notaris; Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon; melawan: 1 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Medan AgungMerdeka Utara, Jakarta Pusat; Indonesia 2 DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN, tempat kedudukan di Gedung Sumitro Djojohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 1-4, Jakarta 10710, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Tongam L. Tobing, 2. Mufli Asmawidjaja, 3. Ceceh Harianto, 4. Sri Wahyuni, 5. Tri Wanty Octavia; Kesemuanya Pegawai Otoritas Jasa Keuangan, beralamat kantor di Gedung Sumitro Djojohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 1-4, Jakarta 10710, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-42/ahkamah SKUOJK.01/2014,Republiktanggal 17 November 2014; Halaman 1 dari 27 halaman. Putusan Nomor 69 P/HUM/2014 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1 mah blik --- --- Page 2 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Selanjutnya disebut sebagai Termohon I dan II; Mahkamah Agung tersebut;hkama Membaca surat-surat yang bersangkutan; Repub ### DUDUK PERKARA Menimbang, bahwa Pemohon I, II, III dengan surat permohonannya tertanggal 28 Oktober 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 03 November 2014 dan diregister dengan Nomor 69 P/HUM/2014 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap 1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan, 2. Peraturan Otoritas Jasa Agung Keuangan Nomor 3/POJK.02/2014 tentang Tata Cara PelaksanaanIndonesiaPungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut: ### A. PENDAHULUAN. 1. Sejak Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, tanggal 10 November 1995 (Bukti P-4) telah diberlakukan Pasar Modal di Negara Republik Indonesia dengan dibentuk pula Badan Pengawas Pasar Modal (disingkat: BAPEPAM), yang tugasnya pembinaan dan pengaturan terhadap Pengawasan Kegiatan sehari-hari dalam Pasar Modal, yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN);ahkamah Republik 2. Sesuai dengan nama Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) hanya sebagai Pengawas, akan tetapi diberikan pula tugas sebagai Pengaturan dalam pemberian izin bagi Perusahaan Efek dan Perusahaan Publik (Terbuka) yang berkaitan dengan Efek serta Lembaga dan Profesi yang berkaitan dengan Efek (Lembaga Kliring dan Penjamin, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Manajer Investasi, Kustodian, Penasehat Investasi, Perantara Pedagang Efek, Penjaminan Emisi Efek, termasuk Profesi Penunjang Pasar Modal, yaitu Agung Indonesia Notaris, Penasehat Hukum, Akuntan Publik dan Penilai dan lain sebagainya) halmana sangat bertentangan dan bertolak belakang dengan kaidah hukum yang berlaku, yaitu disatu sisi sebagai Pengawas (termasuk pembinaan terhadap pengawasan), dan disisi lainnya sebagai Pengaturan (Regulator/Pelaksanan/ Operasional) dalam satu Badan atau Lembaga; 1. BAPEPAM (sekarang OJK) mengacu dengan salah mengartikan dari Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal pada (definisi): - Pasal 1 angka 13 UU Nomor 8/1995 berbunyi sebagai berikut:ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2 mah blik --- --- Page 3 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan Perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efekhkama yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek Repub sebagai di maksud dalam Undang-Undang mengenai pasar modal. - Pasal 1 angka 4 dan 5 berbunyi sebagai berikut: 1. Bursa Efek adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek Pihak-Pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka. Agung5. Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuanIndonesiahutang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek. dengan salah mengartikan hal tersebut diatas, maka profesi Notaris, Penasehat Hukum, Akuntan Publik dan Penilai dianggap melakukan kegiatan perdagangan Efek pada Pasar Modal atau Bursa, padahal profesi Notaris, Penasehat Hukum, Akuntan Publik dan Penilai adalah profesi yang bukan dan tidak melakukan berprofesi Efek dalamahkamah kegiatan perdaganganRepublikEfek pada Pasar Modal atau Bursa Efek. Halmana yang sebenarnya profesi dari: - Notaris adalah profesi hukum dalam memberikan pengesahan akta otentik; - Penasehat Hukum adalah profesi hukum dalam memberikan nasehat hukum; - Akuntan Publik adalah profesi pembukuan laporan keuangan laba rugi; Agung Indonesia - Penilai adalah profesi nilai suatu barang; 1. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor Republik Indonesia, Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan tersebut, maka didirikan lembaga baru yang bernama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dengan meleburkan: a Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) dibawah Kementerian Keuangan RI, yang dibiayai oleh Negara dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); dan b Direktorat Jasa Keuangan, dibawah Bank Indonesia (BI) yanmg dibiayai oleh Bank Indonesia;ahkamah Republik Halaman 3 dari 27 halaman. Putusan Nomor 69 P/HUM/2014 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3 mah blik --- --- Page 4 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Lembaga Baru Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini yang dibiayai oleh: - Perusahaan dan Profesi Penunjang Efek pada Pasar Modal atau Jasahkama Keuangan (bukan oleh Negara); Repub sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan, berbunyi sebagai “Pengutan OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan untuk membiayai kegiatan operasional, administrasi, pengadaan aset serta kegiatan pendukung lainnya” juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/ POJK.02/2014 tersebut, dengan mengenyamping dan melawan Agungperaturan perundang-undangan yang berlaku, yangIndonesiatujuannya untuk menghindari kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang ketika itu hubungan kurang harmonis dengan Pemerintah, Legislatif maupun Yudikatif. Sangatlah rancu dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan disektor keuangan Negara pada suatu lembaga atau badan Negara melakukan pungutan untuk membiayai kegiatan Negara sebagaimana hal tersebut diatas dengan memaksakan kehendak, termasuk mengadakan pembelian tanah, gedung dan lain sebagainya, diluar dari Anggaran Pendapatan Dan Belanjaahkamah Negara (APBN) Republikyang dapat disusupi mafia. Yang benar dari pada yang sebenarnya adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibiayai dari dan dengan APBN sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Pembentukan OJK tersebut atas desakan dari IMF (International Moneter Funds) dengan mengikuti sistem di negara Inggeris, Jerman, Australia, Hongkong, Jepang dan negara-negara lainnya, yang tidak berhasil atau Gagal. Perlu diketahui bahwa pada dasarnya yang dilakukan dan turut campurnya oleh Agung Indonesia IMF pada Negara-negara lain yang gagal bayar hutang luar negeri dan belanja Negara, selalu gagal dan tidak berhasil malahan bertambah koleps dengan ketidak mampuan atau gagal bayar utang Negara dan belanja Negara, yang akibat dan berdampak pula dengan menyengsarakan rakyat pada suatu Negara karena perekonomian menjadi lesu berkepanjangan. Dan pada dasarnya IMF tidak senang jika Negara Republik Indonesia maju dan berkembang dalam segala bidang. 1. Oleh karena Lembaga Negara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak dibiayai oleh Negara, dan untuk menghalalkan serta melegalkan pungutan-pungutan olehahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4 mah blik --- --- Page 5 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id OJK, maka dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan, tanggal 12hkama Februari 2014, (agar dalam penggunaannya pungutan-pungutan oleh OJK dari Repub Perusahaan dan Profesi Penunjang pada Pasar Modal tidak dapat dikontrol diusut, disidik dan diselidiki oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan (BPKP), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung, karena tidak masuk dalam kategori Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), demikian pula tidak ada pertanggung- jawaban OJK terhadap yang memberikan pungutan yaitu : Perusahaan Dan AgungProfesi Penunjang perdagangan Efek pada Pasar Modal; Indonesia 1. Dengan dikeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.02/2014, tentang Tara Cara Pelaksanaan Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan, tanggal 01 April 2014, maka semua Jasa Keuangan wajib memberikan 2 (dua) jenis pungutan yaitu: (1). Pungutan Tahunan, dan (2). Pungutan bulanan yang dilakukan oleh OJK, dengan perhitungan besarnya persentase dari aset (kekayaan) dll, dan perhitungan besarnya persentasi dari setiap kegiatan usaha atau transaksi dll bagi Perusahaan Jasa Keuangan dan Profesi Penunjang yang melaklukan kegiatan perdagangan Efek, (termasuk Notaris, Penasehat hukum,ahkamah Akuntan Publik Republikdan Penilai) halmana sangat memberatkan beban keuangan bagi Perusahaan Jasa Keuangan dan Profesi Penunjang Perdagangan Efek, seperti: Bidang Usaha Perbankan Dan Jasa Keuangan lainnya. Selain pungutan-pungutan oleh OJK, ada pula pungutan-pungutan lainnya yang dilakukan oleh BANK INDONESIA, sehingga pungutan dilakukan ber- dobel-dobel atau beberapa kali, yang penghasilan OJK dalam setahun berpuluh- puluh triliun. Agung Indonesia 7. Banyak Notaris, Penasehat Hukum, Akuntan Publik dan Penilai yang terdaftar pada Bapepam (sekarang OJK) yang sesunggunya bukan profesi penunjang melakukan kegiatan perdagangan Efek pada Pasar Modal atau Bursa Efek dikenakan pungutan-pungutan bulanan dan tahunan oleh OJK, dan hanya segelintir atau sebagian kecil saja dari Notaris, Penasehat Hukum, Akuntan Publik dan Penilai yang mengerjakan kebutuhan perusahaan perdagangan efek; ### B. KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA. 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, berbunyi: “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamahahkamah Republik Halaman 5 dari 27 halaman. Putusan Nomor 69 P/HUM/2014 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5 mah blik --- --- Page 6 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Pengadilan Agama, lingkungan Peradilan Militer,hkama lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Repub Konstitusi”; 1. Bahwa menurut ketentuan Pasal 28A ayat (1) UUD, berbunyi sebagai berikut: “Mahkamah Agung berwenang mengadilan pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang- undang dan mempunyai wewenang yang diberikan oleh undang-undang”; 1. Bahwa ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Agungtentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah denganIndonesiaUndang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang berbunyi: “Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji materiil hanya terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang”. 1. Bahwa karena objek permohonan pengujian ini adalah materi muatan adalah: - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Nomor 3/POJK.02/2014, tentang Taraahkamah Cara PelaksanaanRepublikPungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan; Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, maka secara hukum Mahkamah Agung berwenang untuk melakukan uji materiil atau Judicial Review Power atas materi muatan tersebut terhadap peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang, sesuai dengan azas le superior derogate legi inferiori, yang dibarengi dengan kewenangan Mahkamah Agung untuk menyatakan Agung Indonesia invalidated (tidak sah) dan memerintahkan pencabutan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. ### C. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON. 1. Pengakuan hak setiap Warga Negara Republik Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian ketentuan perundang-undangan di bawah undang- undang terhadap undang-undang merupakan salah satu indikator kemajuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; 1. Pengujian ketentuan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang merupakan manifestasi jaminan hak warga Negara Indonesiaahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6 mah blik --- --- Page 7 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id terhadap pelaksanaan hak-hak dasar setiap warga Negara yang diatur dalam ### Pasal 28A, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan (2) serta Pasal 28E ayathkama **(3) UUD; Repub** 1. Pengertian azas tersebut adalah bahwa hanya orang atau insan manusia yang mempunyai kepentingan hukum saja yang dapat mengajukan gugatan, termasuk juga permohonan. Dan dalam perkembangannya ternyata ketentuan atas azas tersebut tidak berlaku mutlak berkaitan dengan diakuinya hak orang atau lembaga tertentu untuk mengajukan gugatan, termausk juga permohonan, dengan mengatas-namakan Agungkepentingan publik, yang dalam doktrin hukum universalIndonesiadikenal dengan “organizational standing” (legal standing); 1. Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana Pasal 28A, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan (2) serta Pasal 28 E ayat (3) UUD, maka dapat dikatakan bahwa Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk memperjuangkan kepentingannya; ### D. FAKTA HUKUM. 1. Menurut Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, berbunyi: **(1) Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara ditetapkan tiap tahunahkamah dengan Undang-UndangRepublikoleh karena itu setiap tahun Pemerintah** mengajukan anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) pada Dewan Perwakilan Rakyar (DPR) untuk disetujui, yang penggunaannya oleh Pemerintahan (Pusat dan Daerah, termasuk Kementerian, Lembaga, Badan Negara) dengan diterbitkannya: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, (Bukti P-5) pada: Agung Indonesia a. Pasal 1 ayat 1, berbunyi: Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1 Penerimaan Negara bukan Pajak adalah Penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. - Pasal 2 ayat (1) huruf d. berbunyi: **(1) Kelompok Penerimaan Negara Bukan Pajak meliputi:** - Penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan Pemerintah. - Pasal 3 ayat (1) berbunyi:ahkamah Republik Halaman 7 dari 27 halaman. Putusan Nomor 69 P/HUM/2014 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7 mah blik --- --- Page 8 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id **(1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak ditetapkan dengan** memperhatikan dampak pengenaan terhadap masyarakat danhkama kegiatan usahanya, biaya penyelenggaraan kegiatan Pemerintah Repub sehubungan dengan jenis Penerimaan Negara bukan Pajak yang bersangkutan, dan aspek keadilan ditetapkan oleh Pemerintah; - Pasal 4 berbunyi: Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara. - Pasal 5, berbunyi: AgungSeluruh Penerimaan Bukan Pajak dikelola dalamIndonesiasystem Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara. Sehingga dengan demikian seluruh penerimaan Negara harus dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bukan dengan pungutan-pungutan dengan pengelolaan dan penggunaannya dilakukan sendiri yang tanpa kontrol dari yang berwenang sebagaimana dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan tersebut (dengan berlindung dengan Peraturan Pemerintah (PP) yang salah. 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran Tahun 2014, (Bukti P-6) pada:ahkamah Republik a Pasal 1 ayat (2) berbunyi: (2) Pendapatan Negara adalah hak Pemerintah Pusat yang diakui sebagai penambahan kekayaan bersih yang terdiri atas Penerimaan Perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Penerimaan Hibah. b Pasal 1 ayat (6) berbunyi: (6) Penerimaan Bukan Pajak, yang selanjutnya disingkat PNBP, adalah semua penerimaan Pemerintah Pusat yang diterima dalam bentuk penerimaan sumber daya alam, pendapatan bagian laba Badan Agung Indonesia Usaha Milik Negara (BUMN), PNBP lainnya serta Badan Usaha Layanan Umum (BLU); c Pasal 1 ayat (11) berbunyi: (11) Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi adalah belanja Pemerintah Pusat yang digunakan untuk menjalankan fungsi pelayanan umum, fungsi pertahanan, fungsi ketertiban dan keamanan, fungsi ekonomi, lingkungan hidup, fungsi perumahan dan fasilitas umum, fungsi kesehatan, fungsi pariwisata, fungsi agama, fungsi pendidikan, dan fungsi perlindungan sosial;ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8 mah blik --- --- Page 9 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id d Pasal 1 ayat (12), berbunyi: (12) Belanja Pemerintah Pusat menurut jenis adalah Belanja Pemerintah Pusat, yang digunakan untuk membiayai belanjahkama pegawai, belanja barang, belanja modal, pembayaran bunga utang, subsidi, Repub belanja hibah, bantuan sosial dan belanja lain-lain; e Pasal 3 berbunyi: Anggaran Pendapat Negara Tahun 2014 dirtencakan sebesar Rp1.667.140.799.639.000,00 (satu kuadriliun enam ratus enam puluh tujuh triliun seratus empat puluh miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu Rupiah), yang diperoleh dari sumber: Agunga. Penerimaan Perpajakan; Indonesia - PNBP; dan - Penerimaan Hibah; f Pasal 8 ayat (3) berbunyi: Anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana di maksud pada ayat (1) dikelompokkan atas: - Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi Organisasi; - Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi; dan - Belanja Pemerintah Pusat Menurut Jenis Belanja; 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, (Bukti P-7)ahkamah pada: Republik a Pasal 1 ayat 9, berbunyi: Penerimaan Negara adalah uang yang masuk ke kas Negara. b Pasal 1 ayat 10, berbunyi: Pengeluaran Negara adalah uang yang keluar dari kas Negara. 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan pada: - Pasal 1 ayat 1 berbunyi sebagai berikut: Agung Indonesia Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. b Pasal 34 ayat 2, berbunyi:ahkamah Republik Halaman 9 dari 27 halaman. Putusan Nomor 69 P/HUM/2014 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9 mah blik --- --- Page 10 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id 2 Anggaran OJK bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara dan/atau pungutan dari pihak melakukan kegiatan di sektor jasahkama keuangan. Repub c Pasal 35 ayat 1 berbunyi: 1 Anggaran OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) digunakan untuk membiayai kegiatan operasional, administratif, pengadaan asset serta kegiatan pendukung lainnya. d Pasal 37 ayat (1), (3) dan 4) berbunyi: 1 OJK mengenakan pungutan kepada pihak yang melakukan kegiatan di Agungsektor jasa keuangan. Indonesia **(3) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pungutan OJK.** **(4) OJK menerima, mengelola, dan mengadministrasikan pungutan** sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara akuntabel dan mandiri. 1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan-Pungutan Oleh OJK, tanggal 12 Februari 2014. 1. Pasal 1 ayat 3 dan 4, berbunyi sebagai berikut: Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1. Pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan yangahkamah selanjutnyaRepublikdisebut Pihak adalah Lembaga Jasa Keuangan dan/atau orang perorangan atau badan yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. 1. Sektor Jasa Keuangan adalah sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya. 1. Pasal 2, berbunyi sebagai berikut: Agung Indonesia (1) OJK mengenakan Pungutan kepada Pihak. **(2) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar Pungutan** yang dikenakan OJK. 1. Pasal 3 ayat (1), (2) dan (3), berbunyi sebagai berikut: **(1) Pungutan OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan untuk** membiayai kegiatan operasional, administrasi, pengadaan aset, serta kegiatan pendukung lainnya.ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10 mah blik --- --- Page 11 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id **(2) Pungutan yang diterima OJK pada tahun berjalan digunakan untuk** membiayai kegiatan OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) padahkama tahun anggaran berikutnya. Repub **(3) Dalam hal Pungutan yang diterima OJK pada tahun berjalan** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melebihi kebutuhan OJK untuk tahun anggaran berikutnya, kelebihan tersebut disetor ke Kas Negara. Sangat jelas bahwa OJK adalah sebagai Pengaturan sekaligus selaku Pengawasan, Pemeriksaan dan Penyidikan. Dalam kaidah dan norma hukum dan perundang-undangan bahwa AgungPengawasan, Pemeriksa (Penyelidik) dan Penyidikan tidakIndonesiaboleh menerima uang apapun juga, sedangkan OJK adalah sebagai Superintendent (Pengawas), Pemeriksa (Penyelidik) dan Penyidik, apabila OJK melakukan dan menerima pungutan-pungutan Uang dan dalam bentuk apapun juga, maka menyalahi norma, kaidah dan azas peraturan dan hukum (penyalahgunaan dan melakukan perbuatan melawan hukum. Halmana pungutan dimaksud menghindari dan bukan merupakan Uang Negara, sehingga KPK RI tidak berwenang melakukan pengusutan lebih lanjut terhadap OJK.ahkamah Sangat riskan danRepublikberbahaya jika ada pengaturan pungutan uang yang dilakukan oleh OJK terhadap pihak yang diatur, diawasi, diperiksa/ diselidiki dan disidik. Pungutan-Pungutan yang dilakukan oleh OJK selaku Pengawas, Penyelidik dan Penyidik terhadap: - Para Pelaku Jasa Keuangan menurut nalar seharusnya tidak perlu dan dihindari serta kebijakan yang salah dan di akal-akal-kan, sangat riskan dan berbahaya serta bertentangan dengan norma-norma, Agung Indonesia kaidah-kaidah dan azas-azas hukum (walaupun berlindung dengan Peraturan Pemerintah tersebut adalah tetap salah dan pelanggaran serta perbuatan melawan hukum). Perlu diketahui bahwa Pengawas, Penyelidik dan Penyidik yang tidak boleh menerima pungutan apapun juga bentuknya, sebagai contoh: Kepolisian, Kejaksaan, Lembaga Peradilan, Badan Pengawas Keuangan (BPK), Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM), Badan Pengawas Komoditi (BAPEKTI), dll-nya.ahkamah Republik Halaman 11 dari 27 halaman. Putusan Nomor 69 P/HUM/2014 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11 mah blik --- --- Page 12 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Hal ini tentunya termasuk OJK selaku: Pengatur atau Pelaksana (Regulator) tidak boleh merangkap sebagai: Pengawas, Penyelidik danhkama Penyidik. Repub Selama Pelaku Jasa Keuangan yang membiayai OJK, maka: a Segala-segalanya bisa diatur dan diselesaikan, sehingga Pelaku Jasa Keuangan berhak dan berwenang untuk mengatur OJK; b Berhak menuntut dan menggugat terhadap OJK, baik Laporan Pengunaan Keuangan Pungutan-Pungutan secara berkala maupun lainnya yang dibiayai oleh Pelaku Jasa Keuangan (Isitlah Pungutan maka tidak masuk Agungdalam penyalahgunaan keuangan pungutan oleh IndonesiaPejabat OJK, sehingga bukan bagian kewenangan dari KPK-RI untuk mempidanakan Pejabat OJK). c OJK tidak dapat dan tidak mungkin menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya yang disebutkan dalam Pasal 1 UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, sebagai: 1. Independen dan bebas dari campur tangan pihak lain; 1. Pengaturan (yang bertolak belakang dengan) Pengawasan, Pemeriksa (Penyelidik) dan Penyidik.ahkamah Sehingga sangatRepublikjelas bahwa setiap penerimaan dilakukan harus dengan Perpajakan dan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dan pengeluaran atau belanja atau pembiayaan oleh dan dari Keuangan Negara, bukan penyelenggaraan negara dibiayai oleh Perusahaan dan/atau perorangan, halmana sangat berbahaya dan riskan bagi Negara karena dapat disusupi dan dikendalikan oleh Mafia (gang kejahatan). E. KESIMPULAN: Agung Indonesia 1. Berdasarkan uraian dan peraturan tersebut diatas (maupun peraturan lainnya yang belum kami sebutkan) dihubungkan dengan: - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan, tanggal 12 Februari 2014; b Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.02/2014 tentang Tara Cara Pelaksanaan Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan, tanggal 01 April 2014; Dinyatakan pungutan-pungutan tidak sah dan tidak berlaku untuk umum, karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaranahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12 mah blik --- --- Page 13 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran Tahun 2014, dan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajakhkama dan/atau termasuk setiap Undang-Undang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Repub Negara (APBN) yang tidak memuat penyelenggaraan dan pengelolaan Keuangan Negara yang dibiayai dengan pungutan-pungutan oleh Perusahaan dan/atau perorangan yang tidak masuk ke kas Negara. 1. Pungutan-Pungutan yang sebenarnya dimaksud dalam setiap dan pada Undang- Undang mengenai Keuangan Negara manapun juga adalah pungutan melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP); Agung• Undang-Undang OJK adalah produk undang-undang yangIndonesiasalah arah dan harus dibatalkan melalui Mahkamah Konstitusi (MK), yang terlebih dahulu dilakukan dan di awali dengan pembatalan Peraturan Pemerintah melalui Mahkamah Agung (MA). 1. Setiap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) wajib disetor ke Kas Negara dan bukan dengan cara pungutan-pungutan yang disetor kedalam rekening sendiri dan penggunaannya dengan cara semena-mena yang tanpa pertanggung- jawaban kepada Negara maupun terhadap Perusahaan dan perorangan profesi yang yang melakukan kegiatan disektor jasa keuangan atau efek yangahkamah Republik merupakan pihak yang membayar pungutan; 1. Menurut norma dan kaidah hukum serta efisien, bahwa: a Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak diperlukan; b Direktorat Bidang Jasa Keuangan dikembalikan lagi kepada Bank Indonesia; c Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) dikembalikan fungsinya sebagai Pengawas seperti dahulu atau sediakala; Agung Indonesia Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Para Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut: 1 Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya; 2 Yang dimaksud pungutan-pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah Penerimaan Pendapatan OJK harus dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan wajib disetor ke dalam Kas Negara sesuai dengan undang-undang sektor Keuangan Negara, bukan dengan cara pungutan-pungutan denganahkamah Republik Halaman 13 dari 27 halaman. Putusan Nomor 69 P/HUM/2014 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13 mah blik --- --- Page 14 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id penerimaannya memasukan ke dalam rekening sendiri dengan mempergunakan sendiri;hkama 3 Memerintahkan Pemerintah Republik Indonesia untuk segera mencabut, atas: Repub 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan, tanggal 12 Februari 2014; 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.02/2014, tentang Tara Cara Pelaksanaan Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan, tanggal 01 April 2014 tidak sah dan tidak berlak berlaku untuk umum; 3 Menyatakan bahwa: Agunga Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11IndonesiaTahun 2014 tentang Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan, tanggal 12 Februari 2014; b Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.02/2014, tentang Tara Cara Pelaksanaan Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan, tanggal 01 April 2014 tidak sah dan tidak berlak berlaku untuk umum serta tidak mempunyai kekuatan hukum; 4 Menyatakan bahwa Notaris, Penasehat Hukum, Akuntan Publik dan Penilai bukan profesi yang berkaitan melakukan kegiatan perdagangan Efek pada Jasa Keuangan dan/atau Pasar Modal (Bursa Efek);ahkamah 5 Pungutan-PungutanRepublikyang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah tidak sah, sehingga menghukum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk segera mengembalikan uang pungutan-pungutan yang telah dilakukannya kepada yang telah membayar; 6 Menghukum Pemerintah untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan uji materiil ini; Apabila Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain (termasuk dalam Agung Indonesia upaya menghindari disusupi mafia mengenai hal) tersebut diatas dengan tidak mempunyai kekuatan hukum tersebut, mohon putusan yang seadil-adilnya demi keutuhan dan kelangsungan pengelolaan atau penyelenggaraan Pemerintah Negara Republik Indonesia yang bersih dan bertanggung jawab. Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa: 1. Foto Copy Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan (Bukti P-1);ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14 mah blik --- --- Page 15 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id 1. Foto Copy Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.02/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Punguntan Oleh Otoritas Jasa Keuangan (Bukti P-2);hkama 1. Foto Copy Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Repub Keuangan (Bukti P-3); 1. Foto Copy Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Bukti P-4); 1. Foto Copy Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Bukti P-5); 1. Foto Copy Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran AgungPendapatan dan Belanjar Negara Tahun Anggaran 2014 (BuktiIndonesiaP-6); 1. Foto Copy Undang-Undang RI Nomor17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Bukti P-7); 1. Foto Copy Pernyataan Keputusan Rapat (Anggaran Dasar Himpunan Notaris Indonesia (HNI)) (Bukti P-8); 1. Foto Copy Surat Keterangan Nomor 35 Tahun 1998; 1. Foto Copy Surat, tertanggal 23 Mei 2000 Nomor C-HT.03.10-02, perihal Surat Keterangan (Bukti P-10); 1. Foto Copy Surat, tertanggal 27 Agustus 2001 Nomor 2558/-1.87, perihalahkamah Kedudukan HimpunanRepublikNotaris Indonesia di Jakarta (Bukti P-11); 1. Foto copy KTP (Bukti P-12); 1. Foto copy KTP (Bukti P-13) Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon I dan II pada tanggal 04 November 2014 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 69/PER-PSG/XI/69 P/HUM/2014; Agung Indonesia Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut, Termohon II telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 18 November 2014, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut: ### A. EKSEPSI PERMOHONAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL): 1. Bahwa pada posita surat permohonan halaman 2 s.d. 3 angka 3, Pemohon telah menyatakan sebagai berikut: BAPEPAM (sekarang OJK) mengacu dengan salah mengartikan dari Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal pada (definisi):ahkamah Republik Halaman 15 dari 27 halaman. Putusan Nomor 69 P/HUM/2014 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15 mah blik --- --- Page 16 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id - Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 8/1995 berbunyi sebagai berikut…hkama - Pasal 1 angka 4 dan 5 berbunyi sebagai berikut... Repub dengan salah mengartikan hal tersebut diatas, maka profesi Notaris, Penasehat Hukum, Akuntan Publik dan Penilai dianggap melakukan kegiatan perdagangan Efek pada Pasar Modal atau Bursa, padahal profesi Notaris, Penasehat Hukum, Akuntan Pulik dan Penilai adalah profesi yang bukan dan tidak melakukan berprofesi Efek dalam kegiatan perdagangan Efek pada Pasar Modal atau Bursa Efek…”. Agung2. Bahwa pada posita surat permohonan halaman 5 hurufIndonesiaB angka 4, Pemohon telah menyatakan antara lain: Bahwa karena objek permohonan pengujian ini adalah materi muatan adalah: - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK/2014 tentang Tata Cara pelaksanaan Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan; Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, maka secara hukum Mahkamah Agung berwenangahkamah untuk melakukanRepublikuji materiil atau judicial review power atas materi muatan tersebut terhadap peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang dengan azas lex superior derogate legi inferiori, yang dibarengi dengan kewenangan Mahkamah Agung untuk menyatakan invalidated (tidak sah) dan memerintahkan pencabutan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan”. 1. Namun, pada posita surat permohonan halaman 10 huruf E angka 1, Pemohon Agung Indonesia telah menyatakan antara lain: ### E. KESIMPULAN: Berdasarkan uraian dan peraturan tersebut diatas (maupun peraturan lainnya yang belum kami sebutkan) dihubungkan dengan: - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan tanggal 12 Februari 2014;ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16 mah blik --- --- Page 17 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK/2014 tentang Tata Cara pelaksanaan Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan tanggal 01hkama April 2014; Repub dinyatakan pungutan-pungutan tidak sah dan tidak berlaku untuk umum, karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran Tahun 2014, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dan/atau termasuk setiap Undang-Undang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) yang tidak memuat Agungpenyelenggaraan dan pengelolaan Keuangan NegaraIndonesiayang dibiayai dengan pungutan-pungutan oleh Perusahaan dan/atau perorangan yang tidak masuk ke kas Negara. 1. Bahwa berdasarkan Pasal 31A ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung disebutkan sebagai berikut: 1. Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat: - Nama dan alamat Pemohon; - Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan, danahkamah menguraikanRepublikdengan jelas bahwa: 1. Materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang- undangan diangap bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi; dan/atau 1. Pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku; dan - Hal-hal yang diminta untuk diputus. Agung Indonesia 5. Selanjutnya pada Pasal 31 A ayat (5) Peraturan yang sama disebutkan bahwa: 1. Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), amar putusan menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 1. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, jelas terdapat pertentangan satu sama lain posita permohonan a quo yaitu bahwa dalam:ahkamah Republik Halaman 17 dari 27 halaman. Putusan Nomor 69 P/HUM/2014 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 17 mah blik --- --- Page 18 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id - Posita surat permohonan halaman 2 s.d. 3 angka 3, Pemohon Keberatan terkait dengan penerapan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentanghkama Pasar Modal; Repub - Posita surat permohonan halaman 5 huruf B angka 4, Pemohon keberatan terkait dengan penerapan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan; - Posita surat permohonan halaman 10 huruf E angka 1, Pemohon Keberatan terkait dengan penerapan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Otoritas Jasa AgungKeuangan terhadap Undang-Undang Nomor 23 IndonesiaTahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran Tahun 2014, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak Posita; 1. Bahwa terbukti dalam surat permohonan pemohon tersebut di atas terdapat inkonsistensi, kekeliruan dan ketidakjelasan terhadap peraturan perundang- undangan yang mana yang dianggap bertentangan, sehingga permohonan Uji Materiil yang diajukan oleh Pemohon sangat tidak jelas dan kabur (obscuur libel);ahkamah 8. Bahwa selain itu,Republikdi satu sisi dalam permohonan Pemohon halaman 1 s.d. halaman 12 tidak terdapat satu dalil pun yang menegaskan pasal atau ketentuan yang mana, baik yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan maupun dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/ POJK/2014 tentang Tata Cara pelaksanaan Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan, yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 21 Agung Indonesia Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan; 1. Bahwa disisi lain, surat permohonan halaman 5 huruf B angka 4 jelas-jelas mendalilkan bahwa: “…objek permohonan pengujian ini adalah materi muatan adalah: - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK/2014 tentang Tata Cara pelaksanaan Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan.ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 18 mah blik --- --- Page 19 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, …”.hkama 1. Dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta hukum dan ketentuan hukum Repub tersebut diatas jelas bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur libel) sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim Agung menyatakan bahwa permohonan Pemohon ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima; ### B. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT. 1. Bahwa berdasarkan posita surat permohonan halaman 10 huruf E angka 2 dan Agung4, Pemohon telah menyatakan antara lain: Indonesia 1. Pungutan-pungutan yang sebenarnya dimaksud dalam setiap dan pada Undang-Undang mengenai Keuangan Negara manapun juga adalah pungutan melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP); - Undang-Undang OJK adalah produk undang-undang yang salah arah dan harus dibatalkan melalui Mahkamah Konstitusi (MK),...; 1. Menurut norma dan kaidah hukum serta efisien, bahwa: - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak diperlukan. - Direktorat Bidang Jasa Keuangan dikembalikan lagi kepada Bankahkamah Indonesia.Republik - Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) dikembalikan fungsinya sebagai Pengaws seperti dahulu atau sedia kala. 1. Bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut diatas pada dasarnya Pemohon keberatan dengan keberadaan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan karena Pemohon sendiri yang menyatakan “Undang-Undang OJK adalah produk undang-undang yang salah arah dan harus dibatalkan melalui Agung Indonesia Mahkamah Konstitusi (MK)”, dan Pemohon juga menyatakan “Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak diperlukan”; 1. Bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang menentukan bahwa: “(1) Dengan Undang-Undang ini dibentuk OJK. **(2) OJK adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan** wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang ini”.ahkamah Republik Halaman 19 dari 27 halaman. Putusan Nomor 69 P/HUM/2014 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 19 mah blik --- --- Page 20 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id 1. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon tersebut maka pengajuan keberatan terhadap Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan seharusnya diajukan kepadahkama Mahkamah Konstitusi; Repub 1. Bahwa berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya tersebut final dan menguji Undang-Undang terhadap Undang- Undang Dasar…”; 1. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan ketentuan tersebut diatas jelas bahwa keberatan yang diajukan oleh Pemohon terhadap Undang-Undang AgungNomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Indonesiatelah salah diajukan ke Mahkamah Agung, karena Mahkamah Agung tidak berwenang untuk memeriksa permohonan ini; 1. Bahwa dengan demikian sudah sepatutnya dalil Pemohon tersebut di atas ditolak dan Majelis Hakim Agung menolak permohonan Pemohon atau setidak- tidaknya permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima; ### C. EKSEPSI PEMOHON TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN UNTUK ### MENGAJUKAN PERMOHONAN. 1. Bahwa berdasarkan Pasal 31A ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009ahkamah tentang PerubahanRepublikKedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung antara lain menyatakan “Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah...”; 1. Bahwa Pasal 31A ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung antara lain menyatakan “Permohonan sebagaimana Agung Indonesia dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:...”; 1. Bahwa pada halaman 1 angka 1 Surat Permohonan disebutkan bahwa Pemohon adalah Himpunan Notaris Indonesia (selanjutnya HNI), organisasi kemasyarakatan yang beranggotakan Para Notaris, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Bendungan Hilir Nomor 80 Jakarta Pusat, yang didirikan dberdasarkan anggaran dasar dan izin yang dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat tanggal 11 Desember 1998 Nomor 48 yang dimumkan Beritaahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 20 mah blik --- --- Page 21 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Negara Republik Indonesia, Nomor 86 tanggal 26 Oktober 1999, Tambahan Berita Negara Nomor 6 Tahun 1999;hkama 1. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon, Pemohon adalah Ketua (Dr. Raden Mas Repub Soediarto Soenarto, SH.,SpN.,MH.) dan Sekretaris Umum (Haji Teddy Anwar) dari Himpunan Notaris Indonesia; 1. Bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris disebutkan bahwa: 1. Notaris berhimpun dalam satu wadah Organisasi Notaris. Agung2) Wadah Organisasi Notaris sebagaimana dimaksudIndonesiapada ayat (1) adalah Ikatan Notaris Indonesia. 1. Selain itu, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 009-014/PUU-III/2005 tanggal 13 September 2005 atas perkara: "Pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", menyatakan bahwa IKATAN NOTARIS INDONESIA adalah organisasi Notaris yang berbentuk perkumpulan berbadan hukum dan merupakan wadah tunggal bagi Notaris di seluruh Indonesia;ahkamah 7. Bahwa berdasarkanRepublikangka 2 huruf g) Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-37/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996, Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor VIII.D.1 tentang Pendaftaran Notaris Yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal, disebutkan bahwa: Persyaratan Notaris sebagaimana dimaksud dalam angka 1 peraturan ini adalah sebagai berikut: - Telah menjadi atau bersedia menjadi anggota Ikatan Notaris Indonesia Agung Indonesia (INI); 1. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas jelas terbukti bahwa Himpunan Notaris Indonesia (HNI) selaku Pemohon adalah Pihak yang tidak mempunyai legal standing untuk mewakili kepentingan Notaris dalam mengajukan permohonan uji materiil terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK/2014 tentang Tata Cara pelaksanaan Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan, karena Pemohon bukanlah termasuk Organisasi Notaris yang diakui keberadaannyaahkamah Republik Halaman 21 dari 27 halaman. Putusan Nomor 69 P/HUM/2014 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 21 mah blik --- --- Page 22 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id oleh Undang-Undang. Adapun, Organisasi yang diakui oleh Undang-Undang adalah Ikatan Notaris Indonesia;hkama 1. Selain itu, dalam Surat Permohonannya halaman 1 s.d. 12, Pemohon tidak Repub secara tegas menyatakan bahwa Pemohon adalah Pihak yang telah dirugikan atas berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK/2014 tentang Tata Cara pelaksanaan Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan; 1. Kemudian, apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang- AgungUndang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan KeduaIndonesiaatas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana tersebut pada angka 2 diatas, dalam permohonan a quo Pemohon juga tidak menyebutkan kerugian yang bagaimana yang dialami oleh Pemohon pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK/2014 tentang Tata Cara pelaksanaan Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan dimaksud; 1. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, dengan demikian Pemohon tidakahkamah memenuhi persyaratanRepublikdan oleh karenanya tidak mempunyai hak untuk dapat mengajukan pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Termohon II Agung Indonesia telah mengajukan bukti berupa: 1 Foto Copy Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Bukti T-1); 2 Foto Copy Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Bukti T-2); 3 Foto Copy Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Bukti T-3);ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 22 mah blik --- --- Page 23 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id 4 Foto Copy Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Bukti T-4);hkama 5 Foto Copy Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Repub atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Bukti T-3); 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan (Bukti T-5); 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.02/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan (Bukti T-6); Agung8 Peraturan Nomor VII.D.1: Pendaftaran Notaris yang melakukanIndonesiakegiatan di Pasar Modal (Bukti T-7); 9 Putusan Nomor 009-014/PUU-III/2005 (Bukti T-8); Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut, Termohon I tidak mengajukan jawaban dan tenggang waktu untuk mengajukan jawaban telah terlewati sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil; ### PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiilahkamah Republik dari Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas; Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Para Pemohon adalah 1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan, 2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.02/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan, vide Bukti P.1 dan Bukti P-2; Menimbang, bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil berupa 1. Agung Indonesia Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan, 2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.02/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, sehingga Mahkamah Agung berwenang untuk mengujinya; Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan Para Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan a quo memenuhi persyaratan formal, yaitu apakah Para Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hakahkamah Republik Halaman 23 dari 27 halaman. Putusan Nomor 69 P/HUM/2014 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 23 mah blik --- --- Page 24 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id uji materiil, sehingga Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dalam permohonan a quo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 A ayat (2) Undang-hkama Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor Repub 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 1 ayat (4) dan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil; Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah Himpunan Notaris Indonesia dalam kapasitasnya sebagai Notaris dan atas nama organisasi Himpunan Notaris Indonesia berdasarkan Anggaran Dasar dan Surat Keterangan Terdaftar dari Departemen Dalam Negeri RI serta Surat Keterangan dari Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Agung(Bukti P-9, 10), merasa kepentingan dirugikan karena dalam jabatannyaIndonesiasebagai Notaris digolongkan sebagai profesi yang menunjang kegiatan perdagangan Efek pada Pasar Modal atau Bursa Efek, oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama Pribadi dan sebagai Notaris; Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Para Pemohon telah mendalilkan bahwa Para Pemohon mempunyai kepentingan dengan alasan sebagai berikut: bahwa Para Pemohon mempunyai kepentingan dalam mengajukan permohonan Hak Uji Materiil a quo, karena Para Pemohon yang bertindak untuk pribadi sebagai notaris dan atas nama organisasi Himpunan Notaris Indonesia berdasarkan Anggaran Dasar danahkamahSurat Keterangan TerdaftarRepublikdari Departemen Dalam Negeri RI serta Surat Keterangan dari Departemen Hukum dan perundang-undangan RI sekarang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI ( bukti P-9,10), merasa kepentingan dirugikan karena dalam jabatannya sebagai notaris digolongkan sebagai profesi yang menunjang kegiatan perdagangan Efek pada Pasar Modal atau Bursa Efek yang dikenakan pungutan- pungutan bulanan dan tahunan oleh OJK, berdasarkan peraturan yang menjadi objek HUM. Agung Indonesia Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas terbukti Para Pemohon mempunyai kepentingan dan oleh karenanya memiliki legal standing dalam mengajukan permohonan a quo karena haknya dirugikan atas berlakunya: 1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan, 2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.02/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil, oleh karena itu secara yuridis Para Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil atas: 1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan Oleh Otoritas Jasaahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 24 mah blik --- --- Page 25 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Keuangan, 2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.02/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan, sehingga memenuhi syarathkama formal yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Repub Tahun 2011 dan Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009; Menimbang, bahwa karena permohonan terhadap objek hak uji materiil diajukan oleh Para Pemohon yang mempunyai legal standing maka permohonan a quo secara formal dapat diterima; Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan substansi objek permohonan keberatan hak uji materiil apakah peraturan: 1. Peraturan AgungPemerintah RI Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan Oleh OtoritasIndonesiaJasa Keuangan, 2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.02/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997; Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut: Bahwa materi yang terkandung dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya diuraikan lebih lanjutahkamahdalam Peraturan OtoritasRepublikJasa Keuangan Nomor 3/POJK.2/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan yang menjadi objek HUM bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan; Menimbang, bahwa dari alasan keberatan Para Pemohon yang kemudian dibantah oleh Termohon II dalam jawabannya, dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon dan Termohon I dan II, Mahkamah Agung berpendapat Agung Indonesia bahwa alasan keberatan Para Pemohon tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut: - Bahwa ketentuan mengenai pungutan bagi pihak yang melakukan kegiatan disektor jasa keuangan termasuk Notaris sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya diuraikan lebih lanjut dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.2/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan (objek HUM) merupakan ketentuan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;ahkamah Republik Halaman 25 dari 27 halaman. Putusan Nomor 69 P/HUM/2014 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 25 mah blik --- --- Page 26 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id - Bahwa oleh karenanya BAPEPAM (sekarang OJK) sebagai pengawas pelaksana atas jasa keuangan juga dapat bertindak sebagai regulator untuk melakukan pengaturan/hkama membuat regulasi atas pelaksanaan tugas dan fungsinya yang diberikan kewenangan/ Repub otoritas pengawasan pelaksanaan usaha jasa keuangan; - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menyebutkan bahwa notaris sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal di sektor jasa keuangan dikenai pungutan karena melakukan kegiatan disektor jasa keuangan sebagaimana yang diatur dalam peraturan yang menjadi objek HUM; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut terbukti Agungbahwa 1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2014 tentangIndonesiaPungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan, 2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.02/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 karenanya permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon harus ditolak, dan selanjutnya sebagai pihak yang kalah Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara; Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentangahkamahMahkamah Agung sebagaimanaRepubliktelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait; MENGADILI, Menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon: 1. HIMPUNAN NOTARIS INDONESIA (HNI), 2. Dr. RADEN MAS SOEDIARTO Agung Indonesia SOENARTO, SH.,SpN.,MH.,MKn., 3. HAJI TEDDY ANWAR, SH.,SpN., tersebut; Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah); Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 07 Januari 2015, oleh Dr. H. Imam Soebechi, SH.,MH., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Supandi, SH.,M.Hum. dan H. Yulius, SH.,MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umumRepublikpada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-ahkamah Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 26 mah blik --- --- Page 27 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Rafmiwan Murianeti, SH.,MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.hkama Repub Anggota Majelis: Ketua Majelis, Ttd./ Dr. H. Supandi, SH.,M.Hum. Ttd./ Dr. H. Imam Soebechi, SH.,MH. Ttd./ H. Yulius, SH.,MH. Panitera Pengganti, Agung Ttd./ Rafmiwan Murianeti,IndonesiaSH.,MH. Biaya-biaya: 1. Meterai ……..……....... Rp 6.000,00 1. Redaksi ……….……… Rp 5.000,00 1. Administrasi ….......... Rp 989.000,00 umlah …………………. Rp 1.000.000,00 Untuk Salinan ### MAHKAMAH AGUNG R.I. a.n. Panitera Panitera Muda Tata Usaha Negara,ahkamah Republik ### ASHADI, SH. NIP. 220000754 Agung Indonesia ahkamah Republik Halaman 27 dari 27 halaman. Putusan Nomor 69 P/HUM/2014 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 27 mah blik