68 P/HUM/2015

--- Page 1 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN Nomor 68 P/HUM/2015hkama DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Repub ### MAHKAMAH AGUNG Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 1 angka 3 dan angka 4, Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan berikut dengan Butir I Huruf B Angka 2, Butir II Angka 11, Butir II Angka 12 Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara: Agung Indonesia 1. HIMPUNAN KONSULTAN HUKUM PASAR MODAL (HKHPM), berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan H. R. Rasuna Said Kav.1, Jakarta Selatan, Menara Imperium GF-10, dalam hal ini diwakili oleh Indra Safitri dalam kedudukannya selaku Ketua Umum HKHPM; 1. INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA (IAPI), berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan, Sudirman Central Business District (SCBD), Lot 28 Senopati Raya Office 8 Building, 12th Floor, Unit 12I - 12J, dalam hal ini diwakiliahkamah oleh TarkosunaryoRepublikdalam jabatannya selaku Ketua Umum Pengurus; ### 3. PERKUMPULAN IKATAN NOTARIS INDONESIA (INI), berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan K.H. Hasyim Ashari 125 Pusat Niaga Roxy Mas Bl E-1 Lt 1/32, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh Amriyati Amin, SH., M.H., Ismiati Dwi Rahayu, S.H. dan B. Wirastuti Puntaraksma, S.H., dalam kedudukannya berturut-turut selaku Ketua Bidang Pelatihan, Ketua Bidang Pengembangan dan AgungPenerapan Teknologi Informasi dan Sekretaris; Indonesia ### 4. KANTOR AKUNTAN PUBLIK KRISNAWAN, BUSRONI, ACHSIN & ALAMSYAH (KAPKBAA), berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Dr. Achsin, S.E., S.H., M.M., Ak., CPA, dalam kedudukannya sebagai Partner pada Kantor Akuntan Publik Krisnawan, Busroni, Achsin & Alamsyah; 1. DR. M. ACHSIN, S.E., S.H., M.M., AK., CPA, beralamat di Jalan Sunan Ampel 1/16, Kelurahan Dinoyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, pekerjaan Akuntan Publik;ahkamah Republik Halaman 1 dari 78 halaman. Putusan Nomor 68 P/HUM/2015 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1 mah blik --- --- Page 2 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id 1. DRS. YANUAR MULYANA, AK., CPA, beralamat di Jalan Patra Kumala Nomor 34, Kelurahan Jatipulo, Kecamatan Palmerah, Jakartahkama Barat, pekerjaan Akuntan Publik; Repub 1. SRIYADI, M.M., CPA., BKP, beralamat di Jalan Komp. DPR RI K 64, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, pekerjaan Akuntan Publik; 1. DEWI TENTY SEPTI ARTIANY, S.H., M.H., M.KN, beralamat di Jalan Jagakarsa Residence Blok A. 1 Nomor 10, Jagakarsa, Jakarta Selatan, pekerjaan Notaris di Jakarta; 1. IRWAN HADIWINATA, S.H., SP.N., M.H., beralamat di Jalan Carina Agung Indonesia Sayang S/4, Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat, pekerjaan Pengacara dan Konsultan Hukum; 1. AKSIOMA LASE, S.H., beralamat di Kantor Aksioma & Partners, Graha Mustika Ratu Lt.5 R.505, Jalan Jend. Gatot Subroto Kav.74- 75, Jakarta Selatan, pekerjaan Pengacara dan Konsultan Hukum; 1. TEDDY SOEMANTRY S.H., beralamat di Jalan Venesia III BLK. DC- 19, Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara, pekerjaan Pengacara dan Konsultan Hukum; Selanjutnya memberi kuasa kepada: 1. Tommy Sugih, S.H., 2. G.P. Ajiahkamah Republik Wijaya, S.H., 3. Srimiguna, SH, M.H., 4. Ary Zulfikar, S.H, M.H., 1. Agustinus Dawarja, S.H., 6. Rifki Febriadi, S.H., 7. Yanuar, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di di Menara Imperium GF 10, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 1, Jakarta 12980, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor tanggal 17 Desember 2015; Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon; melawan: Agung 1. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukanIndonesiadi Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat; 1. OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK), berkedudukan di Gedung Soemitro Djojohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng Timur, Nomor 2-4, Jakarta Pusat; Selanjutnya memberi kuasa kepada: 1. Tongam L. Tobing, Pegawai Otoritas Jasa Keuangan; 1. Muflii Asmawidjaja, Pegawai Otoritas Jasa Keuangan; 1. Ceceh Harianto, Pegawai Otoritas Jasa Keuangan; 4) Sri Wahyuni,RepublikPegawai Otoritas Jasa Keuangan;ahkamah 1. Tri Wanty Octavia, Pegawai Otoritas Jasa Keuangan; Halaman 2 dari 78 halaman. Putusan Nomor 68 P/HUM/2015 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2 mah blik --- --- Page 3 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id 1. Varida Megawati Simarmata, Pegawai Otoritas Jasa Keuangan; berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU – 2/SKUOJK.01/2016,hkama tanggal 6 Januari 2016; Repub Selanjutnya disebut sebagai Para Termohon; Mahkamah Agung tersebut; Membaca surat-surat yang bersangkutan; ### DUDUK PERKARA Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Desember 2015 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 18 Desember 2015 dan diregister dengan Nomor 68 P/HUM/2015 Agung Indonesia telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 1 angka 3 dan angka 4, Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan berikut dengan Butir I Huruf B Angka 2, Butir II Angka 11, Butir II Angka 12 Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut: ### A. KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG Adapun yang menjadi dasar/alasan pertimbangan diajukannya Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil terhadap PP OJK ini adalahahkamah Republik sebagai berikut: 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut "UUD 1945") menyatakan, "Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan“. 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Ketetapan MPR RI Agung No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum Dan TataIndonesiaUrutan Peraturan Perundang-undangan, menyatakan "Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang”. 1. Kewenangan Mahkamah Agung sebagaimana dinyatakan dalam Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan yang telah diuraikan di atas, diperkuat dengan amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pada 24 A ayat (1), yang menyatakan: “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undanganRepublikdibawah Undang-Undang terhadap Undang-ahkamah Halaman 3 dari 78 halaman. Putusan Nomor 68 P/HUM/2015 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3 mah blik --- --- Page 4 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Undang, dan mempunyai kewenangan lainnya yang diberikan Undang-Undang”.hkama 1. Bahwa kewenangan mengenai pengujian Peraturan Perundang- Repub undangan dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang juga ditegaskan kembali dalam Pasal 20 ayat (2) butir b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa: “Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang" dan ayat (3) menyatakan: "Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagai hasil Agung Indonesia pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung". 1. Bahwa selanjutnya, ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung antara lain menyatakan: **(1) Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan** perundang-undangan di bawah undang-undang terhadapahkamah Republik undang-undang. **(2) Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-** undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. **(3) Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diambil baik Agung berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkatIndonesiakasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung. **(4) Peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah** sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 1. Bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil (“PERMA 1/2011”) menyatakan bahwa: “Permohonan keberatan diajukan kepada Mahkamah Agung dengan cara langsung ke Mahkamah Agung”. Lebih Republiklanjut dalam Pasal 2 ayat (2) dinyatakan bahwa:ahkamah “Permohonan keberatan diajukan terhadap suatu Peraturan Halaman 4 dari 78 halaman. Putusan Nomor 68 P/HUM/2015 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4 mah blik --- --- Page 5 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Perundang-undangan yang diduga bertentangan dengan suatu Peraturan Perundang-undangan tingkat yang lebih tinggi”.hkama 1. Bahwa pengajuan keberatan terhadap Peraturan Perundang- Repub undangan tidak dibatasi oleh suatu tenggat waktu karena Peraturan Perundang-undangan adalah suatu aturan yang bersifat umum (Regelend). Dengan demikian, Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil atas suatu Peraturan Perundang-undangan dapat diajukan kapanpun oleh PARA PEMOHON. 1. Bahwa yang menjadi objek dari Permohonan a quo adalah pengujian Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Agung Indonesia Undang-Undang in casu Uji Materiil PP OJK tentang Pungutan Jasa Keuangan Oleh OJK Terhadap UU OJK. 1. Bahwa PP OJK a quo, merupakan peraturan/kaidah hukum tertulis di bawah Undang-Undang yang mengikat umum, tentang Pungutan yang diwajibkan oleh OJK, oleh karenanya Peraturan Pemerintah itu telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 1 angka (2) PERMA 1/2011. 1. Bahwa kedudukan PP OJK tersebut berada di bawah Undang- Undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12/2011, yang menentukan jenis dan hierarki Peraturanahkamah Republik Perundang-undangan sebagai berikut: - Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; - Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; - Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang; - Peraturan Pemerintah; - Peraturan Presiden; Agung f. Peraturan Daerah Provinsi; dan Indonesia - Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 1. Bahwa dengan demikian secara hierarki PP OJK merupakan produk hukum yang berada di bawah Undang-Undang dan oleh karenanya berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, memenuhi syarat untuk dapat diajukan Permohonan Keberatan (Judicial Review). 1. Bahwa mengacu pada dasar-dasar yang telah diuraikan sebelumnya, Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonanRepublikPengujian Peraturan Perundang-undanganahkamah dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang. Mengingat Halaman 5 dari 78 halaman. Putusan Nomor 68 P/HUM/2015 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5 mah blik --- --- Page 6 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Permohonan a quo diajukan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam PERMA 1/2011, maka Permohonan Keberatan atashkama ### Pasal 1 angka 3 dan angka 4, Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 5 Repub Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2014 tentang Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan berikut dengan Lampirannya (selanjutnya disebut ”PP OJK”) Terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut ”UU OJK”), yang diajukan oleh Pemohon ini sepatutnya diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON Agung Indonesia 1. Bahwa ketentuan Pasal 31 A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyatakan sebagai berikut: **(1) Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah** undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia. **(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapatahkamah Republik dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh** berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang- undang, yaitu: - Perorangan warga negara Indonesia; - Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Agung undang-undang; atau Indonesia - Badan hukum publik atau badan hukum privat. **(3) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:** - nama dan alamat pemohon; - uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan menguraikan dengan jelas bahwa: 1. materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yangRepubliklebih tinggi; dan/atauahkamah Halaman 6 dari 78 halaman. Putusan Nomor 68 P/HUM/2015 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6 mah blik --- --- Page 7 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id 1. pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku; danhkama - hal-hal yang diminta untuk diputus. Repub 1. Bahwa berdasarkan PERMA 1/2011, yang berhak mengajukan Permohonan Pengujian Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang adalah Pemohon Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (4) yaitu “Kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari Agung Indonesia Undang-Undang”. 1. Bahwa PARA PEMOHON adalah: - PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III, dan PEMOHON IV, adalah suatu asosiasi dan atau perkumpulan yang merupakan “Badan Hukum Privat” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 A ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (“UU Mahkamah Agung”), yang kepentingannya dirugikan oleh berlakunya PP OJK, yaitu sebagaiahkamah Republik berikut: 1. PEMOHON I, adalah asosiasi atau perkumpulan yang memiliki anggota (-anggotanya) terdiri dari para Advokat danatau Konsultan Hukum yang memberikan jasa profesi hukum kepada perorangan/individu atau perusahaan (- perusahaan), baik yang melakukan kegiatan di sektor Pasar Modal maupun yang tidak melakukan kegiatan di sektor Agung Pasar Modal; Indonesia 1. PEMOHON II, adalah asosiasi atau perkumpulan yang memiliki anggota (-anggotanya) terdiri dari para Akuntan Publik terdaftar yang memberikan jasa akuntan publik kepada perusahaan (-perusahaan) baik yang melakukan kegiatan di sektor Pasar Modal maupun yang tidak melakukan kegiatan di sektor Pasar Modal; 1. PEMOHON III, adalah suatu perkumpulan para profesi jabatan Notaris selaku pejabat umum yang memberikan jasa pembuatanRepublikakta otentik dan kewenangan lainnyaahkamah berdasarkan UU Jabatan Notaris kepada perorangan/individu Halaman 7 dari 78 halaman. Putusan Nomor 68 P/HUM/2015 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7 mah blik --- --- Page 8 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id atau perusahaan (-perusahaan) baik yang melakukan kegiatan di sektor Pasar Modal maupun yang tidakhkama melakukan kegiatan di sektor Pasar Modal; Repub 1. PEMOHON IV, adalah suatu Firma dan atau perkumpulan perdata yang merupakan Kantor Akuntan Publik yang mempunyai kegiatan usaha memberikan jasa Akuntan Publik kepada perusahaan (-perusahaan) baik yang melakukan kegiatan di sektor Pasar Modal maupun yang tidak melakukan kegiatan di sektor Pasar Modal. - PEMOHON V, PEMOHON VI, PEMOHON VII, PEMOHON VIII, Agung Indonesia PEMOHON IX, PEMOHON X dan PEMOHON XI adalah para profesi baik Akuntan Publik, Notaris, maupun Advokat/Konsultan Hukum yang menjalankan kegiatannya di sektor pasar modal selaku Profesi Penunjang Pasar Modal berdasarkan UU Pasar Modal atau memberikan jasa profesinya kepada pihak-pihak yang bukan merupakan perusahaan (-perusahaan) atau pihak (-pihak) yang melakukan kegiatan di sektor Pasar Modal. ### PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV, PEMOHON V, PEMOHON VI, PEMOHON VII, PEMOHON VIII,ahkamah Republik PEMOHON IX, PEMOHON X, dan PEMOHON XI, adalah pihak- pihak dan atau perorangan yang dirugikan dengan diterbitkan PP OJK ini, karena muatan materi yang terdapat dalam PP OJK, khususnya terkait pungutan yang dilakukan oleh OJK secara langsung merugikan PARA PEMOHON: - Pengenaan “Jenis Pungutan” berupa “Biaya Perizinan dan Pendaftaran Orang Perseorangan” kepada Profesi Penunjang Agung Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam LampiranIndonesiaPP OJK butir I, huruf B angka 2 jelas merugikan PARA PEMOHON, mengingat fungsi dan tugas PROFESI PENUNJANG adalah pihak yang membantu kelancaran dan ketertiban transaksi di sektor Pasar Modal dalam melindungi semua kepentingan stakeholders, termasuk OJK dan Investor sehingga kegiatan sektor pasar modal menjadi tumbuh dan berkembang, yang seharusnya diberikan insentif, bukan malah dibebankan “pajak tambahan” berupa “pungutan” yang semata-mata digunakan “hanya” untukRepublikkepentingan operasional OJK;ahkamah Halaman 8 dari 78 halaman. Putusan Nomor 68 P/HUM/2015 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8 mah blik --- --- Page 9 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id - Pengenaan “Jenis Pungutan” berupa “Biaya Pendaftaran dan Biaya Tahunan untuk Pengaturan, Pengawasan, Pemeriksaanhkama dan Penelitian” untuk Profesi Penunjang Pasar Modal sebesar Repub Rp. 5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dan sebesar 1,2% dari nilai kontrak dari kegiatan di sektor jasa keuangan (“Biaya Transaksi”) dimana pungutan kepada “Profesi Penunjang Perbankan” dan “Profesi Penunjang Pasar Modal” sebagaimana dimaksud dalam butir II angka 11 dan 12 Lampiran PP OJK jelas merugikan PARA PEMOHON, dengan pertimbangan bahwa pungutan ini sangat membebankan PARA PEMOHON, Agung Indonesia karena sebagaimana disebutkan di atas, profesi PARA PEMOHON adalah selaku pihak penunjang yang justru membantu OJK untuk kelancaran transaksi pasar modal. Tugas OJK adalah melindungi pemodal/konsumen dan melakukan pengawasan kepada transaksi “jasa keuangan” di sektor pasar modal, bukan mengawasi “PROFESI PENUNJANG”. Sehingga “pungutan OJK” kepada PARA PEMOHON hanya menjadi “beban tambahan” bagi PARA PEMOHON, dimana dana tersebut digunakan untuk kepentingan pengawasan kepadaahkamah Republik pihak lain, yaitu lembaga “Jasa Keuangan” sesuai amanat dari pembentukan OJK sebagaimana yang akan diuraikan dan dikelaskan secara rinci dalam posita dalam permohonan a quo. Selain hal di atas, kegiatan usaha profesi dari PARA PEMOHON tidak diatur dan diawasi oleh OJK, tetapi oleh peraturan perundang- undangan yang mengatur Jasa Profesi seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (”UU Advokat”), Undang- Agung Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan PublikIndonesia(“UU Akuntan Publik”) dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (“UU Jabatan Notaris”). Pengembangan, pendidikan dan pengawasan dilakukan sendiri oleh masing-masing organisasi profesi, dan tidak ada bantuan dana, baik untuk pengembangan maupun pengawasan oleh OJK kepada profesi (-profesi) dari PARA PEMOHON. PP OJK telah melakukan pungutan dengan kewenangan yang berlebihan (excessiveRepublikuse of power), dengan menterjemahkan “Pihakahkamah Yang Diawasi” oleh OJK dalam UU OJK termasuk “kegiatan yang Halaman 9 dari 78 halaman. Putusan Nomor 68 P/HUM/2015 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9 mah blik --- --- Page 10 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id dilakukan” oleh para profesi dari PARA PEMOHON. Padahal jelas- jelas “tugas OJK” yang diatur misalnya dalam Pasal 6 huruf b UUhkama OJK adalah “melakukan tugas pengaturan dan pengawasan” Repub terhadap “kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal”. Kalimat dalam Pasal 6 huruf b UU OJK mengandung 2 (dua) frasa: (i) frasa “kegiatan jasa keuangan” dan (ii) frasa “sektor pasar modal”. Frasa pertama bentuk kegiatan usahanya, yaitu pihak atau orang yang melakukan “kegiatan jasa keuangan”, sedangkan frasa kedua hanya menerangkan “tempat kegiatannya”, yaitu di sektor “pasar modal”. Berdasarkan hal di atas, maka yang seharusnya diawasi oleh OJK Agung Indonesia adalah “pihak yang melakukan kegiatan jasa keuangan”, sedangkan kegiatan usaha PARA PEMOHON adalah “bukan bergerak dibidang jasa keuangan”. Bahwa terkait dengan kewenangan yang berlebihan (excessive use of power) sebagaimana diuraikan di atas adalah sejalan dengan pendapat ahli hukum, yaitu Dr. Dian Puji N. Simatupang, S.H., M.H. (“Bukti P-14 A-B”), yang menjelaskan bahwa status pungutan oleh OJK menurut Peraturan Perundang-undangan, yang sifat karakternya hanya sebagai pungutan, tidak dapat kemudian dikenakan dalamahkamah Republik sifat karakter seperti Pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (“PNBP”). Pungutan Otoritas Jasa Keuangan hanya dibebankan kepada Pihak yang berkaitan langsung dengan sistem keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, yaitu profesi dan badan hukum yang terkait dengan perbankan, pasar modal, dan peransuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Perluasan atas Agung profesi dan badan hukum lain misalnya terkait denganIndonesiaprofesi dan lembaga konsultasi hukum, profesi dan lembaga penilai (aktuaria), profesi dan lembaga akuntan, dan profesi dan lembaga kenotariatan tidak tercantum sebagai bagian dari kegiatan utama yang diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Berdasarkan hal-hal di atas, maka dengan terbitnya PP OJK ini, PARA PEMOHON menjadi mempunyai kewajiban untuk pembayaran “pungutan OJK” berupa “Biaya Perizinan dan Pendaftaran”, “Biaya Tahunan”, dan “Biaya Transaksi”. Kewenangan yang diberikan PP OJK kepada OJKRepublikjelas salah alamat dan merugikan secara materiilahkamah bagi PARA PEMOHON. Halaman 10 dari 78 halaman. Putusan Nomor 68 P/HUM/2015 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10 mah blik --- --- Page 11 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id 1. Bahwa berdasarkan uraian di atas jelas PARA PEMOHON sudah memenuhi kualitas maupun kapasitas sebagai pemohon “Kelompokhkama masyarakat atau perorangan Warga Negara Indonesia” dalam rangka Repub pengujian Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang, sebagaimana ditentukan dalam pasal 31 A UU Mahkamah Agung dan PERMA 1/2011, karenanya jelas pula PARA PEMOHON memiliki hak dan kepentingan hukum mewakili kepentingan publik untuk mengajukan Permohonan Uji Materiil atas ### Pasal 1 angka 3 dan angka 4, Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 5 PP OJK berikut dengan Lampirannya Butir I Huruf B Angka 2, Butir II Angka Agung Indonesia 11, Butir II Angka 12 terhadap UU OJK, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait, yaitu Undang- Undang lainnya yang mengatur tentang Profesi Penunjang Pasar Modal. ### C. PERTIMBANGAN ATAU ALASAN HUKUM PARA PEMOHON Adapun yang menjadi pertimbangan atau alasan hukum PARA PEMOHON mengajukan Pemohonan Hak Uji Materiil atas PP OJK terhadap UU OJK, yaitu berdasarkan asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori, yaitu sebagai berikut:ahkamah Republik 1. PASAL 1 ANGKA 3 DAN ANGKA 4 TENTANG PIHAK ### BERTENTANGAN DENGAN PASAL 6 DAN PASAL 37 UU OJK ### TENTANG TUGAS PENGAWASAN DAN PUNGUTAN - Bahwa orang yang akan dikenakan pungutan oleh OJK berdasarkan PP OJK termaktub dalam pengertian “Pihak” dan pengertian “Sektor Jasa Keuangan” sebagaimana diatur dalam ### Pasal 1 butir 3 dan butir 4 PP OJK, adalah sebagai berikut: Agung 1) Pasal 1 angka 3 PP OJK menyebutkan:Indonesia“Pihak adalah “lembaga jasa keuangan”, dan atau orang perorangan atau badan yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan”. 1. Pasal 1 angka 4 PP OJK menyebutkan: “Sektor Jasa Keuangan adalah sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya”. - Bahwa Pasal 1 angka 3 dan angka 4 BERTENTANGAN dengan ### Pasal 6 dan Pasal 37 UU OJK. Pasal 6 UURepublikOJKahkamah Halaman 11 dari 78 halaman. Putusan Nomor 68 P/HUM/2015 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11 mah blik --- --- Page 12 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:hkama - kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan; Repub - kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan - kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. ### Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) UU OJK **(1) OJK mengenakan pungutan kepada pihak yang melakukan** kegiatan di sektor jasa keuangan; Agung Indonesia **(2) Pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan** wajib membayar pungutan yang dikenakan OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1). - Bahwa berdasarkan penjelasan ayat (1) Pasal 37 UU OJK disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “pihak yang melakukan kegiatan disektor jasa keuangan” adalah Lembaga Jasa Keuangan dan atau orang perseorangan atau badan yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. - Bahwa pengertian sektor jasa keuangan yang tercermin dalamahkamah Republik tugas OJK yang diatur dalam Pasal 6 UU OJK, yang menyatakan bahwa Tugas OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap “kegiatan jasa keuangan” di sektor- sektor sebagai berikut: (i) perbankan; (ii) pasar modal; dan (iii) perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. - Bahwa dengan adanya pengertian “kegiatan jasa keuangan”, Agung secara in contrario berarti terdapat “kegiatanIndonesianon jasa keuangan” yang juga melakukan transaksi di sektor-sektor sebagaimana disebut dalam Pasal 6 UU OJK. Pertanyaan lebih lanjut adalah: Siapakah pihak yang melakukan “kegiatan jasa keuangan” dan “kegiatan non jasa keuangan”? Terkait dengan kegiatan jasa keuangan, UU OJK mendefinisikan pihak atau lembaga yang melakukan “kegiatan jasa keuangan”, yaitu: 1. Lembaga Jasa Keuangan (vide Pasal 1 angka 4 UU OJK); dan 2) LembagaRepublikJasa Keuangan Lainnya (vide Pasal 1 angka 10ahkamah UU OJK). Halaman 12 dari 78 halaman. Putusan Nomor 68 P/HUM/2015 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12 mah blik --- --- Page 13 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Dalam penjelasan umum UU OJK, secara jelas disebutkan bahwa kegiatan jasa keuangan yang dimaksud dalam UU OJKhkama adalah kegiatan yang menjalankan fungsi intermediasi, yang Repub menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat. Penggunaan frasa “pengelolaan dana masyarakat” juga tercermin dalam UU OJK sewaktu mendefinisikan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang diatur dalam Pasal 1 angka 10 UU OJK. - Sedangkan Kegiatan Non Jasa Keuangan, tidak diatur dalam UU OJK, karena memang lembaga atau pihak yang melakukan Kegiatan Non Jasa Keuangan tidak diatur dan diawasi oleh Agung Indonesia OJK. PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL merupakan lembaga atau pihak yang melakukan Kegiatan Non Jasa Keuangan, karena kegiatan usaha dari PARA PEMOHON diatur oleh Undang-Undang lainnya tentang profesi, seperti UU Advokat, UU Akuntan Publik, dan UU Jabatan Notaris. - Bahwa dalam UU Advokat, mengatakan Advokat atau konsultan hukum adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik di dalam ataupun di luar pengadilan berupa konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membelaahkamah Republik dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien. Dengan kata lain Konsultan Hukum adalah pihak yang melakukan “Kegiatan Non Jasa Keuangan” ### Pasal 1 ayat (1) dan (2) UU Advokat: “(1) Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Agung ini; (2) Jasa Hukum adalah jasa yang diberikanIndonesiaAdvokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien”. - Bahwa berdasarkan Undang-Undang tentang Akuntan Publik, seorang Akuntan Publik yang merupakan salah satu profesi penunjang Pasar Modal yang pekerjaan adalah memberikan Jasa Asurans dan Jasa Non Asurans. ### Pasal 3 ayat (1) UU Akuntan Publik:ahkamah Republik Halaman 13 dari 78 halaman. Putusan Nomor 68 P/HUM/2015 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13 mah blik --- --- Page 14 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id “Akuntan Publik memberikan jasa asurans yang meliputi: a. jasa audit atas informasi keuangan historis; b. jasa review atashkama informasi keuangan historis; c. Jasa asurans lainnya.” Repub Jasa Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) UU Akuntan Publik dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 3 ayat **(1) UU Akuntan Publik, yaitu jasa Akuntan Publik yang bertujuan** untuk memberikan keyakinan bagi pengguna atas hasil evaluasi atau pengukuran informasi keuangan dan non keuangan berdasarkan suatu kriteria: Yang dimaksud dengan “jasa audit atas informasi keuangan Agung Indonesia historis” adalah perikatan asurans yang diterapkan atas informasi keuangan historis yang bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai atas kewajaran penyajian informasi keuangan historis tersebut dan kesimpulannya dinyatakan dalam bentuk pernyataan positif. Informasi keuangan historis mencakup antara lain laporan keuangan, bagian dari suatu laporan keuangan, atau laporan yang dilampirkan dalam suatu laporan keuangan. Yang dimaksud dengan “jasa reviu atas informasiahkamah Republik keuanganhistoris” adalah perikatan asurans yang diterapkan atas informasi keuangan historis yang bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas atas kewajaran penyajian informasi keuangan historis tersebut dan kesimpulannya dinyatakan dalam bentuk pernyataan negatif. Yang dimaksud dengan “jasa asurans lainnya” adalah perikatan asurans selain jasa audit atau reviu atas informasi keuangan Agung historis. Yang termasuk jasa asurans lainnyaIndonesiaantara lain perikatan asurans untuk melakukan evaluasi atas kepatuhan terhadap peraturan, evaluasi atas efektivitas pengendalian internal, pemeriksaan atas informasi keuangan prospektif, dan penerbitan comfort letter untuk penawaran umum. ### Pasal 3 ayat 3 UU Akuntan Publik menyatakan: “Selain jasa asurans sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Akuntan Publik dapat memberikan jasa lainnya yang berkaitan dengan akuntansi, keuangan, dan manajemen sesuai dengan ketentuan Republikperaturan perundang-undangan”ahkamah Halaman 14 dari 78 halaman. Putusan Nomor 68 P/HUM/2015 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14 mah blik --- --- Page 15 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Yang dimaksud dengan “jasa lainnya yang berkaitan dengan akuntansi, keuangan, dan manajemen” antara lain adalah jasahkama audit kinerja, jasa internal audit, jasa perpajakan, jasa kompilasi Repub laporan keuangan, jasa pembukuan, jasa prosedur yang disepakati atas informasi keuangan, dan jasa sistem teknologi informasi. - Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Jabatan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang- Agung Indonesia Undang lainnya. ### Pasal 15 UU Jabatan Notaris: 1. Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh Peraturan Perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjangahkamah Republik pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang. 1. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula: - mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam Agung buku khusus; Indonesia - membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; - membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan; - melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya; - memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatanRepublikAkta;ahkamah - membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau Halaman 15 dari 78 halaman. Putusan Nomor 68 P/HUM/2015 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15 mah blik --- --- Page 16 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id - membuat Akta risalah lelang. - Dengan demikian, terkait dengan kedudukan dan fungsihkama Advokat, maka: Repub 1. Berdasarkan ketentuan dalam UU Advokat, jelas bahwa Pungutan yang dilakukan OJK adalah untuk Pihak yang melakukan Kegiatan Jasa Keuangan di sektor Pasar Modal, dan bukan untuk profesi advokat atau konsultan pasar modal yang merupakan Profesi Penunjang Pasar Modal, yang melakukan kegiatan di sektor jasa hukum (Non-Jasa Keuangan) seperti memberikan konsultasi, bantuan hukum, Agung Indonesia menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lainnya untuk kepentingan hukum lain pada bidang Pasar Modal; 1. Bahwa aturan hukum dalam UU Pasar Modal dengan tegas mengatur mengenai kegiatan Konsultan Hukum dalam Bidang Pasar Modal sebagai Profesi Penunjang adalah memberikan pendapat hukum kepada Pihak lain dan terdaftar di Bapepam, dan bukan melakukan Kegiatan Jasa Keuangan, sebagaimana diatur Pasal 64 ayat (1) huruf bahkamah Republik berikut dengan penjelasannya; dan 1. Konsultan hukum sebagai profesi penunjang dalam bidang Pasar Modal sebagai salah satu sektor jasa keuangan diperlukan untuk memberikan bantuan (jasa) berupa penilaian, pendapat, dan tindakan lain sesuai dengan bidang profesinya, yang bertujuan untuk mendukung proses-proses dalam bidang Pasar Modal sebagaimana Agung disyaratkan oleh Undang-Undang. Indonesia - Dengan demikian, terkait dengan kedudukan dan fungsi Akuntan Publik, maka: 1. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam UU Akuntan Publik, Akuntan Publik adalah pihak yang TIDAK melakukan “Kegiatan Jasa Keuangan”, sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 37 UU OJK. Hal ini dikarenakan berdasarkan Penjelasan Pasal 34 ayat (2) UU OJK yang dimaksud dengan “pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan”Republikadalah Lembaga Jasa Keuangan dan/atauahkamah orang perseorangan atau badan hukum yang melakukan Halaman 16 dari 78 halaman. Putusan Nomor 68 P/HUM/2015 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16 mah blik --- --- Page 17 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id kegiatan di sektor jasa keuangan. Demikian pula Penjelasan ### Pasal 37 ayat (1) UU OJK yang menyebutkan bahwa yanghkama dimaksud dengan “pihak yang melakukan kegiatan di sektor Repub jasa keuangan” adalah Lembaga Jasa Keuangan dan/atau orang perseorangan atau badan yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. 1. Oleh karenanya, Akuntan Publik sama sekali tidak melakukan KEGIATAN JASA KEUANGAN, baik dalam kegiatan pasar modal maupun di luar itu, sekalipun Akuntan Publik yang telah memenuhi syarat tertentu dapat Agung Indonesia ditetapkan sebagai profesi penunjang pasar modal. - Dengan demikian, terkait dengan kedudukan dan fungsi Notaris, maka: 1. Keberadaan Notaris sebatas dan terbatas pada pemberian pelayanan yang baik dan benar kepada anggota masyarakat yang memerlukan jasanya dalam pembuatan alat bukti tertulis, khususnya yang berupa akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna; dan 1. Oleh karenanya, Notaris sama sekali tidak melakukanahkamah Republik kegiatan jasa keuangan, baik dalam kegiatan pasar modal maupun di luar itu, sekalipun Notaris yang telah memenuhi syarat tertentu dapat ditetapkan sebagai profesi penunjang pasar modal. - Bahwa kewenangan OJK untuk melakukan pungutan terhadap PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL atau pihak-pihak yang tidak melakukan “Kegiatan Jasa Keuangan” sangat tidak Agung berdasar dan tidak mempunyai argumentasi hukumIndonesiayang kuat. OJK adalah Lembaga nirlaba yang bertujuan, antara lain, menyelenggarakan kegiatan didalam “sektor jasa keuangan” secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel serta melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Namun demikian, pungutan OJK yang diatur dalam PP OJK seolah-olah dijadikan sumber tambahan penerimaan APBN (vide Pasal 37 ayat (5) UU OJK). - Selain itu, jikapun pungutan OJK akan diterapkan kepada pelaku usaha,Republikseharusnya penerimaan dari pungutan OJKahkamah digunakan dari dan atau untuk kepentingan pelaku usaha. Halaman 17 dari 78 halaman. Putusan Nomor 68 P/HUM/2015 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 17 mah blik --- --- Page 18 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Pengertian pelaku usaha dalam UU OJK pada dasarnya ditujukan kepada pelaku usaha yang melakukan “kegiatan jasahkama keuangan” sebagai amanat dari perubahan Undang-Undang Repub Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (“UU Bank Indonesia”). Agung Indonesia - Sedangkan, PARA PEMOHON bukanlah pelaku usaha yang bergerak di bidang “Jasa Keuangan”. Pungutan OJK seolah- olah hanya digunakan untuk kepentingan OJK dan dijadikan sumber tambahan penerimaan APBN, dan bukan untuk kepentingan PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL, tetapi pembebanan pungutan kepada PARA PEMOHON hanya untuk kepentingan OJK dalam melakukan tugas pengawasan kepada pelaku usaha Jasa Keuangan yaitu Lembaga Jasa Keuangan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya sebagaimana dimaksudahkamah Republik dalam Pasal 1 angka 4 dan angka 10 UU OJK yang merupakan “Highly regulated Industry”. - Dalam menjalankan kegiatan usahanya, PARA PEMOHON tidak mendapatkan bantuan dan atau subsidi dari OJK. Hal inilah yang membuat tidak jelas mengenai tujuan pencapaiannya, apakah hanya sekedar untuk kepentingan OJK atau seyogyanya digunakan untuk kepentingan pelaku usaha Agung yang benar-benar secara tujuan kegiatan usahanyaIndonesiamemang bergerak di bidang jasa keuangan atau pengelolaan dana masyarakat yang perlu diawasi oleh OJK. - Mengingat bahwa PARA PEMOHON adalah organisasi dan atau profesi yang melakukan kegiatan berdasarkan Undang- Undang, Kode Etik dan Standar Profesi maka tentang pengawasan telah diatur secara tegas melalui mekanisme organisasi. Sehingga OJK tidak memiliki kewenangan pengawasan dan OJK hanya memiliki kewenangan untuk memberikanRepubliksanksi hukum kepada profesi bilamana melanggarahkamah ketentuan hukum yang berlaku di pasar modal. Untuk itu beban Halaman 18 dari 78 halaman. Putusan Nomor 68 P/HUM/2015 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 18 mah blik --- --- Page 19 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id pungutan tahunan yang ditetapkan sangat tidak relevan dengan kedudukan PARA PEMOHON.hkama - Bahwa PARA PEMOHON adalah Profesi yang menjalankan Repub tugasnya secara independen untuk kepentingan kliennya dengan melakukan Uji Tuntas Segi Hukum (Legal Due Dilligence), menghasilkan Pendapat Hukum (Legal Opinion), Laporan Keuangan (Financial Reporting) dan Akta-Akta autentik sehingga setiap dokumen yang dihasilkan sesuai dengan standar profesi yang disusun oleh masing organisasi profesi sehingga yang dapat melakukan pengawasan hanya organisasi Agung Indonesia profesi itu sendiri, biasanya melalui Dewan Kehormatan atau sejenisnya. - Bahwa pembentukan OJK adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari amanat UU Bank Indonesia tentang perlu dibuatnya lembaga pengawasan perbankan yang terpisah dari Bank Indonesia dan tidak ada keterkaitan dengan kepentingan sektor di bidang pasar modal karena industri pasar modal sebenarnya memiliki karateristik yang berbeda dengan sektor perbankan.ahkamah Republik t. Bahwa dalam Penjelasan Umum UU OJK dinyatakan, pada pokoknya, bahwa dasar pertimbangan pembentukan UU OJK adalah untuk melakukan penataan kembali struktur pengorganisasian dari lembaga-lembaga yang melakukan tugas pengaturan dan pengawasan di “sektor jasa keuangan”. Dari pejelasan umum UU OJK, secara khusus menyebutkan bahwa Negara (melalui OJK) harus memberikan perhatian serius Agung terhadap sektor jasa keuangan, yang melakukanIndonesia“fungsi intermediasi”. Penggunaan istilah “fungsi intermediasi” ini jelas terkait dengan lembaga keuangan seperti sektor perbankan atau lembaga jasa keuangan lainnya, bukan ditujukan kepada fungsi penunjang seperti kedudukan PARA PEMOHON. - Jikapun pungutan ini ditujukan untuk fungsi pengawasan OJK, maka jika merujuk kepada UU OJK, tujuan pengawasan tersebut berlaku kepada lembaga-lembaga keuangan yang memang menjalankan fungsi intermediasi sebagaimana yang dijadikan dasarRepublikpertimbangan pembentukan OJK sesuai denganahkamah penjelasan umum dari UU OJK tersebut. Halaman 19 dari 78 halaman. Putusan Nomor 68 P/HUM/2015 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 19 mah blik --- --- Page 20 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id - Fungsi pengawasan OJK sangat jelas terhadap lembaga keuangan seperti, salah satunya, sektor perbankan, karena sifathkama dan tujuannya sangat berbeda dengan fungsi PROFESI Repub PENUNJANG PASAR MODAL yang lebih bersifat individual profesional bukan institusional. - Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengertian pihak dalam UU OJK dalam Pasal 6 jo. Pasal 37 UU OJK, berikut dengan penjelasannya dari Pasal 37 ayat (1) UU OJK yang seharusnya disebut “Pihak” yang wajib diawasi adalah Lembaga Keuangan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya yang dalam Agung Indonesia menjalankan kegiatan usahanya melakukan “Kegiatan Jasa Keuangan”, yaitu kegiatan yang menyangkut pengelolaan dana masyarakat, sebagaimana dinyatakan dalam Penjelasan Umum UU OJK. - Selain hal di atas, Dian Puji N. Simatupang, juga menyatakan bahwa pungutan harus sepadan dengan ruang lingkup tugas badan/lembaga yang melaksanakan pungutan tersebut, berbeda dengan pajak yang meliputi semua transaksi yang bernilai uang. Dengan demikian, mengingat pendirian OJKahkamah Republik adalah untuk melakukan pengawasan atas Lembaga Keuangan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya, maka sudah sepatutnya bahwa Konsultan Hukum, Notaris dan Akuntan Publik, meskipun sebagai PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL, tidak termasuk sebagai “Pihak” yang wajib dipungut sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014. Agung y. Bahwa Pasal 1 angka 3 dan angka 4 PP OJKIndonesiadan Pasal 5 PP OJK kemudian memperluas pengertian “Pihak”, bahkan menterjemahkan sendiri pengertian “Sektor Jasa Keuangan”. Perluasan pengertian ini kemudian menetapkan pihak-pihak yang melakukan “Kegiatan Non Jasa Keuangan” sebagai pihak yang harus diawasi dan dibebankan pungutan OJK. ### 2. PASAL 2 PP OJK TENTANG PIHAK BERTENTANGAN DENGAN ### PASAL 4, PASAL 6 DAN PASAL 37 UU OJK TENTANG TUJUAN, TUGAS PENGAWASAN DAN PUNGUTAN a. Bahwa PasalRepublik2 PP OJK memperluas pengertian “Pihak” yangahkamah melakukan kegiatan “SektorJasa Keuangan”: Halaman 20 dari 78 halaman. Putusan Nomor 68 P/HUM/2015 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 20 mah blik --- --- Page 21 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id ### Pasal 2 PP OJK **(1) OJK mengenakan Pungutan kepada “Pihak”;hkama** **(2) “Pihak” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib Repub** membayar Pungutan yang dikenakan OJK. - Pengertian “Pihak” sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 3 PP OJK, yaitu “Lembaga Jasa Keuangan”, dan atau “orang perseorangan” atau “badan” yang melakukan “kegiatan di sektor jasa keuangan”; - Bahwa dalam UU OJK tidak terdapat pengertian dalam definisi yang menjelaskan apa yang dimaksud dengan “Kegiatan Sektor Agung Indonesia Jasa Keuangan” atau pengertian “Sektor Jasa Keuangan”. ### Pasal 4 UU OJK hanya menjelaskan bahwa” “OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan didalam sektor jasa keuangan: - terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel; - mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan - mampu melindungi kepentingan Konsumen danahkamah Republik masyarakat.” - Dalam penjelasan Pasal 4 UU OJK dinyatakan bahwa OJK diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional. Selain itu, OJK harus menjaga kepentingan nasional, antara lain meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian dan kepemilikan di sektor jasa keuangan. Agung e. Bahwa dari penjelasan dalam Pasal 4 UU OJKIndonesiatersebut dapat di indikasikan bahwa kepentingan nasional yang meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian dan kepemilikan di sektor jasa keuangan adalah menyangkut pengaturan yang mengatur kelembagaan di sektor jasa keuangan, yang berdasarkan UU OJK memang mengenal adanya Lembaga Jasa Keuangan (vide Pasal 1 angka 4) dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (vide Pasal 1 angka 10 UU OJK). - Bahwa yang dimaksud dengan “pihak yang melakukan kegiatan” Republikdi sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian,ahkamah Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Halaman 21 dari 78 halaman. Putusan Nomor 68 P/HUM/2015 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 21 mah blik --- --- Page 22 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Keuangan lainnya, adalah pihak yang merupakan “Lembaga Jasa Keuangan” (vide Pasal 1 angka 4 UU OJK).hkama - Bahwa Pasal 6 UU OJK juga menyatakan bahwa OJK Repub melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan, di sektor-sektor: - Perbankan; - Pasar Modal; dan - Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. - Dengan demikian bahwa pengertian “pihak” dalam Pasal 37 UU Agung Indonesia OJK harus dibaca sebagai pihak yang kegiatan usahanya di bidang keuangan, seperti Lembaga Jasa Keuangan atau Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. Sedangkan PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL bukan merupakan pihak yang melakukan jasa keuangan atau dengan kata lain sebagai pihak yang melakukan “Kegiatan Non Jasa Keuangan”. - Berdasarkan Pasal 7 UU OJK, fungsi pengawasan terhadap Bank diuraikan secara rinci dalam Pasal 7 UU OJK, yaitu: 1. pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaanahkamah Republik bank yang meliputi: - perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan - kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, Agung penyediaan dana, produk hibridasi,Indonesiadan aktivitas di bidang jasa; 1. pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi: - likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank; - laporan bank yang terkait dengan kesehatan danahkamah kinerjaRepublikbank; - sistem informasi debitur; Halaman 22 dari 78 halaman. Putusan Nomor 68 P/HUM/2015 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 22 mah blik --- --- Page 23 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id - pengujian kredit (credit testing); dan - standar akuntansi bank;hkama 1. pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati - Repub hatian bank, meliputi: - manajemen risiko; - tata kelola bank; - prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang; - pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; dan 1. pemeriksaan bank. Agung Indonesia - Hal ini sangat berbeda dengan fungsi pengawasan terhadap Profesi Penunjang Pasal Modal, karena PERANAN OJK terkait pengawasan PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL sangat berbeda dan tidak ada pengawasan rutin yang dilakukan oleh OJK sebagaimana yang dilakukan oleh OJK kepada Bank (vide ### Pasal 7 UU OJK); - Konsepsi bahwa PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL harus terdaftar di OJK (d/h Bapepam) hanya bersifat pendataan (registrasi) jumlah Profesi Penunjang Pasar Modal. Bahkanahkamah Republik untuk pendidikan dasar dan pendidikan lanjutan yang dijadikan dasar sertifikasi bagi Profesi menjalankan tugasnya dalam transaksi Pasar Modal, dilakukan sendiri (mandiri) oleh Asosiasi atau Himpunan dari profesi (-profesi) dimaksud, sama sekali tidak ada PERANAN dan unsur bantuan pendanaan ataupun pengawasan dari OJK kepada anggota PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL. Agung l. Upaya untuk memperluas pengertian PihakIndonesiaterlihat sebagai upaya untuk lebih banyak menciptakan sumber pungutan bagi OJK tanpa mempertimbangkan azas kepatutan dan keadilan bagi pihak yang dipungut. Adalah tidak patut bilamana pihak yang dipungut tidak seluruhnya memiliki kemampuan yang sama dan begitu juga dengan adanya ketidakadilan dimana pihak yang tidak banyak mendapatkan pekerjaan di pasar modal diberikan beban yang sama dengan pihak yang pekerjaan di pasar modalnya lebih banyak atau lebih aktif.ahkamah m. Upaya memperluasRepublikpengertian Pihak ini menunjukan bahwa Pungutan yang dilakukan OJK tidak memperhatikan dampak Halaman 23 dari 78 halaman. Putusan Nomor 68 P/HUM/2015 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 23 mah blik --- --- Page 24 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id pungutannya terhadap kegiatan profesi dan lembaganya yang seharusnya mendukung sistem keuangan yang berkelanjutanhkama dan melindungi kepentingan umum, dikarenakan Pungutan Repub yang dilakukan OJK adalah Pungutan yang dilakukan di luar tugas dan wewenang OJK itu sendiri. Menurut Dian Puji N. Simatupang, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan administrasi negara yang tidak teratur, dimana pembentuk Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 telah salah kira (dwaling) dalam hal tindakan pengaturan pemungutan terkait dengan salah kira yang didasarkan pada pertimbangan Agung Indonesia pokok yang salah (zelfstandingheid der zaak), yaitu salah kira terhadap maksud konsiderans menimbang huruf a dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Pihak ke dalam maksud Pihak. - Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka perluasan pengertian pihak yang dipungut dengan memasukkan PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL adalah bertentangan dengan ### Pasal 4, Pasal 6 dan Pasal 37 UU OJK; 1. BUTIR I HURUF B ANGKA 2 BUTIR II ANGKA 11 DAN ANGKA 12ahkamah Republik TENTANG PIHAK YANG WAJIB DIPUNGUT BERTENTANGAN ### DENGAN PASAL 6 TENTANG TUGAS PENGAWASAN DAN PASAL ### 37 TENTANG PUNGUTAN UU OJK. - Bahwa Butir I huruf B angka 2 dan Butir II, angka 11 dan angka 12, Lampiran PP OJK telah menyebutkan secara spesifik pengertian “Pihak” yang wajib dikenakan pungutan OJK, yaitu PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL sebagai pihak yang Agung melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan,Indonesiatermasuk transaksi yang dilakukan di sektor pasar modal, padahal, PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 64 UU Pasar Modal adalah pihak yang melakukan Kegiatan Non Jasa Keuangan. - Bahwa Butir I huruf B angka 2 berbunyi: “I. Pungutan Yang Terkait Dengan Pengajuan Perizinan, Persetujuan, Pendaftaran, dan Pengesahan kepada OJK: B. Biaya Perizinan dan Pendaftaran Orang Perseorangan:Republikahkamah 1. Pendaftaran untuk: Halaman 24 dari 78 halaman. Putusan Nomor 68 P/HUM/2015 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 24 mah blik --- --- Page 25 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id - Profesi Penunjang Perbankan yaitu Akuntan dan Penilai.hkama - Profesi Penunjang Pasar Modal, yaitu Akuntan, Repub Konsultan Hukum, Penilai, dan Notaris; - Profesi Penunjang IKNB yaitu Akuntan, Konsultan Hukum, Penilai dan Konsultan Aktuaria.” Dikenakan kewajiban pungutan per orang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta Rupiah). - Bahwa Butir II angka 11 dan angka 12 Lampiran OJK berbunyi: Agung Indonesia “II. Biaya Tahunan untuk Pengaturan, Pengawasan, Pemeriksaan dan Penelitian: 1. Kantor Akuntan Publik, Kantor Jasa Penilai Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Notaris, dan Perusahan Konsultan Aktuaria, sepanjang kantor dimaksud memiliki izin, persetujuan, pengesahan, atau pendaftaran dari OJK: Dikenakan pungutan sebesar nilai kontrak dari kegiatan di sektor jasa keuangan sebesar 1,2%;ahkamah Republik 12. Profesi: - Profesi Penunjang Perbankan, yaitu Akuntan dan Penilai; - Profesi Penunjang Pasar Modal, yaitu Akuntan, Konsultan Hukum, Penilai, dan Notaris: Dikenakan pungutan per orang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta Rupiah).” Agung d. Bahwa ketentuan terkait dengan jasa profesi Indonesiadiatur pula dalam UU Pasar Modal, dan dari penjelasan Pasal 64 UU Pasar Modal menyatakan bahwa jasa-jasa profesi bukanlah pihak yang melakukan “Kegiatan Jasa Keuangan”, sebagai berikut: Penjelasan Pasal 64 ayat (1) huruf a: ”Akuntan adalah Akuntan yang telah memperoleh izin dari Menteri dan terdaftar di Bapepam”. Penjelasan Pasal 64 ayat (1) huruf b: “Konsultan Hukum adalah ahli hukum yang memberikan pendapat hukumRepublikkepada pihak lain, dan terdaftar di Bapepam”.ahkamah Penjelasan Pasal 64 ayat (1) huruf d: Halaman 25 dari 78 halaman. Putusan Nomor 68 P/HUM/2015 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 25 mah blik --- --- Page 26 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan terdaftar di Bapepam”.hkama - Bahwa UU Pasar Modal juga menekankan fungsi PROFESI Repub PENUNJANG PASAR MODAL adalah fungsi penting yang membantu OJK (pada saat itu BAPEPAM-LK) untuk kepentingan pemodal dalam mengambil keputusan investasinya (vide Pasal 64 ayat (2) UU Pasar Modal), dengan menjamin keterbukaan informasi yang wajib diberikan oleh semua pihak yang akan melakukan transaksi di pasar modal. Dengan demikian, PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL adalah Agung Indonesia pihak yang membantu regulator agar menciptakan transaksi di pasar modal secara teratur, adil, transparan, dan akuntable (vide bagian menimbang pada huruf a dalam UU OJK) dan oleh karenanya seharusnya diberikan insentif, bukan malah dibebankan beban biaya pungutan yang tidak berdasar. Penjelasan Pasal 64 ayat (2) “Karena pendapat dan atau penilaian Profesi Penunjang Pasar Modal sangat penting bagi pemodal dalam mengambil keputusan investasinya, ....”ahkamah Republik f. Bahwa Konsultan hukum, Akuntan Publik, dan Notaris sebagai profesi penunjang pasar modal bersikap independen dalam arti bahwa dalam melaksanakan pemeriksaan dan mengungkapkan hasil pemeriksaan atas kondisi emiten, akan bertindak secara profesional berdasarkan pada prinsip dan standar profesi. Selain itu, dalam pelaksanaan tugas dimaksud, profesi (-profesi) dimaksud bebas dari pengaruh pihak manapun termasuk Agung pengaruh dari emiten. Indonesia - Bahwa hal lain yang perlu dicermati adalah pada pemaknaan kalimat yang dipergunakan dalam PP OJK ini, yang secara jelas membedakan antara “di bidang Pasar Modal” (vide Pasal 64 UU Pasar Modal) dan “di sektor Jasa Keuangan, termasuk Sektor Pasar Modal"(vide Pasal 1 angka 3 dan angka 4 PP OJK), yang menurut pendapat kami mempunyai makna yang berbeda sebagaimana dijelaskan berikut ini: 1. “di bidang Pasar Modal” MenurutRepublikKamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksudahkamah dengan bidang adalah: segi pandangan, aspek, meliputi Halaman 26 dari 78 halaman. Putusan Nomor 68 P/HUM/2015 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 26 mah blik --- --- Page 27 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id bidang, yang mana jika digabung menjadi satu Frasa, yaitu “di bidang Pasar Modal”, maka mengandung pengertianhkama sebuah pengelompokan keilmuan dari Jasa Profesi, yang Repub mana keahlian dari ilmu-ilmu Profesi dimaksud dapat dikelompokan menjadi beberapa bidang, dalam hal ini bidang yang dimaksud adalah Bidang Pasar Modal. Dengan demikian, kegiatan di bidang Pasar Modal artinya Profesi tersebut melakukan kegiatannya sebagai Konsultan yaitu memberikan jasa hukum, akuntansi, dan atau Notaris pada bidang Pasar Modal. Agung Indonesia 1. “di sektor Jasa Keuangan” Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud sektor adalah lingkungan suatu usaha, yang mana jika digabung menjadi satu frasa yaitu “di sektor Jasa Keuangan” mengandung pengertian pengelompokan bidang usaha di lingkungan usaha “Jasa Keuangan”. Sedangkan pengertian “Jasa Keuangan” sesuai Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2009, masuk dalam Kategori K dengan Deskripsi Jasa Keuangan danahkamah Republik Asuransi, Kode 64, 65, 66. Kode 64 : Jasa Keuangan, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun. Kode 65 : Asuransi, Reasuransi dan dana Pensiun, Bukan Jaminan Sosial Wajib. Kode 66 : Jasa Penunjang Jasa Keuangan, Asuransi dan dana Pensiun. Agung Kategori KBLI diatas, menjelaskan bahwaIndonesiapengertian “Jasa Keuangan” adalah kegiatan mendapatkan dan menyalurkan kembali dana-dana, yang juga mencakup perolehan dana dalam bentuk simpanan yang dapat dipindahtangankan atau ditransfer atau dengan kata lain kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan dana masyarakat. - Bahwa Pungutan OJK kepada pihak seperti PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL atau perusahaan yang tidak melakukanRepublikkegiatan “Jasa Keuangan” sebagaimana dimaksudahkamah dalam Pasal 1 angka 3 dan angka 4, Pasal 2 dan Pasal 5 PP Halaman 27 dari 78 halaman. Putusan Nomor 68 P/HUM/2015 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 27 mah blik --- --- Page 28 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id OJK jo. butir I huruf B angka 2 dan butir II angka 11 dan 12 Lampiran PP OJK tidak dapat dilaksanakan karena PP OJK inihkama akan menjadi beban bagi industri dengan meningkatnya biaya Repub operasional, yang selanjutnya akan dibebankan kepada konsumen, dan mematikan industri kecil. Padahal fungsi profesi penunjang, adalah membantu sektor pasar modal agar penyelenggaraan transaksi pasar modal dapat berjalan dengan aman, tertib dan melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat. - Sebagaimana diketahui bahwa PROFESI PENUNJANG PASAR Agung Indonesia MODAL merupakan subyek hukum pajak yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (“UU Pajak Penghasilan”). Dengan adanya, pungutan OJK seolah-olah terjadi “pajak tambahan” atau “double taxation”, dimana setiap transaksi yang dilakukan di Pasar Modal, oleh PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL selain dikenakan Pajak, juga dikenakan “Pungutan OJK”.ahkamah Republik j. Dengan demikian, adanya “pajak tambahan” berupa “pungutan OJK” akan menjadi beban kepada Perusahaan Publik yang menggunakan jasa Pemohon karena akan ada penambahan biaya kepada Perusahaan Publik sehingga “prinsip wajar dan efisien” tidak berlaku. Oleh karenanya ketentuan mengenai pungutan ini tidak dapat dilaksanakan karena tidak mempunyai asas kemanfaatan terhadap pelaku pasar modal, hanya Agung bermanfaat untuk kepentingan OJK dari Indonesiasegi pembiayaan operasional. - Bahwa selain membebani Perusahaan Publik, secara tidak langsung pungutan OJK juga membebani Profesi Penunjang Pasar Modal dan juga pungutan ini tidak sejalan dengan Profesi Penunjang Pasar Modal itu sendiri. Sebagai ilustrasi transaksi Pasar Modal secara tidak langsung terpusat di Provinsi DKI Jakarta, karena begitu banyaknya perusahaan besar, perusahaan modal asing yang bertransaksi di Pasar Modal, sedangkanRepublikapabila kita bandingkan dengan provinsi lain di luarahkamah Provinsi DKI Jakarta dalam setahun bahkan mungkin hanya ada Halaman 28 dari 78 halaman. Putusan Nomor 68 P/HUM/2015 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 28 mah blik --- --- Page 29 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id beberapa transaksi pasar modal. Keadaan ini menimbulkan ketidakseimbangan antara biaya yang dikeluarkan oleh Profesihkama Penunjang Pasar Modal dengan pendapatannya itu sendiri; Repub - Bahwa sebagai ilustrasi lain yang menunjukan pungutan yang dilakukan oleh OJK membebani Profesi Penunjang Pasar Modal, yaitu misalkan saja Konsultan Hukum Pasar Modal yang baru saja diangkat, sedangkan belum adanya sama sekali pemasukan yang diperoleh, namun ironisnya dalam keadaan yang demikian sudah begitu banyak biaya biaya yang harus di keluarkannya termasuk di dalamnya adalah pungutan yang Agung Indonesia dilakukan oleh OJK; - Dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap “Lembaga Jasa Keuangan” dan “Lembaga Jasa Keuangan Lainnya”, sampai dengan saat ini terdapat kurang lebih 196 (seratus sembilan puluh enam) jumlah peraturan terkait dengan pengawasan OJK terhadap lembaga perbankan dan lembaga keuangan non-bank, sedangkan peraturan terkait tentang kelembagaan Profesi Penunjang Pasar Modal hanya mengatur tentang “kewajiban pendaftaran” saja. Hal ini membuktikanahkamah Republik bahwa “peranan” pengawasan OJK sangat minim dibandingkan fungsi “pengawasan” kepada Industri Jasa Keuangan (“Bukti P- 15”); - Sebagaimana diuraikan dalam Kedudukan Hukum (Legal Standing) PARA PEMOHON, bahwa OJK bukanlah lembaga yang berwenang mengatur mengenai jasa profesi, misalnya Advokat, Akuntan Publik dan atau Jabatan Notaris, karena PARA Agung PEMOHON bukan “Pihak” yang melakukanIndonesia“kegiatan jasa keuangan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b UU OJK. Kegiatan Jasa Profesi dari PARA PEMOHON telah diatur oleh Undang-Undang atau peraturan lain secara tersendiri atau terpisah yang mengatur mengenai masing-masing kelembagaan atau profesi tersebut; - Titik berat pengawasan dan pengaturan OJK adalah kepada Industri Jasa Keuangan yang dalam pelaksanaannya melakukan pengelolaan dana masyarakat. Hal mana dipertegasRepublikdalam Laporan OJK Triwulan II 2013, halaman 25,ahkamah yang menyatakan bahwa “Industri keuangan dikenal sebagai Halaman 29 dari 78 halaman. Putusan Nomor 68 P/HUM/2015 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 29 mah blik --- --- Page 30 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id bisnis yang penuh aturan (highly regulated) dibandingkan dengan bisnis lainnya. Karena bisnis di sektor keuanganhkama umumnya beroperasi dengan menghimpun dana masyarakat Repub (pihak ketiga). Pengelolaan dana masyarakat inilah yang perlu dipagari dengan beragam aturan dan dilakukan pengawasan oleh otoritas agar bisnis dikelola secara hati-hati (prudent).” (“Bukti P-16”); - Bahwa adanya ketentuan dalam Butir II angka 11 yang membebankan pungutan kepada “Kantor Konsultan Hukum” dan “Kantor Notaris” sebesar 1,2% dari nilai kontrak dari Agung Indonesia kegiatan di sektor jasa keuangan mencerminkan bahwa pembuat PP OJK tidak memahami konsepsi perizinan terhadap Konsultan Hukum dan Notaris adalah bersifat individual yang melekat izin perorangan dari profesi Konsultan Hukum dan Kantor Notaris tersebut, bukan pemberian izin kepada Kantor Konsultan Hukum dan Kantor Notaris. Hal ini membuktikan bahwa pembebanan “pungutan” oleh OJK dilakukan hanya semata-mata untuk kepentingan OJK untuk mencari keuntungan bukan untuk kepentingan pelaku usaha;ahkamah Republik q. Bahwa kewenangan OJK dalam menetapkan pungutan sangat berbeda dengan kewenangan Bapepam sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf m UU Pasar Modal, yang menyatakan bahwa: “Bapepam berwenang untuk: menetapkan biaya perizinan, persetujuan, pendaftaran, pemeriksaan, dan penilitian serta biaya lain dalam rangka kegiatan Pasar Modal.” Penjelasan Pasal 5 huruf m UU Pasar Modal menyatakan Agung bahwa “semua penerimaan dan pungutanIndonesiabiaya-biaya .... merupakan penerimaan negara dan disetor ke kas negara.” Sedangkan konsepsi “pungutan” oleh OJK dianggap merupakan penerimaan OJK (vide Pasal 37 ayat (3) UU OJK). Perbedaan konsepsi dasar pungutan inilah yang menyebabkan OJK akan selalu mencari celah untuk meningkatkan pendapatan dengan memperbesar “penerimaan OJK”; - Berdasarkan hal-hal yang diuraikan dalam huruf a sampai dengan huruf o di atas, maka dapat disimpulkan bahwa: 1) KegiatanRepublikPROFESI PENUNJANG PASAR MODAL, sepertiahkamah Konsultan Hukum, Akuntan Publik, dan Notaris adalah Halaman 30 dari 78 halaman. Putusan Nomor 68 P/HUM/2015 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 30 mah blik --- --- Page 31 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id bukan pihak yang melakukan “Kegiatan Jasa Keuangan”, dengan demikian pengelompokan Profesi Penunjanghkama Pasar Modal sebagai bagian dari Pihak yang wajib Repub dipungut adalah BERTENTANGAN dengan Pasal 6 dan ### Pasal 37 UU OJK; 1. Pengertian “Pihak” yang wajib dipungut oleh OJK sesuai dengan Pasal 6 dan Pasal 37 OJK adalah pihak yang melakukan “Kegiatan Jasa Keuangan”, dan oleh karenanya penyebutkan pihak-pihak baik dalam Pasal 1 angka 3 dan angka 4, dan Pasal 5 PP OJK serta pihak- Agung Indonesia pihak dalam Lampiran PP OJK harus dibaca sebagai pihak-pihak yang hanya melakukan “Kegiatan Jasa Keuangan”, dan tidak berlaku atau tidak dapat diterapkan kepada pihak-pihak yang melakukan “Kegiatan Non Jasa Keuangan”. Dengan demikian, Pasal 1 angka 3 dan angka 4, Pasal 2 dan ### Pasal 5 PP OJK serta butir I huruf B Angka 2 serta butir II angka 11 dan 12 yang diberlakukan kepada PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL, yang melakukan Kegiatan Non Jasaahkamah Republik Keuangan jelas BERTENTANGAN dengan Pasal 6 dan Pasal 37 UU OJK. 1. Sedangkan terkait dengan independensi OJK, Pasal 2 dan Pasal 3 PP OJK yang mengatur tentang pungutan OJK BERTENTANGAN dengan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (2) UU OJK, sebagai berikut: - Bahwa aturan hukum mengenai Pungutan OJK kepada Pihak Agung yang melakukan Kegiatan Jasa Keuangan Indonesiadi sektor Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 PP OJK adalah mempengaruhi dan mengurangi Independensi OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat 2 UU OJK; - Jika dilihat dari UU OJK, bahwa didalam Pasal 1 angka 1 diuraikan bahwa: “Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disebut OJK adalah lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan,Republikpemeriksaan, dan penyidikan sebagaimanaahkamah dimaksud dalam Undang