68 P/HUM/2014

--- Page 1 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN Nomor 68 P/HUM/2014hkama DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Repub ### MAHKAMAH AGUNG Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 1 angka 3 dan angka 4, Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara: I. HIMPUNAN KONSULTAN HUKUM PASAR MODAL (HKHPM), Agungtempat kedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 1,IndonesiaJakarta 12980, Menara Imperium GF-10, dalam hal ini diwakili oleh Indra Safitri, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ketua Umum HKHPM, sesuai dengan Pasal 16 ayat (4) juncto Pasal 16 ayat (5) Anggaran Dasar HKHPM, sebagaimana termaktub dalam Akta Nomor 01, tanggal 20 Nopember 2013, dibuat oleh Notaris Martina Dwinita, SH., di Bogor, bertindak untuk dan atas nama serta mewakili HKHPM, yang dalam melakukan tindakannya ini telah mendapatkan mandat dan atau persetujuan dari para anggota-anggotanya berdasarkan Rapat Anggota HKHPM pada tanggal 17 Juli 2014;ahkamah Republik II. INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA (IAPI), tempat kedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190, Sudirman Central Business District (SCBD), Lot 28 Senopati Raya Office 8 Building, 12th Floor, Unit 12I-12J, dalam hal ini diwakili oleh Tarkosunaryo, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ketua Umum Pengurus, sesuai dengan Pasal 12 ayat (3) dan (4) Anggaran Dasar IAPI, sebagaimana termaktub dalam Akta Nomor 24, tanggal 21 Mei 2007 Agung Indonesia sebagaimana diubah dengan Akta Nomor 23, tanggal 12 Desember 2007, keduanya dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi, SH., di Jakarta, bertindak untuk dan atas nama IAPI; III. PERKUMPULAN IKATAN NOTARIS INDONESIA (INI), tempat kedudukan di Jalan K.H. Hasyim Ashari 125, Pusat Niaga Roxy Mas Bl E-1 Lt. 1/32, Jakarta 10150, dalam hal ini diwakili oleh Adrian Djuaini, SH., dan Yualitha Widyadhari, keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ketua Umum dan Sekretaris Umum INI, sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) huruf c Anggaran Dasar INI Hasil Kongres Luar Biasa Ikatan Notarisahkamah Republik Indonesia, tertanggal 27 Januari 2005 sebagaimana termaktub dalam Halaman 1 dari 60 halaman. Putusan Nomor 68 P/HUM/2014 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1 mah blik --- --- Page 2 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tanggal 16 Mei 2006 Nomor 39, sebagaimana diubah dengan Akta Notaris Nomor 74 tentang Pernyataanhkama Keputusan Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, tanggal 17 Juli Repub 2013, dibuat oleh Notaris di Jakarta, bertindak untuk dan atas nama INI; ### IV. KANTOR AKUNTAN PUBLIK KRISNAWAN, BUSRONI, ACHSIN & ALAMSYAH (KAPKBAA), tempat kedudukan di Jakarta, dan telah mendapatkan Izin Usaha dari Menteri Keuangan Republik Indonesia melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1091/KM.1/2010, tertanggal 6 Desember 2010, dalam hal ini diwakili oleh Dr. Achsin, S.E., S.H., M.M., Agung Ak., CPA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanIndonesiasebagai Partner pada Kantor Akuntan Publik Krisnawan, Busroni, Achsin & Alamsyah, sesuai dengan Pasal 7 Anggaran Dasar KAPKBAA sebagaimana termaktub dalam Akta Nomor 6, tanggal 30 September 2010, yang dibuat oleh Diana Amalia, SH., Notaris di Tangerang, bertindak untuk dan atas nama serta mewakili KAPKBAA; V. Dr. M. ACHSIN, S.E., S.H., M.M., Ak., CPA., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Akuntan Publik, tempat tinggal di Jalan Sunan Ampel 1/16, Kelurahan Dinoyo, Kecamatan Lowokwaru, telah memiliki Izinahkamah Republik Akuntan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 909/KM.1/2011, tertanggal 15 Agustus 2011, bertindak untuk diri sendiri; VI. Drs. YANUAR MULYANA, Ak., CPA., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Akuntan Publik, tempat tinggal di Jalan Patra Kumala Nomor 34, Kelurahan Jatipulo, Kecamatan Palmerah, telah memiliki Izin Akuntan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Agung Indonesia Keuangan Nomor 260/KM.1/2012, tertanggal 29 Februari 2012, bertindak untuk diri sendiri; VII.SRIYADI, M.M., CPA., BKP., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Akuntan Publik, tempat tinggal di Jalan Komplek DPR RI K.64, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, telah memiliki Izin Akuntan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1242/KM.1/2011, tertanggal 28 Oktober 2011, bertindak untuk diri sendiri;ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2 mah blik --- --- Page 3 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id VIII. ANDY ELDES, Ak., CPA., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanhkama Akuntan Publik, tempat tinggal di Jalan Cipinang Muara 1 Nomor 7, telah memiliki RepubIzin Akuntan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1162/KM.1/2011, tertanggal 18 Oktober 2011, bertindak untuk diri sendiri; IX. IRWAN HADIWINATA, SH., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pengacara dan Konsultan Hukum, tempat tinggal di Jalan Carina Sayang S/4, Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat, telah terdaftar sebagai anggota di HKHPM dengan Nomor Anggota: 200037, mempunyai Surat Tanda Agung Terdaftar Konsultan Hukum Pasar Modal dengan NomorIndonesia330/PM/STTD- KH/2000, tertanggal 26 Oktober 2000, dan terdaftar sebagai Advokat dengan Nomor 84.10042, bertindak untuk diri sendiri; X. AKSIOMA LASE, SH., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pengacara dan Konsultan Hukum, beralamat kantor di Graha Mustika Ratu Lt. 5 R.505, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav.74-75, Jakarta 12870, telah terdaftar sebagai anggota di HKHPM dengan Nomor Anggota 201105, mempunyai Surat Tanda Terdaftar Konsultan Hukum Pasar Modal dengan Nomor 125/ BL/STTD-KH/2012, tertanggal 31 Juli 2012, dan terdaftar sebagai Advokatahkamah Republik dengan Nomor 08.10951, bertindak untuk diri sendiri; XI. TEDDY SOEMANTRY, SH., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pengacara dan Konsultan Hukum, tempat tinggal di Jalan Venesia III Blk. DC-19, Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara, telah terdaftar sebagai anggota di HKHPM dengan Nomor Anggota: 89029, mempunyai Surat Tanda Terdaftar Konsultan Hukum Pasar Modal dengan Nomor 330/PM/STTD- KH/2000, tertanggal 17 Maret 2000, dan terdaftar sebagai Advokat dengan Agung Indonesia Nomor 87.10076, bertindak untuk diri sendiri; Selanjutnya memberi kuasa kepada: 1. Tommy Sugih, SH., 2. G.P. Aji Wijaya, SH., 3. Srimiguna, SH, MH., 4. Ary Zulfikar, SH., 5. Agustinus Dawarja, SH., 6. Rifki Febriadi, SH., 7. Yanuar, SH., 8. Erwan Suryadi, SH., dan 9. Ari Andy Prastowo, SH., kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Para Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat kantor di Menara Imperium GF.10, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 1, Jakarta 12980, bertindak bersama-sama ataupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama Para Pemberi Kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus TanggalRepublik13 Oktober 2014;ahkamah Halaman 3 dari 60 halaman. Putusan Nomor 68 P/HUM/2014 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3 mah blik --- --- Page 4 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon I s/d. XI;hkama melawan: I. PRESIDENRepubREPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat; II. OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK), tempat kedudukan di Menara Radius Prawiro Lantai 2, Kompleks Perkantoran Bank Indonesia, Jalan M.H. Thamrin Nomor 2, Jakarta Pusat; Selanjutnya disebut sebagai Para Termohon I, II; Mahkamah Agung tersebut; Agung Indonesia Membaca surat-surat yang bersangkutan; ### DUDUK PERKARA Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Oktober 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada Tanggal 21 Oktober 2014 dan diregister dengan Nomor 68 P/HUM/2014 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil atas Pasal 1 angka 3 dan angka 4, Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan berikut dengan Lampirannya Terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011ahkamah Republik tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Undang-Undang lainnya yang mengatur tentang Profesi Penunjang Pasar Modal, Emiten dan atau Perusahaan Publik, yaitu (i) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, (ii) Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, (iii) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, (iv) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut: Agung Indonesia ### A. KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG; Adapun yang menjadi dasar/alasan pertimbangan diajukannya Permohonan Keberatan Hak Uji Formil dan Materiil terhadap PP OJK ini adalah sebagai berikut: 1 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut "UUD 1945") menyatakan, "Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan“. 2 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Ketetapan MPR RI Nomor III/MPR/2000 tentangRepublikSumber Hukum Dan Tata Urutan Peraturanahkamah Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4 mah blik --- --- Page 5 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Perundang-undangan, menyatakan "Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang”.hkama 3 Kewenangan Mahkamah Agung sebagaimana dinyatakan dalam Ketetapan Repub MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan yang telah diuraikan di atas, diperkuat dengan amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pada 24 A ayat (1), yang menyatakan: “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang, dan mempunyai kewenangan Agunglainnya yang diberikan Undang-Undang”. Indonesia 4 Bahwa kewenangan mengenai pengujian Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang juga ditegaskan kembali dalam Pasal 20 ayat (2) butir b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa: “Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang" dan ayat (3) menyatakan: "Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagai hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diambilahkamah baik berhubunganRepublikdengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung". 5 Bahwa selanjutnya, ketentuan Pasal 31 UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung antara lain menyatakan: **(1) Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-** undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Agung Indonesia (2) Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. **(3) Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung. **(4) Peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah sebagaimanaahkamah Republik** dimaksud pada ayat (3) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Halaman 5 dari 60 halaman. Putusan Nomor 68 P/HUM/2014 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5 mah blik --- --- Page 6 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id 6 Bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil (“PERMA 1/2011”)hkama menyatakan bahwa: Repub “Permohonan keberatan diajukan kepada Mahkamah Agung dengan cara langsung ke Mahkamah Agung”. Lebih lanjut dalam Pasal 2 ayat (2) dinyatakan bahwa: “Permohonan keberatan diajukan terhadap suatu Peraturan Perundang-undangan yang diduga bertentangan dengan suatu Peraturan Perundang-undangan tingkat yang lebih tinggi”. 7 Bahwa pengajuan keberatan terhadap Peraturan Perundang-undangan tidak Agungdibatasi oleh suatu tenggat waktu karena PeraturanIndonesiaPerundang-undangan adalah suatu aturan yang bersifat umum (Regelend). Dengan demikian, Permohonan Keberatan Hak Uji Formil dan Materiil atas suatu Peraturan Perundang-undangan dapat diajukan kapanpun oleh Para Pemohon. 8 Bahwa yang menjadi objek dari Permohonan a quo adalah pengujian Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang- Undang in casu Uji Formil dan Materiil PP OJK tentang Pungutan Jasa Keuangan Oleh OJK Terhadap UU OJK. 9 Bahwa PP OJK a quo, merupakan peraturan/kaidah hukum tertulis di bawahahkamah Undang-UndangRepublikyang mengikat umum, tentang Pungutan yang diwajibkan oleh OJK, oleh karenanya Peraturan Pemerintah itu telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 1 angka (2) PERMA 1/2011. 10 Bahwa kedudukan PP OJK tersebut berada di bawah Undang-Undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 UU Nomor 12/2011, yang menentukan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut: Agung Indonesia a Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d Peraturan Pemerintah; e Peraturan Presiden; f Peraturan Daerah Provinsi; dan g Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; 11 Bahwa dengan demikian secara hierarki PP OJK merupakan produk hukum yang berada di bawah Undang-Undang dan oleh karenanya berdasarkanahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6 mah blik --- --- Page 7 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id ### Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, memenuhi syarat untuk dapat diajukan Permohonan Keberatan (Judicial Review).hkama 12 Bahwa mengacu pada dasar-dasar yang telah diuraikan sebelumnya, Repub Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pengujian Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang- Undang terhadap Undang-Undang. Mengingat Permohonan a quo diajukan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam PERMA 1/2011, maka Permohonan Keberatan atas Pasal 1 angka 3 dan angka 4, Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan AgungOleh Otoritas Jasa Keuangan berikut dengan LampirannyaIndonesia(selanjutnya disebut ”PP OJK”) Terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut ”UU OJK”), UU Nomor 12/2011 dan Undang-Undang lainnya yang mengatur tentang Profesi Penunjang Pasar Modal, Emiten dan atau Perusahaan Publik yang diajukan oleh Pemohon ini sepatutnya diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. ### B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON; 1. Bahwa ketentuan Pasal 31 A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 3ahkamah Tahun 2009 tentangRepublikPerubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyatakan sebagai berikut: **(1) Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-** undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia. **(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan Agung Indonesia oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan** perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu: - Perorangan warga negara Indonesia; - Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau - Badan hukum publik atau badan hukum privat. **(3) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:** - nama dan alamat pemohon;ahkamah Republik Halaman 7 dari 60 halaman. Putusan Nomor 68 P/HUM/2014 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7 mah blik --- --- Page 8 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id - uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan menguraikan dengan jelas bahwa:hkama 1. materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang- Repub undangan di bawah undang-undang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau 1. pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku; dan - hal-hal yang diminta untuk diputus. 1. Bahwa berdasarkan PERMA 1/2011, yang berhak mengajukan Permohonan AgungPengujian Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-UndangIndonesiaterhadap Undang-Undang adalah Pemohon Keberatan sebagaimana dimaksud dalam ### Pasal 1 angka (4) yaitu “Kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari Undang- Undang”. 1. Bahwa Para Pemohon adalah: - Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V, adalah suatu asosiasi dan atau perkumpulan yang merupakan “Badanahkamah Hukum Privat”Republiksebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 A ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (“UU Mahkamah Agung”), yang kepentingannya dirugikan oleh berlakunya PP OJK, yaitu sebagai berikut: 1. Pemohon I, adalah asosiasi atau perkumpulan yang memiliki anggota (-anggotanya) terdiri dari para Pengacara dan atau Konsultan Hukum Agung Indonesia yang memberikan jasa profesi hukum kepada perorangan/individu atau perusahaan (-perusahaan), baik yang melakukan kegiatan di sector Pasar Modal maupun yang tidak melakukan kegiatan di sektor Pasar Modal; 1. Pemohon II, adalah asosiasi atau perkumpulan yang memiliki anggota (-anggotanya) terdiri dari para Akuntan Publik terdaftar yang memberikan jasa akuntan publik kepada perusahaan (-perusahaan) baik yang melakukan kegiatan di sektor Pasar Modal maupun yang tidak melakukan kegiatan di sektor Pasar Modal;ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8 mah blik --- --- Page 9 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id 1. Pemohon III, adalah suatu perkumpulan para profesi jabatan Notaris selaku pejabat umum yang memberikan jasa pembuatan akta otentikhkama dan kewenangan lainnya berdasarkan UU Jabatan Notaris kepada Repub perorangan/individu atau perusahaan (-perusahaan) baik yang melakukan kegiatan di sektor Pasar Modal maupun yang tidak melakukan kegiatan di sektor Pasar Modal; 1. Pemohon IV dan Pemohon V, adalah suatu Firma dan atau perkumpulan perdata yang merupakan Kantor Akuntan Publik yang mempunyai kegiatan usaha memberikan jasa Akuntan Publik kepada Agungperusahaan (-perusahaan) baik yang melakukanIndonesiakegiatan di sector Pasar Modal maupun yang tidak melakukan kegiatan di sektor Pasar Modal. - Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, Pemohon IX, Pemohon X dan Pemohon XI adalah para profesi baik Akuntan Publik maupun Pengacara/ Konsultan Hukum yang menjalankan kegiatannya di sektor pasar modal selaku Profesi Penunjang Pasar Modal berdasarkan UU Pasar Modal atau memberikan jasa profesinya kepada pihak-pihak yang bukan merupakan perusahaan (-perusahaan) atau pihak (-pihak) yang melakukan kegiatan diahkamah sektor Pasar RepublikModal. Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, Pemohon IX, Pemohon X, dan Pemohon XI, adalah pihak-pihak dan atau perorangan yang dirugikan dengan diterbitkan PP OJK ini, karena muatan materi yang terdapat dalam PP OJK, khususnya terkait pungutan yang dilakukan oleh OJK secara langsung merugikan Para Pemohon: - Pengenaan “Jenis Pungutan” berupa “Biaya Perizinan dan Pendaftaran Agung Indonesia Orang Perseorangan” kepada Profesi Penunjang Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Lampiran PP OJK butir I, huruf B angka 2 jelas merugikan Para Pemohon, mengingat fungsi dan tugas Profesi Penunjang Pasar Modal adalah pihak yang membantu kelancaran dan ketertiban transaksi di sector Pasar Modal dalam melindungi semua kepentingan stakeholders, termasuk OJK dan Investor sehingga kegiatan sektor pasar modal menjadi tumbuh dan berkembang, yang seharusnya diberikan insentif, bukan malah dibebankan “pajak tambahan” berupa “pungutan” yang semata-mata digunakan “hanya” untuk kepentingan operasional OJK;ahkamah Republik Halaman 9 dari 60 halaman. Putusan Nomor 68 P/HUM/2014 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9 mah blik --- --- Page 10 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id - Pengenaan “Jenis Pungutan” berupa “Biaya Tahunan untuk Pengaturan, Pengawasan, Pemeriksaan dan Penelitian” untuk Profesi Penunjang Pasarhkama Modal berupa 1,2% dari nilai kontrak dari kegiatan di sektor jasa keuangan Repub (“Biaya Transaksi”) dan biaya per orang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta Rupiah) kepada “Profesi Penunjang Perbankan” dan “Profesi Penunjang Pasar Modal” sebagaimana dimaksud dalam butir II angka 11 dan 12 Lampiran PP OJK jelas merugikan Para Pemohon, dengan pertimbangan bahwa pungutan ini sangat membebankan Para Pemohon, karena sebagaimana disebutkan di atas, profesi Para Pemohon adalah selaku pihak Agungpenunjang yang justru membantu OJK untuk kelancaranIndonesiatransaksi pasar modal. Tugas OJK adalah melakukan pengawasan kepada transaksi “jasa keuangan” di sektor pasar modal, bukan mengawasi “Profesi Penunjang”. Sehingga “pungutan OJK” kepada Para Pemohon hanya menjadi “beban tambahan” bagi Para Pemohon, dimana dana tersebut digunakan untuk kepentingan pengawasan kepada pihak lain, yaitu lembaga “Jasa Keuangan” sesuai amanat dari pembentukan OJK sebagaimana yang akan diuraikan dan dikelaskan secara rinci dalam posita dalam permohonan a quo.ahkamah Selain hal di atas,Republikkegiatan usaha profesi dari Para Pemohon tidak diatur dan diawasi oleh OJK, tetapi oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur Jasa Profesi seperti UU Advokat, UU Akuntan Publik dan UU Jabatan Notaris. Pengembangan, pendidikan dan pengawasan dilakukan sendiri oleh masing- masing organisasi profesi, dan tidak ada bantuan dana, baik untuk pengembangan maupun pengawasan oleh OJK kepada profesi (profesi) dari Para Pemohon. Agung Indonesia PP OJK telah melakukan pungutan dengan kewenangan yang berlebihan (execessive use of power), dengan menterjemahkan “Pihak Yang Diawasi” oleh OJK dalam UU OJK termasuk “kegiatan yang dilakukan” oleh para Profesi dari Para Pemohon. Padahal jelas-jelas “tugas OJK” yang diatur misalnya dalam ### Pasal 6 huruf b UU OJK adalah “melakukan tugas pengaturan dan pengawasan” terhadap “kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal”. Kalimat dalam Pasal 6 huruf b UU OJK mengandung 2 (dua) frasa: (i) frasa “kegiatan jasa keuangan” dan (ii) frasa “sektor pasar modal”. Frasa pertama bentuk kegiatan usahanya,ahkamah Republik yaitu pihak atau orang yang melakukan “kegiatan jasa keuangan”, sedangkan Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10 mah blik --- --- Page 11 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id frasa kedua hanya menerangkan “tempat kegiatannya”, yaitu di sektor “pasar modal”. Berdasarkan hal di atas, maka yang seharusnya diawasi oleh OJKhkama adalah “pihak yang melakukan kegiatan jasa keuangan”, sedangkan kegiatan Repub usaha Para Pemohon adalah “bukan bergerak di bidang jasa keuangan”. Berdasarkan hal-hal di atas, maka dengan terbitnya PP OJK ini, Para Pemohon menjadi mempunyai kewajiban untuk pembayaran “pungutan OJK” berupa “Biaya Perizinan dan Pendaftaran” dan “Biaya Tahunan”. Kewenangan yang diberikan PP OJK kepada OJK jelas salah alamat dan merugikan secara materiil bagi Para Pemohon. Agung4. Bahwa berdasarkan uraian di atas jelas Para Pemohon sudahIndonesiamemenuhi kualitas maupun kapasitas sebagai pemohon “Kelompok masyarakat atau perorangan Warga Negara Indonesia” dalam rangka pengujian Peraturan Perundang- undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 A UU Mahkamah Agung dan PERMA 1/2011, karenanya jelas pula Para Pemohon memiliki hak dan kepentingan hukum mewakili kepentingan publik untuk mengajukan Permohonan Uji Materiil atas ### Pasal 1 angka 3 dan angka 4, Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 5 PP OJK berikut dengan Lampirannya terhadap UU OJK, UU Nomor 12/2011 dan Undang-ahkamah Undang lainnya yangRepublikmengatur tentang Profesi Penunjang Pasar Modal, Emiten dan atau Perusahaan Publik. ### C. PERTIMBANGAN ATAU ALASAN HUKUM PARA PEMOHON. Adapun yang menjadi pertimbangan atau alasan hukum Para Pemohon mengajukan Pemohonan Uji Materiil atas PP OJK terhadap UU OJK adalah sebagai berikut: 1. Bahwa PP OJK a quo melanggar dan atau bertentangan dengan: - Hal-hal Formil, yaitu asas yang terkandung dalam asas-asas materi muatan Agung Indonesia dan asas-asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12/2011; dan - Hal-hal Materiil (bertentangan dengan aturan hukum yang derajatnya lebih tinggi/Lex superior derogat legi inferiori) in casu UU OJK. 1. Bahwa PP OJK dianggap melanggar hal FORMIL karena PP OJK bertentangan dengan asas-asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan asas-asas materi muatan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 UU Nomor 12/2011, yang akan diuraikan sebagai berikut: 2.1. ASAS-ASAS DALAM PEMBENTUKAN PERATURANahkamah Republik ### PERUNDANG-UNDANGAN YANG DILANGGAR OLEH OJK. Halaman 11 dari 60 halaman. Putusan Nomor 68 P/HUM/2014 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11 mah blik --- --- Page 12 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id - Asas “Kejelasan Tujuan” Bahwa tujuan dari OJK memungut dari “Pihak yang melakukanhkama kegiatan jasa keuangan” harus memuat “asas kejelasan tujuan”. Asas Repub Kejelasan Tujuan sebagaimana diterangkan dalam Penjelasan Pasal 5 UU Nomor 12/2011, adalah setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memuat tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Pemberian kewenangan kepada OJK untuk melakukan pungutan terhadap Profesi Penunjang Pasar Modal atau pihak-pihak yang tidak Agungmelakukan “kegiatan jasa keuangan” sangat tidakIndonesiaberdasar dan tidak mempunyai argumentasi hukum yang kuat. OJK adalah Lembaga nirlaba yang bertujuan, antara lain, menyelenggarakan kegiatan di dalam “sektor jasa keuangan” secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel serta melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Namun demikian, pungutan OJK yang diatur dalam PP OJK seolah- olah dijadikan sumber tambahan penerimaan APBN (Vide Pasal 37 ayat (5) UU OJK). Selain itu, jikapun pungutan OJK akan diterapkan kepada pelakuahkamah usaha,Republikseharusnya penerimaan dari pungutan OJK digunakan dari dan atau untuk kepentingan pelaku usaha. Pengertian pelaku usaha dalam UU OJK pada dasarnya ditujukan kepada pelaku usaha yang melakukan “kegiatan jasa keuangan ” sebagai amanat dari perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Agung Indonesia Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (“UU Bank Indonesia”). Sedangkan, Para Pemohon bukanlah pelaku usaha yang bergerak di bidang “jasa keuangan”. Pungutan OJK seolah-olah hanya digunakan untuk kepentingan OJK dan dijadikan sumber tambahan penerimaan APBN, dan bukan untuk kepentingan Profesi Penunjang Pasar Modal, tetapi pembebanan pungutan kepada Para Pemohon hanyaahkamah Republik untuk kepentingan OJK dalam melakukan tugas pengawasan kepada Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12 mah blik --- --- Page 13 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id pelaku usaha Jasa Keuangan yaitu Lembaga Jasa Keuangan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasalhkama 1angka 4 dan angka 10 UU OJK yang merupakan “Highly Regulated Repub Industry”. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Para Pemohon tidak mendapatkan bantuan dan atau subsidi dari OJK, bahkan secara profesi tidak diawasi oleh OJK. Hal inilah yang membuat tidak jelas mengenai tujuan pencapaiannya, apakah hanya sekedar untuk kepentingan OJK atau seyogyanya digunakan untuk kepentingan Agungpelaku usaha yang benar-benar secara tujuanIndonesiakegiatan usahanya memang bergerak di bidang jasa keuangan atau pengelolaan dana masyarakat yang perlu diawasi oleh OJK. Bahwa pembentukan OJK adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari amanat UU Bank Indonesia tentang perlu dibuatnya lembaga pengawasan perbankan yang terpisah dari Bank Indonesia dan tidak ada keterkaitan dengan sektor di bidang pasar modal. Bahwa dalam Penjelasan Umum UU OJK dinyatakan, pada pokoknya, bahwa dasar pertimbangan pembentukan UU OJK adalahahkamah untuk Republikmelakukan penataan kembali struktur pengorganisasian dari lembaga-lembaga yang melakukan tugas pengaturan dan pengawasan di “sektor jasa keuangan”. Dari pejelasan umum UU OJK, secara khusus menyebutkan bahwa Negara (melalui OJK) harus memberikan perhatian serius terhadap sektor jasa keuangan, yang melakukan “fungsi intermediasi”. Penggunaan istilah “fungsi intermediasi” ini jelas terkait dengan lembaga keuangan seperti Agung Indonesia sektor perbankan atau lembaga jasa keuangan lainnya, bukan ditujukan kepada fungsi penunjang seperti kedudukan Para Pemohon. Jikapun pungutan ini ditujukan untuk fungsi pengawasan OJK, maka jika merujuk kepada UU OJK, tujuan pengawasan tersebut berlaku kepada lembaga-lembaga keuangan yang memang menjalankan fungsi intermediasi sebagaimana yang dijadikan dasar pertimbangan pembentukan OJK sesuai dengan penjelasan umum dari UU OJK tersebut.ahkamah Republik Halaman 13 dari 60 halaman. Putusan Nomor 68 P/HUM/2014 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13 mah blik --- --- Page 14 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Fungsi pengawasan OJK sangat jelas terhadap lembaga keuangan seperti, salah satunya, sektor perbankan, karena sifat dan tujuannyahkama sangat berbeda dengan fungsi Profesi Penunjang Pasar Modal. Repub Berdasarkan Pasal 7 UU OJK, fungsi pengawasan terhadap Bank diuraikan secara rinci dalam Pasal 7 UU OJK, yaitu: 1. pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi: - perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan Agungdan sumber daya manusia, merger, konsolidasiIndonesiadan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan - kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa; 1. pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi: - likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadanganahkamah Republikbank; - laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank; - sistem informasi debitur; - pengujian kredit (credit testing); dan - tandar akuntansi bank; 1. pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati- hatian bank, Agung Indonesia meliputi: - manajemen risiko; - tata kelola bank; - prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang; - pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; dan 1. pemeriksaan bank. Hal ini sangat berbeda dengan fungsi pengawasan terhadap Profesi Penunjang Pasal Modal, karena PERANAN OJK terkait pengawasanahkamah Republik Profesi Penunjang Pasar Modal sangat berbeda dan tidak ada Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14 mah blik --- --- Page 15 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id pengawasan rutin yang dilakukan oleh OJK sebagaimana yang dilakukan oleh OJK kepada Bank (vide Pasal 7 UU OJK).hkama Konsepsi bahwa Profesi Penunjang Pasar Modal harus terdaftar di Repub OJK (d/h Bapepam) hanya bersifat pendataan (registrasi) jumlah Profesi Penunjang Pasar Modal. Bahkan untuk pendidikan dasar dan pendidikan lanjutan yang dijadikan dasar sertifikasi bagi Profesi menjalankan tugasnya dalam transaksi Pasar Modal, dilakukan sendiri (mandiri) oleh Asosiasi atau Himpunan dari profesi (-profesi) dimaksud, sama sekali tidak ada PERANAN dan unsur bantuan Agungpendanaan ataupun pengawasan dari OJK kepadaIndonesiaanggota Profesi Penunjang Pasar Modal. Berdasarkan hal-hal di atas, maka Pungutan OJK yang dilakukan terhadap Profesi Penunjang Pasar Modal tidak memenuhi asas kejelasan tujuan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 huruf a UU Nomor 12/2011. - Asas “Dapat dilaksanakan” Bahwa Pungutan OJK kepada pihak seperti Profesi Penunjang Pasar Modal atau perusahaan yang tidak melakukan kegiatan “jasaahkamah keuangan”Republiksebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 dan angka 4, Pasal 2 dan Pasal 5 PP OJK juncto butir I huruf B angka 2 dan butir II angka 11 dan 12 Lampiran PP OJK tidak dapat dilaksanakan karena PP OJK ini akan menjadi beban bagi industri dengan meningkatnya biaya operasional, yang selanjutnya akan dibebankan kepada konsumen, dan mematikan industri kecil . Padahal fungsi profesi penunjang, adalah membantu sektor pasar modal agar Agung Indonesia penyelenggaraan transaksi pasar modal dapat berjalan dengan aman, tertib dan melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat. Sesuai dengan tujuan pembinaan, pengaturan dan pengawasan yang menjadi amanat Pasal 4 UU Pasar Modal adalah untuk mewujudkan terciptanya kegiatan Pasar Modal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat. Bahwa pungutan OJK tidak mencerminkan perlindungan kepada pemodal dan masyarakat, karena penerapan pungutan kepada Profesi Penunjang Pasar Modal tidak didasarkan pada asas kemanfaatan bagiahkamah Republik kepentingan Profesi Penunjang Pasar Modal, yang merupakan bagian Halaman 15 dari 60 halaman. Putusan Nomor 68 P/HUM/2014 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15 mah blik --- --- Page 16 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id dari kelompok masyarakat. Alih-alih memberikan perlindungan, pungutan OJK justru semakin memberatkan biaya yang harushkama ditanggung oleh pemodal atau masyarakat. Repub Sebagaimana diketahui bahwa Profesi Penunjang Pasar Modal merupakan subyek hukum pajak yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (“UU Pajak Penghasilan”). Dengan adanya, pungutan OJK seolah-olah terjadi “pajak tambahan” atau “double taxation”, Agungdimana setiap transaksi yang dilakukan di PasarIndonesiaModal, oleh Profesi Penunjang Pasar Modal selain dikenakan Pajak, juga dikenakan “Pungutan OJK”. Dengan demikian, adanya “pajak tambahan” berupa “pungutan OJK” akan menjadi beban kepada Emiten atau Perusahaan Publik yang menggunakan jasa Pemohon karena akan ada penambahan biaya kepada Emiten atau Perusahaan Publik sehingga “prinsip wajar dan efisien” tidak berlaku. Oleh karenanya ketentuan mengenai pungutan ini tidak dapat dilaksanakan karena tidak mempunyai asasahkamah kemanfaatanRepublikterhadap pelaku pasar modal, hanya bermanfaat untuk kepentingan OJK dari segi pembiayaan operasional. Dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap “Lembaga Jasa Keuangan” dan “Lembaga Jasa Keuangan Lainnya”, sampai dengan saat ini terdapat kurang lebih 196 (seratus sembilan puluh enam) jumlah peraturan terkait dengan pengawasan OJK terhadap lembaga perbankan dan lembaga keuangan non-bank, sedangkan peraturan Agung Indonesia terkait tentang kelembagaan Profesi Penunjang Pasar Modal hanya mengatur tentang “kewajiban pendaftaran” saja. Hal ini membuktikan bahwa “peranan” pengawasan OJK sangat minim dibandingkan fungsi “pengawasan” kepada Industri Jasa Keuangan (“Bukti P-19”). Sebagaimana diuraikan dalam Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon, bahwa OJK bukanlah lembaga yang berwenang mengatur mengenai jasa profesi, misalnya Advokat, Akuntan Publik dan atau Jabatan Notaris, karena Para Pemohon bukan “pihak” yangahkamah Republik melakukan “kegiatan jasa keuangan” sebagaimana dimaksud dalam Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16 mah blik --- --- Page 17 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id ### Pasal 6 huruf b UU OJK. Kegiatan Jasa Profesi dari Para Pemohon telah diatur oleh Undang-Undang atau peraturan lain secara tersendirihkama atau Repub terpisah yang mengatur mengenai masing-masing kelembagaan atau profesi tersebut. Titik berat pengawasan dan pengaturan OJK adalah kepada Industri Jasa Keuangan yang dalam pelaksanaannya melakukan pengelolaan dana masyarakat. Hal mana dipertegas dalam Laporan OJK Triwulan II 2013, halaman 25, yang menyatakan bahwa “Industri keuangan Agungdikenal sebagai bisnis yang penuh aturanIndonesia(highly regulated) dibandingkan dengan bisnis lainnya. Karena bisnis di sektor keuangan umumnya beroperasi dengan menghimpun dana masyarakat (pihak ketiga). Pengelolaan dana masyarakat inilah yang perlu dipagari dengan beragam aturan dan dilakukan pengawasan oleh otoritas agar bisnis dikelola secara hati-hati (prudent).” (“Bukti P-20”). Bahwa prinsip efisien di Pasar Modal merupakan prinsip penting agar setiap kegiatan investasi dan perdagangan efek berlangsungahkamah denganRepublikbiaya yang lebih murah sehingga tidak memberikan beban kepada masyarakat yang akan melakukan pembelian produk pasar modal, seperti saham, obligasi atau melakukan perdagangan efek di Bursa Efek melalui Perusahaan Efek. Selain hal di atas, pungutan OJK juga menimbulkan benturan kepentingan antara OJK dan sektor jasa keuangan dan dampak yang tidak baik terhadap sektor jasa keuangan itu sendiri ataupun terhadap Agung Indonesia pemodal atau masyarakat. Pembiayaan OJK yang berasal dari sector jasa keuangan akan menambah biaya yang harus ditanggung sector jasa keuangan atau bank, selain fee penjaminan dana nasabah. Biaya tersebut pada akhirnya berpotensi menimbulkan ekonomi biaya tinggi terhadap sektor jasa keuangan. Hal ini tentunya tidak kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan jasa keuangan. Berdasarkan hal-hal di atas, maka jelas-jelas “pungutan OJK” kepada Profesi Penunjang Pasar Modal atau perusahaan atau pihak yang tidak melakukan “kegiatan jasa keuangan” adalah salah alamat,ahkamah Republik sehingga penerapannya “tidak dapat dilaksanakan”. Halaman 17 dari 60 halaman. Putusan Nomor 68 P/HUM/2014 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 17 mah blik --- --- Page 18 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id - Asas “Kedayagunaan dan Kehasilgunaan”. Bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memanghkama benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan Repub bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berdasarkan rumusan ini, PP OJK dan aturan terkait dengan pungutan OJK tidak benar-benar dibutuhkan dan tidak bermanfaat bagi pelaku pasar modal, khususnya jasa profesi yang dijalankan oleh Para Pemohon. Pungutan OJK yang dilakukan terhadap jasa profesi hanya semata-mata menguntungkan OJK yang mencari pendapatan atau penghasilan untuk membiayai Agungkegiatan operasional OJK yang digunakan untukIndonesiapengawasan dan pengaturan Industri Keuangan. Bahwa Paragraf 6 Penjelasan Umum UU OJK menyatakan bahwa pada dasarnya tujuan pembentukan lembaga pengawas seperti OJK adalah untuk mengawasi sektor-sektor jasa keuangan yang mencakup perbankan, asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura, dan perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat. Dengan kata lain, fungsi pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penelitian OJKahkamah adalahRepublikditujukan kepada lembaga jasa keuangan, yang kegiatan usahanya menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat, sedangkan jasa profesi yang dijalankan oleh Para Pemohon tidak melakukan kegiatan usaha yang berkaitan dengan pengelolaan dana masyarakat. Dengan demikian, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan dari pungutan OJK tidak bermanfaat bagi jasa profesi. Mengutip pendapat dari Arif Budimanta yang merupakan seorang Agung Indonesia anggota DPR Komisi XI, PP ini berpotensi menimbulkan ekonomi biaya tinggi terhadap sektor jasa keuangan dan akan "memandekkan" pertumbuhan jasa keuangan, menjadi beban nasabah, dan mematikan industri keuangan kecil (“Bukti P-21”). Bahwa salah satu pelaku pasar modal, yaitu Ketua Umum APEI, Lilly Widjaja, menyatakan ketidaksetujuan atas “Pungutan OJK”, karena sifatnya ganda, ada yang perhitungannya didasarkan pada aset dan atau pendapatan. Menurutnya, jika Manajer Investasi sudah dikenakan “Pungutan OJK”, maka bisnis “underwriter” jugaahkamah Republik dikenakan, sehingga dikenakan 2 (dua) kali pungutan. Padahal Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 18 mah blik --- --- Page 19 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Perusahaan Efek sudah mendapatkan pungutan transaksi saham dari pihak Bursa Efek Indonesia (BEI). Sehingga besaran pungutan yanghkama berganda tersebut akan semakin menyulitkan perusahaan efek yang Repub pendapatannya tidak setinggi perusahaan industry jasa keuangan lainnya. Ditambahkan juga oleh Ketua APEI, yang menyatakan "Kami ini tidak setinggi bank pendapatannya, selain itu kami juga tidak selamanya untung, kalau rugi bagaimana, apa yang kita dapatkan ? Apakah akan tetap mendapatkan pungutan tersebut?". (“Bukti P-22”). AgungBahwa Ketua Asosiasi Emiten Indonesia (AEI),IndonesiaFransiscus Welirang, juga mengatakan, saat Undang-Undang terkait pungutan OJK terbit, seluruh industri jasa keuangan dikenakan pungutan tersebut. Tidak ada pemilahan lembaga yang harus membayar pungutan. "Menurut saya itu salah, karena tidak semua emiten itu industri keuangan. Pasar modal tidak seluruhnya di sektor keuangan. Yang diperdagangkan adalah sahamnya," kata Fransiscus dalam diskusi "Evaluasi 1 Tahun: Menimbang Manfaat OJK" di Wisma Antara, Lebih lanjut, Fransiscus mengungkapkan, saat aturan mengenaiahkamah pungutanRepublikterbit, lembaga jasa keuangan rela saja membayar. Akan tetapi, emiten yang bukan merupakan jasa keuangan perlu dipertanyakan urgensi pembayaran pungutan karena tidak berkecimpung di sektor jasa keuangan. (“Bukti P-23”). Berdasarkan hal-hal di atas, terkait dengan Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan, maka PP OJK ini tidak dibutuhkan karena tidak bermanfaat bagi pemodal dan masyarakat sebagaimana yang Agung Indonesia diamanatkan dalam UU Pasar Modal. - Asas “Kejelasan Rumusan”. Terdapat ketidakjelasan dalam rumusan “Pihak” dalam PP OJK. Dalam Pasal 37 ayat (1) UU OJK menyebutkan bahwa OJK mengenakan pungutan kepada pihak yang melakukan “kegiatan di sektor jasa keuangan”. Penjelasan dari pasal tersebut hanya menyatakan bahwa “pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan” adalah Lembaga Jasa Keuangan dan atau orang perseorangan atau badan yang melakukan kegiatan di “sektor jasaahkamah Republik keuangan.” Halaman 19 dari 60 halaman. Putusan Nomor 68 P/HUM/2014 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 19 mah blik --- --- Page 20 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Dalam UU OJK tidak secara jelas memuat pengertian apa yang dimaksud dengan “Jasa Keuangan”. Undang-Undang OJK hanyahkama mengatur tentang definisi “Lembaga Jasa Keuangan” dan “Lembaga Repub Jasa Keuangan Lainnya”. Pengertian Lembaga Jasa Keuangan yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 UU OJK adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sector Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. Pengertian Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang dimaksud dalam AgungPasal 1 angka 10 UU OJK adalah pergadaian,Indonesialembaga penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, meliputi penyelenggara program jaminan sosial, pensiun, dan kesejahteraan, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan mengenai pergadaian, penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, serta lembaga jasaahkamah keuanganRepubliklain yang dinyatakan diawasi oleh OJK berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. Dalam pengertian Lembaga (-lembaga) yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 4 dan angka 10 UU OJK disebutkan penggunaan terminolgi “jasa keuangan”, sehingga seharusnya dapat diartikan penyebutan lembaga-lembaga yang diuraikan dalam Pasal 1 angka 4 dan angka 10 UU OJK itu tentunya “lembaga-lembaga” yang menjalankan Agung Indonesia “kegiatan jasa keuangan”, termasuk lembaga jasa keuangan yang menjalankan kegiatan di Pasar Modal. Sehingga jikapun ada pengertian “pihak”, harus diartikan “pihak” yang melakukan kegiatan “jasa keuangan”. Lembaga atau profesi yang melakukan transaksi atau kegiatan di “sektor Pasar Modal”, tidak serta merta dapat diartikan sebagai Lembaga Jasa Keuangan atau Lembaga Jasa Keuangan lainnya atau orang perseorangan atau badan yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. Profesi seperti Pengacara/Konsultan Hukum, Akuntan Publik danahkamah Republik Notaris tidak dapat dikategorikan sebagai “Lembaga Jasa Keuangan” Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 20 mah blik --- --- Page 21 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id atau “Lembaga Jasa Keuangan Lainnya” sebagaimana diatur dalam ### Pasal 1 angka 4 dan angka 10 UU OJK.hkama Ketidakjelasan pengertian “pihak” dalam UU OJK, diartikan secara Repub langsung dalam PP OJK termasuk pihak yang memberikan jasa profesi seperti Pengacara/Konsultan, Akuntan Publik, Notaris atau pihak-pihak lainnya yang meskipun tidak menjalankan kegiatan Jasa Keuangan tetapi diartikan sebagai pihak yang melakukan transaksi di “sektor Pasar Modal”. Sebagaimana yang telah diuraikan dalam Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon, frasa tentang Agung“sektor pasar modal” adalah untuk menunjukkanIndonesia“tempat kegiatan atau transaksi itu dilakukan”. Sedangkan, frasa tentang “Kegiatan Jasa Keuangan” adalah menunjukan “transaksi atau kegiatan” yang dilakukan oleh pelaku usaha di bidang “keuangan”. Apakah “Jasa Profesi” seperti Hukum, Akuntan, Notaris atau pihak lain, dapat disebut “bidang keuangan” meskipun yang bersangkutan tidak melakukan kegiatan “Kegiatan Jasa Keuangan?” Bahwa Pasal 1 angka 3 PP OJK menyatakan sebagai berikut: “Pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan yangahkamah selanjutnyaRepublikdisebut Pihak adalah Lembaga Jasa keuangan dan/atau orang perseorangan atau badan yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan”. Selanjutnya “Sektor Jasa Keuangan” berdasarkan Pasal 1 angka 4 PP OJK didefiniskan sebagai (i) sektor Perbankan, (ii) Pasar Modal, (iii) Perasuransian, (iv) Dana Pensiun, dan (v) Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. Agung Indonesia Berdasarkan hal-hal di atas, PP OJK telah memperluas pengertian “Sektor Jasa Keuangan”, di mana memasukkan pengertian bahwa “Sektor Jasa Keuangan” termasuk bidang Pasar Modal, di mana dalam pengertian Pasar Modal di dalamnya terdapat Profesi Penunjang Pasar Modal, yaitu profesi seperti Konsultan Hukum, Akuntan Publik, dan Notaris, bahkan memperluas termasuk Emiten/ Perusahaan Publik (meskipun kegiatan usaha Emiten/Perusahaan Publik tidak melakukan “kegiatan jasa keuangan”). Padahal dalam UU OJK tidak terdapat definisi mengenai “Sektor Jasa Keuangan”ahkamah Republik yang di dalamnya terdapat “Jasa Profesi”. UU OJK hanya Halaman 21 dari 60 halaman. Putusan Nomor 68 P/HUM/2014 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 21 mah blik --- --- Page 22 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id menyebutkan definisi/pengertian “Jasa Keuangan”, “Lembaga Jasa Keuangan” dan “Lembaga Jasa Keuangan Lainnya”, di mana dalamhkama uraian definisi tersebut tidak termasuk “Jasa Profesi” seperti Repub Konsultan Hukum, Akuntan Publik, Notaris atau Emiten atau perusahaan yang bidang usahanya bukan di bidang industri “jasa keuangan”, seperti Emiten atau Perusahaan Publik yang kegiatan usahanya di sektor pertambangan, rokok, produsen makanan dan lain-lain. Dengan demikian, maka pengertian “Pihak” sebagaimana dirujuk Agungdalam Pasal 1 angka 3 dan angka 4, Pasal 2Indonesiadan Pasal 5 PP OJK berikut dengan Lampiran OJK tidak memuat asas “Kejelasan Rumusan”. Adanya multi tafsir atas pengertian “Sektor Jasa Keuangan” menyebabkan PP OJK memuat pengertian sendiri yang memperluas arti atau pengertian kegiatan “Jasa Keuangan”. - Asas “Keterbukaan”. Bahwa PP OJK tidak memenuhi asas keterbukaan karena selama proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan tidak bersifatahkamah transparanRepublikdan terbuka, sehingga seluruh lapisan masyarakat tidak mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan Peraturan Perundang-undangan tersebut. Dari pembahasan yang terkait dengan penerapan “pungutan OJK”, Para Pemohon telah menyampaikan masukan dan saran kepada OJK selaku pemrakarsa PP OJK maupun peraturan pelaksana lainnya, Agung Indonesia sebagaimana diuraikan sebagai berikut: 1. Surat HKHPM. - Surat HKHPM Nomor 202/HKHPM/SK/XII/2012, tanggal 8 Desember 2012, perihal Tanggapan Atas RUU Pungutan OJK (“Bukti P-24”), yang mana isi surat ini adalah sebagai berikut: **(1) mengusulkan agar untuk biaya pungutan atas biaya** perizinan dan pendaftaran orang perseorangan nominalnya Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribuahkamah Republik rupiah); Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 22 mah blik --- --- Page 23 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id **(2) Keberatan atas biaya annual fee yang dikenakan oleh** OJK; kedepannya dapat diwancanakan untuk pengenaanhkama fee atas Konsultan Hukum yang ditunjuk dalam hal Repub penawaran umum dalam rangka pernyataan pendapat registration statement; - Surat HKHPM Nomor 058/HKHPM/SK/III/2014, tanggal 3 Maret 2014, perihal Reposisi, Pungutan dan Sanksi Bagi Konsultan Hukum Pasar Modal (“Bukti P-25”), yang menyampaikan keberatan-keberatannya atas PP OJK ini, Agungsebagai berikut: Indonesia **(1) Bahwa pungutan untuk setiap Konsultan Hukum yang** baru pertama kali melakukan pendaftaran untuk mendapatkan Surat Tanda Terdaftar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dapat kami terima; **(2) Terkait dengan biaya tahunan yang akan dikenakan bagi** Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK, kami keberatan mengingat kondisi bahwa adanya kewajiban- kewajiban lain setiap tahunnya yang sudah dibebankanahkamah Republikkepada para Konsultan Hukum Pasar Modal, dan juga mengingat bahwa kemampuan finansial dari para Konsultan Hukum yang belum merata, dan akan menurunkan animo Advokat atau Konsultan Hukum untuk menjadi anggota HKHPM, yang akhirnya akan berdampak pada upaya-upaya untuk melahirkan organisasi profesi hukum yang kuat, memiliki standar Agung Indonesia profesi yang up date serta kualitas dan standar mutu Konsultan Hukum maupun Kantor Konsultan Hukum yang sejalan dengan perkembangan industri pasar modal dan sektor jasa keuangan maupun international best practices; **(3) Untuk pungutan atas setiap transaksi yang dilakukan** oleh Kantor Konsultan Hukum sebesar 1,2% dari nilai kontrak adalah tidak sejalan dengan kedudukan Kantor Konsultan Hukum yang tidak terdaftar di OJK, karenaahkamah Republik Halaman 23 dari 60 halaman. Putusan Nomor 68 P/HUM/2014 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 23 mah blik --- --- Page 24 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id pendaftaran melekat pada individual dari Advokat atau Konsultan Hukum;hkama **(4) Mengenai sanksi-sanksi yang dikenakan oleh OJK Repub** kepada Konsultan Hukum, kami usulkan agar dapat diberikan pemberitahuan dini, sehingga Konsultan Hukum dapat mengetahui mengenai adanya sanksi tersebut, sebelum sanksi tersebut mencapai nilai yang cukup besar; **(5) Kiranya HKHPM dapat diberikan kesempatan untuk Agung menjalin kerjasama dengan OJKIndonesiadalam hal penegakan** hukum bilamana menyangkut anggota-anggota HKHPM, mengingat pelanggaran terkait dengan dan standar profesi merupakan kewenangan Dewan Kehormatan HKHPM. - Surat HKHPM Nomor 064/HKHPM/SK/III/2014, tanggal 14 Maret 2014 perihal tanggapan atas Draft Peraturan OJK tentang Pungutan dan Komentar Anggota HKHPM tentang PP Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan (“Draft”)ahkamah Republik(“Bukti P-26”), yang disampaikan kepada HKHPM, maka HKHPM menyampaikan usulan sebagai berikut: **(1) Atas Draft tersebut perlu dilakukan perubahan atas** ### Pasal 8 ayat (2), yang mana dalam ayat (2) pada kalimat belum mempunyai acuan adalah sesuatu yang tidak memiliki kepastian hukum; **(2) Atas Draft tersebut Pasal 8 ayat (3), penjelasan tentang Agung Indonesia kata harian perlu dipertegas apakah hari kerja atau** termasuk hari libur; **(3) Pada Draft tersebut Pasal 13 ayat (1) huruf a, pada** kalimat “Pihak yang sedang mengalami kesulitan keuangan dan/atau sedang dalam upaya penyehatan dan/ atau sedang dalam pemberesan”. Ditambah kata "atau" di antara kalimat agar definisi kesulitan keuangan tidak semata-mata hanya terkait dengan suatu kepailitan; **(4) Pada Draft tersebut Pasal 15, pada kalimat “selainahkamah Republik** kriteria kesulitan keuangan” sebagaimana ditetapkan Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 24 mah blik --- --- Page 25 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id dalam lampiran Draft, berdasarkan analisis yang dilakukan oleh OJK, OJK dapat menentukan kondisihkama tertentu sebagai ukuran untuk menetapkan pihak yang Repub mengalami kesulitan keuangan dan atau dalam upaya penyehatan (ditambah kata "atau" di antara kalimat agar definisi kesulitan keuangan tidak semata-mata hanya terkait dengan suatu kepailitan); **(5) Pada lampiran tentang definisi Profesi (orang** perseorangan) Profesi (orang-perseorangan): tidak Agung pernah mendapat Kontrak di SektorIndonesiaJasa Keuangan Dalam Setahun atau Dinyatakan pailit oleh pengadilan. 1. Surat IAPI. - Surat IAPI Nomor 0068/III/IAPI/2014, tanggal 26 Maret 2014, perihal Tanggapan atas Rancangan Peraturan OJK tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan (“Bukti P-27”), dalam surat ini IAPI menyampaikan hal-hal yang menjadi keberatannya atas pungutan yang akan dilakukan OJK sebagai berikut:ahkamah Republik(1) Pungutan yang akan dikenakan oleh OJK tersebut kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik akan diperhitungkan dalam menentukan jumlah fee yang menjadi beban klien, sehingga akhirnya pungutan ini akan menjadi beban bagi klien/para pelaku pasar modal yang menggunakan jasa Akuntan Publik; **(2) Bahwa Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik selama Agung Indonesia ini juga dibebankan dengan sejumlah persyaratan-** persyaratan dan pembatasan-pembatasan, antara lain kewajiban terdaftar sebagai rekanan di sejumlah bank- bank yang ada di Indonesia dengan persyaratan- persyaratan yang sangat ketat, dan adanya pembatasan pekerjaan yang diizinkan; **(3) Bahwa Akuntan Publik selama ini telah berkontribusi** kepada Negara juga termasuk membayar iuran kepada asosiasi profesi Akuntan Publik dalam hal:ahkamah Republik (a) Pajak Penghasilan; Halaman 25 dari 60 halaman. Putusan Nomor 68 P/HUM/2014 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 25 mah blik --- --- Page 26 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id (b) Pajak Pertambahan Nilai; (c) biaya perizinan Akuntan Publik dan Kantorhkama Akuntan Publik; Repub (d) iuran tahunan keanggotaan IAPI; (e) biaya mengikuti pelatihan professional berkelanjutan dengan junlah minimum 40 SKP pertahun; dan (f) biaya sertifikasi pendaftaran di Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK). Agung(4) Bahwa pungutan-pungutan yangIndonesiadikenakan terhadap Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik menjadi disincentive bagi profesi Akuntan Publik dan tidak sejalan dengan upaya Pemerintah dan IAPI untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas Akuntan Publik terutama dalam menghadapi Asean Economic Community (AEC) tahun 2015; **(5) Bahwa berdasarkan masukan dari para Anggota FAPM-** IAPI, biaya perizinan dan biaya tahunan yangahkamah Republikdikenakan kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik adalah tidak tepat. - Surat IAPI Nomor 0730/VI/IAPI/2014, tanggal 23 Mei 2014, perihal Permohonan Audiensi terkait PP Nomor 11/2014 tentang pungutan OJK (“Bukti P-28”), bahwa sehubungan dengan ditetapkannya PP Pungutan OJK tersebut, IAPI menyampaikan melalui suratnya memohon Agung Indonesia audiensi untuk mendiskusikan terkait dengan implementasi dan peraturan tersebut terhadap para Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik. 1. Surat INI Nomor 54/U/29-III/PP-INI/2014, tanggal 17 Maret 2014, perihal Permohonan Audiensi, dan surat INI Nomor 74/ U/3-VI/PP-INI/2014, tanggal 5 Juni 2014, dalam kedua surat yang ditujukan kepada Ketua OJK tersebut mengusulkan untuk melakukan pembicaraan dikarenakan adanya permasalahan atas adanya PP OJK, berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan jabatanahkamah Republik Notaris (“Bukti P-29”). Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 26 mah blik --- --- Page 27 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Namun demikian, masukan dan saran dari Para Pemohon tidak mendapat tanggapan yang positif dari pihak-pihak yang memangkuhkama jabatan di Pemerintahan, yaitu dalam hal ini Pemerintah Republik Repub Indonesia cq Presiden cq OJK selaku pihak-pihak yang terkait dan sangat berkepentingan dengan pelaksanaan pungutan berdasarkan PP OJK tersebut. ### 2.2. ASAS-ASAS TERKAIT MUATAN MATERIIL YANG DILANGGAR OLEH OJK. - Asas “Keadilan”. AgungBahwa penerapan Pungutan OJK tidak didasarkanIndonesiapada aspek keadilan kepada para pelaku usaha. Sebagaimana diketahui bahwa fungsi pengawasan dan pengaturan yang dilakukan oleh lembaga pengawas seperti OJK lebih banyak ditujukan untuk pengawasan kepada lembaga-lembaga yang melakukan “semata-mata kegiatan sektor jasa keuangan”, yang mencakup perbankan, asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura dan perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat (vide paragraf keenam Penjelasan Umum UU OJK).ahkamah NamunRepublikpada pelaksanaannya, OJK juga menerapkan pungutan yang lebih luas, yaitu kepada Jasa Profesi yang kegiatan sehari-harinya tidak atau bukan di bidang jasa keuangan. Fungsi pengawasan dan pengaturan terhadap keberadaan Jasa Profesi telah diatur dalam Undang-Undang yang khusus mengatur Jasa Profesi, yang UU Advokat, UU Jabatan Notaris, dan UU Akuntan Publik. Fungsi pengawasan dan pengaturan dalam UU OJK sesuai Agung Indonesia dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang, yaitu adanya pembentukan lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang mencakup perbankan, asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura dan perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain yangahkamah Republik menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat. Halaman 27 dari 60 halaman. Putusan Nomor 68 P/HUM/2014 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 27 mah blik --- --- Page 28 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Namun demikian, PP OJK kemudian menerapkan perlakuan pungutan yang sama (kepada Jasa Profesi) padahal muatan materihkama dari pengawasan OJK lebih banyak kepada industri keuangan, yaitu Repub Lembaga Jasa Keuangan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, sesuai cakupan pengaturan mengenai pihak yang melakukan jasa keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4 dan angka 10 UU OJK. Hal ini menyebabkan tidak terpenuhinya aspek keadilan bagi pelaku Profesi. - Asas “Ketertiban dan Kepastian Hukum". AgungBahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undanganIndonesiaharus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum. Bahwa Pasal 2 UU OJK menyatakan bahwa (i) OJK mengenakan Pungutan kepada Pihak; dan (ii) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar Pungutan yang dikenakan OJK. Dalam penjelasan Pasal 2 tidak menguraikan lebih lanjut, hanya saja dalam ### Pasal 1 angka 3 UU OJK menyebutkan bahwa Pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan yang selanjutnya disebut Pihakahkamah adalahRepublikLembaga Jasa Keuangan dan atau orang perseorangan atau badan yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. Bahwa Pasal 3 ayat (2) PP OJK menyatakan bahwa pungutan yang diterima OJK pada tahun berjalan digunakan untuk membiayai kegiatan OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tahun anggaran berikutnya. Sedangkan, sesuai Pasal 4 UU OJK, perhitungan Pungutan yang diterima OJK pada tahun berjalan Agung Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan berdasarkan jumlah kas yang diterima OJK. Bahwa dalam PP OJK kemudian ditafsirkan sendiri mengenai pengertian Sektor Jasa Keuangan yang memperluas pengertian “pihak” yang wajib melakukan pembayaran Pungutan OJK. Perluasan atas pengertian “pihak” dalam PP OJK jelas menimbulkan ketidakpastian hukum, bagaimana sebuah produk Peraturan Pemerintah, yang berada di bawah pengaturan Undang-Undang, dalam hal ini PP OJK, memberikan arti yang luas dibanding UU OJKahkamah Republik itu sendiri. Ketidakpastian hukum ini tentunya akan berdampak pada Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 28 mah blik --- --- Page 29 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id ketertiban, mengingat pada dasarnya ketertiban masyarakat timbul jika adanya jaminan akan kepastian hukum.hkama PP OJK ini menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak jelas Repub mengenai pengertian “Pihak” dan pengertian “Kegiatan Jasa Keuangan” sebagaimana dijelaskan pada uraian mengenai asas kejelasan rumusan tersebut di atas. 1. Alasan-alasan PP OJK a quo melanggar asas materiil, yaitu asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori adalah sebagai berikut: 3.1. PASAL 1 ANGKA 3 DAN 4, PASAL 2, PASAL 5 PP OJK DAN AgungLAMPIRAN PP OJK BERTENTANGAN DENGANIndonesiaPASAL 6 DAN ### PASAL 37 UU OJK. - Bahwa orang yang akan dikenakan pungutan oleh OJK berdasarkan PP OJK termaktub dalam pengertian “Pihak” dan pengertian “Sektor Jasa Keuangan” sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 3 dan butir 4 PP OJK, adalah sebagai berikut: 1. Pasal 1 angka 3 PP OJK menyebutkan: “Pihak adalah “lembaga jasa keuangan”, dan atau orang perorangan atau badan yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan”.ahkamah 2) PasalRepublik1 angka 4 PP OJK menyebutkan: “Sektor Jasa Keuangan adalah sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya”. - Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 5 ayat (1) PP OJK diuraikan mengenai bentuk “Jenis Pungutan”, yaitu (a) biaya perizinan, persetujuan, pendaftaran, dan penelaahan atas rencana aksi korporasi; Agung Indonesia dan (b) biaya tahunan dalam rangka pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penelitian. Ayat (2) dari Pasal tersebut kemudian menyatakan bahwa “Jenis, satuan, dan besaran pungutan OJK ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Pemerintah ini”. - Lampiran PP OJK, khususnya (i) butir I huruf B angka 2; (ii) huruf C dan huruf D; dan (iii) butir II, angka 8, angka 11 dan angka 12, menyebutkan secara spesifik pengertian “Pihak” yang wajib dikenakan pungutan OJK, yaitu Profesi Penunjang Pasar Modal danahkamah Republik Emiten atau Perusahaan Publik yang melakukan kegiatan di sektor Halaman 29 dari 60 halaman. Putusan Nomor 68 P/HUM/2014 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 29 mah blik --- --- Page 30 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id jasa keuangan, termasuk transaksi yang dilakukan di sektor pasar modal.hkama - Bahwa Pasal 1 angka 3 dan angka 4, Pasal 5 PP OJK dan Lampiran Repub PP OJK yang diuraikan dalam huruf a sampai dengan huruf c di atas, bertentangan dengan Pasal 6 dan Pasal 37 UU OJK. ### Pasal 6 UU OJK. OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap: - kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan; - kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan Agungc. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian,IndonesiaDana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. ### Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) UU OJK. **(1) OJK mengenakan pungutan kepada pihak yang melakukan** kegiatan di sektor jasa keuangan; **(2) Pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan wajib** membayar pungutan yang dikenakan OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1). - Bahwa berdasarkan penjelasan ayat (1) Pasal 37 UU OJK disebutkanahkamah bahwaRepublikyang dimaksud dengan “pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan” adalah Lembaga Jasa Keuangan dan atau orang perseorangan atau badan yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. - Bahwa pengertian sektor jasa keuangan yang tercermin dalam tugas OJK yang diatur dalam Pasal 6 UU OJK, yang menyatakan bahwa Tugas OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap Agung Indonesia “kegiatan jasa keuangan” di sektor-sektor sebagai berikut: (i) perbankan; (ii) pasar modal; dan (iii) perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. - Bahwa dengan adanya pengertian “kegiatan jasa keuangan”, secara in contrario berarti terdapat “kegiatan non jasa keuangan” yang juga melakukan transaksi di sektor-sektor sebagaimana disebut dalam ### Pasal 6 UU OJK. Pertanyaan lebih lanjut adalah: Siapakah pihak yang melakukan “kegiatan jasa keuangan” dan “kegiatan non jasa keuangan”? Terkait dengan kegiatan jasa keuangan, UU OJKahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 30 mah blik --- --- Page 31 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id mendefinisikan pihak atau lembaga yang melakukan “kegiatan jasa keuangan”, yaitu:hkama 1. Lembaga Jasa Keuangan (vide Pasal 1 angka 4 UU OJK); dan Repub 1. Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (vide Pasal 1 angka 10 UU OJK). Dalam penjelasan umum UU OJK, secara jelas disebutkan bahwa kegiatan jasa keuangan yang dimaksud dalam UU OJK adalah kegiatan yang menjalankan fungsi intermediasi, yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat. Penggunaan frasa Agung“pengelolaan dana masyarakat” juga tercerminIndonesiadalam UU OJK sewaktu mendefinisikan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang diatur dalam Pasal 1 angka 10 UU OJK. - Sedangkan Kegiatan Non Jasa Keuangan, tidak diatur dalam UU OJK, karena memang lembaga atau pihak yang melakukan Kegiatan Non Jasa Keuangan tidak diatur dan diawasi oleh OJK. Profesi Penunjang Pasar Modal merupakan lembaga atau pihak yang melakukan Kegiatan Non Jasa Keuangan, karena kegiatan usaha dariahkamah Para PemohonRepublikdiatur oleh Undang-Undang lainnya tentang profesi, seperti UU Advokat, UU Akuntan Publik, dan UU Jabatan Notaris. Emiten atau Perusahaan Publik yang melakukan transaksi di sector pasar modal juga tidak semuanya melakukan Kegiatan Jasa Keuangan. Banyak Emiten atau Perusahaan Publik yang melakukan Kegiatan Non Jasa Keuangan, seperti perusahaan pertambangan, konstruksi, rokok atau bidang usaha lainnya yang tidak ada Agung Indonesia hubungannya dengan “jasa keuangan”. - Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengertian pihak dalam UU OJK dalam Pasal 6 juncto Pasal 37 UU OJK, berikut dengan penjelasannya dari Pasal 37 ayat (1) UU OJK yang seharusnya disebut “Pihak” yang wajib diawasi adalah Lembaga Keuangan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya yang dalam menjalankan kegiatan usahanya melakukan “Kegiatan Jasa Keuangan”, yaitu kegiatan yang menyangkut pengelolaan dana masyarakat, sebagaimana dinyatakan dalam Penjelasan Umum UU OJK.ahkamah Republik Halaman 31 dari 60 halaman. Putusan Nomor 68 P/HUM/2014 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 31 mah blik --- --- Page 32 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id - Bahwa Pasal 1 angka 3 dan angka 4 PP OJK dan Pasal 5 PP OJK kemudian memperluas pengertian “Pihak”, bahkan menterjemahkanhkama sendiri pengertian “Sektor Jasa Keuangan”. Perluasan pengertian ini Repub kemudian menetapkan pihak-pihak yang melakukan “Kegiatan Non Jasa Keuangan” sebagai pihak yang harus diawasi dan dibebankan pungutan OJK. - Bahwa jenis dan besarnya p