67 P/HUM/2014

--- Page 1 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN Nomor 67 P/HUM/2014hkama DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Repub ### MAHKAMAH AGUNG Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara: Agung Indonesia FEDERASI SERIKAT PEKERJA PERKEBUNAN NUSANTARA (FSP BUN), dalam hal ini memilih kedudukan di kantor kuasanya di Jl. K.H Fakhruddin No. 14 Jakarta, Selanjutnya memberi kuasa kepada : 1. Budiyono, SH., MH., Direktur Eksekutif LBH Perkebunan ; 1. H. Darsono E.K., SH., MH., Direktur Bidang II LBH Perkebunan ; 1. Amir ArsyadHarahap, SH., Ketua LBH Perkebunan Cabang PTPN VI, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomorahkamah FSPBUN/SKU/001/X/2014Republiktanggal 10 Oktober 2014, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon; melawan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selanjutnya memberi kuasa kepada : 1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 6 – 7, Kuningan, Agungberalamat di Jalan H. R. Rasuna Said Kav.Indonesia Jakarta Selatan, selanjutnya memberi kuasa dengan hak substitusi kepada : 1. Wicipto Setiadi, Direktur Jenderal Peraturan Perundang- undangan ; 1. Mualimin Abdi, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia ; 1. Nasrudin, Direktur Litigasi Peraturan Perundang- undangan ;ahkamah Republik Halaman 1 dari 32 halaman Putusan Nomor 67 P/HUM/2014 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1 mah blik --- --- Page 2 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id 1. I Gede Dodi Bariman, Kepala Sub Direktorat Penyiapan dan Pendampingan Persidangan II Direktorat Litigasihkama Peraturan Perundang-undangan ; Repub 1. T. Tony Prayogo, Perancang Muda Direktorat Litigasi Peraturan Perundang-undangan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor M.HH.PP.04.02-04,tanggal 6 Januari 2015 ; 1. Menteri Keuangan Republik Indonesia, memberi kuasa dengan hak substitusi kepada : 1. Kiagus Ahmad Badaruddin, Sekretaris Jenderal Agung Indonesia Kementerian Keuangan ; 1. Indra Surya, Kepala Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan ; 1. Didik Hariyanto, Kepala Bagian Bantuan Hukum I, Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SKU-12/MK.01/2015, tanggal 19 Januari 2015 ; 1. Jaksa Agung Republik Indonesia, beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,ahkamah Republik selanjutnya memberi kuasa dengan hak substitusi kepada : 1. Rusdi Hadi Teguh, SH., MH., 1. Nul Albar, SH., 1. Agustin Dwiarsi Sunaryati, SH., 1. Yoklina Sitepu, SH., 1. Elizabeth Budi Sugiarti, SH., 1. R.A. Dyna Ramadhani, SH., M.Hum., semuanya Jaksa Agung Pengacara Negara, berdasarkan Surat IndonesiaKuasa Substitusi Nomor SK-111/A/JA/12/2014, tanggal 19 Desember 2014; Kesemuanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2014; Selanjutnya disebut sebagai Termohon; Mahkamah Agung tersebut; Membaca surat-surat yang bersangkutan; ### DUDUK PERKARA Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Oktober 2014 yang diterimaRepublikdi Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggalahkamah Halaman 2 dari 32 halaman Putusan Nomor 67 P/HUM/2014 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2 mah blik --- --- Page 3 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id 17 Oktober 2014 dan diregister dengan Nomor 67 P/HUM/2014 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturanhkama Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2014 tentang Penambahan Repub Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III, dengan dalil- dalil yang pada pokoknya sebagai berikut: I. Duduk Perkara Bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Agung Indonesia Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 218, 2014) yang pada intinya menetapkan bahwa : 1. Negara Republik Indonesia melakukan penambahan penyertaan modal ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1996 tentang Peleburan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan IV, dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan V menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)ahkamah Republik PT Perkebunan Nusantara III. (PP Nomor 72 Tahun 2014 Pasal 1). 1. Penambahan penyertaan modal dimaksud dalam angka 1, berasal dari Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara I, II dan IV sampai dengan XIV. (PP Nomor 72 Tahun 2014 Pasal 2). 1. Bahwa kepemilikan Saham Negara di Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara I, II, dan IV sampai dengan XIV menjadi sebesar 10%. (PP Nomor 72 Tahun 2014 Pasal 3 huruf c). Agung 4. Bahwa akibat dari penambahan penyertaan IndonesiaNegara tersebut mengakibatkan berubahnya Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara I, II, dan IV sampai dengan XIV menjadi Perseroan Terbatas yang tunduk sepenuhnya pada Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. (PP Nomor 72 Tahun 2014 ### Pasal 3 huruf a). 1. Bahwa pada saat Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2014 tersebut di undangkan maka Peraturan Pemerintah yang terkait dengan keberadaan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunanahkamah Republik Halaman 3 dari 32 halaman Putusan Nomor 67 P/HUM/2014 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3 mah blik --- --- Page 4 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Nusantara I, II, dan IV sampai dengan XIV di cabut dan dinyatakan tidak berlaku. (PP Nomor : 72 Tahun 2014 Pasal 4).hkama Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon yang mewakili Repub seluruh Karyawan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara I, II, dan IV sampai dengan XIV menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2014 tersebut. II. Pemohon mempunyai Kapasitas Hukum (Legal Standing) dan kepentingan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Bahwa Pemohon adalah Pengurus Federasi Serikat Pekerja Perkebunan Agung Indonesia Nusantara (FSP BUN) yang mewakili seluruh anggota yang tergabung dalam Serikat Pekerja Perkebunan (SPBUN) PTPN I, II, dan IV sampai dengan XIV, Lembaga, Anak Perusahaan dan DAPENBUN berada dalam lingkup Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor Perkebunan PT. Perkebunan Nusantara I sampai dengan XIV (Persero) yang tercatat di Kantor Departemen Tenagakerja Pusat Jakarta dengan nomor pencatatan : 134/I/N/XI/2001 Tanggal 21 November 2001 oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan para Karyawan PTPN I s.d XIV (Persero). (BUKTI P-6 s.d P-7) .ahkamah Republik III. Kewenangan Mahkamah Agung Republik Indonesia Kewenangan Mahkamah Agung (MA) sebagaimana yang telah diatur dalam ### Pasal 24 A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (“UUD 1945”) yang berbunyi: “MA berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang”; Selain pasal tersebut, dasar hukum lain yang mengatur kewenangan MA Agung melakukan uji materiil peraturan perundang-undangan diIndonesiabawah undang- undang terhadap undang-undang juga terdapat dalam Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undanganPasal 9 ayat (2) yang berbunyi: **(1) Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-** Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. **(2)Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-** Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh MahkamahRepublikAgung.ahkamah Halaman 4 dari 32 halaman Putusan Nomor 67 P/HUM/2014 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4 mah blik --- --- Page 5 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Mengenai apa saja jenis peraturan perundang-undangan di bawah undang-hkama undang diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Repub Pembentukan Peraturan Perundang-undanganPasal 7 ayat (1) yang berbunyi : Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: - Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; - Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; - Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang; Agung Indonesia - Peraturan Pemerintah; - Peraturan Presiden; - Peraturan Daerah Provinsi; dan - Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) No. 1 Tahun 2004 Pasal 2 ayat (4) telah diatur bahwa Permohonan Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 180 hari sejak ditetapkan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Bahwa oleh karenanya Permohonan Uji Materiil (Judicial Review) a quoahkamah Republik telah diajukan oleh Pemohon dalam tenggang waktu yang diperkenankan demikian pula Mahkamah Agung Republik Indonesia berwenang melakukan Uji Materiil (Judicial Review) sebagaimana dimohonkan oleh Pemohona quo. IV. Terhadap duduk perkara a quo yaitu : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Agung Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III bertentanganIndonesiadengan : - Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, - Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2005 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Perubahan bentuk Badan Usaha Milik Negara, dan - Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara.ahkamah Republik Halaman 5 dari 32 halaman Putusan Nomor 67 P/HUM/2014 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5 mah blik --- --- Page 6 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Pertentangan tersebut dengan dasar dan pertimbangan :hkama 4.1. Bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun Repub 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia kedalam modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III pasal 1 ayat 2 hanya menggunakan konsiderasi : - Pasal 5 Ayat 2 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, - Undang Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Agung Indonesia Nomor 70), - Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5), - Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 116) 4.2. Bahwa pada Konsiderasi PP Nomor 72 Tahun 2014 sama sekali tidakahkamah Republik disebutkan : - Undang Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, - Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2005 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Perubahan Bentuk Badan Usaha Milik Negara. - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2005 Agung tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, IndonesiaDan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara. 4.3. Ketentuan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN ### Pasal 11 menyatakan Terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dan diganti dengan Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. (bukti P- 2).ahkamah Republik Halaman 6 dari 32 halaman Putusan Nomor 67 P/HUM/2014 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6 mah blik --- --- Page 7 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id 4.4. Ketentuan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur sebagai berikut :hkama - Pasal 125 ayat 6 huruf i yang mengatur bahwa cara penyelesaian Repub status, hak dan kewajiban direksi, dewan Komisaris dan Karyawan dari Perseroan yang akan diambil alih, - Pasal 126 ayat 1 huruf a mengatur bahwa Perbuatan hukum Penggabungan Peleburan, Pengambilalihan atau Pemisahan WAJIB memperhatikan kepentingan Perseroan, Pemegang Saham Minoritas dan Karyawan Perseroan . (Penjelasan Pasal 126 ayat (1) menyatakan bahwa Agung Indonesia “penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan tidak dapat dilakukan apabila akan merugikan kepentingan pihak- pihak tertentu”. - Pasal 142 Ayat 1 huruf a dimana pembubaran perseroan terjadi berdasarkan keputusan RUPS, - Pasal 142 Ayat 2 huruf a wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau kurator. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tersebut dalam poin 4.4 sama sekali tidak dilaksanakan yaitu tidak adaahkamah Republik penyelesaian status dan hak Karyawan dari Perseroan yang diambilalih sehingga merugikan kepentingan Karyawan dimana aspirasi wakil Karyawan yang telah diajukan oleh Pemohon tidak di perhatikan, terjadi pembubaran BUMN tanpa didahului RUPS dan tidak dilakukan/diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh Likuidator atau Kurator. (buktiP-3) 4.5. Ketentuan Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2005 tentang Agung Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan PerubahanIndonesiabentuk Badan Usaha Milik Negara. Pengertian Pengambilalihan dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2005 Pasal 1 ayat (6) yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh BUMN untuk mengambil alih baik sebagian besar maupun seluruh saham BUMN atau Perseroan Terbatas yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap BUMN atau Perseroan Terbatas tersebut. Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2005 tersebut merupakan Peraturan pelaksanaan dari Undang Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan UsahaRepublikMilik Negara.ahkamah Halaman 7 dari 32 halaman Putusan Nomor 67 P/HUM/2014 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7 mah blik --- --- Page 8 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2005 Pasal 7 ayat (1) mengatur bahwa Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihanhkama BUMN dilakukan dengan memperhatikan (a). Kepentingan Persero Repub dan/atau Perum yang bersangkutan, pemegang saham minoritas dan karyawan Persero dan/atau Perum yang bersangkutan. Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2005 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Perubahan bentuk Badan Usaha Milik Negara tersebut dalam point 4.5 sama sekali tidak dilaksanakan yaitu tidak memperhatikan kepentingan Karyawan dari Perseroan yang diambilalih sehingga merugikan Agung Indonesia kepentingan Karyawan dimana aspirasi wakil Karyawan yang telah diajukan oleh Pemohon tidak di perhatikan. (bukti P-8 s.d P-12); 4.6. Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan Dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara Dan Perseroan Terbatas. Tata Cara Penyertaan Dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara Dan Perseroan Terbatas diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut : - Pasal 9 ayat (1) Pengurangan Penyertaan Modal Negara padaahkamah Republik BUMN dan Perseroan Terbatas dilakukan dalam rangka: - Penjualan saham milik negara pada Persero dan Perseroan Terbatas; - Pengalihan aset BUMN untuk Penyertaan Modal Negara pada BUMN lain atau Perseroan Terbatas, pendirian BUMN baru, atau dijadikan kekayaan negara yang tidak dipisahkan; - Pemisahan anak perusahaan BUMN menjadi BUMN; dan/atau Agung d) Restrukturisasi perusahaan. Indonesia - Pasal 22 ayat (1) Setiap pengurangan Penyertaan Modal Negara pada BUMN dan Perseroan Terbatas ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. - Pasal 22 (2) Penetapan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengurangan Penyertaan Modal Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, didahului dengan keputusan Menteri selaku pemegang saham milik negara pada Persero dan Perseroan Terbatas. Penetapan Peraturan PemerintahRepubliksebagaimana dimaksud pada ayat (1) untukahkamah Halaman 8 dari 32 halaman Putusan Nomor 67 P/HUM/2014 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8 mah blik --- --- Page 9 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id pengurangan Penyertaan Modal Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d didahuluihkama dengan keputusan RUPS untuk Persero dan Perseroan Terbatas Repub dan keputusan Menteri untuk Perum. - Pasal 23 ayat (1) Pelaksanaan pengurangan Penyertaan Modal Negara pada Persero sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat **(1) huruf a dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-** undangan mengenai privatisasi. Ayat (2) Pelaksanaan pengurangan Penyertaan Modal Negara pada Persero dan Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat Agung Indonesia **(1) huruf b, huruf c dan huruf d dilakukan berdasarkan ketentuan** peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas. Mengingat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia kedalam modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III yang dialihkan adalah saham yang dimiliki oleh Pemerintah di perusahaan BUMN (Perseroan) maka atas tindakan Pengalihan Saham sebagaimana dimaksud bertentangan dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 44 Tahun 2005 Junctoahkamah Republik Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003. 4.7. Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara mengatur hal-hal sebagai berikut : - Pasal 80 Pembubaran Persero dilakukan sesuai dengan ketentuan dan prinsip-prinsip yang diatur dalam peraturan perundang- undangan di bidang perseroan terbatas. Agung b. Pasal 81 ayat (1) Pembubaran Persero karena Indonesiakeputusan RUPS diusulkan oleh Menteri kepada Presiden disertai dengan dasar pertimbangan setelah dikaji bersama dengan Menteri Keuangan. - Pasal 81 ayat (2) Pengkajian terhadap rencana pembubaran Persero sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan Menteri Teknis, Menteri lain dan/atau pimpinan instansi lain yang dipandang perlu dengan atau tanpa menggunakan konsultan independen. - Pasal 81 ayat (3) Dalam hal usulan rencana pembubaran Persero sebagaimanaRepublikdimaksud pada ayat (1) dilakukan atas inisiatifahkamah Halaman 9 dari 32 halaman Putusan Nomor 67 P/HUM/2014 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9 mah blik --- --- Page 10 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Menteri Teknis, inisiatif tersebut disampaikan kepada Menteri untuk selanjutnya dilakukan pengkajian yang dikoordinasikan olehhkama Menteri. Repub - Pasal 82 Menteri segera mengajukan rancangan peraturan pemerintah kepada Presiden mengenai pembubaran Persero yang bubar bukan karena keputusan RUPS. Mengingat ketentuan dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara bahwa semua perubahan bentuk perusahaan BUMN harus ditegaskan oleh Peraturan Agung Indonesia Pemerintah dan harus didahului dengan mekanisme RUPS, sedangkan penerbitan Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 2014 tidak didahului oleh RUPS pada masing masing PTPN, maka sangatlah jelas bahwa Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 2014 juga bertentangan dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 2005. 4.8. Bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia kedalam modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PTahkamah Republik Perkebunan Nusantara III pada Pasal 4 ayat (1) sampai dengan ayat **(13) menegaskan bahwa Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 sampai** dengan 19 tahun 1996 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi maka dengan demikian setelah tanggal Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 2014 diundangkan dengan serta merta telah terjadi kekosongan hukum bagi PT Perkebunan Nusantara I, II, dan IV sampai dengan XIV (Persero). Agung 4.9. Sebagai bahan pertimbangan perlu juga PemohonIndonesiasampaikan Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor S-645/MBU/WK/10/2014 tanggal 09 Oktober 2014 perihal Penyampaian Hasil Panja Aset BUMN dan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut : - Bahwa Komisi VI DPR RI telah menyelesaikan tugas Panja Aset BUMN dan telah melaporkannya kepada Pimpinan DPR RI yang disampaikan kepada Menteri Keuangan, Menteri BUMN dan Ketua BPK RI dengan Surat No. AG/09727/DPR RI/IX/2014 tanggal 30 September 2014.Republikahkamah Halaman 10 dari 32 halaman Putusan Nomor 67 P/HUM/2014 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10 mah blik --- --- Page 11 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id - Bahwa dalam Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor S-645/MBU/WK/10/2014 tanggal 09 Oktoberhkama 2014 Huruf A angka 2 menyatakan : Panja Aset BUMN Komisi VI Repub DPR RI merekomendasikan kepada Kementerian BUMN untuk menghentikan pembentukan holding BUMN yang berpotensi untuk menghilangkan BUMN dan mengakibatkan terbentuknya anak perusahaan yang berasal dari induk BUMN (Persero). Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor S-645/MBU/WK/10/2014 tanggal 09 Oktober 2014 yang menyampai- kan rekomendasi Panja Aset BUMN Komisi VI DPR RI tertanggal 30 Agung Indonesia September 2014 sangat berhubungan dan erat kaitannya dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia kedalam modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III. (bukti P-13); Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka Pemohonberanggapan bahwa : 1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 2014 tidak sesuai dan/atau bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentangahkamah Republik Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70), Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2005 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Perubahan bentuk Badan Usaha Milik Negara, Peraturan Pemerintah RI Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 NomorIndonesia116), serta Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara. 1. Telah terjadi pemaksaan kehendakatas penerbitan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia kedalam modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III karena prosesnya begitu cepat (secara marathon) sehingga dapat terbentukRepublikPeraturan Pemerintah Republik Indonesiaahkamah Halaman 11 dari 32 halaman Putusan Nomor 67 P/HUM/2014 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11 mah blik --- --- Page 12 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 72 tahun 2014 sebelum keluarnya rekomendasi dari Panja Aset BUMN Komisi VI DPR RI.hkama 1. Segala tindakan hukum yang dilakukan oleh seluruh Direksi PT Repub Perkebunan Nusantara I, II, dan IV s.d XIV (Persero) sejak di undangkannya Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 2014 tanggal 17 September 2014 Cacat Hukum. Untuk menjamin hak dan kepentingan Pemohon a quo, maka Pemohon mengajukan Putusan Sela kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk berkenan memutuskan : Dalam Putusan Sela : Agung Indonesia Agar segala kegiatan dan/atau proses pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia kedalam modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III untuk dihentikan sampai adanya putusan terhadap permohonan Pemohona quo. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut: 1. Menyatakan Pemohon mempunyai Kapasitas Hukum (Legal Standing) danahkamah Republik kepentingan Hukum untuk mengajukan Permohonan Uji Materiil (Judicial Review) yang telah diajukan oleh Pemohon a quo. 1. Menyatakan Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia kedalam modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Agung 2003 Nomor 70), Undang-Undang Nomor 40 TahunIndonesia2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2005 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Perubahan bentuk Badan Usaha Milik Negara, Peraturan Pemerintah RI Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 116), serta Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara.ahkamah Republik Halaman 12 dari 32 halaman Putusan Nomor 67 P/HUM/2014 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12 mah blik --- --- Page 13 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id 1. Menyatakan tidak berlaku dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 2014 tentanghkama Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia kedalam modal Repub Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III. Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa: 1. Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dlam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III (BuktiP-1); Agung Indonesia 1. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BuktiP-2); 1. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (BuktiP-3); 1. Fotokopi Akta Notaris Faridah, SH., M.Kn., Notaris Kota Tangerang(BuktiP- 4); 1. Fotokopi Salinan Akta Notaris Nanik Rahayu, SH., M.Kn., (BuktiP-5); 1. Fotokopi Surat Keterangan Federasi Serikat Pekerja Perkebunan Nusantara (FSP BUN) (BuktiP-6);ahkamah Republik 7. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 134/1.824.5/II/2013 (BuktiP-7); 1. Fotokopi Surat Pengantar Nomor FSPBUN/X/125/XI/2012 (BuktiP-8); 1. Fotokopi HOLDING BUMN PERKEBUNAN Nomor FSPBUN/X/076/VI/2014 (BuktiP-9); 1. Fotokopi HOLDING BUMN PERKEBUNAN Nomor FSPBUN/X/093/VIII/2014 (BuktiP-10); 1. Fotokopi Surat Pengantar Nomor FSPBUN/X/121/X/2012 (BuktiP-11); Agung 12. Fotokopi Surat Aspirasi Nomor FSPBUN/X/127/XI/2012(BuktiP-12);Indonesia 1. Fotokopi Surat Penyampaian Hasil Panja Asset BUMN dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor S-645/MBU/WK/10/2014 (BuktiP-13); Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 20 Oktober 2014 berdasarkanSurat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 67/PR/X/P/HUM/2014,tanggal 20 Oktober 2014 ; Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawabantertulis pada tanggal Januari 2015, yang pada pokoknya atas dalil-dalilRepubliksebagai berikut:ahkamah Halaman 13 dari 32 halaman Putusan Nomor 67 P/HUM/2014 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13 mah blik --- --- Page 14 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id ### I. POKOK PERMOHONANPEMOHON 1. Pemohon berpendapat bahwa pada konsideran PP No. 72 Tahun 2014hkama sama sekali tidak menyebutkan UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Repub Perseroan Terbatas, PP Nomor 43 Tahun 2005 tentang Penggabungan,Peleburan, Pengambilalihan dan Perubahan Bentuk BUMN, PP Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran BUMN (vide point 4.2 halaman 4 permohonan Pemohon); 1. Bahwa menurut Pemohon, dalam PP No. 72 Tahun 2014 tidak ada pengaturan mengenai penyelesaian status dan hak karyawan dari Agung Indonesia Perseroan yang diambilalih sehingga merugikan kepentingan karyawan, Pembubaran BUMN tanpa didahului RUPS dan tidak dilakukanoJeh kurator sebagaimana ditentukan dalam Pasal 125, 126,142 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; 1. Bahwa menurut Pemohon, PP No. 72 Tahun 2014 tidak memperhatikan kepentingan hak karyawan yang diambilalih sebagaimana di atur dalam ### Pasal 7 ayat (1) PP 43 Tahun 2005 sehingga merugikan kepentingan karyawan. 1. Bahwa menurut Pemohon, dalam PP No. 72 Tahun 2014 yang dialihkanahkamah Republik adalah saham yang dimiliki oleh Pemerintah di perusahaan BUMN maka atas tindakan Pengalihan Saham sebagaimana dimaksud bertentangan dengan Pasal 9 ayat (1), Pasal 22 ayat (1) dan (2) dan ### Pasal 23 ayat (1) PP Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata eara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan usaha milik Negara dan Perseroan Terbatas; 1. Bahwa menurut Pemohon, semua perubahan bentuk perusahaan Agung BUMN harus ditegaskan oleh PP dan harus didahuluiIndonesiadengan mekanisme RUPS, sedangkan penerbitan PP 72 Tahun 2014 tidak didahului RUPS pada masing-masing PTPN, sehingga bertentangandengan Pasal 80, Pasal 81 dan Pasal 82 PP 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran BUMN. II. PENlELASAN TERMOHON TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM ### (LEGALSTANDING) PEMOHON: Berkenaan dengan legal standing (persona standi in judicio) dan kepentingan hukum RepublikPemohon Keberatan dalam perkara a quo,ahkamah Halaman 14 dari 32 halaman Putusan Nomor 67 P/HUM/2014 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14 mah blik --- --- Page 15 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Termohonmenyampaikan penjelasan, sebagai berikut: 1. PEMOHON TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN HUKUM (LEGALhkama STANDING) Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 31A ayat (2) Repub Undang-UndangNomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang berbunyi: "Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunyaperaturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu: Agung Indonesia - Perorangan wargaNegara Indonesia; - Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara KesatuanRepublik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau - Badan hukum publikatau badan hukum privat. Ketentuan tersebut mensyaratkan bahwa permohonan keberatan uji materiil dapat diajukan oleh pihak-pihak yang tepat dan adanya kerugian langsung yang diderita oleh pihak-pihak tersebut, dan benar-ahkamah Republik benardiakibatkan karena berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan uji materi tersebut. Pertanyaan pertama adalah apakah Pemohonsebagai pihak yang tepat? Apabila dikaitkan dengan pernyataan Pemohon mengenai kedudukan hukum Pemohon dalam Permohonannya (vide hal 2 permohonan pemohon) "Pemohon adalah pengurus Federasi Serikat Pekerja Agung Perkebunan Nusantara (FSP BUN) yang mewakiliIndonesia.seluruh anggotayangtergabung dalam Serikat Pekerja Perkebunan (SP BUN) PTPN I, II, dan IV s.d XIV ... ", maka timbul pertanyaan: - Apakah sebenarnya yang dimaksud dengan Federasi Serikat Pekerjayang diwakili oleh Pemohon? Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang dimaksud dengan "Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yangRepublikbersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, danahkamah Halaman 15 dari 32 halaman Putusan Nomor 67 P/HUM/2014 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15 mah blik --- --- Page 16 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkanhkama kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya". Repub - Apakah fungsi dari federasiserikat pekerja? Berdasarkan ketentuan Pasal 102 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, "Dalam melaksanakan hubungan industrial, pekerja/buruh dan serikat pekerie/serikat buruhnya mempunyai fungsi menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasisecara demokratis, mengembangkan Agung Indonesia keterampilan, dan keahliannya serta ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya". Pelaksanaan fungsi tersebut, selanjutnya terurai dalam perananserikat pekerja/serikat buruh dalam:  Lembaga kerjasama bipartit sebagaimana tertuang dalam Pasal 106 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, ayat (2) "Lembagakerje sama bipartit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berfungsi sebagai forum komunikasi, dan konsultasi mengenai hal ketenagakerjaan di perusahaan";ahkamah Republik Ayat (3) "Susunan keanggotaan lembaga kerja sama bipartit sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdiri dari unsur pengusaha dan unsur pekerja/buruh yang ditunjuk oleh pekerja/buruh secara demokratis untuk mewakili kepentingan pekerja/buruh di perusahaan yang bersangkutan".  Dalam lembaga kerjasama tripartit sebagaimana tertuang dalam ### Pasal 107 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, ayat (1) Agung "Lembaga kerja sama tripartit memberikanIndonesiapertimbangan, saran, dan pendapat kepada pemerintah dan pihak terkait dalam penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan", ayat (3) "Keanggotaan Lembaga Kerja sama Tripartit terdiri dariunsur pemerintah, organisasi pengusaha, dan serikat pekerja/ serikat buruh".  Dalam pembuatan peraturan Perusahaan, sebagaimana tertuang dalam Pasal 110 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, ayat (1) Peraturan Perusahaan disusun denganahkamah memperhatikanRepubliksaran dan pertimbangan dari wakil pekerja Halaman 16 dari 32 halaman Putusan Nomor 67 P/HUM/2014 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16 mah blik --- --- Page 17 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id /buruhdi perusahaan yangbersangkutan, ayat (2) Dalam hal di perusahaan yang bersangkutan telahterbentuk serikathkama pekerja/serikat buruh maka wakil pekerja/buruh sebagaimana Repub dimaksud dalam ayat (1) adalah pengurus serikat pekerja/ serikat buruh.  Dalam pembuatan Perjanjian Kerja Bersama, sebagaimana tertuang dalam Pasal 116 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, ayat (1) Perjanjian kerja bersama dibuat oleh serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang telah tercatat pada instansi yang bertanggung jawab Agung Indonesia di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau beberapa pengusaha.  Dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebagaimana tertuang dalam Pasal 136 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, ayat (1) Penyelesaian persetisihen hubungan industrial wajib dilaksanakan oleh pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh secara musyawarah untuk mufakat, ayat (2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksudahkamah Republik dalam ayat (1) tidak tercapai, maka pengusaha dan pekerja/ buruh atau serikat pekerja/serikat buruh menyelesaikan perseJisihan hubungan industrial melalui prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang diatur dengan undang- undang;  Dalam pelaksanaan mogok kerja sebaqaimana tertuang dalam ### Pasal 137 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, "Mogok Agung Indonesia kerja sebagai hak dasar pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikatburuh dilakukan secara sah, tertib, dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan".  Datam hat terkait penutupan perusahaan (Lock out) sebagai- mana tertuang dalam Pasal 146, Pasal 147, Pasal 148dan ### Pasal 149 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.  Dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagaimana tertuang dalam Pasal 151 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, ayat (1) Pengusaha, pekerja/buruh,ahkamah serikat pekerja/serikatRepublikburuh, dan pemerintah, dengan segala Halaman 17 dari 32 halaman Putusan Nomor 67 P/HUM/2014 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 17 mah blik --- --- Page 18 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja,hkama  Dalam hal keikutsertaan dalam pembinaan yang dilakukan oleh Repub pemerintah, sebagaimana tertuang dalam Pasal 173 Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003, ayat (1) Pemerintah melakukan pembinaan terhadap unsur-unsur dan kegiatan yang berhubungan dengan ketenagakerjaan, ayat (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat mengikutsertakan organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, dan organisasi profesi terkait. Agung Indonesia - Adakah kewenangan Federasi Serikat Pekerja untuk mengajukanuji materiil peraturan aquo? Berdasarkan uraian fungsi dan peranan dari Serikat Pekerja sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tersebut diatas, nampaknya tidak ada satupun pasal dalam UU aquo yang secara tekstual mengatur kewenangan Serikat Pekerja untuk mengajukan uji materiil peraturan perundang-undangan. Yang ada adalah hadirnya SerikatPekerja lebih pada hubungan yang bersifat keperdataanahkamah Republik yang mewakili kepentingan pekerja dengan pengusaha. Mekanisme untuk memberikan pertimbangan, saran, dan pendapat kepada pemerintah dan pihak terkait dalam penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan oleh serikat pekerja pun telah diatur, yaitu melalui lembaga Tripartit sebagaimana tertuang dalam Pasal 107 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; Agung Sehingga dengan demikian, karena tidak adanyaIndonesiaperaturan yang secara tekstual dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur kewenangan serikat pekerja untuk mengajukan uji materiil peraturan aquo, maka serikat pekerja jelas/tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan uji materiil peraturan perundang-undangan aquo. - Adakah kewenangan Pemohon untuk mewakili Federasi SerikatPekerja? Merujuk bahwa serikat pekerja tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan ujiRepublikmateriil peraturan aquo, maka mutatis mutandisahkamah Halaman 18 dari 32 halaman Putusan Nomor 67 P/HUM/2014 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 18 mah blik --- --- Page 19 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id kedudukan hukum Pemohon sebagai pengurus Federasi SerikatPekerja Perkebunan Nusantara (FSP BUN) yang mewakilihkama seluruh anggota yang tergabung dalam Serikat PekerjaPerkebunan Repub (SP BUN) PTPN I, II, dan IV s.d XIV ... " tidak pula memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan uji materiil peraturan aquo, walaupun Pemohon telah mendapat Surat Kuasa Khusus Nomor FSPBUN/SKU/001/2014 tanggal 10 Oktober 2014 (vide Hal 1 Permohonan Pemohon), namun tidak berarti Pemohon lantas memiliki kedudukan hukum. Karena apabila dikaitkan secara kelembagaan kedudukan serikat pekerja sebagaimana diatur Agung Indonesia dalamUndang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tidak ada satu pun Pasal yang secara eksplisit diberikankewenangan kepada Serikat Pekerja untuk mengajukan judicial review PP 72 Tahun 2014. Pertanyaan kedua, adakah kerugian langsung yang diderita oleh Pemohon atau setidak-tidaknya berpotensi merugikan langsungPemohon? Bahwa Permohon dalam permohonannya sama sekali tidak menyebutkan secara eksplisit adanya bentuk kerugian yang dideritaahkamah Republik oleh Pemohon baik secara langsung maupun potensi kerugian langsung yang dialami Pemohon, karena pada dasarnya memang tldak ada kerugian yang diderita oleh karyawan PTPN I, II dan IV s.d XIV karena Karyawan tetap menerima haknya, seperti gaji, tunjangan dan fasilitas lainnya seperti biasanya. Pertanyaan ketiga, adakah hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian yang diderita oleh Pemohon dengan Agung berlakunyaPP 72 Tahun 2014 dimaksud? Indonesia Bahwa karena tidak adanya kerugian yang diderita oleh Pemohon baik kerugian langsung atau setidak-tidaknya berpotensi merugikan langsung Pemohon, maka jelas tidak ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian yang diderita olehPemohon dengan berlakunya PP 72 Tahun 2014 dimaksud; Berdasarkan uraian tersebut di atas, menu rut Termohon, maka adalah tepat jika Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Agung menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dankarenanyaRepublikpermohonan Pemohon wajib dinyatakanahkamah Halaman 19 dari 32 halaman Putusan Nomor 67 P/HUM/2014 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 19 mah blik --- --- Page 20 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklraad) 1. PERMOHONAN PEMOHON KABUR/TIDAKJELAS (OBSCUURhkama LIBELS) Repub ### Pasal 1 ayat (3) Peraturan Mahkanmah Agung No.1 Tahun 2011 TentangHak Uji Materiil: "Permohonan keberatan adalah suatu permohonan yang berisi keberatan terhadap berlakunya suatu peraturan perundang-undangan yangdiduga bertentangan dengan peraturan perundang- undangantingkat lebih tinggi yang diajukan ke Mahkamah Agung untuk mendapat putusan" Agung Indonesia ### Pasal 1 ayat (5) Peraturan Mahkanmah Agung No.1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil: "Termohon adalah 8adan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang. mengeluarkanperaturan perundang-undangan" ### Pasal 1 angka 2 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan PeraturanPerundang-undangan: "Pereturen Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenangahkamah Republik melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang- undangan"; ### Pasal 1 angka 5 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan PeraturanPerundang-undangan: "Pereturen Pemerintah adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang- Undangsebagaimana mestinya" Agung  Bahwa apabila merujuk pada ketentuan Pasai 1 ayatIndonesia(5) Peraturan Mahkanmah Agung No. 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil, maka ketentuan tersebut dengan tegas menentukan siapa yang dapat dijadikan sebagai Termohon dalam Permohonan keberatan/permohonan uji materiil. "Termohon adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan peraturan perundang-undangan", selanjutnya apabila dikaitkan dengan permohonan Pemohon yang mengajukan permohonan uji materiil atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2014, maka Peraturan Pemerintah adalahRepublikproduk hukum yang ditetapkan oleh Presiden,ahkamah Halaman 20 dari 32 halaman Putusan Nomor 67 P/HUM/2014 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 20 mah blik --- --- Page 21 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 5 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.hkama  Bahwa Pemohon dalam permohonannya, sama sekali tidak Repub menyebutkan dengan tegas kedudukan hukum Presiden RI sebagaipihak Termohon yang mengeluarkan Peraturan Pemerintah.  Maka menurut Termohon tidak disebutkan dengan tegas kedudukan hukum Termohon yang bersengketa (Subjectum litis) tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (5) Peraturan Mahkanmah Agung No.1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil dan Pasal 1angka 5 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Agung Indonesia undangan.  Bahwa menurut Termohon, suatu permohonan setidaknya harus memuat nama dan identitas para pihak, tidak hanya nama dan identitas Pemohon saja akan tetapi harus pula memuat siapa yang dijadikan sebagai pihak Termohon. Hal ini untuk memperjelas kepada siapa permohonan tersebut ditujukan yaitu kepada badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tepat yang mengeluarkan peraturan perundang-undangan, jangan sampai suatu permohonan ditujukan kepada badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidakahkamah Republik tepat. Intinya bahwa suatu permohonan secara formal pun harus diperhatikanoleh pihak Pemohon tidak hanya materiil permohonan. Dengan demikian menurut Termohon tidak disebutkan dengan tegas kedudukan hukum Termohon yang bersengketa (Subjectum litis) adalah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (5) Peraturan Mahkanmah Agung No. 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil dan Agung Indonesia Pasal 1 angka 5 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan oleh karenanya telah menimbulkan ketidak jelasanjkabur (Obscuur Ubels). Dengan demikian, karena permohonan Pemohon tidak jelas (Obscuur Libels), maka menurut Termohon permohonan ini tidak memiliki kualifikasi sebagai permohonan uji material (judicial review) sebagai- mana ditentukan dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-UndangNomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sehingga permohonanahkamah Pemohon adalahRepubliktepat jika dinyatakan ditolak atau setidak- Halaman 21 dari 32 halaman Putusan Nomor 67 P/HUM/2014 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 21 mah blik --- --- Page 22 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id tidaknyadinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklraad);hkama III. LANDASAN FILOSOFIS TERBITNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 72TAHUNRepub2014 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN ### MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM ### PERUSAHAANPERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN / ### NUSANTARA III Bahwa diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam ModalSaham Perusahaan Persero (Persero) PT Perkebunan Nusantara III didasarkan pada pokok-pokok pikiran, yaitu : Agung Indonesia 1. Restrukturisasi BUMN Perkebunan yang djlakukan Pemerintah pada tahun 1996 telah menghasilkan perkembangan yang cukup berarti bagi BUMN Perkebunan dan memberikan kontribusi bagi Negara, baik dalam bentuk dividen, penyediaan lapangan kerja, maupun pengembangan wilayah yang cukup berarti. Namun seiring dengan dinamika perubahan lingkungan dan kebutuhan daya saing global, perkembangan kinerja BUMN Perkebunan masih belum mampu menunjukkan daya saingnya, baik dari aspek skala usaha maupun kualitas pengelolaan. Hal tersebut ditandai dengan kinerja BUMNahkamah Perkebunan secaraRepublikkeseluruhan yang belum optimal, yaitu tercermin dari profitabilitas dan likuiditas yang masih rendah, solvabilitas menurun, pertumbuhan hutang lebih tinggi dari pertumbuhan aktiva yang berdampak pada struktur modal, produksi dan produktivitas dibawah norma standar, serta perluasan areal dan pengembangan usaha berjalan lambat. Bahkan beberapa diantaranya memiliki struktur modal yang tidak solvable, kondisi modal kerja dengan tingkatlikuiditas Agungyang tidak sehat serta rendahnya kemampuan menghimpunIndonesiadana dari operasi maupun dana dari luar. 1. Dengan semakin ketatnya persaingan bisnis balk dalam lingkup global maupun regional apalagi dengan mulai berlakunya MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) BUMN Perkebunan harus mampu menjadi perusahaan yang mempunyai daya saing global, tumbuh secara berke\anjutan, dan memberikan kontribusi optimal bagipembangunan nasional. Di masa depan BUMN Perkebunan diharapkan mampu menjadi pelaku bisnis perkebunan dengan skalaglobal yang mampu bersaing dengan pemain besar perkebunan di dunia dan sekaligusahkamah Republik menjadi pendorong pem-bangunanmaupun pemerataan pembangunan Halaman 22 dari 32 halaman Putusan Nomor 67 P/HUM/2014 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 22 mah blik --- --- Page 23 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id sub sektor perkebunan di seluruh wilayah Indonesia dari hulu sampai dengan hilir untuk komoditas utamaperkebunan yang mempunyai nilaihkama ekonomis tinggi ; Repub 1. Sehubungan dengan dinamika internal maupun eksternal BUMN Perkebunan sebagaimana angka 1, maka diperlukan langkah-Iangkah konkrlt untuk meningkatkan kinerja BUMN Perkebunan. Dengan kondisi saat ini, maka akan sangat sulit bagi BUMN Perkebunan untuk membangun daya saing global jika berjalan sendiri-sendiri.Oleh karena itu diperlukan langkah strategik untuk dapat membangun sinergi antar BUMN Perkebunan melalui pembentukan holding BUMN Perkebunan Agung Indonesia sehingga potensi-potensi yang dimiliki dapat dioptima/kan da/am upaya memberikan ni/ai tarnban yang lebih tinggi kepada shareholder. Bagi perusahaan, melalui restrukturisasi BUMN Perkebunan diharapkan mampu: - Memperbaiki struktur permodalan dan membuka peluang pen- danaanuntuk ekspansi, - Meningkatkan kemampuan pendanaan (leverage) untuk pengembanganusaha (ekspansi), c.Meningkatkan skala ekonomi perusahaan dengan daya saingahkamah Republik yanglebih baik, - Meningkatkan efisiensidan efektivitasusaha, - Terciptanya sinergi di antara perusahaan BUMNPerkebunan, dan - Meningkatkan daya saingdan posisi tawar BUMNPerkebunan. 1. Melalui pembentukan sebuah holding BUMN Perkebunan, diharapkan PTPN menjadi Perusahaan Holding Agribisnis Kelas Dunia denganKinerja Prima dan Tata Kelola Bisnis Terbaik dengan tujuan: Agung a. Meningkatkan nilai(creating values)perusahaan perkebunannegaraIndonesia bagi kesejahteraandan kemajuan bangsa, b.Melakukan akselerasi pertumbuhan perusahaan (growth acceleration) menjadi perusahaan multinasional (multinational company)yang terpercaya (kredibel); c.Melaksanakan tata kelola perusahaan yang sehat untuk mencapaikeunggulan bersaing (competitive advantage) kelas dunia (worldclasscompany)yang berkelanjutan; d.Mewujudkan citra BUMN Perkebunan yang positif, kuat, dan profesional,berlandaskanRepublikprinsip 3P (people, planet, dan profit).ahkamah Halaman 23 dari 32 halaman Putusan Nomor 67 P/HUM/2014 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 23 mah blik --- --- Page 24 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id e.Tercipta skala bisnis yang jauh lebihbesar, hal ini sangat diperlukan untuk meningkatkan posisi tawar,dan mengimbangi pesaing yanghkama berskala besar. Repub - Sinergi antar anak perusahaan maupun dengan pihak laindapat dilakukan dengan lebih fleksibel, sehingga semua anak perusahaan dapat mencapai perkembangan danpertumbuhan yang diharapkan. - Integrasikebijakan pengembangan perusahaan dapat dilakukanlebih fokus. - Sinergi pemanfaatan sumber daya bersama antar BUMN Per- Agung Indonesia kebunandapat dilakukan dengan mekanisme yang dikoordinasi oleh holding. - Kemampuan pendanaan menjadi lebih kuat untuk membiayai programkonsolidasi, pertumbuhan, dan pengembangan usaha. - Penghimpunan dana luar tersentralisasi pada perusahaan induk agar mendapatcost of fund yang rendah. - Pemanfaatan dana internal (excess cash) pada anak perusahaan dikelola oleh holding, dan distribusikan ke anak perusahaan yang membutuhkan dengan beban bunga pinjaman secaraproporsionalahkamah Republik sesuai earning power-nya. I. Eksistensi PTPN dapat dipertahankan, keberagaman budaya antar anak perusahaan dan dampak sosial dari proses restrukturisasidapat dikelola secara efektif. - Pembentukan holding akan menjadi momentum yang tepat untuk membangun citra baru dan daya saing BUMN perkebunanmelalui paradigma dan pendekatan pengelolaan yang baru dan profesional. Agung 5. Sehubungan dengan latar belakang sebagaimana angkaIndonesia1, angka 2, angka 3 dan angka 4 tersebut di atas, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2014 Pemerintah telah menetapkan metode pembentukanHolding BUMN Perkebunan yaitu melalui pengalihan sebesar 90% saham Negara yang terdapat pada PTPN I, PTPN II,PTPN IV s.d PTPN XIV untuk dijadikan tambahan penyertaan modal ke dalam modal saham PTPN III. Sehingga dengan demikian konstruksi holdingyang terbentuk adalah menempatkan PTPN III sebagai champion holding dengan kepemilikan saham Negara sebesar 100% dan PTPN I, PTPN II, PTPN IV s.dRepublikPTPN XIV menjadi anak perusahaan dari PTPN IIIahkamah Halaman 24 dari 32 halaman Putusan Nomor 67 P/HUM/2014 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 24 mah blik --- --- Page 25 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id dengan komposisi kepemilikan saham yaitu sebesar90% dimiliki oleh PTPN III dan sebeser 10% dimiliki oleh Negara.hkama 1. Ditetapkannya PTPN III sebagai champion holding dilakukan dengan Repub berbagaipertimbangan dengan menggunakan dua pendekatan. Pendekatan pertama dengan membandingkan Analisis Bisnis berdasarkan porto folio bisnis, areal, produktivitas, organisasi, dan keuangan sedangkan yang kedua dengan pendekatan Corporate Triangle Collins-Montgomery. Analisis kedua menggunakan model Corporate Triangle Collins-Montgomery. Dalam konsep tersebut dijelaskan bahwa untuk membangun corporate advantage dibutuhkan Agung Indonesia tiga komponen, yaitu Resources yang dimiliki can digunakan, Business yang dipilih dan Organization. Berdasarkan pendekatan tersebut, terdapat dua PTPN, yaitu PTPN III dan PTPN IV yang dinHai memiliki kemampuan yang memenuhi kualifikasi sebagai calon champion holding. Kedua PTPN tersebut secara umum memiliki keunggulan yang relatif sama, namun demikian keunggulan perangkat organisasi PTPN III lebih menonjol. Dalam pembentukan dan operasional Holding perangkat organisasi dan sistem memiliki peran yang vital.Oleh karena itu dengan analisis menggunakan model tersebut, maka dapatahkamah Republik disimpulkan bahwa PTPN III memiliki keunggulan dibandingkan PTPN IV maupun dengan BUMN perkebunan yang lain, sehingga dapat digunakan sebagai Champion. 1. Dengan terbentuknya Holding BUMN Perkebunan diharapkan permasalahan yang saat ini dihadapi oleh masing-masing BUMN Perkebunan dapat diatasi dengan terjadinya integrasi dan sinergi antar BUMN Perkebunan (PTPN I sampai dengan PTPN XIV) yang tersebar Agung di hampir seluruh wilayah Indonesia maupun peningkatanefisiensiIndonesia dengan skala ekonomi yang semakin besar, sehingga kinerja BUMN Perkebunan diharapkan akan meningkat drastis. Dengan skala ekonomi dan ukuran bisnis yang semakin besar Holding BUMN Perkebunan akan setara dan bahkan mungkin lebih besar dari pelaku bisnis perkebunan di negara-negara ASEAN dan mampu salingbersaing dengan mereka untuk meningkatkan efisiensi dan inovasi. 1. Melalui pengalihan 90% saham Negara RI pada PTPN I, PTPN II, PTPN IV s.d PTPN XIV kepada PTPN III, maka akan terjadi peningkatan strukturRepublikmodal PTPN III yang berasal dari akumulasiahkamah Halaman 25 dari 32 halaman Putusan Nomor 67 P/HUM/2014 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 25 mah blik --- --- Page 26 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id nilai sahamNegara dari masing-masing PTPN I, PTPN II, PTPN IV s.d PTPN XIV yang jumlahnya mencapai Rp10.190.379.000.000,00hkama (sepuluh triliun seratus sembilan puluh miliar tiga ratus tujuh puluh Repub sembilan juta Rupiah) (Nilai sementara berdasarkan akumulasi jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh pada PTPN I, PTPN II, PTPN IV s.d PTPN XIV). Dengan performance keuangan PTPN III yang jumlahnya cukup besar tersebut, maka akan memungkinkan bagi PTPN III untuk meningkatkan kemampuan pendanaan bagi PTPN I, PTPN II, PTPN IV s.d PTPN XIV maupun Holding Perkebunan secara keseluruhan untuk meningkatkankapasitas usaha melalui optimalisasi Agung Indonesia potensi bisnis danpemanfaatan peluang-peluang bisnis baru. 1. Dengan terbentuknya holding dan aksi korporasi yang dilakukan, maka dalam jangka waktu 5 tahun ke depan, sampai dengan tahun 2019 diproyeksikan terjadi pertumbuhan nilai penjualan, dan laba perusahaan, yang selanjutnya akan memberikan manfaat bagi shareholder (Negara) berupa peningkatan nilai saham, setoran pajak dan dividen. Pertumbuhan Nilai Penjualan sebesar 22,70%,sedangkan pertumbuhan laba bersih sebesar 51,07%, sehingga pada tahun 2020 Holding Company Perkebunan diharapkan mampu melakukan langkahahkamah Republik strategik tahap ke dua untuk mencapai quantum leap berikutnya dan memasuki era baru sebagai pemain yang disegani dalam kancah global. Berdasarkan landasan filosofis tersebut di atas, maka keberadaan PP 72 Tahun 2014 menjadi penting (conditio sine qua non) dalam rangka menunjang/mendukungkorporasi untuk lebih memiliki daya saing global baik dari aspek skala usaha maupun kualltas pengelolaan. IV. JAWABAN TERMOHON TERHADAPPOKOK PERMOHONAN PEMOHON Agung 1. Termohon tidak sependapat dengan anggapan/argumentasiIndonesiaPemohon dalam permohonannya (vide point 4.2 halaman 4 permohonan Pemohon)yang menyatakan : Bahwa pada konsideran PP No. 72 Tahun 2014 sama sekali tidak menyebutkan UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, PP Nomor 43 Tahun 2005 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Perubahan Bentuk BUMN, PP Nomor 45 Tahun2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran BUMN. Terhadap alasan/anggapanRepublikPemohon di atas, Termohonahkamah Halaman 26 dari 32 halaman Putusan Nomor 67 P/HUM/2014 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 26 mah blik --- --- Page 27 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id memberikanpenjelasan sebagai berikut : - Bahwa yang dimaksud oleh Pemohon frasa "Konsideran" PP No.hkama 72 Tahun 2014 adalah tidak tepat melainkan frasa "Dasar Repub Hukum"PP No. 72 Tahun 2014. Yang dimaksud dengan "Dasar hukum" dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada Lampiran II angka 28, menyebutkan: Dasar hukum diawalidengan kata Mengingat. Dasar Hukummemuat: - Dasar Kewenangan pembentukan peraturanperundang- Agung Indonesia undangan; dan - Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pem- bentukanPeraturan Perundang-undangan berbeda halnya, yang dimaksud dengan "konsideran", sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan Perundang-undangan pada Lampiran II: Angka 17,menyebutkan:ahkamah Republik konsideran diawali dengan kataMenimbang. Angka 18, menyebutkan: Konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan PeraturanPer- undang-undangan. Angka 19, menyebutkan: Pokok pikiran pada konsiderans Undang-Undang, Peraturan Daerah Agung Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/KotaIndonesiamemuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkansecara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis. - Bahwa ketentuan Pasal 4 UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMNmenyebutkan: "Setiap perubahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), baik berupa penambahan maupun pengurangan, termasuk perubahan struktur kepemilikan negara atas sahamPersero atau perseroan Republikterbatas, ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah".ahkamah Halaman 27 dari 32 halaman Putusan Nomor 67 P/HUM/2014 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 27 mah blik --- --- Page 28 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Diberlakukannya PP No. 72 Tahun 2014 merupakan bentuk pendelegasian kewenangan dari Pasal 4 UU No. 19 Tahun 2003,hkama yang secara eksplisit menyebutkan "ditetapkan dengan Peraturan Repub Pemerintah".Dengan demikian apabila merujuk pada Lampiran II angka 28 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 terkait dengan makna dasar hukum, yaitu Dasar Hukum memuat: b. Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka pencatuman UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN sudah tepat. Dengan perkataan lain tidak perlu dicantumkan dasar hukum lainnya termasuk UU Nomor 40 Tahun Agung Indonesia 2007 tentang Perseroan Terbatas yang sama sekali tidak memerintahkan pembentukan PP aquo, lebih-Iebih dengan mencantumkan PP Nomor 43 Tahun 2005 tentang Penggabungan,Peleburan, Pengambilalihan dan Perubahan Bentuk BUMN, PP Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran BUMN, juga sangat tidak tepat. Selain hal-hal tersebut di atas, pembahasan PP No. 72 Tahun 2014 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PTahkamah Republik Perkebunan Nusantara III telah sesuai dengan pembentukanperaturan perundang-undangan yang baik (sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan maupun Perpres Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 12 Tahun 2011). 1. Termohon tidak sependapat dengan anggapan/argumentasi Pemohon dalam permohonannya (vide point 4.4 halaman 5 Agung permohonanPemohon) yang menyatakan : Indonesia Bahwa dalam PP No. 72 Tahun 2014 tidak ada pengaturan mengenai penyelesaian status dan hak karyawan dari Perseroan yang diambilalih sehingga merugikan kepentingan karyawan, Pembubaran BUMN tanpa didahului RUPS dan tidak dilakukan oleh kuratorsebagaimana ditentukan dalam Pasal 125, 126,142 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; Terhadap alasan/anggapan Pemohon di atas, Termohon memberikanpenjelasan sebagai berikut :ahkamah  Bahwa sahamRepublikPemerintah RI pada PTPN I-XIV adalah berjumlah Halaman 28 dari 32 halaman Putusan Nomor 67 P/HUM/2014 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 28 mah blik --- --- Page 29 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id 100% sehingga berlaku ketentuan Pasal 125 ayat (7) UU PT, yaitudilakukan langsung oleh pemegang saham.hkama  Bahwa menurut PP nomor 43 tahun 2005 Penggabungan dan Repub Peleburan dapat dilakukan tanpa mengadakan likuidasi terlebih dahulu.Sehingga tidak diperlukan peran Kurator. Dan tidak perlu RUPS.  Bahwa walupun terjadi Penyertaan Modal namun saham Pemerintah pada PTPN I, II danIV s.d XIV tetap ada (tetap operasional). Dengan demikian menurut Termohon pengaturan tentang BUMN yang Agung Indonesia sahamnya 100% dimiliki oleh Negara RI, maka hal-hal yang terkait dengan penggabungan, peleburan, pemisahan dan pengambilalihanberlaku ketentuan yang bersifat khusus, yaitu UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Dengan demikian dari seluruh uraian tersebut di atas, menurut Termohonsebagai berikut : 1. Bahwa Pemohon tidak memiliki kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal standing), juga permohonan Pemohon bersifat tidakj elas dan kabur (obscuur libels).ahkamah Republik 2. Bahwa pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2014 adalah dalam rangka menunjang/mendukung korporasi untuk lebih memiliki daya saing global baik dari aspek skala usaha maupun kualitas pengelolaan. 1. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2014 tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undanganyang lebih tinggi. PERTIMBANGAN HUKUM Agung Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonanIndonesiakeberatan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas; Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III, vide buktiNomorP-1 ; Menimbang, bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil berupa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72ahkamahTahun 2014 tentang PenambahanRepublikPenyertaan Modal Negara Republik Halaman 29 dari 32 halaman Putusan Nomor 67 P/HUM/2014 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 29 mah blik --- --- Page 30 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Indonesia ke Dalam Modal merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, sehingga Mahkamah Agung berwenang untukhkama mengujinya; Repub Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan Pemohon, terlebih dahulu Mahkamah Agung akan mempertimbangkan apakah objek permohonan keberatan hak uji materiil a quo merupakan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang, sehingga Mahkamah Agung berwenang untuk mengujinya, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan pertama Undang- Agung Indonesia Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil; Menimbang, bahwa Pemohon adalah Pengurus Federasi Serikat Pekerja Perkebunan Nusantara (FSPBUN) yang mewakili seluruh anggota yang tegabung dalam Serikat Pekerja Perkebunan (SPBUN) PTPN I, II IV sampai dengan XIV, Lembaga, Anak Perusahaan dan DAPENBUN berada dalam lingkup BUMN sektor PTPN I sampai dengan XIV (Persero). Dalil Pemohon yang menyatakan kepentingannya dirugikan karena aspirasinya tidakahkamah Republik diperhatikan terkait objek HUM, tidaklah berdasar, karena terbitnya objek HUM adalah dalam rangka untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas PTPN III, sehingga perlu melakukan penambahan penyertaan modal Negara RI. ke dalam modal saham PTPN III yang berasal dari pengalihan 90% saham milik PTPN I, II, IV sampai dengan XIV. Pengalihan saham yang dimaksud merupakan saham yang dimiliki oleh Negara RI., dan keberatan Pemohon terkait RUPS tidak ada relevansinya, karena Pemohon Agung bukanlah pemegang saham PTPN I, II, IV sampai denganIndonesiaXIV, malainkan hanya sebagai pekerja di PTPN tersebut. Dengan demikian, tidak ada kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon, yaitu tidak adanya kerugian yang bersifat spesifik dan aktual yang terjadi dari diterbitkannya objek HUM, serta tidak ada hubungan sebab akibat timbulnya kerugian Pemohon secara konstitusional dari diberlakukannya norma-norma yang ada dalam objek HUM ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, terbukti Pemohon tidak mempunyai legal standing sehingga tidak mempunyai kepentingan dalam permohonan a quo. Oleh karenanya Pemohon tidak berkualitas untuk mengajukanRepublikpermohonan keberatan hak uji materiil atasahkamah Halaman 30 dari 32 halaman Putusan Nomor 67 P/HUM/2014 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 30 mah blik --- --- Page 31 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modalhkama Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III, Repub sehingga tidak memenuhi syarat formal yang ditentukan dalam Pasal 31 A ayat **(2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 1 angka (4) Peraturan** Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011; Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan permohonana quo,maka permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima; Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan hak uji materiil Agung Indonesia dari Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, mak