KEMENKEU_64p_hum_2013

--- Page 1 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN Nomor 64 P/HUM/2013hkama DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Repub ### MAHKAMAH AGUNG Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil Pasal 5 ayat (2), Pasal 5 ayat (3), Pasal 5 ayat (4), dan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Agung Indonesia Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara: KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIAahkamah (INDONESIANRepublikCHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY), dalam hal ini diwakili oleh SURYO B. SULISTO dan HARIYADI SUKAMDANI masing-masing selaku Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum Bidang Kebijaksanaan Moneter, Fiskal dan Publik Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN INDONESIA), berkedudukan di Menara Kadin Indonesia Lantai 29, Jalan H.R. Rasuna Said Kavling 2-3, Jakarta 12950; AgungSelanjutnya disebut sebagai Pemohon; Indonesia melawan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Medan merdeka Utara, Jakarta Pusat; Selanjutnya disebut sebagai Termohon; Mahkamah Agung tersebut; Membaca surat-surat yang bersangkutan; ### DUDUK PERKARA Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 September 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung padaahkamah Republik tanggal 2 Oktober 2013 dan diregister dengan Nomor 64 P/HUM/2013 telah Halaman 1 dari 59 halaman Putusan Nomor 64 P/HUM/2013 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1 mah blik --- --- Page 2 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 5 ayat (2), ### Pasal 5 ayat (3), Pasal 5 ayat (4), dan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintahhkama Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun Repub 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG: Agung Indonesia Bahwa berdasarkan: I.1. Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut sebagai “UUD 1945”) (Bukti P-3) menyatakan, "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi"; I.2. Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 (Bukti P-3) menyatakan, "Mahkamahahkamah Republik Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang- undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang"; I.3. Pasal 5 ayat (2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum Dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan (Bukti P-4) berbunyi Agung "Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undanganIndonesia di bawah undang-undang”; I.4. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Bukti P-5) menyatakan "Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi"; I.5. Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanRepublikKehakiman (Bukti P-5) menegaskan bahwaahkamah Mahkamah Agung berwenang "menguji peraturan perundang-undangan Halaman 2 dari 59 halaman Putusan Nomor 64 P/HUM/2013 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2 mah blik --- --- Page 3 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang", dan ayat (3) berbunyi "putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-hkama undangan sebagai hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat Repub **(2) huruf b dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada** tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung”; I.6. Bahwa jenis dan hierarki perundang-undangan menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Bukti P-6) adalah sebagai berikut: - Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Agung Indonesia ii. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; iii. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; iv. Peraturan Pemerintah; - Peraturan Presiden; vi. Peraturan Daerah Provinsi; vii. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; I.7. Berdasarkan Pasal 2 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum Dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan (Bukti P-4), secaraahkamah Republik hirarkis Peraturan Pemerintah berada di bawah Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Bahwa oleh karena Peraturan Pemerintah secara hirarkis berada di bawah Undang-Undang maka Mahkamah Agung berwenang melakukan pengujian Peraturan Pemerintah terhadap Undang-Undang; I.8. Pasal 31A ayat (10) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Agung Mahkamah Agung (untuk selanjutnya disebut sebagaiIndonesia“UU Mahkamah Agung”) (Bukti P-7) menyatakan “Ketentuan mengenai tata cara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung.”; I.9. Memori pertimbangan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil (untuk selanjutnya disebut sebagai “PERMA Nomor 01 Tahun 2011”) (Bukti P-8) menyatakan sebagai berikut: - Bahwa Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia NomorRepublik1 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiilahkamah menentukan bahwa: Permohonan keberatan diajukan dalam Halaman 3 dari 59 halaman Putusan Nomor 64 P/HUM/2013 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3 mah blik --- --- Page 4 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak ditetapkan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;hkama - Bahwa pada dasarnya penentuan tenggat waktu pengajuan Repub permohonan keberatan hak uji materiil adalah tidak tepat diterapkan bagi suatu aturan yang bersifat umum (Regelend) karena sejalan dengan perkembangan hukum yang sedemikian rupa, dirasakan telah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak lagi sesuai dengan “hukum yang hidup (the living law) yang berlaku”; - Bahwa oleh karena ini penentuan batas waktu 180 (seratus delapan puluh) hari seperti yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (4) tersebut Agung Indonesia di atas, sudah seharusnya dihapuskan dan/atau dicabut dari materi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut. Namun demikian secara kasuistis harus dipertimbangkan kasus demi kasus tentang hak yang telah diperoleh pihak-pihak yang terkait sebagai bentuk perlindungan hukum bagi mereka;” Oleh karena itu terhitung diberlakukannya PERMA Nomor 01 Tahun 2011 di tanggal 30 Mei 2011, tidak terdapat pembatasan waktu untuk mengajukan permohonan keberatan yang dihitung sejak diberlakukan peraturan yang dimohonkan keberatannya ke Mahkamah Agungahkamah Republik Republik Indonesia; I.10. Pasal 31A ayat (1) UU Mahkamah Agung (Bukti P-7) menyatakan: **(1) "Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah** undang-undang dilakukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia”; Bahwa karena permohonan keberatan ini diajukan langsung oleh pemohon Agung dan dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia sertaIndonesiaberdasarkan hal- hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Mahkamah Agung Republik Indonesia berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan keberatan ini; ### II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON DAN POSITA ### KERUGIAN PEMOHON: II.1 Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon: II.1.1. Pasal 31A ayat (2) UU Mahkamah Agung (Bukti P-7) menyatakan: (1) “PermohonanRepubliksebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanyaahkamah dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya Halaman 4 dari 59 halaman Putusan Nomor 64 P/HUM/2013 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4 mah blik --- --- Page 5 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:hkama - Perorangan warga Negara Indonesia, Repub - Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang; atau - Badan hukum publik atau badan hukum privat.”; II.1.2. Bahwa Pemohon adalah Kamar Dagang dan Industri Indonesia (untuk selanjutnya disebut sebagai “KADIN Agung Indonesia Indonesia”) berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (untuk selanjutnya disebut sebagai “UU KADIN”) (Bukti P-9). Adapun Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KADIN hasil keputusan Musyawarah Nasional Khusus Kamar Dagang dan Industri Nomor Skep/008/Munassus/IV/2010 tanggal 25 April 2010 telah ditetapkan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaranahkamah Republik Rumah tangga Kamar Dagang dan Industri (Bukti P-10); II.1.3. Bahwa Pasal 7 huruf c UU KADIN (Bukti P-9) menyatakan antara lain bahwa kegiatan-kegiatan KADIN antara lain adalah penyaluran aspirasi dan kepentingan pada pengusaha di bidang perdagangan, dan jasa dalam rangka keikutsertaannya dalam pembangunan di bidang ekonomi; II.1.4. Bahwa Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Agung Tahun 2010 tentang Persetujuan PerubahanIndonesiaAnggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri (Bukti P-10) pada Lampiran II Pasal 4 menyatakan bahwa Setiap pengusaha Indonesia serta Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha harus menjadi anggota Kadin dengan kewajiban mendaftar pada Kadin; II.1.5. Bahwa Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri (Bukti P-10)Republikpada Lampiran I Pasal 9 menyatakan bahwaahkamah KADIN berfungsi sebagai wadah dan wahana komunikasi, Halaman 5 dari 59 halaman Putusan Nomor 64 P/HUM/2013 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5 mah blik --- --- Page 6 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id informasi, representasi, konsultasi, fasilitasi dan advokasi pengusaha Indonesia, antara pengusaha Indonesia danhkama pemerintah, dan antara pengusaha Indonesia dengan para Repub pengusaha asing, mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah perdagangan, perindustrian, dan jasa dalam arti luas yang mencakup seluruh kegiatan ekonomi, dalam rangka membentuk iklim usaha yang bersih, transparan dan profesional, serta mewujudkan seluruh sinergi potensi ekonomi nasional; II.1.6. Bahwa Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Agung Indonesia Tahun 2010 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri (Bukti P-10) pada Lampiran I Pasal 10 huruf b menyatakan bahwa salah satu tugas pokok KADIN adalah melaksanakan komunikasi, konsultasi dan advokasi dengan pemerintah dalam rangka mewakili kepentingan dunia usaha; II.1.7. Bahwa masalah perpajakan adalah termasuk masalah di bidang perekonomian, perdagangan dan perindustrian yang menjadi salah satu cakupan fungsi KADIN;ahkamah Republik II.1.8. Bahwa KADIN yang merupakan wadah dan wahana induk dari seluruh pelaku usaha yang merupakan pembayar pajak (taxpayers) berkepentingan terhadap iklim peraturan perundang-undangan perpajakan yang kondusif, berkeadilan dan jelas; II.1.9. Bahwa kerugian yang diderita oleh pelaku dunia usaha selaku pembayar pajak (taxpayers) adalah merupakan kerugian dari Agung KADIN juga dan sesuai anggaran dasar danIndonesiaanggaran rumah tangga yang telah disahkan melalui Keputusan Presiden Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 (Bukti P-10) , KADIN berhak dan memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mewakili pada anggotanya dalam melakukan komunikasi, konsultasi dan advokasi; II.1.10. Bahwa dalam salah satu putusannya, yaitu Putusan Nomor 02P/HUM/2007 (Bukti P-11), Mahkamah Agung Republik Indonesia menerima kedudukan hukum (legal standing) dari pemohonRepublikkeberatan yang merupakan sebuah organisasi yaituahkamah Halaman 6 dari 59 halaman Putusan Nomor 64 P/HUM/2013 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6 mah blik --- --- Page 7 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO);hkama II.1.11. Bahwa dalam salah satu putusannya, yaitu Putusan Nomor 57 Repub P/HUM/2010 (Bukti P-12), Mahkamah Agung Republik Indonesia menyatakan bahwa doktrin organization standing (legal standing) ternyata tidak hanya dikenal dalam doktrin akan tetapi telah juga diadopsi dalam peraturan perundangan di Indonesia, seperti Undang-Undang Mahkamah Agung RI, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Lingkungan Hidup, Undang-Undang Kehutanan, Undang- Agung Indonesia Undang Jasa Konstruksi dan doktrin organization standing (legal standing) juga telah menjadi preseden tetap dalam praktek peradilan di Indonesia; II.2 Posita Kerugian Pemohon: II.2.1. Bahwa dengan diberlakukannya Pasal 5 ayat (2), Pasal 5 ayat **(3), Pasal 5 ayat (4), dan Pasal 19 ayat (2) PP Nomor 1 Tahun** 2012, terdapat kerugian nyata yang diderita oleh perusahaan pembayar pajak (Pengusaha Kena Pajak, untuk selanjutnya disebut sebagai “PKP”);ahkamah Republik II.2.2. Bahwa Pasal 5 ayat (2) PP Nomor 1 Tahun 2012 mengatur bahwa pemakaian oleh PKP sendiri untuk tujuan produktif (untuk diproses lebih lanjut di tahap produksi selanjutnya) dianggap sebagai dasar untuk menentukan telah terjadinya penyerahan yang berakibat pada terutangnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN); II.2.3. Bahwa pemakaian sendiri oleh PKP untuk tujuan produktif Agung sebagaimana disebutkan pada butir II.2.2 diIndonesiaatas, yang pada kenyataannya hanyalah arus produksi / pergerakan barang dan jasa (intra-entity flow of production/movement of goods and/or services) antara unit-unit kerja di dalam entitas PKP sendiri; II.2.4. Bahwa pengenaan PPN terhadap pemakaian sendiri oleh PKP untuk tujuan produktif sebagaimana dijelaskan pada butir II.2.2 dan butir II.2.3 di atas adalah menggunakan asas fiktif, karena secara kenyatannya tidak terjadi perpindahan hak antar entitas dan unit-unitRepublikproduksi di dalam satu PKP bukanlah entitasahkamah hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum; Halaman 7 dari 59 halaman Putusan Nomor 64 P/HUM/2013 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7 mah blik --- --- Page 8 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id II.2.5. Bahwa kerugian yang dialami oleh PKP diantaranya, namun tidak terbatas pada, adalah ketidakjelasan dan posisi dilematishkama yang dihadapi oleh PKP saat penerbitan Faktur Pajak. Repub Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) huruf a UU PPN, terhadap setiap penyerahan wajib untuk diterbitkan Faktur Pajak. Namun Pasal 5 ayat (2), Pasal 5 ayat (3), Pasal 5 ayat (4), ### Pasal 19 ayat (2) PP Nomor 1 Tahun 2012 memberikan pengaturan pengecualian yang bertentangan dengan UU PPN. Padahal di dalam UU PPN tidak terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa aturan pengecualian penerbitan Faktur Agung Indonesia Pajak didelegasikan ke Peraturan Pemerintah; II.2.6. Posisi dilematis PKP adalah apabila PKP mengikuti amanat UU PPN untuk menerbitkan Faktur Pajak terhadap setiap transaksi penyerahan (baik penyerahan yang nyata maupun penyerahan berdasarkan asas fiktif sesuai PP Nomor 1 Tahun 2012), maka terhadap Faktur Pajak yang diterbitkan atas perpindahan barang antar unit kerja di dalam PKP sendiri (intra-entity flow of production/movement of goods and/or services) dapat berakibat dikenakannya sanksi sesuai Pasalahkamah Republik 39A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Agung Perpajakan menjadi Undang-Undang (untukIndonesiaselanjutnya disebut sebagai “UU KUP”) (Bukti P-13) bagi PKP tersebut. Berdasarkan Pasal 39A UU KUP, PKP tersebut melanggar ketentuan karena menerbitkan Faktur Pajak yang tidak berdasar transaksi sebenarnya sehingga berpotensi terkena sanksi pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam Faktur Pajak; II.2.7. SedangkanRepubliksebaliknya, apabila PKP mengikuti penyimpanganahkamah yang diatur oleh PP Nomor 1 Tahun 2012 yaitu tidak Halaman 8 dari 59 halaman Putusan Nomor 64 P/HUM/2013 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8 mah blik --- --- Page 9 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id menerbitkan Faktur Pajak atas transaksi pemakaian sendiri untuk tujuan produktif (intra-entity flow of production/movementhkama of goods and/or services), PKP tersebut juga memiliki potensi Repub dikenakan sanksi karena lalai tidak menerbitkan Faktur Pajak sesuai amanat UU PPN. Dengan pengaturan asas fiktif, maka oleh PP Nomor 1 Tahun 2012 transaksi antar unit kerja dalam PKP pada hakikatnya disetarakan dengan transaksi yang terjadi antar entitas hukum PKP yang berbeda. Karena secara hakikat adalah setara, maka berdasarkan UU KUP, kewajiban penerbitan Faktur Pajaknya juga sama. Sanksi untuk tidak Agung Indonesia menerbitkan Faktur Pajak berdasarkan Pasal 14 ayat (4) juncto ayat (1) huruf d UU KUP (Bukti P-13) adalah 2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak yaitu dari nilai barang dan/atau jasa; II.2.8. Demikian juga halnya apabila PKP menerbitkan Faktur Pajak terhadap setiap transaksi penyerahan (baik penyerahan yang nyata maupun penyerahan berdasarkan asas fiktif sesuai PP Nomor 1 Tahun 2012), PKP dihadapkan pada kesulitan- kesulitan. Kesulitan yang pertama adalah nilai barang dan/atauahkamah Republik jasa yang ditransfer antar unit kerja dalam satu entitas PKP sebagai Dasar Pengenaan Pajak adalah sulit untuk ditentukan, kesulitan kedua adalah jumlah Faktur Pajak yang harus diterbitkan menjadi berlipat ganda karena harus diterbitkan di setiap tahapan produksi dan kesulitan lainnya adalah unit-unit kerja di dalam satu entitas PKP bukanlah entitas hukum yang definitif sehingga tidak mudah untuk bisa dirumuskan dan Agung sifatnya bisa berubah-ubah; Indonesia II.2.9. Kerugian lainnya yang diderita oleh PKP dengan diberlakukannya Pasal 5 ayat (2), Pasal 5 ayat (3), Pasal 5 ayat (4), dan Pasal 19 ayat (2) PP Nomor 1 Tahun 2012 adalah apabila terdapat Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang termasuk dalam kategori penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN atau Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang termasuk dalam kategori tidak dikenakan PPN di dalam mata rantai produksi (intra-entity flow of production/movementRepublikof goods and/or services), makaahkamah Pajak Masukan (PPN Masukan) atas kegiatan-kegiatan yang Halaman 9 dari 59 halaman Putusan Nomor 64 P/HUM/2013 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9 mah blik --- --- Page 10 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id berkenaan dengan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang termasuk dalam kategori tersebut menjadi tidakhkama dapat dikreditkan. Kerugian PPN yang diderita oleh PKP Repub adalah 10% (sepuluh persen) dari nilai Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak tersebut; II.2.10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, secara jelas dapat dinyatakan bahwa terdapat hak Pemohon yang dirugikan, atau dengan rumusan lain dapat dinyatakan Pemohon memiliki alasan yang sah untuk menganggap haknya dirugikan dengan berlakunya Pasal 5 ayat (2), Pasal 5 ayat (3), Pasal 5 ayat (4), Agung Indonesia dan Pasal 19 ayat (2) PP Nomor 1 Tahun 2012; II.3 Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon secara jelas dan nyata-nyata memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan permohonan keberatan ke Mahkamah Agung Republik Indonesia; ### III. PRINSIP-PRINSIP DASAR YANG DIANUT OLEH UU PPN DAN PRINSIP- ### PRINSIP YANG SEHARUSNYA DIANUT OLEH PERATURAN ### PEMERINTAH SEBAGAI PERATURAN PELAKSANA UU PPN: Sebelum masuk ke materi permohonan keberatan, perkenankanlahahkamah Republik pemohon untuk menguraikan terlebih dahulu prinsip-prinsip dasar pengenaan PPN di Indonesia sesuai dengan ketentuan, semangat dan maksud tujuan yang digariskan oleh UU PPN; III.1 Prinsip-prinsip dasar yang dianut oleh UU PPN: III.1.1 PPN adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean (Penjelasan UU Nomor 42 Tahun 2009 Bagian I. Umum); Agung III.1.2 PPN dikenakan secara bertingkat di setiap jalurIndonesiaproduksi dan distribusi. Pengenaan PPN sangat dipengaruhi oleh perkembangan transaksi bisnis serta pola konsumsi masyarakat yang merupakan objek dari PPN (Penjelasan UU Nomor 42 Tahun 2009 Bagian I. Umum); III.1.3 Perubahan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai bertujuan sebagai berikut. 1. Meningkatkan kepastian hukum dan keadilan; 2 . Menyederhanakan sistem Pajak Pertambahan Nilai; 3. MengurangiRepublikBiaya Kepatuhan;ahkamah 1. Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak; Halaman 10 dari 59 halaman Putusan Nomor 64 P/HUM/2013 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10 mah blik --- --- Page 11 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id 1. Tidak Mengganggu Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai; 1. Mengurangi distorsi dan peningkatan kegiatan ekonomi;hkama (Penjelasan UU Nomor 42 Tahun 2009 Bagian I. Umum); Repub III.1.4 Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-undang ini (Pasal 1 angka 15 UU Nomor 42 Tahun 2009); III.1.5 Yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah: Agung Indonesia - Penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian; Penjelasan : Yang dimaksud dengan "Perjanjian" meliputi jual beli, tukar- menukar, jual beli dengan angsuran, atau perjanjian lain yang mengakibatkan penyerahan hak atas barang; - Pengalihan Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian sewa beli dan/atau perjanjian sewa guna usaha (leasing); - Penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagangahkamah Republik perantara atau melalui juru lelang; - Pemakaian sendiri dan/atau pemberian cuma-cuma atas Barang Kena Pajak; Penjelasan: yang dimaksud dengan "pemakaian sendiri" adalah pemakaian untuk kepentingan pengusaha sendiri, pengurus, atau karyawan, baik barang produksi sendiri Agung maupun bukan produksi sendiri. Yang dimaksudIndonesiadengan "pemberian cuma-cuma" adalah pemberian yang diberikan tanpa pembayaran baik barang produksi sendiri maupun bukan produksi sendiri, seperti pemberian contoh barang untuk promosi kepada relasi atau pembeli; - Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan; - penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknyaRepublikdan/atau penyerahan Barang Kena Pajak antarahkamah cabang; Halaman 11 dari 59 halaman Putusan Nomor 64 P/HUM/2013 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11 mah blik --- --- Page 12 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id - penyerahan Barang Kena Pajak secara konsinyasi; dan - penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kenahkama Pajak dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan Repub berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya dianggap langsung dari Pengusaha Kena Pajak kepada pihak yang membutuhkan Barang Kena Pajak. (Pasal 1A ayat (1) UU Nomor 42 Tahun 2009 dan penjelasan huruf a dan huruf d); III.1.6 Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip dasar dari UU PPN adalah: Agung Indonesia - PPN adalah pajak atas konsumsi; - PPN dikenakan secara bertingkat; - Objek dari PPN adalah transaksi bisnis dan konsumsi masyarakat; - Tiga tujuan teratas UU PPN perubahan terakhir (UU Nomor 42 Tahun 2009) adalah kepastian hukum, penyederhanaan sistem dan mengurangi biaya kepatuhan (compliance cost); - Entitas yang dianut oleh UU PPN adalah PKP; - Penyerahan yang dapat menimbulkan (trigger) terutangnyaahkamah Republik PPN adalah diantaranya adalah yang ditandai dengan terjadinya penyerahan hak; pemakaian untuk kepentingan pengusaha sendiri, pengurus, atau karyawan; dan pemberian cuma-cuma; III.2 Prinsip-prinsip dasar yang seharusnya dianut oleh Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksana UU PPN; III.2.1 Pasal 23A UUD 1945 mengatur sebagai berikut: Agung “Pajak dan pungutan lain yang bersifat Indonesiamemaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”; III.2.2 Pasal 19 UU PPN (UU Nomor 8 Tahun 1983) menyatakan: “Hal-hal yang belum diatur dalam undang-undang ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah”; III.2.3 Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur sebagai berikut: “Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undanganRepublikyang baik, yang meliputi:ahkamah - kejelasan tujuan; Halaman 12 dari 59 halaman Putusan Nomor 64 P/HUM/2013 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12 mah blik --- --- Page 13 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id - kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; - kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;hkama - dapat dilaksanakan; Repub - kedayagunaan dan kehasilgunaan; - kejelasan rumusan; dan - keterbukaan.”; III.2.4 Pasal 12 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur sebagai berikut: “Materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya”; Agung Indonesia Penjelasan : “Yang dimaksud dengan “menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya” adalah penetapan Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan perintah Undang-Undang atau untuk menjalankan Undang-Undang sepanjang diperlukan dengan tidak menyimpang dari materi yang diatur dalam Undang-Undang yang bersangkutan”; III.2.5 Dari uraian-uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut: - UUD 1945 mengamanatkan pajak dan pungutan yangahkamah Republik bersifat memaksa diatur melalui undang-undang, artinya hal-hal yang berkenaan dengan pengenaan pajak wajib diatur di tingkatan Undang-Undang dan tidak diperkenankan diatur di tingkatan peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang; - UU PPN menegaskan bahwa yang dapat diatur oleh Peraturan Pemerintah adalah “yang diatur lebih lanjut”, Agung sehingga Peraturan Pemerintah tidak dapatIndonesiamemunculkan aturan baru atau membuat rumusan yang berbeda dari UU PPN; - UU Nomor 12 Tahun 2011 juga menegaskan bahwa materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya, untuk melaksanakan perintah Undang-Undang; - Dengan demikian Peraturan Pemerintah adalah semata- mata memberikan pengaturan lebih lanjut dan tidak dibenarkanRepublikuntuk memunculkan pungutan baru yang tidakahkamah diatur oleh Undang-Undang; Halaman 13 dari 59 halaman Putusan Nomor 64 P/HUM/2013 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13 mah blik --- --- Page 14 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id - UU Nomor 12 Tahun 2011 juga mengamanatkan asas pembentukan peraturan yang benar diantaranya meliputihkama asas kejelasan tujuan, dapat dilaksanakan dan kejelasan Repub rumusan; ### IV. PASAL-PASAL YANG DIMOHONKAN KEBERATANNYA TERHADAP UU PPN: Pasal-pasal yang dimohonkan keberatannya adalah Pasal-Pasal di dalam PP Nomor 1 Tahun 2012 sebagai berikut: ### Pasal 5: **(2) Pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak Agung Indonesia** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemakaian sendiri untuk: - tujuan produktif; atau - tujuan konsumtif; **(3) Pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak untuk** tujuan produktif tidak dilakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, kecuali pemakaian sendiri yang digunakan untuk melakukan penyerahan yang: - tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai; atauahkamah Republik b. mendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai; **(4) Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar atas perolehan Barang Kena** Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dalam rangka pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; Agung Pasal 19 : Indonesia **(2) Ketentuan mengenai kewajiban penerbitan Faktur Pajak sebagaimana** dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak untuk tujuan produktif yang tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3); beserta Penjelasan atas pasal-pasal tersebut; ### V. ALASAN-ALASAN PEMOHON MENGAJUKAN PERMOHONAN KEBERATAN ATAS PASAL 5 AYAT (2), PASAL 5 AYAT (3), PASAL 5 AYAT (4), DAN PASALRepublik19 AYAT (2) PP Nomor 1 TAHUN 2012:ahkamah Halaman 14 dari 59 halaman Putusan Nomor 64 P/HUM/2013 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14 mah blik --- --- Page 15 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id V.1 Pasal 5 ayat (2), Pasal 5 ayat (3), Pasal 5 ayat (4), dan Pasal 19 ayat (2) PP Nomor 1 Tahun 2012 memiliki materi muatan yanghkama berbeda dengan materi muatan UU PPN; Repub V.1.1 Bahwa Pasal 1A ayat (1) huruf d UU PPN menyatakan: “(1) Yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah: - Pemakaian sendiri dan/atau pemberian cuma-cuma atas Barang Kena Pajak”; Penjelasan Pasal 1A ayat (1) huruf d UU PPN menyatakan: “yang dimaksud dengan "pemakaian sendiri" adalah pemakaian Agung Indonesia untuk kepentingan pengusaha sendiri, pengurus, atau karyawan, baik barang produksi sendiri maupun bukan produksi sendiri”; V.1.2 Bahwa Pasal 5 ayat (2) PP Nomor 1 Tahun 2012 menyatakan: “(2) Pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemakaian sendiri untuk: - tujuan produktif; atau - tujuan konsumtif”;ahkamah Republik Penjelasan Pasal 5 ayat (2) PP Nomor 1 Tahun 2012 menyatakan: “Yang dimaksud dengan "Pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak untuk tujuan produktif" adalah pemakaian Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang nyata-nyata digunakan untuk kegiatan produksi selanjutnya atau untuk kegiatan yang mempunyai Agung hubungan langsung dengan kegiatan usahaIndonesiaPengusaha yang bersangkutan, yang meliputi kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen. Yang dimaksud dengan "Pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak untuk tujuan konsumtif" adalah pemakaian Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang tidak ada kaitan dengan kegiatan produksi selanjutnya atau untuk kegiatan yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha Pengusaha yangRepublikbersangkutan, yang meliputi kegiatan produksi,ahkamah distribusi, pemasaran, dan manajemen”; Halaman 15 dari 59 halaman Putusan Nomor 64 P/HUM/2013 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15 mah blik --- --- Page 16 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id V.1.3 Bahwa frasa “pemakaian sendiri” dirumuskan oleh UU PPN sebagai pemakaian untuk kepentingan pengusaha sendiri,hkama pengurus, atau karyawan, baik barang produksi sendiri maupun Repub bukan produksi sendiri. Oleh PP Nomor 1 Tahun 2012 frasa “pemakaian sendiri” dirumuskan secara berbeda yaitu menjadi pemakaian sendiri untuk tujuan produktif atau tujuan konsumtif; V.1.4 Bahwa Pasal 5 ayat (2) PP Nomor 1 Tahun 2012 menggunakan rumusan kalimat yang berbeda secara keseluruhan dengan rumusan yang termuat di UU PPN mengakibatkan pengaturan ### Pasal 5 ayat (2) PP Nomor 1 Tahun 2012 memiliki definisi dan Agung Indonesia dimensi tersendiri yang tidak sama dengan apa yang diatur dan dimaksudkan oleh UU PPN; V.1.5 Bahwa di dalam UU PPN sama sekali tidak ada materi muatan yang mengatur mengenai terutang-nya PPN atas kegiatan pemakaian sendiri untuk tujuan produktif atau tujuan konsumtif; V.1.6 Bahwa dengan demikian dapat dibuktikan secara nyata bahwa ### Pasal 5 ayat (2) PP Nomor 1 Tahun 2012 telah secara fatal memiliki materi muatan yang menyimpang dari materi muatan yang telah diatur oleh UU PPN;ahkamah Republik V.1.7 Pasal 12 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur sebagai berikut: “Materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya”; Penjelasan : “Yang dimaksud dengan “menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya” adalah penetapan Peraturan Agung Pemerintah untuk melaksanakan perintah Undang-UndangIndonesiaatau untuk menjalankan Undang-Undang sepanjang diperlukan dengan tidak menyimpang dari materi yang diatur dalam Undang-Undang yang bersangkutan”; V.1.8 Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan perumusan materi ### Pasal 5 ayat (2) PP Nomor 1 Tahun 2012 yang menyimpang dari materi muatan UU PPN telah menyalahi dan bertentangan dengan Pasal 12 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; V.1.9 Bahwa berhubungRepublikrumusan Pasal 5 ayat (2) PP Nomor 1 Tahunahkamah 2012 telah bertentangan dengan Pasal 12 UU No. 12 Tahun Halaman 16 dari 59 halaman Putusan Nomor 64 P/HUM/2013 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16 mah blik --- --- Page 17 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka Pasal 5 ayat (2) PP Nomor 1 Tahun 2012 adalah cacathkama hukum; Repub V.1.10 Bahwa berhubung rumusan Pasal 5 ayat (2) PP Nomor 1 Tahun 2012 adalah cacat hukum, maka Pasal 5 ayat (3), Pasal 5 ayat **(4), dan Pasal 19 ayat (2) PP No. 1 Tahun 2012 sebagai Pasal-** Pasal terkait juga adalah cacat hukum; V.2 Pasal 5 ayat (2), Pasal 5 ayat (3), Pasal 5 ayat (4), dan Pasal 19 ayat (2) memunculkan pengenaan pajak seharusnya hanya boleh diatur oleh peraturan di tingkat Undang-Undang: Agung Indonesia V.2.1 Bahwa Pasal 1A ayat (1) huruf d UU PPN menyatakan: “(1) Yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah: - pemakaian sendiri dan/atau pemberian cuma-cuma atas Barang Kena Pajak;” Penjelasan Pasal 1A ayat (1) huruf d UU PPN menyatakan: “yang dimaksud dengan "pemakaian sendiri" adalah pemakaian untuk kepentingan pengusaha sendiri, pengurus, atau karyawan, baik barang produksi sendiri maupun bukan produksiahkamah Republik sendiri”; V.2.2 Bahwa Pasal 5 ayat (2) PP No. 1 Tahun 2012 menyatakan: “(2) Pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemakaian sendiri untuk: - tujuan produktif; atau - tujuan konsumtif”; Agung V.2.3 Bahwa dengan demikian berdasarkan UU IndonesiaPPN yang dapat menimbulkan pengenaan PPN adalah atas: - pemakaian sendiri untuk kepentingan pengusaha sendiri; - pemakaian sendiri untuk kepentingan pengurus; - pemakaian sendiri untuk kepentingan karyawan; V.2.4 Bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 5 ayat (2) PP Nomor 1 Tahun 2012, yang dapat menimbulkan pengenaan PPN adalah atas : - pemakaian sendiri untuk tujuan produktif; - pemakaianRepubliksendiri untuk tujuan konsumtif;ahkamah Halaman 17 dari 59 halaman Putusan Nomor 64 P/HUM/2013 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 17 mah blik --- --- Page 18 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id V.2.5 Bahwa dengan demikian dapat terlihat secara nyata-nyata bahwa Pasal 5 ayat (2) PP Nomor 1 Tahun 2012 mengaturhkama pengenaan PPN secara berbeda dengan materi muatan Repub pengenaan PPN yang diatur di UU PPN; V.2.6 Bahwa Pasal 23A UUD 1945 mengamanatkan “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”; V.2.7 Bahwa Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 mengamanatkan “Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepadal Dewan Perwakilan Rakyat”; Agung Indonesia Bahwa Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 mengamanatkan “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang- undang”; Bahwa Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 mengamanatkan “setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama”; V.2.8 Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Konstitusi kita mengamanatkan pengenaan pajak harus diatur melalui Undang-Undang agar segala hal-ikhwal berkenaan pengenaanahkamah Republik dan pemungutan pajak harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan bersama antara Presiden dengan Dewan Perwakilan Rakyat; V.2.9 Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan rumusan materi ### Pasal 5 ayat (2) PP Nomor 1 Tahun 2012 yang berbeda dengan UU PPN telah menimbulkan pengenaan PPN tanpa adanya persetujuan bersama antara Presiden dengan Dewan Agung Perwakilan Rakyat; Indonesia V.2.10Bahwa dengan demikian Pasal 5 ayat (2) PP Nomor 1 Tahun 2012 adalah inkonstitusional dan cacat hukum; V.2.11 Bahwa berhubung rumusan Pasal 5 ayat (2) PP Nomor 1 Tahun 2012 adalah cacat hukum, maka Pasal 5 ayat (3), Pasal 5 ayat **(4), dan Pasal 19 ayat (2) PP Nomor 1 Tahun 2012 sebagai** Pasal-Pasal terkait juga adalah cacat hukum; V.3 Substansi Pasal 5 ayat (2), Pasal 5 ayat (3), Pasal 5 ayat (4), dan ### Pasal 19 ayat (2) PP Nomor 1 Tahun 2012 bertentangan dengan substansi UU PPN:Republikahkamah Halaman 18 dari 59 halaman Putusan Nomor 64 P/HUM/2013 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 18 mah blik --- --- Page 19 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id V.3.1 Bahwa Pasal 1A ayat (1) UU PPN mengatur penyerahan yang terutang PPN adalah sebagai berikut:hkama “(1) Yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Repub Pajak adalah: - penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian; - pengalihan Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian sewa beli dan/atau perjanjian sewa guna usaha (leasing); - penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang Agung Indonesia perantara atau melalui juru lelang; - pemakaian sendiri dan/atau pemberian cuma-cuma atas Barang Kena Pajak; - Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan; - penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan Barang Kenaahkamah Republik Pajak antar cabang; - penyerahan Barang Kena Pajak secara konsinyasi; dan - penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya dianggap langsung dari Pengusaha Kena Pajak kepada pihak yang membutuhkan Barang Agung Kena Pajak”; Indonesia V.3.2 Bahwa pengenaan PPN sebagaimana diatur di dalam Pasal 1A ayat (1) UU PPN adalah sebagai wujud dari prinsip-prinsip dasar UU PPN sebagai pajak atas konsumsi, pajak atas pertambahan nilai yang dikenakan secara bertingkat, dan pengenaan pajak atas pertambahan nilai yang terjadi di dalam entitas Pengusaha Kena Pajak (PKP) (mohon dapat dilihat kembali uraian kami pada butir III.1.1 sampai dengan III.1.6 di atas); V.3.3 Bahwa BahwaRepublikPasal 1A ayat (1) huruf d UU PPN memangahkamah mengatur bahwa termasuk dalam pengertian penyerahan Halaman 19 dari 59 halaman Putusan Nomor 64 P/HUM/2013 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 19 mah blik --- --- Page 20 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Barang Kena Pajak adalah pemakaian sendiri dan/atau pemberian cuma-cuma atas Barang Kena Pajak. Di dalamhkama Pasal Penjelasan diuraikan bahwa yang dimaksud dengan Repub "pemakaian sendiri" adalah pemakaian untuk kepentingan pengusaha sendiri, pengurus, atau karyawan, baik barang produksi sendiri maupun bukan produksi sendiri; V.3.4 Bahwa frasa kalimat pada Penjelasan Pasal 1A ayat (1) huruf d UU PPN melibatkan 3 subjek pelaku yaitu : - pemakaian sendiri untuk kepentingan pengusaha sendiri; - pemakaian sendiri untuk kepentingan pengurus; Agung Indonesia - pemakaian sendiri untuk kepentingan karyawan; V.3.5 Bahwa yang dimaksudkan dengan pengusaha sendiri adalah Pengusaha Kena Pajak itu sendiri, pengurus adalah Direksi dan/atau Komisaris serta orang-orang yang berwenang di dalam pengambilan keputusan di dalam organisasi Pengusaha Kena Pajak, sedangkan karyawan adalah orang-orang yang menerima penghasilan dari pekerjaan dengan Pengusaha Kena Pajak; V.3.6 Bahwa pemaknaan substansi Penjelasan Pasal 1A ayat (1)ahkamah Republik huruf d UU PPN harus selaras dan tidak bertentangan dengan prinsip dasar dan substansi UU PPN sebagai pajak atas konsumsi; V.3.7 Bahwa dengan pemaknaan prinsip dasar dan substansi UU PPN sebagai pajak atas konsumsi, dapat terlihat dengan nyata bahwa yang dimaksud dengan pemakaian sendiri untuk kepentingan pengurus adalah untuk dikonsumsi; Agung V.3.8 Bahwa dengan pemaknaan prinsip dasar danIndonesiasubstansi UU PPN sebagai pajak atas konsumsi, dapat terlihat dengan nyata bahwa yang dimaksud dengan pemakaian sendiri untuk kepentingan karyawan adalah untuk dikonsumsi; V.3.9 Bahwa dengan metode tafsir gramatikal, selaras dengan pemaknaan pemakaian sendiri untuk kepentingan pengurus dan kepentingan karyawan, dapat disimpulkan secara nyata bahwa pemaknaan kalimat yang dimaksud dengan pemakaian sendiri untuk kepentingan pengusaha sendiri adalah untuk dikonsumsi; V.3.10 Bahwa denganRepublikmetode tafsir gramatikal dan selaras denganahkamah prinsip dasar serta substansi UU PPN sebagai pajak atas Halaman 20 dari 59 halaman Putusan Nomor 64 P/HUM/2013 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 20 mah blik --- --- Page 21 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id konsumsi, pemakaian sendiri untuk kepentingan pengusaha sendiri tidak boleh ditafsirkan sebagai pengenaan pajak atashkama kegiatan produksi oleh pengusaha; Repub V.3.11 Bahwa dengan demikian rumusan Pasal 5 ayat (2) PP Nomor 1 Tahun 2012 yang menimbulkan pengenaan PPN adalah atas pemakaian sendiri untuk tujuan produktif (intra-entity flow of production/movement of goods and/or services) adalah secara jelas dan nyata-nyata bertentangan dengan prinsip dasar dan substansi UU PPN; V.3.12 Bahwa berhubung rumusan Pasal 5 ayat (2) PP Nomor 1 Tahun Agung Indonesia 2012 adalah bertentangan dengan prinsip dasar dan substansi UU PPN, maka Pasal 5 ayat (3), Pasal 5 ayat (4), dan Pasal 19 ayat (2) PP Nomor 1 Tahun 2012 sebagai Pasal-Pasal terkait juga bertentangan dengan prinsip dasar dan substansi UU PPN; V.4 Pasal 5 ayat (2), Pasal 5 ayat (3), Pasal 5 ayat (4), Pasal 19 ayat (2) PP Nomor 1 Tahun 2012 menyebabkan timbulnya PPN atas transaksi yang tidak berdasar keadaan sebenarnya (transaksi semu): V.4.1 Bahwa Pasal 5 ayat (2) PP Nomor 1 Tahun 2012 menyatakan:ahkamah Republik “(2) Pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemakaian sendiri untuk: - tujuan produktif; atau - tujuan konsumtif”; Penjelasan Pasal 5 ayat (2) PP Nomor 1 Tahun 2012 menyatakan: Agung “Yang dimaksud dengan "Pemakaian sendiriIndonesiaBarang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak untuk tujuan produktif" adalah pemakaian Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang nyata-nyata digunakan untuk kegiatan produksi selanjutnya atau untuk kegiatan yang mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha Pengusaha yang bersangkutan, yang meliputi kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen. Yang dimaksud dengan "Pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak untuk tujuan konsumtif" adalah pemakaianRepublikBarang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yangahkamah tidak ada kaitan dengan kegiatan produksi selanjutnya atau Halaman 21 dari 59 halaman Putusan Nomor 64 P/HUM/2013 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 21 mah blik --- --- Page 22 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id untuk kegiatan yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha Pengusaha yang bersangkutan, yanghkama meliputi kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan Repub manajemen”; V.4.2 Bahwa Pasal 5 ayat (2) PP Nomor 1 Tahun 2012 pada intinya menyebabkan timbulnya pengenaan PPN atas pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak untuk tujuan produktif, yaitu pemakaian Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang nyata-nyata digunakan untuk kegiatan produksi selanjutnya atau untuk kegiatan yang mempunyai Agung Indonesia hubungan langsung dengan kegiatan usaha Pengusaha yang bersangkutan, yang meliputi kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen; V.4.3 Bahwa kegiatan “pemakaian Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang nyata-nyata digunakan untuk kegiatan produksi selanjutnya atau untuk kegiatan yang mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha Pengusaha yang bersangkutan, yang meliputi kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen” adalah bukan merupakan suatuahkamah Republik perbuatan hukum karena bukan dilakukan oleh entitas-entitas yang berbeda, melainkan semata-mata pergerakan barang dan jasa intra-entitas yaitu antara unit kerja-unit kerja di dalam entitas Pengusaha Kena Pajak; V.4.4 Bahwa karena pemakaian sendiri untuk keperluan produktif (intra-entity flow of production/movement of goods and/or services) hanyalah semata-mata pergerakan barang dan jasa Agung intra-entitas yaitu antara unit kerja-unit kerjaIndonesiadi dalam entitas Pengusaha Kena Pajak, maka tidak terdapat perbuatan hukum; V.4.5 Bahwa dengan demikian Pasal 5 ayat (2) PP Nomor 1 Tahun 2012 menimbulkan pengenaan PPN yang tidak berdasar keadaan sebenarnya (transaksi semu); V.4.6 Bahwa dikarenakan tidak ada perbuatan hukum di dalam pemakaian sendiri untuk keperluan produktif (intra-entity flow of production/movement of goods and/or services), maka konsekuensi logisnya adalah seharusnya Tidak ada akibat hukum; Republikahkamah Halaman 22 dari 59 halaman Putusan Nomor 64 P/HUM/2013 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 22 mah blik --- --- Page 23 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id V.4.7 Bahwa dengan demikian Pasal 5 ayat (2) PP Nomor 1 Tahun 2012 yang mengatur timbulnya konsekuensi hukum pengenaanhkama PPN dari kejadian yang bukan merupakan perbuatan hukum Repub adalah bertentangan dengan prinsip dasar hukum; V.5 Pasal 5 ayat (2), Pasal 5 ayat (3), Pasal 5 ayat (4), dan Pasal 19 ayat (2) PP Nomor 1 Tahun 2012 menimbulkan distorsi dalam perekonomian dan menyebabkan melemahnya daya saing pengusaha: V.5.1 Bahwa prinsip dasar PPN adalah pengejaan pajak atas pertambahan nilai; Agung Indonesia V.5.2 Bahwa prinsip dasar PPN adalah pajak atas konsumsi ; V.5.3 Bahwa prinsip mekanisme kerja PPN adalah pemungutan pada setiap mata rantai terjadinya pertambahan nilai, akan tetapi pengenaannya adalah pada saat konsumsi; V.5.4 Bahwa ilustrasi mekanisme pemungutan PPN berdasarkan UU PPN dapat dicontohkan sebagai berikut : Terdapat sebuah entitas Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menanam jagung yang diproses lebih lanjut menjadi minyak jagung. Harga jual minyak jagung ke distributor adalahahkamah Republik Rp50.000,- per liter. Untuk memproduksi minyak jagung per liter diperlukan input berupa pupuk tanaman Rp20.000,- solar untuk mengangkut buah jagung ke pabrik Rp10.000,- solar untuk pabrik pengolahan Rp6.000,- dan barang-barang keperluan kantor Rp9.000,- Dengan demikian total input adalah Rp45.000,- dan artinya entitas PKP pabrikan jagung ini menghasilkan nilai tambah sebesar Rp50.000,- dikurangi Agung Rp45.000,- yaitu sebesar Rp5.000,-; Indonesia Minyak jagung yang dibeli oleh PKP distributor dari PKP Pabrikan jagung seharga Rp50.000,- dijual kepada konsumen akhir seharga Rp52.500,- Untuk jelasnya dapat kami gambarkan sebagai berikut : PKP Pabrikan Minyak Jagung PKP Distributor Input (Rp.) Output (Rp.) Input (Rp.) Output (Rp.) Pupuk 20.000 tanaman Solar angkut 10.000 buah jagung Solar untuk 6.000 pabrik Republikahkamah Keperluan 9.000 kantor Halaman 23 dari 59 halaman Putusan Nomor 64 P/HUM/2013 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 23 mah blik --- --- Page 24 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Jumlah input 45.000 Jual 50.000 Beli minyak 50.000 Jual 52.500 : minyak jagung minyak jagung jagunghkama Selisih input dan output adalah adalah merupakan Selisih input dan output adalah adalah merupakan pertambahan nilai yaitu sebesar Rp. 5.000,- pertambahan nilai yaitu sebesar Rp. 2.500,- PPN dari input sebesar Pada saat menjual ke PPN dari input sebesar Pada saat menjual ke Repub 10% x Rp. 45.000 yaitu Distributor, Pabrikan 10% x Rp. 50.000 yaitu konsumen akhir, PKP sebesar Rp. 4.500,- Minyak Jagung sebesar Rp. 5.000,- Distributor memungut dipungut oleh para memungut PPN dipungut oleh PKP PPN sebesar 10% x pemasok. sebesar 10% x Rp. Pabrikan Minyak Jagung. Rp. 52.500 = Rp. 50.000 = Rp. 5.000,-. 5.250,- PPN ini bagi PKP PPN ini bagi PKP Pabrikan Minyak Jagung Distributor adalah PPN adalah PPN masukan masukan yang dapat yang dapat dikreditkan. dikreditkan. PPN yang timbul dari aktivitas PKP Pabrikan PPN yang timbul dari aktivitas PKP Distributor Minyak Jagung adalah Rp. 5.000,- dikurangi Rp. adalah Rp. 5.250,- dikurangi Rp.5.000,- = Rp. 250,- 4.500,- = Rp. 500,- Dengan demikian dapat terlihat bahwa pemungutan PPN yang timbul pada tingkatan pemasok adalah Rp. 4.500,- pada tingkatan PKP Pabrikan Minyak Jagung adalah Rp. 500,- dan pada tingkatan PKP Distributor adalah Rp. 250,- sehinggal jumlah seluruh PPN yang dipungut dari mata rantai adalah Rp. 5.250,- sama dengan jumlah PPN AgungJumlah PPN yang timbul dari seluruh mata rantai sebesar Rp. 5.250,- adalahIndonesia yang dipungut oleh PKP Distributor dari konsumen akhir sebesar Rp. 5.250,- sehingga pada hakekatnya PPN adalah ditanggung oleh konsumen akhir. V.5.5 Bahwa Pasal 5 ayat (2) dan ayat (4) PP No. 1 Tahun 2012 menyatakan sebagai berikut: “(2) Pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemakaian sendiri untuk: - tujuan produktif; atau - tujuan konsumtif;ahkamah (4) PajakRepublikPertambahan Nilai yang dibayar atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dalam rangka pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan”; Penjelasan ayat (4) : Agung“Dalam hal Barang Kena Pajak dan/atau JasaIndonesiaKena Pajak yang dipakai sendiri tidak termasuk dalam kategori Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dibebaskan, Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak tersebut merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sepanjang memenuhi ketentuan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan; Dengan demikian apabila yang dipakai sendiri adalah Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang mendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, Pajakahkamah Republik Pertambahan Nilai yang dibayar atas perolehan Barang Kena Halaman 24 dari 59 halaman Putusan Nomor 64 P/HUM/2013 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 24 mah blik --- --- Page 25 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak merupakan Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan;hkama Demikian juga apabila barang dan/atau jasa yang dipakai Repub sendiri termasuk dalam jenis bukan Barang Kena Pajak dan/atau bukan Jasa Kena Pajak, Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar atas perolehan barang dan/atau jasa tersebut merupakan Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan”; V.5.6 Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (4) serta penjelasan ayat **(4) PP Nomor 1 Tahun 2012, dengan menggunakan ilustrasi** contoh kasus yang sama dengan yang telah uraikan pada butir Agung Indonesia V.5.4 di atas, mekanisme pemungutan PPN berdasarkan PP Nomor 1 Tahun 2012 menjadi sebagai berikut: PKP Pabrikan Minyak Jagung PKP Distributor Input (Rp.) Input di (Rp.) Output (Rp.) Input (Rp.) Output (Rp.) untuk pabrik meng- pengola hasilkan han jagung minyak jagung Pupuk 20.000 tanaman Solar 10.000 angkut buah jagung Solar 6.000ahkamah untukRepublik pabrik Keperluan 9.000 kantor Jumlah 30.000 Jumlah 15.000 Jual 50.000 Beli 50.000,- Jual 52.500,- input input di minyak minyak minyak terkait pabrik : jagung jagung jagung jagung : Selisih input dan output adalah adalah merupakan pertambahan Selisih input dan output adalah adalah nilai yaitu sebesar Rp. 5.000,- merupakan pertambahan nilai yaitu sebesar Rp. 2.500,- PPN dari input PPN dari input Pada saat menjual PPN dari input Pada saat menjual sebesar 10% x Rp. sebesar 10% x Rp. ke Distributor, sebesar 10% x Rp. ke konsumen 30.000 yaitu 15.000 yaitu sebesar Pabrikan Minyak 50.000 yaitu akhir, PKP sebesar Rp. 3.000,- Rp. 1.500,- dipungut Jagung memungut sebesar Rp. Distributor dipungut oleh para oleh para pemasok. PPN sebesar 10% x 5.000,- dipungut memungut PPN Agung pemasok. Rp. 50.000 = Rp. oleh PKP PabrikanIndonesiasebesar 10% x Rp. PPN ini berdasarkan 5.000,-. Minyak Jagung. 52.500 = Rp. Karena jagung PP No. 1 Tahun 5.250,- adalah termasuk 2012 adalah PPN PPN ini bagi PKP barang yang atas masukan yang dapat Distributor adalah penyerahannya dikreditkan PPN masukan PPN-nya yang dapat dibebaskan, maka dikreditkan. PPN dari input sebesar Rp. 3.000 berdasarkan PP No. 1 Tahun 2012 tidak dapat dikreditkan. PPN yang timbul dari aktivitas PKP Pabrikan Minyak Jagung adalah PPN yang timbul dari aktivitas PKP Rp. 5.000,- dikurangi Rp. 1.500,- = Rp. 3.500,- Distributor adalah Rp. 5.250,- dikurangi Rp.5.000,- = Rp. 250,- Dengan demikian dapat terlihat bahwa pemungutan PPN yang timbul pada tingkatan pemasok adalah Rp. 4.500,- pada tingkatan PKP Pabrikan Minyak Jagung adalah Rp. 3.500,- dan pada tingkatan PKP Distributor adalah Rp. 250,- sehinggal jumlah seluruh PPN yang dipungut dari mata rantai adalah Rp. 8.250,- Jumlah PPN yang timbul dari seluruh mata rantai sebesar Rp. 8.250,- adalah TIDAK SAMA dengan jumlah PPNahkamah Republik yang dipungut oleh PKP Distributor dari konsumen akhir sebesar Rp. 5.250,-. Karena PPN yang pada akhirnya ditanggung oleh konsumen adalah Rp. 5.250, maka selisih PPN sebesar Rp. 3.000 adalah ditanggung oleh PKP Pabrikan Minyak Jagung. Halaman 25 dari 59 halaman Putusan Nomor 64 P/HUM/2013 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 25 mah blik --- --- Page 26 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id V.5.7 Berdasarkan perbandingan ilustrasi pada butir V.5.4 dan V.5.6hkama di atas, dapat dibuktikan bahwa Pasal 5 ayat (2) dan ayat (4) PP Repub Nomor 1 Tahun 2012 yang mengenakan PPN atas pemakaian sendiri untuk tujuan produktif (asas fiktif), dalam hal barang yang dipindahkan intra-PKP sendiri adalah barang yang atas penyerahannya PPN-nya dibebaskan atau barang tidak dikenakan PPN, maka PKP produsen harus menanggung beban PPN tambahan; V.5.8 Bahwa beban PPN tambahan tersebut dapat mengakibatkan Agung Indonesia distorsi terhadap perekonomian; V.5.9 Bahwa beban PPN tambahan tersebut mengakibatkan beban pokok produksi (cost of production) PKP menjadi bertambah dan memperlemah daya saing; V.5.10 Bahwa dari uraian-uraian di atas, secara nyata-nyata Pasal 5 ayat (2), Pasal 5 ayat (3), Pasal 5 ayat (4) dan Pasal 19 ayat (2) PP Nomor 1 Tahun 2012 telah bertentangan dengan prinsip dasar UU PPN sebagai pajak atas konsumsi yang pengenaannya bertingkat sesuai dengan entitas hukum PKP,ahkamah Republik dan juga telah bertentangan dengan maksud tujuan dari UU PPN sebagaimana termaktub di dalam penjelasan Bagian I UU Nomor 42 Tahun 2009 yaitu untuk mengurangi distorsi dan peningkatan kegiatan ekonomi; V.6 Pasal 5 ayat (2), Pasal 5 ayat (3), Pasal 5 ayat (4), dan Pasal 19 ayat (2) PP Nomor 1 Tahun 2012 telah menimbulkan ketidakpastian hukum saat terutangnya (saat timbulnya) PPN Agung V.6.1 Bahwa Pasal 11 UU PPN menyatakan sebagaiIndonesiaberikut: “(1) Terutangnya pajak terjadi pada saat: - penyerahan Barang Kena Pajak; - impor Barang Kena Pajak; - penyerahan Jasa Kena Pajak; - pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean; - pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean; f. eksporRepublikBarang Kena Pajak Berwujud;ahkamah - ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; atau Halaman 26 dari 59 halaman Putusan Nomor 64 P/HUM/2013 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 26 mah blik --- --- Page 27 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id - ekspor Jasa Kena Pajak; **(2) Dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahanhkama** Barang Kena Pajak atau sebelum penyerahan Jasa Kena Repub Pajak atau dalam hal pembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, saat terutangnya pajak adalah pada saat pembayaran; **(3) dihapus;** **(4) Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan saat lain sebagai** saat terutangnya pajak dalam hal saat terutangnya pajak Agung Indonesia sukar ditetapkan atau terjadi perubahan ketentuan yang dapat menimbulkan ketidakadilan; **(5) dihapus”;** Penjelasan: “Ayat (1): Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah menganut prinsip akrual, artinya terutangnya pajak terjadi pada saat penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak meskipun pembayaran atasahkamah Republik penyerahan tersebut belum diterima atau belum sepenuhnya diterima atau pada saat impor Barang Kena Pajak. Saat terutangnya pajak untuk transaksi yang dilakukan melalui "electronic commerce" tunduk pada ketentuan ini; Huruf a: Cukup jelas: Huruf b: Agung Cukup jelas: Indonesia Huruf c: Cukup jelas: Huruf d: Dalam hal orang pribadi atau badan memanfaatkan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean atau memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, terutangnya pajak terjadi pada saat orang pribadi atau badan tersebut mulai memanfaatkanRepublikBarang Kena Pajak Tidak Berwujud atau Jasaahkamah Kena Pajak tersebut di dalam Daerah Pabean. Hal itu Halaman 27 dari 59 halaman Putusan Nomor 64 P/HUM/2013 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 27 mah blik --- --- Page 28 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id dihubungkan dengan kenyataan bahwa yang menyerahkan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau Jasa Kena Pajakhkama tersebut di luar Daerah Pabean sehingga tidak dapat Repub dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Oleh karena itu, saat pajak terutang tidak lagi dikaitkan dengan saat penyerahan, tetapi dikaitkan dengan saat pemanfaatan; Huruf e: Cukup jelas; Huruf f: Cukup jelas; Agung Indonesia Huruf g: Cukup jelas; Huruf h: Cukup jelas; Ayat (2): Dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, sebelum dimulainyaahkamah Republik pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, atau sebelum dimulainya pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam ### Pasal 4 ayat (1) huruf e, saat terutangnya pajak adalah saat pembayaran; Ayat (3): Agung Cukup jelas; Indonesia Ayat (4): Cukup jelas; Ayat (5): Cukup jelas”; V.6.2 Bahwa UU PPN pada intinya mengatur mengenai saat terutangnya (saat timbulnya) PPN sebagai suatu peristiwa hukum; V.6.3 Bahwa timbulnya PPN sebagai suatu peristiwa hukum, berdasarkanRepublikUU PPN didahului (trigger) oleh adanya peristiwaahkamah Halaman 28 dari 59 halaman Putusan Nomor 64 P/HUM/2013 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 28 mah blik --- --- Page 29 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id hukum yaitu penyerahan, pemanfaatan, ekspor, impor dan pembayaran;hkama V.6.4 Bahwa saat timbulnya PPN berdasarkan UU PPN dapat Repub diilustrasikan dengan contoh kasus sebagai berikut: Terdapat sebuah entitas PKP pabrikan terintegrasi dari lini serat benang sampai menghasilkan pakaian jadi. Berdasarkan UU PPN saat terutang (saat timbulnya) PPN dapat digambarkan sebagai berikut : SATU ENTITAS PKP PABRIKAN PAKAIAN JADI TERINTEGRASI Agung Indonesia Serat benang pakaian jadi PPN timbul atas PPN timbul atas - penyerahan - penjualan (pembelian) barang - ekspor - pemanfaatan jasa - konsumsi akhir - impor barang (perbuatan - pembayaran hukum) barang/jasa (perbuatan hukum) V.6.5 Bahwa Pasal 5 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 5 ayat (2) PP Nomor 1 Tahun 2012 pada intinya menyatakan PPN timbul atas pemakaian sendiri untuk tujuan produktif (intra-entity flow of production/movementRepublikof goods and/or services);ahkamah V.6.6 Bahwa perpindahan barang, pencampuran barang, perubahan bentuk dan sifat barang yang dilakukan oleh unit-unit kerja di dalam satu entitas Pengusaha Kena Pajak (PKP) bukanlah merupakan suatu perbuatan hukum; V.6.7 Bahwa dengan demikian PP Nomor 1 Tahun 2012 telah menetapkan timbulnya PPN tanpa adanya perbuatan hukum; V.6.8 Bahwa PP Nomor 1 Tahun 2012 yang menetapkan timbulnya Agung Indonesia PPN tanpa adanya perbuatan hukum menyebabkan ketidakpastian hukum mengenai saat terutang (saat timbulnya) PPN; V.6.9 Bahwa ketidakpastian saat terutang (saat timbulnya) PPN yang disebabkan oleh PP Nomor 1 Tahun 2012 dengan menggunakan contoh kasus yang sama dengan yang diuraikan pada butir V.6.4 di atas, dapat kami ilustrasikan sebagai berikut:ahkamah Republik Halaman 29 dari 59 halaman Putusan Nomor 64 P/HUM/2013 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 29 mah blik --- --- Page 30 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.idhkama SATU ENTITAS PKP PABRIKAN PAKAIAN JADI TERINTEGRASI Repub Unit kerja yang Unit kerja yang Unit kerja yang memproduksi benang memproduksi kain memproduksi pakaian jadi PPN timbul atas PPN timbul PPN timbul atas PPN timbul - penyerahan atas atas - penyerahan kain ke unit kerja - penjualan - penyerahan (pembelian) yang - ekspor benang ke barang memproduksi - konsumsi unit kerja - pemanfaatan pakaian jadi akhir yang jasa (asas fiktif (perbuatan memproduksi - impor barang pemakaian hukum) kain (asas - pembayaran sendiri untuk fiktif barang jasa tujuan produktif) pemakaian Agung(perbuatan Indonesia sendiri untuk hukum) tujuan produktif) Bahwa dari ilustrasi di atas apabila satu entitas PKP terdiri atas 3 unit kerja, maka berdasarkan Pasal 5 ayat (2) PP No. 1 Tahun 2012 PPN asas fiktif timbul sebanyak dua kali, yaitu pada saat barang dipindahkan untuk di proses lebih lanjut di unit kerja lainnya di dalam entitas yang sama. Dengan menggunakan contoh kasus yang sama, apabila setiap unit kerjaRepublikternyata dapat dibagi lagi menjadi sub-sub unit kerja,ahkamah maka berdasarkan PP Nomor 1 Tahun 2012 PPN asas fiktif akan timbul berulang-ulang atas setiap barang yang dipindahkan untuk di proses lebih lanjut di sub-unit kerja lainnya. ### SATU ENTITAS PKP PABRIKAN PAKAIAN JADI TERINTEGRASI Unit kerja yang memproduksi benang Agungproduksi produksi mencetak produksi Indonesiabagian benang mewarnai kain (printing) kain labeling dan tanpa benang warna motif pada menjadi pengemasan warna polos kain baju tanpa merek PPN timbul atas PPN timbul atas - penyerahan - penjualan (pembelian) barang Pada setiap tanda panah, yaitu barang yang digunakan untuk - ekspor - pemanfaatan jasa kegiatan produksi selanjutnya, timbul PPN berdasarkan asas fiktif - konsumsi akhir - impor barang sebagaimana diatur di dalam Pasal 5 ayat (2) PP No. 1 Tahun (perbuatan hukum) -pembayaran 2012 barang/jasa (perbuatan hukum)ahkamah Republik Halaman 30 dari 59 halaman Putusan Nomor 64 P/HUM/2013 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini at