63 P/HUM/2020

--- Page 1 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN Nomor 63 P/HUM/2020hkama DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Repub ### MAHKAMAH AGUNG memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara: AgungPT LANCAR SAMPOERNA BESTARI, tempatIndonesiakedudukan di Esa Sampoerna Center Lantai 5, Jalan Dr. Ir. H. Soekarno, Nomor 198, Surabaya, Jawa Timur, yang diwakili oleh Sunarjo Sampoerna, jabatan Direktur; Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Eman Achmad Sulaeman, S.H., M.B.A., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Eman Achmad & Co., beralamat di Puri Imperium Office Plaza, G-11, Jalan Kuningan Madya Kavling 5-6, Jakarta, 12980, berdasarkanahkamah Surat Kuasa KhususRepubliktanggal 9 September 2020; Selanjutnya disebut sebagai Pemohon; melawan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat; Dalam hal ini diwakili oleh Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 November Agung Indonesia 2020; Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh: 1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang kemudian dengan hak substitusi memberikan kuasa kepada Widodo Ekatjahjana, jabatan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Halaman 1 dari 107 halaman. Putusan Nomor 63 P/HUM/2020ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 1 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 2 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor M.HH.PP.06.03-47,hkama tanggal 25 November 2020; 2. Menteri KeuanganRepubRepublik Indonesia, yang kemudian dengan hak substitusi memberikan kuasa kepada Hadiyanto, jabatan Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SKU-499/MK.01/2020, tanggal 4 Desember 2020; Selanjutnya disebut sebagai Termohon; Mahkamah Agung tersebut; Agung Membaca surat-surat yang bersangkutan; Indonesia ### DUDUK PERKARA Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 Oktober 2020, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 15 Oktober 2020 dan diregister dengan Nomor 63 P/HUM/2020 tanggal 15 Oktober 2020 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagaiahkamahberikut: Republik A. Kata Pembuka (Opening Statements); Pemohon merupakan suatu Perseroan Terbatas dalam negeri dengan kegiatan usaha utamanya yaitu aktifitas perusahaan holding (induk perusahaan) yang mendapatkan penghasilan dari penyimpanan aset berupa deposito dalam mata uang asing dan menyalurkan sebagian kecil asetnya untuk kegiatan usaha dalam grupnya; Agung Indonesia Pada saat ini Pemohon memiliki aset berupa deposito dalam bentuk mata uang asing dalam hal ini dalam mata uang Dolar Amerika Serikat dengan penghasilan berupa pendapatan bunga yang atas pendapatan tersebut telah dikenakan Pajak Penghasilan Final. Aset simpanan Pemohon tersebut tetap disimpan dalam bentuk mata uang Dolar Amerika Serikat dan tidak dicairkan ke dalam mata uang Rupiah Halaman 2 dari 107 halaman. Putusan Nomor 63 P/HUM/2020ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 2 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 3 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id sehingga tidak terjadi tambahan kemampuan ekonomis yang diterimahkama oleh Pemohon sebagai wajib pajak badan; Sebagai wajibRepubpajak badan, Pemohon menyelenggarakan pembukuan yang mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha Pemohon. Sebagaimana diharuskan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang AgungPerubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 IndonesiaTahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (”Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan”), pembukuan diselenggarakan dengan menggunakan huruf latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah dan disusun dalam Bahasa Indonesia. Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akural dan stelsel kas. Karena keharusan menggunakan Rupiah di pembukuan Pemohon, penuangan dalam pembukuan atas nilai aset milik Pemohon yaitu deposito dalam mata uang Dolar Amerika Serikat (”Pokok Depositoahkamah Dollar”) harus ditranslasikanRepublikke dalam mata uang Rupiah. Atas translasi nilai aset ini akan terlihat adanya penambahan nilai simpanan dalam mata uang Rupiah karena adanya selisih kurs akibat adanya penguatan mata uang Dolar Amerika Serikat terhadap mata uang Rupiah akhir-akhir ini. Penambahan nilai simpanan karena selisih kurs ini seharusnya tidak dianggap sebagai pendapatan Pemohon karena hanya sebagai translasi atau rujukan dalam mata uang Rupiah atas nilai aset Pokok Deposito AgungDolar milik Pemohon yang saat ini masih disimpan dalamIndonesiabentuk mata uang Dolar Amerika Serikat tanpa adanya penukaran ke dalam mata uang Rupiah secara nyata (real); Berdasarkan ketentuan, Wajib Pajak diberikan kebebasan untuk menggunakan metode pembukuan apakah dengan metode akrual atau kas basis, sepanjang dilakukan secara konsisten. Menurut ketentuan perpajakan apabila metode pembukuan yang digunakan adalah metode Halaman 3 dari 107 halaman. Putusan Nomor 63 P/HUM/2020ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 3 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 4 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id pembukuan secara akrual, pada dasarnya sebelum pendapatan tersebuthkama direalisasikan menurut ketentuan perpajakan belum menjadi objek pajak. Bahwa denganRepubdemikian berdasarkan ketentuan yang berlaku tersebut, penghasilan dari seluruh kurs deposito yang belum dikonversikan ke dalam mata uang rupiah seharusnya belum menjadi objek pajak sehingga tidak dikenakan pajak; Namun berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010, atas keuntungan atau kerugian selisih kurs mata uang asing diakui sebagai penghasilan atau biaya berdasarkan sistem Agungpembukuan yang dianut dan dilakukan secara taat Indonesiaasas sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia; Akibat adanya Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tersebut Pemohon menjadi dirugikan karena Pemohon dianggap mendapatkan penghasilan dari keuntungan selisih kurs mata uang asing milik Pemohon ke dalam mata uang Rupiah; Padahal keuntungan selisih kurs mata uang asing yang dimiliki oleh Pemohon seharusnya tidak dapat diakui sebagai penghasilan karena Pokok Deposito Dolar yang disimpan oleh Pemohon tetap dalam jumlahahkamah dan dalam mata Republikuang Dolar Amerika Serikat yang sama dan tidak ada realisasi atau pencairan atas simpanan Pokok Deposito Dolar milik Pemohon tersebut ke mata uang Rupiah; B. Kewenangan Mahkamah Agung Republik Indonesia; 1. Bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD 1945”) memberikan wewenang menguji peraturan perundang- undangan di bawah Undang-Undang kepada Mahkamah Agung Agung Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 sebagai berikut: ### Pasal 24A Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang”; Halaman 4 dari 107 halaman. Putusan Nomor 63 P/HUM/2020ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 4 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 5 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id 1. Wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-hkama Undang juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanRepubKehakiman yaitu dalam ketentuan Pasal 20 ayat **(2) huruf b sebagai berikut:** ### Pasal 20 **(1) Mahkamah Agung merupakan Pengadilan negara tertinggi dari** badan peradilan yang berada di dalam keempat lingkungan peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18; **(2) Mahkamah Agung berwenang: Agung a. Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusanIndonesiayang diberikan** pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, kecuali undang-undang menentukan lain; - Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang- undang terhadap undang-undang; dan - Kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang; **(3) Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang- undangan** sebagai hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)ahkamah Republik huruf b dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung”; 1. Pengaturan tentang wewenang menguji peraturan perundang- undangan di bawah undang-undang juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun Agung Indonesia 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (“Undang-Undang Mahkamah Agung”) yaitu dalam Pasal 31 ayat (1). Selanjutnya, pada ayat (2) diatur alasan-alasan untuk menyatakan suatu peraturan perundang- undangan di bawah undang-undang tidak sah apabila: (i) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; atau (ii) Halaman 5 dari 107 halaman. Putusan Nomor 63 P/HUM/2020ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 5 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 6 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. Berikuthkama kutipan Pasal 31 Undang-Undang Mahkamah Agung: RepubPasal 31 **(1) Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan** perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang- undang; **(2) Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-** undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau Agung pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yangIndonesiaberlaku; **(3) Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung; **(4) Peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah** sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; **(5) Dihapus”;ahkamah Republik 4. Bahwa peraturan pemerintah merupakan peraturan perundang-** undangan yang tingkatannya di bawah undang-undang, sebagaimana diatur dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor III/MPR/2000 Tahun 2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan (“TAP MPR Nomor III/MPR/2000”) ### Pasal 2 sebagai berikut: ### Pasal 2 Agung Indonesia Tata urutan peraturan perundang-undangan merupakan pedoman dalam pembuatan aturan hukum di bawahnya; Tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia adalah: 1. Undang-Undang Dasar 1945; 1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia; 1. Undang-Undang; Halaman 6 dari 107 halaman. Putusan Nomor 63 P/HUM/2020ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 6 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 7 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id 1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu);hkama 5. Peraturan Pemerintah; 6. KeputusanRepubPresiden; 1. Peraturan Daerah”; 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (“Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011”) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 juga menentukan bahwa Peraturan Pemerintah tingkatannya di bawah undang-undang, sebagaimana terdapat dalam Agung Pasal 7 sebagai berikut: Indonesia ### Pasal 7 **(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:** - Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; - Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; - Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang; - Peraturan Pemerintah;ahkamah Republik - Peraturan Presiden; - Peraturan Daerah Provinsi; dan - Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; **(2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan** hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”; 1. Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengisyaratkan bahwa dalam hal suatu peraturan perundang- Agung Indonesia undangan di bawah undang-undang diduga bertentangan dengan undang-undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung. Berikut kutipannya: ### Pasal 9 **(1) Dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan** Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi; Halaman 7 dari 107 halaman. Putusan Nomor 63 P/HUM/2020ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 7 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 8 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id **(2) Dalam hal suatu peraturan perundang-undangan di bawahhkama undang-undang diduga bertentangan dengan undang-undang, pengujiannyaRepubdilakukan oleh Mahkamah Agung”;** 1. Bahwa yang dimohonkan oleh Pemohon kepada Mahkamah Agung dalam permohonan a quo adalah pengujian terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan, yaitu terhadap Pasal 9 ayat (1); 1. Bahwa berdasarkan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945, Pasal 20 ayat (2) Agunghuruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Indonesiatentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung, ### Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, junctis Pasal 2 TAP MPR Nomor III/MPR/2000, Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana telah Pemohon uraikan di atas, maka dalam hal ini Mahkamah Agung berwenang menguji Pasal 9 ayat **(1) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 yang Pemohon** ajukan dalam permohonan a quo. Oleh sebab itu, sudah sepantasnya apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung menyatakan berwenangahkamah memeriksa, mengadili,Republikdan memutus permohonan a quo; C. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon; 1. Bahwa permohonan uji materiil hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang- undangan di bawah undang-undang yang tergolong sebagai pihak adalah: (i) perorangan warga negara Indonesia; (ii) Kesatuan masyarakat hukum adat; atau (iii) badan hukum publik atau badan Agung hukum privat. Pengaturan tersebut dapat dilihat dalamIndonesiaketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Agung, yaitu sebagai berikut: “(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah Undang- Undang, yaitu: - Perorangan warga negara Indonesia; Halaman 8 dari 107 halaman. Putusan Nomor 63 P/HUM/2020ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 8 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 9 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id - Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup danhkama sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara KesatuanRepubRepublik Indonesia yang diatur dalam undang- undang; atau - Badan hukum publik atau badan hukum privat”; 1. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil (“Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011”), Pasal 1 ayat (4) menentukan: “(4) Pemohon keberatan adalah kelompok masyarakat atau Agung perorangan yang mengajukan permohonanIndonesiakeberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang- undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang”; Di dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 memang tidak disebutkan secara khusus “badan hukum privat”, oleh sebab itu “perorangan” dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 itu haruslah diartikan selain sebagai perorangan sebagai “orang” termasuk juga perorangan sebagai “badan hukum privat”. Penafsiran demikian sejalan dengan asas lex superior derogatahkamah legi inferior; Republik 1. Bahwa terkait dengan kedudukan hukum (legal standing), Pemohon harus membuktikan adanya kerugian hak oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu: - Adanya hak Pemohon yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan; - Hak tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Agung Indonesia peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian; - Kerugian tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan actual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; - Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian; Halaman 9 dari 107 halaman. Putusan Nomor 63 P/HUM/2020ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 9 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 10 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id - Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonanhkama maka kerugian seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. (ImamRepubSoebechi, Hak Uji Materiil, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 230); 1. Bahwa Pemohon adalah sebuah perseroan terbatas dalam negeri (badan hukum privat) yang memiliki kegiatan usaha utama yaitu aktivitas perusahaan holding (induk perusahaan) yang mendapatkan penghasilan di antaranya dari penyimpanan aset berupa deposito dalam mata uang asing dan menyalurkan sebagian kecil asetnya untuk Agungkegiatan usaha dalam grupnya. Pada saat ini PemohonIndonesiamemiliki aset berupa Pokok Deposito Dollar dengan penghasilan berupa pendapatan bunga yang atas pendapatan tersebut telah dikenakan PPh Final. Aset simpanan Pemohon tersebut tetap disimpan dalam bentuk mata uang Dolar Amerika Serikat dan tidak dicairkan ke dalam mata uang Rupiah sehingga tidak terjadi penambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh Pemohon; 1. Bahwa dengan berlakunya Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010, mengakibatkan pengenaan pajak yang tidakahkamah seharusnya atasRepublikPokok Deposito Dolar Pemohon sebagai akibat dari keuntungan selisih kurs pada saat pembukuan. Padahal Pokok Deposito Dolar tersebut tidak dicairkan ke dalam mata uang Rupiah. Seharusnya atas keuntungan selisih kurs saat pembukuan tersebut bukan merupakan penghasilan. Tapi dengan diberlakukannya ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 yang mendelegasikan pembukuan atas perbedaan kurs tersebut Agung harus mengikuti Standar Akuntansi Keuangan, makaIndonesiaatas perbedaan kurs saat pembukuan terhadap Pokok Deposito Dollar diperlakukan sebagai penghasilan atau biaya. Padahal Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 secara tegas menyebutkan bahwa terhadap keuntungan selisih kurs yang Pemohon alami bukan merupakan penghasilan; Halaman 10 dari 107 halaman. Putusan Nomor 63 P/HUM/2020ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 10 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 11 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id 1. Bahwa selisih kurs karena translasi pada saat pembukuan tidak samahkama dengan selisih kurs jual-beli atau tukar-menukar valuta asing. Selisih kurs karena Repubtranslasi pembukuan adalah hanya sebagai rujukan untuk menilai aset, dalam kenyataannya valuta asing tersebut tetap dalam mata uang asing, sehingga tidak ada keuntungan yang didapat. Oleh karena tidak ada keuntungan, berarti bukan merupakan objek pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- AgungUndang Nomor 36 Tahun 2008 tentang PerubahanIndonesiaKeempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (“Undang-Undang Pajak Penghasilan”). Pokok Deposito Dollar baru akan menjadi objek pajak penghasilan apabila Pokok Deposito Dollar tersebut dicairkan atau ditukarkan ke dalam mata uang Rupiah. Jadi dalam hal ini, pada saat ini yang menjadi objek pajak hanya penghasilan atas bunganya saja, bukan Pokok Deposito Dollar. Atas penghasilan bunga tersebut dikenakan PPh Final; 1. Bahwa Pemohon menganggap dirugikan oleh berlakunya ketentuanahkamah Pasal 9 ayat (1)RepublikPeraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 karena dengan berlakunya ketentuan tersebut Pemohon berpotensi dikenakan pajak yang tidak seharusnya. Oleh sebab itu, Pemohon memiliki kepentingan dalam mengajukan permohonan a quo; 1. Berdasarkan dalil-dalil yang telah Pemohon kemukakan di atas, maka dalam hal ini, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo kepada Mahkamah Agung untuk Agung menguji keabsahan Pasal 9 ayat (1) Peraturan PemerintahIndonesiaNomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan. Oleh sebab itu, sudah sepantasnya apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung menyatakan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan permohonan a quo; Halaman 11 dari 107 halaman. Putusan Nomor 63 P/HUM/2020ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 11 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 12 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id D. Landasan Teori;hkama Bahwa dalil-dalil yang telah dikemukakan sebelumnya, dianggap disampaikan jugaRepubpada bagian ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian lain dari permohonan a quo; D.1. Indonesia Merupakan Negara Hukum; 1. Bahwa Negara Indonesia telah sejak lama dicita-citakan oleh para Bapak Pendiri Negara Indonesia sebagai suatu negara hukum (rechtstaat) bukan negara yang didasarkan pada kekuasaan semata (machtsstaat). Penegasan atas cita-cita tersebut Agung selanjutnya terkandung dalam Pasal 1 ayatIndonesia(3) Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”; 1. Bahwa Sunarjati Hartono menyebut negara hukum adalah negara yang menjamin berlakunya hukum yang membawa keadilan bagi setiap warganya (Sunarjati Hartono, Apakah The Rule of Law Itu?, Bandung: Alumni, 1969, hlm. 93). Terkait dengan arti negara hukum, Sjachran Basah menjelaskan bahwa arti negara hukumahkamah tidak terpisahkanRepublikdari pilarnya itu sendiri, yaitu paham kedaulatan hukum. Paham itu adalah ajaran yang menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi terletak pada hukum atau tiada kekuasaan lain apapun, terkecuali kekuasaan hukum semata yang dalam hal ini bersumber pada Pancasila selaku sumber dari segala sumber hukum. (Sjachran Basah, Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara, Bandung: Alumni, 1992, hlm. 1); Agung Indonesia 3. Bahwa Mochtar Kusumaatmadja menunjukan ciri-ciri pokok dari cita hukum Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum dimana dinyatakan bahwa dalam negara hukum, kekuasaan itu tidak tanpa batas, artinya kekuasaan itu tunduk pada hukum. Secara popular dikatakan bahwa negara hukum adalah negara berdasarkan hukum, dimana kekuasaaan tunduk pada hukum. (Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, Pengantar Ilmu Halaman 12 dari 107 halaman. Putusan Nomor 63 P/HUM/2020ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 12 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 13 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunyahkama Ilmu Hukum, Bandung: Alumni, 2009, hlm. 135) Prinsip-prinsip lain yangRepubberkaitan dengan prinsip pokok di atas dan salah satu yang terpenting adalah bahwa dalam negara hukum semua orang sama di hadapan hukum. Dikatakan secara lain ini berarti bahwa hukum memperlakukan semua orang sama tanpa perbedaan yang didasarkan atas ras (keturunan), agama, kedudukan sosial dan kekayaan. (Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang AgungLingkup Berlakunya Ilmu Hukum, Bandung: IndonesiaAlumni, 2009, hlm. 135); 1. Bahwa Menurut Bagir Manan, cita-cita negara hukum, yaitu di satu pihak setiap orang (termasuk penguasa) tunduk pada hukum, di pihak lain jaminan persamaan di depan hukum. (Bagir Manan dan Susi Dwi Harijanti, Memahami Konstitusi, Makna Dan Aktualisasi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015, hlm. 233); 1. Bahwa dalam pelaksanaan negara hukum, undang-undang mempunyai peranan yang strategis. Sebagaimana diungkapkanahkamah Bagir MananRepublikbahwa keberadaan peraturan perundang-undangan dan kegiatan pembentukan undang-undang (legislasi) mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis sebagai pendukung utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. (Bagir Manan, Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia, Jakarta: Ind-Hill, 1992, hlm. 8) Pendapat ini didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut: Agung a. Peraturan perundang-undangan merupakanIndonesiakaidah hukum yang mudah dikenali (diidentifikasi), mudah ditemukan kembali, dan mudah ditelusuri. Sebagai kaidah hukum tertulis, bentuk, jenis, dan tempatnya jelas begitu pula pembuatnya; - Peraturan perundang-undangan memberikan kepastian hukum yang lebih nyata karena kaidah-kaidahnya mudah diidentifikasi dan mudah diketemukan kembali; Halaman 13 dari 107 halaman. Putusan Nomor 63 P/HUM/2020ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 13 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 14 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id - Struktur dan sistematika peraturan perundang-undangan lebihhkama jelas sehingga memungkinkan untuk diperiksa kembali dan diuji Repubsegi-segi formal maupun materi muatannya; - Pembentukan dan pengembangan peraturan perundang- undangan dapat direncanakan. Faktor ini penting bagi negara- negara yang sedang membangun termasuk membangun sistem hukum baru yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat. (Bagir Manan, Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia, Jakarta: Ind-Hill, 1992, hlm. Agung8); Indonesia 1. Bahwa Bagir Manan memaparkan adanya ciri-ciri negara hukum menurut paham klasik, yaitu sebagai berikut: - Ada Undang-Undang Dasar sebagai peraturan tertulis yang mengatur hubungan antara pemerintah dan warganya; - Ada pembagian kekuasaan (machtenscheiding) yang secara khusus menjamin suatu kekuasaan kehakiman yang merdeka; - Ada pemencaran kekuasaan negara/pemerintah (spreading van de staatsmacht);ahkamah d. Ada jaminanRepublikterhadap hak asasi manusia; - Ada jaminan persamaan di muka hukum dan jaminan perlindungan hukum; - Ada asas legalitas. Pelaksanaan kekuasaan pemerintahan harus didasarkan atas hukum (Undang-Undang). (Bagir Manan, Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), hlm. 35); Agung Indonesia D.2. Teori Peraturan Perundang-Undangan; 1. Bahwa pemerintahan yang dipandang paling baik adalah pemerintahan yang paling sedikit memerintah, atau paling sedikit ikut campur dalam urusan masyarakat, hal ini merupakan prinsip negara hukum yang mengutamakan hukum dimana rakyatlah yang berdaulat, prinsip supremasi hukum (supremacy of law) atau dengan kata lain kekuasaan tertinggi dalam negara hukum adalah Halaman 14 dari 107 halaman. Putusan Nomor 63 P/HUM/2020ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 14 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 15 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id di tangan hukum, kewenangan regulasi yang bersifat mengikathkama untuk umum terkait erat dengan fungsi legislasi yang hanya dapat dilakukanRepuboleh kekuasaan negara apabila telah mendapat persetujuan rakyat yang berdaulat, yaitu melalui para wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat. Tidak satu orang rakyatpun yang dapat dikurangi haknya dan dibebani dengan kewajiban tanpa disetujui sendiri oleh rakyat yang berdaulat itu menurut prosedur demokrasi berdasarkan konstitusi yang berlaku (the principle of constitucional democracy, Prof. Dr. Jimmly Asshiddiqie, S.H.). AgungOleh karena itu jika suatu lembaga atau pejabatIndonesiapublik tertentu hendak mengatur, mengurangi hak, dan atau membebankan sesuatu kewajiban tertentu kepada subjek hukum warga negara dalam lalu lintas hukum, maka satu-satunya bentuk hukum yang diperbolehkan untuk mengatur hal itu adalah dalam bentuk undang-undang, atau dengan kata lain bahwa bentuk peraturan yang bersifat mengikat hanya diperkenankan apabila peraturan itu secara eksplisit mendapatkan delegasi kewenangan mengatur dari undang-undang (legislative delegation of rule-making power);ahkamah 2. Bahwa kekecualianRepublikatas berlakunya prinsip “legislative delegation of rulemaking power“ itu hanya dimungkinkan atas pertimbangan bahwa dalam menjalankan tugas konstitusionalnya seorang kepala pemerintahan memerlukan keleluasaan bertindak berdasarkan prinsip “freies ermessen”, dengan demikian dapat dikatakan bahwa selain Presiden, tidak ada lembaga lain atau pejabat lain yang diperbolehkan membuat peraturan yang bersifat Agungmengikat untuk umum kecuali jika kewenanganIndonesiademikian secara tegas didelegasikan oleh undang-undang atau disubdelegasikan oleh satu peraturan pelaksana undang-undang; 1. Bahwa pedoman atau tata cara hanya bersifat teknis administratif dan tidak boleh membuat atau menciptakan norma hukum baru yang sama sekali tidak diatur dalam undang-undang. Jika materi pedoman atau tata cara berisi norma hukum baru, maka norma Halaman 15 dari 107 halaman. Putusan Nomor 63 P/HUM/2020ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 15 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 16 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id hukum yang demikian dapat diabaikan daya ikatnya, normahkama hukum yang demikian tidak dapat dipaksakan berlakunya dalam lalu lintasRepubhukum; 1. Bahwa kewenangan regulasi atau membuat peraturan perundang-undangan, pada pokoknya, lahir dari adanya prinsip kedaulatan rakyat, oleh karena itu setiap peraturan yang akan ditetapkan oleh pemerintah mengikat untuk umum, haruslah atas persetujuan wakil-wakil yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat. Apabila ketentuan dalam peraturan itu belum cukup dan masih Agungdiperlukan pengaturan lebih lanjut, makaIndonesiapendelegasian kewenangan pengaturan itu baru dapat dilakukan apabila: - Adanya perintah yang tegas mengenai subjek lembaga pelaksana yang diberi delegasi kewenangan, dan bentuk peraturan pelaksana untuk menuangkan materi pengaturan yang didelegasikan; - Adanya perintah yang tegas mengenai bentuk peraturan pelaksana untuk menuangkan materi pengaturan yang didelegasikan; atauahkamah c. AdanyaRepublikperintah yang tegas mengenai pendelegasian kewenangan dari undang-undang atau lembaga pembentuk undang-undang kepada lembaga penerima delegasi kewenangan, tanpa penyebutan bentuk peraturan yang mendapat delegasi, dengan demikian jelas bahwa lembaga pelaksana undang-undang, baru dapat memiliki kewenangan untuk menetapkan suatu peraturan yang mengikat umum jika Agung oleh undang-undang sebagai “primary legislation”Indonesiamemang memerintahkan atau memberi kewenangan untuk itu. Oleh karena itu syarat utama pendelegasian kewenangan pengaturan itu adalah harus ada perintah atau pendelegasian yang resmi dari undang-undang; 1. Bahwa keabsahan proses pembentukan peraturan perundang- undangan dibawah undang-undang haruslah didasarkan atas Halaman 16 dari 107 halaman. Putusan Nomor 63 P/HUM/2020ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 16 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 17 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id “legislative delegation of rule making power” dari pembentukhkama Undang-Undang kepada penerima “delegation of rule making power“ Repubatau penerima delegasi untuk membuat peraturan perundang-undangan di bawahnya; 1. Bahwa Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: Agunga. Kejelasan tujuan; Indonesia - Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; - Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; - Dapat dilaksanakan; - Kedayagunaan dan kehasilgunaan; - Kejelasan rumusan; dan - Keterbukaan; Dimana penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan asasahkamah Republik kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang- undangan yang berwenang. Selain itu dijelaskan pula yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi Agung Indonesia muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Selanjutnya yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis; Halaman 17 dari 107 halaman. Putusan Nomor 63 P/HUM/2020ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 17 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 18 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id 1. Bahwa Peraturan Pemerintah adalah peraturan perundang-hkama undangan yang dibentuk oleh Presiden untuk melaksanakan Undang-UndangRepubberdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 (sebelum dan sesudah perubahan) yang menentukan sebagai berikut: “ Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya”; Yang diartikan dengan melaksanakan undang-undang, bahwa peraturan pemerintah hanya berisi ketentuan lebih lanjut (rincian) Agungdari ketentuan-ketentuan yang telah terdapatIndonesiadalam undang- undang. Dengan perkatan lain setiap ketentuan dalam peraturan pemerintah harus berkaitan dengan satu atau beberapa ketentuan dalam undang-undang (Bagir Manan, Dasar-dasar Perundang- undangan Indonesia, Jakarta: Ind-Hill, 1992, hlm. 53); 1. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, peraturan pemerintah berisi materi untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Dalam artiahkamah materi muatanRepublikperaturan pemerintah adalah materi muatan yang diperintahkan oleh undang-undang untuk diatur di dalam peraturan pemerintah; 1. Bahwa pada dasarnya peraturan pemerintah adalah peraturan yang berfungsi untuk menjalankan, menjabarkan atau merinci ketentuan undang-undang. Dalam hal ini, materi muatan peraturan pemerintah adalah materi muatan undang-undang yang Agung perlu untuk dijalankan, dijabarkan atau dirinci Indonesiadalam peraturan pemerintah. Akan tetapi pengaturan tersebut tidak dapat mempersempit atau memperluas pengaturan yang ada dalam undang-undang yang menjadi induknya. (Maria Farida Indrati, Teori Perundang-undangan, Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2017, hlm. 7.4.); Halaman 18 dari 107 halaman. Putusan Nomor 63 P/HUM/2020ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 18 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 19 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id 1. Bahwa peraturan pemerintah berisi peraturan-peraturan untukhkama menjalankan undang-undang, atau dengan perkataan lain peraturanRepubpemerintah merupakan peraturan-peraturan yang membuat ketentuan-ketentuan dalam suatu undang-undang bisa berjalan atau diperlakukan. Suatu peraturan pemerintah baru dapat dibentuk apabila sudah ada undang-undangnya. (Maria Farida Indrati S, Ilmu Perundang-undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, Yogyakarta: Penerbit PT Kanisius, 2007, hlm. 194); Agung11. Bahwa Menurut A. Hamid S Attamimi, peraturanIndonesiapemerintah tidak dapat dibentuk tanpa terlebih dulu ada undang-undang yang menjadi ‘induknya’. Ketentuan peraturan pemerintah tidak dapat menambah atau mengurangi ketentuan undang-undang yang bersangkutan. (Maria Farida Indrati S, Ilmu Perundang-undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, Yogyakarta: Penerbit PT Kanisius, 2007, hlm. 195); 1. Bahwa peraturan pemerintah merupakan peraturan pendelegasian dari undang-undang, dan mendelegasikanahkamah kewenanganRepublikmemerlukan pernyataan yang tegas. Peraturan pemerintah tidak dapat dibentuk meski kekuasaan reglementer sudah diberikan oleh UUD 1945, mengingat sifat dan hakekat peraturan pemerintah yang berfungsi menjalankan undang- undang; 1. Bahwa peraturan pemerintah hanya berisi ketentuan lebih lanjut (rincian) dari ketentuan-ketentuan yang telah terdapat dalam Agung undang-undang. Dengan perkataan lain setiap Indonesiaketentuan dalam peraturan pemerintah harus berkaitan dengan satu atau beberapa ketentuan undang-undang. Bahwa materi muatan peraturan pemerintah adalah keseluruhan materi muatan undang-undang yang dilimpahkan kepadanya. (Ni’matul Huda dan R Nazriyah, Teori & Pengujian Peraturan Perundang-undangan, Bandung: Nusa Media, 2017, hlm. 103); Halaman 19 dari 107 halaman. Putusan Nomor 63 P/HUM/2020ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 19 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 20 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id 1. Bahwa menurut A. Hamid S. Attamimi sebagaimana halnyahkama peraturan yang “menjalankan” peraturan yang lebih tinggi (dalam hal ini Repubundang-undang) suatu peraturan pemerintah tidak dapat mengubah materi yang ada dalam undang-undang yang “dijalankannya”, tidak menambah, tidak mengurangi, dan tidak menyisipi suatu ketentuan, serta tidak memodifikasi materi dan pengertian yang telah ada dalam undang-undang yang menjadi induknya. (Ni’matul Huda dan R Nazriyah, Teori & Pengujian Peraturan Perundang-undangan, Bandung: Nusa Media, 2017, Agunghlm. 106); Indonesia 1. Bahwa dari mana yang diberikan oleh UUD 1945 sendiri dapat diketahui, suatu peraturan pemerintah hanya dapat berisi peraturan (regeling) atau kombinasi peraturan dan penetapan (beschikking), namun tidak dapat berisi hanya penetapan semata- mata. (Penetapan yang diperlukan untuk menjalankan undang- undang ialah keputusan presiden); 1. Bahwa kecuali apabila sangat diperlukan, suatu peraturan pemerintah tidak mendelegasikan lagi kewenangan yangahkamah diperolehnyaRepublikkepada peraturan yang lebih rendah, karena peraturan pemerintah memang diciptakan untuk dapat menjalankan undang-undang. (Maria Farida Indrati S, Ilmu Perundang-undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, Yogyakarta: Penerbit PT Kanisius, 2007, hlm. 197); 1. Bahwa menurut Bagir Manan, ada beberapa pembatasan dalam pendelegasian pengaturan yaitu tidak boleh ada delegasi Agung pengaturan mengenai hal-hal yang secara tegasIndonesiaatau yang karena sifatnya harus diatur dalam peraturan perundang- undangan tertentu. Tidak boleh ada delegasi pengaturan yang bersifat umum. Setiap delegasi pengaturan harus menyebut dengan tegas pokok-pokok yang akan diatur dalam peraturan perundang-undangan delegasi. (Bagir Manan, Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia, Jakarta: Ind-Hill, 1992, hlm. 45); Halaman 20 dari 107 halaman. Putusan Nomor 63 P/HUM/2020ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 20 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 21 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id 1. Bahwa menurut Bagir Manan, setiap ketentuan delegasihkama pengaturan harus menyebut dengan tegas peraturan perundang- undanganRepubdelegasi. (Bagir Manan, Dasar-dasar Perundang- undangan Indonesia, Jakarta: Ind-Hill, 1992, hlm. 46); 1. Bahwa menurut Bagir Manan pengaturan dengan perundang- undangan yang lebih rendah hanya dilakukan apabila ada kuasa dari undang-undang. Artinya harus ada dasarnya dalam undang- undang yang membolehkan diatur oleh peraturan perundang- undangan tingkat lebih rendah. Undang-undang mendelegasikan Agungkepada peraturan perundang-undangan yangIndonesialebih rendah (Rosjidi Ranggawidjaja, Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia, Bandung: Mandar Maju, 1998, hlm. 63); 1. Bahwa sebagai peraturan yang mendapatkan delegasi dari undang-undang, fungsi peraturan pemerintah adalah menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam undang-undang yang tegas-tegasnya menyebutnya. Fungsi ini adalah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 yang menentukan:ahkamah “ PresidenRepublikmenetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya”; Dalam hal ini peraturan pemerintah harus melaksanakan semua ketentuan dari suatu undang-undang yang secara tegas meminta untuk diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. (Maria Farida Indrati S, Ilmu Perundang-undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, Yogyakarta: Penerbit PT Kanisius, 2007, hlm. Agung 223); Indonesia 1. Bahwa peraturan pemerintah dibentuk oleh Presiden, dan berfungsi menyelenggarakan ketentuan dalam undang-undang baik yang secara tegas-tegas maupun secara tidak tegas-tegas menyebutnya. Oleh karena itu materi muatan peraturan pemerintah adalah keseluruhan materi muatan undang-undang yang dilimpahkan kepadanya, atau dengan perkataan lain materi Halaman 21 dari 107 halaman. Putusan Nomor 63 P/HUM/2020ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 21 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 22 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id muatan peraturan pemerintah adalah sama dengan materihkama muatan undang-undang sebatas yang dilimpahkan kepadanya. (Maria FaridaRepubIndrati S, Ilmu Perundang-undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, Yogyakarta: Penerbit PT Kanisius, 2007, hlm. 244); 1. Bahwa sesuai dengan sifat dan hakikat dari suatu peraturan pemerintah, yang merupakan peraturan delegasi dari undang- undang, atau peraturan yang melaksanakan suatu undang- undang, maka materi muatan peraturan pemerintah adalah Agungseluruh materi muatan undang-undang tetapiIndonesiasebatas yang dilimpahkan, artinya sebatas yang perlu dijalankan atau diselenggarakan lebih lanjut oleh peraturan pemerintah. (Maria Farida Indrati S, Ilmu Perundang-undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, Yogyakarta: Penerbit PT Kanisius, 2007, hlm. 249); 1. Bahwa dalam Lampiran II angka 198 yang merupakan satu kesatuan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakanahkamah bahwa: Republik “ Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat mendelegasikan kewenangan mengatur lebih lanjut kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah”; 1. Bahwa Montesquie menjelaskan bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan hal-hal yang dapat dijadikan asas-asas adalah (i) Gaya padat dan mudah, (ii) Istilah yang Agung dipilih hendaknya sebisa mungkin bersifat mutlakIndonesiadan relatif, (iii) hukum hendaknya membatasi diri pada hal-hal yang riil dan aktual, (iv) hukum hendaknya tidak halus karena hukum dibentuk untuk rakyat dengan pengertian yang sedang dan Bahasa yang dapat dipahami secara sederhana, (v) hukum hendaknya tidak merancukan pokok masalah dengan pengecualian, pembatasan atau pengubahan, (vi) hukum hendaknya tidak bersifat dapat Halaman 22 dari 107 halaman. Putusan Nomor 63 P/HUM/2020ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 22 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 23 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id diperdebatkan, dan (vii) pembentukan hukum hendaknyahkama mempunyai manfaat praktis. (Yuliandri, Asas-asas Pembentukan PeraturanRepubPerundang-undangan yang Baik, Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013, hlm. 128); 1. Bahwa Jeremy Bentham mengemukakan bahwa ketidaksempurnaan yang dapat mempengaruhi perundang- undangan, bisa dijadikan sebagai asas-asas dalam pembentukan perundang-undangan. Jeremy Bentham membagi Agungketidaksempurnaan tersebut menjadi Indonesiadua tingkatan. Ketidaksempurnaan tingkat pertama disebabkan hal-hal yang meliputi (i) arti ganda, (ii) kekaburan, dan (iii) terlalu luas. Sedangkan ketidaksempurnaan tingkat kedua disebabkan oleh, (i) ketidaktepatan ungkapan, (ii) ketidaktepatan tentang pentingnya sesuatu, (iii) berlebihan, (iv) terlalu panjang lebar, (v) membingungkan, (vi) tanpa tanda yang memudahkan pemahaman, dan (vii) ketidakteraturan. (Yuliandri, Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik,ahkamah Gagasan PembentukanRepublikUndang-Undang Berkelanjutan, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013, hlm. 131); 1. Bahwa menurut Bagir Manan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang di dalamnya terdapat landasan yuridis, landasan sosiologis dan landasan filosofis. (Yuliandri, Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik, Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan, Agung Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013, hlm. 134); Indonesia 1. Bahwa menurut Bagir Manan dasar yuridis sangat penting dalam pembuatan peraturan perundang-undangan karena akan menunjukkan (i) keharusan adanya kewenangan dari pembuat produk-produk hukum, (ii) keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis produk-produk hukum dengan materi yang diatur, terutama kalau diperintahkan oleh peraturan perundang- Halaman 23 dari 107 halaman. Putusan Nomor 63 P/HUM/2020ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 23 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 24 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id undangan yang tingkatannya lebih tinggi atau sederajat, (iii)hkama keharusan untuk mengikuti tata cara tertentu, (iv) keharusan untuk tidakRepubbertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya, dan (v) produk-produk hukum yang dibuat untuk umum dapat diterima oleh masyarakat secara wajar dan spontan. (Yuliandri, Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik, Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013, hlm. 134); Agung28. Bahwa menurut Bagir Manan dasar sosiologisIndonesiamencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Kenyataan tersebut dapat berupa kebutuhan atau tuntutan atau masalah-masalah yang dihadapi atau dapat juga termasuk kencenderungan- kecenderungan atau harapan-harapan masyarakat. Dengan dasar sosiologis diharapkan suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat akan diterima oleh masyarakat secara wajar dan spontan. Peraturan perundang-undangan yang diterima secara wajar akan mempunyai daya berlaku efektif dan tidak begitu banyakahkamah memerlukanRepublikpengerahan institutional untuk melaksanakannya. (Yuliandri, Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang- undangan yang Baik, Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013, hlm. 135); 1. Bahwa atas landasan filosofis, Bagir Manan menjelaskan bahwa dasar filosofis berkaitan dengan rechtsidee dimana semua masyarakat mempunyainya yaitu apa yang mereka harapkan dari Agung hukum seperti, menjamin keadilan, ketertiban, kepastianIndonesiahukum, kemanfaatan dan yang lainnya. Hukum diharapkan mencerminkan sistem nilai tersebut baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai maupun sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat. Nilai-nilai ini ada yang dibiarkan dalam masyarakat sehingga setiap pembentukan hukum atau peraturan perundang-undangan harus dapat menangkapnya Halaman 24 dari 107 halaman. Putusan Nomor 63 P/HUM/2020ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 24 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 25 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id setiap kali akan membentuk hukum atau peraturan perundang-hkama undangan. (Yuliandri, Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undanganRepubyang Baik, Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013, hlm. 136); 1. Bahwa menurut Bagir Manan dengan terpenuhinya landasan yuridis, sosiologis dan filosofis belum selalu membuat suatu peraturan perundang-undangan menjadi tidak ada kekurangannya. Peraturan perundang-undangan yang kurang Agungbaik dapat juga terjadi karena tidak jelas perumusannyaIndonesiasehingga tidak jelas arti, maksud dan tujuannya (ambiguous), atau rumusannya dapat ditafsirkan dalam berbagai arti (interpretative) atau terjadi inkonsistensi dalam menggunakan peristilahan, atau sistematika yang tidak baik, Bahasa yang berbelit-belit sehingga sukar dimengerti dan lain sebagainya. Masalah ketidakjelasan, memungkinkan bermacam-macam interpretasi, sukar dipahami, penggunaan istilah yang tidak konsisten, bukan sesuatu yang dapat diabaikan dalam pembuatan peraturan perundang-ahkamah undangan.Republik(Bagir Manan, Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia, Jakarta: Ind-Hill, 1992, hlm. 17); D.3. Teori Penemuan Hukum; 1. Bahwa Menurut Supandi, peraturan perundang-undangan itu sifatnya tidak lengkap. Tidak ada dan tidak mungkin ada peraturan perundang-undangan yang lengkap selengkap- lengkapnya sifatnya serta jelas sejelas-jelasnya. Tidak ada Agung peraturan perundang-undangan yang dapat mengaturIndonesiaseluruh kegiatan kehidupan manusia secara tuntas, lengkap dan jelas, karena kegiatan kehidupan manusia sangat luas, baik jenis maupun jumlahnya. Ketidaklengkapan, ketidakjelasan atau kekosongan hukum itu diatasi oleh sistem hukum sendiri dengan penemuan hukum. (Supandi, Keberadaan Pengadilan Pajak Halaman 25 dari 107 halaman. Putusan Nomor 63 P/HUM/2020ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 25 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 26 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Dalam Sistem Peradilan Nasional Indonesia, Bandung: Alumni,hkama 2016, hlm. 18); 2. Bahwa RepubPenemuan hukum dilakukan dengan mempergunakan sarana: - Interpretasi hukum; - Argumentasi; dan - Konstruksi hukum; (Supandi, Keberadaan Pengadilan Pajak Dalam Sistem Peradilan Nasional Indonesia, Bandung: Alumni, 2016, hlm. 10); Agung Indonesia 3. Bahwa Interpretasi atau penafsiran, merupakan metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaedah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang. Interpretasi adalah metode penemuan hukum dalam hal peraturannya ada, tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwanya. Interpretasi atau penafsiran ini dapat dilakukan dengan beberapa metode, yaitu secara:ahkamah Republik a. Gramatikal, yaitu penafsiran menurut bahasa sehari-hari; - Historis, yaitu penafsiran berdasarkan sejarah hukum; - Sistimatis, yaitu menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan; - Teleologis, yaitu penafsiran menurut makna/tujuan kemasyarakatan; - Perbandingan hukum, yaitu penafsiran dengan cara Agung Indonesia membandingkan dengan kaedah hukum di tempat lain; - Fu