62 P/HUM/2015

--- Page 1 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN Nomor 62 P/HUM/2015hkama DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Repub ### MAHKAMAH AGUNG Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara: RIO YOVIAN HAMINOTO, kewarganegaraan Indonesia, tempat Agung Indonesia tinggal di Jalan Pantai Sanur V/10 Kelurahan Ancol, Pademangan, Jakarta Utara, pekerjaan Direktur Utama PT Dok Duasatu Nusantara; Selanjutnya disebut sebagai Pemohon; melawan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Medan merdeka Utara, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2015, memberi kuasa kepada:ahkamah I. MENTERIRepublikHUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan; Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor M.HH.PP.04.02-03, tanggal 23 Desember 2015, memberi kuasa substitusi kepada: 1. WIDODO EKATJAHJANA, Direktur Jenderal Peraturan AgungPerundang-undangan; Indonesia 1. NASRUDIN, Direktur Litigasi Peraturan Perundang- undangan; 1. MULYANTO, Kelapa Sub Direktorat Penyiapan dan Pendampingan Persidangan Bidang Perekonomian Direktorat Litigasi Peraturan Perundang-undangan; 1. UNTUNG MINARDI, Kepala Seksi Bidang Perekonomian I; 1. RITA ADRIANI, S.H., Kepala Seksi Bidang Perekonomian II;ahkamah Republik Halaman 1 dari 19 halaman. Putusan Nomor 62 P/HUM/2015 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1 mah blik --- --- Page 2 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id 1. WAHYU JAYA SETIA AZHARI, Jabatan Fungsional Tertentu, Direktorat Litigasi Peraturan Perundang-hkama undangan; Repub 1. DITTA TAURINA, Penyusun Laporan dan Evaluasi; II. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Dr. Wahidin Raya Nomor 1, Jakarta; Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SKU-40/MK.01/2016, tanggal 4 Februari 2016, memberi kuasa substitusi kepada: 1. SEKRETARIS JENDERAL, KEMENTERIAN Agung Indonesia KEUANGAN, tempat kedudukan di Jalan Dr. Wahidin Raya Nomor 1, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SKU-48/SJ/2016, tanggal 10 Februari 2016, memberi kuasa substitusi kepada: - Kepala Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan; - Kepala Bagian Bantuan Hukum I, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan; 1. DIREKTUR JENDERAL PAJAK, KEMENTERIANahkamah Republik KEUANGAN, tempat kedudukan di Jalan Dr. Wahidin Raya Nomor 1, Jakarta; III. JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan; Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SK- 002/A/JA/01/2016, tanggal 14 Januari 2016, memberi kuasa Agung substitusi kepada: Indonesia ### 1. MOHAMAD DOFIR, S.H., M.H.; 1. ARIE SUDIHAR, S.H., M.Hum.; ### 3. ARIE EKO YULIEARTI, S.H., M.H.; ### 4. YANTI WIDYA, S.H.; ### 5. ARIE DJAELANI, S.H.; Kesemuanya Jaksa Pengacara Negara, yang beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan; SelanjutnyaRepublikdisebut sebagai Termohon;ahkamah Mahkamah Agung tersebut; Halaman 2 dari 19 halaman. Putusan Nomor 62 P/HUM/2015 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2 mah blik --- --- Page 3 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Membaca surat-surat yang bersangkutan; DUDUK PERKARAhkama Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 Repub November 2015 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 17 November 2015 dan diregister dengan Nomor 62 P/HUM/2015 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Kewenangan Mahkamah Agung: Agung Indonesia 1.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Ketetapan MPR RI Nomor III/MPR/2000, Tentang Sumber Hukum Dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan, menyatakan "Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang”; 1.2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan, “Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”;ahkamah Republik 1.3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, menyatakan, “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 1.4. Bahwa berdasarkan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945,menyatakan Agung “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkatIndonesiakasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang atau pengujian legalitas peraturan di bawah Undang- Undang ( Judicial Review on the legallity of regulation) dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang”; 1.5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1. tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan, “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Republikberada di bawahnya dalam lingkungan peradilanahkamah umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, Halaman 3 dari 19 halaman. Putusan Nomor 62 P/HUM/2015 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3 mah blik --- --- Page 4 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id lingkungan peradilan tata usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;hkama 1.6. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b Repub Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan “Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang" dan ayat (3) berbunyi "putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagai hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun Agung Indonesia berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung"; 1.7. Bahwa Pemerintahan yang dipandang paling baik adalah pemerintahan yang paling sedikit memerintah, atau paling sedikit ikut campur dalam urusan masyarakat, hal ini merupakan prinsip negara hukum yang mengutamakan hukum dimana rakyatlah yang berdaulat, prinsip supremasi hukum (supremacy of law) atau dengan kata lain kekuasaan tertinggi dalam negara hukum adalah di tangan hukum, kewenangan regulasi yang bersifat mengikat untuk umum terkait erat dengan fungsi legislasi yang hanya dapat dilakukan oleh kekuasaanahkamah Republik negara apabila telah mendapat persetujuan rakyat yang berdaulat, yaitu melalui para wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat. Tidak satu orang rakyatpun yang dapat dikurangi haknya dan dibebani dengan kewajiban tanpa disetujui sendiri oleh rakyat yang berdaulat itu menurut prosedur demokrasi berdasarkan konstitusi yang berlaku (the principle of constitucional democracy).(Prof.Dr.Jimly Asshiddiqie, SH). Oleh karena itu jika suatu Lembaga atau Pejabat publik tertentu (staat Agung organ, public office, public oficial) hendak mengatur,Indonesiamengurangi hak, dan atau membebankan sesuatu kewajiban tertentu kepada subjek hukum warga negara dalam lalu lintas hukum, maka satu-satunya bentuk hukum yang diperbolehkan untuk mengatur hal itu adalah dalam bentuk undang-undang, atau dengan kata lain bahwa bentuk peraturan yang bersifat mengikat hanya diperkenankan apabila peraturan itu secara eksplisit mendapatkan delegasi kewenangan mengatur dari undang-undang (legislative delegation of rule-making power); 1.8. Bahwa kekecualianRepublikatas berlakunya prinsip “legislative delegation ofahkamah rule-making power” itu hanya dimungkinkan atas pertimbangan bahwa Halaman 4 dari 19 halaman. Putusan Nomor 62 P/HUM/2015 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4 mah blik --- --- Page 5 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id dalam menjalankan tugas konstitusionalnya seorang kepala pemerintahan memerlukan keleluasaan bertindak berdasarkan prinsiphkama “frijes ermenssen”, dengan demikian dapat dikatakan bahwa selain Repub Presiden, tidak ada Lembaga lain atau Pejabat lain yang diperbolehkan membuat peraturan yang bersifat mengikat untuk umum kecuali jika kewenangan demikian secara tegas didelegasikan oleh undang-undang atau disub-delegasikan oleh satu peraturan pelaksana undang-undang; 1.9. Bahwa Pedoman atau Tata Cara hanya bersifat teknis administrative dan tidak boleh membuat atau menciptakan norma hukum baru yang Agung Indonesia sama sekali tidak diatur dalam undang-undang. Jika materi pedoman atau tata cara berisi norma hukum baru, maka norma hukum yang demikian dapat diabaikan daya ikatnya, Norma hukum yang demikian tidak dapat dipaksakan berlakunya dalam lalulintas hukum; 1.10. Bahwa kewenangan regulasi atau membuat peraturan perundang- undangan, pada pokoknya, lahir dari adanya prinsip kedaulatan rakyat, oleh karena itu setiap peraturan yang akan ditetapkan oleh pemerintah mengikat untuk umum, haruslah atas persetujuan wakil-wakil yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat. Apabila ketentuan dalamahkamah Republik peraturan itu belum cukup dan masih diperlukan pengaturan lebih lanjut, maka pendelegasian kewenangan pengaturan itu baru dapat dilakukan apabila: 1.10.1. Adanya perintah yang tegas mengenai subjek lembaga pelaksana yang diberi delegasi kewenangan, dan bentuk peraturan pelaksana untuk menuangkan materi pengaturan yang didelegasikan; Agung 1.10.2. Adanya perintah yang tegas mengenai Indonesiabentuk peraturan pelaksana untuk menuangkan materi pengaturan yang didelegasikan; atau 1.10.3. Adanya Perintah yang tegas mengenai pendelegasian kewenangan dari Undang-Undang atau Lembaga pembentuk undang-undang Kepada Lembaga penerima delegasi kewenangan, tanpa penyebutan bentuk peraturan yang mendapat delegasi, dengan demikian jelas bahwa Lembaga pelaksana undang-undang, baru dapat memiliki kewenangan untuk menetapkanRepubliksuatu peraturan yang mengikat umum jikaahkamah oleh Undang-undang sebagai “primary legislation” memang Halaman 5 dari 19 halaman. Putusan Nomor 62 P/HUM/2015 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5 mah blik --- --- Page 6 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id memerintahkan atau memberi kewenangan untuk itu. Oleh karena itu syarat utama pendelegasian kewenanganhkama pengaturan itu adalah harus ada perintah atau pendelegasian Repub yang resmi dari undang-undang; 1.11. Bahwa keabsahan proses pembentukan peraturan perundang- undangan di bawah undang-undang haruslah didasarkan atas “legislative delegation of rule making power” dari pembentuk undang- undang kepada penerima “delegation of rule making power “ atau penerima delegasi untuk membuat peraturan perundang-undangan dibawahnya; Agung Indonesia 1.12. Bahwa Kewenangan yang sudah didelegasikan kepada Lembaga lain itu tidak dapat lagi ditarik kembali oleh Lembaga pemberi delegasi, mengingat “delegasi” adalah merupakan pemberian, pelimpahan, atau pengalihan kewenangan oleh suatu organ pemerintahan kepada pihak lain untuk mengambil keputusan atas tanggung jawab sendiri; 1.13. Bahwa dengan demikian Mahkamah Agung berwenang untuk mengadili perkara pengujian dan pengujian legalitas dari: 1.13.1. Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007 tentangahkamah Republik Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan; karena bertentangan dengan: 1. Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tanggal 17 Juli 2007, Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; Oleh sebab itu apabila terhadap peraturan perundang-undangan sebagaimana dalam perihal di atas tidak dilakukan uji materiil, Agung dipastikan seluruh peraturan ini akan berdampak Indonesiapada konsistensi peraturan, harmonisasi peraturan dan merusak hirarki peraturan perundang-undangan secara vertikal, untuk itu dengan permohonan uji materiil ini diharapkan tetap terjaminnya tertib hukum dan kepastian hukum serta tetap terjaga sebagaimana prinsip yang dianut oleh Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi supremasi hukum dan demokrasi; 1. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon: 2.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31A Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 2009 tentangRepublikPerubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14ahkamah tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ayat: Halaman 6 dari 19 halaman. Putusan Nomor 62 P/HUM/2015 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6 mah blik --- --- Page 7 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id **(1) "Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di** bawah undang-undang dilakukan langsung oleh Pemohon atauhkama kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis Repub dalam bahasa Indonesia”; **(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat** dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang- undang, yaitu: - perorangan warga negara Indonesia; - kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan Agung Indonesia sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang; - badan hukum publik atau badan privat; **(3) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:** - nama dan alamat Pemohon; - uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan menguraikan dengan jelas bahwa: 1. Materi muatan ayat, pasal dan /atau bagian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dianggapahkamah Republik bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan /atau; 2.Pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku dan; - hal-hal yang diminta untuk diputus; **(4) Pemohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)** dilakukan Mahkamah Agung paling lama 14 (empat belas) hari Agung kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan;Indonesia **(5) Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pemohonan** atau permohonan tidak memenuhi syarat, amar putusan menyatakan permohonan tidak diterima; **(6) Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pemohonan** beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan; **(7) Dalam hal Pemohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada** ayat (6), amar putusan menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan atau bagian dari peraturan perundang-undangan dibawah undang-undangRepublikyang bertentangan dengan peraturanahkamah perundang-undangan yang lebih tinggi; Halaman 7 dari 19 halaman. Putusan Nomor 62 P/HUM/2015 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7 mah blik --- --- Page 8 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id **(8) Putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan Pemohonan** dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus dimuathkama dalam Berita Negara atau Berita Daerah paling lama 30 (tiga Repub puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal putusan diucapkan; **(9) Dalam hal peraturan perundang-undangan di bawah undang-** undang tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi dan atau tidak bertentangan dalam pembentukannya, amar putusan menyatakan permohonan ditolak; **(10) Ketentuan mengenai tata cara pengujian peraturan perundang- Agung Indonesia** undangan diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung; 2.2. Bahwa Tata cara Pengujian peraturan perundang-undangan diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil Pasal 1 Ayat: **(1). “Hak Uji Materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai** materi muatan peraturan perundang-undangan di bawah undang- undang terhadap peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi”; **(2) “Peraturan Perundang-undangan adalah kaidah hukum tertulisahkamah Republik yang mengikat umum di bawah undang-undang”;** **(3) “Pemohon keberatan adalah suatu permohonan yang berisi** keberatan terhadap berlakunya suatu peraturan perundang- undangan yang diduga bertentangan dengan suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi yang diajukan ke Mahkamah Agung untuk mendapatkan putusan”; **(4) “Pemohon keberatan adalah kelompok masyarakat atau Agung perorangan yang mengajukan permohonan keberatanIndonesiakepada** Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang- undangan tingkat lebih rendah dari Undang-undang; **(5). “Termohon adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang** mengeluarkan peraturan perundang-undangan; 2.3. Bahwa saya selaku Pemohon uji materiil adalah perorangan warga Negara Indonesia pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3172051510730005, Laki-laki, Lahir di Jakarta 15 Oktober 1973, Pekerjaan Direktur Utama PT. Dok Duasatu Nusantara selaku pelaku usaha galanganRepublikkapal, sebagai sumber mata pencaharian untukahkamah memenuhi kebutuhan hidup diri sendiri dan keluarga, agar Halaman 8 dari 19 halaman. Putusan Nomor 62 P/HUM/2015 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8 mah blik --- --- Page 9 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id mendapatkan kehidupan layak, dan turut serta dalam mengembangkan usaha galangan kapal melalui kemampuan danhkama pengalaman yang saya miliki di bidang galangan kapal dengan tujuan Repub tercapainya pengembangan usaha galangan kapal yang kokoh, dan tertib hukum serta mendorong penyelenggaraan usaha yang sehat dalam pembangunan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia, mewujudkan kemampuan galangan kapal untuk menjadi galangan kapal yang mempunyai kemampuan teknis dan manajemen yang handal, sehingga memiliki daya saing yang kuat baik ditingkat nasional, regional maupun internasional, menjunjung tinggi etika usaha Agung Indonesia dan profesi, memajukan usaha galangan kapal, aktif dalam memberi penyuluhan, bantuan dan perlindungan hukum bagi sesama galangan kapal, serta memperjuangkan hak dan kepentingan sesama galangan kapal yang tetap menjaga moralitas, professional dan dapat dipercaya dalam menjalankan profesi usahanya; 2.4. Bahwa saya selaku Pemohon Uji Materiil ini adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusional saya dirugikan dengan diberlakukannya: 2.4.1. Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesiaahkamah Republik Nomor 80 Tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan; 2.5. Bahwa saya selaku Pemohon Uji Material adalah sebagai perorangan warga Negara Republik Indonesia, telah memenuhi kualifikasi kedudukan hukum (legal standing) dan memiliki kepentingan untuk menyampaikan permohonan hak uji materiil (Judicial Review) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 31 A Undang-undang Agung RI Nomor 3 tahun 2009 tentang perubahan KeduaIndonesiaatas Undang- Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ayat: (2) "Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yaitu: a. Perorangan warga Negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang; atau c. badan hukum publik atau badan hukum privat. 2.6. Bahwa PemohonanRepublikini menuntut agar:ahkamah Halaman 9 dari 19 halaman. Putusan Nomor 62 P/HUM/2015 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9 mah blik --- --- Page 10 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id 2.6.1.1. Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007 tentanghkama Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan; Repub dinyatakan tidak berlaku dan batal demi hukum karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu: 1. Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85; dan tata cara pembuatan peraturan perundang-undangan tersebut sebagai peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang Agung Indonesia tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam: 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Peraturan Perundang undangan, Lembaran Negara Repblik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53; 2.7. Bahwa dalam menerbitkan suatu peraturan tidak cukup sekedar mendasarkan kepada atas kemanfaatan, kebebasan menilai suatu dan kebebasan memilih tindakan atau kebutuhan atau tujuan tertentu, tetapi harus bersesuaian dengan prinsip supremasi hukum, sehingga dalam pembuatan peraturan harus pula memperhatikan sertaahkamah Republik mempertimbangkan asas legalitas hukum, yaitu peraturan yang dibuat harus secara materiil dan formal memenuhi ketentuan peraturan Perundang-Undangan, serta substansial tidak melanggar asas-asas kaidah hukum yang mendasar dan tidak bertentangan serta melampaui/melebihi peraturan dasarnya (primary delegatioan) dan Undang-undang sebagai ”primary delegatioan” dari peraturan yang akan dibuat telah mendelegasikan dan atau mensub-delegasikan Agung kewenangan tersebut kepada si pembuat peraturan yangIndonesialebih rendah. 2.8. Bahwa dasar hukum pemberlakuan suatu peraturan pemerintah adalah UUD 1945 beserta penjelasan dan perubahan-perubahannya serta Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata urutan Peraturan Perundang-undangan. Bahwa dalam ketetapan MPR tersebut ditegaskan "setiap aturan hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang lebih tinggi (lex superior derogat legi inferiori) yang mengandung arti bahwa aturan yang lebih rendah merupakan aturan pelaksanaan dari aturan yang lebih tinggi.RepublikDisamping itu aturan yang lebih rendah tidak dapatahkamah mengubah substansi yang ada dalam aturan yang lebih tinggi, tidak Halaman 10 dari 19 halaman. Putusan Nomor 62 P/HUM/2015 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10 mah blik --- --- Page 11 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id menambah, tidak mengurangi dan tidak menyisipi suatu ketentuan baru dan tidak memodifikasi substansi dan pengertian yang telah adahkama dalam aturan induknya; Repub 2.9. Bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, istilah ”Keputusan” secara tegas dibedakan dari pengertian ”Peraturan”. Keputusan dibatasi hanya untuk menetapkan hal-hal yang bersifat individual-konkret (individual and concrete norms) sedangkan yang bersifat pengaturan (regeling) di sebut Peraturan dan dari segi fungsinya Peraturan itu hanya dapat ditetapkan karena ada dan telah Agung Indonesia diperintahkan dalam Undang-Undang atau dibentuk dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah. Peraturan tidak bersifat otonom dalam arti mengatur hal-hal yang sama sekali tidak diperintahkan oleh Undang-Undang; 2.10.Bahwa Peraturan adalah merupakan undang-undang secara materiil (wet in materiele zin), meskipun bentuk formalnya bukan undang- undang namun memenuhi kriteria sebagaimana ditentukan dalam ### Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 maka berdasarkan ketentuan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 Mahkamah Agung berwewenang melakukanahkamah Republik “constitusional review of regulations” dan/atau “constitutional review of executive acts”; 2.11. Bahwa adalah kewajiban seluruh masyarakat untuk berperan serta mengadakan kontrol sosial terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak berpihak kepada rasa keadilan dan tidak membawa manfaat bagi masyarakat luas serta menghambat terciptanya kepastian hukum; Agung 2.12. Bahwa sebagai warga Negara Republik IndonesiaIndonesiaberhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan dan memajukan hak asasi manusia termasuk mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan, dalam perkara pidana, perdata maupun administrasi, hak uji materiil atas Undang-undang yang bertentangan dengan Undang- Undang Dasar (konstitusi) dan Peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang serta memperoleh keadilan melalui proses peradilan yang bebas, jujur, murah, dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaanRepublikyang objektif, oleh hakim yang jujur dan adilahkamah Halaman 11 dari 19 halaman. Putusan Nomor 62 P/HUM/2015 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11 mah blik --- --- Page 12 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id untuk memperoleh putusan yang adil dan benar. (Pasal 17 Undang- Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM);hkama 1. Pokok Permohonan: Repub 3.1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan di atas dan tentang kewenangan Mahkamah Agung serta kedudukan Hukum Pemohon, adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Pokok permohonan ini; 3.2. Bahwa pengajuan permohonan ditujukan pada norma / aturan yang terdapat dalam: 3.2.1. Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Agung Indonesia Nomor 80 Tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan; bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu: 1. Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85; dan tata cara pembuatan peraturan perundang-undangan tersebut sebagai peraturan perundang-undangan di bawah undang-undangahkamah Republik tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam: 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Peraturan Perundang-undangan Lembaran Negara Repblik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53; 3.3. Mengingat tahapan dalam proses pemeriksaan pajak dalah sebagai berikut: 1. Surat Perintah Pemeriksaan; Agung 2. Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP); Indonesia 1. Penyampaian Surat Sanggahan atau Tanggap SPHP oleh Wajib Pajak; 1. Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan; 1. Surat Ketetapan Pajak; 3.4. Mengingat kedudukan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan selaku Undang-Undang yang lebih tinggi dari Peraturan Pemerintah dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tersebut dan mengingat pula bahwa Pasal 6 ayatRepublik(1) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007ahkamah berkedudukan sebagai aturan pelaksana dari Pasal 8 ayat (4) Undang- Halaman 12 dari 19 halaman. Putusan Nomor 62 P/HUM/2015 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12 mah blik --- --- Page 13 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, maka sudah sewajarnya pengaturan pada Pasal 6hkama ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tidak boleh Repub bertentangan dengan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; 3.5. Faktanya adalah bahwa dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Wajib Pajak masih diberi kesempatan untuk mengungkapkan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) sepanjang Direktorat Jenderal Pajak belum menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (tahapan ke-5 sebagaimana yang telah diuraikan Agung Indonesia dalam poin 3.3 di atas); Sedangkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 yang pada hakikatnya merupakan aturan pelaksanaan dan sekaligus bersumber hukum pada Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 telah mengatur secara berbeda atau bertentangan dengan yang diatur dalam Pasal 8 ayat (4) Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2007; Perbedaan/pertentangan yang sangat mendasar dan fundamental tersebut karena Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 80ahkamah Republik Tahun 2007, bahwa Wajib Pajak masih diberi kesempatan untuk mengungkapkan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) sepanjang Direktorat Jenderal Pajak belum menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (tahapan ke-2 sebagaimana yang telah diuraikan dalam poin 3.3 di atas); 3.6. Dari segi materi pengaturan yang secara fundamental telah berbeda/bertentangan tersebut telah menimbulkan ketidakpastian Agung hukum dan mengakibatkan ketidakadilan bagi WajibIndonesiaPajak yang beritikad baik, karena telah menghilangkan kesempatan bagi para Wajib Pajak untuk menunjukkan itikad baiknya guna melakukan serangkaian tindakan dalam rangka pemeriksaan pajak demi terpenuhinya semua hak dan kewajiban secara optimal; 3.7. Dari segi formal, dengan mengingat Negara Indonesia adalah negara hukum dan tidak pada kekuasaan semata yang berarti bahwa pihak penguasa (Pemerintah cq Direktorat jenderal Pajak) harus memperhatikan dan tunduk sepenuhnya pada hukum yang berlaku antara lain Undang-UndangRepublikNomor 10 Tahun 2004 tentangahkamah Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Halaman 13 dari 19 halaman. Putusan Nomor 62 P/HUM/2015 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13 mah blik --- --- Page 14 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id 3.8. Dengan mengingat jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia sebagaimana terdapat dalam Pasalhkama 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 dimana kedudukan Repub hukum Peraturan Pemerintah adalah lebih rendah dari Undang- Undang; 3.9. Dengan mengingat pula ketentuan yang terdapat dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 yaitu bahwa materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan Undang- Undang sebagaimana mestinya. Dalam hal ini materi muatan yang terdapat dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Agung Indonesia Tahun 2007 haruslah berisi materi untuk sebatas hanya menjalankan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan khususnya Pasal 8 ayat (4), dan bukannya mengatur secara berbeda atau bertentangan sebagaimana telah diuraikan di atas; Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut: 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;ahkamah Republik 2. Menyatakan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan prosedur pembentukannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk itu yaitu: ### Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Agung Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, LembaranIndonesiaNegara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, dan tata cara pembuatan peraturan perundang-undangan tersebut sebagai peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Peraturan Perundang-undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53; 1. Menyatakan Peraturan Perundang-undangan tersebut di bawah ini: ### Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2007 tanggal Republik28 Desember 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaanahkamah Halaman 14 dari 19 halaman. Putusan Nomor 62 P/HUM/2015 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14 mah blik --- --- Page 15 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Hak dan Kewajiban Perpajakan, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (tidak sah) dan tidak berlaku umum;hkama 1. Memerintahkan Peraturan-Peraturan Perundang-undangan tersebut di Repub bawah ini: ### Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan, segera dicabut. 1. Menyatakan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85 tetap berlaku umum dan Agung Indonesia mengikat; 1. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya; Atau: Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono); Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa: 1. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Caraahkamah Republik Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Bukti P-1); 1. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Bukti P-2); Agung 3. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 TahunIndonesia2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Bukti P-3); Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil a quo telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 18 November 2015 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 62/PER- PSG/XI/62P/HUM/2015, tanggal 18 November 2015; Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban namun tenggang pengajuan jawaban telah terlewati, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang HakRepublikUji Materiil;ahkamah Halaman 15 dari 19 halaman. Putusan Nomor 62 P/HUM/2015 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15 mah blik --- --- Page 16 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id ### PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak ujihkama materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas; Repub Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil adalah Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan (vide bukti P-1); Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi permohonan, Mahkamah Agung terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) Agung Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 1 ayat (4) dan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil; Menimbang, bahwa Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 menyatakan bahwa permohonan pengujian peraturan perundang- undangan di bawah undang-undang hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan tersebut, yaitu: - perorangan warga negara Indonesia;ahkamah Republik b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau - badan hukum publik atau badan hukum privat; Dalam Penjelasannya ditentukan bahwa yang dimaksud dengan “perorangan” adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; Agung Bahwa lebih lanjut Pasal 1 angka 4 Peraturan MahkamahIndonesiaAgung Nomor 1 Tahun 2011 menentukan bahwa pemohon keberatan adalah kelompok orang atau perorangan yang mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang; Bahwa dengan demikian, Pemohon dalam pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: - kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-UndangRepublikNomor 3 Tahun 2009;ahkamah Halaman 16 dari 19 halaman. Putusan Nomor 62 P/HUM/2015 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16 mah blik --- --- Page 17 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id - kerugian hak yang diakibatkan oleh berlakunya peraturan perundang- undangan yang dimohonkan pengujian;hkama Menimbang, bahwa Pemohon adalah perorangan Warga Negara Repub Indonesia, pekerjaan Direktur Utama PT Dok Duasatu Nusantara, bertindak untuk dan atas nama diri sendiri; Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon telah mendalilkan bahwa Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil dengan alasan sebagai berikut: Bahwa Pemohon selaku pelaku usaha galangan kapal, sebagai sumber mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidup diri sendiri dan keluarga, Agung Indonesia agar mendapatkan kehidupan layak, dan turut serta dalam mengembangkan usaha galangan kapal melalui kemampuan dan pengalaman yang saya miliki di bidang galangan kapal dengan tujuan tercapainya pengembangan usaha galangan kapal yang kokoh, dan tertib hukum serta mendorong penyelenggaraan usaha yang sehat dalam pembangunan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia, mewujudkan kemampuan galangan kapal untuk menjadi galangan kapal yang mempunyai kemampuan teknis dan manajemen yang handal, sehingga memiliki daya saing yang kuat baik di tingkat nasional, regional maupun internasional, menjunjung tinggi etika usaha dan profesi,ahkamah Republik memajukan usaha galangan kapal, aktif dalam memberi penyuluhan, bantuan dan perlindungan hukum bagi sesama galangan kapal, serta memperjuangkan hak dan kepentingan sesama galangan kapal yang tetap menjaga moralitas, professional dan dapat dipercaya dalam menjalankan profesi usahanya; Bahwa Pemohon menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Agung Kewajiban Perpajakan, yang menjadi objek permohonan a quo;Indonesia Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut: Bahwa Pemohon hak uji materiil tidak memiliki legal standing walaupun berstatus sebagai Warga Negara Republik Indonesia tidak secara otomatis sebagai Wajib Pajak, karena harus memenuhi persyaratan kewajiban subjektif dan objektif di bidang peraturan perundang-undangan perpajakan, lagipula tidak diketahui secara pasti hak-hak konstitusionalnya yang dirugikan sebagai akibat berlakunya ketentuan yang menjadi objek permohonan a quo, oleh karenanya permohonan Pemohon hakRepublikuji materiil patut untuk dinyatakan tidak dapatahkamah diterima; Halaman 17 dari 19 halaman. Putusan Nomor 62 P/HUM/2015 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 17 mah blik --- --- Page 18 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.idhkama Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, terbukti Repub Pemohon tidak mempunyai legal standing sehingga tidak mempunyai kepentingan dalam permohonan a quo. Oleh karenanya Pemohon tidak berkualitas untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap ### Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan, sehingga tidak memenuhi syarat formal yang ditentukan dalam Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 1 angka (4) Peraturan Mahkamah Agung Agung Indonesia Nomor 01 Tahun 2011; Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan permohonan a quo, maka permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima; Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara, dan oleh karenanya terhadap substansi permohonan a quo tidak perlu dipertimbangkan lagi; Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009ahkamah Republik tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait; MENGADILI, Menyatakan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon: RIO Agung YOVIAN HAMINOTO tersebut tidak dapat diterima; Indonesia Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah); Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2016, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis besertaahkamah Republik Halaman 18 dari 19 halaman. Putusan Nomor 62 P/HUM/2015 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 18 mah blik --- --- Page 19 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Maftuh Effendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.hkama Repub Anggota Majelis: Ketua Majelis, ttd. ttd. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum. ttd. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. Panitera Pengganti, Agung Indonesia ttd. Maftuh Effendi, S.H., M.H. Biaya-biaya: 1. Meterai .................... Rp 6.000,00 1. Redaksi.................... Rp 5.000,00 1. Administrasi ............. Rp 989.000,00 Jumlah ....................... Rp1.000.000,00 Untuk Salinan ### MAHKAMAH AGUNG R.I. a.n. Paniteraahkamah Republik Panitera Muda Tata Usaha Negara, ### H. ASHADI, S.H. NIP. 220000754 Agung Indonesia ahkamah Republik Halaman 19 dari 19 halaman. Putusan Nomor 62 P/HUM/2015 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 19 mah blik