60 P/HUM/2014

--- Page 1 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN Nomor 60 P/HUM/2014hkama DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Repub ### MAHKAMAH AGUNG Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.010/2008 Tentang Besar Santunan Dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara: SUPRAYITNO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Tlogo Mukti Timur I/878, RT.003 RW.026, Kelurahan Tlogosari Kulon, Agung Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, adalah IndonesiaPerorangan, usia 53 tahun, pekerjaan swasta; Selanjutnya disebut sebagai Pemohon; melawan: MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Gedung Sumitro Djojohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 1-4, Jakarta 10710, dalam hal ini diwakili oleh Muliaman D. Hadad, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan;ahkamah Selanjutnya memberiRepublikkuasa kepada: 1. Tongam L. Tobing, 2. Mufli Asmawidjaja, 3. Ceceh Harianto, 4. Sri Wahyuni, dan 5. Tri Wanty Octavia, kelimanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Otoritas Jasa Keuangan, beralamat kantor di Gedung Sumitro Djojohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 1-4, Jakarta 10710, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU- 39/SKUOJK.01/2014, Tanggal 06 November 2014; AgungSelanjutnya disebut sebagai Termohon; Indonesia Mahkamah Agung tersebut; Membaca surat-surat yang bersangkutan; ### DUDUK PERKARA Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Agustus 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada Tanggal 03 Oktober 2014 dan diregister dengan Nomor 60 P/HUM/Th.2014 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.010/2008 Tentang Besar Santunan Dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, dengan dalil-dalil yang padaahkamah Republik pokoknya sebagai berikut: Halaman 1 dari 52 halaman. Putusan Nomor 60 P/HUM/2014 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1 mah blik --- --- Page 2 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id ### I. KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG I.1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945hkama (selanjutnya disebut UUD Negara RI Tahun 1945) Pasal 24A ayat (1) Repub memberi kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang; Selengkapnya ketentuan pasal tersebut berbunyi : Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Agung Indonesia undang-undang; I.2 Kewenangan tersebut diatur lebih lanjut dalam Pasal 20 ayat (2) b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; Selanjutnya ketentuan pasal tersebut berbunyi : **(2) Mahkamah Agung berwenang :** - menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang;dan **(3) Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undanganahkamah Republik sebagai hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b** dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung. I.3 Bahwa kewenangan tersebut dituangkan lagi dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung Pasal 31 ayat (1), (2), **(3), dan (4). Agung Selengkapnya ketentuan pasal tersebut berbunyi: Indonesia** **(1) Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan** perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang- undang. **(2) Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-** undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. **(3) Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagaimana Republikdimaksud pada ayat (2) dapat diambil baikahkamah** Halaman 2 dari 52 halaman. Putusan Nomor 60 P/HUM/2014 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2 mah blik --- --- Page 3 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung.hkama **(4) Peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah Repub** sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. I.4 Bahwa ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dihapus dan diganti oleh ketentuan mengenai bagaimana permohonan pengujian diajukan oleh pihak siapa yang dapat mengajukan permohonan, termasuk apa saja syarat pengajuan permohonannya beserta tata cara pengujian yang harus dilakukan oleh Mahkamah Agung, Agung Indonesia dalam Pasal 31A ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), dan (10), Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; Selengkapnya ketentuan pasal tersebut berbunyi : **(1) permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah** undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh Pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia. **(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapatahkamah Republik dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh** berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang- undang, yaitu : - Perorangan Warga Negara Indonesia; - Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; Agung atau Indonesia - Badan hukum publik atau badan hukum privat. **(3) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat :** - Nama dan alamat pemohon; - Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan menguraikan dengan jelas : 1. Materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;Republikdan/atauahkamah Halaman 3 dari 52 halaman. Putusan Nomor 60 P/HUM/2014 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3 mah blik --- --- Page 4 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id 1. Pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku ; danhkama - Hal-hal yang diminta untuk diputus. Repub **(4) Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)** dilakukan oleh Mahkamah Agung paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan. **(5) Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pemohon atau** permohonannya tidak memenuhi syarat , amar putusan menyatakan permohonan tidak diterima. **(6) Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan Agung Indonesia** beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan. **(7) Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada** ayat (6) amar putusan menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, da/atau bagian dari peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. **(8) Putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan** sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus dimuat dalam berita Negara atau Berita Daerah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerjaahkamah Republik terhitung sejak tanggal putusan diucapkan. **(9) Dalam hal peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang** tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau tidak bertentangan dalam pembentukannya, amar putusan menyatakan permohonan ditolak. **(10) Ketentuan mengenai tata cara pengujian peraturan perundang-** undangan di bawah undang-undang, diatur dengan peraturan Agung Mahkamah Agung. Indonesia I.5 Bahwa selanjutnya tentang tata cara pengujian peraturan perundang- undangan di bawah undang-undang dimaksud diatur lebih lanjut dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil; I.6 Bahwa yang dimohonkan untuk diuji dalam permohonan ini adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.010/2008 Tentang Besar Santunan Dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan; I.7 Bahwa oleh karena dari segi formalnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.010/2008RepublikTentang Besar Santunan Dan Sumbanganahkamah Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan adalah Produk hukum yang Halaman 4 dari 52 halaman. Putusan Nomor 60 P/HUM/2014 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4 mah blik --- --- Page 5 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id melaksanakan perintah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Danahkama Kecelakaan Lalu Lintas Jalan , maka Peraturan Menteri Keuangan Nomor Repub 36/PMK.010/2008 mempunyai kekuatan hukum berlaku mengikat karena diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi (vide Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan); I.8 Bahwa atas dasar itulah Mahkamah Agung sesuai ketentuan Pasal 24A ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 juncto Pasal 20 ayat (2) b Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman juncto Agung Indonesia ### Pasal 31A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, maka Mahkamah Agung berwenang untuk melakukan uji materiil terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.010/2008 Tentang Besar Santunan Dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan; ### II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON II.1 Bahwa dengan merujuk pada Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14ahkamah Republik Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung maka permohonan hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yaitu: - Perorangan Warga Negara Indonesia; - Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Agung Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;Indonesiaatau - Badan hukum publik atau badan hukum privat; II.2 Bahwa merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Pasal 1 ayat (4) menyatakan bahwa Pemohon keberatan adalah kelompok masyarakat atau Perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang; II.3 Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 31ARepublikayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 danahkamah ### Pasal 1 ayat (4) PERMA RI Nomor 1 Tahun 2011, yang hak Pemohon Halaman 5 dari 52 halaman. Putusan Nomor 60 P/HUM/2014 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5 mah blik --- --- Page 6 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id telah dirugikan sebagai akibat berlakunya Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.010/2008 Tentang Besar Santunanhkama Dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan; Repub II.4 Bahwa pada saat mengajukan permohonan ini, Pemohon sedang berperkara di Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara perdata yang tercatat dalam register kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dengan nomor perkara 123/Pdt.G/2014/PN.Smg.; II.5 Bahwa pada pokoknya materi perkara nomor 123/Pdt.G/2014/PN.Smg. berisikan gugatan Pemohon melawan PT. Jasa Raharja (Persero), dimana Pemohon adalah pemilik sepeda motor merek Yamaha type Agung Indonesia V110 ZHE, isi silinder 110 CC, tahun pembuatan 2001, Nomor Registrasi H-6247-AA yang melakukan pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, yang dibayar oleh Pemohon bersamaan dengan dilakukannya pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, dan menurut PT. Jasa Raharja (Persero) pemohon telah terlambat melakukan pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (selanjutnya disebut SWDKLLJ); II.6 Dikatakan terlambat oleh karena jatuh tempo pembayaran SWDKLLJ sepeda motor milik Pemohon adalah tanggal 24 Januari 2014 danahkamah Republik Pemohon membayar SWDKLLJ pada tanggal 24 Februari 2014, sehingga pembayaran SWDKLLJ Pemohon telah lewat waktu, dan oleh PT. Jasa Raharja (Persero) selain membayar SWDKLLJ juga diharuskan membayar denda SWDKLLJ sebesar 100% dari nilai SWDKLLJ; II.7 Bahwa PT. Jasa Raharja (Persero) menghukum Pemohon dengan pernyataan telah terlambat membayar SWDKLLJ adalah berdasarkan ### Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.010/2008; Agung Selanjutnya ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan MenteriIndonesiaKeuangan Nomor 36/PMK.010/2008 tersebut berbunyi: Pelunasan SWDKLLJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan paling lambat pada tanggal jatuh tempo pengesahan ulang setiap tahun atau pendaftaran/perpanjangan ulang Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. II.8 Sehingga menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.010/2008 yang dikatakan terlambat adalah jika pembayaran SWDKLLJ telah lewat waktu dari jatuh tempo pengesahan ulang setiap tahunRepublikatau perpanjangan ulang Surat Tanda Nomorahkamah Kendaraan Bermotor; Halaman 6 dari 52 halaman. Putusan Nomor 60 P/HUM/2014 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6 mah blik --- --- Page 7 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id II.9 Bahwa sebagai warga negara yang baik Pemohon mematuhi hukum sepanjang pelaksanaan dan norma hukum yang digunakan tidakhkama bertentangan dengan hukum itu sendiri serta sesuai dengan asas negara Repub hukum serta asas kepastian hukum dan keadilan. Faktanya, akibat penerapan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.010/2008 yang tidak sejalan dengan azas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik telah membuat Pemohon dirugikan hak-haknya; II.10 Bahwa kerugian Pemohon adalah dengan diterapkannya Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.010/2008 tersebut maka Agung Indonesia Pemohon dinyatakan terlambat membayar SWDKLLJ oleh PT. Jasa Raharja (Persero) dan konsekuensi logis keterlambatan tersebut adalah Pemohon harus membayar denda SWDKLLJ sebesar 100% dari nilai SWDKLLJ yang wajib dibayar Pemohon; II.11 Bahwa Ketentuan peraturan yang lebih tinggi dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.010/2008 yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan tidaklah mengatur demikian, karena di dalam Pasal 3 ayat (1) mengatur bahwaahkamah Republik dikategorikan pembayaran SWDKLLJ terlambat adalah jika Pembayaran SWDKLLJ telah lewat waktu dari akhir bulan Juni setiap tahunnya. Selengkapnya ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1965 berbunyi: Sumbangan wajib untuk sesuatu tahun takwin harus sudah dibayar lunas selambat-lambatnya pada akhir bulan Juni tahun yang bersangkutan. II.12 Sehingga jika pembayaran SWDKLLJ dilakukan tidak lewat dari bulan Agung Juni maka tidak bisa dikatakan terlambat dan tidak Indonesiadapat dikenakan denda sebesar 100%; II.13 Dari hal-hal yang Pemohon paparkan di atas Sangat jelas sekali bahwa ### Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.010/2008 Tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas jalan sehingga jika mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1965 Pemohon tidak seharusnyaRepublikdikenakan denda sebesar 100% dari nilaiahkamah SWDKLLJ yang dibayar oleh Pemohon dengan alasan terlambat Halaman 7 dari 52 halaman. Putusan Nomor 60 P/HUM/2014 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7 mah blik --- --- Page 8 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id membayar, karena ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1965 menyebutkanhkama Sumbangan wajib untuk sesuatu tahun takwim harus sudah dibayar lunas Repub selambat-lambatnya pada akhir bulan Juni tahun yang bersangkutan, sedangkan pemohon membayar SWDKLLJ pada tanggal 24 Februari 2014; II.14 Uraian di atas membuktikan bahwa Pemohon (Perseorangan Warga Negara Indonesia) memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan keberatan terhadap berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.010/2008 Agung Indonesia Tentang Besar Santunan Dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan; II.15 Bahwa berdasarkan kualifikasi dan syarat tersebut di atas, maka Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia, benar-benar telah dirugikan hak-hak Pemohon sebagai akibat berlakunya Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.010/2008 , tentang Besar Santunan Dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, karena bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Danaahkamah Republik Kecelakaan Lalu Lintas Jalan; II.16 Akhirnya, apabila permohonan pengujian terhadap ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.010/2008 dikabulkan, maka hak-hak Pemohon tidak lagi dirugikan. Dengan demikian, syarat kedudukan hukum (legal standing) Pemohon telah sesuai dan memenuhi ketentuan yang berlaku. III. URAIAN MENGENAI DASAR PERMOHONAN Agung Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.010/2008IndonesiaTentang Besar Santunan Dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan; III.1 Bahwa pada tanggal 26 Februari 2008 telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.010/2008 Tentang Besar Santunan Dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan; III.2 Bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri keuangan tersebut menyatakan: PelunasanRepublikSWDKLLJ sebagaimana dimaksud dalam Pasalahkamah 4 dilakukan paling lambat pada tanggal jatuh tempo pengesahan ulang Halaman 8 dari 52 halaman. Putusan Nomor 60 P/HUM/2014 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8 mah blik --- --- Page 9 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id setiap tahun atau pendaftaran/perpanjangan ulang Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-hkama undangan yang berlaku; Repub III.3 Bahwa Pelunasan SWDKLLJ yang dimaksud adalah termasuk pelunasan SWDKLLJ yang telah dilakukan oleh Pemohon kepada PT. Jasa Raharja (Persero); III.4 Bahwa Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1965 menyatakan: Sumbangan wajib untuk sesuatu tahun takwin harus sudah dibayar lunas selambat-lambatnya pada akhir bulan Juni tahun yang bersangkutan; Agung Indonesia III.5 Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tersebut diundangkan pada tanggal 10 April 1965; III.6 Bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (selanjutnya disebut UU 12/2011) tentang Peraturan Perundang-undangan mengatur hierarki peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;  Undang-Undang /Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang;  Peraturan Pemerintah;ahkamah Republik  Peraturan Presiden;  Peraturan Daerah Provinsi;  Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan dimaksud sesuai dengan hierarkinya (vide Pasal 7 ayat (1)); III.7 Bahwa UU 12/2011 juga mengatur peraturan perundang-undangan selain yang disebut dalam Pasal 7 ayat (1) termasuk dalam hal ini Peraturan Agung Indonesia Menteri. Peraturan tersebut diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. (vide Pasal 8 UU 12/2011); III.8 Bahwa dasar mengingat pembentukan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.010/2008 adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Danaahkamah Kecelakaan Lalu LintasRepublikJalan sehingga Peraturan Menteri Keuangan Halaman 9 dari 52 halaman. Putusan Nomor 60 P/HUM/2014 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9 mah blik --- --- Page 10 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id dimaksud tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang menjadi dasar pembentukannya;hkama III.9 Bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.010/2008 pada Repub kenyataanya mengatur mengenai materi yang berbeda dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan; III.10 Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.010/2008 Agung Indonesia mengatur bahwa Pelunasan SWDKLLJ dilakukan paling lambat pada tanggal jatuh tempo pengesahan ulang setiap tahun atau pendaftaran/ perpanjangan ulang surat tanda nomor kendaraan bermotor sedangkan ### Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan mengatur Paling lambat pada akhir setiap bulan Juni, pemilik/pengusaha alat angkutan seperti dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus sudah membayar sumbangan wajibnya mengenai tahun yang sedang berjalan dengan cara yang ditentukan Menteri, Pasal 3 ayat (1) Peraturanahkamah Republik Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan mengatur bahwa SWDKLLJ harus sudah dibayar lunas selambat- lambatnya pada akhir bulan Juni tahun yang bersangkutan; III.11 Bahwa dengan penjelasan di atas sangat terang sekali Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.010/2008 bertentangan dengan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun Agung 1964 Tentang Dana Pertanggungan Wajib KecelakaanIndonesiaLalu Lintas Jalan dan bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Ketentuan- Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan; III.12 Bahwa selain itu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.010/2008 bertentangan juga dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. III.13 Bahwa dalam membentuk Peraturan perundang-undangan harus dilakukan pada azas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik yang meliputi: (videRepublikPasal 5 UU 12 Tahun 2011);ahkamah - Kejelasan tujuan; Halaman 10 dari 52 halaman. Putusan Nomor 60 P/HUM/2014 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10 mah blik --- --- Page 11 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id - Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; - Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;hkama - Dapat dilaksanakan; Repub - Kedayagunaan dan kehasilgunaan; - Kejelasan rumusan;dan - Keterbukaan; III.14 Bahwa selanjutnya materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas (vide Pasal 6 ayat (1) UU 12 Tahun 2011); - Pengayoman; - Kemanusiaan; Agung Indonesia - Kebangsaan; - Kekeluargaan - Kenusantaran - Bhinneka tunggal ika; - Keadilan; - Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; - Ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau - Keseimbangan, keserasian dan keselarasan. III.15 Bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.010/2008 tidakahkamah Republik mengindahkan salah satu azas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan yang berbeda dengan peraturan yang secara hierarki berada di atasnya yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Agung Lintas Jalan; Indonesia III.16 Bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.010/2008 juga telah menimbulkan ketidakpastian hukum karena mengatur materi yang berbeda dibandingkan dengan peraturan yang secara hierarkis berada di atasnya yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Ketentuan- Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, sehingga bertentangan pula dengan azas kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayatRepublik(1) huruf I UU 12 Tahun 2011. Padahal hak atasahkamah kepastian hukum (legal certainty) adalah hak yang dilindungi UUD Halaman 11 dari 52 halaman. Putusan Nomor 60 P/HUM/2014 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11 mah blik --- --- Page 12 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Negara RI Tahun 1945 sebagaimana tercantum dalam Pasal 28D ayat **(1) yang berbunyi “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,hkama** perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama Repub dihadapan hukum“. Dengan demikian Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.010/2008 tidak saja bertentangan dengan Undang- Undang melainkan bertentangan dengan UUD Negara RI Tahun 1945; III.17 Bahwa berdasarkan azas hukum lex superior derogat legi inferior, Peraturan Menteri Keuangan 36/PMK.010/2008 dapat dikesampingkan. Pemohon tidak wajib tunduk pada peraturan tersebut. Namun untuk kepastian hukumnya kiranya tetap perlu putusan Mahkamah Agung Agung Indonesia sebagai satu-satunya institusi yang berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang; ### IV. PROVISI IV.1 Bahwa oleh karena saat ini Pemohon sedang bersengketa di Pengadilan Negeri Semarang dengan nomor perkara 123/Pdt.G/2014/PN.Smg. dalam perkara gugatan Perbuatan Melawan Hukum antara Pemohon melawan PT. Jasa Raharja (Persero) dengan obyek sengketa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.010/2008 dan agar supaya Pemohon tidak dirugikan lebih jauh lagi maka mohon kiranya Majelis Hakimahkamah Republik Mahkamah Agung menjatuhkan putusan dalam provisi atau putusan sela sebelum menjatuhkan putusan akhir untuk kasus ini; IV.2 Bahwa oleh karena itu Pemohon memohon dengan sangat kepada Majelis Hakim Agung yang memeriksa Perkara ini untuk berkenan memerintahkan kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara nomor 123/Pdt.G/2014/PN.Smg. melalui Ketua Pengadilan Negeri Semarang, Provinsi Jawa Tengah untuk menghentikan atau setidak-tidaknya Agung menunda pemeriksaan perkara Perdata Nomor Indonesia123/Pdt.G/2014/ PN.Smg., sampai putusan Mahkamah Agung terhadap permohonan keberatan uji materiil ini berkekuatan hukum tetap; IV.3 Bahwa putusan sela juga dibutuhkan demi keadilan bila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011 yang menyatakan “Pengujian Peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturanRepubliktersebut sedang dalam proses pengujianahkamah Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi.” Halaman 12 dari 52 halaman. Putusan Nomor 60 P/HUM/2014 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12 mah blik --- --- Page 13 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Ketentuan pasal ini potensial digunakan secara tidak bertanggung jawab untuk memperlambat proses pengujian peraturan perundang-undanganhkama di bawah undang-undang oleh Mahkamah Agung sehingga dapat Repub merugikan Pemohon. IV.4 Bahwa meskipun hukum acara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil tidak mengenal putusan sela, demi keadilan, Pemohon tetap mengajukan permohonan, agar kiranya hal tersebut dapat dikabulkan; IV.5 Bahwa permohonan provisi ini sangat penting bagi Pemohon untuk Agung Indonesia menjamin kepastian hukum dan mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak Pemohon dari kerugian; Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut: ### DALAM PROVISI 1. Menerima permohonan provisi Pemohon; 1. Memerintahkan kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara perdata Nomor 123/Pdt.G/2014/PN.Smg. melalui Pengadilan Negeri Semarang untukahkamah Republik menghentikan atau setidak-tidaknya menunda pemeriksaan perkara sampai putusan terhadap permohonan keberatan hak uji materiil ini berkekuatan hukum tetap; ### DALAM POKOK PERKARA A. Menerima dan mengabulkaan permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon; B. Menyatakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.010/2008 Agung bertentangan dengan Undang-Undang Republik IndonesiaIndonesiaNomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan; C. Menyatakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.010/2008 Tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat; D. Memerintahkan Menteri Keuangan untuk mencabut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.010/2008 Tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib DanaRepublikKecelakaan Lalu Lintas Jalan;ahkamah Halaman 13 dari 52 halaman. Putusan Nomor 60 P/HUM/2014 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13 mah blik --- --- Page 14 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id E. Memerintahkan Panitera Mahkamah Agung mencantumkan petikan putusan ini dalam berita Negara dan dipublikasikan atas biaya Negara;hkama Atau: apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain mohon putusan yang Repub seadil-adilnya (ex aequo et bonno). Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa: 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Tengah Kota Semarang atas nama Suprayitno, NIK: 3374060801610006 (Bukti P-1); 1. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah atas nama Suprayitno (Bukti P-2); Agung Indonesia 1. Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN KB dan SWDKLLJ atas nama Suprayitno (Bukti P-3); 1. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Bukti P- 4); 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Bukti P-5); 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.010/2008 tentang Besarahkamah Republik Santunan Dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Bukti P-6); 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Bukti P-7); Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada Tanggal 13 Oktober 2014 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 60/PER- Agung PSG/X/60 P/HUM/2014, Tanggal 13 Oktober 2014; Indonesia Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada Tanggal 10 November 2014, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut: ### I. KEDUDUKAN HUKUM TERMOHON 1. Bahwa yang menjadi permasalahan pada perkara a quo adalah: - Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Bukti Termohon-1);ahkamah Republik Halaman 14 dari 52 halaman. Putusan Nomor 60 P/HUM/2014 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14 mah blik --- --- Page 15 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id - Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan- ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Buktihkama Termohon-2); Repub - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.010/2008 tentang Besar Santunan Dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Bukti Termohon-3). 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, ditentukan bahwa Termohon adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan peraturan perundang-undangan (Bukti Termohon-4). Agung Indonesia 1. Bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara semula yang mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.010/2008 tentang Besar Santunan Dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (selanjutnya disebut PMK Nomor 36/PMK.010/2008) adalah Menteri Keuangan RI. 1. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2014, Otoritas Jasa Keuangan menerima surat dari Biro Bantuan Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan RI Nomor 274/SJ.4/2014 tanggal 27 Oktober 2014 Perihal Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Surat Permohonanahkamah Republik Hak Uji Materiil yang pada pokoknya menyampaikan bahwa kewenangan terkait permohonan keberatan uji materiil tersebut merupakan lingkup kewenangan dari Otoritas Jasa sehingga permohonan tersebut sudah sepatutnya ditanggapi oleh Otoritas Jasa Keuangan (Bukti Termohon-5). 1. Bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut UU Agung Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK), ditentukan bahwaIndonesiaterhitung sejak tanggal 31 Desember 2012 kewenangan, fungsi dan tugas pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya telah beralih dari Menteri Keuangan dan Bapepam dan LK ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (Bukti Termohon- 6). 1. Bahwa berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 ditentukan bahwa OJK dipimpin oleh Dewan Komisioner yang bersifat kolektif kolegial (videRepublikPasal 10 ayat (1, 2, 3, dan 4) Undang-Undangahkamah Nomor 21 Tahun 2011). Halaman 15 dari 52 halaman. Putusan Nomor 60 P/HUM/2014 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15 mah blik --- --- Page 16 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id 1. Bahwa lebih lanjut dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 diatur bahwa Dewan Komisioner mewakili OJK di dalamhkama dan di luar pengadilan. Repub 1. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (4) UU OJK, ditentukan bahwa Susunan Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas: - seorang Ketua merangkap anggota; - seorang Wakil Ketua sebagai Ketua Komite Etik merangkap anggota; - seorang Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap Agung Indonesia anggota; - seorang Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap anggota; - seorang Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya merangkap anggota; - seorang Ketua Dewan Audit merangkap anggota; - seorang anggota yang membidangi edukasi dan perlindungan Konsumen;ahkamah Republik h. seorang anggota Ex-officio dari Bank Indonesia yang merupakan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia; dan - seorang anggota Ex-officio dari Kementerian Keuangan yang merupakan pejabat setingkat eselon I Kementerian Keuangan. 1. Bahwa berdasarkan Pasal 5 UU OJK, ditentukan bahwa OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa Agung keuangan. Indonesia 1. Bahwa berdasarkan Pasal 6 UU OJK, ditentukan bahwa OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap: - kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan; - kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan - kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. 1. Bahwa tugas OJK sebagaimana tersebut pada Pasal 6 UU OJK di atas meliputi pula kegiatan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, dimana berdasarkan ketentuanRepublikPasal 1 angka 10 UU OJK yang dimaksudahkamah dengan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya adalah pergadaian, lembaga Halaman 16 dari 52 halaman. Putusan Nomor 60 P/HUM/2014 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16 mah blik --- --- Page 17 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan lembaga yanghkama menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, Repub meliputi penyelenggara program jaminan sosial, pensiun, dan kesejahteraan, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang- undangan mengenai pergadaian, penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, serta lembaga jasa keuangan lain yang dinyatakan diawasi oleh OJK berdasarkan peraturan perundang-undangan. Agung Indonesia 1. Bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.010/2008 tentang Besar Santunan Dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan adalah termasuk Program Asuransi Sosial sebagai peraturan pelaksanaan dari UU Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. 1. Bahwa dengan demikian berdasarkan dasar ketentuan-ketentuan hukum diatas maka jelas PMK Nomor 36/PMK.010/2008 dalam perkara a quo diterbitkan pada saat kewenangan pembinaan dan pengawasan kegiatan di sektor jasa perasuransian masih dibawah Menteriahkamah Republik Keuangan sebelum beralih kepada OJK, dan selanjutnya sejak tanggal 31 Desember 2012, kewenangan dimaksud telah beralih kepada OJK. 1. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Dewan Komisioner OJK memiliki kedudukan hukum sebagai Termohon untuk mengajukan Jawaban dalam perkara uji materiil a quo. ### II. DALAM EKSEPSI EKSEPSI GUGATAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL) Agung 1. Bahwa pada POSITA surat permohonan halaman 9IndonesiaRomawi II angka 13, Pemohon telah menyatakan sebagai berikut: Dari hal-hal yang Pemohon paparkan diatas sangat jelas sekali bahwa Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri keuangan Nomor 36/PMK.010/2008 tentang Besar Santunan Dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan bertentangan denagn Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan sehingga jika mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 PemohonRepubliktidak seharusnya dikenakan denda sebesarahkamah 100% dari nilai SWDKLLJ yang dibayar oleh Pemohon dengan alasan Halaman 17 dari 52 halaman. Putusan Nomor 60 P/HUM/2014 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 17 mah blik --- --- Page 18 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id terlambat membayar, karena ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 menyebutkanhkama Sumbangan wajib untuk sesuatu tahun takwim harus sudah dibayar Repub lunas selambat-lambatnya pada akhir bulan Juni tahun yang bersangkutan, sedangkan Pemohon membayar SWDKLLJ pada tanggal 24 Februari 2014; 1. Bahwa pada POSITA surat permohonan halaman 12 Romawi III angka 11, Pemohon telah menyatakan antara lain: Bahwa dengan penjelasan di atas sangat terang sekali Pasal 6 ayat **(1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.010/2008 Agung Indonesia** bertentangan dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan dan bertentangan denagn Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan; 1. Namun, dalam PETITUM DALAM POKOK PERKARA permohonan, Pemohon menyebutkan : Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, beserta bukti-bukti yang terlampir Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Mahkamahahkamah Republik Agung Pemeriksa perkara untuk kiranya memberikan putusan sebagai berikut: ### DALAM POKOK PERKARA A. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan uji materiil Pemohon; B. Menyatakan Peraturan Menteri keuangan Nomor 36/PMK.010/2008 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor Agung 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan WajibIndonesiaKecelakaan Lalu Lintas Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan; C. Menyatakan Peraturan Menteri keuangan Nomor 36/PMK.010/2008 Tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat; D. Memerintahkan Menteri keuangan untuk mencabut Peraturan Menteri keuangan Nomor 36/PMK.010/2008 tentang Besar Santunan DanRepublikSumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintasahkamah Jalan; Halaman 18 dari 52 halaman. Putusan Nomor 60 P/HUM/2014 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 18 mah blik --- --- Page 19 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id E. Memerintahkan Panitera Mahkamah Agung mencantumkan petikan putusan ini dalam berita Negara dan dipublikasikan atashkama biaya Negara; Repub 1. Bahwa berdasarkan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung disebutkan sebagai berikut: 1. Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat: - Nama dan alamat pemohon; - Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan, dan wajib menguraikan dengan jelas bahwa: Agung Indonesia 1. Materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan diangap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau 1. Pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku - Hal-hal yang diminta untuk diputus. 1. Selanjutnya pada Pasal 31A ayat (5) Peraturan yang sama disebutkan bahwa:ahkamah Republik 5) Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), amar putusan menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 1. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, jelas terdapat pertentangan antara POSITA dengan PETITUM permohonan a quo Agung yaitu bahwa dalam POSITA, Pemohon dengan jelasIndonesiamenunjuk pasal dan ayat yang bertentangan, namun dalam PETITUM Pemohon tidak menunjuk pasal dan ayat tertentu yang memiliki pertentangan melainkan meminta kepada Mahkamah Agung untuk mencabut dan menyatakan Peraturan Menteri keuangan Nomor 36/PMK.010/2008 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara keseluruhan. 1. Selain itu, Pemohon dalam POSITA surat permohonan halaman 13 Romawi III angka 16, Pemohon menyatakan antara lain : Bahwa PeraturanRepublikMenteri keuangan Nomor 36/PMK.010/2008 jugaahkamah telah menimbulkan ketidakpastian hukum karena mengatur materi Halaman 19 dari 52 halaman. Putusan Nomor 60 P/HUM/2014 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 19 mah blik --- --- Page 20 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id yang berbeda dibandingkan dengan peraturan yang hierarkis berada diatasnya yaitu Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Danahkama Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan dan Peraturan Repub Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, sehingga bertentangan pula dengan azas kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf I UU 12 Tahun 2011. Padahal hak atas kepastian hukum (legal certainty) adalah hak yang dilindungi UUD Negara RI Tahun 1945 sebagaiamna tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, Agung Indonesia perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum..” Dengan demikian Peraturan Menteri keuangan Nomor 36/PMK.010/2008 tidak saja bertentangan dengan Undang-Undang melainkan bertentangan dengan UUD Negara RI Tahun 1945; 1. Berdasarkan dalil pada angka 7) diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam permohonan uji materiil tersebut terdapat inkonsistensi dan kekeliruan hukum yaitu apakah Pemohon mempermasalahkan pertentangan Peraturan Menteri keuangan Nomor 36/PMK.010/2008ahkamah Republik dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 atau terhadap UUD 1945 ? 1. Menurut Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya tersebut final dan menguji Undang- Undang terhadap Undang-Undang Dasar…” 1. Bahwa dengan demikian, terdapat inkonsistensi antara POSITA Agung dengan PETITUM permohonan dan terdapat kekeliruanIndonesiahukum dalam permohonan karena mendalilkan pertentangan Peraturan Menteri Keuangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945, sehingga permohonan Uji Materiil yang diajukan oleh Pemohon sangat tidak jelas dan kabur (obscuur libel). 1. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan ketentuan tersebut diatas jelas bahwa keberatan yang diajukan oleh Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur libel) sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. III. DALAM POKOK PERKARARepublikahkamah Halaman 20 dari 52 halaman. Putusan Nomor 60 P/HUM/2014 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 20 mah blik --- --- Page 21 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Bahwa Termohon menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannyahkama oleh Termohon, dan selanjutnya Termohon memohon agar dalil-dalil yang Repub sudah disampaikan pada bagian eksepsi menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian dalam pokok perkara ini. ### A. TANGGAPAN ATAS DALIL-DALIL PEMOHON 1. Bahwa menurut Pemohon pada angka III.1 s.d. III.17 hal. 10-14 Permohonannya pada pokoknya mendalilkan:  Bahwa PMK Nomor 36/PMK.010/2008 pada kenyataannya mengatur materi yang berbeda dengan apa yang diatur dalam Agung Indonesia terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan dan UU Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.  Bahwa Pasal 6 ayat (1) PMK Nomor 36/PMK.010/2008 mengatur bahwa pelunasan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dilakukan paling lambat pada tanggal jatuh tempo pengesahan ulang setiap tahun atau pendaftaran/perpanjangan ulang surat tanda nomorahkamah Republik kendaraan bermotor, bertentangan dengan Pasal 3 UU Nomor 34 Tahun 1964 mengatur paling lambat pada akhir setiap bulan Juni, pemilik/pengusaha alat angkutan seperti dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus sudah membayar sumbangan wajibnya mengenai tahun yang sedang berjalan dengan cara yang ditentukan Menteri, Pasal 3 ayat (1) PP Nomor 18 Tahun 1965 mengatur bahwa SWDKLLJ harus sudah dibayar lunas Agung selambat-lambatnya pada akhir bulan JuniIndonesiatahun yang bersangkutan.  Bahwa PMK Nomor 36/PMK.010/2008 bertentangan dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan seharusnya dibentuk berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2011.  Bahwa PMK Nomor 36/PMK.010/2008 tidak mengindahkanahkamah hirarki peraturanRepublikperundang-undangan karena bertentangan Halaman 21 dari 52 halaman. Putusan Nomor 60 P/HUM/2014 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 21 mah blik --- --- Page 22 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id dengan peraturan yang secara hirarkis berada diatasnya dan menimbulkan ketidakpastian hukum.hkama 1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang Repub disampaikan Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon. 1. Bahwa PMK Nomor 36/PMK.010/2008 baik secara formal maupun substasial tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi, dalam hal ini UU Nomor 34 Tahun 1964 dan PP Nomor 18 Tahun 1965. B. DASAR HUKUM SUMBANGAN WAJIB DANA KECELAKAAN LALU Agung Indonesia ### LINTAS JALAN (SWDKLLJ) 1. Bahwa dasar hukum secara konstitusional dari Sumbangan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) adalah Pasal 28H ayat **(3) dan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang** menyatakan sebagai berikut: 1. Pasal 28H ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945: Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.ahkamah Republik 2) Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945: Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. 1. Bahwa Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut memberi amanat kepada Negara agar mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan Agung memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidakIndonesiamampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Salah satu upaya untuk melindungi warga negara khususnya dari resiko kecelakaan lalu lintas jalan adalah memberikan santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas jalan atau kepada ahli warisnya. 1. Bahwa amanat Undang-Undang Dasar 1945 untuk mengembangkan sistem jaminan sosial tersebut, khususnya jaminan sosial di bidang kecelakaan lalu lintas jalan, telah ditindaklanjuti dengan pembentukan seperangkat peraturan perundang-undanganRepublikyang terdiri dari Undang-Undang, Peraturanahkamah Pemerintah dan Peraturan Menteri sebagai berikut: Halaman 22 dari 52 halaman. Putusan Nomor 60 P/HUM/2014 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 22 mah blik --- --- Page 23 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id - Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaranhkama Negara Tahun 1964 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Repub Nomor 2721); - Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 29); - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.010/2008 tanggal 26 Februari 2008 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Agung Indonesia 1. Bahwa diktum Menimbang huruf a Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang menjelaskan filosofi pembentukannya yang merupakan langkah pertama menuju ke suatu sistem jaminan sosial sebagai berikut: Bahwa berhubungan dengan perkembangan masyarakat dewasa ini, sebagai langkah pertama menuju ke suatu sistim jaminan sosial (social security) sebagaimana ditetapkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomorahkamah Republik II/MPRS1960, beserta lampiran-lampirannya, dianggap perlu untuk mengadakan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan; 1. Bahwa filosofi pembentukan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang sebagai langkah pertama menuju ke suatu sistem jaminan sosial (social security) dijelaskan lebih lanjut pada Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Agung Pertanggungan Wajib Kecelakaan PenumpangIndonesiapada bagian Penjelasan Umum angka I.1 dan I.2 sebagai berikut: I. 1. Setaraf dengan kemajuan teknik modern, dalam penghidupan manusia bermasyarakat terkandung bahaya yang kian meningkat disebabkan kecelakaan-kecelakaan di luar kesalahannya. Menurut statistik Direktorat Lalu-Lintas dari Departemen Angkatan Kepolisian, dalam tahun 1955 sampai dengan 1963 di Indonesia telah terjadi 136.490 kecelakaan lalu-lintas, yang memakan korban 13.135 orang mati, 87.675 orang menderitaRepublikluka-luka dan ratusan juta rupiah kerugianahkamah materiil. Halaman 23 dari 52 halaman. Putusan Nomor 60 P/HUM/2014 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 23 mah blik --- --- Page 24 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Pada dasarnya, setiap warganegara harus mendapat perlindungan terhadap kerugian yang diderita karena risiko-hkama risiko demikian. Repub Ini merupakan suatu pemikiran sosial. Oleh karena keadaan ekonomi dan keuangan dewasa ini belum mengizinkan, bahwa segala akibat mengadakan jaminan sosial tersebut ditampung oleh Pemerintah, maka perlu usaha ini dilakukan secara gotong-royong. Manifestasi dari kegotong-royongan ini adalah dengan pembentukan Dana-dana yang cara pemupukannya Agung Indonesia dilakukan dengan mengadakan Iuran-iuran Wajib, dimana akan dianut principe bahwa yang dikenakan Iuran Wajib tersebut adalah hanya golongan atau mereka yang berada atau mampu saja, sedang hasil pemupukannya akan dilimpahkan juga kepada perlindungan jaminan rakyat banyak, yaitu para korban kecelakaan lalu-lintas jalan yang disebabkan oleh kendaraan bermotor dan kereta api. Oleh karena itu jaminan sosial rakyatlah yang dalam pada itu menjalani pokok tujuan. Kita lebih melihat kepada rakyatahkamah Republik banyak yang mungkin menjadi korban risiko-risiko teknik modern daripada kepada para pemilik/pengusaha alat-alat modern yang bersangkutan. Dan jika jaminan itu dirasakan oleh rakyat, maka akan timbullah pula kegairahan social control. II. 2. Sebagai langkah pertama menuju ke suatu sistim jaminan sosial (social security) yang mengandung perlindungan yang Agung dimaksud dapatlah diadakan Iuan-iuran IndonesiaWajib bagi para pemilik/pengusaha kendaraan bermotor dengan menganut principe tersebut di dalam ad 1 di atas. 1. Bahwa sesuai dengan filosofi pembentukan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang, maka maksud dan tujuan dari pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) adalah untuk memberikan jaminan perlindungan bagi para korban atau ahli waris korban yang mengalami kecelakaan laluRepubliklintas jalan. Hal itu diatur pada Pasal 1 huruf bahkamah Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Halaman 24 dari 52 halaman. Putusan Nomor 60 P/HUM/2014 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 24 mah blik --- --- Page 25 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang yang menyatakan “Dana” ialah dana yang terhimpun dari sumbangan wajib, yanghkama dipungut dari para pemilik/pengusaha alat angkutan lalu lintas Repub jalan dan disediakan untuk menutup akibat keuangan karena kecelakaan lalu lintas jalan korban/ahli waris yang bersangkutan. Ketentuan tersebut di atas dipertegas pada aturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan yang pada Pasal Agung Indonesia 7 menyatakan, Sumbangan-sumbangan wajib yang terhimpun merupakan Dana yang disediakan untuk menutup akibat keuangan korban/ahliwaris yang bersangkutan karena kecelakaan lalu lintas jalan menurut ketentuan-ketentuan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini. ### C. SWDKLLJ MERUPAKAN SUMBANGAN TAHUNAN 1. Bahwa SWDKLLJ merupakan kewajiban tahunan yang harus dilaksanakan oleh para pengusaha/pemilik alat angkutan lalu lintas jalan, sebagaimana diatur pada ketentuan-ketentuan berikut:ahkamah Republik a. Pasal 1 huruf d Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan: “Sumbangan Wajib” ialah sumbangan tahunan yang wajib dibayar menurut/berdasarkan Undang-Undang ini dan/atau peraturan-peraturan pelaksanaannya. - Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan: Agung Pengusaha/pemilik alat angkutan lalu lintasIndonesiajalan diharuskan memberi Sumbangan Wajib setiap tahun kepada Dana yang dimaksud dalam Pasal 1. - Pasal 1 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan: “Sumbangan Wajib” ialah sumbangan tahunan yang wajib dibayar oleh pengusaha/pemilik alat angkutan lalu lintas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 juncto Pasal 2 ayat- ayat (1) Republikdan (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964ahkamah tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan; Halaman 25 dari 52 halaman. Putusan Nomor 60 P/HUM/2014 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 25 mah blik --- --- Page 26 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id - Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Laluhkama Lintas Jalan: Repub Tiap pengusaha/pemilik alat angkutan lalu-lintas jalan diwajibkan memberi sumbangan setiap tahunnya untuk Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Jumlah sumbangan wajib tersebut ditentukan oleh Menteri menurut suatu tarip yang bersifat progresif. 1. Bahwa Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (situs http://kbbi.web.id), pengertian “tahun” adalah “masa yang lamanya Agung Indonesia dua belas bulan.” Selanjutnya pengertian “tahunan” adalah “(yang terjadi) tiap-tiap tahun atau setahun sekali.” Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (situs http://kbbi.web.id) tersebut juga disebutkan pengertian “tahun takwim” yang berarti “tahun berdasarkan kalender (berawal dari 1 Januari dan berakhir pada 31 Desember).” (Bukti Termohon-7). 1. Bahwa ketentuan Pasal 1 huruf d dan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 34/1964, serta Pasal 1 huruf d dan Pasal 2 PP Nomor 18/1965 hanya menyebutkan istilah “tahunan” atau “setiap tahun,” danahkamah Republik sama sekali tidak menyebutkan istilah “tahun takwim.” Dengan demikian, maka pengertian sumbangan tahunan atau setiap tahun dalam Pasal 1 huruf d dan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 34/1964 dan Pasal 1 huruf d dan Pasal 2 PP Nomor 18/1965 adalah sumbangan yang dibayarkan dibayarkan 1 (satu) kali untuk tiap- tiap masa yang lamanya 12 (dua belas) bulan. Masa 12 (dua belas) bulan tersebut bukan berdasarkan kalender, Agung dalam arti tidak harus berawal dari 1 Januari danIndonesiaberakhir pada 31 Desember. Masa 12 (dua belas) bulan tersebut dapat berawal dari 1 Februari tahun berjalan dan berakhir pada 31 Januari tahun berikutnya, atau dapat berawal dari 1 Maret tahun berjalan dan berakhir pada 28 Februari tahun berikutnya, dan seterusnya. ### D. JANGKA WAKTU PELUNASAN SWDKLLJ DAN KETENTUAN ### PENGENAAN DENDA SWDKLLJ 1. Bahwa jangka waktu pelunasan SWDKLLJ pada tahun-tahun yang merupakan periode awal penyelenggaraan Dana Kecelakaan Lalu Lintas JalanRepublikditetapkan selambat-lambatnya harus sudahahkamah Halaman 26 dari 52 halaman. Putusan Nomor 60 P/HUM/2014 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 26 mah blik --- --- Page 27 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id dibayarkan selambat-lambatnya pada bulan Juni sebagaimana diatur pada ketentuan sebagai berikut:hkama - Pasal 3 UU Nomor 34/1964 yang menyatakan, Repub Paling lambat pada akhir setiap bulan Juni, pemilik/pengusaha alat angkutan seperti dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), harus sudah membayar Sumbangan Wajibnya mengenai tahun yang sedang berjalan dengan cara yang ditentukan Menteri. - Pasal 3 ayat (1) PP Nomor 18/1965 yang menyatakan, Sumbangan wajib untuk sesuatu tahun takwim harus sudah dibayar lunas selambat-lambatnya pada akhir bulan Juni tahun Agung Indonesia yang bersangkutan. 1. Bahwa ketentuan UU Nomor 34/1964 juncto peraturan pelaksanaannya mengatur kewajiban para pengusaha/pemilik alat angkutan lalu lintas jalan untuk membayarkan SWDKLLJ dalam jangka waktu yang ditentukan. Apabila pengusaha/pemilik alat angkutan lalu lintas jalan melalaikan kewajiban tersebut, maka kepada yang bersangkutan akan dikenakan denda keterlambatan pembayaran SWDKLLJ sebagaimana diatur sebagai berikut: - Pasal 7 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Danaahkamah Republik Kecelakaan Lalu Lintas Jalan yang menyatakan, Pemilik/pengusaha alat angkutan lalu-lintas jalan yang melalaikan kewajibannya membayar sumbangan wajib menurut Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 3 Undang- Undang ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp100.000,- (Seratus Ribu Rupiah). - Pasal 8 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Agung Kecelakaan Lalu Lintas Jalan yang menyatakan,Indonesia Undang-Undang Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa, Lembaran Negara tahun 1959 Nomor 63, dapat dinyatakan berlaku untuk penagihan denda yang diancamkan. - Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Barang siapa tidak mematuhi kewajibannya menurut/berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini sebelumnyaRepublikatau pada waktu yang ditentukan berdasarkanahkamah ### Pasal 3 ayat-ayat (1) dan (2) dianggap sebagai telah Halaman 27 dari 52 halaman. Putusan Nomor 60 P/HUM/2014 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 27 mah blik --- --- Page 28 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id melakukan suatu pelanggaran dan diancam dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah).hkama E. KETERKAITAN SWDKLLJ DENGAN SURAT TANDA NOMOR Repub ### KENDARAAN BERMOTOR (STNKB) 1. Bahwa para pemilik kendaraan bermotor berdasarkan UU Nomor 34/1964 juncto peraturan pelaksanaannya, setiap tahunnya memiliki kewajiban untuk melunasi SWDKLLJ. Kewajiban pembayaran SWDKLLJ itu muncul karena kepemilikannya atas kendaraan bermotor. Selanjutnya pada saat yang bersamaan, karena kepemilikannya atas kendaraan bermotor, para pemilik Agung Indonesia kendaraan bermotor juga memiliki kewajiban untuk melaksanakan kewajiban pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan Bermotor yang harus dibayarkan kepada Dinas Pendapatan Pajak Daerah Provinsi, dan Biaya Administrasi STNK dan Biaya Administrasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang harus dibayarkan kepada Polri. Dengan demikian, karena kepemilikannya atas suatu kendaraan bermotor, maka setiap pemilik kendaraan bermotor setiap tahunnya memiliki kewajiban pembayaran sebagai berikut:ahkamah Republik a. Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dan/atau Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang harus dibayarkan kepada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi; - Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) yang harus dibayarkan kepada PT Jasa Raharja (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk melaksanakan UU Nomor Agung 34/1964 juncto peraturan pelaksanaannya, atauIndonesiadalam hal ini Kantor Cabang PT Jasa Raharja (Persero) setempat; - Biaya Administrasi Surat Tanda Nomor Kendaraan (Biaya Adm.STNK) dan/atau Biaya Administrasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (Biaya Adm.TNKB) yang harus dibayarkan kepada Kepolisian Negara RI (Polri), dalam hal ini Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah setempat. 1. Bahwa sebelum tahun 1977, para pemilik kendaraan bermotor yang akan melunasi kewajibannya terkait dengan kepemilikannya atas suatu Republikkendaraan bermotor, setiap tahunnya harusahkamah mendatangi 3 (tiga) instansi yang berbeda, yaitu Dinas Halaman 28 dari 52 halaman. Putusan Nomor 60 P/HUM/2014 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 28 mah blik --- --- Page 29 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Pendapatan Daerah Provinsi, Kantor Cabang PT Jasa Raharja (Persero) setempat dan Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerahhkama setempat. Dengan kondisi tersebut, maka sebelum tahun 1977 Repub para pemilik kendaraan bermotor terpaksa harus menanggung beban ekstra untuk melunasi kewajiban-kewajibannya terkait kepemilikannya atas suatu kendaraan bermotor. 1. Bahwa meskipun mewajibkan para pemilik kendaraan bermotor untuk membayarkan SWDKLLJ, tetapi UU Nomor 34/1964 menyebutkan bahwa pembayaran SWDKLLJ harus dilakukan sedemikian rupa agar tidak menimbulkan beban ekstra bagi para Agung Indonesia pemilik kendaraan bermotor. Hal itu disebutkan pada Penjelasan ### Pasal 3 UU Nomor 34/1964 yang menyatakan, Pelaksanaan pembayaran sumbangan wajib akan dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan beban ekstra pada pemilik/pengusaha yang bersangkutan. Meskipun Penjelasan atas ketentuan Pasal dalam Undang- Undang bukan merupakan suatu norma, tetapi hal itu dapat menunjukkan bagaimana filosofi atau semangat yang melatarbelakangi perumusan Pasal tertentu. Penjelasan Pasal 3ahkamah Republik UU Nomor 34/1964 tersebut secara jelas menggambarkan bahwa cara pelaksanaan pembayaran SWDKLLJ sebagaimana diatur pada Pasal 3 UU Nomor 34/1964 harus dilaksanakan dengan cara yang tidak menimbulkan beban ekstra bagi para pemilik kendaraan bermotor. 1. Bahwa sejak tahun 1977, terjadi perubahan dalam hal pelaksanaan kewajiban para pemilik kendaraan bermotor. Apabila Agung sebelum tahun 1977 para pemilik kendaraan harusIndonesiamendatangi 3 (tiga) kantor dari 3 (tiga) instansi yang berbeda untuk melunasi kewajibannya, maka sejak tahun 1977 para pemilik kendaraan bermotor untuk melunasi kewajibannya kepada 3 (tiga) instansi yang berbeda tersebut cukup mendatangi 1 (satu) kantor, yaitu Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap (KB Samsat). Kantor Bersama Samsat (KB Samsat) tersebut dibentuk berdasarkan Keputusan Bersama Menhankam/Pangab yang membawahi Kepolisian Negara RI, Menteri Dalam Negeri yang membawahiRepublikDinas Pendapatan Daerah Provinsi, dan Menteriahkamah Keuangan yang membawahi PT Jasa Raharja (Persero) selaku Halaman 29 dari 52 halaman. Putusan Nomor 60 P/HUM/2014 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 29 mah blik --- --- Page 30 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk melaksanakan UU Nomor 34/1964 juncto peraturanhkama pelaksanaannya. Keputusan Bersama yang menjadi dasar Repub pembentukan Kantor Bersama Samsat tersebut adalah: Surat Keputusan Bersama Menhankam/Pangab, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor Pol.KEP/13/XII/76; KEP/1693/MK/IV/12/1976; 311 Tahun 1976 tanggal 28 Desember 1976 tentang Peningkatan Kerjasama antara Pemerintah Daerah Tingkat I, Komando Daerah Kepolisian dan Aparat Departemen Keuangan dalam Rangka Peningkatan Pelayanan kepada Agung Indonesia Masyarakat serta Peningkatan Pendapatan Daerah Khususnya mengenai Pajak-pajak Kendaraan Bermotor (Bukti Termohon-8). 1. Bahwa sejak tahun 1977, yang sebelumnya ditandai dengan terbentuknya Kantor Bersama Samsat, maka terjadi perubahan batas waktu pelunasan kewajiban bagi para pemilik kendaraan bermotor. Sebelum terbentuknya Kantor Bersama Samsat, batas waktu pelunasan kewajiban SWDKLLJ berbeda dengan jatuh tempo Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang diterbitkan oleh Kepolisian Negarai RI (Polri). Setelah terbentuknya Kantorahkamah Republik Bersama Samsat, batas waktu pelunasan kewajiban SWDKLLJ menjadi sama dengan jatuh tempo Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang diterbitkan oleh Kepolisian Negarai RI (Polri). Sejak terbentuknya Kantor Bersama Samsat tersebut, maka pelunasan SWDKLLJ menjadi dikaitkan dengan jatuh tempo STNK. 1. Bahwa peraturan perundang-undangan mengenai SWDKLLJ telah mengatur keterkaitan antara pembayaran SWDKLLJ dengan Agung penerbitan STNK. Hal itu secara tegas diaturIndonesiapada Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan- ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan yang menyatakan, Tiada surat nomor kendaraan bermotor, surat coba kendaraan bermotor dan/atau tanda nomor kendaraan bermotor boleh diberikan atau dikembalikan kepada pemegangnya, diperpanjang masa lakunya, diperbaharui atau dibalik nama oleh pejabat instansi yang berwenang, sebelum kepadanya dibuktikan tentang pembayaran Republiksumbangan wajib untuk tahun yang berjalan menurutahkamah ### Pasal 4 tersebut di atas. Halaman 30 dari 52 halaman. Putusan Nomor 60 P/HUM/2014 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agu