5 P/HUM/2025

hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 1 dari 23 halaman. Putusan Nomor 5 P/HUM/2025 PUTUSAN Nomor 5 P/HUM/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 10 ayat (2), Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara: DR. MUHAMMAD TAUFIQ, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kawung Nomor 1, RT 003 RW 009, Kelurahan Sondakan, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, pekerjaan Dosen; Selanjutnya memberi kuasa kepada Dyah Liestriningsih, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Muhammad Taufiq & Partners (MT&P) Law Firm, alamat di Surakarta, Jawa Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2024; Selanjutnya disebut sebagai Pemohon; melawan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan d.a. Kementerian Sekretariat Negara R.I., Jalan Veteran Nomor 17- 18, Jakarta Pusat 10110; Dalam hal ini melalui Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2025, memberi kuasa kepada: 1. Menteri Hukum Republik Indonesia, selanjutnya memberi kuasa substitusi kepada Dhahana Putra, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 18 Februari 2025 2. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 2 dari 23 halaman. Putusan Nomor 5 P/HUM/2025 3. Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, selanjutnya memberi kuasa substitusi kepada Irjen. Pol. Drs. Victor Gustaf Manoppo, M.H., Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor B.210/MEN-KP/II/2025, tanggal 11 Februari 2025; Selanjutnya disebut sebagai Termohon; Mahkamah Agung tersebut; Membaca surat-surat yang bersangkutan; DUDUK PERKARA Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 Oktober 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 12 November 2024 dan diregister dengan Nomor 5 P/HUM/2025 tanggal 2 Januari 2025 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 10 ayat (2), Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut: I. Objek Permohonan; Objek permohonan keberatan tentang hak uji materiil/permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang dimohonkan adalah Pasal 10 ayat (2), Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut; terhadap: Pasal 56 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan; II. Kewenangan Mahkamah Agung Republik Indonesia Untuk Melakukan Uji Materiil Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 3 dari 23 halaman. Putusan Nomor 5 P/HUM/2025 1. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Uji Materiil agar Mahkamah Agung Republik Indonesia berkenan untuk melakukan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan yang hierarki/kedudukannya di bawah undang-undang, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 karena telah melanggar peraturan perundang-undangan yang secara hierarki berada di atasnya dan substansinya juga telah melanggar beberapa peraturan perundangan yang berlaku; 2. Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia, memiliki kewenangan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, antara lain didasarkan atas ketentuan sebagai berikut: a. Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan perubahan-perubahannya (untuk selanjutnya mohon disebut “UUD Tahun 1945”) menyatakan: “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat Kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang- undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang…” b. Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyatakan: “(1) Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang- undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang”, “(2) Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku…”; c. Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan: “Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 4 dari 23 halaman. Putusan Nomor 5 P/HUM/2025 perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang”; d. Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil menyatakan: “Hak Uji materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan Peraturan Perundang-undangan di bawah undang- undang terhadap peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi”; III. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon; 1. Bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia (vide Bukti P- 1) serta merupakan keturunan asli Indonesia sehingga secara penuh merupakan subyek hukum yang dilindungi hak asasi manusia dan hak konstitusional sebagai warga negara sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945; 2. Bahwa Pemohon juga merupakan Wajib Pajak (vide Bukti P-2) dan selalu patuh dan taat terhadap kewajiban Pemohon sebagai Warga Negara dan Wajib Pajak sehingga secara penuh memiliki hak-hak yang wajib dilindungi oleh negara; 3. Bahwa atas fakta-fakta di atas, Pemohon memiliki legal standing dalam mengajukan permohonan Judicial Review terkhusus terhadap beberapa peraturan-peraturan yang berpotensi merugikan warga masyarakat serta Pemohon secara khusus; 4. Bahwa berdasarkan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”; 5. Bahwa Pemohon merupakan warga negara yang memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat terkhusus lingkungan perairan, kelautan dan pesisir pantai yang berpotensi mengalami kerusakan atas aktivitas pertambangan pasir laut yang dimungkinkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 5 dari 23 halaman. Putusan Nomor 5 P/HUM/2025 6. Bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki dasar kedudukan hukum (legal standing) yang kuat dalam mengajukan permohonan uji materiil ini; IV. Pokok Permohonan: 1. Bahwa regulasi mengenai larangan penambangan pasir laut sudah ada sejak 2002 ketika Presiden Megawati Soekarnoputri mengeluarkan Inpres Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pengendalian Penambangan Pasir Laut disusul dengan lahirnya Keppres Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut dilanjutkan dengan rezim berikutnya oleh Kementerian Perdagangan pada era-SBY mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 02/M-DAG/PER/1/2007 tentang Larangan Ekspor Pasir Tanah dan Top Soil (vide Jaring Nusa dalam walhisulsel.or.id); 2. Bahwa fakta-fakta tersebut menegaskan standing point pemerintah sebelumnya yang tegas melarang eksploitasi Pasir Laut di Indonesia; 3. Bahwa Indonesia memiliki ketentuan perundang-undangan di bidang kelautan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (selanjutnya disebut UU Kelautan); 4. Bahwa Undang-Undang a quo merupakan payung hukum dalam penyelenggaraan kelautan di Indonesia; 5. Bahwa pada 2023, terbit Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut (Selanjutnya disebut “PP Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut”) yang secara tegas mengakui di dalam konsideransnya bahwa Peraturan Pemerintah tersebut merupakan peraturan turunan dari UU Kelautan; 6. Bahwa di dalam diktum menimbang huruf a, PP Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut menegaskan tanggung jawab pemerintah dalam melindungi dan melestarikan lingkungan laut sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 56 UU Kelautan; 7. Bahwa dengan demikian Pasal 56 UU Kelautan diartikan menjadi pasal yang menjadi causa proxima atau penyebab lahirnya PP Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 6 dari 23 halaman. Putusan Nomor 5 P/HUM/2025 Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut demikian pula merupakan spirit yang diusung Peraturan Pemerintah a quo yakni pertanggungjawaban pemerintah dalam melindungi dan melestarikan lingkungan laut; 8. Bahwa Pasal 56 UU Kelautan berbunyi: Pasal 56 (1) Pemerintah bertanggung jawab dalam melindungi dan melestarikan lingkungan Laut; (2) Pelindungan dan pelestarian lingkungan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pencegahan, pengurangan, dan pengendalian lingkungan Laut dari setiap Pencemaran Laut serta penanganan kerusakan lingkungan Laut; (3) bekerja sama, baik bilateral, regional, maupun multilateral dalam melaksanakan pencegahan, pengurangan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2); 9. Bahwa diktum menimbang merupakan spirit dan juga ratio legis dari lahirnya suatu produk peraturan perundang-undangan sehingga sebuah produk peraturan perundang-undangan yang baik haruslah konsisten antara konsiderans dan norma peraturan yang dibuat; 10. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dikenal asas-asas Pembentukan Peraturan Peraturan Perundang-undangan yang baik dimana salah satu asasnya adalah asas kejelasan tujuan; 11. Bahwa asas kejelasan tujuan bermakna bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai; 12. Bahwa keseluruhan diktum Menimbang sebagai konsiderans lahirnya PP Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut pada intinya membicarakan mengenai urgensi untuk perlindungan dan pelestarian lingkungan laut serta pengendalian proses-proses alami yang mengganggu pengelolaan sumber daya kelautan; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 7 dari 23 halaman. Putusan Nomor 5 P/HUM/2025 13. Bahwa dengan demikian, sangat logis apabila ditarik kesimpulan bahwa grand narration dari PP Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut adalah membicarakan mengenai pelestarian laut dan pengendalian proses-proses alami yang mengganggu pengelolaan sumber daya kelautan yakni proses sedimentasi laut; 14. Bahwa dengan demikian, tujuan utama dari PP Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut pada hakikatnya merupakan tujuan pelestarian dan pengendalian terhadap proses alamiah sedimentasi yang dapat menurunkan daya dukung dan daya tampung ekosistem pesisir dan laut serta kesehatan laut (vide Pasal 2 PP Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut); 15. Bahwa di dalam Pasal 2 PP Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut, diatur secara tegas bahwa: Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut dilakukan untuk: a. menanggulangi sedimentasi yang dapat menurunkan daya dukung dan daya tampung ekosistem pesisir dan laut serta kesehatan laut; dan b. mengoptimalkan Hasil Sedimentasi di Laut untuk kepentingan pembangunan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut; 16. Bahwa pasal tersebut menegaskan bahwa tujuan pengelolaan adalah sebagai upaya penanggulangan sedimentasi yang dapat menurunkan daya dukung dan daya tampung ekosistem pesisir dan laut untuk selanjutnya hasil sedimentasi tersebut dapat dioptimalkan untuk kepentingan pembangunan; 17. Bahwa dengan demikian, tidak ada satu pun motif ekonomi atau motif eksploitatif dari PP Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut; 18. Akan tetapi, di dalam PP Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut, banyak diatur mengenai pemanfaatan secara ekonomi dari sedimentasi laut dan lebih mengarah pada tujuan ekspolitatif ketimbang tujuan pelestarian lingkungan; 19. Bahwa di dalam BAB IV PP Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut (bagian paling banyak dan dominan dalam PP a quo), diatur secara Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 8 dari 23 halaman. Putusan Nomor 5 P/HUM/2025 jelas pemanfaatan pasir laut dan sedimentasi lain dan hal tersebut menimbulkan dualisme bahwa memang tujuan diundangkannya PP a quo adalah tujuan ekonomi dan eksplotatif ketimbang pelestarian lingkungan; 20. Bahwa menurut ahli Roni Hermawan, S.Pi, M.Si., di dalam Pertemuan dengan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia dalam acara yang bertajuk “Bincang PP No. 26 Tahun 2023 : Aspek Ekologi, Ekonomi, dan Politik Ekspor Pasir Laut” (Vide: Bukti P-3) dipaparkan bahwa Pasir laut dan sedimentasi laut merupakan dua substansi yang jauh berbeda secara geologis maupun secara nilai ekonomis; 21. Bahwa yang bernilai ekonomi sebagai material dalam membuat pulau buatan atau reklamasi adalah pasir pantai yang terdiri dari pecahan karang, koral, pasir, cangkang biota laut, dll. Sedangkan mengenai Sedimentasi laut (lumpur) tidak bernilai atau tidak dapat dimanfaatkan sebagai material dalam membuat pulau buatan; 22. Bahwa klaim dari Pemerintah (cq. Kementerian Kelautan dan Perikanan), Sedimentasi yang akan dikeruk adalah sedimentasi di dalam area Sedimentary Wedge yang berjarak 0 – 600 kilometer dari shore (pesisir) yang merupakan material “sampah” yang tidak bernilai ekonomis, tetapi pada kenyataannya yang ditambang oleh praktik-praktik selama ini (contoh kasus: Laut Kuala Teladas Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung & Perairan Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan) adalah pasir laut di wilayah Abyssal Plain yang tidak memiliki urgensi untuk dikeruk karena tidak menimbulkan perairan menjadi keruh dan mengganggu ekosistem; 23. Bahwa pada intinya, sedimentasi laut memiliki urgensi untuk dikeruk karena menimbulkan pendangkalan dan degradasi ekosistem tetapi tidak memiliki nilai ekonomis untuk dijual, sedangkan pasir laut tidak memiliki urgensi untuk dikeruk dan justru berpotensi menimbulkan kerusakan ekosistem apabila dikeruk, tetapi memiliki nilai ekonomis untuk dijual; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 9 dari 23 halaman. Putusan Nomor 5 P/HUM/2025 24. Bahwa kedua substansi yang jauh berbeda (lumpur sedimen dan Pasir Laut) tersebut telah disimpangsiurkan oleh PP Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut sehingga menimbulkan makna yang keliru secara keilmuan bahwa Pasir laut merupakan unsur merugikan di dalam ekosistem laut dan harus ditambang; 25. Bahwa dengan demikian, sangat logis secara saintifik bahwa PP Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut justru membuka keran Pertambangan Pasir Laut untuk kepentingan eksploitatif ketimbang tujuan Pelestarian Laut sebagaimana amanat undang-undang yang menjadi dasar diundangkannya PP Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut (yakni UU Kelautan); 26. Bahwa untuk menyederhanakan dokumen permohonan Judicial Review ini, kami tidak memaparkan secara detail dan teknis mengenai argumen saintifik kami mengenai perbedaan mendasar antara Sedimentasi dan Pasir laut namun kami akan memberikan bukti-bukti ilmiah yang cukup serta bukti-bukti lain yang mendukung argumentasi kami sehingga kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk secara seksama memperhatikan bukti-bukti yang kami ajukan serta berpegang teguh pada prinsip di dalam Hukum Lingkungan mengenai Precautionary Principle atau Prinsip Kehati-hatian; 27. Bahwa PP Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut telah membuka keran kegiatan penambangan Pasir Laut yang secara jelas memiliki dampak buruk terhadap lingkungan yang tidak sedikit; 28. Bahwa berdasarkan penelitian oleh Lukman Daris, Asriandi, Irwansyah, dan Arifandi dalam Studi Kasus Penambangan Pasir Laut PT Gasing Sulawesi. Terdapat dampak signifikan bagi ekosistem dan sosial terkhusus terhadap hasil tangkapan nelayan di sekitar perairan Galesong Utara, Kabupaten Takalar. (Vide : Bukti P-4); 29. Bahwa dengan demikian, PP Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut terkhusus pada Bab IV PEMANFAATAN memiliki dampak negatif melebihi dampak positif apabila norma tersebut diundangkan Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 10 dari 23 halaman. Putusan Nomor 5 P/HUM/2025 sehingga dalam perspektif cost and benefit analysis tidaklah masuk akal untuk diundangkan; 30. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, kami memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan Permohonan Uji Materiil yang kami ajukan yakni membatalkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut karena telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan pada Pasal 56, atau setidak-tidaknya membatalkan Pasal 10 (2), Pasal 10 (3), dan Pasal 10 (4) Peraturan Pemerintah a quo; Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut: Pertama: 1. Menerima seluruh permohonan Pemohon; 2. Menyatakan Pasal 10 ayat (2), Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut bertentangan dan melanggar ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan; 3. Menyatakan Pasal 10 ayat (2), Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 4. Memerintahkan Kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk membatalkan dan mencabut Pasal 10 ayat (2), Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut; 5. Memerintahkan kepada Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang pertambangan dan kelautan, yang akan atau telah menerbitkan produk hukum sebagai turunan dari Pasal 10 ayat (2), Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 11 dari 23 halaman. Putusan Nomor 5 P/HUM/2025 Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut untuk mencabut seluruhnya produk hukum yang telah mereka keluarkan; Atau: Kedua: 1. Menyatakan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut bertentangan dan melanggar ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan; 2. Menyatakan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 3. Memerintahkan kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk membatalkan dan mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut; 4. Memerintahkan kepada Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang pertambangan dan kelautan, yang akan atau telah menerbitkan produk hukum sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut untuk mencabut seluruhnya produk hukum yang telah mereka keluarkan; 5. Memerintahkan kepada Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang pertambangan dan kelautan, yang akan atau telah menerbitkan produk hukum sebagai turunan dari Pasal 10 ayat (2), Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut untuk mencabut seluruhnya produk hukum yang telah mereka keluarkan; Subsidair: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka kami meminta putusan seadil- adilnya (ex aequo et bono); Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa: Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 12 dari 23 halaman. Putusan Nomor 5 P/HUM/2025 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon atas nama Dr. Muhammad Taufiq, S.H. (Bukti P-1); 2. Fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Pemohon atas nama Muhammad Taufiq, S.H., M.H. (Bukti P-2); 3. Video rekaman Webinar Nasional Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia berjudul “Bincang Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023: Aspek Ekologi, Ekonomi, dan Politik Ekspor Pasir Laut” (Bukti P-3); 4. Fotokopi beberapa kajian ilmiah mengenai dampak buruk pertambangan pasir di Indonesia (Bukti P-4); Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 2 Januari 2025 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 5/PER-PSG/I/5 P/HUM/2025, tanggal 2 Januari 2025; Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan permohonan penundaan penyerahan jawaban tertanggal 23 Januari 2025, sedangkan jawaban tertulis diajukan pada tanggal 18 Februari 2025, dengan demikian tenggang waktu 14 (empat hari) untuk mengajukan jawaban telah terlewati, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil; PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas; Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah ketentuan Pasal 10 ayat (2), Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut; Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan pokok permohonan yang diajukan Pemohon, terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah permohonan a quo memenuhi persyaratan formal, yaitu mengenai kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji objek Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 13 dari 23 halaman. Putusan Nomor 5 P/HUM/2025 permohonan keberatan hak uji materiil, dan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil; Kewenangan Mahkamah Agung Menimbang, bahwa kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji permohonan keberatan hak uji materiil didasarkan pada ketentuan Pasal 24A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 31A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, serta Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, yang pada intinya menentukan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan menurut Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Termasuk jenis peraturan perundang- undangan antara lain peraturan pemerintah. Adapun materi muatan peraturan pemerintah adalah berisi materi untuk menjalankan undang- undang [Pasal 1 angka 2, Pasal 7 ayat (1) huruf d, dan Pasal 12]; Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil dalam perkara ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023. Dalam konsideran faktual peraturan tersebut pada pokoknya menyatakan Pemerintah bertanggung jawab dalam melindungi dan melestarikan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Kelautan, sehingga perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa objek permohonan merupakan (i) peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum, Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 14 dari 23 halaman. Putusan Nomor 5 P/HUM/2025 (ii) dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang untuk itu, (iii) termasuk salah satu jenis peraturan perundang- undangan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang, dan (iv) materi muatannya berisi materi untuk menjalankan undang-undang; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat objek permohonan hak uji materiil berupa Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 merupakan peraturan perundang- undangan, dan hierarkinya berada di bawah undang-undang, sehingga Mahkamah Agung berwenang untuk menguji peraturan tersebut terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan apakah Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mempersoalkan objek permohonan a quo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil; Kedudukan Hukum (legal standing) Pemohon Menimbang, bahwa Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan tersebut, yaitu: a) perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau c) badan hukum publik atau badan hukum privat; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 15 dari 23 halaman. Putusan Nomor 5 P/HUM/2025 Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 menentukan bahwa Pemohon keberatan adalah kelompok orang atau perorangan yang mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang- undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang; Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut, Pemohon dalam pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a) kedudukannya sebagai Pemohon; dan b) kerugian hak yang diakibatkan oleh berlakunya peraturan perundang- undangan yang dimohonkan pengujian; Menimbang, bahwa Mahkamah Agung berprinsip, kerugian hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, setidaknya harus memenuhi 5 (lima) persyaratan, yaitu: a) adanya hak Pemohon yang diberikan oleh suatu peraturan perundang- undangan; b) hak tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian; c) kerugian tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d) adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian; dan e) adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; Menimbang, bahwa di samping itu, menurut Mahkamah Agung dalam hal pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terkait dengan kepentingan perlindungan lingkungan hidup, maka kriteria legal standing Pemohon harus didudukkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, oleh karena kondisi lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 16 dari 23 halaman. Putusan Nomor 5 P/HUM/2025 hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Menimbang, bahwa penurunan kualitas lingkungan hidup akibat eksploitasi alam yang berlebihan pada dasarnya merupakan kerugian kolektif semua warga negara yang dapat mengancam kelangsungan peri-kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Oleh karenanya, hak gugat (legal standing) yang terkait dengan kepentingan pelestarian lingkungan hidup, penentuan kriteria kerugiannya tidak dapat disamakan dengan kriteria kerugian dalam kasus pengujian peraturan perundang-undangan pada umumnya; Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; Menimbang, bahwa di samping itu sesuai ketentuan Pasal 65 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengatur bahwa setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Setiap orang juga berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup, dan berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia (vide Bukti P-1) yang peduli dengan lingkungan hidup, dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat berpotensi dirugikan, khususnya pada lingkungan perairan, kelautan dan pesisir pantai yang berpotensi mengalami kerusakan serta berpotensi menimbulkan bencana alam akibat abrasi, dan Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 17 dari 23 halaman. Putusan Nomor 5 P/HUM/2025 lain-lain terkait aktivitas pertambangan pasir laut yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam objek permohonan, dimana terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya norma peraturan yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; Menimbang, bahwa oleh karena Mahkamah Agung berwenang menguji permohonan keberatan hak uji materiil dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo, maka permohonan a quo secara formal dapat diterima; Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan pokok permohonan, yaitu apakah ketentuan yang dimohonkan uji materiil a quo bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi atau tidak; POKOK PERMOHONAN: Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang a quo adalah ketentuan Pasal 10 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, yang berbunyi sebagai berikut: (1) …; (2) Pembersihan Hasil Sedimentasi di Laut dan Pemanfaatan Hasil Sedimentasi di Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pasir laut dilakukan melalui pengambilan, pengangkutan, penempatan, penggunaan, dan/atau penjualan Hasil Sedimentasi di Laut; (3) Penjualan Hasil Sedimentasi di Laut berupa pasir laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan izin usaha pertambangan untuk penjualan; (4) Izin usaha pertambangan untuk penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijamin penerbitannya oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang mineral dan batubara atau gubernur sesuai dengan kewenangannya setelah melalui kajian oleh tim kajian Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 17 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 18 dari 23 halaman. Putusan Nomor 5 P/HUM/2025 dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan objek pengujian bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, yang berbunyi sebagai berikut: (1) Pemerintah bertanggung jawab dalam melindungi dan melestarikan lingkungan Laut; (2) Pelindungan dan pelestarian lingkungan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pencegahan, pengurangan, dan pengendalian lingkungan Laut dari setiap Pencemaran Laut serta penanganan kerusakan lingkungan Laut; (3) Pemerintah bekerja sama, baik bilateral, regional, maupun multilateral dalam melaksanakan pencegahan, pengurangan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2); Menimbang, bahwa salah satu tujuan Negara Indonesia sebagaimana termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, di seluruh wilayah negara Indonesia, baik di darat, laut, dan udara. Sesuai dengan tujuan negara tersebut dan dengan ciri khasnya sebagai negara kepulauan, maka pemerintah diberikan tanggung jawab dalam melindungi dan melestarikan lingkungan laut melalui upaya pencegahan, pengurangan, dan pengendalian lingkungan laut dari setiap pencemaran laut serta penanganan kerusakan lingkungan laut (vide Pasal 56 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan); Menimbang, bahwa di dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ditegaskan bahwa materi muatan Peraturan Pemerintah adalah berisi materi untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Dalam penjelasan Pasal 12 disebutkan, bahwa yang dimaksud dengan “menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya” adalah penetapan Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan perintah undang-undang atau untuk menjalankan undang-undang sepanjang diperlukan dengan tidak Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 18 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 19 dari 23 halaman. Putusan Nomor 5 P/HUM/2025 menyimpang dari materi yang diatur dalam undang-undang yang bersangkutan. Dari penjelasan tersebut terdapat penafsiran bahwa meskipun tidak diperintahkan secara eksplisit oleh undang-undang, Peraturan Pemerintah tetap dapat dikeluarkan oleh Pemerintah asalkan materinya tidak bertentangan dengan undang-undang, dan asalkan hal itu memang diperlukan sesuai dengan kebutuhan yang timbul dalam praktik untuk maksud ”... menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya”; Menimbang, bahwa sesuai konsideran Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, dapat diketahui Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 adalah termasuk jenis Peraturan Pemerintah yang dibentuk tanpa dasar perintah undang- undang atau tidak diperintahkan secara eksplisit oleh undang-undang, melainkan dibentuk atas dasar keperluan sesuai dengan kebutuhan yang timbul dalam praktik untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Dalam hal ini pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 didasarkan pada ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Oleh karena itu harus dinilai, sejauh mana materi muatan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023, in casu Pasal 10 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), apakah bertentangan atau tidak bertentangan dengan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014; Menimbang, bahwa perlindungan dan pelestarian lingkungan laut perlu dilakukan untuk mendukung keterpeliharaan daya dukung ekosistem pesisir dan laut, sehingga dapat meningkatkan kesehatan laut. Salah satu upaya pelestarian lingkungan laut tersebut dilakukan dengan pengendalian proses-proses alamiah berupa pengelolaan hasil sedimentasi di laut. Dalam pengelolaan hasil sedimentasi di laut tersebut, Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 telah menegaskan kebijakan hukum yang selaras dengan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014, yaitu bahwa pengelolaan hasil sedimentasi di laut dilakukan untuk: “a. menanggulangi sedimentasi yang dapat menurunkan daya dukung dan daya tampung ekosistem pesisir dan laut serta kesehatan laut, dan b. mengoptimalkan hasil sedimentasi di laut untuk kepentingan pembangunan Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 19 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 20 dari 23 halaman. Putusan Nomor 5 P/HUM/2025 dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut”. Dengan demikian seluruh pengaturan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023, dipandang selaras dengan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014, sepanjang ketentuan di dalamnya sejalan dengan tujuan pengelolaan hasil sedimentasi di laut yang kebijakannya telah digariskan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023; Menimbang, bahwa objek permohonan pada dasarnya mengatur mengenai pembersihan sedimen di laut khususnya pasir laut dan pemanfaatanya oleh pelaku usaha yang telah memiliki izin, salah satu bentuk pemanfaatannya adalah penjualan hasil sedimentasi berupa pasir laut dengan syarat mempunyai izin usaha pertambangan untuk menjual; Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 dimaksudkan untuk penanganan kerusakan lingkungan laut, melalui pencegahan, pengurangan, dan pengendalian lingkungan laut dari setiap pencemaran laut. Ketentuan tersebut tidak mengatur mengenai penambangan pasir laut untuk kemudian dijual (dikomersilkan). Pengaturan dalam objek permohonan yang melegalkan penambangan pasir laut justru bertolak belakang dengan maksud ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 juncto Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023; Menimbang, bahwa dengan semakin meluasnya daerah di kawasan pesisir terutama di pesisir utara Pulau Jawa yang tenggelam akibat abrasi dan kenaikan permukaan air laut (fakta notoir), Mahkamah Agung menilai pemerintah selama ini belum melakukan langkah-langkah serius dan sistematis guna menanggulangi kerusakan lingkungan pesisir tersebut. Karena itu menurut Mahkamah Agung, pengaturan komersialisasi hasil sedimentasi di laut berupa penjualan pasir laut di dalam objek permohonan, adalah kebijakan yang terburu-buru dan tidak mempertimbangkan aspek kehati-hatian, karena dapat mereduksi kebijakan optimalisasi pemanfaatan hasil sedimentasi di laut untuk kepentingan pembangunan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut yang bersifat non komersial, sebagaimana digariskan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023. Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 20 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 21 dari 23 halaman. Putusan Nomor 5 P/HUM/2025 Karenanya kebijakan komersialisasi pemanfaatan hasil sedimentasi berupa pasir laut tersebut dapat dipandang sebagai pengabaian atas tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam perlindungan dan pelestarian lingkungan pesisir dan laut sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014. Di samping itu jika ditelaah dengan seksama, ketentuan dalam Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014, yang mengatur bahwa pelindungan dan pelestarian lingkungan laut dilakukan melalui pencegahan, pengurangan, dan pengendalian lingkungan laut dari setiap pencemaran laut serta penanganan kerusakan lingkungan laut, ketentuan tersebut sama sekali tidak mengatur kewenangan pemerintah dalam pemanfaatan sumber daya laut secara komersial, in casu melalui izin usaha pertambangan untuk penjualan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023; Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, terbukti materi muatan dalam objek permohonan Pasal 10 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut bertentangan dengan materi yang diatur dalam peraturan yang lebih tinggi yaitu Pasal 56 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, sehingga permohonan keberatan hak uji materiil a quo patut dikabulkan dan terhadap objek permohonan beralasan untuk dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan keberatan hak uji materiil maka kepada Termohon di perintahkan untuk mencabut objek permohonan dan dihukum untuk membayar biaya perkara; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31A ayat (8) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011, memerintahkan Panitera Mahkamah Agung mencantumkan petikan putusan ini dalam Berita Negara; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 21 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 22 dari 23 halaman. Putusan Nomor 5 P/HUM/2025 Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang- undangan lain yang terkait; MENGADILI, 1. Mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon DR. MUHAMMAD TAUFIQ, S.H., M.H.; 2. Menyatakan Pasal 10 ayat (2), Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi, yaitu Pasal 56 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan karenanya tidak berlaku untuk umum; 3. Memerintahkan kepada Termohon untuk mencabut Pasal 10 ayat (2), Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut; 4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Agung untuk mengirimkan petikan putusan ini kepada Sekretariat Negara untuk dicantumkan dalam Berita Negara; 5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah); Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 2 Juni 2025, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Fandy Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 22 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 23 dari 23 halaman. Putusan Nomor 5 P/HUM/2025 Kurniawan Pattiradja, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak. Anggota Majelis: ttd. Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H. ttd. Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum. Ketua Majelis, ttd. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. Panitera Pengganti, ttd. Fandy Kurniawan Pattiradja Biaya-biaya: 1. Meterai ……..…… Rp 10.000,00 2. Redaksi ……….… Rp 10.000,00 3. Administrasi ….... Rp 980.000,00 Jumlah …………… Rp 1.000.000,00 Untuk salinan Mahkamah Agung RI atas nama Panitera Panitera Muda Tata Usaha Negara, H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum. NIP 19610514 198612 1 001 Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 23