58 P/HUM/2020

--- Page 1 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN Nomor 58 P/HUM/2020hkama DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Repub ### MAHKAMAH AGUNG memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Penjelasan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan Dan Cukai Serta Tata Laksana Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Serta Berada Di Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, Agung Indonesia dalam perkara: PT KRAKATAU POSCO, tempat kedudukan Jalan Afrika Nomor 2, Cilegon, Banten; Selanjutnya memberi kuasa kepada Lelyana Y. Santosa, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Lubis, Santosa & Maramis Law Firm dan Law Office Amir Syamsudin & Partners, alamat di Equity Tower, Lantai 12, Jalan Jend Sudirman Kavling 52-53, Jakarta 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2020;ahkamah Republik Selanjutnya disebut sebagai Pemohon; melawan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat; Selanjutnya diwakili oleh Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2020 memberi kuasa kepada: Agung Indonesia ### I. MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan HR. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan; Selanjutnya memberi kuasa kepada: Widodo Ekatjahjana, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Dan Kawan- Halaman 1 dari 129 halaman. Putusan Nomor 58 P/HUM/2020ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 1 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 2 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Kawan, berdasarkan Surat Kuasa substitusi Nomorhkama M.HH.PP.06.03-44, tanggal 4 November 2020; II. MENTERIRepubKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Dr. Wahidin Raya Nomor 1, Jakarta; Selanjutnya memberi kuasa kepada: Hadiyanto, Sekretaris Jenderal, Kementerian Keuangan, Dan Kawan-Kawan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SKU- 422/MK.01/2020, tanggal 26 Oktober 2020; Selanjutnya disebut sebagai Termohon; AgungMahkamah Agung tersebut; Indonesia Membaca surat-surat yang bersangkutan; ### DUDUK PERKARA Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Agustus 2020, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 1 September 2020 dan diregister dengan Nomor 58 P/HUM/2020 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Penjelasan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan Dan Cukai Serta Tata Laksana Pemasukan DanahkamahPengeluaran Barang RepublikKe Dan Dari Serta Berada Di Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut: Pertama-tama kami sampaikan terima kasih, atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan sekilas gambaran mengenai latar belakang serta alasan kami dalam mengajukan permohonan untuk menguji ketentuan Penjelasan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 Agungtentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan Dan Cukai SertaIndonesiaTata Laksana Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Serta Berada Di Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas (“PP Nomor 10/2012”) (Bukti P - 1). Permohonan ini kami ajukan sebagai bentuk upaya hukum yang ditempuh untuk mencegah berlanjutnya kerugian sebagai akibat berlakunya Penjelasan Pasal 14 PP No. 10/2012, dan demi kepentingan Industri baja dalam negeri pada umumnya; Halaman 2 dari 129 halaman. Putusan Nomor 58 P/HUM/2020ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 2 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 3 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Sekedar kilas balik perkembangan Industri baja di Indonesia, untukhkama tujuan mendukung industri baja yang mulai dirintis sejak awal tahun 1960-an dengan pembangunanRepubpabrik baja Trikora yang merupakan proyek kerja sama antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Uni Soviet (walaupun sempat terlantar akibat pergantian rezim pemerintahan di tahun 1967), pada tahun 1971 Pemerintah Indonesia mendirikan PT Krakatau Steel (Persero). Pendirian PT Krakatau Steel (Persero), yang hingga saat ini merupakan penghasil utama baja di Indonesia, kemudian menjadi penanda mulai tumbuhnya industri besi baja di Indonesia; AgungNamun sekalipun hingga nyaris empat dekade perjalananIndonesiaindustri baja di Indonesia, ternyata masih jauh dari optimal pertumbuhannya. Produksi baja Indonesia saat ini baru mampu menempati peringkat ke-26 dunia, yang mana masih di bawah Vietnam (peringkat ke-14) dan India (peringkat ke-2). Konsumsi baja nasional juga relatif masih sangat rendah, jauh tertinggal dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lain seperti Singapura, Vietnam, Malaysia, dan Thailand. Hal ini amat disayangkan mengingat industri baja nasional pada dasarnya berpotensi untuk menjadi salah satu pilar untuk memantapkan dan memacu pertumbuhan ekonomi nasional, dimana pertumbuhan konsumsi bajaahkamahdi Indonesia pada akhirnyaRepubliktentu akan menuntut peluang peningkatan produksi baja dalam negeri pula. Apalagi, Industri baja, salah satu bagian dari industri logam dasar yang termasuk dalam industri hulu, merupakan salah satu industri strategis di Indonesia. Sektor ini memainkan peran utama dalam memasok bahan-bahan baku vital untuk pembangunan di berbagai bidang mulai dari penyediaan infrastruktur (gedung, jalan, jembatan, jaringan listrik dan telekomunikasi), produksi barang modal (mesin pabrik dan material pendukung Agungserta suku cadangnya), alat transportasi (kapal laut, kereta apiIndonesiabeserta relnya dan otomotif) hingga persenjataan; Salah satu kendala terbesar dalam peningkatan kapasitas produksi baja nasional adalah sehubungan dengan masih kurangnya perlindungan terhadap produsen baja dalam negeri. Sebagai contoh, untuk produk baja lembaran canai panas / Hot Rolled Plate (HRP), sekalipun tarif bea masuk impor HRP Indonesia saat ini berada pada level 15% - sama dengan Malaysia dan India - Halaman 3 dari 129 halaman. Putusan Nomor 58 P/HUM/2020ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 3 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 4 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id tetapi kedua Negara tersebut secara serius melindungi industri bajahkama domestiknya. Perlindungan tersebut terlihat, misalnya pada Malaysia yang menetapkan pula BeaRepubMasuk Tindakan Pengamanan (BMTP/Safeguard) pada tahun 2015 sebesar 17,4% selama tiga tahun, walaupun Negara tersebut hanya memiliki satu produsen hot rolled plate. Adapun India, yang mengenakan Harga Minimum Impor dengan rentang USD 341-752 per ton untuk 173 produk baja pada tahun 2016, sebelum mengubahnya menjadi Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) pada 2017. Thailand mengenakan bea masuk sebesar 5% untuk produk HRP, namun industri dalam negerinya dilindungi dengan BMAD Agung(24,48%) dan BMTP (20,74%). Amerika Serikat bahkan Indonesiamengenakan BMAD (52,42%), Bea Masuk Tindakan Imbalan (5,9%) dan tambahan bea masuk khusus untuk impor baja sebesar 25%. Negara-negara ini berupaya melindungi industri baja dalam negerinya, karena memang untuk dapat menjadi tulang punggung pembangunan, maka perlindungan industri baja nasional menjadi satu isu yang harus mendapatkan perhatian secara serius; Kondisi yang berbeda terjadi di Indonesia, sebagaimana yang tengah dihadapi oleh Pemohon, yaitu PT Krakatau Posco / Pemohon, yang merupakan perusahaan kerja sama antara PT Krakatau Steel (Persero) Tbk dan POSCOahkamahKorea. Saat ini, banjirRepublikbaja impor ke Indonesia telah mengakibatkan sejumlah produsen baja lokal terimpit, bahkan tidak sedikit yang pada akhirnya gulung tikar. Hal ini diperburuk dengan praktik dumping (penjualan dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan harga ketika dijual di pasar domestik negara pengekspor) yang dilakukan oleh beberapa Negara, seperti Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Singapura dan Ukraina, sehingga mengakibatkan baja produksi dalam negeri kalah bersaing dengan impor baja dumping tersebut; AgungIndustri baja dalam negeri bereaksi dengan melaporkan praktekIndonesiapersaingan curang ini kepada Komite Anti Dumping Indonesia (KADI), hingga kemudian Menteri Keuangan memutuskan untuk mengenakan bea masuk anti dumping (BMAD) terhadap impor produk HRP dari Negara RRT, Singapura dan Ukraina, yang terbukti melakukan praktik dumping dan mengancam serta merugikan industri dalam negeri. Namun demikian, BMAD yang bertujuan untuk sebagai tindakan pengamanan perdagangan (trade remedies) tersebut ternyata tidak Halaman 4 dari 129 halaman. Putusan Nomor 58 P/HUM/2020ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 4 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 5 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id diberlakukan di seluruh wilayah Indonesia. Penerapan ketentuan Penjelasanhkama Pasal 14 PP No. 10/2012 mengakibatkan impor barang yang telah terbukti dumping tersebut dibebaskanRepubdari pengenaan BMAD, dengan alasan karena barang impor tersebut masuk ke kawasan perdagangan bebas (free trade zone), yaitu dalam hal ini di Batam; Menurut Pemohon, pembebasan BMAD di free trade zone, sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 14 PP Nomor 10/2012 tersebut tidak sah karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengingat BMAD sebagai trade remedies seharusnya diterapkan di seluruh wilayah Negara AgungKesatuan Republik Indonesia, terlepas dari statusnya sebagaiIndonesiasuatu free trade zone; Sebagaimana akan Pemohon uraikan dalam Permohonan ini, undang- undang sendiri pada dasarnya memiliki sikap yang sama dengan Pemohon atas pengenaan BMAD di seluruh wilayah Indonesia, tanpa terkecuali. Namun karena Penjelasan -bahkan bukan di atur di batang tubuh- Pasal 14 PP No. 10/2012 mengatur sebaliknya, maka pejabat yang berwenang terbelenggu untuk mengikuti ketentuan Penjelasan Pasal 14 PP No. 10/2012 tersebut, sehingga membebaskan BMAD di kawasan Batam. Oleh karenanya, Pemohonahkamahtidak mempunyai pilihanRepubliklain selain mengajukan Permohonan Keberatan / Hak Uji Materiil a quo, dengan harapan agar Majelis Hakim Yang Mulia dapat menerima Permohonan ini, dan selanjutnya menyatakan ketentuan Penjelasan ### Pasal 14 PP Nomor 10/2012 bertentangan dengan Undang-Undang, dan oleh karenanya tidak sah dan tidak mengikat secara hukum; Bahwa pengenaan BMAD di Batam (sebagai salah satu free trade zone) amat sangat penting kaitannya dengan perlindungan terhadap industri baja Agungnasional, karena impor HRP di Batam menunjukkan tren naikIndonesiadalam kurun waktu lima tahun terakhir yakni 96 ribu ton (2015), 101 ribu ton (2016), 143 ribu ton (2017), 204 ribu ton (2018) dan 312 ribu ton (2019), dimana 70% produk tersebut berasal dari tiga negara yang terbukti melakukan praktek dumping, yaitu RRT, Singapura dan Ukraina. Hal ini berbanding terbalik dengan importasi di kawasan lain yang bukan Kawasan Bebas, dimana impor HRP mengalami penurunan tajam dari 79 ribu ton pada 2015 menjadi 31 ribu ton di 2019. Batam Halaman 5 dari 129 halaman. Putusan Nomor 58 P/HUM/2020ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 5 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 6 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id merupakan pasar yang penting sehubungan dengan konsumsi HRP yanghkama tinggi. Industri utama yang mengonsumsi HRP adalah galangan kapal, dimana 17% perusahaan galanganRepubkapal berlokasi di Batam. Selama periode 2015- 2019, konsumsi HRP terus naik, yaitu 107 ribu ton (2015), 121 ribu ton (2016), 170 ribu ton (2017), 240 ribu ton (2018) dan 400 ribu ton (2019). Namun, amat disayangkan karena dari data tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kebutuhan HRP di Batam ternyata diserap oleh produk impor (termasuk dari Negara dumping), dan bukannya produksi dalam negeri; Pembebasan BMAD atas impor HRP dari RRT, Singapura dan Ukraina, Agungdi Batam telah menyebabkan harga jual HRP impor dari ketigaIndonesiaNegara tersebut menjadi lebih kompetitif dibandingkan HRP produksi dalam negeri (mengingat impor HRP tersebut memang sengaja menerapkan praktik dumping). Karena HRP produksi dalam negeri tidak terserap di pasar Batam sebagai potensi pasar HRP yang penting bagi industri dalam negeri, akibatnya, tidak sedikit produsen baja lokal yang terlempar dari kompetisi. Produsen dalam negeri terus merugi karena tidak mampu menyaingi harga HRP impor dari Negara dumping tersebut; Majelis Hakim yang Mulia,ahkamah Konsumsi baja Republikdi Indonesia pada tahun 2019 mencapai 15,9 juta ton, dengan total produksi baja domestik menyentuh angka 10,9 juta ton. Baik konsumsi maupun produksi, keduanya menunjukkan tren positif. Hal ini sejalan dengan program Pemerintah Republik Indonesia yakni Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN), guna percepatan pembangunan nasional. Industri baja terus berupaya untuk meningkatkan produksinya, salah satunya melalui ekspansi. PT Krakatau Posco / Pemohon hadir karena PT AgungKrakatau Steel (Persero) Tbk., sebagai salah satu Badan UsahaIndonesiaMilik Negara, berusaha untuk menjawab tantangan tersebut dengan menggandeng perusahaan baja asal Korea Selatan, POSCO. Investasi POSCO, yakni USD 3 miliar, merupakan investasi asing terbesar di Indonesia untuk sektor manufaktur; Mengingat posisi PT Krakatau Steel (Persero) yang begitu strategis dan peran industri baja yang sangat vital, rencana ekspansi pabrik baja tersebut Halaman 6 dari 129 halaman. Putusan Nomor 58 P/HUM/2020ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 6 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 7 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id merupakan momen sangat penting bagi arah dan percepatan pembangunanhkama nasional. Bagi Pemohon, kehilangan kesempatan melakukan ekspansi tersebut berarti kehilangan potensiRepubuntuk pengembangan jangka panjang industri baja, baik dari sisi produksi maupun pengembangan sumber daya manusia. Secara nasional, mengingat efek multipliernya yang besar, kehilangan kesempatan ini juga dapat diartikan sebagai opportunity cost yang besar, tidak hanya bagi industri baja tetapi juga pada perekonomian secara keseluruhan (regional dan nasional); A. Kewenangan Mahkamah Agung Dalam Memeriksa Permohonan AgungKeberatan (Permohonan Uji Materiil) Atas PenjelasanIndonesiaPasal 14 PP Nomor 10/2012 Terhadap Undang-Undang. 1. Kewenangan Mahkamah Agung untuk melakukan pengujian atas peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 24A ayat (1), yang menyatakan bahwa: “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikanahkamah oleh undang-undang”;Republik 1. Bahwa kewenangan Mahkamah Agung ini kembali ditegaskan dan diatur lebih lanjut, diantaranya dalam peraturan perundangan sebagai berikut: (i) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman ("UU Kekuasaan Kehakiman") Pasal 20 ayat (2) huruf b: Agung"Mahkamah Agung berwenang menguji peraturanIndonesiaperundang- undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang;" (ii) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 ("UU Mahkamah Agung") Pasal 31 ayat (1) dan (2): Halaman 7 dari 129 halaman. Putusan Nomor 58 P/HUM/2020ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 7 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 8 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id **(1) Mahkamah Agung mempunyai wewenang mengujihkama peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadapRepubundang-undang;** **(2) Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan** perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku; (iii) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan AgungPeraturan Perundang-undangan sebagaimanaIndonesiadiubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas ("UU PPPU"), Pasal 9 ayat (2): “Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung”; 1. Selanjutnya, pelaksanaan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atau Hak Uji Materiil diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiilahkamah ("PERMA NomorRepublik1/2011"), yang dalam Pasal 1 angka (1) menyatakan bahwa: "Hak Uji Materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih tinggi"; 1. Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dalam ketentuan-ketentuan di atas adalah Agungsebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1)IndonesiaUndang-Undang PPPU, yang mengatur jenis dan hierarki peraturan perundang- undangan terdiri dari: - Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; - Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; - Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang; Halaman 8 dari 129 halaman. Putusan Nomor 58 P/HUM/2020ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 8 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 9 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id - Peraturan Pemerintah;hkama e. Peraturan Presiden; f. PeraturanRepubDaerah Provinsi; dan - Peraturan Daerah Kabupaten/Kota 1. Permohonan a quo diajukan untuk menguji ketentuan Penjelasan Pasal 14 PP Nomor 10/2012 terhadap Undang-Undang sebagai berikut: (i) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (“PERPPU Nomor 1/2000”) (Bukti P - 2.a) sebagaimana ditetapkan Agungmenjadi Undang-Undang melalui Undang-UndangIndonesiaNomor 36 tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang- Undang (“UU Nomor 36/2000”) (Bukti P - 2.b); (ii) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (“UU Nomor 7/1994”) (Bukti P - 3.a);ahkamah (iii) Undang-UndangRepublikNomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (“UU Kepabeanan”) (Bukti P – 4); (iv) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan ("UU Nomor 7/2014") (Bukti P - 5); (v) UU PPPU, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana Agungdiubah dengan Undang-Undang Nomor 15 TahunIndonesia2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Bukti P - 6) (vi) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("UU Nomor 5/1999") (Bukti P - 7); Halaman 9 dari 129 halaman. Putusan Nomor 58 P/HUM/2020ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 9 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 10 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id 1. Bahwa berdasarkan Lampiran II Undang-Undang PPPU, Bab I,hkama Penjelasan merupakan bagian dari Kerangka Peraturan Perundang- Undangan.RepubLebih lanjut, pada Bab yang sama, bagian E - Penjelasan, Angka 176, disebutkan bahwa “Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk Peraturan Perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh”. Dengan demikian, Penjelasan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan peraturan perundang-undangan yang dijelaskan, sehingga dapat diuji normanya; Agung7. Dalam putusan-putusan berikut, Mahkamah KonstitusiIndonesiajuga telah menerima bagian Penjelasan dari suatu undang-undang sebagai objek pengujian: (i) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-III/2005 tanggal 21 Maret 2005, yang menguji dan memutuskan bahwa Penjelasan ### Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bertentangan dengan UUD 1945. Dalam Pertimbangan Hukumnya, Mahkamah Konstitusi menyatakan: "Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1)ahkamah UUD 1945RepublikJuncto Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Undang-Undang MK), maka salah satu kewenangan Mahkamah adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. In casu dalam permohonan a quo, meskipun yang dimohonkan untuk di diuji adalah Penjelasan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan AgungDaerah, akan tetapi karena penjelasan adalah merupakanIndonesiabagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan undang-undang yang bersangkutan, maka permohonan a quo adalah menyangkut pengujian Undang-Undang Pemda terhadap UUD 1945"; (ii) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011 tanggal 19 April 2012, yang menguji dan memutuskan bahwa Penjelasan Halaman 10 dari 129 halaman. Putusan Nomor 58 P/HUM/2020ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 10 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 11 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id ### Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentanghkama Kementerian Negara bertentangan dengan UUD 1945; 8. Dalam PermohonanRepuba quo, Pemohon mengajukan Permohonan Keberatan atau Hak Uji Materiil atas Penjelasan Pasal 14 PP Nomor 10/2012 (vide Bukti P – 1) yang dianggap bertentangan dengan beberapa ketentuan Undang-Undang sebagaimana disebut dalam angka 5 di atas. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang PPPU, kedudukan Peraturan Pemerintah (PP) secara hierarkis berada di bawah Undang-Undang (UU), sehingga dengan demikian, maka AgungMahkamah Agung berwenang untuk memeriksaIndonesiadan memutus Permohonan Keberatan a quo; Hal ini juga sejalan dengan ketentuan Pasal 1 angka (3) PERMA Nomor 1/2011 yang mengatur: "Permohonan keberatan adalah suatu permohonan yang berisi keberatan terhadap berlakunya suatu Peraturan Perundang-undangan yang diduga bertentangan dengan suatu Peraturan Perundang- undangan tingkat lebih tinggi yang diajukan ke mahkamah Agung untuk mendapatkan putusan";ahkamahB. Kedudukan DanRepublikKepentingan Hukum (Legal Standing) Pemohon Keberatan Dalam Mengajukan Permohonan Keberatan / Hak Uji Materiil Terhadap Penjelasan Pasal 14 PP Nomor 10/2012; 1. Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Agung menyatakan bahwa: “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) [permohonan keberatan uji materiil] hanya dapat dilakukan oleh pihak yang Agungmenganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturanIndonesiaperundang- undangan di bawah undang-undang, yaitu: - Perorangan warga Negara Indonesia; - Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; atau Halaman 11 dari 129 halaman. Putusan Nomor 58 P/HUM/2020ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 11 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 12 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id - Badan hukum publik atau badan hukum privat”;hkama Selanjutnya Pasal 1 angka (4) PERMA Nomor 1/2011 menyatakan: "Pemohon Repubkeberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu Peraturan Perundang- undangan tingkat lebih rendah dari Undang-undang"; 1. Bahwa Pemohon adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut Hukum Republik Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 74 yang dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M, Notaris di AgungJakarta Akta tertanggal 26 Agustus 2010 yangIndonesiatelah mendapatkan persetujuan badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-45583.AH.01.01.Tahun 2010 tertanggal 27 September 2010 (Bukti P – 8.a) dan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-45583.AH.01.01.Tahun 2010 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tertanggal 27 September 2010 (Bukti P – 8.b); 1. Pemohon mengajukan Permohonan Keberatan atas Penjelasan Pasal 14 PP Nomor 10/2012 karena ketentuan tersebut telah melanggarahkamah ketentuan PERPPURepublikNomor 1/2000 Juncto Undang-Undang Nomor 36/2000, Undang-Undang Kepabeanan, Undang-Undang Perdagangan, Undang-Undang PPPU dan Undang-Undang Nomor 5/1999, sehingga mengancam dan mengakibatkan kerugian Pemohon pada khususnya, dan produsen baja dalam negeri pada umumnya; 1. Sehubungan dengan hal ini, Penjelasan Pasal 14 PP Nomor 10/2012 yang mengatur tentang perlakuan kepabeanan, perpajakan dan cukai Agungdi suatu Kawasan Bebas telah secara keliru memperluasIndonesiapengertian 'Bea Masuk' meliputi juga Bea Masuk Anti Dumping (BMAD), Bea Masuk Imbalan (BMI), Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP), dan Bea Masuk Pembalasan (BMP), sehingga melanggar ketentuan PERPPU Nomor 1/2000 Juncto Undang-Undang Nomor 36/2000, Undang-Undang Nomor 7/1994, Undang-Undang Kepabeanan, Halaman 12 dari 129 halaman. Putusan Nomor 58 P/HUM/2020ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 12 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 13 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Undang-Undang Nomor 7/2014, Undang-Undang PPPU dan Undang-hkama Undang Nomor 5/1999; Akibatnya, Repubsekalipun telah ada Peraturan Menteri Keuangan RI yang mengenakan BMAD atas produk baja lembaran canai panas / Hot Rolled Plate (HRP) yang diimpor dari Negara Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Singapura dan Ukraina, namun BMAD tersebut tidak dikenakan atas HRP dumping yang masuk ke Batam, berdasarkan ketentuan Penjelasan Pasal 14 PP Nomor 10/2012; 1. Perlu sedikit Pemohon uraikan di sini bahwa Menteri Keuangan RI Agungmengenakan BMAD atas produk HRP yang Indonesiadiimpor dari RRT, Singapura dan Ukraina karena terbukti melakukan dumping. Secara umum, dumping dapat dimaknai sebagai suatu tindakan menetapkan harga jual yang lebih rendah di negara pengimpor (yaitu Indonesia) dibandingkan dengan harga normalnya ketika di jual di negara pengekspor / negara asal barang, sehingga mengancam industri yang menghasilkan barang sejenis di negara pengimpor. Oleh karena itu, BMAD dikenakan sebagai langkah perlindungan dan pengamanan perdagangan, yaitu untuk melindungi industri baja nasional dariahkamah serbuan HRP Republikimpor yang terindikasi dumping tersebut; Namun demikian, di Batam sebagai wilayah dengan nilai konsumsi HRP tinggi melalui industri galangan kapalnya, BMAD atas HRP dumping tersebut justru tidak diberlakukan, dengan alasan bahwa Batam merupakan daerah yang ditetapkan sebagai wilayah perdagangan dan pelabuhan bebas (free trade zone) - atau disebut Kawasan Bebas-, sehingga bea masuk tidak dipungut; Agung14. Pada dasarnya, peraturan perundang-undangan yangIndonesiaberlaku memang memberikan fasilitas fiskal tertentu untuk impor barang di Kawasan Bebas sebagaimana halnya Batam. Namun demikian, undang-undang hanya membebaskan jenis biaya-biaya tertentu, yaitu bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan cukai. Adapun BMAD atau bea masuk anti dumping memiliki pengertian yang Halaman 13 dari 129 halaman. Putusan Nomor 58 P/HUM/2020ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 13 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 14 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id berbeda dengan bea masuk, sehingga tidak termasuk dalam biayahkama yang dibebaskan / tidak dikenakan dalam suatu Kawasan Bebas; Kaidah hukumRepubatas Kawasan Bebas sebenarnya telah jelas, hingga terbitnya PP Nomor 10/2012, yang dalam Penjelasan Pasal 14 PP Nomor 10/2012 menyebutkan bahwa pengertian bea masuk meliputi juga BMAD, BMI, BMTP dan BMP. Ketentuan ini keliru karena BMAD (maupun BMI, BMTP dan BMP) bukan merupakan bagian dari bea masuk, melainkan suatu instrumen fiskal tersendiri / khusus yang diterapkan dalam rangka tindakan perlindungan dan pengamanan Agungperdagangan; Indonesia 1. Namun sekalipun keliru dan melanggar undang-undang, Penjelasan ### Pasal 14 PP Nomor 10/2012 tetap saja masih berlaku, sehingga mengecualikan pengenaan BMAD atas produk HRP Dumping di wilayah Batam. Sebagai akibatnya, produk HRP impor dari RRT, Singapura dan Ukraina tersebut dapat dijual dengan harga yang lebih rendah daripada produk sejenis yang dihasilkan oleh produsen baja Dalam Negeri, termasuk Pemohon, sehingga mengakibatkan kerugian bagi Pemohon dan produsen baja dalam negeri lain pada umumnya;ahkamah 16. Berdasarkan uraianRepubliktersebut di atas, maka Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan untuk menjadi pihak Pemohon yang sah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Mahkamah Agung maupun PERMA Nomor 1/2011. Jika Permohonan ini dikabulkan oleh Majelis Hakim yang Mulia, berdasarkan Pasal 31 ayat (2) dan (4) Undang-Undang Mahkamah Agung maka Penjelasan Pasal 14 PP Nomor 10/2012 akan dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai Agungkekuatan hukum mengikat, sehingga Pemohon tidakIndonesiaakan dirugikan lagi akibat berlakunya ketentuan tersebut; 1. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon dengan ini mohon kebijaksanaan Majelis Hakim yang Terhormat dalam perkara a quo dapat mengabulkan Permohonan a quo seluruhnya dan kemudian memberikan amar sebagai berikut: Halaman 14 dari 129 halaman. Putusan Nomor 58 P/HUM/2020ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 14 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 15 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id - Menyatakan Penjelasan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 10hkama Tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan Dan Cukai Serta TataRepubLaksana Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Serta Berada Di Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sebagaimana ditetapkan menjadi Undang-Undang melalui Undang- AgungUndang Nomor 36 tahun 2000 tentang PenetapanIndonesiaPeraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentangahkamah PembentukanRepublikPeraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan karenanya tidak sah dan tidak berlaku untuk umum serta tidak mempunyai kekuatan Agunghukum mengikat; Indonesia 1. Adapun yang melatarbelakangi pengajuan permohonan a quo didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut: C. Alasan-Alasan Pengajuan Permohonan Keberatan / Hak Uji Materiil Terhadap Penjelasan Pasal 14 PP Nomor 10/2012 Halaman 15 dari 129 halaman. Putusan Nomor 58 P/HUM/2020ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 15 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 16 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id C.1. Penjelasan Penjelasan Pasal 14 PP Nomor 10/2012 telah Secara Keliruhkama Mempersamakan Pengertian Bea Masuk dengan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD);Repub 1. Dalam praktik perdagangan lintas batas negara / perdagangan internasional, pemerintah suatu negara kerap menerapkan kebijakan- kebijakan yang sengaja dirancang untuk membatasi perdagangan, atau dikenal sebagai 'hambatan perdagangan' (trade barriers), Hambatan- hambatan perdagangan ini secara umum dapat berbentuk: - Hambatan tarif atau tariff barriers, yaitu berupa pajak yang Agungdikenakan pada barang impor. Pengenaan tarifIndonesiaatas barang impor akan mengakibatkan harga naik, sehingga konsumen domestik akan mengurangi permintaan impor. Akibatnya, produsen dalam negeri jadi memiliki kesempatan untuk menaikkan produksi, karena tekanan persaingan barang asing menjadi lebih rendah; - Hambatan non-tarif atau non-tarriff barriers, yang berupa regulasi yang membuat perdagangan menjadi lebih sulit, seperti: pembatasan kuota ataupun larangan impor, persyaratan lisensi, pengemasan, dan pelabelan; aturan sanitasi dan fitosanitasi;ahkamah inspeksi makanan,Republiktumbuhan dan hewan, dll; - Hambatan lain, seperti pengekangan ekspor secara sukarela (voluntary export restraints / VER), subsidi, dll; Hambatan-hambatan perdagangan diberlakukan secara umum dengan tujuan untuk melindungi perekonomian dalam negeri, terutama industri strategis. Apabila hambatan perdagangan tidak diterapkan, maka produk-produk impor akan membanjiri pasar dalam negeri, sehingga Agungdapat mengancam dan mematikan industri di dalam negeriIndonesia(Bukti P - 9). Selain alasan ekonomi, hambatan perdagangan juga ditujukan untuk melindungi konsumen, lapangan kerja domestik, menjaga keamanan nasional, sebagai tindakan pembalasan kepada mitra dagang yang melakukan kebijakan perdagangan tidak sehat, dan lain sebagainya; Hambatan tarif diterapkan dalam bentuk pengenaan bea masuk. Tujuan kebijakan tarif bea masuk dapat diklasifikasikan sebagai berikut: Halaman 16 dari 129 halaman. Putusan Nomor 58 P/HUM/2020ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 16 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 17 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id - Tarif Proteksi (protective tariff), yaitu pengenaan tarif untukhkama mencegah/membatasi impor barang tertentu, dalam rangka perlindunganRepubproduk dalam negeri. Hal ini dikenakan bilamana suatu negara memiliki produk sejenis yang dibuat di dalam negeri, dimana produk tersebut perlu perlindungan dalam waktu tertentu hingga dapat bersaing secara bebas dengan produk yang berasal dari luar negeri / impor; - Tarif Pendapatan (revenue tariff), yaitu pengenaan tarif bea masuk yang bertujuan untuk meningkatkan penerimaan keuangan negara. Agung20. Di Indonesia, bea masuk masih menjadi salah Indonesiasatu tumpuan untuk mendapatkan penerimaan negara. Hal ini misalnya terlihat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018, yang merupakan Lampiran dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018, pada paragraf terakhir Halaman 52: Selanjutnya, penerimaan dari kepabeanan dan cukai pada tahun 2018 adalah sebesar Rp205,47 triliun atau mencapai 105,86% dari targetahkamah APBN tahun Republik2018 serta tumbuh sebesar 6,74% dari realisasi tahun 1. Realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai tersebut merupakan akumulasi dari realisasi penerimaan cukai serta realisasi penerimaan pajak perdagangan internasional yang berasal dari bea masuk dan bea keluar. Realisasi penerimaan dari kepabeanan dan cukai tahun 2018 tersebut berhasil menyumbang 13,53% dari total penerimaan perpajakan tahun 2018. Pertumbuhan penerimaan dari Agungkepabeanan dan cukai tahun 2018 lebih tinggi dibandingkanIndonesiadengan rata-rata lima tahun terakhir yang hanya tumbuh sebesar 5,90%. Penerimaan dari kepabeanan dan cukai ditopang oleh pendapatan bea masuk dan bea keluar, serta pendapatan cukai yang seluruhnya dapat direalisasikan di atas target APBN tahun 2018; 1. Bahwa pengenaan bea masuk diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang- Undang Kepabeanan (vide Bukti P - 4): Halaman 17 dari 129 halaman. Putusan Nomor 58 P/HUM/2020ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 17 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 18 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id “Barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukanhkama sebagai barang impor dan terutang bea masuk”; Adapun yangRepubdimaksud sebagai Daerah Pabean diatur dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Kepabeanan: “Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat- tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang ini”; 1. Di sisi lain, dalam rangka mendorong kegiatan lalu lintas perdagangan Agunginternasional, beberapa wilayah di Negara IndonesiaKesatuan Republik Indonesia diberikan fasilitas fiskal seperti pembebasan bea masuk dan cukai, serta mendapatkan fasilitas/kemudahan perpajakan tertentu. Kawasan demikian pada awalnya disebut sebagai kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas. Mengingat kawasan ini ditetapkan untuk tujuan ekonomi tertentu, maka perusahaan yang didirikan di kawasan ini ditujukan bagi perusahaan penanaman modal yang produknya berorientasi ekspor, perusahaan yang memfasilitasi perdagangan, melakukan usaha logistik atau mendukung industriahkamah lainnya; Republik Ketentuan hukum mengenai Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas di atur dalam PERPPU Nomor 1/2000, sebagaimana ditetapkan menjadi Undang-Undang melalui Undang-Undang Nomor 36/2000. Undang-Undang Nomor 36/2000 kemudian telah diubah melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 Agungtentang Penetapan Peraturan pemerintah PenggantiIndonesiaUndang–Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang (“PERPPU Nomor 7/2007”) (sebagaimana ditetapkan menjadi Undang-Undang melalui Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 menjadi Undang-Undang (“UU Nomor 44/2007”); Halaman 18 dari 129 halaman. Putusan Nomor 58 P/HUM/2020ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 18 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 19 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Adapun PP Nomor 10/2012 yang merupakan objek dari Permohonan ahkama quo merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Kawasan Bebas. DalamRepubPasal 1 Angka 5 PP Nomor 10/2012, istilah Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas kemudian disebut juga sebagai "Kawasan Bebas"; 1. Berdasarkan PERPPU Nomor 1/2000 Juncto Undang-Undang Nomor 36/2000, pemasukan barang pada suatu Kawasan Bebas tidak dikenakan / dibebaskan dari bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan Cukai. AgungBerikut kami kutip secara lengkap bunyi Pasal Indonesia1 Ayat (1) PERPPU Nomor 1/2000 Juncto Undang-Undang Nomor 36/2000 (vide Bukti P - 2.a dan P - 2.b): “Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah dan cukai.”; Kemudian, Pasal 14 PP Nomor 10/2012 mengatur pula hal yangahkamah serupa: Republik “Pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean diberikan pembebasan bea masuk, pembebasan PPN, tidak dipungut Pajak Penghasilan Pasal 22 Undang-Undang Pajak Penghasilan, dan/atau pembebasan cukai”; 1. Apa yang diatur dalam batang tubuh Pasal 14 PP Nomor 10/2012 sebenarnya sudah sangat jelas, yaitu bahwasanya pemasukan barang Agungke suatu Kawasan Bebas dibebaskan dari pemungutanIndonesiaatas bea masuk, PPN, PPnBM, PPh Pasal 22 dan cukai. Namun demikian, permasalahan timbul ketika membaca Penjelasan Pasal 14 PP Nomor 10/2012 yang menyatakan bahwa pengertian bea masuk adalah termasuk juga bea masuk anti dumping (BMAD), bea masuk tindakan pengaman (BMTP), bea masuk imbalan (BMI), dan bea masuk pembalasan (BMP), sebagai berikut: Halaman 19 dari 129 halaman. Putusan Nomor 58 P/HUM/2020ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 19 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 20 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id “termasuk dalam pengertian bea masuk adalah bea masuk antihkama dumping, bea masuk imbalan, bea masuk tindakan pengamanan dan bea masukRepubpembalasan. Yang dimaksud “pembebasan bea masuk” adalah peniadaan kewajiban membayar bea masuk yang terutang”; 1. Bahwa isi dari Penjelasan Pasal 14 PP Nomor 10/2012 tersebut tidak hanya keliru namun juga melanggar ketentuan hukum yang lebih tinggi. Penjelasan Pasal 14 PP Nomor 10/2012 memperluas penerapan ketentuan pembebasan atas bea masuk sehingga seakan-akan ketentuan yang sama berlaku juga atas BMAD (maupun BMI, BMTP Agungdan BMP), padahal pengertian dan regulasi terkaitIndonesiabea masuk jelas- jelas berbeda dengan bea masuk anti dumping (BMAD). Akibatnya, Penjelasan Pasal 14 PP Nomor 10/2012 secara efektif telah menciptakan ketentuan hukum baru, yang bertentangan baik dengan batang tubuh Pasal yang dijelaskannya, maupun bertentangan dengan ketentuan PERPPU Nomor 1/2000 Juncto Undang-Undang Nomor 36/2000, Undang-Undang Nomor 7/1994, Undang-Undang Kepabeanan, Undang-Undang Nomor 7/2014, Undang-Undang PPPU dan Undang-Undang Nomor 5/1999 (akan Pemohon uraikan padaahkamah bagian selanjutnya);Republik Dalam hal ini, dalam PERPPU Nomor 1/2000 Juncto Undang-Undang Nomor 36/2000, yang di bebaskan atas suatu Kawasan Bebas adalah hanyalah bea masuk, PPN, PPNBM, PPh Pasal 22 dan cukai, sedangkan tidak ada ketentuan undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa BMAD tidak dikenakan di Kawasan Bebas. Sebaliknya, ketentuan Undang-Undang Kepabeanan, Undang-Undang AgungNomor 7/2014 maupun Undang-Undang Nomor 7/2014Indonesiasecara implisit mengarahkan bahwa BMAD (maupun BMI, BMTP dan BMP) sebagai trade remedies seharusnya berlaku di seluruh Wilayah Indonesia, yang artinya termasuk juga di Kawasan Bebas; 1. Untuk dapat memahami perbedaan atas pengenaan bea masuk dan bea masuk anti dumping (BMAD), perlu Pemohon sampaikan terlebih dahulu sekilas mengenai kebijakan pengenaan BMAD di Indonesia: Halaman 20 dari 129 halaman. Putusan Nomor 58 P/HUM/2020ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 20 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 21 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id (i) Sebagaimana di sebutkan pada butir ke-17 di atas, salah satuhkama tujuan dari hambatan perdagangan adalah sebagai tindakan proteksiRepubterhadap industri dalam negeri, selain itu hambatan juga dapat ditujukan sebagai tindakan pembalasan kepada mitra dagang yang melakukan kebijakan perdagangan tidak sehat ataupun curang. Salah satu bentuk kebijakan perdagangan tidak sehat tersebut di atas adalah dumping; (ii) Dalam praktik perdagangan dalam negeri, konsep dumping hampir dapat dipersamakan dengan predatory pricing atau jual rugi dalam Agungsebagaimana di atur dalam Undang-Undang IndonesiaNomor 5/1999 Pasal 20, sebagai berikut: "Pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat"; Namun apabila predatory pricing bertujuan untuk menyingkirkanahkamah pesaingnyaRepublikdi pasar, motivasi dilakukannya dumping tidak menjadi fokus perhatian (karena tidak selalu bertujuan untuk menyingkirkan pesaing). Suatu produk diindikasikan dumping apabila harga jual produk tersebut di negara lain (negara tujuan impor) lebih rendah dari harga rata-rata produk tersebut di negara asalnya. Dumping merupakan salah satu bentuk persaingan tidak sehat karena berpotensi mengancam atau mematikan industri dalam negeri dari Agungnegara tujuan impor, akibat tidak mampu bersaingIndonesiadengan produk impor tersebut. Oleh sebab itu, diperlukan adanya intervensi negara dalam mengatasi praktik dumping, sehingga tidak membahayakan kelangsungan industri barang sejenis di dalam negeri; (iii) Karena dampak negatif praktik dumping terhadap kelangsungan industri di suatu negara, maka negara-negara di Dunia, termasuk Halaman 21 dari 129 halaman. Putusan Nomor 58 P/HUM/2020ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 21 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 22 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Indonesia, menyepakati suatu aturan bersama untuk membatasihkama praktik dumping dalam perdagangan internasional. Anti-dumping merupakanRepubsalah satu hal yang disepakati dalam perjanjian internasional yang ditujukan untuk mewujudkan perdagangan internasional yang bebas dari hambatan perdagangan, namun juga adil dan dilakukan tanpa adanya praktik-praktik perdagangan yang tidak sehat, yang tertuang dalam Persetujuan Umum mengenai Tarif dan Perdagangan / General Agreement on Tariff and Trade (GATT), yang kemudian mendasari berdirinya Organisasi AgungPerdagangan Dunia (World Trade OrganizationIndonesia(WTO). Adapun GATT merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian pendirian WTO tersebut; Semenjak tanggal 29 Juli 2016, telah ada 164 negara yang menjadi anggota WTO, termasuk Indonesia. Indonesia telah meratifikasi perjanjian pendirian WTO melalui Undang-Undang Nomor 7/1994 (vide Bukti P - 3.a); (iv) Dalam Article VI GATT 1994 (Bukti P - 3.b), disebutkan bahwa: "The contracting parties recognize that dumping, by which productsahkamah of one countryRepublikare introduced into the commerce of another country at less than the normal value of the products, is to be condemned if it causes or threatens material injury to an established industry in the territory of a contracting party or materially retards the establishment of a domestic industry. .."; terjemahannya: "Negara-negara pihak mengakui bahwa dumping, dengan mana Agungproduk dari satu negara diperdagangkan di negaraIndonesialain dengan harga yang kurang dari harga normal produk tersebut, harus dikecam apabila hal tersebut menyebabkan atau mengancam terjadinya kerugian yang material pada suatu industri yang sudah mapan di wilayah suatu negara pihak, atau secara material menghambat pembangunan industri dalam negeri..."; Halaman 22 dari 129 halaman. Putusan Nomor 58 P/HUM/2020ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 22 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 23 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Lebih lanjut dalam Article VI tersebut, dumping dianggap terjadihkama dalam hal: " .. ForRepubthe purposes of this Article, a product is to be considered as being introduced into the commerce of an importing country at less than its normal value, if the price of the product exported from one country to another is less than the comparable price, in the ordinary course of trade, for the like product when destined for consumption in the exporting country, ... ; terjemahannya: Agung" ... Untuk tujuan Perjanjian ini, suatu produkIndonesiadianggap sebagai produk yang diperdagangkan di negara pengimpor dengan harga di bawah harga normalnya, jika harga produk yang diekspor dari satu negara ke negara tersebut lain lebih rendah dari harga yang sebanding, dalam kegiatan perdagangan sehari-hari, untuk produk sejenis ketika ditujukan untuk konsumsi di negara pengekspor..."; (v) Dalam hal terjadi praktik dumping, Article VI GATT 1994 memperkenankan pengenaan bea masuk anti dumping, sebagai berikut:ahkamah "In order toRepublikoffset or prevent dumping, a contracting party may levy on any dumped product an antidumping duty not greater in amount than the margin of dumping in respect of such product. For the purposes of this Article, the margin of dumping is the price difference determined in accordance with the provisions of paragraph 1”; terjemahannya: Agung"Untuk mengimbangi atau mencegah dumping, negaraIndonesiapihak dapat memungut suatu bea anti dumping atas setiap produk dumping yang jumlahnya tidak lebih besar dari margin dumping sehubungan dengan produk tersebut. Untuk tujuan Pasal ini, margin dumping adalah selisih harga yang ditentukan sesuai dengan ketentuan ayat 1"; Halaman 23 dari 129 halaman. Putusan Nomor 58 P/HUM/2020ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 23 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 24 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id (vi) Selanjutnya, prinsip-prinsip anti-dumping dalam GATT 1994 danhkama ratifikasinya melalui Undang-Undang Nomor 7/1994 tersebut kemudianRepubdi atur lebih lanjut dalam hukum positif Indonesia, khususnya pada Pasal 18 Undang-Undang Kepabeanan (vide Bukti P - 4), sebagai berikut: "Bea Masuk Anti dumping dikenakan terhadap barang impor dalam hal: - Harga ekspor dari barang tersebut lebih rendah dari nilai normalnya; dan Agungb. Impor barang tersebut: Indonesia 1. Menyebabkan kerugian terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dengan barang tersebut; 1. Mengecam terjadinya kerugian terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dengan barang tersebut; dan 1. Menghalangi pengembangan industri barang sejenis di dalam negeri"; Dalam hal ini, yang dimaksud dengan "nilai normal" dalamahkamah PenjelasanRepublikPasal 18 Undang-Undang Kepabeanan adalah "harga yang sebenarnya dibayar atau akan dibayar untuk barang sejenis dalam perdagangan umumnya di pasar domestik negara pengekspor untuk tujuan konsumsi"; (vii) Adapun ketentuan mengenai bea masuk anti dumping diatur secara lebih terperinci, termasuk mengenai persyaratan dan tata cara pengenaannya, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 AgungTahun 2011 tentang Tindakan Anti-Dumping, TindakanIndonesiaImbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan ("PP Nomor 34/2011") (Bukti P - 10); ### Pasal 2 PP Nomor 34/2011 mengatur bahwa: "Terhadap barang impor selain dikenakan Bea Masuk dapat dikenakan Bea Masuk Anti dumping, jika Harga Ekspor dari barang Halaman 24 dari 129 halaman. Putusan Nomor 58 P/HUM/2020ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 24 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 25 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id yang diimpor lebih rendah dari Nilai Normalnya dan menyebabkanhkama Kerugian"; (viii) PengenaanRepubbea masuk anti dumping juga diatur dalam Undang- Undang Nomor 7/2014 khususnya pada Pasal 70 ayat (1) dan (2) (vide Bukti P - 5), sebagai berikut: “(1) Dalam hal terdapat produk Impor dengan harga lebih rendah daripada nilai normal yang menyebabkan kerugian atau ancaman kerugian pada industri dalam negeri terkait atau menghambat berkembangnya industri dalam negeri yang Agungterkait, Pemerintah berkewajiban mengambilIndonesiatindakan anti dumping untuk menghilangkan atau mengurangi kerugian atau ancaman kerugian atau hambatan tersebut; **(2) Tindakan anti dumping sebagaimana dimaksud pada ayat (1)** berupa pengenaan bea masuk anti dumping”; 1. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa bea masuk anti dumping (BMAD) sejatinya ditujukan sebagai reaksi Negara (Indonesia) atas praktik dumping yang merupakan tindakan persaingan curang yang dilakukan negara pengekspor, sekaligus tindakan proteksiahkamah untuk mencegahRepublikdampak negatif dari praktik dumping yang di lakukan negara pengekspor terhadap kelangsungan industri dalam negeri Indonesia. Hal ini jelas berbeda dengan pengenaan "bea masuk" yang tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan penerimaan Negara (mohon lihat butir ke-18 di atas); Tujuan dumping sebenarnya sudah tercermin dari pengertian BMAD yang disebutkan dalam PP Nomor 34/2011, yaitu "pungutan negara Agungyang dikenakan terhadap Barang Dumping yangIndonesiamenyebabkan Kerugian”. Dengan demikian, sekalipun sama dapat berkontribusi pada penerimaan Negara, titik berat pengenaan BMAD adalah atas barang yang terindikasi dumping dan menyebabkan kerugian pada industri dalam negeri; Dengan demikian, terlihat adanya perbedaan tujuan utama dari pengenaan bea masuk dan BMAD. Apabila bea masuk bertujuan untuk Halaman 25 dari 129 halaman. Putusan Nomor 58 P/HUM/2020ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 25 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 26 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id mendapatkan penerimaan negara (revenue tariff), maka pengenaanhkama bea masuk anti dumping ditujukan sebagai langkah perlindungan dan pengamananRepubperdagangan (protective tariff), yaitu dalam hal ini untuk melindungi industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dari ancaman kerugian akibat produknya tidak dapat bersaing dengan produk impor dumping; 1. Selain itu, Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Kepabeanan menyatakan bahwa: "Bea Masuk Anti Dumping sebagaimana dimaksud pada ayat **(1) merupakan tambahan dari Bea Masuk yang dipungut berdasarkan AgungPasal 12 ayat (1)". Berdasarkan ketentuan tersebut,Indonesiadapat dipahami** bahwa BMAD bukan merupakan bagian dari bea masuk, sebagaimana dinyatakan dalam Penjelasan Pasal 14 PP Nomor 10/2012 a quo; 1. Bahwasanya bea masuk memiliki tujuan utama sebagai protective tariff terlihat bukan hanya dari ketentuan penerapannya dalam Undang- Undang Kepabeanan maupun PP Nomor 34/2011, namun dinyatakan secara te