55 P/HUM/2024

hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman1dari69halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2024 PUTUSAN Nomor 55 P/HUM/2024 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara: 1. HADI SUTIKNO BIN KUMEDI,kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Banger Gunung RT 004, RW 002, Kelurahan Mojosari, Kecamatan Karanggede, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, pekerjaan Wiraswasta/Guru; 2. DENI SUBHANI BIN H. M. NUR, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kp. Cipeucang RT 014/RW 004, Kelurahan Muncangkopong, Kecamatan Cikulur, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, pekerjaan Wiraswasta/Guru; 3. SITI ZAETUN BINTI ABDUL HALID, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Sigaluh RT 003, RW 002, Kelurahan Sigaluh, Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah, pekerjaan Guru; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa kepada H. Hajis Messah, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum H. Hajis Messah, S.H. dan Rekan, beralamat di Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Agustus 2024; Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon; melawan: MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4, Jakarta 10710; Selanjutnya memberi kuasa kepada Imam Syaukani, M.H., jabatan Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri, Kementerian Agama Republik Indonesia, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman2dari69halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2024 Khusus Nomor B-380/MA/HK.04.2/11/2024, tanggal22 November 2024; Selanjutnya disebut sebagai Termohon; Mahkamah Agung tersebut; Membaca surat-surat yang bersangkutan; DUDUK PERKARA Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 Oktober 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 15 Oktober 2024dan diregister dengan Nomor 55 P/HUM/2024telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil Pada Kementerian Agama, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut: I. Latar Belakang; 1. Bahwa Para Pemohon adalah Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil (untuk selanjutnya dalam permohonan ini disebut Guru GBPNS) yang merasa dirugikan dengan terbitnya Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil Pada Kementerian Agama; 2. Bahwa guru termasuk ParaGuru Bukan Pegawai Negeri Sipil tidak hanya bertindak sebagai pengajar yang hanya membimbing mata pelajaran, namun juga sebagai pendidik yang memberi modal pengetahuan mengenai etika, moral, empati, bertahan dalam hidup, dan sebagainya. Maka dari itu, peran guru tidaklah mudah, dibutuhkan guru yang mempunyai disiplin kerja yang baik agar proses pendidikan dapat berjalan dengan baik. Namun beban kerja guru yang berat tentunya harus disesuaikan dengan kesejahteraan yang baik pula; 3. Bahwa kesejahteraan dalam artian yang sangat luas meliputi beragam tindakan yang dilakukan manusia untuk mencapai taraf Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman3dari69halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2024 kehidupan yang lebih baik. Taraf kehidupan yang lebih baik ini tidak hanya diukur secara ekonomi dan fisik belaka, tetapi juga ikut memerhatikan aspek sosial, mental, dan segi kehidupan spiritual. Kesejahteraan sebagai suatu keadaan di mana tercipta tatanan atau tata kehidupan yang baik (memadai) dalam masyarakat dan bukan sekadar kemakmuran pada kehidupan materiil, tetapi juga dalam kehidupan spiritual masyarakat; 4. Bahwa sesuai Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (untuk selanjutnya di sebut UUD 1945), berbunyi “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Maka dari itu kesejahteraan seorang guru terutama Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil sangat perlu diperhatikan, karena beban kerja guru yang tidak ringan, dimana harus mendidik peserta didik ke arah yang lebih baik agar menjadi manusia yang memiliki wawasan atau pengetahuan. Akan tetapi masih banyak sekali guru yang belum sejahtera, sehingga masih banyak guru yang mencari penghasilan tambahan untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Sehingga hal tersebut berpengaruh dari tidak fokusnya guru dalam membimbing dan mendidik siswa di madrasah atau sekolah, bahkan guru menjadi tidak disiplin dalam menjalani profesinya; 5. Bahwa fakta dilapangan menyatakan masih banyak penghasilan guru terutama guru-guru yang mengabdi di madrasah (untuk selanjutnya disebut guru honor), yang dikelola oleh masyarakat di bawah naungan Menteri Agama Republik Indonesia (untuk selanjutnya disebut Kementerian Agama Republik Indonesia) yang jauh dari kata layak, bahkan jauh-jauh sekali dibawah Upah Minimum Regional (UMR) baik tingkat Kabupaten/Kota maupun tingkat Provinsi. Tentu dengan penghasilan yang sangat minim akan mempersulit kehidupan para guru terutama guru honor dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman4dari69halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2024 6. Bahwa rendahnya kesejahteraan guru honor bisa mengakibatkan disiplin kerja guru menjadi kurang baik. Bagaimana mungkin seorang guru dapat menyusun rencana pembelajaran yang baik, disiplin terhadap waktu pembelajaran, melakukan penilaian dengan baik jika guru masih tidak terbebaskan dari beban ekonomi dan sosial. Masih banyak sekali guru honor yang belum mendapatkan penghasilan yang mencukupi untuk standar kebutuhan hidup. Hal inilah yang bisa menyebabkan disiplin kerja guru menjadi kurang baik, karena kebutuhan dasar guru belum tercukupi; 7. Bahwa sementara guru sebagai profesi telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Pasal 39 ayat (2) “Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi”. Selanjutnya Pasal 39 ayat (2) secara umum menjelaskan pengertian pendidik berdasarkan tugas dan wewenangnya, adapun pengertian secara fungsi telah disampaikan pada Pasal 1 adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan; 8. Bahwa lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen merinci lebih lanjut tentang makna, prinsip, dan kriteria guru, sehingga diperoleh pemahaman yang lebih utuh tentangan kebijakan tersebut. Dapat dipahami dari kedua peraturan perundang-undangan di atas bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada setiap jenjang pendidikan. Maka bukanlah Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman5dari69halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2024 perkara yang mudah bagi seorang yang memiliki profesi sebagai guru, karena tanggung jawab yang dipikulnya adalah perkara yang tidak mudah.Bahkan dalam kehidupan sehari-hari sering kita dengar istilah “Guru merupakan sosok yang digugu dan ditiru oleh muridnya, dengan kata lain guru menjadi sebuah role model (teladan) bagi muridnya”, selanjutnya Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa guru ialah Ing Ngarso Sung Tulodo (di depan memberi teladan), Ing Madya Mangun Karsa (di tengah membangun kemauan), Tut Wuri Handayani (di belakang memberi dukungan moral)”. Sebagai sentral penting dalam kemajuan pendidikan serta ditinjau berdasarkan pengertian-pengertian tentang guru dapat dijelaskan bahwa guru merupakan individu yang memiliki peran serta tanggung jawab penting dan besar bagi peningkatan mutu pendidikan yang perlu perhatian khusus dari semua pihak terutama pemerintah; 9. Bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan guru honor dikeluarkanlah kebijakan oleh pemerintah yang namanya InpassingGuru Bukan Pegawai Negeri Sipil atau Guru Inpassing GBPNS. Guru Inpassing GBPNS adalah proses penyetaraan jabatan bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil (GBPNS) agar memiliki jabatan, pangkat, hak dan lain-lain yang sama dengan Guru Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sedangkan guru yang bisa mengajukan Inpassing haruslah guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi syarat-syarat yang lain sesuai dengan ketentuan yang belaku; 10. Bahwa syarat umum untuk menjadi guru Inpassing sebagai berikut: - Tidak berstatus sebagai guru Pegawai Negeri Sipil (PNS); - Kualifikasi pendidikan minimal Sarjana S1/D-IV dari Perguruan Tinggi terakreditasi dan S2/S3 dari program studi terakreditasi minimal B; - Sudah memiliki sertifikat pendidik (serdik), baik sebagai guru mata pelajaran, guru kelas, maupun guru bimbingan konseling; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman6dari69halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2024 11. Bahwa untuk selanjutnya guru yang memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku diberikan Surat Keterangan Inpassing (untuk selanjutnya disebut SK Inpassing) yaitu keterangan resmi yang menyatakan seorang guru lolos dan diterima pada proses penyetaraan/Inpassing dan berhak mendapatkan tunjangan profesi guru sebagimana yang di dapat Guru Pegawai Negeri Sipil (PNS); 12. Bahwa guru honor yang telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku sebagai guru yang lolos Inpassing mendapatkan Surat KeteranganInpassing yang dikeluarkan Kementerian Agama dan mendapatkan hak yang setara atau sama gaji Guru Pegawai Negeri Sipil (PNS); 13. Bahwa InpassingGuru Bukan Pegawai Negeri Sipil (GBPNS) diselenggarakan oleh pemerintah tidak lain bertujuan untuk memberikan pengakuan terhadap kualifikasi akademik, “Masa Kerja”, dan sertifikat pendidik yang dimiliki Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil (GBPNS). Penyetaraan ini diformulasikan dengan menggunakan jabatan, angka kredit, serta pangkat yang setara dengan jabatan fungsional Guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan/atau Guru Aparatur Sipil Negara (ASN); 14. Bahwa pada tahun 2011 pemerintah mengeluarkan kebijakan pengangkatan Guru InpassingGuru Bukan Pegawai Negeri Sipil (GBPNS) dan termasuklah Para Pemohon dan ribuan guru lainnya yang diangkat sebagai Guru InpassingGuru Bukan Pegawai Negeri Sipil (GBPNS) pada Kementerian Agama Republik Indonesia dengan pengangkatan tertanggal 30 Desember 2011 (vide bukti P-3, bukti P-4 dan bukti P-5); 15. Bahwa tindak lanjut dari pengangkatan Guru InpassingGuru Bukan Pegawai Negeri Sipil (GBPNS) tersebut, Kementerian Agama sebenarnya bisa mempergunakan Keputusan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Profesi dan Bantuan Tunjangan Profesi Guru/Pengawas Dalam Binaan Kementerian Agama dalam pembayaran tunjangan Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman7dari69halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2024 Para Pemohon dan ribuan Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil (GBPNS) lainnya (vide bukti P-6A); 16. Bahwa dalam Lampiran Keputusan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2011 pada angka III (tiga romawi) sub A ke-2 kata/kalimat “Masa Kerja”untuk pembayaran tunjangan profesi guru masih dicantumkan dengan bunyi “Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil diberikan bantuan tunjangan profesi setara dengan kualifikasi akademik, pangkat dan “Masa Kerja” yang berlaku bagi PNS”(vide bukti P-6B); 17. Bahwa Keputusan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2011 yang terbit tanggal 5 Mei 2011 tidak pernah diberlakukan untuk pembayaran tunjangan profesi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil (GBPNS) dibawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia yang Surat KeteranganInpassingnya terbit tanggal 30 Desember 2011; 18. Bahwa untuk selanjutnya setelah lebih kurang 3 (tiga) tahun Para Pemohon menerima Surat KeteranganInpassing (selama 3 tahun tidak pernah dibayarkan), barulah pada tahun 2014 diterbitkan peraturan baru yaitu Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil dibawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia (vide bukti P-1A); 19. Bahwa yang sangat disayangkan dalam terbitnya Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil Pada Kementerian Agama, yang mana dalam peraturan a quo pada Pasal 6 ayat (1) kata/kalimat “Masa Kerja” ada unsur kesengajaan untuk dihilangkan atau diselundupkan demi untuk mengkebiri, menzolimi dan menghilangkan hak Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil(GBPNS) untuk dibayarkan sesuai dengan “Masa Kerja” sehingga Pasal 6 ayat (1) hanya berbunyi “Tunjangan profesi bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil (GBPNS)yang telah memiliki jabatan fungsional guru diberikan setara dengan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil pada pangkat, golongan, jabatan, dan kualifikasi akademik Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman8dari69halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2024 yang sama sesuai dengan penetapan Inpassing jabatan fungsional guru yang bersangkutan” tanpa mencantumkan kata/kalimat “masa kerja” (vide bukti P-1B); 20. Bahwa akibat terbitnya peraturan a quoGuru Bukan Pegawai Negeri Sipil (GBPNS) tidak bisa mendapatkan haknya untuk diperhitungkan dalam pembayaran tunjangan profesinya berdasarkan “masa kerja”sesuai dengan Lampiran III (tiga romawi) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kesembilan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (vide bukti P-7); 21. Bahwa untuk benar-benar menghilangkan hak a quo, setiap tahun (mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2024) Direktur Jenderal Pendidikan Islam mengeluarkan aturan lebih lanjut yaitu berupa Petunjuk Teknis Pembayaran Tunjangan Profesi GuruUntuk Guru Madrasah yang berada di bawah naungan Menteri Agama/Kementerian Agama, yang mana setiap terbit isinya selalu menyatakan lebih kurang berbunyi sebagai berikut “Guru dan Kepala Madrasah bukan Aparatur Sipil Negara yang sudah disetarakan (Inpassing) diberikan tunjangan sebesar 1 (satu) kali gaji pokok perbulan sesuai dengan Surat KeteranganInpassing“Tanpa Memperhitungkan Masa Kerja” yang bersangkutan dan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku; 22. Bahwa untuk pembayaran tunjangan Para Pemohon tahun 2024 dibayar berdasarkan Keputusan Direktur Pendidikan Islam Nomor 7174 Tahun 2023 dan bunyi “Tanpa Memperhitungkan Masa Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman9dari69halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2024 Kerja”kembali tercantum pada Lampiram halaman 7 bagian B sub ke 3 peraturana quo(vide bukti P-8); 23. Bahwa di lain pihak, berbeda dengan Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil (GBPNS) dibawah naungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang haknya dibayarkan berdasarkan perhitungan “Masa Kerja”, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sehingga untuk golongan yang sama dan masa kerja yang sama ada perbedaan mencolok dalam pembayaran haknya (vide bukti P-16 dan P-17); 24. Bahwa Para Pemohon dalam kapasitasnya sebagai Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil (GBPNS) mempunyai hak untuk mendapatkan peningkatan kesejahteraan sesuai dengan “masa kerja” sebagaimana yang diterima Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil (GBPNS) di bawahnaungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, namun dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2014 beserta turunannya mengakibatkan hak-hak Para Pemohon untuk mendapatkan hak tunjangan pofesi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil (GBPNS) berdasarkan masa kerja menjadi hilang sehingga pembayarannya selalu dihitung 0 (nol) tahun sejak pertama kali Surat KeteranganInpassing terbit 30 Desember 2011; 25. Bahwa dengan berlakunya aturan a quo, menimbulkan kerugian moril dan materiil bagi Para Pemohon, karena Para Pemohon kehilangan hak untuk mendapatkan pembayaran tunjangan profesi Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman10dari69halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2024 Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil (GBPNS) berdasarkan masa kerja yang sedikit banyaknya bisa menambah kesejahteraan para Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil (GBPNS) di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia; II. Kewenangan Mahkamah Agung; 1. Para Pemohon memohon agar Mahkamah Agung Republik Indonesia melakukan pengujian formil dan materiil terhadap: a. Pembentukan Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil Pada Kementerian Agama (vide bukti P- 1A); b. Khususnya Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil Pada Kementerian Agama berbunyi “Tunjangan profesi bagi GBPNS yang telah memiliki jabatan fungsional guru diberikan setara dengan gaji pokok PNS pada pangkat, golongan, jabatan, dan kualifikasi akademik yang sama sesuai dengan penetapan Inpassing jabatan fungsional guru yang bersangkutan”(vide bukti P-1B); Terhadap: 1. Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan dan Dosen (vide bukti P-2B); 2. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru Dan Dosen Tunjangan Khusus Guru Dan Dosen Serta Tunjangan Kehormatan Profesor (vide bukti P-9); 3. Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru (vide bukti P-10); Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman11dari69halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2024 4. Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 164 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru Dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor (vide bukti P-11); 2. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 24A ayat (1) Undang- Undang Dasar 1945 junctoPasal 31A ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung junctoPasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Agung adalah pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang; a) Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 antara lain menyatakan Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang- undang; b) Pasal 31A ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 antara lain menyatakan permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia; c) Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 1 Tahun 2011 antara lain menyatakan Hak Uji Materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman12dari69halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2024 3. Bahwa menguji peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut tidaklah semata-mata menguji apakah norma peraturan perundang-undangan itu bertentangan dengan norma undang-undang, namun juga harus dimaknai bahwa yang dapat menjadi objek pengujian ke Mahkamah Agung adalah materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam peraturan perundang- undangan yang bertentangan dengan undang-undang. Hal tersebut dijabarkan lebih lanjut oleh ketentuan undang-undang bahwa Pemohon wajib menguraikan dengan jelas “materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang- undangan di bawah undang-undang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (vide Pasal 31 ayat (3) huruf b angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009); 4. Bahwa ketentuan yang hampir sama ditemukan pula dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019) yang mengatakan bahwa dalam hal suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang diduga bertentangan dengan undang-undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung, dan dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan angka 192 yang menjelaskan bahwa “Dalam hal peraturan perundang-undangan memerlukan lampiran, hal tersebut dinyatakan dalam batang tubuh bahwa lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan perundang-undangan; 5. Bahwa Pasal 7 ayat (1) dalam undang-undang a quo, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangansebagai berikut: Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman13dari69halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2024 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang (Perppu); 4. Peraturan Pemerintah; 5. Peraturan Presiden; 6. Peraturan Daerah Provinsi; dan 7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; 6. Bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang- Undang a quo disebutkan pula bahwa “Peraturan yang ditetapkan Menteri juga termasuk dalam jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, disebutkan jenis peraturan perundang-undangan selain yang telah disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) di atas, juga mencakup peraturan yang dibentuk berdasarkan kewenangan yakni, peraturan yang dikeluarkan oleh MPR dan DPR, DPD, MA, MK, BPK, KY, Bank Indonesia, Menteri, Kepala Badan, Lembaga atau Komisi yang setingkat yang dibentuk oleh undang-undang atau Pemerintah atas perintah undang-undang, DPRD Provinsi, Gubernur, DPRD Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat”; 7. Bahwa dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undanga quo tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dikatakan: “Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan”; 8. Bahwa lebih lanjut berdasarkan pada ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman14dari69halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2024 Undangan dikatakan “Dalam hal suatu peraturan perundang- undangan di bawah undang-undang diduga bertentangan dengan undang-undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung”; 9. Bahwa dengan demikian, secara hierarkis kedudukan Peraturan Menteri Agama beserta seluruh turunannya adalah di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945), Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang (PERPU), Peraturan Pemerintah (PP), sehingga di dalam pembentukan maupun muatan materi yang diaturnya Peraturan Menteri tidak boleh bertentangandengan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang maupun Peraturan Pemerintah; 10. Bahwa apabila suatu Peraturan Menteri bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya maka dapat dimohonkan untuk diuji melalui Permohonan Keberatan/Uji Materiil kepada Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan hukum positif yang berlaku; 11. Bahwa untuk selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir ke-(1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil (PERMA Nomor 01 tahun 2011) disebutkan sebagai berikut: “Hak Uji Materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi”; 12. Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Keberatan/Uji Materiil terhadap terbitnya Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil Pada Kementerian Agama beserta turunannya secara langsung kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, dengan Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman15dari69halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2024 alasan dan keberatan karena Pasal 16 ayat (1) dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2014 tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi, yaitu : 1. Pasal 16 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan dan Dosen (vide bukti P- 2B); 2. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru Dan Dosen Tunjangan Khusus Guru Dan Dosen Serta Tunjangan Kehormatan Profesor (vide bukti P-9); 3. Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru (vide bukti P- 10); 13. Bahwa ketentuan yang diajukan oleh Para Pemohon adalah ketentuan di dalam produk hukum peraturan perundang-undangan, in casuPeraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil Pada Kementerian Agama Pasal 6 ayat (1) (vide bukti P-1B) juncto Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Petunjuk Teknis Pembayaran Tunjangan Profesi Guru untuk guru Madrasah yang berada di bawah naungan Kementerian Agama yang terbit setiap tahun, yang isinya menyatakan Guru dan Kepala Madrasah bukan Aparatur Sipil Negara yang sudah disetarakan (Inpassing) diberikan tunjangan sebesar 1 (satu) kali gaji pokok per bulan sesuai dengan Surat KeteranganInpassingTanpa Memperhitungkan Masa Kerja yang bersangkutan dan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku untuk diuji oleh Mahkamah Agung terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman16dari69halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2024 14. Bahwa berdasarkan seluruh ketentuan peraturan perundang undangan yang telah disampaikan sebagaimana tersebut di atas, maka Mahkamah Agung Republik Indonesia berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan Pemohon Keberatan/Uji Materiil terhadap peraturan a quo dan mengingat permohonan a quo diajukan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011, maka Permohonan Uji Materiil terhadap Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil Pada Kementerian Agamakhususnya Pasal 6 ayat (1) yang diajukan oleh Para Pemohon ini sudah sepatutnya diterima dan dikabulkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia; III. Kedudukan dan Kepentingan Hukum (Legal Standing); 1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2004 junctoPeraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2004 Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil dinyatakan Pemohon Keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat yang lebih rendah dari undang-undang; 2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 31 A ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menyatakan sebagai berikut: 1) Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dilakukan langsung oleh Pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia”; 2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman17dari69halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2024 dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu: a) Perorangan Warga Negara Indonesia; b) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; atau c) Badan hukum publik atau badan hukum privat; 3. Bahwa Para Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diberikan hak-hak konstitusional antara lain tetapi tidak terbatas pada: 1) Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya; 2) Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum; 4. Bahwa Para Pemohon adalah warga negara Indonesia, dalam kapasitasnya sebagai Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia atas berlakunya Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil Pada Kementerian Agama (vide bukti P-1B) beserta seluruh turunannya; 5. Bahwa Para Pemohon dalam Permohonan ini bertindak selaku Warga Masyarakat Indonesia yang terdaftar sebagai Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil yang dibuktikan dengan mempunyai Sertifikat Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 17 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman18dari69halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2024 Pendidik dan Surat Keputusan Inpassing yang mempunyai hak Konstitusional sebagaimana yang diatur dalam: 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru Dan Dosen Tunjangan Khusus Guru Dan Dosen Serta Tunjangan Kehormatan Profesor; dan 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru; 6. Bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru Dan Dosen Tunjangan Khusus Guru Dan Dosen Serta Tunjangan Kehormatan Profesor junctoPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru yang berkaitan dengan Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil junctoPeraturan Menteri Keuangan Nomor 164 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru Dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor, tetap memperhitungkan berdasarkan “Masa Kerja” dengan bunyi sebagai berikut: 1) Pasal 16 ayat (2)Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan dan Dosen berbunyi “Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama” (vide bukti P-2B); Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 18 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman19dari69halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2024 2) Pasal 5 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru Dan Dosen Tunjangan Khusus Guru Dan Dosen Serta Tunjangan Kehormatan Profesor berbunyi Tunjangan profesi bagi Guru dan Dosen Bukan Pegawai Negeri Sipil diberikan sesuai dengan kesetaraan tingkat, masa kerja, dan kualifikasi akademik yang berlaku bagi guru dan dosen Pegawai Negeri Sipil” (vide bukti P-9); 3) Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru berbunyi Tunjangan Profesi dan tunjangan khusus bagi Guru Tetap bukan pegawai negeri sipil diberikan sesuai dengan kesetaraan tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang berlaku bagi Guru Pegawai Negeri Sipil” (vide bukti P-10); 4) Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164 tahun 2010 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru Dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor berbunyi “Tunjangan Profesi Guru dan Dosen Bukan Pegawai Negeri Sipil diberikan setiap bulan sesuai dengan kesetaraan tingkat, masa kerja dan kualifikasi akademik yang berlaku bagi Guru dan Dosen Pegawai Negeri Sipil” (vide bukti P-11); 7. Bahwa dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil Pada Kementerian Agama Pasal 6 ayat (1) kata dan/atau kalimat Masa Kerja dihilangkan sehingga hanya berbunyi “Tunjangan profesi bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil yang telah memiliki jabatan fungsional guru diberikan setara dengan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil pada pangkat, golongan, jabatan, dan kualifikasi akademik yang sama sesuai dengan penetapan Inpassing jabatan fungsional guru yang bersangkutan”(vide bukti P-1B); Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 19 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman20dari69halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2024 8. Bahwa akibat dihilangkannya kata dan/atau kalimat masa kerja dalam Pasal6 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil Pada Kementerian Agama, setiap tahun Direktur Jenderal Pendidikan Islam mengeluarkan aturan lebih lanjut yaitu Petunjuk Teknis Pembayaran Tunjangan Profesi Guru untuk guru Madrasah yang berada di bawah naungan Kementerian Agama, yang isinya menyatakan “Guru dan Kepala Madrasah bukan Aparatur Sipil Negara yang sudah disetarakan (Inpassing) diberikan tunjangan sebesar 1 (satu) kali gaji pokok per bulan sesuai dengan Surat KeteranganInpassing“Tanpa Memperhitungkan Masa Kerja”yang bersangkutan dan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.” Untuk pembayaran tunjangan Para Pemohon tahun 2024 berdasarkan Keputusan Direktur Pendidikan Islam Nomor 7174 Tahun 2023, yang dalam lampirannya halaman 7 bagian B Sub ke 3 kembali mencantumkan kalimat “tanpa memperhitungkan masa kerja”(vide bukti P-8); 9. Bahwa Para Pemohon dalam hal ini sebagai Guru GBPNS yang sudah disetarakan (Inpassing) dan sebagai rakyat Indonesia yang ikut mendidik dan ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa, merasa sangat-sangat dirugikan atas pemberlakukan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil Pada Kementerian Agama beserta turunannya yaitu Petunjuk Teknis Pembayaran Tunjangan Profesi Guru untuk guru Madrasah yang berada di bawah naungan Kementerian Agama yang membayar tunjangan profesi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil yang “Tidak Berdasarkan Masa Kerja” yang terbit setiap tahun dan menjadi dasar bagi Kementerian Agama untuk membayar tunjangan tidak berdasarkan Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 20 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman21dari69halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2024 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2024 (vide bukti P-7); 10. Bahwa oleh karena pemberlakuan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil Pada Kementerian Agama beserta turunannya yaitu Petunjuk Teknis Pembayaran Tunjangan Profesi Guru untuk guru Madrasah yang berada di bawah naungan Kementerian Agama yang diduga bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, maka demi memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi Para Pemohon dan seluruh Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil di bawah naungan Kementerian Agama maka diajukanlah Hak Uji Materiil ini oleh Para Pemohon; 11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah Para Pemohon sampaikan di atas, maka Para Pemohon memiliki Kedudukan dan Kepentingan Hukum (Legal Standing) untuk dapat mengajukan keberatan terhadap ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil Pada Kementerian Agama beserta segala turunannya yang terbit setiap tahun ke Mahkamah Agung Republik Indonesia dan sudah sepatutnya Permohonan Keberatan/Uji Materiil ini dikabulkan seluruhnya oleh yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung; IV. Alasan-Alasan Permohonan Pengujian; A. Pengujian Formil; 1. Bahwa dalam pembentukan suatu peraturan perundang- undangan, selain harus memenuhi syarat materiil juga harus memenuhi syarat formil. Secara umum konsepsi pengujian secara formil (formele toetsing) dapat dimaknai sebagai sejauh mana peraturan perundang-undangan tersebut ditetapkan dalam bentuk yang tepat (appropriate Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 21 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman22dari69halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2024 form), oleh institusi yang tepat (appropriate institution), dan menurut prosedur yang tepat (approtiate prosedure). Dengan demikian sebuah produk peraturan perundang- undangan wajib dengan bentuk yang tepat, institusi yang tepat dan prosedur yang tepat; 2. Bahwa sesuai Pasal 31A ayat (3) huruf b ke-1 dan 2 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyatakan: 1. materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi; dan/atau 2. pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku; 3. Bahwa berdasar pada Pasal 31A ayat (3) huruf b Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung diatas, maka pengujian secara formil juga diakui dan menjadi bagian dari objek kewenangan pengujian oleh Mahkamah Agung RI; 4. Bahwa selain itu dalam asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik salah satunya harus sesuai dengan asas-asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat. Hal itu sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-Undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 22 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman23dari69halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2024 yang berwenang. Apabila terdapat peraturan perundang- undangan yang dalam pembentukannya tidak sesuai dengan lembaga atau pejabat pembentuk yang tepat, maka peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh Lembaga Negara atau pejabat yang tidak berwenang; 5. Bahwa selain itu sesuai dengan asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, maka juga harus sesuai dengan asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan dalam peraturan perundang-undangan. Artinya aturan dibawahnya tidak boleh bertentangan dengan aturan di atasnya, seharusnya Kementerian Agama dalam membuat aturan lebih lanjut tentang pembayaran tunjangan profesi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil untuk menjalankan dan melaksanakan undang-undang dengan sebagaimana mestinya. Dengan demikian jelas bahwa secara yuridis Kementerian Agama tidak berhak mengeluarkan produk hukum berupa norma baru Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil Pada Kementerian Agama yang menghilangkan kata dan/atau kalimat “masa kerja”, untuk menghindari kewajibannya membayar sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2024 yang mengacu kepada masa kerja (vide bukti P-7); 6. Bahwa apabila dihubungkan dengan Pasal 6 ayat (1)Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil Pada Kementerian Agama (vide bukti P-1B) maka pasal a quo bertentangan dengan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan dan Dosen (vide bukti P- Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 23 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman24dari69halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2024 2B),junctoPasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru Dan Dosen Tunjangan Khusus Guru Dan Dosen Serta Tunjangan Kehormatan Profesor (vide bukti P-9),junctoPasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (vide bukti P-10); 7. Bahwa jika dikaitkan dengan ketentuan lebih lanjut mengenai pembayaran tunjangan Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil, sesuai dengan pasal-pasal sebagaimana disebutkan point 6 (enam) di atas seharusnya dalam membuat aturan berkaitan dengan tunjangan Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil, Kementerian Agama tetap harus mengacu kepada “masa kerja”. Dengan demikian maka tidak tepat Kementerian Agama yang mengatur tentang tunjanganGuru Bukan Pegawai Negeri Sipil melalui norma hukum berupa Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 6 ayat (1) yang menghilangkan kata/kalimat “masa kerja”, karena sesuai dengan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan dan Dosen,junctoPasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru Dan Dosen Tunjangan Khusus Guru Dan Dosen Serta Tunjangan Kehormatan Profesor, junctoPasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru harus tetap mencantumkam dan tidak menghilangkan pembayaran tunjanganGuru Bukan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan “masa kerja”; 8. Bahwa dengan demikian secara formil Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2014 tentang Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 24 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman25dari69halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2024 Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil Pada Kementerian Agama (vide bukti P-1B) dan turunannya berupa Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Petunjuk Teknis Pembayaran Tunjangan Profesi Guru untuk guru Madrasah yang berada di bawah naungan Kementerian Agama yang terbit setiap tahun, yang isinya menyatakan Guru dan Kepala Madrasah bukan Aparatur Sipil Negara yang sudah disetarakan (Inpassing) diberikan tunjangan sebesar 1 (satu) kali gaji pokok per bulan sesuai dengan Surat KeteranganInpassingTanpa memperhitungkan masa kerja yang bersangkutan dan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.Untuk pembayaran tunjangan tahun 2024 dengan Keputusan Direktur Pendidikan Islam Nomor 7174 Tahun 2023(vide bukti P-8) dapat dikatakan cacat formil dikarenakan dikeluarkan melalui institusi yang tidak tepat (appropriate institution), karena materi muatan, ayat dan pasalbertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; 9. Bahwa dengan demikian Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil Pada Kementerian Agama khususnya Pasal 6 ayat (1) dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang “Petunjuk Teknis Pembayaran Tunjangan Profesi Guru untuk Guru Madrasah yang berada di bawah naungan Kementerian Agama yang terbit setiap tahun, yang isinya menyatakan “Guru dan Kepala Madrasah bukan Aparatur Sipil Negara yang sudah disetarakan (Inpassing) diberikan tunjangan sebesar 1 (satu) kali gaji pokok per bulan sesuai dengan Surat KeteranganInpassingtanpa memperhitungkan Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 25 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman26dari69halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2024 masa kerja yang bersangkutan dan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dapat dibatalkan; 10. Bahwa berdasarkan argumentasi hukum diatas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus Permohonan Pengujian Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil Pada Kementerian Agama khususnya Pasal 6 ayat (1) (vide bukti P-1B) dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang “Petunjuk Teknis Pembayaran Tunjangan Profesi Guru untuk guru Madrasah yang berada di bawah naungan Kementerian Agama yang terbit setiap tahun, yang isinya menyatakan “Guru dan Kepala Madrasah bukan Aparatur Sipil Negara yang sudah disetarakan (Inpassing) diberikan tunjangan sebesar 1 (satu) kali gaji pokok per bulan sesuai dengan Surat KeteranganInpassingTanpa Memperhitungkan Masa Kerja yang bersangkutan dan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Untuk pembayaran tunjangan tahun 2024 dengan Keputusan Direktur Pendidikan Islam Nomor 7174 tahun 2023; (vide bukti P-8), secara formil tidak sesuai dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen juncto Undang-Undang Nomor 15 Tahun 20119 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan; B. Pengujian Materiil; 1. Bahwa pada hakekatnya tujuan dan fungsi Negara Republik Indonesia adalah menghendaki kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya termasuk dalam hal ini adalah kesejahteraan dan kemakmuran para Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil dalam rangka mencerdaskan kehidupan Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 26 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman27dari69halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2024 bangsa, khususnya para peserta didik di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia; 2. Bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009tentang Tunjangan Profesi Guru Dan Dosen Tunjangan Khusus Guru Dan Dosen Serta Tunjangan Kehormatan Profesorjuncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru yang berkaitan dengan Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil juncto Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru Dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor, tetap harus memperhitungkan berdasarkan “Masa Kerja” dengan bunyi sebagai berikut: 1) Pasal 16 ayat (2)Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen berbunyi “Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama.” (vide bukti P-2B); 2) Pasal 5 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru Dan Dosen Tunjangan Khusus Guru Dan Dosen Serta Tunjangan Kehormatan Profesor berbunyi “Tunjangan profesi bagi Guru dan Dosen Bukan Pegawai Negeri Sipil diberikan sesuai dengan kesetaraan tingkat, masa kerja, dan Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 27 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman28dari69halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2024 kualifikasi akademik yang berlaku bagi guru dan dosen pegawai negeri sipil.” (vide bukti P-9); 3) Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru berbunyi “Tunjangan Profesi dan tunjangan khusus bagi Guru Tetap bukan pegawai negeri sipil diberikan sesuai dengan kesetaraan tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang berlaku bagi Guru pegawai negeri sipil” (vide bukti P-10); 4) Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru Dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor berbunyi Tunjangan Profesi Guru dan Dosen Bukan Pegawai Negeri Sipil diberikan setiap bulan sesuai dengan kesetaraan tingkat, masa kerja dan kualifikasi akademik yang berlaku bagi Guru dan Dosen Pegawai Negeri Sipil” (vide bukti P-11); 3. Bahwa berdasarkan peraturan-peraturan a quopoint nomor 2 di atas, Kementerian Agama dalam membuat peraturan lebih lanjut tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil (Guru GBPNS) tetap harus memperhitungkan berdasarkan pada “masa kerja”. Akan tetapi berbeda dengan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil Pada Kementerian Agama yang cenderung tidak sejalan peraturan-peraturan sebagaimana point nomor 2 tersebut di atas; 4. Bahwa terdapat disparitas dan pertentangan antara aturan yang lebih tinggi dengan Peraturan Menteri Agama Nomor Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 28 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman29dari69halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2024 43 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil (Guru GBPNS), karena di Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2014 kata “masa kerja” sengaja dihilangkan untuk menghindari kewajiban pembayaran tunjangan Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil untuk dibayarkan berdasarkan “masa kerja” sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sehingga sejak pertama kali terbit Surat KeteranganInpassing tanggal 30 Desember 2011 sampai diajukannya permohonan ini lebih kurang selama 23 tahun selalu dibayarkan tidak berdasarkan masa kerja (0 tahun); 5. Bahwa dengan tidak dimasukkannya kata/kalimat “masa kerja” pada Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil Pada Kementerian Agama, berakibat hilangnya hak Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil untuk mendapatkan pembayaran tunjangan berdasarkan “masa kerja”, sehingga apabila tetap dipaksakan terhadap pemberlakuan peraturan a quo secara terus menerus, maka akan berimbas selalu hilangnya hak Para Pemohon dan ribuan bahkan puluhan ribu Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil lainnya untuk Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 29 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman30dari69halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2024 mendapatkan pembayaran tunjangan Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan “masa kerja”; 6. Bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil pada Menteri Agama tidak berkeadilan bagi Para Pemohon karena adanya tindakan diskriminatif terhadap Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama dibanding dengan Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil di bawa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Padahal sudah mutlak setiap orang sama dihadapan hukum, hal ini lah yang menjadi ketimpangan hukum dalam pembayaran tunjangan antara Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama RI dengan Guru Bukan Pegawai Negeri SipilKementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia; 7. Bahwa berkaitan dengan pembayaran tunjangan Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil, Kantor Staf Presiden Republik Indonesia melalui surat Nomor B-024/KSP/D.II/2023 tanggal 14 Februari 2023 Perihal Tindak Lanjut Permasalahan Guru Inpassing yang ditujukan ke Sekretaris Jenderal Kementerian Agama dan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tembusan ke Kepala Staf Kepresidenan dan Menteri Agama point 2 dalam surat tersebut berbunyi “Mengingat bahwa salah satu prinsip hukum dalam hierarki peraturan perundang- undangan di Indonesia adalah peraturan perundang- undangan yang memiliki derajat lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan yang derajatnya lebih tinggi, ketentuan di dalam Surat Keterangan Direktorat Jenderal yang sifatnya teknis tidak boleh menyalahi pengaturan di dalam Peraturan Pemerintah. Untuk itu, KSP mendorong Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 30 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman31dari69halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2024 Direktorat Jenderal Pendidikan Islam untuk melakukan perubahan terhadap Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor 12 Tahun 2022 sehingga sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009”,(vide bukti P-12),namun sampai saat diajukannya permohonan ini tidak pernah ditanggapi sama sekali oleh pihak Kementerian Agama RI; 8. Bahwa Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan sampai saat ini masih mengabdikan diri kepada bangsa dan negara sebagai Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil (Guru Inpassing) dan masing-masing mempunyai Surat Keputusan dari Menteri Agama RI dengan data sebagai berikut: 1. Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B.II/3/15678.Kw.11.006483/2011 tertanggal 30 Desember 2011atas nama: - Nama : Hadi Sutikno, S. Pd.I - NUPTK : 416275065220003 - Tempat, Tanggal Lahir : Boyolali, 30 Agustus 1972 - Ditetapkan dalam a. Jabatan : Guru Dewasa b. Pangkat, Gol. Ruang : Penata, III/c Jumlah Angka Kredit : 200 Masa Kerja : 13 Tahun 0 Bulan Satuan Pendidkan : MI Al Mutaalimin (vide bukti P-3); Bahwa dengan Pangkat, Golongan Ruang III/c dan masa kerja selama 13 tahun 0 bulan jika pembayaran tunjangan Pemohon I berdasarkan masa kerja maka sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2024 Pemohon I seharusnya dibayarkan sebesar Rp3.645.200,00 (tiga juta enam ratus empat puluh lima Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 31 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman32dari69halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2024 ribu dua ratus rupiah)(vide bukti P-7). Namun karena berlakunya Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2014 (vide bukti P-1B)juncto Keputusan Direktur Pendidikan Islam Nomor 7174 Tahun 2023 (vide bukti P-8)maka dibayarkanhanya sebesar Rp3.026.400,00 (tiga juta dua puluh enam ribu empat ratus rupiah) (vide bukti P-13); 2. Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B.II/3/15678.Kw.28.001938/2011 tertanggal 30 Desember 2011atas nama: - Nama : Deni Subhani - NUPTK : 7035762663200013 - Tempat, Tanggal Lahir : Lebak, 3 Juli 1984 - Ditetapkan dalam a. Jabatan : Guru Madya Tk I b. Pangkat, Gol. Ruang : Penata, III/b Jumlah Angka Kredit : 150 Masa Kerja : 7 Tahun 0 bulan Satuan Pendidkan :MAS AL-HIKMAH (vide bukti P-4); Bahwa dengan Pangkat, Golongan Ruang III/bdan masa kerja selama 7 tahun 0 bulan jika pembayaran tunjangan Pemohon II berdasarkan masa kerja maka sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2024 Pemohon II seharusnya dibayarkan sebesar Rp3.186.600,00 (tiga juta seratus delapan puluh enam ribu enam ratus rupiah) (vide bukti P-7). Namun karena berlakunya Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2014 (vide bukti P-1B)juncto Keputusan Direktur Pendidikan Islam Nomor 7174 tahun 2023 (vide bukti P-8)maka dibayarkanhanya sebesar Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 32 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman33dari69halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2024 Rp2.903.600,00 (dua juta sembilan ratus tiga ribu enam ratus rupiah) (vide bukti P-14); 3. Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B.II/3/15678.Kw.11.000339/2011 tertanggal 30 Desember 2011 atas nama: - Nama : Siti Zaetun, S. Pd.I - NUPTK : 7161754656300013 - Tempat, Tanggal Lahir :Banjarnegara, 29 Agustus 1976 - Ditetapkan dalam a. Jabatan : Guru Madya b. Pangkat, Gol. Ruang : Penata, III/a Jumlah Angka Kredit : 100 Masa Kerja : 4 Tahun 0 Bulan Satuan Pendidkan :MI Muhammadiyah (videBukti P-5); Bahwa dengan Pangkat, Golongan Ruang III/adan masa kerja selama 4 tahun 0 bulan jika pembayaran tunjangan Pemohon III berdasarkan masa kerja maka sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2024 Pemohon III seharusnya dibayarkan sebesar Rp2.964.000,00 (dua juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah) (vide bukti P-7). Namun karena berlakunya Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2014 (vide bukti P-1B)juncto Keputusan Direktur Pendidikan Islam Nomor 7174 tahun 2023 (vide bukti P-8)maka dibayarkanhanya sebesar Rp2.785.700,00 (dua juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) (vide bukti P-15); 9. Bahwa sebagai perbandingan Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil di bawah naungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan Pangkat, Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 33 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman34dari69halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2024 Golongan Ruang III/a, masa kerja 11 tahun dibayar sebesar Rp3.252.900,00 (tiga juta dua ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus rupiah). Dengan Pangkat Golongan Ruang III/A, masa kerja 17 tahun dibayar Rp3.570.100,00 (tiga juta lima ratus tujuh puluh ribu seratus rupiah (vide bukti P-16 dan P-17), sedangkan dengan Pangkat, Golongan Ruang III/a dan berapapun lama masa kerjanya Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil di bawah naungan Kementerian Agama tetap hanya dibayarkansebesar Rp2.785.700,00 (dua juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) (vide bukti P-15); 10. Bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 6 ayat (1)juncto Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Tentang “Petunjuk Teknis Pembayaran Tunjangan Profesi Guru untuk guru Madrasah yang berada di bawah naungan Kementerian Agama yang terbit setiap tahun, yang isinya menyatakan Guru dan Kepala Madrasah bukan Aparatur Sipil Negara yang sudah disetarakan (Inpassing) diberikan tunjangan sebesar 1 (satu) kali gaji pokok per bulan sesuai dengan Surat KeteranganInpassingtanpa memperhitungkan masa kerjayang bersangkutan dan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga bagi Para Pemohon sangat dirugikan karena berakibat tidak dibayarkan tunjangan Para Pemohon berdasarkan “masa kerja” untuk dibayarkan sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 34 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman35dari69halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2024 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil; 11. Bahwa sebagaimana fakta berlakunya aturan a quo, Para Pemohon telah dan mengalami kerugian yang sangat nyata dan konkret akibat tunjangan sebagai Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil tidak dibayarkan berdasarkan masa kerjakarena aturan sebagaimana point nomor 10 di atas tidak dapat diterapkan dalam rangka menentukan pembayaran tunjangan Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil, karena bukan merupakan interpretasi dari pasal-pasal aturan lebih tinggi ataupun aturan yang setingkat sebagaimana aturan berikut: 1. Pasal 16 ayat (2)Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen berbunyi “Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama.” (vide bukti P-1B); 2. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru Dan Dosen Tunjangan Khusus Guru Dan Dosen Serta Tunjangan Kehormatan Profesor berbunyi “Tunjangan profesi bagi Guru dan Dosen Bukan Pegawai Negeri Sipil diberikan sesuai dengan kesetaraan tingkat, masa kerja, dan kualifikasi akademik yang berlaku bagi guru dan dosen pegawai negeri sipil” (vide bukti P-9); 3. Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru berbunyi “Tunjangan Profesi dan tunjangan khusus Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 35 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman36dari69halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2024 bagi Guru Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil diberikan sesuai dengan kesetaraan tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang berlaku bagi Guru Pegawai Negeri Sipil” (vide bukti P-10); 4. Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru Dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor berbunyi “Tunjangan Profesi Guru dan Dosen Bukan Pegawai Negeri Sipil diberikan setiap bulan sesuai dengan kesetaraan tingkat, masa kerja dan kualifikasi akademik yang berlaku bagi Guru dan Dosen Pegawai Negeri Sipil” (vide bukti P-11); 12. Bahwa dengan pemberlakuan Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 6 ayat (1) juncto aturan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang “Petunjuk Teknis Pembayaran Tunjangan Profesi Guru untuk guru Madrasah yang berada di bawah naungan Kementerian Agama yang terbit setiap tahun, yang isinya menyatakan “Guru dan Kepala Madrasah bukan Aparatur Sipil Negara yang sudah disetarakan (Inpassing) diberikan tunjangan sebesar 1 (satu) kali gaji pokok per bulan sesuai dengan Surat KeteranganInpassingtanpa memperhitungkan masa kerja yang bersangkutan dan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku merupakan norma baru yang tidak memiliki landasan hukum baik Undang-Undang Dasar 1945 maupun dengan undang-undang atau peraturan sebagaimana pada point nomor 11 di atas; 13. Bahwa Kementerian Agama tidak mempunyai hak dan tidak dibenarkan membuat norma baru yang mengatur tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil, namun demi menghindari Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 36 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman37dari69halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2024 kewajibannya untuk membayar tunjangan profesi guru berdasarkan “masa kerja” yang merupakan hak bagi Para Pemohon dan puluhan ribu Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil lainnya tetap diterbitkan/diberlakukan, sehingga Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 6 ayat (1) juncto aturan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang “Petunjuk Teknis Pembayaran Tunjangan Profesi Guru untuk guru Madrasah yang berada di bawah naungan Kementerian Agama yang terbit setiap tahun bertentangan dengan pasal-pasal aturan lebih tinggi ataupun aturan yang setingkat sebagaimana aturan berikut ini: 1. Pasal 16 ayat (2)Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan dan Dosen berbunyi “Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama.” (vide bukti P-1B); 2. Pasal 5 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru Dan Dosen Serta Tunjangan Kehormatan Profesor berbunyi “Tunjangan profesi bagi Guru dan Dosen Bukan Pegawai Negeri Sipil diberikan sesuai dengan kesetaraan tingkat, masa kerja, dan kualifikasi akademik yang berlaku bagi guru dan dosen pegawai negeri sipil” (vide bukti P-9); 3. Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru berbunyi “Tunjangan Profesi dan tunjangan khusus bagi Guru Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil diberikan Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 37 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman38dari69halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2024 sesuai dengan kesetaraan tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang berlaku bagi Guru Pegawai Negeri Sipil” (vide bukti P-10); 4. Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru Dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor berbunyi “Tunjangan Profesi Guru dan Dosen Bukan Pegawai Negeri Sipil diberikan setiap bulan sesuai dengan kesetaraan tingkat, masa kerja dan kualifikasi akademik yang berlaku bagi Guru dan Dosen Pegawai Negeri Sipil” (vide bukti P-11); 14. Bahwa dalam teori hukum tata negara dikenal asas Lex Superiori Derogat Legi Inferiori, dimana apabila terjadi pertentangan peraturan perundang-udangan yang lebih rendah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam penerapannya mengalahkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Maka dengan demikian untuk menjaga kewibawaan dan menciptakan kepastian hukum, maka sudahlah patut Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara a quo menyatakan peraturan perundang-undangansebagai berikut: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan dan Dosen; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru Dan Dosen Tunjangan Khusus Guru Dan Dosen Serta Tunjangan Kehormatan Profesor; 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 38 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman39dari69halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2024 Sebagai peraturan yang lebih tinggi sehingga harus mengesampingkan Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 6 ayat (1) juncto aturan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Petunjuk Teknis Pembayaran Tunjangan Profesi Guru untuk Guru Madrasah yang berada di bawah naungan Kementerian Agama yang terbit setiap tahun sebagai peraturan perundang-undangan yang lebih rendah; 15. Bahwa selain itu sejak pertamakali terbitnya Surat Keterangan Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil tertanggal 30 Desember 2011 Para Pemohon dan ribuan bahkan puluhan ribu Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil lainnya tidak pernah mengalami perubahan Pangkat, Golongan Ruang dan/atau kenaikan pembayaran tunjangan berdasarkan masa kerja dan pembayaran tunjangan Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil pun mengalami keterlambatan dalam realisasi pembayarannya, karena baru dibayarkanpada bulan Januari tahun 2015 yang seharusnya dibayarkanmulai bulan Januari tahun 2012; 16. Bahwa berdasarkan uraian atau dalil-dalil pertimbangan hukum di atas, maka Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 6 ayat (1)juncto aturan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Petunjuk Teknis Pembayaran Tunjangan Profesi Guru untuk Guru Madrasah yang berada di bawah naungan Kementerian Agama yang terbit setiap tahun bertentangan peraturan yang lebih tinggi oleh karena itu harus dibatalkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Para Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut: Primair: 1. Menerima seluruh permohonan Para Pemohon; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 39 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman40dari69halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2024 2. Menyatakan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil Pada Kementerian Agama bertentangan dengan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan dan Dosen junctoPasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru Dan Dosen Tunjangan Khusus Guru Dan Dosen Serta Tunjangan Kehormatan Profesor juncto Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru; 3. Menyatakan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil Pada Menteri Agama beserta segala turunannya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 4. Menyatakan seluruh pedoman teknis dan pedoman pelaksanaan yang di terbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia berkaitan dengan pembayaran tunjangan profesi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil yang tidak berdasarkan “masa kerja” bertentangan dengan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan dan Dosen junctoPasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru Dan Dosen Tunjangan Khusus Guru Dan Dosen Serta Tunjangan Kehormatan Profesor junctoPasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat serta diperintahkan untuk direvisi pada saat putusan ini sudah dibacakan; 5. Menyatakan pembayaran besaran tunjangan profesi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil pada Madrasahdi bawahnaungan Kementerian Agama Republik Indonesia harus dibayarkan dengan memperhitungkan berdasarkan “masa kerja” sejak pertama kali Surat KeteranganInpassing diterima/terbit; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 40 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman41dari69halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2024 6. Memerintahkan Kementerian Agama dalam waktu 90 hari untuk merevisi Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil Pada Kementerian Agama menjadi berbunyi “Tunjangan Profesi dan tunjangan khusus bagi Guru Bukan Pegawai Negeri sipil (Guru GBPNS) diberikan sesuai dengan kesetaraan tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang berlaku bagi Guru Pegawai Negeri Sipil” sejak pertama kali Surat KeteranganInpassing diterima/terbit; 7. Memerintahkan Kementerian Agama Republik Indonesia c.q.Direktur Jenderal Pendidikan Islam dalam waktu 90 hari untuk merevisi Petunjuk Teknis Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Untuk Guru Madrasah Yang Berada Di Bawah Naungan Kementerian Agama yang isinya menjadi Guru dan Kepala Madrasah bukan Aparatur Sipil Negara yang sudah disetarakan (Inpassing) diberikan tunjangan sebesar 1 (satu) kali gaji pokok per bulan sesuai dengan Surat KeteranganInpassing dengan memperhitungkan masa kerja yang bersangkutan dan pembayarannya berdasarkan masa kerja disesuaikan dengan Peraturan Presiden Republik IndonesiaNomor 10 Tahun 2024; 8. Memerintahkan Kementerian Agama Republik Indonesia membayar tunjangan profesi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil pada madrasah berdasarkan “masa kerja” sejak pertama kali Surat KeteranganInpassing diterima/terbit; 9. Memerintahkan Kementerian Agama Republik Indonesia membayar tunggakan tunjangan profesi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil pada madrasah berdasarkan “masa kerja” sejak pertama kali Surat KeteranganInpassing diterima/terbit yaitu Januari 2012 sampai dengan Desember 2014; 10. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Agung untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; Subsidair: Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 41 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman42dari69halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2024 Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono); Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa: 1. Fotokopi Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil Pada Kementerian Agama(BuktiP-1A); 2. Fotokopi Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama RINomor 43 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil Pada Kementerian Agama(BuktiP-1B); 3. Fotokopi Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (BuktiP-2A); 4. Fotokopi Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (BuktiP-2B); 5. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B.II/3/15678.Kw.11.006483/2011 tanggal 30 Desember 2011 (BuktiP-3); 6. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B.II/3/15678.Kw.28.001938/2011 tanggal 30 Desember 2011 (BuktiP-4); 7. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B.II/3/15678.Kw.11.000399/2011 tanggal 30 Desember 2011 (BuktiP-5); 8. Fotokopi Keputusan Menteri Agama RI Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Profesi dan Bantuan Tunjangan Profesi Guru/Pengawas Dalam Binaan Kementerian Agama (BuktiP-6A); 9. Fotokopi Angka III Sub A Nomor 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2011 (BuktiP-6B); 10. Fotokopi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 42 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman43dari69halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2024 Kesembilan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (BuktiP-7); 11. Fotokopi Lampiran halaman 7 bagian B Sub ke 3 Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7174 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pembayaran Tunjangan Profesi bagi Guru, Kepala dan Pengawas Madrasah Bab II Sumber Anggaran Dan Besaran huruf B angka 3(BuktiP- 8); 12. Fotokopi Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru Dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru Dan Dosen Serta Tunjangan Kehormatan Profesor(BuktiP-9); 13. Fotokopi Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru(BuktiP-10.); 14. Fotokopi Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2010tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen Serta Tunjangan Kehormatan Profesor (BuktiP-11); 15. Fotokopi Surat Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Kantor Staf Presiden Republik Indonesia Nomor B-024/KSP/DII/02/2023 Perihal Tindak Lanjut Permasalahan Guru Inpassing tanggal 14 Februari 2023 (BuktiP-12); 16. Fotokopi Surat Keputusan Analisa Kelayakan Penerima Tunjangan (SKAKPT)atas nama Hadi Sutikno(BuktiP-13); 17. Fotokopi Surat Keputusan Analisa Kelayakan Penerima Tunjangan (SKAKPT) atas nama Deni Subhani(BuktiP-14); 18. Fotokopi Surat Keputusan Analisa Kelayakan Penerima Tunjangan (SKAKPT) atas nama Siti Zaetun(BuktiP-15); 19. Fotokopi Informasi Guru dan Tenaga Kependidikan atasnama Nanik Yuliastutik(BuktiP-16); 20. Fotokopi Informasi Guru dan Tenaga Kependidikan atas nama Siti Zulaiha(BuktiP-17); Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 18 Oktober 2024 Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 43 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman44dari69halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2024 berdasarkanSurat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 55/PER-PSG/X/55 P/HUM/2024, tanggal18 Oktober 2024; Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis tertanggal 2 Desember 2024, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut: I. Pendahuluan; Bahwa salinan permohonan Keberatan Hak Uji Materiil terhadap ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2014tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil yang diajukan oleh Para Pemohon secara resmi telah diterima oleh Termohon; Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil yang berbunyi “Termohon wajib mengirimkan atau menyerahkan jawabannya kepada Panitera Mahkamah Agung Paling Lama 14 (Empat Belas) hari Sejak Diterima Salinan Permohonan Tersebut”, maka penyampaian jawaban Termohon terhadap Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Para Pemohon masih dalam tenggang waktu dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil; II. Pokok Permohonan Pengujian; 1. Bahwa permohonan pengujian objek Hak Uji Materiil Peraturan Menteri AgamaNomor 43 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipilantara lain: a. Permohonan pengujian formil pembentukan Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil Pada Kementerian Agama; dan b. Ketentuan Pasal 6 ayat (1)Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil Pada Kementerian Agama Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 44 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman45dari69halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2024 yang berbunyi: “Tunjangan profesi bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil yang telah memiliki jabatan fungsional guru diberikan setara dengan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil pada pangkat, golongan, jabatan, dan kualifikasi akademik yang sama sesuai dengan penetapan Inpassing jabatan fungsional guru yang bersangkutan”yangbertentangan dengan: 1) Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (untuk selanjutnya disebut Ketentuan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005) yang berbunyi “Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama”; 2) Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (untuk selanjutnya disebut Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009) yang berbunyi “Tunjangan profesi bagi Guru dan Dosen Bukan Pegawai Negeri Sipil diberikan sesuai dengan kesetaraan tingkat, masa kerja, dan kualifikasi akademik yang berlaku bagi Guru dan Dosen Pegawai Negeri Sipil”;dan 3) Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (untuk selanjutnya disebut Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017) yang berbunyi “Tunjangan Profesi dan tunjangan khusus bagi Guru Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil diberikan sesuai dengan kesetaraan tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang berlaku bagi Guru Pegawai Negeri Sipil”; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 45 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman46dari69halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2024 2. Bahwa menurut Para Pemohon, pengundanganPeraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil Pada Kementerian Agamatidak memenuhi ketentuan-ketentuan prosedural dan substansial pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Bahwa selain itu norma pengaturan dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil Pada Kementerian Agama telah menimbulkan kerugian moril dan materiil bagi Para Pemohon; III. Jawaban Terhadap Materi Yang Dimohonkan Oleh Para Pemohon; Bahwa Termohon akan memberikan jawaban terhadap Posita dan Petitum yang disampaikan oleh Para Pemohon dalam Permohonannya sebagaimana uraian penjelasan dibawah ini: I. Tentang Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon; Sehubungan dengan kedudukan Para Pemohon, Termohon berpendapat sebagai berikut: a. Sesuai dengan ketentuan Pasal 31A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang berbunyi: (1) Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 46 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman47dari69halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2024 langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia; (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau c. Badan hukum publik atau badan hukum privat; (3) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat: a. Nama dan alamat pemohon; b. Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan menguraikan dengan jelas bahwa: 1. Materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan di bawah undang- undang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau 2. Pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku; dan c. Hal-hal yang diminta untuk diputus; (4) Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Mahkamah Agung paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan; (5) Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa pemohon atau permohonannya tidak memenuhi syarat, amar putusan menyatakan permohonan tidak diterima; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 47 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman48dari69halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2024 (6) Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan; (7) Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), amar putusan menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; (8) Putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus dimuat dalam Berita Negara atau Berita Daerah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal putusan diucapkan; (9) Dalam hal peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau tidak bertentangan dalam pembentukannya, amar putusan menyatakan permohonan ditolak; (10) Ketentuan mengenai tata cara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung; b. Atas dasar ketentuan Pasal 31A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tersebut, menurut Termohon perlu dipertanyakan apakah kepentingan Para Pemohon sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangannya dirugikan oleh berlakunya Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil Pada Kementerian Agama, yang tidak sesuai dengan ketentuan pada Pasal 16ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009, Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017, juga apakah Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 48 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman49dari69halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2024 terdapat kerugian Para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan apakah ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugianPara Pemohon dengan berlakunya ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil Pada Kementerian Agamayang dimohonkan untuk diuji; c. Bahwa dalam permohonan uji materiil yang diajukan oleh Para Pemohon tidak terurai dengan jelas, tegas, dan pasti kerugian yang timbul sebagai akibat berlakunya ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil Pada Kementerian Agama yang dimohonkan untuk diuji. Di samping itu, dalam permohonan uji materiil yang diajukan oleh Para Pemohon, juga tidak diuraikan dengan jelas, tegas, dan pasti hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian Para Pemohon dan berlakunya ketentuan dalamPasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Tahun43 Tahun 2014 yang dimohonkan untuk diuji; d. Bahwa dengan demikian, Para Pemohon dalam permohonan uji materiil Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri AgamaNomor 43 Tahun 2014tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipilterhadap Pasal 16 ayat (2) Undang-UndangTahun 14 Tahun 2005, Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 dan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017, harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: 1) Kedudukan hukum sebagai Para Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 49 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman50dari69halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2024 2) Kerugian yang timbul sebagai akibat berlakunya ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2014 yang dimohonkan untuk diuji; 3) Di dalam ketentuan tersebut terdapat frasa “haknya dirugikan”. artinya, di dalam permohonan ini Para Pemohon harus menguraikan haknya yang dirugikan dengan adanya Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil Pada Kementerian Agamadan terkait dengan pokok permohonan yang diajukan. Oleh karena itu Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum mengajukan permohonan a quo; 4) Hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian Para Pemohon dan berlakunya ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil Pada Kementerian Agamayang dimohonkan untuk diuji; e. Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, maka adalah tepat jika Yang Mulia Ketua/Anggota Majelis Hakim Agung menyatakan Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dan karenanya permohonan Para Pemohon wajib dinyatakan tidak dapat diterima (niet ont vankelijk verklaad).Namun demikian Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Ketua/Anggota Majelis Hakim Agung untuk memeriksa, mempertimbangkan, dan memutusnya; II. Tentang Permohonan Pengujian Formil Pembentukan Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil Pada Kementerian Agama; a. Bahwa terkait dengan pengujian formil pada posita permohonan, Termohon memberikan penjelasan sebagai berikut: Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 50 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman51dari69halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2024 1) BahwaPeraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil Pada Kementerian Agamamerupakan jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; Selain itu, pembentukan Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil Pada Kementerian Agama sesuai dengan kewenangan Termohon sebagai Pejabat Penyelenggara Negara yang diberi tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keagamaan, termasuk urusan pendidikan yang berada di bawah kewenangan Kementerian Agama sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara; 2) bahwa pembentukan Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 51 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman52dari69halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2024 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil Pada Kementerian Agama telah melalui tahapan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang meliputi tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan; 3) Bahwa pembentukan formil Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil Pada Kementerian Agama terdapat beberapa bukti surat yang terkait dengan prosesuil yaitu: a. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor 744/Dj.I/Dt.I.I/KP.07.6/03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penjelasan Tunjangan Profesi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil Pada Binaan Direktorat Pendidikan Madrasah(Bukti T-1); b. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor 1624/DJ.I/KP.07.6/05/2016 tanggal 16 Maret 2016. Perihal Penyampaian Data Tunggakan Tunjangan Profesi GBPNS Hasil Verifikasi Inspektorat Jenderal (Bukti T-2); dan c. Surat Kepala Biro Perencanaan Atas Nama Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI Nomor SJ/B.I/2.3.4/KU.00.1/5338/2014 Perihal Penelaahan Revisi Tunjangan Profesi Guru (TBG) Terutang Tahun 2008-2013 tanggal 6 Oktober 2014 (Bukti T-3); 4) Bahwa dalam pembentukan Peraturan Menteri Agama Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 52 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman53dari69halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2024 Nomor 43 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil Pada Kementerian Agama telah mempertimbangkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, begitupun dengan materi yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil Pada Kementerian Agama telah mempertimbangkan asas-asas sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan 6 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- UndangNomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 5) Berdasarkan penjelasan sebagaimana diuraikan di atas, dengan demikian pembentukan dan norma yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil Pada Kementerian Agamatelah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun2011tentang Pembentukan PeraturanPerundang- Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan; III. Tentang Uji Materiil Ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil Pada Kementerian Agamayang tidak bertentangan dengan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang 14 Tahun 2005, Pasal 5 ayat (1) Peraturan Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 53 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman54dari69halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2024 Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009, dan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017, dengan penjelasan sebagai berikut: a. Bahwa pada pokoknya, Uji Materiil Ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2014tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipilyang dimohonkan oleh Para Pemohon adalah berkaitan dengan tidak dimasukkan frasa “masa kerja” dalam pembayaran tunjangan profesi bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil (GBPNS)yang telah memiliki jabatan fungsional guru; b. Apabila ditelaah lebih lanjut, penormaan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil Pada Kementerian Agamaberbeda dengan penormaan pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 dan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017. Perbedaan materi muatan yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri AgamaNomor 43 Tahun 2014tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipildengan materi muatan yang diatur dalam Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor41 Tahun 2009, dan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor19 Tahun 2017 dapat diuraikan secara lengkap sebagai berikut: Pasal 6 ayat (1) PMA 43/2014 Pasal 16 ayat (2) UU 14/2005 Pasal 5 ayat (1) PP 41/2009 Pasal 23 ayat (1) PP 19/2017 Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 54 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman55dari69halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2024 “Tunjangan profesi bagi GBPNS yang telah memiliki jabatan fungsional guru diberikan setara dengan gaji pokok PNS pada pangkat, golongan, jabatan, dan kualifikasi akademik yang sama dengan berdasarkan pada penetapan Inpassing jabatan fungsional guru yang bersangkutan” “Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama” “Tunjangan profesi bagi Guru dan Dosen Bukan Pegawai Negeri Sipil diberikan sesuai dengan kesetaraan tingkat, masa kerja, dan kualifikasi akademik yang berlaku bagi guru dan dosen pegawai negeri sipil” “Tunjangan Profesi dan tunjangan khusus bagi Guru Tetap bukan pegawai negeri sipil diberikan sesuai dengan kesetaraan tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang berlaku bagi Guru pegawai negeri sipil” c. Berdasarkan uraian pada tabel pada huruf c, maka penormaan dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil Pada Kementerian Agama mengatur lebih teknis mengenai tata cara pembayaran tunjangan profesi Guru Bukan Pegawai negeri sipil yang harus sesuai dengan penetapan Inpassing, sedangkan penormaan dalam Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, Pasal 5 ayat (1) Peraturan PemerintahNomor 41 Tahun 2009, dan Pasal 23 ayat (1) Peraturan PemerintahanNomor 19 Tahun 2017 mengatur ketentuan mengenai hak tunjangan profesi Guru Bukan Pegawai negeri sipil yang bersifat umum; d. Bahwa dalam penetapan InpassingGuru Bukan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2014 tentang Tata Cara Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 55 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman56dari69halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2024 Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil Pada Kementerian Agama telah mempertimbangkan masa kerja Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil sejak diangkat pada satuan pendidikan dan kualifikasi akademik, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2007 tentang Penetapan Inpassing Jabatan Fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil Dan Angka Kreditnya. yang berbunyi: “Penetapan Inpassing Jabatan Fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil dan Angka Kreditnya ditetapkan berdasarkan kualifikasi akademik dan masa kerja, dihitung mulai dari pengangkatan atau penugasan pertama sebagai Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil pada satuan Pendidikan”; sehinggapelaksanaan Inpassingbagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil juga dilaksanakan dengan memperhitungkan masa kerja Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil sejak diangkat pada satuan Pendidikan; e. Bahwa lebih lanjut pengaturan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf d dalam penetapan InpassingGuru Bukan Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2007 tentang Penetapan Inpassing Jabatan Fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil Dan Angka Kreditnya yang secara lengkap diuraikan sebagai berikut: Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 56 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman57dari69halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2024 f. Bahwa berdasarkan tabel sebagaimana diuraikan dalam huruf e, maka masa kerja Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil sebenarnya telah diperhitungkan dalam pembayaran tunjangan profesi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil, yang dikonversikan ke dalam angka kredit untuk menentukan Golongan, Ruang dan JabatanGuru Bukan Pegawai Negeri Sipil; g. Pertimbangan masa kerja dan kualifikasi akademik dalam penetapan InpassingGuru Bukan Pegawai Negeri Sipil sesuai tabel pada huruf e, dapat dijelaskan dalam contoh sebagai berikut: 1) Saudara Hadi Sutikno, guru yang memiliki kualifikasi akademik S-1 dengan masa kerja 13 tahun, maka perolehan angka kredit Saudara Hadi Sutikno sebesar 200; Berdasarkan perolehan angka kredit tersebut, maka Saudara Hadi Sutikno ditetapkan setara dengan Jabatan Guru Dewasa, Golongan Ruang (III/c), dengan masa kerja golongan 0 tahun; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 57 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman58dari69halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2024 2) Saudara Deni Subhani, guru yang memiliki kualifikasi akademik S-1 dengan masa kerja 7 tahun, maka perolehan angka kredit Saudara Deni Subhani sebesar 150; Berdasarkan perolehan angka kredit tersebut, maka Saudara Deni Subhani ditetapkan setara dengan Jabatan Guru Madya Tk. I, Golongan Ruang (III/b), dengan masa kerja golongan 0 tahun; dan 3) Saudari Siti Zaetun, guru yang memiliki kualifikasi akademik S-1 dengan masa kerja 4 tahun, maka perolehan angka kredit Saudari Siti Zaetun sebesar 100; Berdasarkan perolehan angka kredit tersebut, maka Saudari Siti Zaetun ditetapkan setara dengan Jabatan Guru Madya, Golongan Ruang (III/a), dengan masa kerja golongan 0 tahun; h. Bahwa masa kerja yang tercantum dalam penetapan Inpassing Para Pemohon, hanya merupakan keterangan masa kerja Para Pemohon sejak Para Pemohon diangkat sebagai guru bukan pegawai negeri sipil pada satuan pendidikan yang menjadi dasar penetapanGolongan, Ruang dan Jabatan Para Pemohon sebagai Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil, bukan masa kerja golongan yang berdampak pada perbedaan/selisih perhitungan pembayaran tunjangan profesi; i. Bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana diuraikan dalam huruf g, maka selisih perhitungan besaran tunjangan profesi guru bukan Pegawai Negeri Sipil yang dimohonkan oleh Para Pemohon adalah keliru, mengingat masa kerja yang tercantum dalam Penetapan Inpassing Para Pemohon telah diperhitungkan dan dikonversi menjadi angka kredit yang menentukan pangkat, golongan dan jabatan sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2007 tentang Penetapan Inpassing Jabatan Fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil Dan Angka Kreditnya sebagaimana diubah dengan Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 58 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman59dari69halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2024 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2007 tentang PenetapanInpassingJabatan Fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil Dan Angka Kreditnya; j. Bahwa apabila masa kerja yang tercantum dalam penetapan Inpassing Para Pemohon diperhitungkan kembali sebagai selisih perolehan tunjangan profesi sebagaimana didalilkan oleh Para Pemohon, bukankah hal tersebut akan berdampak pada potensi kerugian negara? mengingat masa kerja yang tercantum dalam penetapan Inpassing Para Pemohon telah diperhitungkan dan dikonversi menjadi angka kredit yang menentukan pangkat, golongan dan jabatan Para Pemohon yang bersangkutan; k. Bahwa pengaturan pemberian tunjangan profesi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil yang mempertimbangkan masa kerja dalam pemberian tunjangannya juga diatur dalam ketentuan umum dalam Pasal 1 dan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pemberian Kesetaraan Jabatan dan Pangkat Bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil yangsecara tersirat dan tersurat mengatur bahwa pemberian kesetaraan guru dalam Inpassingmempertimbangkan masa kerja Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil; l. Bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana dimaksud diatas, ketentuan “masa kerja” sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009, dan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2017, sesungguhnya telah diperhitungkan dalam penetapan Inpassing atau pemberian kesetaraan jabatan, pangkat dan golongan bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil sebagai dasar pembayaran tunjangan profesi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil. Dengan Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 59 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman60dari69halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2024 demikian, pokok uji materiil Para Pemohon yang menyatakan bahwa pemberian tunjangan profesi bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil yang tidak memperhitungkan masa kerja adalah tidak benar dan patut dikesampingkan; m. Bahwa penjelasan penghitungan “masa kerja” dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2014tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Bukan Pegawai Negeri SipilPada Kementerian Agama yang didasarkan pada penetapan Inpassing sebenarnya telah diberitahukan kepada seluruh Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil termasuk kepada Para Pemohon melalui Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi seluruh Indonesia sebagai berikut: 1) Surat Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor 744/Dj.I/Dt.I.I/KP.07.6/03/2016 tanggal 10 Maret 2016 Perihal Penjelasan Tunjangan Profesi Guru Bukan Pegawai Negeri SipilPada Binaan Direktorat Pendidikan Madrasah; 2) Surat Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor1624/DJ.I/KP.07.6/05/2016 tanggal 16 Maret 2016. Perihal Penyampaian Data Tunggakan Tunjangan Profesi GBPNS Hasil Verifikasi Inspektorat Jenderal; dan 3) Surat Surat Kepala Biro Perencanaan Atas Nama Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI Nomor SJ/B.I/2.3.4/KU.00.1/5338/2014 Perihal Penelaahan Revisi Tunjangan Profesi Guru (TBG) Terutang Tahun 2008-2013 tanggal 6 Oktober 2014; n. Bahwa berdasarkan penjelasan dan jawaban pada huruf h, permohonan dari Para Pemohon agar Termohon membayar tunggakan tunjangan profesi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan masa kerja sejak pertama kali Surat KeteranganInpassing diterima/terbit (Petitum 9) adalah tidak Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 60 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman61dari69halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2024 berdasar dan patut ditolak, karena Termohon sudah memberikan hak bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil termasuk hak Para Pemohon berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan dengan memperhitungkan masa kerja sebagai salah satu komponen/ indikator/aspek dalam menetapkan Pemberian Kesetaraan jabatan, pangkat dan golongannya sebagai dasar pembayaran tunjangan profesi guru; IV. Kesimpulan; Berdasarkan JawabanTermohon atas Dalil dan alasan Para Pemohon tersebut diatas, dapat disimpulkan: 1. Pembentukan Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil Pada Kementerian Agamatelah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangansebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan; dan 2. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2014tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipiltidak bertentangan dengan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009, dan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017; Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa: 1. Fotokopi Surat Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor 744/Dj.I/Dt.I.I/KP.07.6/03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penjelasan Tunjangan Profesi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil Pada Binaan Direktorat Pendidikan Madrasah(BuktiT-1); Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 61 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman62dari69halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2024 2. Fotokopi Surat Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor 1624/DJ.I/KP.07.6/05/2016 tanggal 16 Maret 2016. Perihal Penyampaian Data Tunggakan Tunjangan Profesi GBPNS Hasil Verifikasi Inspektorat Jenderal(BuktiT-2); 3. Fotokopi Surat Kepala Biro Perencanaan Atas Nama Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI Nomor SJ/B.I/2.3.4/KU.00.1/5338/2014 Perihal PenelaahanRevisi Tunjangan ProfesiGuru (TBG) Terutang Tahun 2008- 2013 tanggal 6 Oktober 2014 (BuktiT-3); 4. Fotokopi Pasal 1 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2007 tentang Penetapan Inpassing Jabatan Fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil Dan Angka Kreditnya beserta lampirannya(BuktiT-4); PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas; Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Para Pemohon adalah Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil Pada Kementerian Agama, vide bukti nomor P-1A; Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan Para Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonana quo memenuhi persyaratan formal, yaitu apakah Para Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dalam permohonan a quosebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung danPasal 1 ayat (4) dan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 62 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman63dari69halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2024 A. Kewenangan Mahkamah Agung; Bahwa objek permohonan secara hierarki berada di bawah undang- undang, sehingga termasuk jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 juncto Pasal 8 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, dengan demikian Mahkamah Agung berwenang untuk menguji objek permohonan hak uji materiil ini; B. Kedudukan Hukum (Legal Standing); Bahwa Para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia, yang berprofesi sebagai Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil (GBPNS); Bahwa objek permohonan mengatur pemberian tunjangan profesi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil tanpa memperhitungkan masa kerja, sehingga merugikan Para Pemohon yang telah bekerja bertahun-tahun hanya diberi tunjangan yang sama dengan tunjangan 0 (nol) tahun; Bahwa dengan adanya kerugian tersebut, maka Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan ini; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas terbukti Pemohon mempunyai kepentingan dan oleh karenanya memiliki legal standing dalam mengajukan permohonan a quo karena haknya dirugikan atas berlakunya Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil Pada Kementerian Agamayang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil, oleh karena itu secara yuridisPara Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil atas Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil Pada Kementerian Agama, sehingga memenuhi syarat formal yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 danPasal 31 A ayat (2) Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2009; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 63 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman64dari69halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2024 Menimbang, bahwa oleh karena Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa permohonan a quo dan Para Pemohon mempunyai legal standingdalam mengajukan permohonan a quo, maka permohonan a quosecara formal dapat diterima; Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan substansi objek permohonan keberatan hak uji materiil apakah Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil Pada Kementerian Agamabertentanganatau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaituUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen?; Menimbang, bahwa mencermati alasan keberatan Para Pemohon yang kemudian dibantah oleh Termohon dalam jawabannya, dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon dan Termohon, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan keberatan Para Pemohon tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut: Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya, pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut: a. Bahwa pada tahun 2011 Para Pemohon diangkat sebagai Guru Inpassing Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil (GBPNS) pada Kementerian Agama RI dengan pengangkatan, tertanggal 30 Desember 2011 (vide bukti P-3,P-4 dan P-5); b. Bahwa sejak Para Pemohon menerima Surat KeteranganInpassingkurang lebih (selama 3 tahun), Para Pemohon tidak pernah menerima pembayaran tunjangan profesi guru tidak pernah dibayarkan dan pada tahun 2014 diterbitkan peraturan baru yaitu Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil Pada Kementerian Agama (vide bukti P-1A); c. Bahwa tindak lanjut dari pengangkatan Guru Inpassing Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil tersebut, Termohon tidak pernah mempergunakan Keputusan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pedoman Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 64 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman65dari69halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2024 Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Profesi dan Bantuan Tunjangan Profesi Guru/Pengawas Dalam Binaan Kementerian Agama (vide bukti P-6A); d. Bahwa dalam Lampiran Keputusan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2011 pada angka III (tiga romawi) sub A kedua masih dicantumkan dengan bunyi "Guru Bukan PNS diberikan bantuan tunjangan profesi setara dengan kualifikasi akademik, pangkat dan masa kerja yang berlaku bagi PNS" (vide bukti P-6B); e. Bahwa dengan terbitnya objek permohonan a quo kata/kalimat "Masa Kerja" dihilangkan yang mengakibatkan hak-hak Para Pemohon untuk mendapatkan hak tunjangan profesi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan masa kerja menjadi hilang sehingga pembayarannya selalu dihitung 0 tahun sejak pertama kali Surat KeteranganInpassing terbit 30 Desember 2011: Menimbang, bahwa Termohon dalam dalil jawabannya, pada pokoknya: a. Bahwa masa kerja Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil (GBPNS) telah diperhitungkan dalam pembayaran tunjangan profesi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil (GBPNS) yang dikonversikan ke dalam angka kredit untuk menentukan Golongan Ruang dan Jabatan Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil (GBPNS); b. Bahwa untuk Para Pemohon yaitu:  Saudara Hadi Sutikno, guru yang memiliki kualifikasi akademik S-1 dengan masa kerja 13 tahun, maka perolehan angka kredit sebesar 200, maka Saudara Hadi Sutikno ditetapkan setara dengan Jabatan Guru Dewasa, Golongan Ruang (III/c), dengan masa kerja golongan 0 tahun;  Saudara Deni Subhani, guru yang memiliki kualifikasi akademik S-1 dengan masa kerja 7 tahun, maka perolehan angka kredit Saudara Deni Subhani sebesar 150 maka Saudara Deni Subhani ditetapkan setara dengan Jabatan Guru Madya Tk. I, Golongan Ruang (III/b), dengan masa kerja golongan 0 tahun; dan Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 65 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman66dari69halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2024  Saudari Siti Zaetun, guru yang memiliki kualifikasi akademik S-1 dengan masa kerja 4 tahun, maka perolehan angka kredit Saudari Siti Zaetun sebesar 100 maka Saudari Siti Zaetun ditetapkan setara dengan Jabatan Guru Madya, Golongan Ruang (III/a), dengan masa kerja golongan 0 tahun; c. Bahwa masa kerja yang tercantum dalam penetapan Inpassing Para Pemohon merupakan keterangan masa kerja sejak diangkat sebagai Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil/GBPNS yang menjadi dasar penetapan Golongan, Ruang dan Jabatan bukan masa kerja golongan yang berdampak pada perbedaan/selisih perhitungan pembayaran tunjangan profesi sehingga masa kerja yang tercantum dalam Penetapan Inpassing Para Pemohon telah diperhitungkan dan dikonversi menjadi angka kredit yang menentukan pangkat, golongan, dan jabatan; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mengatur bahwa "Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama"; Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2007 tentang Penetapan Inpassing Jabatan Fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil Dan Angka Kreditnya mengatur bahwa "Penetapan Jenjang Jabatan Fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil dan Angka Kreditnya. menggunakan tabel dan contoh pada lampiran II Peraturan Menteri ini"; Menimbang, bahwa dalam lampiran II Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahum 2007 tentang Penetapan Inpassing Jabatan Fungsional Guru Bukan Pegawai Neger Sipil Dan Angka Kreditnya tercantum untuk Sarjana/D-IV:  Masa Kerja 0≤MK<6, angka kredit 100, Ill/a 0 th, Guru Madya;  Masa Kerja 6≤ MK<10, angka kredit 150, III/b 0 th, Guru Madya Tk.I;  Masa Kerja 10≤MK<14, angka kredit 200, III/c 0 th, Guru Dewasa; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 66 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman67dari69halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2024  Masa Kerja 14≤MK<18, angka kredit 300, III/d 0 th, Guru Dewasa Tk.l;  Masa Kerja 18≤MK<22, angka kredit 400, IV/a 0 th, Guru Pembina; Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan tersebut diatas pengaturan mengenai penghitungan masa kerja dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2014/Objek permohonan a quo yang didasarkan pada penetapan Inpassing telah dikonversikan ke dalam angka kredit untuk selanjutnya dijadikan dasar dalam penetapan Golongan, Ruang dan Jabatan dari Para Pemohon; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas dalil keberatan Para Pemohon tentang Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil/Objek permohonan a quo yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen tidak terbukti sehingga permohonan ditolak; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut terbukti bahwa Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipiltidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (vide Bukti P-2A), karenanya permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon harus ditolak, dan selanjutnya sebagai pihak yang kalah Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara; Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang- undangan lain yang terkait; MENGADILI, Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 67 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman68dari69halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2024 Menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon: HADI SUTIKNO BIN KUMEDI, DENI SUBHANI BIN H. M. NUR dan SITI ZAETUN BINTI ABDUL HALIDtersebut; Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin,tanggal 10 Maret 2025, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebutdan dibantu oleh Retno Widowati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak. Anggota Majelis: Ketua Majelis, ttd. ttd. Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H. Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H. ttd. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 68 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman69dari69halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2024 Panitera Pengganti, ttd. Retno Widowati, S.H., M.H. Biaya-biaya: 1. Meterai Rp 10.000,00 2. Redaksi Rp 10.000,00 3. Administrasi Rp 980.000,00 Jumlah Rp1.000.000,00 Untuk salinan Mahkamah Agung RI atas nama Panitera Panitera Muda Tata Usaha Negara, H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum. NIP 19610514 198612 1 001 Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 69