52 P/HUM/2024

hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 1 dari 155 halaman. Putusan Nomor 52 P/HUM/2024 PUTUSAN Nomor 52 P/HUM/2024 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 83A Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara: I. YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA (WALHI), tempat kedudukan di Jalan Tegal Parang Utara Nomor 14, Mampang, Kota Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Jakarta, yang diwakili oleh Zenzi Suhadi, jabatan Ketua Pengurus Yayasan WALHI, dan Muhammad Ishlah, jabatan Sekretaris Pengurus Yayasan WALHI; Selanjutnya memberi kuasa kepada Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Tolak Tambang, beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2024; Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I; II. JARINGAN ADVOKASI TAMBANG (JATAM) NASIONAL, tempat kedudukan di Graha Kramayudha Lantai 4 Unit B, Jalan Warung Jati Barat Nomor 43 RT 002 RW 002, Duren Tiga, Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Jakarta, yang diwakili oleh Melkior Nahar, jabatan Koordinator Nasional; Selanjutnya memberi kuasa kepada Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 2 dari 155 halaman. Putusan Nomor 52 P/HUM/2024 Tolak Tambang, beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2024; Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II; III. JARINGAN ADVOKASI TAMBANG (JATAM) SULAWESI TENGAH, tempat kedudukan di Jalan Yojokodi Lrg. Canggih Nomor 4B, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, yang diwakili oleh Moh. Taufik, jabatan Koordinator Eksekutif; Selanjutnya memberi kuasa kepada Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Tolak Tambang, beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2024; Selanjutnya disebut sebagai Pemohon III; IV. SOLIDARITAS PEREMPUAN, tempat kedudukan di Jalan Jatisasri Nomor 12A RT 005 RW 007, Jati Padang, Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Jakarta, yang diwakili oleh Armayanti Sanusi, S.Kom., jabatan Ketua Badan Eksekutif Nasional, Andriyeni, jabatan Koordinator Program, dan Nur Asiah, jabatan Bendahara; Selanjutnya memberi kuasa kepada Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Tolak Tambang, beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2024; Selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV; V. NALADWIPA INSTITUTE FOR SOCIAL AND CULTURAL STUDIES, tempat kedudukan di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, yang diwakili oleh Saifullah Fadli M, jabatan Ketua, dan Muhammad Salim, jabatan Sekretaris; Selanjutnya memberi kuasa kepada Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 3 dari 155 halaman. Putusan Nomor 52 P/HUM/2024 Tolak Tambang, beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2024; Selanjutnya disebut sebagai Pemohon V; VI. TREND ASIA, tempat kedudukan di CEO Suite, AXA Tower Lantai 45, Jalan Prof. Dr. Satrio Kaveling 18, Kuningan, Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, yang diwakili oleh Yuyun Indradi, jabatan Direktur Eksekutif, Ahmad Ashov Birry, jabatan Direktur Program, dan Zam Zam, jabatan Bendahara; Selanjutnya memberi kuasa kepada Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Tolak Tambang, beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2024; Selanjutnya disebut sebagai Pemohon VI; VII. ASMAN AZIS, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan P Suryanata Gang Ruhama RT 003, Bukit Pinang, Samarinda Ulu, Kota Samarinda, pekerjaan Karyawan Swasta; Selanjutnya memberi kuasa kepada Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Tolak Tambang, beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2024; Selanjutnya disebut sebagai Pemohon VII; VIII. BUYUNG MARAJO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Muara Kaman Ulu RT 002, Kabupaten Kutai Kertanegara, Provinsi Kalimantan Timur, pekerjaan Peneliti; Selanjutnya memberi kuasa kepada Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Tolak Tambang, beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2024; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 4 dari 155 halaman. Putusan Nomor 52 P/HUM/2024 Selanjutnya disebut sebagai Pemohon VIII; IX. INAYAH W.D. RAHMAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Al Munawaroh Nomor 10 RT 002 RW 005, Ciganjur, Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Jakarta, pekerjaan Karyawan Swasta; Selanjutnya memberi kuasa kepada Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Tolak Tambang, beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2024; Selanjutnya disebut sebagai Pemohon IX; X. KISWORO DWI CAHYONO, S.P., S.H., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Perumahan Cempaka Sari Jalur 17 Nomor 177 C RT 044 RW 011, Cempaka, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, pekerjaan Wiraswasta; Selanjutnya memberi kuasa kepada Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Tolak Tambang, beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2024; Selanjutnya disebut sebagai Pemohon X; XI. MARETA SARI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Sebongkok Barat RT 020 RW 005, Sepaso, Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, pekerjaan Belum/Tidak Bekerja; Selanjutnya memberi kuasa kepada Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Tolak Tambang, beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2024; Selanjutnya disebut sebagai Pemohon XI; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 5 dari 155 halaman. Putusan Nomor 52 P/HUM/2024 XII. RIKA IFFATI FARIHAH, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Krajan XV RT 002 RW 033, Sidoluhur, Godean, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, pekerjaan Penterjemah; Selanjutnya memberi kuasa kepada Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Tolak Tambang, beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2024; Selanjutnya disebut sebagai Pemohon XII; XIII. SANAULLAILI, S.H.I., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Klodran, Turgenen RT 001 RW 038, Sumberagung, Moyudan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, pekerjaan Karyawan Swasta; Selanjutnya memberi kuasa kepada Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Tolak Tambang, beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2024; Selanjutnya disebut sebagai Pemohon XIII; XIV. SITI MAEMUNAH, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Tegal Parang Utara IV/C.33A RT 002 RW 004, Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Jakarta, pekerjaan Wiraswasta; Selanjutnya memberi kuasa kepada Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Tolak Tambang, beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2024; Selanjutnya disebut sebagai Pemohon XIV; XV. WAHYU AGUNG PERDANA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Damai Gang Bunga RT 003 RW 003, Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 6 dari 155 halaman. Putusan Nomor 52 P/HUM/2024 Mampang, Pancoran Mas, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, pekerjaan Karyawan Swasta; Selanjutnya memberi kuasa kepada Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Tolak Tambang, beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2024; Selanjutnya disebut sebagai Pemohon XV; XVI. DWI PUTRA KURNIAWAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sidodali II Nomor 31 RT 006 RW 005, Loktabat Selatan, Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, pekerjaan Petani/Pekebun; Selanjutnya memberi kuasa kepada Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Tolak Tambang, beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2024; Selanjutnya disebut sebagai Pemohon XVI; XVII. TRIGUS DODIK SUSILO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kanjeng Jimat RT 027 RW 008, Surondak, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, pekerjaan Karyawan Swasta; Selanjutnya memberi kuasa kepada Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Tolak Tambang, beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2024; Selanjutnya disebut sebagai Pemohon XVII; XVIII. MASDUKI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Jongkang Baru RT 009 RW 037, Sariharjo, Ngaglik, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, pekerjaan Dosen; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 7 dari 155 halaman. Putusan Nomor 52 P/HUM/2024 Selanjutnya memberi kuasa kepada Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Tolak Tambang, beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2024; Selanjutnya disebut sebagai Pemohon XVIII; Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon XVIII disebut sebagai Para Pemohon; melawan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2024 tentang Pemberian Mandat kepada Menteri Sekretaris Negara untuk menerbitkan Surat Kuasa Khusus atas nama Presiden dalam Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang- Undang di Mahkamah Agung; Selanjutnya memberi kuasa kepada Menteri Hukum Republik Indonesia, Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Menteri Investasi dan Hilirisasi Republik Indonesia/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 November 2024; Selanjutnya Menteri Hukum Republik Indonesia memberi kuasa kepada Plt. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum, Direktur Litigasi Peraturan Perundang- Undangan, Ketua Tim Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang- Undangan Bidang Perekonomian, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 12 November 2024; Selanjutnya Menteri Investasi dan Hilirisasi Republik Indonesia/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal memberi kuasa kepada Heldy Satrya Putera, S.E., M.M., kewarganegaraan Indonesia, jabatan Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama, dan kawan-kawan, Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 8 dari 155 halaman. Putusan Nomor 52 P/HUM/2024 berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor 61/SK/A.1/2024, tanggal 26 November 2024; Selanjutnya Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia memberi kuasa kepada Bambang Sujito, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, jabatan Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan kawan- kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Substitusi Nomor 35.Ks/HK.05/MEM.S/2024, tanggal 22 November 2024; Selanjutnya disebut sebagai Termohon; Mahkamah Agung tersebut; Membaca surat-surat yang bersangkutan; DUDUK PERKARA Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 Oktober 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada Tanggal 1 Oktober 2024 dan diregister dengan Nomor 52 P/HUM/2024 tanggal 2 Oktober 2024, telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 83A Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut: A. Objek Hak Uji Materiil; 1. Bahwa objek Hak Uji Materiil (HUM) yang diuji dalam permohonan Para Pemohon ini adalah Pasal 83A Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan (vide Bukti P- 50), yang selengkapnya mengatur sebagai berikut: Pasal 83A PP 25/2024 (1) Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, WIUPK dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 9 dari 155 halaman. Putusan Nomor 52 P/HUM/2024 Badan Usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan; (2) WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah eks PKP2B; (3) IUPK dan/atau kepemilikan saham organisasi kemasyarakatan keagamaan pada Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan dan/atau dialihkan tanpa persetujuan Menteri; (4) Kepemilikan saham organisasi kemasyarakatan keagamaan dalam Badan Usaha harus mayoritas dan menjadi pengendali; (5) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilarang bekerjasama dengan pemegang PKP2B sebelumnya dan/atau afiliasinya; (6) Penawaran WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini berlaku; (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penawaran WIUPK secara prioritas kepada Badan Usaha milik organisasi kemasyarakatan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Presiden; Penjelasan Pasal 83A ayat (1) dan (3) PP 25/2024 (1) Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf j Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pemerintah pusat dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara berwenang melaksanakan penawaran WIUPK secara prioritas. Penawaran WIUPK secara prioritas dimaksudkan guna memberikan kesempatan yang sama dan berkeadilan dalam pengelolaan kekayaan alam; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 10 dari 155 halaman. Putusan Nomor 52 P/HUM/2024 Selain itu, implementasi kewenangan pemerintah tersebut juga ditujukan guna pemberdayaan (empowering) kepada Badan Usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan; Yang dimaksud dengan “organisasi kemasyarakatan keagamaan” adalah organisasi kemasyarakatan keagamaan yang salah satu organnya menjalankan kegiatan ekonomi serta bertujuan pemberdayaan ekonomi anggota dan kesejahteraan masyarakat/umat; (2) … (3) Yang dimaksud dengan “dipindahtangankan” adalah larangan untuk pemindahtanganan dalam hal izin telah diberikan; Untuk memudahkan, ketentuan pasal yang diuji tersebut selanjutnya Para Pemohon sebut dengan objek HUM; 2. Bahwa Para Pemohon menilai objek Hak Uji Materiil tersebut di atas bertentangan dengan Pasal 75 ayat 3 dan 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) (vide Bukti P-51), yang selengkapnya mengatur sebagai berikut: Pasal 75 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Minerba (3) BUMN dan badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat prioritas dalam mendapatkan IUPK; (4) Badan Usaha swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mendapatkan IUPK dilaksanakan dengan cara lelang WIUPK; Adapun alur permohonan ini kami sampaikan sebagai berikut: B. Kewenangan Hak Uji Materiil Mahkamah Agung; 1. Bahwa Pasal 24A ayat (1) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 11 dari 155 halaman. Putusan Nomor 52 P/HUM/2024 memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk menguji perundang-undangan di bawah undang-undang sebagaimana berbunyi: Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang- undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang; 2. Bahwa selanjutnya Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU 48/2009) menguraikan kembali kewenangan Mahkamah Agung, yang berbunyi: Pasal 20 ayat (2) huruf b UU 48/2009 Mahkamah Agung berwenang: b. menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang- undang terhadap undang-undang; 3. Bahwa Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung (UU MA) juga memberikan penegasan terkait kewenangan Mahkamah Agung tersebut dalam pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 31 ayat (1) dan (2) UU MA (1) Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji secara materiil hanya terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang; (2) Mahkamah Agung berwenang menyatakan tidak sah semua peraturan perundang-undangan dari tingkat yang lebih rendah daripada undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 12 dari 155 halaman. Putusan Nomor 52 P/HUM/2024 4. Bahwa pengertian Hak Uji Materiil lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil (Perma 1/2011) yang mengatur: Pasal 1 angka 1 Perma 1/2011 Hak Uji Materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; 5. Bahwa pengertian mengenai peraturan perundang-undangan diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (UU PUU), yang berbunyi: Pasal 1 angka 2 UU PUU Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; 6. Bahwa Peraturan Perundang-undangan (PUU) tersebut diatur jenis dan hierarkinya dalam Pasal 7 UU PUU, yang mengatur: Pasal 7 UU PUU (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan terdiri atas: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 13 dari 155 halaman. Putusan Nomor 52 P/HUM/2024 g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; (2) Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1); 7. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU PUU, kekuatan hukum PUU tersebut sesuai dengan hierarki, sehingga PUU yang lebih rendah tidak dapat bertentangan dengan PUU yang lebih tinggi, sebagaimana asas hukum lex superiori derogate legi inferori yang bermakna peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi; 8. Bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d UU PUU, disebutkan bahwa Peraturan Pemerintah (PP), merupakan salah satu jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang (UU). Sehingga ketentuan-ketentuan hukum dalam PP, in casu PP 25/2024, tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum dalam UU, in casu UU Minerba; 9. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, Mahkamah Agung berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Para Pemohon; C. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon; 1. Bahwa Pasal 31A ayat (2) UU MA menentukan kriteria dan syarat para pihak yang dapat mengajukan permohonan HUM ke Mahkamah Agung sebagai berikut: Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Agung Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu: a. perorangan Warga Negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau c. badan hukum publik atau badan hukum privat; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 14 dari 155 halaman. Putusan Nomor 52 P/HUM/2024 Dalam Penjelasannya, ditentukan bahwa yang dimaksud dengan “perorangan” adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama. 2. Bahwa lebih lanjut Pasal 1 angka 4 dan 5 Perma 1/2011 juga menentukan kriteria Pemohon dan Termohon dalam permohonan HUM, yang selengkapnya berbunyi: Pasal 1 angka 4 dan 5 Perma 1/2011 Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini, yang dimaksud dengan: (1) … (2) … (3) … (4) Pemohon keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih rendah dari Undang- Undang; (5) Termohon adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan peraturan perundang-undangan. 3. Bahwa Mahkamah Agung sejak Putusan Nomor 54 P/HUM/2013 tanggal 19 Desember 2013 (Putusan MA 54/2013) dan Putusan Nomor 62 P/HUM/2013 tanggal 18 November 2013 (Putusan MA 62/2013) serta putusan-putusan berikutnya berpendirian bahwa kerugian hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) UU MA harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak Pemohon yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan; b. hak tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian; c. kerugian tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 15 dari 155 halaman. Putusan Nomor 52 P/HUM/2024 d. adanya hubungan sebab-akibat (causaal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya peraturan perundang- undangan yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; 4. Bahwa dalam Putusan Nomor 49 P/HUM/2017 tanggal 2 Oktober 2017 (Putusan 49/2017), Mahkamah Agung memberikan penegasan kriteria kedudukan hukum (legal standing) Pemohon HUM yakni: a. kedudukannya sebagai pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) UU MA; dan b. ada tidaknya hak pemohon yang dirugikan akibat berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang dimohonkan pengujian; 5. Bahwa melalui Putusan MA 49/2017, Mahkamah Agung memperluas hubungan sebab-akibat (causaal verband) antara kerugian yang dialami dengan berlakunya objek permohonan HUM hingga mencakup hubungan sebab-akibat (causaal verband) yang bersifat tidak langsung, dimana objek permohonan HUM yang diuji berpotensi mengakibatkan Pemohon mengalami kerugian nyata karena terancam kehilangan mata pencaharian apabila objek permohonan tetap berlaku; 6. Bahwa jika mengacu pada Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Agung, Para Pemohon dalam permohonan ini masuk dalam klasifikasi orang perseorangan dan badan hukum perdata yang merasa haknya dirugikan dengan berlakunya objek Hak Uji Materiil; 7. Bahwa Para Pemohon dalam permohonan ini adalah sebagai berikut: a. Pemohon I merupakan organisasi lingkungan dan kemanusiaan dengan badan hukum yayasan yang bernama Wahana Lingkungan Hidup yang disingkat WALHI, didirikan berdasarkan Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 16 dari 155 halaman. Putusan Nomor 52 P/HUM/2024 Akta Pendirian Nomor 11 tanggal 10 Maret 1983 yang dibuat di hadapan Dr. H. Erwal Gewang, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan terdaftar pada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 438/83 tanggal 19 September 1983 dan untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang tentang Akta Pendirian diubah berdasarkan Akta Notaris Arman Lany, S.H. tentang Akta Pendirian Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Nomor 5 tanggal 24 Mei 2007 dan diperbaiki melalui Akta Notaris Arman Lany, S.H. tentang Akta Perbaikan Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Nomor 04 tanggal 27 Agustus 2007, terakhir kali diubah berdasarkan Akta Notaris (Perubahan) Arman Lany S.H.., Nomor 04 tanggal 26 Oktober 2021 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia dan telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.06-0029241 perihal Penerimaan Perubahan Data Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia tanggal 27 Oktober 2021; Dalam hal ini diwakili oleh Zenzi Suhadi selaku Ketua Pengurus Yayasan WALHI dan Muhammad Ishlah selaku Sekretaris Pengurus Yayasan WALHI, berdasarkan Pasal 16 ayat (5) juncto Pasal 18 ayat (1) AD/ART sebagaimana termuat dalam Akta Notaris Nomor 4 tanggal 26 Oktober 2021 menyatakan bahwa: Pasal 16 ayat (5) Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal-hal dalam segala kejadian; Pasal 18 ayat (1) Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota pengurus lainnya berwenang untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 17 dari 155 halaman. Putusan Nomor 52 P/HUM/2024 Pemohon I merupakan organisasi lingkungan hidup yang didirikan dengan maksud dan tujuan di bidang kemanusiaan sebagaimana Pasal 2 Anggaran Dasar WALHI; Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Pemohon I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Anggaran Dasar menjalankan kegiatan sebagai berikut: 1) Memberikan pelayanan kepada Lembaga Swadaya Masyarakat yang mencakup 3 (tiga) bidang pokok kegiatan: a) Komunikasi dan informasi timbal balik antara Lembaga Swadaya Masyarakat, di antara Lembaga Swadaya Masyarakat dan khalayak ramai dan di antara Lembaga Swadaya Masyarakat dan Pemerintah; b) Pendidikan dan Latihan untuk memperluas wawasan, membina keterampilan dan sikap Lembaga Swadaya Masyarakat dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil gunanya di bidang pengembangan lingkungan hidup; c) Pengembangan program Lembaga Swadaya Masyarakat di dalam: i. Menghimpun permasalahan lingkungan hidup dan sumber daya yang ada serta menemukan berbagai alternatif pemecahannya; ii. Mendorong terciptanya kesadaran diri terhadap lingkungan menjadi kegiatan nyata yang dapat mendatangkan manfaat bagi keselarasan antara manusia dan alam lingkungannya; iii. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dengan sebanyak mungkin, mengikutsertakan anggota masyarakat secara luas; 2) Menerbitkan buku petunjuk praktis dan masalah-masalah di bidang lingkungan hidup; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 17 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 18 dari 155 halaman. Putusan Nomor 52 P/HUM/2024 3) Memproduksi alat-alat peraga penunjang kegiatan pendidikan dan latihan serta bahan sarana pemasyarakatan kesadaran lingkungan; Dalam Pasal 3 Anggaran Dasar, pada pokoknya menguraikan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuannya. Pemohon I melaksanakan advokasi lingkungan hidup dan hak asasi manusia yang kegiatannya meliputi: Dalam menjalankan kegiatan litigasi dalam mencapai tujuan pendiriannya, Pemohon I telah banyak mengajukan gugatan dan/atau permohonan dan pendampingan hukum baik di badan peradilan di bawah Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Hak gugat organisasi lingkungan hidup di Indonesia pertama kali diakui dalam perkara perdata perbuatan melawan hukum pemerintah melalui Putusan Nomor 820/Pdt.G/1988 PN.Jkt.Pst di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat antara Pemohon I melawan Badan Koordinasi Penanaman Modal, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera, Menteri Perindustrian, Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup, Menteri Kehutanan, dan PT Inti Indorayon Utama; Dalam perkembangannya, Pemohon I juga telah melakukan permohonan pengajuan formil dan/atau materiil Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 di Mahkamah Konstitusi, dimana kedudukan Pemohon I diterima dan/atau diakui dan/atau memiliki kedudukan hukum untuk bertindak dalam pengujian Undang-Undang, sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut: 1) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 060/PUU-II/2005 terkait Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air terhadap Undang- Undang Dasar 1945; 2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-III/2005 terkait Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 18 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 19 dari 155 halaman. Putusan Nomor 52 P/HUM/2024 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap Undang-Undang Dasar 1945; 3) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-III/2005 terkait Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap Undang-Undang Dasar 1945; 4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21-22/PUU-V/2007 terkait Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal terhadap Undang- Undang Dasar 1945; dan 5) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XIX/2021 terkait Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar 1945; b. Pemohon II merupakan organisasi non pemerintah (non- governmental organisation) dan organisasi komunitas yang memiliki kepedulian terhadap masalah-masalah Hak Asasi Manusia, gender, lingkungan hidup, masyarakat adat dan isu-isu keadilan sosial dalam industri pertambangan dan minyak dan gas (migas) di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejak dibentuk, Pemohon II sudah bekerja dengan masyarakat korban di banyak daerah di Indonesia akibat kegiatan pertambangan dan minyak dan gas dan melakukan advokasi terhadap konflik-konflik pertambangan. Adapun beberapa kerja- kerja advokasi yang dilakukan oleh Pemohon II dalam beberapa tahun terakhir yang berkaitan dengan konflik pertambangan adalah sebagai berikut: Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 19 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 20 dari 155 halaman. Putusan Nomor 52 P/HUM/2024 1) Menjadi kuasa hukum masyarakat Pulau Sangihe menggugat PT Tambang Mas Sangihe (PT TMS) yang memiliki konsesi tambang emas seluas sekitar 42.000 (empat puluh dua ribu) hektar, atau lebih dari 57% luas dari Pulau Sangihe itu sendiri yakni 72.000 (tujuh puluh dua ribu) hektar, ke pengadilan. Mewakili masyarakat, Pemohon II menggugat izin tambang ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dan izin lingkungan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Manado; Kendati kalah pada tingkat pertama, gugatan terhadap Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 163.K/MB.04/DJB/2021 tanggal 29 Januari 2021 tentang Persetujuan Peningkatan Tahap Kegiatan Operasi Produksi Kontrak Karya PT TMS berhasil dikabulkan pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta yang membatalkan putusan tingkat pertama Nomor 146/G/2021/PTUN.Jkt. Hingga puncaknya, Mahkamah Agung menguatkan putusan banding dengan register Nomor 140/B/2022/PT.TUN.Jkt tersebut pada tahap kasasi melalui Putusan Nomor 650 K/TUN/2022; Terkait gugatan terhadap izin lingkungan, Pengadilan Tata Usaha Negara Manado mengabulkan seluruh gugatan yang diajukan oleh 56 (lima puluh enam) Perempuan Pulau Sangihe, termasuk permohonan penundaan sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor 57/G/LH/2021/PTUN.Mdo; 2) Menjadi kuasa hukum masyarakat Pulau Wawonii terlibat sebagai pihak terkait dalam permohonan pengujian Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang diajukan oleh PT Gema Kreasi Perdana (PT GKP) ke Mahkamah Konstitusi dengan register perkara Nomor 35/PUU-XXI/2023. Mahkamah Konstitusi menolak permohonan PT GKP serta Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 20 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 21 dari 155 halaman. Putusan Nomor 52 P/HUM/2024 mempertimbangkan bahwa daya dukung lingkungan pulau- pulau kecil tidak cukup untuk menampung kegiata usaha pertambangan, sehingga tidak boleh ditambang; c. Pemohon III merupakan organisasi non pemerintah (non- governmental organisation) dan organisasi komunitas yang memiliki kepedulian terhadap masalah-masalah Hak Asasi Manusia, gender, lingkungan hidup, masyarakat adat dan isu-isu keadilan sosial dalam industri pertambangan dan minyak dan gas (migas) di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Sama halnya dengan Pemohon II yang merupakan organisasi serupa di tingkat nasional, Pemohon III lebih memfokuskan kegiatan advokasi di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Salah satu dari sekian banyak advokasi yang telah dilakukan Pemohon III terkait dengan kegiatan usaha pertambangan dan konflik-konflik yang menyertainya adalah permasalahan yang terjadi di PT Gunbuster Nickel Industry (PT GNI) selaku pengelola smelter pengolahan bijih nikel yang berlokasi di Kabupaten Morowali Utara. Dalam advokasi yang dilakukan, Pemohon III menyoroti banyaknya permasalahan yang terjadi di PT GNI, seperti bentrokan antara tenaga kerja asing (TKA) asal China dan tenaga kerja Indonesia, ketimpangan upah antara tenaga kerja Indonesia dengan TKA China termasuk fasilitas-fasilitas yang diberikan (Bukti P-52); d. Pemohon IV merupakan organisasi feminis non pemerintah (non- governmental organisation) yang bergerak dengan visi salah satunya untuk mewujudkan tatanan sosial yang demokratis, berlandaskan prinsip-prinsip keadilan, dan kesadaran ekologis. Bukti keterlibatan Pemohon IV dalam advokasi tambang, khususnya terkait dengan hak-hak Para Perempuan, dapat dilihat sejak tahun 2011 di mana Pemohon IV turut terlibat aktif mengadvokasi kasus penembakan aparat militer terhadap perempuan korban tambang di Mandailing Natal. Kasus tersebut terjadi ketika sekitar 500 warga Huta Godang melakukan aksi Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 21 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 22 dari 155 halaman. Putusan Nomor 52 P/HUM/2024 demonstrasi ke lokasi barak tambang PT Sorik Mas Mining (PT SMM) pada tanggal 29 Mei 2011 bertepatan dengan Hari Anti Tambang. Akan tetapi, demonstrasi tersebut berubah menjadi petaka yang memakan korban jiwa. Sayangnya, seorang perempuan bernama Solatpiah berusia 17 tahun terkena tembakan di ketiak kirinya setelah aparat Brimob bersenjata serta personil kepolisian lainnya mengeluarkan tembakan ke arah warga. Pemohon IV mengecam tindakan tersebut dan menegaskan kepada negara untuk bertindak tegas menyelesaikan kasus penembakan terhadap perempuan hingga tuntas, dan negara harus menghentikan pendekatan kekerasan dalam melakukan pengamanan atas demonstrasi (Bukti P-53); e. Pemohon V merupakan organisasi non pemerintah (non- governmental organisation) yang bergerak di bidang kajian sosial dan budaya yang berkedudukan di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Pemohon V aktif melakukan kajian-kajian sosial dan budaya terhadap isu-isu yang secara khusus berkaitan dengan aspek kewilayahan di Kalimantan Timur; Seperti menyelenggarakan diskusi-diskusi publik membahas sejarah Ibu Kota Negara dan kepindahannya ke Kabupaten Penajam Paser Utara, membuat tulisan-tulisan terkait pencemaran lingkungan yang terjadi akibat pemindahan Ibu Kota Negara, dan hal-hal terkait isu sosial dan lingkungan hidup lainnya; f. Pemohon VI merupakan organisasi masyarakat sipil independen yang bergerak untuk mengakselerasi transformasi energi dan pembangunan berkelanjutan di Asia. Berkaitan dengan pemberian izin tambang bagi ormas keagamaan, sikap Pemohon VI jelas menolak dan berpandangan hal tersebut justru memperpanjang usia penggunaan batubara, sehingga bertentangan dengan visi dan misi Pemohon VI yang mendorong transisi energi dan pembangunan berkelanjutan. Dalam Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 22 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 23 dari 155 halaman. Putusan Nomor 52 P/HUM/2024 publikasinya pada tanggal 26 Agustus 2024 dengan judul “Ormas Keagamaan di Lingkar Tambang Perpanjang Umur Batubara dan Langgar Kaidah Agama”, Pemohon VI berpandangan pelibatan ormas keagamaan dalam bisnis ekstraktif pertambangan melanggar kaidah agama yang mengharuskan kemaslahatan dan keadilan bagi seluruh makhluk hidup. Pun juga hal tersebut dapat memperkeruh konflik-konflik pertambangan yang sudah ada, di mana kali ini masyarakat yang mengkritik dampak lingkungan maupun sosial pertambangan akan dihadapkan dengan ormas keagamaan yang menjadi tameng perusahaan tambang (Bukti P-54); g. Pemohon VII merupakan seorang Warga Negara Indonesia yang peduli dengan lingkungan hidup serta sebagai Wakil Sekretaris Tanfidziyah PWNU Provinsi Kalimantan Timur. Pemohon VII juga merupakan dosen Pendidikan Agama Islam di Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur. Sebagai seorang anggota dan pengurus ormas keagamaan terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama, wilayah Kalimantan Timur, daerah dengan konsentrasi konsesi tambang terbesar di Indonesia, Pemohon VII menaruh perhatian khusus terhadap isu-isu tambang. Terlebih, saat isu tambang tersebut menyeret ormas keagamaan, sebagai salah satu tokoh Nahdlatul Ulama di Kalimantan Timur, Pemohon VII bersikap menolaknya dan berpandangan pemerintah ingin mendorong bola panas kegiatan ekstraktif tambang terhadap ormas keagamaan. Sikap Nahdlatul Ulama menerima tambang justru melanggar prinsip fiqh itu sendiri (Bukti P-55); h. Pemohon VIII merupakan seorang Warga Negara Indonesia yang peduli dengan lingkungan hidup serta sebagai Koordinator FH Pokja 30 yang aktif melakukan advokasi sistem politik, hukum, ekonomi, dan birokrasi yang bebas dari korupsi serta menguatkan partisipasi rakyat dalam proses penyelenggaraan kebijakan. Didirikan pada tanggal 30 Desember 1999 oleh 30 Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 23 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 24 dari 155 halaman. Putusan Nomor 52 P/HUM/2024 aktivis dari Forum Komunikasi Senat Mahasiswa se-Samarinda, FH Pokja 30 menaruh perhatian besar terhadap masalah korupsi dan pertambangan di Kalimantan Timur. Sebagai Koordinator, salah satu tugas FH Pokja 30 memeriksa penyusunan anggaran pemerintah daerah untuk mengulik dugaan manipulasi di dalam birokrasi, terkhusus terkait izin-izin tambang. Oleh karenanya, isu pemberian izin tambang kepada ormas keagamaan memiliki dampak langsung atas kerja-kerja yang dilakukan Pemohon VIII sebagai Koordinator FH Pokja 30; i. Pemohon IX merupakan Warga Negara Indonesia yang peduli dengan lingkungan hidup, aktivis, dan aktor yang juga putri bungsu dari Presiden Indonesia keempat, Abdurrahman Wahid. Pemohon IX bergerak dengan Positive Movement dan Gusdurian yang aktif menyikapi persoalan sosial, khususnya isu-isu hak asasi manusia, terlebih kegiatan pertambangan sangat erat dengan isu-isu tersebut. Atas aktivitasnya tersebut, Pemohon IX pernah mendapatkan penghargaan Apresiasi Perempuan Berpengaruh pada Bulan Agustus 2023. Selain itu, Pemohon IX juga merupakan pengurus aktif Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Sehingga, pemberian izin tambang kepada ormas keagamaan sebagaimana Objek Hak Uji Materiil sangat erat berkaitan dengan aktivitas Pemohon IX yang sering mengkampanyekan isu-isu hak asasi manusia dan merupakan pengurus aktif Ormas Keagamaan. j. Pemohon X merupakan seorang Warga Negara Indonesia yang peduli dengan lingkungan hidup dan aktif sebagai Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kalimantan Selatan. Pemohon X sangat keras menentang kegiatan pertambangan di Kawasan Pegunungan Meratus yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan karena akan berdampak pada rusaknya ekosistem, lingkungan hidup, dan sumber daya alam yang ada di sekitar kawasan pegunungan Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 24 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 25 dari 155 halaman. Putusan Nomor 52 P/HUM/2024 tersebut. Pemohon X menginisiasi Gerakan #SaveMeratus untuk menolak agenda-agenda pertambangan tersebut, menggalang donasi, dan dukungan dari setiap pihak untuk menolaknya. Sejak tahun 2018, Pemohon X telah memperjuangkan kelestarian Pegunungan Meratus, salah satunya melalui upaya litigasi. Pemohon X telah berjuang menuntut keadilan atas terbitnya izin tambang di Pegunungan Meratus kepada PT Mantimin Coal Mining (PT MCM) di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Mesipun awalnya gugatan ditolak hingga tingkat banding, namun gugatan tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Agung pada tingkat kasasi hingga Peninjauan Kembali dari PT MCM ditolak, sehingga menegaskan Pegunungan Meratus tidak untuk tambang. Berkenaan dengan pemberian izin tambang bagi ormas keagamaan di mana 2 (dua) eks PKP2B yang akan diberikan berada di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, hal tersebut hanya akan memperburuk situasi yang ada dan justru mempersulit upaya advokasinya untuk menyelamatkan lingkungan, terutama Pegunungan Meratus. (Bukti P-56); k. Pemohon XI merupakan seorang Warga Negara Indonesia yang peduli dengan lingkungan hidup serta Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kalimantan Timur serta Anggota Badan Pengurus Koordinator Jaringan Advokasi Tambang Nasional periode 2022-2026. Sebagai bagian dari Koordinator Jaringan Advokasi Tambang dengan wilayah kerja di Provinsi Kalimantan Timur, daerah dengan bekas galian tambang yang membentuk lubang terbanyak di Indonesia, isu pemberian izin tambang kepada Ormas Keagamaan yang mana 4 (empat) eks PKP2B yang akan diberikan berlokasi di Kalimantan Timur, tentu sangat berkaitan dengan kepentingan Pemohon XI. Selain itu, maraknya praktik tambang ilegal di Kalimantan Timur membuat Pemohon XI mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 25 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 26 dari 155 halaman. Putusan Nomor 52 P/HUM/2024 untuk membentuk Satuan Tugas Penindakan Tambang Ilegal di Kalimantan Timur (Bukti P-57); l. Pemohon XII merupakan seorang Warga Negara Indonesia yang peduli dengan lingkungan hidup serta sebagai Wakil Ketua I Pengurus Pimpinan Wilayah Fatayat Nahdlatul Ulama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta masa khidmat 2022-2027. Fatayat merupakan salah satu badan otonom Nahdlatul Ulama yang dibentuk untuk kalangan perempuan muda yang bertujuan untuk: 1) membentuk pemudi atau wanita muda Islam yang bertaqwa kepada Allah SWT, berbudi luhur, beralam, cakap dan bertanggung jawab, serta berguna bagi agama, nusa, dan bangsa; 2) mewujudkan rasa kesetiaan terhadap asa, akidah dan tujuan Nahdlatul Ulama dan menegakkan syariat Islam; dan 3) mewujudkan masyarakat adil dan Makmur serta diridhai Allah SWT; Sebagai bagian dari Fatayat Nahdlatul Ulama, Pemohon XII merasa berkewajiban untuk mewujudkan tujuan-tujuan tersebut di atas, yakni ingin berguna bagi agama Islam yang meminta setiap umatnya untuk melindungi lingkungan hidup, serta bertanggung jawab untuk turut terlibat dalam mewujudkan keadilan bagi masyarakat. Pada faktanya, kegiatan usaha pertambangan merusak lingkungan hidup, mencemari sumber air, dan banyak merugikan masyarakat di sekitarnya. Sehingga, pemberian izin tambang bagi ormas keagamaan, salah satunya Nahdlatul Ulama yang telah memastikan menerima izin tersebut, sangat berkaitan dengan kepentingan Pemohon XII yang merupakan anggota aktif Nahdlatul Ulama dan tujuan dari Fatayat tersebut; m. Pemohon XIII merupakan seorang anggota Bidang IV Kajian Politik Sumber Daya Alam, Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik, Pimpinan Pusat Muhammadiyah masa jabatan 2022-2027. Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 26 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 27 dari 155 halaman. Putusan Nomor 52 P/HUM/2024 Pemohon XIII aktif mengkampanyekan isu perempuan dan alam hingga keterkaitan tersebut diperkuat hingga munculnya gerakan ekofeminisme. Pemohon XIII acap menyoroti isu-isu di mana perempuan selalu menjadi pihak korban yang paling dirugikan atas konflik-konflik lingkungan. Seperti dalam kegiatan usaha pertambangan, terjadinya pencemaran air dan bencana alam seperti banjir akibat aktivitas tambang memicu permasalahan lain, khususnya kaum perempuan, yang tentu membutuhkan air bersih untuk keperluan khususnya. Selain itu, perempuan juga menjadi kaum paling tertindas ketika terjadi konflik akibat tambang. Sebagai seorang yang aktif menjadi anggota dari ormas keagamaan, dalam hal ini Muhammadiyah yang telah memutuskan untuk menerima izin tambang, Pemohon XIII sangat berkepentingan terkait isu tersebut dan pemberian izin tambang bagi ormas keagamaan berkaitan dengan kerja-kerja Pemohon XIII; n. Pemohon XIV merupakan seorang Warga Negara Indonesia yang peduli dengan lingkungan hidup serta Anggota Badan Pengurus Jaringan Advokasi Tambang Nasional periode 2022-2026. Sebagaimana halnya Pemohon II dan Pemohon III, Pemohon XIV aktif bergerak di bidang advokasi tambang dan mengkampanyekan transisi energi. Pada tahun 2017, Pemohon XIV terlibat dalam perhelatan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) yang diselenggarakan pada tanggal 25-27 April 2017 di Pondok Pesantren Kebon Jambu Al-Islamy Cirebon. KUPI merupakan musyawarah keagamaan dengan tema lingkungan di mana Pemohon XIV sebagai seorang akademisi yang memiliki fokus riset tentang politik ekologi feminis, menyampaikan banyak informasi terkait isu lingkungan di Indonesia dan dampaknya pada kehidupan manusia, khususnya perempuan; Dalam pengamatan Pemohon XIV, perempuan menjadi subjek yang lebih banyak mengalami dampak buruk eksploitasi dan Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 27 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 28 dari 155 halaman. Putusan Nomor 52 P/HUM/2024 kerusakan alam. Sejak awal suatu perusahaan menginjakan kaki di lokasi pertambangan, perempuan tidak dilibatkan untuk berdiskusi, bahkan dalam perjalanannya hak-hak perempuan diabaikan. Padahal perempuanlah yang pertama kali merasakan dampak negatif dari awal hingga kegiatan penambangan itu berakhir sekalipun; Sama halnya dengan pandangan Pemohon XIII, ketika tambang beroperasi, air dan lahan sebagai sumber penghidungan dialihfungsikan, sehingga mempengaruhi kualitas tanah dan air. Sedangkan perempuan memiliki kebutuhan lebih besar terhadap air yang berkualitas dalam peran-peran domestik dan reproduksinya. Misalnya ketika menstrusi, melahirkan, dan mengurus anak, tentu membutuhkan air lebih banyak. Oleh karena itu, pencemaran air berakibat langsung pada kehidupan yang dijalani perempuan. Tidak hanya itu, Pemohon XIV juga pernah menjumpai kasus pemerkosaan di lokasi penambangan. Sehingga, isu pemberian izin tambang pada ormas keagamaan berkaitan dengan fokus isu dan perhatian Pemohon XIV, baik sebagai akademisi maupun sebagai seorang perempuan yang peduli dengan hak-hak sesamanya; o. Pemohon XV merupakan seorang Warga Negara Indonesia yang peduli dengan lingkungan hidup serta Ketua Bidang IV Kajian Politik Sumber Daya Alam, Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik, Pimpinan Pusat Muhammadiyah masa jabatan 2022-2027. Sama seperti Pemohon XIII, Pemohon XV aktif mengadvokasi isu- isu lingkungan, baik saat menjabat saat ini di bidang kajian politik dan sumber daya alam, maupun ketika menjadi bagian dari WALHI, in casu Pemohon I. Terkait dengan isu pemberian izin tambang bagi ormas keagamaan, khususnya Muhammadiyah sebagai tempat di mana Pemohon XV saat ini bernaung, sikap Pemohon XV tegas menolak hal tersebut. Melalui lembaganya, Pemohon XV turut terlibat menyusun Kertas Kebijakan (Policy Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 28 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 29 dari 155 halaman. Putusan Nomor 52 P/HUM/2024 Paper) tahun 2024 yang menguraikan persoalan-persoalan pemberian izin tersebut dari segi regulasi, risiko ekonomi, hak asasi manusia, dan krisis sosio-ekologis. Mendasarkan pada hal tersebut, maka jelas Pemohon XV memiliki kedudukan hukum sebagai seorang yang memiliki perhatian terhadap lingkungan serta bagian dari ormas keagamaan; p. Pemohon XVI merupakan seorang Warga Negara Indonesia yang peduli dengan lingkungan hidup serta aktif menjabat sebagai Ketua Dewan Pengurus Wilayah Serikat Petani Indonesia (SPI) Kalimantan Selatan berkedudukan di Jalan Sidodadi II Nomor 31 RT 006/RW 005, Loktabat Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Sebagai seorang petani yang seringkali menjadi korban akibat eksplorasi dan eksploitasi tambang, Pemohon XVI tentu memiliki kedudukan dan kepentingan hukum atas isu pemberian izin tambang bagi ormas keagamaan. Selain itu, Pemohon XVI juga aktif di SPI sebagai ketua di wilayah yang notabene memiliki banyak sekali perizinan tambang dan konflik- konflik sosial di atasnya, yakni Kalimantan Selatan; q. Pemohon XVII merupakan seorang Warga Negara Indonesia yang peduli dengan lingkungan hidup serta aktif sebagai Wakil Ketua Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah (PDPM) Jawa Timur, sebagaimana Surat Keputusan PWPM Jawa Timur Nomor 1.4/121/1445 tentang Penetapan Susunan Personalia Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Trenggalek periode 2023-2027 tanggal 12 Januari 2024. Sebelumnya saat menjabat sebagai Ketua PDPM menjadi inisiator pembentukan Gerakan Aliansi Rakyat Trenggalek (ART) yang merupakan bagian dari civil society yang aktif dan masif menolak rencana kegiatan pertambangan emas di Kabupaten Trenggalek dengan izin konsesi sekitar 12.000 (dua belas ribu) hektar, tersebar di 9 (sembilan) dari 14 (empat belas) kecamatan; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 29 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 30 dari 155 halaman. Putusan Nomor 52 P/HUM/2024 Aliansi Rakyat Trenggalek adalah gerakan bersama yang didukung oleh berbagai organisasi masyarakat lokal maupun nasional, seperti Gerakan Pemuda Ansor, Pemuda Muhammadiyah Trenggalek, Pemuda Gereja Trenggalek, Fatayat Nahdlatul Ulama Trenggalek, Kader Hijau Muhammadiyah Trenggalek, PD Muhammadiyah Trenggalek, Sima Swantatra Indonesia, Laskar Empu Sendok, ARPT Niponk, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Trenggalek, JATAM, WALHI Eksekutif Nasional, Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah, LHKP PP Muhammadiyah, dan WALHI Jawa Timur; Sikap kritis yang ditunjukkan Pemuda Muhammadiyah Trenggalek terhadap rencana tambang emas ini terus berlanjut, meskipun telah terjadi pergantian kepengurusan. Terakhir, Pemuda Muhammadiyah Trenggalek bersama Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) Trenggalek mengajak masyarakat untuk menyatakan sikap atas keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang menerima tawaran izin tambang untuk organisasi; Pada Ahad pagi, 4 Agustus 2024, AMM Trenggalek secara resmi mendeklarasikan penolakan terhadap keputusan tersebut dalam sebuah kegiatan yang dihadiri oleh 2.000 jamaah. Dalam deklarasi ini, saya berperan aktif menyelaraskan dinamika organisasi, sehingga pernyataan sikap tersebut dapat terwujud (Bukti P-58); r. Pemohon XVIII merupakan seorang Warga Negara Indonesia yang peduli dengan lingkungan hidup, seorang aktivis inisiator Forum Cik Di Tiro, Dosen dan Guru Besar/Profesor dalam bidang ilmu media dan jurnalisme di Unviersitas Islam Indonesia. Forum Cik Di Tiro merespon pemberian izin tambang kepada Ormas Keagamaan dengan mengirimkan surat kepada PBNU untuk menolak pemberian tersebut. Pihaknya khawatir ormas Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 30 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 31 dari 155 halaman. Putusan Nomor 52 P/HUM/2024 keagamaan akan mengalami krisis reputasi dengan ikut mengelola bisnis di sektor pertambangan. Dari kajian yang telah dilakukan oleh Forum Cik Di Tiro, Ormas Keagamaan tidak memiliki kompetensi dalam mengelola tambang (Bukti P-59); 8. Bahwa jika terdapat pandangan yang menyatakan Para Pemohon tidak memiliki kepentingan langsung dan tidak seluruh jenis kerugian yang didalilkan oleh Para Pemohon merupakan kerugian nyata (actual loss), hal tersebut tidak mengurangi kaidah hukum untuk menerima kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon; 9. Bahwa perlindungan terhadap kerugian potensial (potential loss) serta adanya kepentingan tidak langsung telah sebelumnya diputuskan oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 27 P/HUM/2012 tanggal 6 September 2012. Dalam pertimbangan hukum putusan a quo, Mahkamah Agung mengabulkan keberatan HUM Para Pemohon yang mendalilkan terdapat potensi kerugian yang mungkin timbul akibat berlakunya Pasal 21 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral, yang selengkapnya diuraikan sebagai berikut: Putusan 27 P/HUM/2012, halaman 13-14 ….. mempunyai kepentingan (interest) baik langsung maupun tidak langsung terhadap Pasal 21 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor7 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral dan Pasal 21A Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral terhadap Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sehingga Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 31 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 32 dari 155 halaman. Putusan Nomor 52 P/HUM/2024 Pemohon Keberatan mempunyai kualitas atau legal standing untuk mengajukan permohonan keberatan a quo; 10. Bahwa Para Pemohon sangat yakin apabila permohonan ini dikabulkan, maka Para Pemohon dan seluruh lapisan masyarakat yang tinggal dan/atau bekerja di wilayah terdampak Izin Usaha Pertambangan Khusus yang terbit akibat Objek HUM tidak akan mengalami atau potensial mengalami kerugian karena baik Para Pemohon maupun masyarakat lainnya tersebut pada umumnya akan tetap tinggal dan bekerja di wilayah-wilayah terdampak, termasuk ancaman kehilangan tempat tinggal; 11. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka jelas Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan Permohonan HUM ini; D. Alasan Permohonan; 1. Bahwa doktrin Hans Kelsen sebagaimana dikutip oleh Prof. Jimly Asshiddiqie dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Pengujian Undang-Undang (Jakarta: Konstitusi Press, 2006) halaman 2, menjelaskan terkait dengan pengujian peraturan perundang-undangan atau biasa dikenal dengan istilah judicial review. Dalam penjelasannya, Jimly membagi judicial review ke dalam 2 (dua) jenis pengujian, yakni formal judicial review atau Hak Uji Formil dan materiil judicial review atau Hak Uji Materiil; 2. Bahwa senada dengan pandangan Prof. Jimly Asshiddiqie, menurut Prof. Sri Soemantri yang telah lebih dulu menjelaskan makna Hak Uji Formil dan Hak Uji Materiil dalam bukunya yang berjudul Hak Menguji Materiil di Indonesia (Bandung: Penerbit Alumni, 1977) halaman 6, makna Hak Uji Formil secara operasional dijelaskan sebagai wewenang untuk menilai apakah suatu produk legislatif yang dibuat oleh pembentuk undang-undang (lawmakers) seperti undang-undang maupun peraturan perundang-undangan di bawahnya telah sesuai dengan cara-cara (procedure) sebagaimana telah ditentukan/diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku atau justru Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 32 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 33 dari 155 halaman. Putusan Nomor 52 P/HUM/2024 sebaliknya. Sementara, Hak Uji Materiil adalah wewenang untuk melihat kesesuaian substansi norma secara hierarkis; 3. Bahwa mendasarkan pada kedua doktrin di atas, jika melihat dari sisi pengujian formil, maka sangat dimungkinkan suatu peraturan perundang-undangan untuk dibatalkan, terlebih lagi jika dalam pembentukannya tidak memperhatikan tahapan prosedural-formal sebagaimana diatur dalam UU PUU; 4. Bahwa rencana pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) kepada Ormas Keagamaan dapat dilihat jejaknya dari janji Presiden Joko Widodo pada Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) yang dilaksanakan pada bulan Desember 2021. Presiden Joko Widodo mengumbar janji untuk memberikan IUPK kepada generasi muda Nahdlatul Ulama sebagai upaya pemberdayaan masyarakat dan pemerataan kesejahteraan, “Saya juga mau memberi konsesi minerba, yang ingin bergerak di usaha nikel misalnya atau batu bara atau tembaga. Silahkan” (Bukti P- 60); 5. Bahwa kemudian pada tanggal 31 Januari 2022, Presiden Joko Widodo mengumumkan pemerintah akan segera merealisasikan pemberian izin konsesi lahan kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang akan dikelola secara profesional, “Sudah saya siapkan. Saya pastikan yang gede, enggak mungkin saya memberikan ke NU yang kecil-kecil” ujarnya dalam acara pengukuhan pengurus PBNU di Balikpapan (vide Bukti P-60); 6. Bahwa pada bulan Maret 2024 dalam acara Konferensi Pers Prospek Investasi Pasca Pemilu 2024, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada saat itu, Bahlil Lahadalia, menyatakan pihaknya berencana untuk mendistribusikan IUPK kepada pemerintah daerah, termasuk ormas keagamaan. Disebutkan hanya 5- 6 ormas keagamaan saja yang akan menerima IUP, yakni NU, Muhammadiyah, Katolik, Protestan, Hindu, dan Budha. Hal tersebut untuk menghindari pengawasan terhadap lebih dari 400 kelompok jika Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 33 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 34 dari 155 halaman. Putusan Nomor 52 P/HUM/2024 izin diberikan kepada seluruh ormas. Rencana ini disiapkan oleh pemerintah dan akan diatur dalam Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden (Bukti P-61); 7. Bahwa hal tersebut nyatanya benar dilakukan oleh pemerintah. Pada tanggal 30 Mei 2024, Presiden Republik Indonesia dan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia menetapkan dan mengundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6921; 8. Bahwa PP 25/2024 pada prinsipnya mengubah sebagian ketentuan PP 96/2021 sebagai peraturan pelaksana kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Adapun isu yang disoal oleh Para Pemohon adalah disisipkannya Pasal 83A dalam PP 25/2024 yang mengatur pemberian IUPK dalam WIUPK kepada badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan (ormas keagamaan), yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: Pasal 83A PP 25/2024 (1) Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, WIUPK dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan; (2) WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah eks PKP2B; (3) IUPK dan/atau kepemilikan saham organisasi kemasyarakatan keagamaan pada badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan dan/atau dialihkan tanpa persetujuan menteri; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 34 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 35 dari 155 halaman. Putusan Nomor 52 P/HUM/2024 (4) Kepemilikan saham organisasi kemasyarakatan keagamaan dalam badan usaha harus mayoritas dan menjadi pengendali; (5) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilarang bekerjasama dengan pemegang PKP2B sebelumnya dan/atau afiliasinya; (6) Penawaran WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak peraturan pemerintah ini berlaku; (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penawaran WIUPK secara prioritas kepada badan usaha milik organisasi kemasyarakatan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan presiden; Penjelasan Pasal 83A ayat (1) dan (3) PP 25/2024 (1) Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf j Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pemerintah pusat dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara berwenang melaksanakan penawaran WIUPK secara prioritas. Penawaran WIUPK secara prioritas dimaksudkan guna memberikan kesempatan yang sama dan berkeadilan dalam pengelolaan kekayaan alam; Selain itu, implementasi kewenangan pemerintah tersebut juga ditujukan guna pemberdayaan (empowering) kepada badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan; Yang dimaksud dengan “organisasi kemasyarakatan keagamaan” adalah organisasi kemasyarakatan keagamaan yang salah satu organnya menjalankan kegiatan ekonomi serta bertujuan pemberdayaan ekonomi anggota dan kesejahteraan masyarakat/umat; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 35 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 36 dari 155 halaman. Putusan Nomor 52 P/HUM/2024 (2) … (3) Yang dimaksud dengan “dipindahtangankan” adalah larangan untuk pemindahtanganan dalam hal izin telah diberikan; 9. Bahwa pokok permasalahan dalam permohonan ini adalah diundangkannya PP 25/2024, terutama disisipkannya Objek HUM ke dalam PP 25/2024 tersebut tanpa dilakukan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Sehingga, baik dari sisi formil maupun materiil bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; D.1. Objek Hak Uji Materiil Bertentangan Dengan Peraturan Perundang- Undangan Yang Lebih Tinggi; 1. Bahwa ketentuan Pasal 83A PP 25/2024, in casu Objek HUM yang mengatur: Pasal 83A PP 25/2024: (1) Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, WIUPK dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan; (2) WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah eks PKP2B; (3) IUPK dan/atau kepemilikan saham organisasi kemasyarakatan keagamaan pada badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan dan/atau dialihkan tanpa persetujuan Menteri; (4) Kepemilikan saham organisasi kemasyarakatan keagamaan dalam badan usaha harus mayoritas dan menjadi pengendali; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 36 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 37 dari 155 halaman. Putusan Nomor 52 P/HUM/2024 (5) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilarang bekerjasama dengan pemegang PKP2B sebelumnya dan/atau afiliasinya; (6) Penawaran WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak peraturan pemerintah ini berlaku; (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penawaran WIUPK secara prioritas kepada badan usaha milik organisasi kemasyarakatan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan presiden; Penjelasan Pasal 83A ayat (1) dan (3) PP 25/2024 (1) Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf j Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pemerintah pusat dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara berwenang melaksanakan penawaran WIUPK secara prioritas. Penawaran WIUPK secara prioritas dimaksudkan guna memberikan kesempatan yang sama dan berkeadilan dalam pengelolaan kekayaan alam. Selain itu, implementasi kewenangan pemerintah tersebut juga ditujukan guna pemberdayaan (empowering) kepada badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan; Yang dimaksud dengan “organisasi kemasyarakat keagamaan” adalah organisasi kemasyarakatan keagamaan yang salah satu organnya menjalankan kegiatan ekonomi serta bertujuan pemberdayaan ekonomi anggota dan kesejahteraan masyarakat/umat; (2) … Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 37 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 38 dari 155 halaman. Putusan Nomor 52 P/HUM/2024 (3) Yang dimaksud dengan “dipindahtangankan” adalah larangan untuk pemindahtanganan dalam hal izin telah diberikan; Menurut Para Pemohon bertentangan dengan PUU yang lebih tinggi, yakni UU Minerba, khususnya Pasal 75 ayat (3) dan (4) dan UUD 1945, khususnya Pasal 33 ayat (3), yang mengatur: Pasal 75 ayat (3) dan (4) UU Minerba (3) BUMN dan badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat prioritas dalam mendapatkan IUPK; (4) Badan Usaha swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mendapatkan IUPK dilaksanakan dengan cara lelang WIUPK; Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat; 2. Bahwa Objek HUM mengatur pemberian IUPK kepada badan usaha swasta yang dimiliki oleh ormas keagamaan secara prioritas. Sedangkan dalam ketentuan PUU yang lebih tinggi, yakni Pasal 75 ayat (3) dan (4) UU Minerba, pemberian IUPK kepada selain BUMN dan BUMD harus dilakukan dengan mekanisme lelang. Sehingga, jelas terjadi pertentangan norma antara PUU yang lebih rendah dengan PUU yang lebih tinggi. Dalam asas hukum, hal ini dikenal dengan istilah lex superiori derogate legi inferiori yang bermakna secara hierarkis, peraturan yang lebih tinggi mengalahkan peraturan yang lebih rendah, atau peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi; 3. Bahwa Peraturahn Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 merupakan salah satu jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (1) UU PUU yang Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 38 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 39 dari 155 halaman. Putusan Nomor 52 P/HUM/2024 menempatkan PP 25/2024 berada pada huruf d, yakni peraturan pemerintah, yang selengkapnya mengatur sebagai berikut: Pasal 7 ayat (1) UU PUU Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan terdiri atas: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 4. Bahwa Pasal 1 angka 5 juncto Pasal 12 UU PUU memberikan definisi mengenai peraturan pemerintah, yakni “Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya”. Selain itu, dalam Pasal 25 ayat (1) UU PUU, dijelaskan “Perencanaan penyusunan peraturan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 memuat daftar judul dan pokok materi muatan Rancangan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan undang- undang sebagaimana mestinya”. 5. Bahwa norma tersebut kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 12 UU PUU yang pada prinsipnya menyatakan PP adalah aturan pelaksana dari UU. Dalam Penjelasan Pasal 12 UU PUU, dijelaskan bahwa PP berfungsi untuk mengatur pelaksanaan UU agar tidak menyimpang dari materi yang diatur dalam UU, sebagaimana selengkapnya berbunyi: Pasal 12 UU PUU Materi muatan peraturan pemerintah berisi materi untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 39 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 40 dari 155 halaman. Putusan Nomor 52 P/HUM/2024 Penjelasan Pasal 12 UU PUU Yang dimaksud dengan “menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya” adalah penetapan peraturan pemerintah untuk melaksanakan perintah undang-undang atau untuk menjalankan undang-undang sepanjang diperlukan dengan tidak menyimpang dari materi yang diatur dalam undang-undang bersangkutan; 6. Bahwa implementasi Objek HUM yang telah ditetapkan oleh Presiden adalah IUPK dapat diberikan kepada Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) yang dimiliki oleh ormas keagamaan melalui mekanisme penawaran secara prioritas. Para Pemohon menilai mekanisme penawaran secara prioritas tersebut sangat tidak jelas, ambigu, dan obscuur mengingat tidak diatur secara rinci bagaimana tata cara pemberiannya, meskipun sejatinya mekanisme pemberian IUPK sudah diatur dengan jelas dalam Pasal 75 ayat (4) UU Minerba melalui mekanisme lelang WIUPK; 7. Bahwa mekanisme lelang WIUP kepada BUMS sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (4) UU Minerba diatur lebih lanjut dalam Pasal 75 ayat (5) UU Minerba yang berbunyi: Pasal 75 ayat (5) UU Minerba Lelang WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh menteri dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan: a. luas WIUPK yang akan dilelang; b. kemampuan administratif/manajemen; c. kemampuan teknis dan pengelolaan lingkungan; dan d. kemampuan finansial; 8. Bahwa sekalipun fungsi PP adalah menjadi aturan pelaksana dalam menjalankan UU, atau sebagai bentuk atribusi, bukan berarti ketentuan dalam PP dapat bertentangan dengan UU. Hal ini pernah ditegaskan oleh Mahkamah Agung dalam Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 40 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 41 dari 155 halaman. Putusan Nomor 52 P/HUM/2024 Putusan Nomor 70 P/HUM/2013 tanggal 25 Februari 2014 yang selengkapnya diuraikan sebagai berikut: Putusan Nomor 70 P/HUM/2013, halaman 89 Bahwa terlepas dari kewenangan hukum yang dimiliki oleh pemerintah dalam bentuk atribusi sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atau disebut juga “Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai Tahun 1984” (Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984) dalam bentuk peraturan pemerintah berikut dalam jajaran kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka kewenangan tersebut berupa mengatur (regelerend) yaitu berupa pelaksanaan yang berkaitan dengan implementasi atas pasal-pasal dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai yang tidak/kurang jelas berikut tata cara atau prosedur yang terbangun dalam mekanisme dalam menentukan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dan/atau yang harus dibayar oleh pemilik beban pajak tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi; 9. Bahwa konsekuensi hukum dari pertentangan hierarkis adalah dibatalkannya keberlakuan PUU yang lebih rendah. Hal ini pernah terjadi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 50 P/HUM/2018 yang membatalkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 tentang Ujian Pengangkatan Notaris dan Pasal 2 ayat (2) huruf j Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian dan Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 41 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 42 dari 155 halaman. Putusan Nomor 52 P/HUM/2024 Perpanjangan Masa Jabatan Notaris. Adapun alasan dibalik dibatalkannya keberlakuan PUU tersebut karena Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut menambah syarat pengangkatan Notaris yang sebelumnya tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang selengkapnya diuraikan sebagai berikut: Putusan Nomor 50 P/HUM/2018, halaman 58 paragraf 2 Bahwa hal tersebut menurut Mahkamah Agung cukup beralasan menurut hukum, karena mengingat syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 bersifat limitatif, yang mengandung arti bahwa syarat utama yang harus dipenuhi oleh calon notaris hanyalah yang ditentukan dalam ketentuan tersebut. Sedangkan menyangkut persyaratan tambahan berupa kelengkapan dokumen sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Atas Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 dan Permenkumham Nomor 62 Tahun 2016, haruslah sejalan dengan maksud (intent) pembentuk undang-undang maupun konteks materi yang diatur oleh undang-undang a quo secara keseluruhan (sistematik-kontekstual), serta tidak boleh bertentangan dengan materi muatan yang terkandung dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014; D.2. Ketiadaan Definisi Organisasi Masyarakat Keagamaan Dalam Peraturan Perundang-undangan Berpotensi terhadap Penyalahgunaan Wewenang (abuse of power); 1. Bahwa merujuk pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat Keagamaan menjadi Undang-Undang (UU Ormas), Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 42 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 43 dari 155 halaman. Putusan Nomor 52 P/HUM/2024 definisi organisasi kemasyarakatan atau ormas dijelaskan sebagai berikut: Pasal 1 angka 1 UU Ormas Organisasi kemasyarakatan yang selanjutnya disebut ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Bahwa tidak dijelaskan secara khusus definisi dari ormas keagamaan, selain daripada definisi ormas secara umum, sebagaimana pasal 1 angka 1 UU Ormas. Adapun dalam UU Ormas, hal-hal yang berkaitan dengan agama diatur secara terpisah, yakni mengenai tujuan, kewajiban, dan larangan, sebagaimana selengkapnya diatur sebagai berikut: Pasal 5 huruf c UU Ormas Ormas bertujuan untuk: menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; Pasal 21 huruf c UU Ormas Ormas berkewajiban: memelihara nilai agama, budaya, moral, etika, dan norma kesusilaan serta memberikan manfaat untuk masyarakat; Pasal 51 huruf c UU Ormas Ormas yang didirikan oleh warga negara asing sebagaimana dimaksud dalam Pasa 43 ayat (2) berkewajiban: menghormati dan menghargai nilai-nilai agama dan adat budaya yang berlaku dalam masyarakat Indonesia; Pasal 59 ayat (2) huruf a dan b UU Ormas Ormas dilarang: Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 43 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 44 dari 155 halaman. Putusan Nomor 52 P/HUM/2024 a. melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan; b. melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia; Penjelasan UU Ormas ….. setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia lainnya dan wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis; 3. Bahwa ketiadaan definisi sangat erat kaitannya dengan penyalahgunaan wewenang (abuse of power) sebagaimana telah diatur dalam Pasal 17 dan 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU 30/2014), yang pada intinya melarang badan dan/atau pejabat pemerintah melampaui, mencampuradukkan, dan/atau bertindak sewenang-wenang. Pasal 17 UU 30/2014 1. Badan dan/atau pejabat pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang; 2. Larangan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. larangan melampaui wewenang; b. larangan mencampuradukkan wewenang; dan/atau c. larangan bertindak sewenang-wenang; Pasal 18 UU 30/2014 1. Badan dan/atau pejabat pemerintahan dikategorikan melampaui wewenang sebagaimana dimaksud dalam Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 44 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 45 dari 155 halaman. Putusan Nomor 52 P/HUM/2024 pasal 17 ayat (2) huruf a apabila keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan: a. melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya wewenang; b. melampaui batas wilayah berlakunya wewenang; dan/atau c. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. Badan dan/atau pejabat pemerintahan dikategorikan mencampuradukkan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b apabila keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan: a. di luar cakupan bidang atau materi wewenang yang diberikan; dan/atau b. bertentangan dengan tujuan wewenang yang diberikan; 3. Badan dan/atau pejabat pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c apabila keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan: a. tanpa dasar kewenangan; dan/atau b. bertentangan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; 4. Bahwa ketiadaan definisi ormas keagamaan tersebut dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dapat dengan mudah disalahgunakan oleh para pihak yang tidak bertanggung jawab (abuse of power). Hal tersebut dikarenakan definisi dianggap secara umum dalam hukum sebagai batasan suatu hal, tindakan, atau perbuatan. Sehingga, ketiadaan definisi bermakna ketiadaan pembatasan yang berimplikasi pada tidak terbatasnya penafsiran pejabat yang berwenang untuk menafsirkan hal tersebut; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 45 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 46 dari 155 halaman. Putusan Nomor 52 P/HUM/2024 5. Bahwa dalam UU PUU, khususnya Lampiran II tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, dalam setiap penyusunan UU, bagian Ketentuan Umum berisi batasan pengertian atau definisi. Pun dalam bahasa peraturan perundang-undangan, salah satu cirinya antara lain memberikan definisi atau batasan pengertian secara cermat. 6. Bahwa dengan demikian, sejatinya PP 25/2024 yang mengatur Objek HUM mengenai ormas keagamaan wajib tunduk dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, selain UU Minerba, dalam hal ini juga UU Ormas dan UU PUU. Sayangnya, selain terbukti melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dalam menyusun peraturan hukum, pun dalam bagian Mengingat, Termohon sama sekali tidak memasukan UU Ormas sebagai salah satu rujukan; 7. Bahwa dengan demikian, jelas dan tidak terbantahkan Objek HUM yang diatur dalam PP 25/2024, selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yakni UU Minerba, juga bertentangan dengan UU Ormas dan UU PUU karena tidak terdapat batasan atau definisi ormas keagamaan. Ketiadaan batasan atau definisi tersebut jelas berpotensi disalahgunakan oleh badan dan/atau pejabat yang berwenang (abuse of power); D.3 Eksistensi Objek HUM Berpotensi Besar Memperburuk Konflik Sosial; 1. Bahwa dalam Catatan Akhir Tahun 2020 & Proyeksi 2021 yang dipublikasikan oleh Pemohon II pada tahun 2020 mencatat setidaknya terdapat 45 (empat puluh lima) konflik terjadi sepanjang tahun 2020, yang meningkat hampir 5 (lima) kali lipat dari tahun 2019 sebanyak 11 (sebelas) konflik pertambangan. Jika dijumlahkan dengan konflik pertambangan yang terjadi sejak tahun 2014, maka jumlah keseluruhan menjadi 116 (seratus enam belas) konflik pertambangan terjadi dengan luas keseluruhan Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 46 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 47 dari 155 halaman. Putusan Nomor 52 P/HUM/2024 wilayah konflik sebesar 1.640.440 hektar atau setara dengan 3 (tiga) kali luas wilayah Pulau Bali; 2. Bahwa dalam Catatan Pemohon II tersebut, salah satu alasan yang melatarbelakangi konflik pertambangan adalah kolaborasi pemerintah dan parlemen dalam melahirkan produk legislasi yang mendukung kegiatan-kegiatan seperti pertambangan mineral dan batubara, minyak bumi dan gas alam, panas bumi, yang menindas masyarakat. Adapun aturan-aturan tersebut antara lain seperti UU Minerba dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja); 3. Bahwa berkaca pada fakta lapangan dikeluarkannya UU Minerba dan UU Cipta Kerja yang justru menjadi dasar pemicu konflik pertambangan, maka tidak salah jika Para Pemohon menganggap eksistensi PP 25/2024, khususnya Objek HUM yang mengatur pemberian WIUP kepada ormas keagamaan justru akan bernasib sama seperti UU Minerba dan UU Cipta Kerja, yakni menjadi pemicu terjadinya konflik pertambangan; 4. Bahwa kekhawatiran Para Pemohon tersebut nyatanya telah terjadi, sebagaimana respons Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) terhadap Objek HUM yang diterbitkan dan diundangkan oleh Termohon. Dalam pernyataan sikapnya yang dikemukakan pada tanggal 8 Juni 2024, AMAN menyatakan pelibatan ormas keagamaan sebagai salah satu penerima IUPK akan semakin memperkuat ancaman kriminalisasi masyarakat adat; 5. Bahwa hal yang memperburuk keadaan, khususnya bagi masyarakat adat, adalah ketentuan dalam UU Minerba dan UU Cipta Kerja yang mengatur setiap orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dapat dikenakan sanksi pidana dan denda, sebagaimana selengkapnya sebagai berikut: Pasal 162 UU Minerba Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 47 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 48 dari 155 halaman. Putusan Nomor 52 P/HUM/2024 Setiap orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan Usaha Pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86F huruf b dan Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,- (seratus juta Rupiah); 6. Bahwa frasa “merintangi atau mengganggu” dalam ketentuan Pasal 162 UU Minerba tersebut sangat berpotensi dijadikan alat untuk mengkriminalisasi masyarakat, khususnya masyarakat adat. Terlebih dalam banyak kasus, perampasan wilayah adat yang diperuntukkan untuk kegiatan usaha pertambangan dilakukan tanpa persetujuan masyarakat adat tersebut. Kondisi tersebut diperburuk oleh pengabaian negara dengan menunda-nunda pengesahan UU Masyarakat Adat yang seharusnya menjadi payung hukum pengakuan, perlindungan, dan pemenuhan hak- hak konstitusional masyarakat adat; 7. Bahwa tanpa keterlibatan ormas keagamaan dalam kegiatan usaha pertambangan pun kondisi masyarakat sudah buruk, apalagi jika ormas keagamaan terlibat. Hal ini jelas dapat memicu konflik horizontal antara masyarakat adat dengan ormas keagamaan sebagai akibat dari tumpang tindih IUPK yang dimiliki oleh ormas keagamaan dengan wilayah adat yang telah dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan, serta diatur oleh masyarakat adat secara turun temurun; 8. Bahwa dengan kata lain, pelibatan ormas keagamaan hanya akan memperburuk keadaan sosial masyarakat di lapangan yang sebelumnya telah terjadi banyak konflik, polarisasi, dan perpecahan akibat perbedaan pandangan menyikapi kegiatan usaha pertambangan; 9. Bahwa menjadi pertanyaan tersendiri bagi Para Pemohon, mengapa Termohon mengeluarkan PP Nomor 25 Tahun 2024, in Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 48 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 49 dari 155 halaman. Putusan Nomor 52 P/HUM/2024 casu Objek HUM yang memberikan WIUP secara khusus dan spesial kepada ormas keagamaan. Mengapa tidak memberikan kemudahan saja dari segi aturan hukum dan proseduralnya terkait pelaksanaan kegiatan-kegiatan keagamaan, seperti membangun rumah ibadah dan bisnis di bidang pendidikan, kesehatan, dan pangan yang selama ini sebagian ormas keagamaan telah lakukan; 10. Bahwa dalam pada faktanya banyak ormas keagamaan yang telah melakukan advokasi terkait permasalahan lingkungan hidup dan sumber daya alam, secara khusus mengenai kegiatan eksploitasi sumber daya mineral pertambangan. Seperti contoh Nahdlatul Ulama (NU), dalam Muktamar ke-33 yang diselenggarakan di Jombang pada tanggal 1-5 Agustus 2015, disoroti mengenai pengelolaan sumber daya alam, sebagaimana Hasil Muktamar ke-33 halaman 242 [Bukti P-62] menyebutkan: “Dalam pelaksanaannya di lapangan, ada beberapa kasus pengelolaan SDA yang sangat tidak sejalan dengan amanat konstitusi. Telah terjadi interaksi manusia dan alam yang berdampak negatif. Hal itu terutama terkait dengan kebijakan di daerah (Galian C), eksplorasi, eksploitasi yang melebihi kapasitas, yang mengakibatkan rusaknya sistem ekologis di sekitar pertambangan, atau karena penggalian yang tidak terkendali yang telah mengakibatkan kerusakan lingkungan yang sangat parah, seperti pencemaran air, pencemaran udara, kerusakan infrastruktur, dan terganggunya kesehatan seperti penyakit pernafasan, bahkan konflik sosial”; 11. Bahwa pun NU dalam Hasil Muktamar ke-33 halaman 243 (vide Bukti P-62) juga merumuskan beberapa permasalahan terkait dengan sumber daya alam, di antaranya: a. Penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam ada di tangan orang per orang atau sekelompok orang sehingga Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 49 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 50 dari 155 halaman. Putusan Nomor 52 P/HUM/2024 terjadi monopoli, oligopoli dan praktek kartel yang bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945; b. Hak menguasai oleh negara selama ini telah didelegasikan kepada pihak swasta yang bermodal besar; c. Pengertian “untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” diartikulasikan secara sempit, yaitu hanya dalam bentuk pengenaan pajak dan royalti yang ditarik oleh pemerintah. Sedangkan keterlibatan rakyat dalam mengelola sumber daya alam hanya dalam bentuk dan sebatas sebagai tenaga kerja; dan d. Hak pengusahaan hutan hanya diberikan pada kelompok pengusaha kelas atas dan kelompok bermodal kuat, sementara hak masyarakat lokal/hak rakyat untuk turut mengelola hutan tidak diberikan sebagaimana mestinya; 12. Bahwa bahkan Rekomendasi Hasil Muktamar ke-33 NU meminta untuk dilakukannya moratorium terhadap seluruh izin perusahaan berskala besar di bidang pertambangan serta meninjau ulang semua kebijakan dan izin yang diterbitkan oleh pemerintah dalam bidang sumber daya alam. Selain itu, NU meminta untuk dikembalikannya tanah dan sumber daya air milik rakyat yang dikuasai oleh perusahaan maupun pemerintah kepada pemiliknya semua (vide Bukti P-62). Dengan demikian, jelas sikap NU sebagai salah satu ormas keagamaan di Indonesia dalam Muktamar ke-33 bertentangan dengan Objek HUM yang justru memberikan izin pengelolaan pertambangan kepada ormas keagamaan; 13. Bahwa pun sikap NU tersebut tetap konsisten diteruskan dalam Muktamar ke-34 yang dilaksanakan di Lampung pada tanggal 23 Desember 2021. Dalam Hasil Muktamar ke-34 tersebut, NU mengeluarkan rekomendasi salah satunya dalam bidang pelestarian lingkungan dan iklim kepada pemerintah untuk fokus dan secara serius mengambil langkah-langkah mengurangi Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 50 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 51 dari 155 halaman. Putusan Nomor 52 P/HUM/2024 deforestasi menjadi nol hektar pada tahun 2023. Selain itu, NU meminta kepada pemerintah bersama dengan para pengusaha untuk menyiapkan rencana dan menjalin kerja sama internasional untuk akselerasi transisi ke energi terbarukan dan mencapai proporsi Energi Baru Terbarukan minimal 30% (tiga puluh persen) pada tahun 2025 serta net zero emisi pada tahun 2045 (Bukti P- 63); 14. Bahwa dalam Muktamar ke-34 tersebut juga NU meminta kepada pemerintah untuk menghentikan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara baru mulai tahun 2022 dan pengurangan produksi batubara mulai tahun 2022 serta early retirement/phase out PLTU Batubara pada tahun 2040 untuk mempercepat proses transisi energi yang berkeadilan, demokratis, dan terjangkau (vide Bukti P-63); 15. Bahwa mendasarkan pada hasil Muktamar ke-33 dan ke-34 tersebut, tidak dapat dipungkiri NU sebagai salah satu ormas keagamaan terbesar di Indonesia memiliki kepedulian yang amat tinggi atas persoalan lingkungan hidup dan sumber daya alam. Sehingga, eksistensi Objek HUM sangat jelas tidak menghormati dan justru menistakan perjuangan dan ikhtiar dalam bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam yang telah dilakukan oleh NU selama ini; 16. Bahwa setali tiga uang dengan NU, ormas keagamaan di Indonesia lainnya, yakni Muhammadiyah, juga telah lama memiliki sikap konsisten terhadap isu lingkungan, sebagaimana tercermin dalam Fikih Air, Fikih Agraria, Teologi Lingkungan, Fatwa Tarjih, dan keputusan Tanfidz Muktamar ke-47 dan ke-48 terkait krisis iklim, energi, dan sumber daya alam; 17. Bahwa secara kelembagaan, Muhammadiyah telah menaruh masalah lingkungan hidup dan dampak industri ekstraktif secara serius, dibuktikan dengan pembentukan Majelis Lingkungan Hidup (MLH). Kemudian pada tahun 2011, Muhammadiyah menerbitkan Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 51 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 52 dari 155 halaman. Putusan Nomor 52 P/HUM/2024 buku yang berjudul “Teologi Lingkungan: Etika Pengelolaan Lingkungan dalam Perspektif Islam” dan bahkan belum lama ini membentuk Muhammadiyah Climate Center pada tahun 2023 (Bukti P-64); 18. Bahwa tindakan yang dilakukan Muhammadiyah dalam hal advokasi lingkungan yakni dengan melalui Jihad Konstitusi, yakni strategi untuk mengajukan koreksi atas undang-undang yang tidak berpihak pada kelompok terpinggirkan (mustad’afin) melalui upaya pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung (vide Bukti P-64); 19. Bahwa salah satu keberhasilan Jihad Konstitusi Muhammadiyah tersebut dapat dilihat pada beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut: a. Putusan Nomor 36/PUU-X/2012, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan terkait Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi, khususnya Pasal 11 ayat (1), Pasal 20 ayat (3), Pasal 21 ayat (1), dan Pasal 49 yang berkaitan dengan Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi (BP Migas). Dampaknya, BP Migas dibubarkan karena dianggap tidak sesuai dengan konstitusi. Banyak ahli menilai langkah ini dapat mengurangi kerugian negara; b. Putusan Nomor 38/PUU-XI/2013, Mahkamah Konstitusi mengabulkan seluruh permohonan terkait Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, khususnya Pasal 7 ayat (4), Pasal 17, Pasal 21, Pasal 25 ayat (5), Pasal 62, Pasal 63 ayat (2) dan (3), serta Pasal 64 ayat (1). Dampaknya, rumah sakit tidak lagi wajib dikelola oleh badan hukum yang bergerak di bidang rumah sakit atau kesehatan. Kebijakan ini dikritik oleh berbagai pihak, seakan-akan pemerintah melupakan sejarah bahwa Muhammadiyah telah berkiprah di bidang kesehatan dengan mendirikan rumah sakit sejak 1923, sebelum Indonesia merdeka; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 52 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 53 dari 155 halaman. Putusan Nomor 52 P/HUM/2024 c. Putusan Nomor 82/PUU-XI/2013, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan terkait Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, khususnya Pasal 8, Pasal 16 ayat (3), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 34, Pasal 40 ayat (1), dan Pasal 59 ayat (1) huruf a. Dampaknya, peran negara dalam membatasi atau mempersulit ruang gerak organisasi kemasyarakatan menjadi berkurang; d. Putusan Nomor 85/PUU-XI/2013, Mahkamah Konstitusi membatalkan sepenuhnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, sehingga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan kembali diberlakukan. Dampak dari putusan ini adalah penahanan upaya eksploitasi dan komersialisasi sumber daya air; e. Beberapa gugatan terkait lainnya, seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, Undang- Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar, serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Ketiga Undang- Undang tersebut dinilai memberikan ruang bagi liberalisasi ekonomi; 20. Bahwa terkait kasus-kasus kontemporer, Muhammadiyah turut terlibat dalam advokasi kasus pertambangan di Desa Wadas yang menunjukkan adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia. Selain itu, Muhammadiyah juga aktif mengadvokasi kasus Proyek Strategis Nasional Rempang Ecocity dengan memberikan kritik konstruktif terhadap pelaksanaan proyek tersebut. Juga, dalam konflik agraria di Pakel, Banyuwangi, Ketua Umum PP Muhammadiyah, Busyro Muqoddas, menjaminkan dirinya untuk dapat membebaskan warga yang dikriminalisasi. Melalui advokasi dan kritik yang konstruktif, Muhammadiyah berupaya memastikan pembangunan dan kebijakan ekonomi tidak mengorbankan Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 53 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 54 dari 155 halaman. Putusan Nomor 52 P/HUM/2024 lingkungan dan hak-hak dasar masyarakat sebagai warga negara yang secara hukum seharusnya mendapatkan kepastian dan keadilan hukum (vide Bukti P-64); 21. Bahwa jika kembali melihat Undang-Undang Ormas, dalam Pasal 5 huruf e menyatakan “Ormas bertujuan untuk melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup”. Pada faktanya, ormas keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah telah menjalankan tujuan tersebut sejak dahulu. Sehingga, eksistensi Objek HUM yang memberikan IUPK kepada ormas keagamaan jelas bertentangan dengan tujuan ormas dalam UU Ormas tersebut; 22. Bahwa mendasarkan pada hal-hal di atas, jelas eksistensi Objek HUM akan memperburuk konflik sosial yang ada akibat kegiatan ekstraktif pertambangan, yakni dengan melibatkan ormas keagamaan, di antaranya NU dan Muhammadiyah, masuk ke dalam konflik tersebut sebagai pelaku kegiatan usaha pertambangan. Sedangkan, selama ini, ormas keagamaan, seperti NU dan Muhammadiyah, telah melakukan advokasi lingkungan hidup dan sumber daya alam. Sehingga, yang terjadi bukan menyelesaikan konflik, namun justru membuat konflik tersebut semakin rumit; D.4. Keliru Termohon Memahami Makna Frasa “Prioritas” UU Minerba; 1. Bahwa Termohon dalam beberapa kesempatan menyatakan pemberian IUPK bagi ormas keagamaan merupakan tindakan lanjutan atas pengejawantahan makna frasa “prioritas” dalam UU Minerba dan PP 25/2024, khususnya Objek HUM yang menyatakan “…..WIUPK dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan”; 2. Bahwa Termohon menyatakan pemberian tersebut merupakan bentuk balas jasa kepada ormas keagamaan atas kontribusi dan dedikasinya terhadap bangsa dan negara, sehingga patut diberikan apresiasi berupa tindakan afirmasi penawaran WIUPK Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 54 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 55 dari 155 halaman. Putusan Nomor 52 P/HUM/2024 dan pemberian IUPK untuk pengelolaan kegiatan usaha pertambangan. Bahkan, Termohon tidak segan-segan membantu setiap ormas keagamaan dalam melaksanakan kegiatan usaha pertambangannya, termasuk di antaranya mencarikan kontraktor tambang yang ahli dan mumpuni agar bisnis tambang ormas keagamaan tidak mendapatkan kerugian; 3. Bahwa nyatanya tindakan Termohon tersebut sangat keliru dalam memahami makna frasa “prioritas”. Jika merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “prioritas” berarti “yang didahulukan dan diutamakan daripada yang lain.” Dapat dipahami kata “prioritas” memiliki makna memberikan porsi khusus atau suatu hal tertentu di atas hal-hal yang tidak diprioritaskan; 4. Bahwa mengenai makna frasa “prioritas”, Mahkamah Konstitusi sebelumnya telah memberikan penafsiran dalam beberapa putusannya, yang dikenal pula dengan istilah lain yakni “hak mendahului” atau voorrecht. Adapun putusan-putusan yang dimaksud adalah sebagai berikut: a. Putusan Nomor 2/PUU-I/2003; b. Putusan Nomor 36/PUU-X/2012; dan c. Putusan Nomor 85/PUU-XI/2013; 2 (dua) putusan pertama menafsirkan mengenai hak mendahului Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tidak dapat disejajarkan dengan perusahaan swasta dalam hal pengelolaan sumber daya tertentu, sehingga kata “prioritas” atau “hak mendahului” dimaknai sepanjang BUMN masih mampu, maka pihak swasta dilarang untuk masuk dan menyalahi hak mendahului BUMN; 5. Bahwa merujuk pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN) sebagaimana telah diubah sebagian oleh UU Cipta Kerja, BUMN diartikan sebagai berikut: Pasal 1 angka 1 UU BUMN Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 55 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 56 dari 155 halaman. Putusan Nomor 52 P/HUM/2024 Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan; Kemudian secara khusus, BUMN kembali didefinisikan dalam Pasal 1 angka 23a UU Minerba yang berbunyi: Pasal 1 angka 23a UU Minerba Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah BUMN yang bergerak di bidang pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 6. Bahwa jelas secara definisi di atas alasan mengapa BUMN menjadi “prioritas” dan “didahulukan” dalam hal pengelolaan sumber daya alam. Lebih lengkap mengenai “hak mendahului” atau voorrecht tersebut oleh Mahkamah Konstitusi ditafsirkan dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 36/PUU-X/2012 halaman 104-106 dan 110-111 yang juga berangkat dari pertimbangan hukum Putusan Nomor 2/PUU-I/2003, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: Pertimbangan Hukum Putusan Nomor 36/PUU-X/2012 halaman 104-106; [3.13.3] Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada paragraph [3.11] dan paragraph [3.12], bentuk penguasaan tingkat pertama dan utama yang harus dilakukan oleh negara adalah pemerintah melakukan pengelolaan secara langsung atas sumber daya alam dalam hal ini migas. […..] Menurut Mahkamah model hubungan antara BP Migas sebagai representasi negara dengan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dalam pengelolaan migas mendegradasi makna penguasaan negara atas sumber daya Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 56 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 57 dari 155 halaman. Putusan Nomor 52 P/HUM/2024 alam migas yang bertentangan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945. […..]; Oleh karena konstruksi hubungan yang demikian maka menurut Mahkamah keberadaan BP Migas menurut undang- undang a quo, bertentangan dengan konstitusi yang menghendaki penguasaan negara yang membawa manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat, yang seharusnya mengutamakan penguasaan negara pada peringkat pertama yaitu melakukan pengelolaan terhadap sumber daya alam migas yang membawa keuntungan lebih besar bagi rakyat. Menurut Mahkamah, pengelolaan secara langsung oleh negara atau oleh badan usaha yang dimiliki oleh negara adalah yang dikehendaki oleh Pasal 33 UUD 1945. Hanya dalam batas-batas negara tidak memiliki kemampuan atau kekurangan kemampuan baik dalam modal, teknologi dan manajemen untuk mengelola sumber daya alam migas, maka pengelolaan sumber daya alam dapat diserahkan kepada badan swasta; […..] Walaupun terdapat prioritas pengelolaan migas diserahkan kepada BUMN sebagaimana telah menjadi pendirian Mahkamah dalam Putusan Nomor 002/PUU-I/2003 tanggal 31 Desember 2004, efektivitas penguasaan negara justru menjadi nyata apabila pemerintah secara langsung memegang fungsi regulasi dan kebijakan (policy) tanpa ditambahi dengan birokrasi dengan pembentukan BP Migas. Pertimbangan Hukum Putusan Nomor 36/PUU-X/2012 halaman 110-111; [3.17] Menimbang bahwa Para Pemohon mendalilkan Pasal 9 UU Migas sepanjang kata “dapat” bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. Menurut Para Pemohon, ketentuan tersebut menunjukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hanya menjadi salah satu pemain saja Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 57 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 58 dari 155 halaman. Putusan Nomor 52 P/HUM/2024 dalam pengelolaan migas, dan BUMN harus bersaing di negaranya sendiri untuk dapat mengelola migas. Menurut Mahkamah Pasal 9 UU migas a quo dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada perusahaan nasional baik Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, usaha kecil, badan usaha swasta untuk berpartisipasi dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi. Mahkamah dalam Putusan Nomor 002/PUU-I/2003, tanggal 21 Desember 2004 telah mempertimbangkan, antara lain, “… harus mendahulukan (voorrecht) Badan Usaha Milik Negara. Karena itu, Mahkamah menyarankan agar jaminan hak mendahulukan dimaksud diatur dalam peraturan pemerintah sebagaimana mestinya”; […..] 7. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU- XI/2013 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (UU SDA), Mahkamah Konstitusi memberikan penafsiran kata “prioritas” sebagai bentuk batasan terhadap pihak-pihak yang bukan merupakan prioritas sebagaimana termaktub dalam pertimbangan hukum halaman 137-139, yakni: a. setiap pengusahaan atas air tidak boleh mengganggu, mengesampingkan, apalagi meniadakan hak rakyat atas air karena bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya selain harus dikuasai oleh negara, juga peruntukannya adalah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat; b. negara harus memenuhi hak rakyat atas air; c. harus mengingat kelestarian lingkungan hidup sebagai salah satu hak asasi manusia; d. pengawasan dan pengendalian oleh negara atas air sifatnya mutlak; dan Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 58 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 59 dari 155 halaman. Putusan Nomor 52 P/HUM/2024 e. prioritas utama pengusahaan atas air diberikan kepada BUMN atau BUMD; 8. Bahwa sepanjang ditemukan 1 (satu) batasan yang tidak terpenuhi, maka makna kata “prioritas” harus dipahami sebagai larangan bagi pihak-pihak selain prioritas untuk masuk. Selama ada 1 (satu) saja batasan tersebut yang tidak terpenuhi, maka makna kata “prioritas” berarti “melarang” pihak-pihak lain untuk masuk; 9. Bahwa jika melihat ketentuan Pasal 75 ayat (3) dan (4) UU Minerba, jelas prioritas pemberian IUPK hanya diberikan kepada BUMN dan BUMD saja, sedangkan BUMS mendapatkan IUPK melalui mekanisme lelang, sebagaimana selengkapnya diatur sebagai berikut: Pasal 75 ayat (3) dan (4) UU Minerba (3) BUMN dan badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat prioritas dalam mendapatkan IUPK; (4) Badan usaha swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mendapatkan IUPK dilaksanakan dengan cara lelang WIUPK; 10. Bahwa pun oleh Mahkamah Konstitusi ditafsirkan frasa “dengan cara lelang” dalam Pasal 75 ayat (4) UU Minerba melalui Putusan Nomor 30/PUU-VIII/2010 halaman 97 bagian Pertimbangan Hukum, dinyatakan: “….. untuk memberikan kepastian hukum dan peluang berusaha secara adil di bidang pertambangan, menurut Mahkamah, frasa “dengan cara lelang” dalam Pasal 51, Pasal 60, dan Pasal 75 ayat (4) UU 4/2009 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang dimaknai lelang dilakukan dengan menyamakan antarpeserta lelang WIUP dan WIUPK dalam hal kemampuan administratif/manajemen, Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 59 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 60 dari 155 halaman. Putusan Nomor 52 P/HUM/2024 teknis, lingkungan, dan finansial yang berbeda terhadap objek yang akan dilelang;” Dengan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU- VIII/2010 tersebut semakin menunjukkan bahwa Objek HUM yang memberikan prioritas kepada BUMS yang dimiliki oleh ormas keagamaan bertentangan dengan PUU yang lebih tinggi; 11. Bahwa jelas terlihat pertentangan norma antara ketentuan pemberian IUPK kepada BUMS melalui mekanisme lelang yang diatur dalam UU Minerba dengan ketentuan pemberian tersebut secara “prioritas” dalam PP 25/2024. Kendati secara aturan norma pemberian IUPK kepada BUMS tidak dilarang oleh hukum selama melalui mekanisme lelang, namun, secara khusus, pemberian IUPK terhadap badan usaha yang dimiliki oleh ormas keagamaan secara “prioritas” sebagaimana diatur dalam Objek Hak Uji Materiil jelas bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi, in casu UU Minerba. Jika Objek HUM tetap dibiarkan, maka akan terjadi kekacauan hukum (judicial disarray) antara ketentuan hukum pelaksanaan dalam PP dengan ketentuan hukum norma dalam UU; D.5. Eksistensi Objek HUM Bertentangan dengan Mandat Pasal 33 UUD 1945; 1. Bahwa memahami rumusan Pasal 33 UUD 1945 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: Pasal 33 UUD 1945; (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan; (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 60 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 61 dari 155 halaman. Putusan Nomor 52 P/HUM/2024 (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional; (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang; Membawa konsekuensi hubungan antara pernyataan tujuan negara (keadilan sosial dan kesejahteraan umum) yang terdapat di dalam pembukaan UUD 1945 dengan Pasal 33 UUD 1945 merupakan sebuah hubungan antara tujuan (Pembukaan UUD 1945) dan sarana/cara (Pasal 33 UUD 1945. Dalam posisi demikian, Pasal 33 UUD 1945 menjadi kaidah hukum fundamental dari UUD 1945 yang validitasnya bergantung pada pembukaan UUD 1945; 2. Bahwa rumusan Pasal 33 UUD 1945 merupakan rumusan yang mengatur secara prinsip mengenai perekonomian negara yang akan dibangun. Dalam rumusan tersebut, terdapat beberapa konsep-konsep kunci, yakni penguasaan negara, cabang-cabang produksi yang penting serta menguasai hajat hidup orang banyak, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Konsekuensi dari konsep-konsep kunci tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara yang menganut paham negara kesejahteraan (welfare state); 3. Bahwa dalam paham welfare state, negara turut campur/berperan aktif dalam kegiatan perekonomian untuk mencapai kemakmuran rakyat. Peran tersebut pada prinsipnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar dari masyarakat banyak (basic needs) seperti pendidikan, kesehatan, dan barang publik lainnya (public goods) yang pada akhirnya menciptakan kesejahteraan bagi rakyat. Hal ini yang kemudian ditegaskan secara lugas dalam Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 61 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 62 dari 155 halaman. Putusan Nomor 52 P/HUM/2024 Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dalam frasa kalimat “untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat”; 4. Bahwa pada praktiknya, berbagai peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah, naik legislatif maupun eksekutif, lebih mengakomodasi tekanan-tekanan kepentingan politik dan ekonomi para pendukung ekonomi pasar, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (UU SDA), Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Bumi dan Gas Alam (UU Migas), Undang- UNdang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan (UU Gatrik), dan UU Minerba yang memicu banyaknya pengujian materiil (judicial review) atas PUU tersebut terhadap UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi; 5. Bahwa persoalan isu menguasai negara, sebagaimana sebelumnya telah dibahas juga dalam sub-bab D.4, sangat erat kaitannya dengan batasan-batasan konstitusional (constitutional boundaries) mengenai bentuk-bentuk penguasaan negara. Persoalan terletak pada batasan serta bentuk kesertaan dari peran pihak non-negara di dalam menyelenggarakan usaha-usaha di bidang faktor-faktor produksi yang terdapat di dalam Pasal 33 UUD 1945; 6. Bahwa constitutional boundaries tersebut telah menjadi perdebatan panjang sejak pertama kali UUD 1945 dirumuskan, di antaranya pernyataan Soepomo yang dikutip oleh Atip Latipulhayat dalam Disertasinya yang berjudul “State Control and Privatisation of the Indonesian Telecommunications Industry: From Ownership to Regulation” yang dipublikasikan oleh Monash University pada tahun 2007: “…the private sectors may be involved only in non- strategic sectors that do not affect the lives of most people…if the state does not control the strategic sectors, Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 62 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 63 dari 155 halaman. Putusan Nomor 52 P/HUM/2024 they will fall under the control of private individuals and the people will be oppressed by them”; 7. Bahwa Soepomo memandang faktor-faktor produksi yang dimaksud dalam Pasal 33 UUD 1945 tidak dapat melibatkan peran dari perusahaan swasta perorangan. Perusahaan tersebut harus melalui pembentukan BUMN. Berbeda dengan Soepomo, Muhammad Hatta sebagai arsitek Pasal 33 UUD 1945 menyatakan sebagai berikut terhadap penafsiran hak menguasai negara yang juga dikutip oleh Atip Latipulhayat: “…paragraphs two and three of Article 33 deal with state control over the strategic sectors. Nevertheless, it does not necessarily mean that the state itself should be an operator or provider of goods or services. More precisely, state control means state regulation of economic activities, particularly to prevent the exploitation of those who are economically weak by those who are economically strong…”; 8. Bahwa lebih lanjut, Muhammad Hatta juga menyatakan: “the government should build public infrastructure such as electricity, water supply, sewage system, public transportation, and other utilities that affect the livelihood of the most people or what we call “public utilities”. All these are the responsibility of the government”. 9. Bahwa mendasarkan pada hal-hal tersebut di atas, khususnya pernyataan dari Muhammad Hatta selaku arsitek Pasal 33 UUD 1945 serta Soepomo, jelas tujuan dari mandat Pasal 33 UUD 1945 menitikberatkan pada pengelolaan sumber daya alam oleh negara yang dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat; 10. Bahwa sebagai perbandingan, dalam proses pengujian materiil UU SDA ke Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 58/PUU-II/2004, Putusan Nomor 59/PUU-II/2004, Putusan Nomor Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 63 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 64 dari 155 halaman. Putusan Nomor 52 P/HUM/2024 60/PUU-II/2004, Putusan Nomor 63/PUU-II/2004 dan Putusan Nomor 8/PUU-II/2005, keseluruhan Para Pemohon pada dasarnya memiliki kekhawatiran yang sama terhadap berlakunya UU SDA yang akan menutup akses air sebagai sumber kehidupan manusia terhadap masyarakat Indonesia, khususnya kelas ekonomi lemah; 11. Bahwa untuk mempermudah, Para Pemohon berikan persandingan argumentasi dari salah satu dari kelima putusan- putusan tersebut di atas antara Para Pemohon dan pemerintah sebagai berikut: Tabel 1. Persandingan Argumentasi Para Pemohon dan Pemerintah terkait Pengujian UU SDA di Mahkamah Konstitusi No. Pokok Pengujian Argumentasi Para Pemohon Argumentasi Pemerintah 1. UU SDA tidak memasukan Pasal 33 UUD 1945 secara utuh di dalam konsiderans mengingat (hanya memasukan Pasal 33 ayat (3) dan (4)) Pertimbangan hukum sebagai dasar pembentukan UU SDA bertentangan dengan semangat dan jiwa UUD 1945, karena tidak mencantumkan Pasal 33 UUD 1945 secara utuh (ayat (1) sampai dengan (5)). Sedangkan Pasal 33 UUD 1945 merupakan pasal yang memuat tentang prinsip demokrasi ekonomi yang menjamin keadilan Tidak dicantumkannya Pasal 33 UUD 1945 secara utuh karena ayat yang terkait secara langsung dengan UU SDA adalah Pasal 33 ayat (3) dan (5) UUD 1945. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 mengatur mengenai air secara khusus yang menjadi obyek pengaturan UU SDA. Dengan Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 64 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 65 dari 155 halaman. Putusan Nomor 52 P/HUM/2024 dan kesejahteraan sosial rakyat Indonesia dan menempatkan negara sebagai pemegang kewajiban untuk mewujudkannya. demikian tidak dimuatnya Pasal 33 UUD 1945 secara utuh dalam dasar hukum UU SDA tidak bertentangan dengan jiwa dan semangat UUD 1945. 2. Terkait dengan pemotongan nilai sosial, nilai ekonomis, budaya dan religius serta komersialisasi terhadap sumber daya air. UU SDA tidak secara tegas menjamin dan melindungi hak rakyat atas air, telah terjadi mutilasi atau pemotongan nilai sosial, nilai ekonomis, budaya dan religious, di mana air menjadi nilai ekonomis semata, sehingga akses terhadap air hanya dapat dijangkau oleh kelompok yang mampu secara ekonomis. Hal ini dikarenakan munculnya lembaga hak guna air sebagaimana dinyatakan dalam Keberadaan instrumen hak guna usaha air tidak dimaksudkan untuk melakukan komersialisasi. Namun, dimaksudkan sebagai instrumen di dalam melakukan alokasi air. Dengan ini, diharapkan dapat memberikan pemerataan terhadap kebutuhan air masyarakat dan menetapkan skala prioritas bagi terpenuhinya kebutuhan air Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 65 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 66 dari 155 halaman. Putusan Nomor 52 P/HUM/2024 Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, dan Pasal 40 UU SDA, dianggap dapat menghambat akses masyarakat kecil terhadap pemenuhan kebutuhan hidupnya. Hal ini juga merupakan bentuk komodifikasi atau komersialisasi air yang seharusnya menurut Pasal 33 UUD 1945 merupakan barang publik (public good) yang tidak dapat dikomodifikasikan atau dikomersialisasikan. masyarakat. 3. Terkait dengan pelibatan pelaku non- negara (swastanisasi) dalam pengelolaan sumber daya air yang dinyatakan Pasal 45 ayat (3) UU SDA dikhawatirkan akan menimbulkan pelepasan tanggung jawab negara atas pemenuhan hak atas air dari rakyatnya. Dengan kata lain tanggung jawab negara akan diemban Pendayagunaan SDA untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup membutuhkan sarana dan prasarana. UU SDA adalah undang-undang Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 66 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 67 dari 155 halaman. Putusan Nomor 52 P/HUM/2024 dalam Pasal 9, Pasal 41 dan Pasal 45 UU SDA pada orang perorangan maupun badan usaha, baik itu badan usaha swasta nasional maupun bada usah swasta asing. Artinya, profit- oriented akan menjadi tujuan utama para pihak tersebut, bukan pemenuhan hak-hak dasar. yang berlaku untuk seluruh rakyat, dengan demikian merupakan suatu hal yang wajar apabila masyarakat, pelanggan, konsumen yang mendapatkan air dari Perusahaan Daerah Air Minum dikenakan biaya jasa pengelolaan SDA. Jika tidak demikian, maka pemerintah bertindak adil karena masyarakat yang mengambil air secara langsung dari sumber air dan yang mendapatkan pelayanan air melalui jaringan distribusi sama- sama tidak dibebani biaya jasa pengelolaan SDA. Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 67 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 68 dari 155 halaman. Putusan Nomor 52 P/HUM/2024 12. Bahwa kendati permohonan terkait judicial review UU SDA ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, namun terdapat catatan-catatan penting dalam pertimbangan hukum (ratio decidendi) putusannya sebagaimana Para Pemohon ringkas sebagai berikut: a. Peran negara dalam hubungannya dengan air tidak terlepas dari karakteristik air yang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia, oleh karenanya negara memiliki peran untuk melindungi, menghormati, dan memenuhinya; b. Negara dapat turut campur dalam melakukan pengaturan terhadap air, sehingga Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 harus diletakan di dalam konteks Hak Asasi Manusia dan merupakan bagian dari Pasal 28H UUD 1945; c. Air merupakan benda res commune sehingga tidak dapat dihitung hanya berdasarkan pertimbangan nilai ekonomi. Konsep res commune berimplikasi pada prinsip pemanfaatan air harus membayar lebih murah; d. Hak guna pakai air merupakan turunan dari hak hidup yang dijamin oleh UUD 1945 dan masuk ke dalam wilayah hukum publik yang berbeda dengan hukum privat yang bersifat kebendaan; e. Hak guna usaha air bukan merupakan hak kepemilikan atas air, namun hak untuk memperoleh air dan memakai atau mengusahakan air dengan kuota sesuai dengan alokasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Hak guna usaha air mengandung 2 (dua) karakteristik, Pertama, merupakan hak persona cerminan Hak Asasi Manusia, Kedua hak yang timbul semata-mata izin dari pemerintah; dan f. Peran swasta masih dapat dilakukan di dalam pengelolaan sumber daya air selama peran negara masih ditunjukkan dengan; (1) merumuskan kebijaksanaan (beleid), (2) melakukan tindakan pengurusan (bestuursdaad), (3) melakukan pengaturan (regelendaad), (4) melakukan Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 68 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 69 dari 155 halaman. Putusan Nomor 52 P/HUM/2024 pengelolaan (beheersdaad), dan melakukan pengawasan (toezichthoudendaad) dan hal ini ditujukkan di dalam pasal- Pasal UU SDA; 13. Bahwa merujuk pada isu SDA di atas dan mengaitkannya dengan isu pemberian WIUP kepada ormas keagamaan, sejatinya dapat dimaknai bahwa pelibatan ormas keagamaan dalam pengelolaan kegiatan pertambangan harus dibatasi mengingat sejauh ini pengelolaan kegiatan pertambangan yang telah dilakukan oleh negara melalui BUMN dan dibantu oleh pihak swasta yang profesional sudah lebih dari cukup. Terlebih, tidak terdapat kegentingan yang mengharuskan pemerintah memberikan izin kepada ormas keagamaan untuk turut serta mengelola kegiatan pertambangan; 14. Bahwa pun demikian, banyak fakta lapangan dimana kegiatan pertambangan justru merugikan banyak pihak, termasuk masyarakat yang tinggal dan hidup di daerah pertambangan tersebut yang di antaranya adalah umat-umat dari ormas keagamaan. Oleh sebab itu, tidak salah jika Para Pemohon menyatakan eksistensi Objek HUM bertentangan dengan mandat Pasal 33 UUD 1945; D.6. Eksistensi Objek HUM Bertentangan dengan Ajaran Agama dan Semangat Pendirian Ormas Keagamaan; 1. Bahwa Roger Gottlieb dalam bukunya A Greener Faith: Religious Environmentalism and Our Planet’s Future yang diterbitkan oleh Oxford University Press pada tahun 2006 menggali 3 (tiga) aspek untuk melihat sejauh mana komitmen agama-agama terhadap lingkungan, yakni pengalaman (experience), keyakinan (belief), dan tindakan (action). Menurutnya, agama-agama dunia seperti Islam, Kristen, Katolik, Yahudi, dan Buddha memiliki ajaran yang serupa, yakni menitikberatkan kepedulian secara rohani terhadap lingkungan; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 69 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 70 dari 155 halaman. Putusan Nomor 52 P/HUM/2024 2. Bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam agama-agama tersebut menegaskan upaya pentingnya menjaga keseimbangan lingkungan. Seperti dalam ajaran Islam, Al-Qur’an banyak menyinggung hubungan manusia dengan lingkungan, di antaranya dalam Surat Al-Baqarah ayat 11-12 yang berisi larangan merusak lingkungan dan ayat 27 mengenai ancaman hukuman bagi mereka yang melakukan kerusakan. Pun dalam Surah Al-Maidah ayat 64 dan Surah Al-A’raf ayat 56 menegaskan Allah murka atas kerusakan yang terjadi sementara Ia senantiasa menjaganya. Pada dasarnya, Islam meminta setiap manusia untuk menjaga lingkungan dan melarang ekspolitasi yang berlebihan terhadap alam, sebagaimana dalam Surah Al-An’am ayat 141- 142; Surah Al-Baqarah ayat 11-12 dan 27 وَ إِذَا َقٌِل ْلَهُم ََل تُفْسِدُوا ًِف ِاْلْ َرْ ض قَالُوا إِنَّمَا ُنَحْن َمُصْلِحُون 11. Dan bila dikatakan kepada mereka: "Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi". Mereka menjawab: "Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan"; َأََل ْإِنَّهُم ُهُم َالْمُفْسِدُون ََٰوَ لْكِن ََل ٌََشْعُرُون 12. Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar; َالَّذٌِن ٌََنْقُضُون َعَهْد ِ َّاَّلل ْمِن ِبَعْد ِمٌِثَاقِه َوَ ٌَقْطَعُون مَا َأَمَر ُ َّاَّلل ِبِه ْأَن ٌَُوصَل َوَ ٌُفْسِدُون ًِف ِاْلْ َرْ ض ۚ ََٰأُولَئِك ُهُم َالْخَاسِرُون 27. (yaitu) orang-orang yang melanggar perjanjian Allah sesudah perjanjian itu teguh, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah (kepada mereka) untuk menghubungkannya dan membuat kerusakan di muka bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 70 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 71 dari 155 halaman. Putusan Nomor 52 P/HUM/2024 Surah Al-Maidah ayat 64 ِوَ قَالَت ُالٌَْهُود ٌَُد ِ َّاَّلل ٌمَغْلُولَة ۚ ْغُلَّت ْأٌَْدٌِهِم وَ لُعِنُوا بِمَا قَالُوا ۚ ْبَل ٌَُدَاه ِمَبْسُوطَتَان ٌُُنْفِق َكٌَْف ٌَُشَاء ۚ َّوَ لٌََزِ ٌدَن كَثٌِرً ا ْمِنْهُم مَا َأُنْزِ ل َإِلٌَْك ْمِن َرَبِّك طُغٌَْانًا وَ كُفْرً ا ۚ ًَْنَاوَ أَلْق ُبٌَْنَهُم َالْعَدَاوَ ة َوَ الْبَغْضَاء َٰإِلَى ٌَِوْ م ِالْقٌَِامَة ۚ كُلَّمَا أَوْ قَدُوا نَارً ا ِلِلْحَرْ ب أَطْفَأَهَا ُ َّاَّلل ۚ َوَ ٌَسْعَوْ ن ًِف ِاْلْ َرْ ض فَسَادًا ۚ ُ َّوَ اَّلل ََل ٌُُّحِ ب َالْمُفْسِدٌِن 64. Orang-orang Yahudi berkata: "Tangan Allah terbelenggu", sebenarnya tangan merekalah yang dibelenggu dan merekalah yang dilaknat disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. (Tidak demikian), tetapi kedua-dua tangan Allah terbuka; Dia menafkahkan sebagaimana Dia kehendaki. Dan Al Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu sungguh-sungguh akan menambah kedurhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan di antara mereka. Dan Kami telah timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Setiap mereka menyalakan api peperangan Allah memadamkannya dan mereka berbuat kerusakan dimuka bumi dan Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan; Surah Al-A’raf ayat 56 َوَ َل تُفْسِدُوا ًِف ِاْلْ َرْ ض َبَعْد إِصَْلَ حِ هَا ُوَ ادْعُوه خَوْ فًا وَ طَمَعًا ۚ َّإِن َرَحْمَت ِ َّاَّلل ٌقَرِ ٌب َمِن ْالْمُحَسِنٌِن 56. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik; Surah Al-An’am ayat 141-142 َوَ هُو الَّذِي َأَنْشَأ ٍجَنَّات ٍمَعْرُوشَات َوَ غٌَْر ٍمَعْرُوشَات َوَ النَّخْل َوَ الزَّ رْ ع مُخْتَلِفًا ُأُكُلُه َوَ الزٌَّْتُون َوَ الرُّمَّان مُتَشَابِهًا َوَ غٌَْر ٍمُتَشَابِه ۚ كُلُوا ْمِن ِثَمَرِ ه إِذَا َأَثْمَر ُواوَ آت ُحَقَّه ٌََوْ م ِحَصَادِه ۚ َوَ َل تُسْرِ فُوا ۚ ُإِنَّه ََل ٌُُّحِ ب َالْمُسْرِ فٌِن Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 71 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 72 dari 155 halaman. Putusan Nomor 52 P/HUM/2024 141. Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan; َوَ مِن ِاْلْ َنْعَام ًحَمُولَة وَ فَرْ شًا ۚ كُلُوا مِمَّا ُرَ زَ قَكُم ُ َّاَّلل َوَ َل تَتَّبِعُوا ِخُطُوَ ات ِالشٌَّْطَان ۚ ُإِنَّه ْلَكُم ٌّعَدُو ٌمُبٌِن 142. Dan di antara hewan ternak itu ada yang dijadikan untuk pengangkutan dan ada yang untuk disembelih. Makanlah dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan janganlah kamu mengikuti langkah- langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu; 3. Bahwa di dalam Injil, terdapat banyak ayat-ayat yang menyinggung perihal pentingnya memelihara alam dari kerusakan. Beberapa di antaranya adalah Yesaya 1-2 dan 7-8 yang mengisahkan perlunya menghadirkan cinta dan keadilan dalam mengelola sumber daya alam. Selain itu, dalam Kejadian 11, 20, 22, dan 24 menceritakan bahwa Tuhan menghendaki agar bumi digunakan untuk menanam dan menjadi tempat tinggal bagi semua makhluk hidup dan Tuhan akan memberi air untuk kelangsungan makhluk hidup tersebut. Tuhan pun mengingatkan agar manusia memanfaatkan dan melestarikan air yang ada di bumi berikut makhluk-makhluk lain yang menyertainya. Kemudian dalam Ayub 25-27 menceritakan Tuhan memberi anugerah berupa hujan untuk tanah dan rerumputan; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 72 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 73 dari 155 halaman. Putusan Nomor 52 P/HUM/2024 4. Bahwa selanjutnya, kisah hidup Siddharta Gautama dalam Buddha merupakan contoh nyata keseimbangan hubungan antara manusia dan alam. Sejak awal berkembangnya agama Buddha hingga saat ini, Sangha, yaitu kelompok biksu, telah memberikan contoh bagaimana seharusnya umat manusia hidup berdampingan dengan lingkungan sekitarnya dan dalam hubungan interdependen; 5. Bahwa dalam praktik, agama-agama di atas juga terlibat langsung dalam upaya konservasi, selain daripada ajaran-ajarannya juga telah mengandung nilai-nilai konservasi. Beberapa organisasi yang berafiliasi dengan agama tertentu dan secara global telah dikenal, di antaranya Islamic Foundation for Ecology and Environmental Science (Islam), The Evangelical Environmental Network (Kristen), Coalition on the Environment and Jewish Life (Yahudi), dan Green Sangha (Buddha). Selain itu, terdapat juga organisasi global yang memayungi agama-agama besar dalam upaya konservasi, yakni Alliance of Religions and Conservation yang telah berdiri sejak 1986, merangkul setidaknya 11 (sebelas) agama besar dan merepresentasikan sekitar 60 (enam puluh) negara di dunia. Secara nasional, terdapat National Religious Partnership for the Environment di Kanada dan Common Belief di Australia. Sementara di Indonesia terdapat NU dan Muhammadiyah; 6. Bahwa mendasarkan pada hal-hal di atas, jelas eksistensi Objek HUM yang melibatkan ormas keagamaan merupakan “penistaan” terhadap ajaran-ajaran agama dan upaya-upaya organisasi- organisasi keagamaan baik di tingkat nasional maupun internasional yang berusaha menjaga dan melestarikan lingkungan; 7. Bahwa semestinya kehadiran ormas keagamaan dipandang sebagai aktor yang turut mengawasi jalannya kegiatan pertambangan dan memberikan pendampingan terhadap korban- Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 73 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 74 dari 155 halaman. Putusan Nomor 52 P/HUM/2024 korban yang, tidak dapat dipungkiri, banyak di antaranya merupakan umat-umatnya tersendiri; 8. Bahwa dengan demikian, jelas dan tidak terbantahkan eksistensi Objek HUM bertentangan dengan ajaran agama-agama dan semangat pendirian Ormas Keagamaan itu sendiri; D.7. Konsesi yang Diberikan kepada Ormas Keagamaan merupakan Eks PKP2B yang Memiliki Segudang Permasalahan; 1. Bahwa Objek HUM jelas menunjukkan sikap inkonsistensi pemerintah terhadap komitmen lingkungannya sendiri, baik secara nasional maupun internasional. Lebih parahnya lagi, dengan menerbitkan PP 25/2024, pemerintah seakan ingin menarik ormas keagamaan masuk ke dalam konflik yang terjadi akibat kegiatan pertambangan itu sendiri. Terbukti, pasca diterbitkannya PP 25/2024, sorotan terfokus pada isu keikutsertaan ormas keagamaan dalam bisnis pertambangan, namun nyatanya, hal tersebut menyembunyikan hal-hal lain dalam PP 25/2024 yang jauh lebih mengancam bagi kelestarian lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat; 2. Bahwa hampir 5.000.000 ha (lima juta hektar) lahan telah diubah menjadi kawasan pertambangan batubara, dengan setidaknya hampir 2.000.000 ha (dua juta hektar) berada di kawasan hutan. Tren perusakan lingkungan ini sepertinya tidak akan berkurang mengingat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) terus mendorong peningkatan produksi batubara di Indonesia dari tahun ke tahun; 3. Bahwa catatan Pemohon I setidaknya mencatat terdapat peningkatan produksi batubara yang signifikan dari tahun 2021 sebesar 609.000.000 (enam ratus juta) ton sampai dengan tahun 2024 sebesar 628.000.000 (enam ratus dua puluh delapan juta) ton. Produksi ini telah berhasil membawa Indonesia menjadi penghasil emisi terbesar kesembilan di dunia dengan 600.000.000 (enam ratus juta) ton CO2 dari sektor energi pada tahun 2021 Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 74 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 75 dari 155 halaman. Putusan Nomor 52 P/HUM/2024 saja. Tentu kehadiran konsesi pertambangan tersebut menjadi ancaman bagi budidaya agraris di Indonesia; 4. Bahwa luasan konsesi tambang batubara yang sangat luas tersebut nyatanya memiliki dampak buruk dan risiko besar bagi ketahanan pangan di masa mendatang. Bagaimana tidak, luasan tambang batubara setidaknya telah mencakup 19% dari areal persawahan yang ada dan 23% lahan yang tersedia untuk budidaya padi baru. Hingga 15% kawasan yang diperuntukkan bagi budidaya perkebunan juga berisiko menjadi area tambang untuk produksi batubara; 5. Bahwa besaran luasan konsesi pertambangan batubara tersebut, terutama yang berada pada wilayah yang penting baik secara ekologis maupun pada wilayah kelola masyarakat menyebabkan konflik pertambangan menjadi terus dan terus mengemuka. Setidaknya Pemohon I mencatat pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo telah terjadi 827 (delapan ratus dua puluh tujuh) kasus kekerasan, intimidasi, dan kriminalisasi yang dialami oleh masyarakat dalam kasus terkait memperjuangkan lingkungan hidup yang sebagian besar terjadi di wilayah pertambangan; 6. Bahwa terkait Objek HUM yang membuka pintu bagi pemberian konsesi tambang pada ormas keagamaan, di banyak kesempatan, konsesi yang akan diberikan tersebut adalah eks Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). Setidaknya terdapat 6 (enam) konsesi tambang eks PKP2B milik perusahaan- perusahaan tambang sebelumnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur yang akan diberikan, antara lain: Kalimantan Selatan a. PT Adaro Energy Indonesia Tbk (Adaro Energy); b. PT Arutmin Indonesia (PT Arutmin); Kalimantan Timur c. PT Kaltim Prima Coal (PT KPC); d. PT Multi Harapan Utama (PT MHU); Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 75 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 76 dari 155 halaman. Putusan Nomor 52 P/HUM/2024 e. PT Kideco Jaya Agung (PT Kideco); dan f. PT Kendilo Coal Indonesia (PT KCI); 7. Bahwa eks PKP2B yang berlokasi di Kalimantan Selatan jelas bersinggungan dengan kepentingan hukum dari Para Pemohon, khususnya Pemohon X dan Pemohon XVI yang merupakan aktivis lingkungan hidup yang tergabung dalam WALHI Kalimantan Selatan. Sebagai catatan, Adaro Energy dan PT Arutmin merupakan dua dari beberapa perusahaan tambang batu bara terbesar di Indonesia; 8. Bahwa sejak didirikan tahun 1982, kegiatan usaha pertambangan Adaro Energy telah memicu banyak konflik lahan dengan masyarakat lokal dan dampak pencemaran lingkungan, salah satunya terjadi di Desa Wonorejo. Konflik utama antara Adaro Energy dan masyarakat desa berkaitan dengan aktivitas pertambangan yang dimulai sejak tahun 1991, hanya berjarak 5- kilometer saja dari desa mereka. Ekspansi tambang telah menimbulkan kekhawatiran para penduduk tentang dampak negatif terhadap lahan pertanian dan lingkungan sekitar. Puncaknya pada tahun 2013, rencana pengosongan tanah dan bangunan oleh Adaro Energy memicu penolakan keras. Adapun kerusakan lingkungan yang telah terjadi di antaranya degradasi lahan dan hutan, pencemaran air, polusi udara, kerusakan ekosistem laut, dan dampak lain pada keanekaragaman hayati; 9. Bahwa sama halnya dengan Adaro Energy, aktivitas usaha pertambangan batubara milik PT Arutmin juga telah menimbulkan dampak negatif pada lingkungan hidup dan masyarakat setempat. Dari banyak konflik dengan masyarakat lokal yang terjadi, konflik di Desa Satui dan Desa Kintap yang cukup menyita perhatian. Konflik di Desa Satui terjadi pada tahun 2014 di mana masyarakat memprotes karena merasa lahan mereka diambil tanpa kompensasi yang memadai dan menuduh PT Arutmin melakukan intimidasi dan pemaksaan dalam proses akuisisi lahan. Ganti rugi Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 76 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 77 dari 155 halaman. Putusan Nomor 52 P/HUM/2024 yang diberikan tidak cukup untuk membeli lahan baru yang setara atau membangun kembali kehidupan masyarakat. Sedangkan di Desa Kintap, masyarakat menuntut agar perusahaan menghentikan aktivitas pertambangan di lahan yang mereka klaim sebagai milik adat dan penting bagi kehidupan mereka. Adapun kerusakan lingkungan yang terjadi di antaranya insiden longsor di kilometer 171 Satui Barat pada tanggal 28 September 2022, degradasi lahan dan hutan, pencemaran air di Sungai Satui, pencemaran udara, kerusakan ekosistem laut, dan dampak pada keanekaragaman hayati; 10. Bahwa sama halnya dengan Pemohon X, Para Pemohon lain, khususnya Pemohon V, Pemohon VII, dan Pemohon XI yang berasal, bertempat tinggal, dan berlokasi di Kalimantan Timur jelas memiliki kepentingan hukum akibat adanya konsesi eks PKP2B PT KPC, PT MHU, PT Kideco, dan PT KCI; 11. Bahwa wilayah izin konsesi PT KPC berada di atas 5 (lima) kecamatan, salah satunya adalah Kecamatan Bengalon, kampung halaman dari Pemohon XI. Aktivitas usaha pertambangan PT KPC telah mengakibatkan pencemaran sumber daya air Sungai Bengalon karena pembuangan limbah bekas tambang, hingga menyebabkan air Sungai tersebut sudah tidak lagi layak dikonsumsi. Selain itu, perubahan ekosistem akibat pembukaan lahan telah mengakibatkan banjir di aliran Sungai Sangatta dan mencemari sumber airnya. Pun dari aspek sosial, aktivitas tambang telah memaksa masyarakat adat Dayak Basap Keraitan untuk pindah dari kampung halaman mereka sendiri dan terjadi perampasan paksa tanah warga; 12. Bahwa konsesi tambang PT MHU pun tidak luput dari dampak negatif. Pada tahun 2016 terjadi sengketa lahan yang bahkan mengakibatkan terjadinya pembacokan terhadap seorang pengacara dan seorang anggota Tentara Nasional Indonesia di lokasi pertambangan. Selain itu, pernah terjadi juga kasus anak Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 77 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 78 dari 155 halaman. Putusan Nomor 52 P/HUM/2024 tewas di lubang tambang di Kutai Kartanegara pada tahun 2015, serta intimidasi dan kekerasan terhadap warga dan aktivis anti tambang pada tahun 2016; 13. Bahwa untuk PT Kideco, pihak perusahaannya mengakui sendiri telah melakukan pencemaran lingkungan di Kecamatan Batu Sopang pada tahun 2012. Selain itu, pernah terjadi kriminalisasi terhadap masyarakat adat Paser pada tahun 2015. Saat itu, masyarakat adat Paser yang menolak tambang melakukan ritual adat Belian. Namun, justru masyarakat dikejutkan dengan datangnya surat dari kepolisian atas laporan dari PT Kideco terkait tuduhan mengganggu kegiatan pertambangan karena upacara adat Belian tersebut, khususnya kepada salah satu ahli waris pemilik lahan yang bersengketa, Norhayati; 14. Bahwa eks PKP2B terakhir yakni PT KCI terbukti telah abai dan tidak melaksanakan reklamasi maupun kegiatan pasca tambang, sebagaimana juga dilakukan dengan perusahaan-perusahaan tambang lainnya yang telah disebutkan di atas; 15. Bahwa jelas ke-enam eks PKP2B yang akan diberikan kepada ormas keagamaan memiliki segudang masalah. Pemberian kepada ormas keagamaan tidak menjamin masalah-masalah tersebut akan terselesaikan. Bahkan menurut Para Pemohon, justru akan memperburuk masalah-masalah tersebut, mengingat ormas keagamaan tidak didirikan untuk kegiatan bisnis pertambangan; D.8. Kooptasi “Ormas Keagamaan” sebagai Pengalihan Isu dan Pasal-Pasal Terselubung untuk Melanggengkan Bisnis Pertambangan Perusahaan Lainnya dalam PP 25/2024; 1. Bahwa faktanya terdapat pasal-pasal terselubung yang jauh lebih membahayakan dan berhasil disembunyikan dari “spotlight” akibat fokus pemberitaan mencakup pada pemberian konsesi tambang pada ormas keagamaan, sebagaimana Para Pemohon, khususnya Pemohon I dalam Media Briefing yang pernah Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 78 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 79 dari 155 halaman. Putusan Nomor 52 P/HUM/2024 disampaikan (Bukti P-65) serta Pemohon XIII dan Pemohon XV yang merupakan bagian dari LHKP PP Muhammadiyah yang mengeluarkan Kertas Kebijakan (vide Bukti P-64); 2. Bahwa dalam PP 25/2024, terdapat perubahan dalam Pasal 1 angka 39 dengan menghapus ketentuan tahunan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang sebelumnya diatur dalam PP 96/2021, sebagaimana perubahannya dapat dilihat di bawah ini; Pasal 1 angka 39 PP 96/2021 (sebelum perubahan) Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahunan yang selanjutnya disebut RKAB Tahunan adalah rencana kerja dan anggaran biaya tahunan berjalan pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang meliputi aspek pengusahaan, aspek teknik, dan aspek lingkungan; Pasal 1 angka 39 PP 25/2024 (setelah perubahan) Rencana Kerja dan Anggaran Biaya yang selanjutnya disebut RKAB adalah rencana kerja dan anggaran biaya pada kegiatan usaha pertambangan batubara yang meliputi aspek pengusahaan, aspek teknik, dan aspek lingkungan; Sebagai konteks, RKAB merupakan dokumen yang wajib disusun dan dilaporkan oleh setiap perusahaan pertambangan kepada pemerintah sebagai bentuk monitoring dan evaluasi kegiatan; RKAB juga termasuk salah satu dokumen yang melingkupi persyaratan teknis dan pengelolaan lingkungan; 3. Bahwa implikasi dihapuskannya kewajiban menyusun dan melaporkan RKAB secara rutin setiap tahun adalah hilangnya mekanisme kontrol dan pengawasan oleh pemerintah terhadap kegiatan usaha pertambangan masing-masing perusahaan. Jika mengacu pada pasal perubahan dalam PP 25/2024, maka RKAB hanya perlu diajukan 1 (satu) kali saja, tidak dilakukan secara rutin; 4. Bahwa perubahan ini berdampak serius dan signifikan terhadap beberapa ketentuan pasal di bawahnya dalam PP 25/2024 yang Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 79 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 80 dari 155 halaman. Putusan Nomor 52 P/HUM/2024 mencakup kewajiban penyusunan RKAB Tahunan sehingga tidak menjadi wajib tahunan, atau hilangnya mekanisme pengawasan dari pemerintah terhadap jalannya kegiatan usaha pertambangan. Cakupan yang dimaksud adalah Pasal 22 ayat (3), Pasal Pasal 48 ayat (4), Pasal 120 ayat (4) huruf e, Pasal 162 ayat (5), Pasal 177, Pasal 180 ayat (1) dan Pasal 183 ayat (4) huruf b, sebagaimana selengkapnya Para Pemohon uraikan di bawah ini; Pasal 22 ayat (3) PP 25/2024 Persyaratan teknis dan pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi: a. pengalaman badan usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan di bidang pertambangan mineral atau batubara, atau bagi perusahaan baru harus mendapat dukungan dari perusahaan lain yang bergerak di bidang pertambangan; b. mempunyai personal yang berpengalaman dalam bidang pertambangan dan/atau geologi paling sedikit 3 (tiga) tahun; c. surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan d. RKAB selama kegiatan Eksplorasi; Norma tersebut mengatur salah satu persyaratan lelang yang harus memenuhi persyaratan teknis dan pengelolaan lingkungan untuk paling sedikit meliputi 4 (empat) hal, termasuk salah satunya RKAB Tahunan selama kegiatan eksplorasi menjadi tidak wajib tahunan. Pun demikian dengan ketentuan lelang WIUPK Pasal 79 ayat (4) huruf d; Pasal 48 ayat (4) PP 25/2024; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 80 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 81 dari 155 halaman. Putusan Nomor 52 P/HUM/2024 Besaran dana ketahanan cadangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan dalam RKAB; Norma tersebut mengatur besaran dana dan ketahanan cadangan mineral dan batubara yang wajib diusulkan dalam RKAB tahunan menjadi tidak wajib tahunan. Termasuk untuk IUPK dalam ketentuan Pasal 104 ayat (4); Pasal 120 ayat (4) huruf e PP 25/2024 Permohonan perpanjangan IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit harus dilengkapi: a. peta dan batas koordinat wilayah; b. bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi 3 (tiga) tahun terakhir; c. laporan akhir kegiatan operasi produksi; d. laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan; e. RKAB; dan f. Neraca sumber daya dan cadangan. Pasal 162 ayat (5) PP 25/2024 Pemegang IUP, IUPK atau IUJP wajib menyampaikan renacna pembelian barang modal, peralatan, bahan baku, dan bahan pendukung lainnya serta produk impor yang dijual di dalam negeri dan barang yang akan diimpor sendiri kepada Menteri dalam RKAB; Pasal 177 PP 25/2024 (1) Pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun dan menyampaikan RKAB sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Usaha pertambangan kepada Menteri; (2) RKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan persetujuan menteri; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 81 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 82 dari 155 halaman. Putusan Nomor 52 P/HUM/2024 (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan, penyampaian, dan persetujuan RKAB diatur dalam Peraturan Menteri; Pasal 180 ayat (1) PP 25/2024 Pemegang iUP dan IUPK wajib menyampaikan rencana dan biaya pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari RKAB kepada menteri untuk mendapatkan persetujuan; Pasal 183 ayat (4) huruf b PP 25/2024; Menteri dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus didasarkan atas hasil evaluasi pemeriksaan lapangan terhadap persetujuan RKAB; 5. Bahwa selain persoalan RKAB, terdapat subjek baru “anak perusahaan BUMN” atau memberikan kesempatan kepada pihak lain/swasta dengan “privilege” yang sama sebagaimana dimiliki oleh BUMN. Ketentuan ini masuk dalam perubahan Pasal 54 dan Pasal 109 PP 25/2024 yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 54 PP 96/2021 (sebelum perubahan) (1) Jangka waktu kegiatan operasi produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a sampai dengan huruf e dapat diberikan perpanjangan dengan ketentuan: a. untuk komoditas mineral logam terdiri atas: 1. kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian dilakukan oleh badan usaha pemegang IUP yang melakukan penambangan; dan 2. memiliki ketersediaan cadangan untuk memenuhi kebutuhan operasional fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian; b. untuk komoditas batubara terdiri atas: Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 82 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 83 dari 155 halaman. Putusan Nomor 52 P/HUM/2024 1. kegiatan pengembangan dan/atau pemanfaatan dilakukan oleh badan usaha pemegang IUP yang melakukan penambangan; 2. memiliki ketersediaan cadangan untuk memenuhi kebutuhan operasional fasilitas kegiatan pengembangan dan/atau pemanfaatan; dan 3. memenuhi ketentuan jenis pengembangan dan/atau pemanfaatan batubara dan/atau batasan minimum persentase jumlah batubara yang diproduksi untuk kegiatan pengembangan dan/atau pemanfaatan yang ditetapkan oleh menteri; (2) Jangka waktu kegiatan operasi produksi yang terintegrasi dengan fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf f atau terintegrasi dengan kegiatan pengembangan dan/atau pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf g dapat diberikan perpanjangan selama 10 (sepuluh) tahun setiap kali perpanjangan; (3) Dalam hal IUP dimiliki oleh BUMN, jangka waktu kegiatan operasi produksi dapat diberikan perpanjangan selama 10 (sepuluh) tahun setiap kali perpanjangan; Pasal 54 PP 25/2024 (setelah perubahan) (1) Jangka waktu kegiatan operasi produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a sampai dengan huruf e dapat diberikan perpanjangan dengan ketentuan: (2) Jangka waktu kegiatan operasi produksi yang terintegrasi dengan fasilitas Pengolahan dan/atau Pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 83 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 84 dari 155 halaman. Putusan Nomor 52 P/HUM/2024 huruf atau terintegrasi dengan kegiatan pengembangan dan/atau pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf g dapat diberikan perpanjangan selama 10 (sepuluh) tahun setiap kali perpanjangan; (3) Dalam hal IUP dimiliki oleh BUMN atau anak perusahaan BUMN, jangka waktu kegiatan operasi produksi dapat diberikan perpanjangan selama 10 (sepuluh) tahun setiap kali perpanjangan; 6. Bahwa Pasal 54 berkaitan dengan ketentuan perpanjangan perizinan yang terdapat ketentuan khusus bagi BUMN, yakni untuk dapat memperoleh perpanjangan selama 10 (sepuluh) tahun setiap kali perpanjangan tanpa batasan maksimal berapa kali perpanjangan dapat dilakukan. Dalam perubahan Pasal 54 dalam PP 25/2024, terdapat penambahan subjek “anak perusahaan BUMN”. Ketentuan ini berimplikasi pada peluang kemudahan masuknya swasta (private sector) industri pertambangan dalam “anak perusahaan BUMN” untuk mendapatkan kemudahan perpanjangan izin dengan menggunakan “privilege” BUMN. Cakupan tersebut termasuk meliputi Pasal 109 ayat (3) untuk perpanjangan IUPK; 7. Bahwa isu lain yang patut menjadi perhatian dalam PP 25/2024 adalah pelonggaran kriteria integrasi pada kegiatan operasi produksi yang berimplikasi pada jangka waktu dan batasan perpanjangan izin. Ketentuan perubahan ini terdapat dalam Pasal 56 dan Pasal 111 PP 25/2024, dimana sebelumnya dalam PP 96/2021 untuk komoditas mineral logam, kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian dilakukan oleh badan usaha pemegang IUP yang melakukan penambangan. Sedangkan dalam ketentuan perubahan, terdapat kelonggaran untuk dapat dilakukan oleh badan usaha lain. Demikian juga bagi komoditas batubara yang terintegrasi dengan fasilitas pengembangan dan/atau pemanfaatan; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 84 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 85 dari 155 halaman. Putusan Nomor 52 P/HUM/2024 Pasal 56 PP 96/2021 (sebelum perubahan) (1) Kegiatan operasi produksi yang terintegrasi dengan fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian atau kegiatan pengembangan dan/atau pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) harus memenuhi kriteria: a. untuk komoditas mineral logam terdiri atas: 1. kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian dilakukan oleh badan usaha pemegang IUP yang melakukan penambangan; dan 2. memiliki ketersediaan cadangan untuk memenuhi kebutuhan operasional fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian; b. untuk komoditas batubara terdiri atas: 1. kegiatan pengembangan dan/atau pemanfaatan dilakukan oleh badan usaha pemegang IUP yang melakukan penambangan; 2. memiliki ketersediaan cadangan untuk memenuhi kebutuhan operasional fasilitas kegiatan pengembangan dan/atau pemanfaatan; dan 3. memenuhi ketentuan jenis pengembangan dan/atau pemanfaatan batubara dan/atau batasan minimum persentase jumlah batubara yang diproduksi untuk kegiatan pengembangan dan/atau pemanfaatan yang ditetapkan oleh menteri; (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria kegiatan operasi produksi yang terintegrasi dengan fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian atau kegiatan pengembangan dan/atau pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan menteri; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 85 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 86 dari 155 halaman. Putusan Nomor 52 P/HUM/2024 Pasal 56 PP 25/2024 (setelah perubahan) (1) Kegiatan operasi produksi yang terintegrasi dengan fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian atau kegiatan pengembangan dan/atau pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) harus memenuhi kriteria: a. untuk komoditas mineral logam terdiri atas: 1. kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian dilakukan oleh badan usaha pemegang IUP yang melakukan penambangan, atau kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian dilakukan oleh badan usaha lain yang melakukan kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian dengan kriteria kepemilikan saham pemegang IUP secara langsung atau tidak langsung sebesar paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dan tidak dapat terdilusi; dan 2. memiliki ketersediaan cadangan untuk memenuhi kebutuhan operasional fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian; b. untuk komoditas batubara terdiri atas: 1. kegiatan pengembangan dan/atau pemanfaatan dilakukan oleh badan usaha pemegang IUP yang melakukan penambangan, atau kegiatan pengembangan dan/atau pemanfaatan dilakukan oleh badan usaha lain yang melakukan kegiatan pengembangan dan/atau pemanfaatan dengan kriteria kepemilikan saham pemegang IUP secara langsung atau tidak langsung sebesar paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dan tidak dapat terdilusi; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 86 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 87 dari 155 halaman. Putusan Nomor 52 P/HUM/2024 2. memiliki ketersediaan cadangan untuk memenuhi kebutuhan operasional fasilitas kegiatan pengembangan dan/atau pemanfaatan; dan 3. memenuhi ketentuan jenis pengembangan dan/atau pemanfaatan batubara dan/atau batasan minimum persentase jumlah batubara yang diproduksi untuk kegiatan pengembangan dan/atau pemanfaatan yang ditetapkan oleh menteri; (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria kegiatan operasi produksi yang terintegrasi dengan fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian atau kegiatan pengembangan dan/atau pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan menteri; 8. Bahwa mendasarkan pada hal-hal tersebut di atas, nyatanya selain Objek HUM yakni Pasal 83A PP 25/2024, terdapat pasal- pasal lain yang problematik dan bertentangan dengan semangat perlindungan lingkungan hidup dan sumber daya alam serta komitmen pembangunan berkelanjutan dan transisi energi ke EBT dalam PP 25/2024. Sehingga, sudah selayaknya PP 25/2024 dibatalkan, selain daripada Objek HUM yang Para Pemohon mohonkan dalam permohonan ini; D.9. Kegiatan Pertambangan Sudah Semestinya Ditolak Karena Berdampak Buruk Bagi Lingkungan, Keluarga Dan Perempuan, Serta Sosial Kemasyarakatan; 1. Bahwa bukan rahasia umum jika daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk kegiatan pertambangan di Indonesia telah melampaui batas. Dengan beban lingkungan dan potensi pelanggaran hak asasi manusia yang menyertai setiap kegiatan pertambangan terus meningkat dari waktu ke waktu. Sehingga, sudah menjadi keharusan dan kewajiban baik pemerintah untuk Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 87 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 88 dari 155 halaman. Putusan Nomor 52 P/HUM/2024 berhenti menerbitkan IUPK baru, menghentikan kegiatan pertambangan baru, melakukan moratorium pada izin-izin yang berjalan, dan mulai mengurangi kegiatan pertambangan untuk transisi ke energi baru dan terbarukan (EBT); 2. Bahwa keputusan menawarkan IUPK kepada ormas keagamaan bertentangan dengan kebijakan pemerintah sendiri, terutama terkait upaya dekarbonisasi yang telah dicanangkan dalam Perjanjian Paris (Paris Agreement) dan rencana nasional jangka panjang. Pertambangan tidak sejalan dengan komitmen tersebut, termasuk target yang diatur dalam Enhanced Nationally Determined Contributions (NDC) Indonesia; 3. Bahwa hubungan akibat eksploitasi pertambangan terhadap masyarakat, khususnya perempuan, yang hidup di wilayah pedesaan dengan ekonomi yang bergantung pada ketersediaan alam memiliki dampak negatif secara langsung. Tidak dapat dipungkiri industri pertambangan memerlukan luasan lahan dalam jumlah yang sangat besar, sehingga sudah barang pasti akan selalu menjadi ancaman bagi kelangsungan hup masyarakat desa; 4. Bahwa terlebih pada perempuan yang keterikatannya pada lingkungan hidup begitu erat. Hubungan perempuan dan air, misalnya, tergambar dari banyaknya intensitas kebutuhan air untuk pekerjaan domestik dan sanitasi kesehatan keluarga. Krisis sumber air akibat pencemaran lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan ekstraktif pertambangan berpengaruh pada kesehatan Perempuan dan anak melalui konsumsi langsung maupun kontaminasi pertanian; 5. Bahwa pencemaran akibat kegiatan ekstraktif pertambangan berdampak signifikan pada komunitas masyarakat di area tambang, mempengaruhi ekonomi masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam setempat seperti pertanian, nelayan, dan aktivitas penghidupan lainnya. Kenyataannya, bisnis Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 88 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 89 dari 155 halaman. Putusan Nomor 52 P/HUM/2024 pertambangan tidak berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan ekonomi lokal, dengan perempuan dan kelompok lainnya yang sering menerima bagian yang lebih kecil dari keuntungan ini; 6. Bahwa kutukan sumber daya alam, sebagaimana dijelaskan oleh Sachs (2001) dan Auty (2002) adalah fenomena di mana daerah yang kaya sumber daya alam selalu mengalami pertumbuhan ekonomi yang lambat dan penuh konflik. Telah jelas dan terang benderang contoh yang berlimpah seperti di Maluku Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Tenggara di antara daerah-daerah lainnya yang kaya akan nikel dan batubara tidak sejalan dengan kesejahteraan dan kelestarian ekologi. Justru sebaliknya kekayaan tersebut lebih banyak berdampak negatif, mengarah pada bencana ekonomi, sosial, dan ekologi, serta marginalisasi, eksklusi, kekerasan, perang, dan pelanggaran hak asasi manusia; 7. Bahwa pun jika semua cadangan sumber daya mineral harus dihabiskan sekarang, maka menjadi tidak adil bagi generasi mendatang. Keadilan antar generasi meniscayakan kewajiban untuk melestarikan bumi. Pemerintah wajib untuk melindungi dan melestarikan sumber daya alam untuk sebesar-besar kemakmuran generasi mendatang, menjamin akses atas sumber daya pada generasi yang akan datang, dan menjaga kualitas lingkungan dan sumber daya alam yang sehat; 8. Bahwa dengan demikian, sudah semestinya pemerintah menolak tambang dan lebih memfokuskan kebijakan pada transisi energi ke EBT; Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Para Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan keberatan Hak Uji Materiil Para Pemohon untuk seluruhnya; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 89 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 90 dari 155 halaman. Putusan Nomor 52 P/HUM/2024 2. Menyatakan Pasal 83A Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara bertentangan dengan Pasal 75 ayat 3 dan ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; dan 3. Menyatakan Pasal 83A Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, Para Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono); Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa: 1. Fotokopi Anggaran Dasar Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Nomor 11 tanggal 10 Maret 1983 yang dibuat di hadapan Doctorandus Haji Erwal Gewang, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta (Bukti P-1); 2. Fotokopi Akta Pendirian Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Nomor 05 tanggal 24 Mei 2007 yang dibuat di hadapan Arman Lany, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta (Bukti P-2); 3. Fotokopi Akta Perbaikan Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Nomor 04 tanggal 27 Agustus 2007 yang dibuat di hadapan Arman Lany, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta (Bukti P-3); 4. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Nomor 04 tanggal 26 Oktober 2021 (Bukti P-4); 5. Fotokopi Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.06-0029241 perihal Penerimaan Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 90 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 91 dari 155 halaman. Putusan Nomor 52 P/HUM/2024 Perubahan Data Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia tanggal 27 Oktober 2021 (Bukti P-5); 6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Zenzi Suhadi (Bukti P-6); 7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Ishlah (Bukti P-7); 8. Fotokopi Berita Acara Pemilihan Badan Pengurus dan Koordinator Nasional Jatam periode 2022-2026 tanggal 9 Juni 2022 (Bukti P-8); 9. Fotokopi Surat Nomor 024/RP-JATAM/Eks/I/2024 tanggal 24 Januari 2024 perihal Permohonan Informasi Atas Nama Perkumpulan (Bukti P- 9); 10. Fotokopi Surat Notaris Lyla Mutiara, S.H., M.Kn. Nomor 1/Not/IV/2024, tanggal 2 April 2024, perihal Alasan Kuat Memakai Nama Perkumpulan Jaringan Advokasi Tambang sebagiamana telah diterima oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 2 April 2024 (Bukti P-10); 11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Melkior Nahar (Bukti P-11); 12. Fotokopi Akta Perkumpulan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Sulawesi Tengah Nomor 28 tanggal 30 Maret 2007 (Bukti P-12); 13. Fotokopi Akta Perubahan Perkumpulan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Sulawesi Tengah Nomor 12 tanggal 24 Januari 2014 (Bukti P- 13); 14. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0008560.AH.01.07.TAHUN 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Jaringan Advokasi Tambang Sulawesi Tengah tanggal 26 Mei 2017 (Bukti P-14); 15. Fotokopi Akta Perubahan Perkumpulan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Sulawesi Tengah Nomor 123 tanggal 20 Juni 2024 (Bukti P- 15); 16. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Moh. Taufik (Bukti P-16); 17. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Kongres IX Perkumpulan Perserikatan Solidaritas Perempuan Nomor 19 tanggal 19 Desember 2023 (Bukti P-17); Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 91 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 92 dari 155 halaman. Putusan Nomor 52 P/HUM/2024 18. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0001773.AH.01.08.TAHUN 2023 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Perserikatan Solidaritas Perempuan tanggal 22 Desember 2023 (Bukti P-18); 19. Fotokopi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Kode Etik Solidaritas Perempuan tanggal 11 Oktober 2023 (Bukti P-19); 20. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Armayanti Sanusi, S.Kom. (Bukti P-20); 21. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Andriyeni (Bukti P-21); 22. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nur Asiah (Bukti P-22); 23. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Lembaga Naladwipa Institute For Social And Culural Studies Nomor 29 tanggal 30 Juli 2024 (Bukti P-23); 24. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Saifullah Fadli M (Bukti P- 24); 25. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Salim (Bukti P- 25); 26. Fotokopi Akta Pendirian Yayasan Trend Asia Nomor 108 tanggal 24 Februari 2018 (Bukti P-26); 27. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Para Pembina Yayasan Trend Asia Nomor 20 tanggal 20 Mei 2024 (Bukti P-27); 28. Fotokopi Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU- AH.01.06-0045390 tanggal 12 Juni 2024 Perihal Penerimaan Perubahan Data Yayasan Trend Asia dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU- 0000897.AH.01.05.TAHUN 2024 tentang Persetujuan Perubahan Yayasan Trend Asia (Bukti P-28); 29. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yuyun Indradi (Bukti P-29); 30. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ahmad Ashov Birry (Bukti P-30); 31. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Zam Zam (Bukti P-31); Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 92 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 93 dari 155 halaman. Putusan Nomor 52 P/HUM/2024 32. Fotokopi Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Nomor 228/PB.01/A.II.01.44/99/08/2023 tanggal 24 Agustus 2023 tentang Pengesahan PWNU Provinsi Kalimantan Timur Masa Khidmat 2023-2028 (Bukti P-32); 33. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Asman Aziz (Bukti P-33); 34. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Buyung Marajo (Bukti P- 34); 35. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Inayah W.D. Rahman (Bukti P-35); 36. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kisworo Dwi Cahyono (Bukti P-36); 37. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mareta Sari (Bukti P-37); 38. Fotokopi Surat Keputusan Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama Nomor 640/A/PPFNU/SK/VII/2022 tanggal 6 Juli 2022 tentang Susunan Pengurus Pimpinan Wilayah Fatayat NU Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Masa Khidmat 2022-2027 (Bukti P-38); 39. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rika Iffati Farihah (Bukti P- 39); 40. Fotokopi Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 162/KEP/I.0/D/2023 tanggal 13 Februari 2023 tentang Pengangkatan Anggota Pimpinan Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Pimpinan Pusat Muhammadiyah Masa Jabatan 2022-2027 (Bukti P-40); 41. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sanaullaili (Bukti P-41); 42. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Maemunah (Bukti P- 42); 43. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wahyu Agung Perdana (Bukti P-43); 44. Fotokopi Kartu Tanda Anggota Dewan Pengurus Wilayah Serikat Petani Indonesia Kalimantan Selatan (Bukti P-44); 45. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dwi Putra Kurniawan (Bukti P-45); Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 93 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 94 dari 155 halaman. Putusan Nomor 52 P/HUM/2024 46. Fotokopi Surat Keputusan Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Jawa Timur Nomor 1.4/121/1445 tentang Penetapan Susunan Personalia Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Trenggalek periode 2023–2027 tanggal 12 Januari 2024 (Bukti P-46); 47. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Trigus Dodik Susilo (Bukti P-47); 48. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 63634/M/07/2023 tentang Kenaikan Jabatan Akademik Dosen tanggal 7 November 2023 (Bukti P- 48); 49. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Masduki (Bukti P-49); 50. Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan (Bukti P-50); 51. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Bukti P-51); 52. Fotokopi Artikel Berita JATAM Sulawesi Tengah dengan judul “Arogansi PT GNI dan Jejaring Kepentingan Elit Politik di Balik Peristiwa Bentrokan TKI dan TKA di Morowali Utara” tanggal 18 Januari 2023 (Bukti P-52); 53. Fotokopi Artikel Berita Solidaritas Perempuan dengan judul “Usut Tuntas Kasus Penembakan Aparat Militer terhadap Perempuan Korban Tambang di Mandailing Natal” tanggal 1 Juni 2011 (Bukti P-53); 54. Fotokopi Siaran Pers Trend Asia dengan judul “Ormas Keagamaan di Lingkar Tambang Perpanjang Umur Batubara dan Langgar Kaidah Agama” tanggal 26 Agustus 2024 (Bukti P-54); 55. Fotokopi Artikel Natmed.id dengan judul “PBNU Terima Konsesi Tambang, Asman Aziz Sebut Langgar Prinsip Fikih NU” tanggal 11 Juni 2024 oleh Aminah (Bukti P-55); Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 94 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 95 dari 155 halaman. Putusan Nomor 52 P/HUM/2024 56. Fotokopi Siaran Pers WALHI dengan judul “Save Meratus, CSO Kawal Putusan Mahkamah Agung” tanggal 17 Januari 2024 (Bukti P-56); 57. Fotokopi Artikel Berita Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dengan judul “Pj Gubernur Akmal Terima Dua Rekomendasi Jatam Soal Tambang Ilegal” tanggal 29 Juni 2024 oleh Netty (Bukti P-57); 58. Fotokopi Video Pernyataan Sikap Angkatan Muda Muhammadiyah pada tanggal 4 Agustus 2024 atas Penerimaan Izin Tambang oleh PP Muhammadiyah (Bukti P-58); 59. Fotokopi Artikel Berita Radar Jogja dengan judul “Forum Cik Di Tiro Surati PBNU agar Tolak Konsesi Tambang yang Ditawarkan Pemerintahan Jokowi” tanggal 20 Juni 2024 oleh Gregorius Bramantyo (Bukti P-59); 60. Fotokopi Artikel Berita tempo.co dengan judul “Kronologi IUP untuk Ormas Keagamaan, Semua Bermula Janji Jokowi kepada NU pada 2021: Saya Pastikan yang Gede” tanggal 4 Juni 2024 oleh Reporter Ni Kadek Trisna Cintya Dewi dan Editor S. Dian Andryanto (Bukti P-60); 61. Fotokopi Artikel Berita Bisnis.com dengan judul “Daftar 6 Ormas Keagamaan yang Bakal Kelola IUP Batu Bara, Ada NU dan Muhammadiyah” tanggal 7 Juni 2024 oleh Lukman Nur Hakim (Bukti P- 61); 62. Fotokopi Hasil-Hasil Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama yang dilaksanakan pada tanggal 1-5 Agustus 2015 di Jombang, Jawa Timur (Bukti P-62); 63. Fotokopi Rekomendasi Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama yang dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 2021 di Lampung (Bukti P- 63); 64. Fotokopi Kertas Kebijakan yang berjudul “Pemberian Izin Usaha Pertambangan bagi Ormas Keagamaan: Problem Regulasi, Risiko Ekonomi, HAM, dan Krisis Sosio-Ekologis” yang dikeluarkan oleh Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik, Pimpinan Pusat Muhammadiyah Tahun 2024 (Bukti P-64); Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 95 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 96 dari 155 halaman. Putusan Nomor 52 P/HUM/2024 65. Fotokopi Bahan Media Briefing Peraturan Pemerintah (Perubahan) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Bukti P-65); Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan Keterangan Ahli Tertulis (Affidavit) berupa: 1. Keterangan Ahli Dr. Ahli Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M., “Pengujian Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan” tanggal 11 November 2024; 2. Keterangan Ahli Dr. Herdiansyah Hamzah, S.H., LL.M., “Prinsip Pengusahaan Oleh BUMN/BUMD Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam (Tinjauan Berdasarkan Pendekatan Ajudikasi Konstitusional)”, tanggal 4 November 2024; 3. Keterangan Ahli Prof. Dr. Arif Maftuhin, M.Ag., M.A.I.S, “Fiqih Anti Tambang”, tanggal 4 November 2024; Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada Tanggal 4 Oktober 2024, berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 52/PER-PSG/X/52 P/HUM/2024, Tanggal 4 Oktober 2024; Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada Tanggal 28 November 2024, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut: I. Pokok Permohonan Para Pemohon; 1. Bahwa ketentuan Pasal 83A PP 25/2024 secara formil bertentangan dengan Pasal 75 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Para Pemohon menilai mekanisme penawaran secara prioritas kepada badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan berdasarkan ketentuan Pasal 83A PP 25/2024 tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 75 ayat (3) dan ayat (4) UU Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 96 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 97 dari 155 halaman. Putusan Nomor 52 P/HUM/2024 Minerba, karena yang diberikan prioritas berdasarkan UU Minerba adalah BUMN dan BUMD dan harus melalui mekanisme lelang; 2. Bahwa definisi organisasi kemasyarakatan keagamaan dalam Pasal 83A PP 25 Tahun 2024 bertentangan dengan definisi organisasi kemasyarakatan berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat Keagamaan menjadi Undang-Undang (UU Ormas), yang mana tidak dijelaskan secara khusus definisi Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan dalam undang-undang tersebut, selain daripada definisi organisasi kemasyarakatan secara umum sebagaimana disebut dalam Pasal 1 UU Ormas; Penjelasan Termohon Terhadap Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon Berkenaan dengan legal standing (persona standi in judicio) dan kepentingan hukum Para Pemohon dalam perkara a quo, Termohon menyampaikan penjelasan sebagai berikut: 1. Bahwa ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (vide Bukti T–2), yang berbunyi: “Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang- undang yaitu: a. Perorangan Warga Negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau; c. Badan hukum publik atau badan hukum privat; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 97 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 98 dari 155 halaman. Putusan Nomor 52 P/HUM/2024 2. Berdasarkan ketentuan di atas, Para Pemohon mendalilkan bahwa Para Pemohon merupakan perorangan Warga Negara Indonesia dan badan hukum organisasi non pemerintah yang mempunyai kepentingan hukum dalam permohonan ini karena Para Pemohon menganggap hak Para Pemohon sebagai rakyat Indonesia dirugikan oleh berlakunya Pasal 83A PP 25/2024; 3. Para Pemohon mendalilkan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) UU 3/2009, karena Para Pemohon menganggap dirinya telah dirugikan dengan berlakunya ketentuan a quo PP 25/2024; Terhadap dalil Para Pemohon mengenai kedudukan hukum (legal standing) tersebut di atas, menurut Termohon, Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dan kerugian dengan beberapa alasan sebagai berikut: 1. Bahwa terdapat 5 (lima) syarat yang harus dipenuhi untuk menentukan adanya kerugian Para Pemohon sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 54P/HUM/2013 tanggal 19 Desember 2013 (vide Bukti T-3) dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 62P/HUM/2013 tanggal 18 November 2013 (vide Bukti T-4) yang mengacu kepada ketentuan Pasal 31A huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagai berikut: a. Adanya hak Para Pemohon yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan; b. Hak tersebut oleh Para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 98 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 99 dari 155 halaman. Putusan Nomor 52 P/HUM/2024 d. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian; dan e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; 2. Bahwa ketentuan-ketentuan tersebut di atas ditegaskan kembali oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 49 P/HUM/2017 tanggal 2 Oktober 2017 (vide Bukti T–5), yaitu bahwa Pemohon hak uji materiil harus menjelaskan mengenai dua hal yaitu: a. Kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; dan b. Ada tidaknya hak Pemohon yang dirugikan sebagai akibat berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang- undang; 3. Bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011, dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 11 P/HUM/2014 (vide Bukti T–6) dan putusan-putusan Mahkamah Agung sebelumnya mengenai kedudukan hukum (legal standing), dalil-dalil kerugian hak yang dialami oleh Para Pemohon harus bersifat aktual atau setidaknya bersifat potensial, spesifik, dan terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya suatu peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujiannya; 4. Terkait dengan kedudukan hukum (legal standing), Para Pemohon harus dapat membuktikan adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian langsung yang dialami oleh Para Pemohon sebagaimana dinyatakan oleh Para Pemohon dalam Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 99 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 100 dari 155 halaman. Putusan Nomor 52 P/HUM/2024 permohonan a quo akibat berlakunya PP 25/2024. Dalam permohonan a quo, Para Pemohon tidak memberikan penjelasan tentang kerugian hak yang bersifat aktual atau setidaknya bersifat potensial, spesifik, dan terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) kepada Para Pemohon itu sendiri. Dalam hal ini, Para Pemohon hanya menjelaskan argumentasi yang spekulatif dan dampaknya bersifat tidak langsung dirasakan oleh Para Pemohon atas diberlakukannya Pasal 83A PP 25/2024. Hal ini bertentangan dengan asas yang berlaku secara universal di pengadilan, yaitu hanya pihak yang berkepentingan yang dapat mengajukan permohonan dan menjadi pemohon (point d’interest point d’action); 5. Lebih lanjut, dalam legal standing Para Pemohon dijelaskan juga permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh pihak ketiga selain Para Pemohon atas praktik pertambangan di Indonesia. Dalam hal ini, dapat Termohon dalilkan sebagai berikut: a. Para Pemohon menyampaikan argumentasi-argumentasi yang didasarkan pada permasalahan-permasalahan praktik pertambangan di Indonesia menggunakan sudut pandang pihak ketiga. Dalam konteks ini, Para Pemohon tidak dapat menjelaskan permasalahan-permasalahan tersebut dampaknya dirasakan langsung oleh Para Pemohon sendiri, melainkan menggunakan sudut pandang pihak ketiga seperti masyarakat sekitar area pertambangan; b. Para Pemohon juga tidak dapat menjelaskan hubungan sebab akibat (causal verband) antara permasalahan-permasalahan dalam praktik pertambangan tersebut dengan pemberlakuan Pasal 83A PP 25/2024. Dalam konteks ini, Para Pemohon gagal menjabarkan mengapa dengan diberlakukannya Pasal 83A PP 25/2024 tersebut menyebabkan permasalahan-permasalahan praktik pertambangan yang terjadi di lapangan, sehingga tidak ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 100 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 101 dari 155 halaman. Putusan Nomor 52 P/HUM/2024 pemberlakuan Pasal 83A PP 25/2024 dengan permasalahan yang terjadi di lapangan; 6. Lebih lanjut, berlakunya Pasal 83A PP 25/2024 tidak menghapus hak Para Pemohon untuk mendapatkan kesejahteraan dari pemanfaatan kekayaan alam yang dikuasai oleh negara. Terbitnya Pasal 83A PP 25/2024 tidak menghapuskan/menghilangkan hak perorangan, BUMN, BUMD atau Badan Usaha Swasta untuk mendapatkan perizinan berusaha di bidang pertambangan mineral dan batubara, sehingga dalil Para Pemohon yang menyatakan mengalami kerugian sangat tidak beralasan; 7. Dalil kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon menjadi tidak logis karena Para Pemohon tidak fokus dalam melakukan pengujian materiil dalam permohonan ini, Para Pemohon tidak jelas dalam menguraikan kerugian dan tidak dapat membuktikan kerugian- kerugian yang nyata, rinci atau spesifik yang dialami oleh Para Pemohon serta tidak dapat menjelaskan hubungan sebab akibat (causal verband) antara diberlakukannya ketentuan Pasal 83A PP 25/2024 dengan adanya permasalahan-permasalahan praktik pertambangan yang Para Pemohon jelaskan dalam permohonan; 8. Selain itu, pekerjaan dan profesi Para Pemohon tidak jelas dan Para Pemohon individu, dalam hal ini Azman Azis (Pemohon VII), Buyung Marajo (Pemohon VIII), Inayah W.D. Rahman (Pemohon IX), Kisworo Dwi Cahyono (Pemohon X), Mareta Sari (Pemohon XI), Rika Iffati Farihah (Pemohon XII), Sanaullaili (Pemohon XIII), Siti Maemunah (Pemohon XIV), Wahyu Agung Perdana (Pemohon XV), Dwi Putra Kurniawan (Pemohon XVI), Trigus Dodik Susilo (Pemohon XVII), dan Masduki (Pemohon XVIII) atau badan hukum organisasi non pemerintah dalam hal ini Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Pemohon I), Jaringan Advokasi Tambang Nasional (Pemohon II), Jaringan Advokasi Tambang Sulawesi Tengah (Pemohon III), Solidaritas Perempuan (Pemohon IV), Naladwipa Institute for Social and Cultural Studies (Pemohon V), Trend Asia Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 101 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 102 dari 155 halaman. Putusan Nomor 52 P/HUM/2024 (Pemohon VI) tidak secara faktual sedang berurusan dengan permohonan izin untuk melakukan kegiatan penambangan. Berdasarkan hal tersebut, maka sepatutnya tidak ada kerugian normatif apapun yang diberikan atas berlakunya ketentuan Pasal 83A PP 25/2024 yang dapat didalilkan oleh Para Pemohon sebagai hal yang merugikan dirinya berdasarkan alasan ini. Oleh karena itu permohonan Para Pemohon semestinya dinyatakan tidak dapat diterima; 9. Para Pemohon di dalam permohonannya menyatakan dirinya sebagai orang perseorangan yang merupakan Warga Negara Indonesia atau badan hukum organisasi non pemerintah. Padahal, sudah sangat jelas berdasarkan Pasal 83A PP 25/2024 diatur bahwa WIUPK tidak dapat diberikan kepada individu/orang perseorangan dan LSM. Oleh karena itu, apabila Para Pemohon mengajukan permohonan a quo dalam kapasitasnya sebagai orang perseorangan atau LSM, maka Para Pemohon terbukti tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) karena ketentuan pasal 83A PP 25/2024 yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk melaksanakan penawaran WIUPK secara prioritas tidak dapat diberikan kepada individu/orang perseorangan ataupun LSM. Sehingga dengan kata lain, tidak pernah ada hak yang melekat kepada Para Pemohon sebagai orang perseorangan atau LSM sehubungan dengan penawaran WIUPK secara prioritas; 10. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat Termohon sampaikan bahwa permohonan Para Pemohon tidak menggambarkan adanya kerugian yang diderita dan hubungan sebab-akibat dari diberlakukannya Pasal 83A PP 25/2024. Kerugian yang dialami oleh Para Pemohon hanya klaim sepihak karena kerugian yang dialami Para Pemohon tidak menunjukan secara jelas dan konkrit bentuk kerugian yang dialami dan gagal menjelaskan sebab akibat dari diberlakukannya ketentuan a quo dengan argumentasi permasalahan praktik pertambangan yang ada; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 102 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 103 dari 155 halaman. Putusan Nomor 52 P/HUM/2024 Maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI menyatakan permohonan Para Pemohon tidak diterima (niet ontvankelijke verklaard) karena Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan permohonan a quo. Namun demikian, Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) atau tidak, sebagaimana telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; II. Latar Belakang Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara; 1. Latar Belakang Konsep penguasaan negara terhadap sumber daya alam khususnya mineral dan batubara merujuk kepada ketentuan dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD Tahun 1945. Pasal 33 ayat (2) menyatakan: ”cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”, sementara itu, ayat (3) pasal yang sama menyatakan: ”bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”; Adapun pengertian ”dikuasai oleh negara” dapat dirujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003 tanggal 21 Desember 2004 (vide Bukti T-7), dengan ketentuan apabila frasa ”dikuasai oleh negara” haruslah diartikan mencakup makna penguasaan oleh negara dalam arti luas yang bersumber dan diturunkan dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 103 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 104 dari 155 halaman. Putusan Nomor 52 P/HUM/2024 sumber kekayaan ”bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya”, termasuk pula di dalam pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud. Rakyat secara kolektif dikontruksikan oleh UUD Tahun 1945 yang memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (beleid) dan tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (behersdaad) dan pengawasan (toezicthhoudensdaad) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain itu, dalam naskah akademik pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (vide Bukti T-8), dijelaskan bahwa penafsiran ”dikuasai negara” tidak harus diartikan negara sebagai pelaku usaha. Negara terletak pada kewenangan membuat peraturan untuk melancarkan ekonomi dan melarang penghisap orang lemah oleh orang bermodal; Lebih lanjut, pembentukan peraturan a quo dimaksudkan untuk mengatur penguasaan negara terhadap kekayaan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan negara melalui pemerintah pusat bertanggung jawab atas penggunaan mineral dan batubara yang ada di wilayah hukum Indonesia melalui pengelolaan dan pemanfaatan mineral dan batubara secara optimal, efektif dan efisien. Hak kepemilikan sumber daya alam oleh negara tersebut bersumber dari kekuasaan rakyat yang disebut sebagai hak bangsa, oleh karena itu pemanfaatan sumber daya alam wajib memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Adapun penguasaan sumber daya alam sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dilaksanakan melalui fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan dan berdasarkan hal tersebut, Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 104 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 105 dari 155 halaman. Putusan Nomor 52 P/HUM/2024 pemerintah selanjutnya memberikan kesempatan kepada badan usaha yang berbadan hukum Indonesia, koperasi, perseorangan, maupun masyarakat setempat untuk melakukan pengusahaan mineral dan batubara berdasarkan perizinan berusaha; Sejalan dengan hal tersebut, pelaksanan atas asas yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang tercermin dalam pembentukan peraturan a quo, yaitu: a. Asas Manfaat Asas manfaat merupakan asas yang menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya harus dapat memberikan kegunaan bagi kesejahteraan masyarakat banyak tanpa terkecuali, asas ini sesuai dengan konsep yang dikembangkan oleh Jeremy Bentham. Hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi orang banyak (to serve utility). Konsep utility yang dikembangkan oleh Jeremy Bentham adalah dimaksud untuk menjelaskan konsep kebahagiaan atau kesejahteraan. Sesuatu yang dapat menimbulkan kebahagian ekstra adalah sesuatu yang baik. Sebaliknya, sesuatu yang dapat menimbulkan sakit adalah buruk. Aksi-aksi pemerintah harus sesuai selalu diarahkan untuk meningkatkan kebahagiaan sebanyak-banyak mungkin orang (the greatest happiness principle); Berdasarkan penjelasan tersebut, pemberian WIUPK secara prioritas kepada badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan yang menjalankan fungsi ekonomi dapat memberikan manfaat yang lebih luas dalam peningkatan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat/umat; b. Asas Adil dan Merata Asas keadilan merupakan asas dalam prinsip pengelolaan dan manfaat mineral dan batubara dimana di dalam pemanfaatannya harus memberikan hak yang sama rasa dan Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 105 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 106 dari 155 halaman. Putusan Nomor 52 P/HUM/2024 rata bagi masyarakat banyak. Masyarakat dapat diberikan hak untuk mengelola dan memanfaatkan mineral dan batubara. Sebaliknya mereka juga dibebani kewajiban untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dan melaksanakan kaidah pertambangan yang baik sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Selama ini, masyarakat kurang mendapat perhatian karena regulasi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya mineral dan batubara berfokus kepada pelaku usaha besar atau korporasi; Berdasarkan penjelasan tersebut, organisasi kemasyarakatan keagamaan merupakan ujung tombak dalam mencerdasarkan kehidupan bangsa, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, pemberdayaan ekonomi melalui keanggotaan/partisipasi umat pada organisasi. Dengan pemberian WIUPK secara prioritas akan mendorong pemerataan dan keadilan yang bersifat inklusif bagi masyarakat/umat; c. Asas Keberpihakan pada kepentingan bangsa; Asas ini menegaskan bahwa dalam pelaksanaan pertambangan mineral dan batubara oleh pemerintah, dalam hal ini baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus memihak kepada kepentingan bangsa yang lebih besar. Keberpihakan pemerintah juga merupakan suatu bentuk mengimplementasikan asas adil dan merata dalam pengelolaan sumber mineral dan batubara yang salah satu caranya membentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur prioritas pengelolaan mineral dan batubara kepada masyarakat. Berdasarkan penjelasan tersebut, organisasi kemasyarakatan keagamaan menjadi ujung tombak dalam mencari solusi atas permasalahan-permasalahan yang ada dalam masyarakat. Oleh karena itu, pemberian WIUPK secara prioritas kepada badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 106 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 107 dari 155 halaman. Putusan Nomor 52 P/HUM/2024 keagamaan merupakan bentuk dari keberpihakan negara pada kepentingan bangsa, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan penerimaan negara yang digunakan untuk kemajuan pembangunan dan kepentingan bangsa; 2. Materi Pengaturan Bahwa pemberian kepastian investasi melalui deregulasi kebijakan dan debirokratisasi di sektor mineral dan batubara terus dilakukan dalam bentuk penyesuaian ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu bentuk debirokratisasi yang dilakukan adalah penyesuaian ketentuan batasan lingkup dan definisi dari rencana kerja yang diharapkan dapat mewujudkan penyederhanaan tata waktu dan pelaksanaan evaluasinya. Selain itu, sebagai bentuk komitmen Pemerintah dalam pelaksanaan program hilirisasi nasional yang bertujuan untuk memperkuat ketahanan ekonomi dalam mencapai pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan diperlukan suatu instrumen yang menjamin investasi hilirisasi yang telah dilakukan dalam bentuk pemberian jaminan kepastian jangka waktu kegiatan usaha di bidang pertambangan sesuai dengan parameter evaluasi yang harus terlebih dahulu dilakukan pemenuhan kriteria dan persyaratannya; Selain itu, dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, perlu diatur mengenai pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (selanjutnya disebut WIUPK) kepada badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan. Karena dalam hal ini, WIUPK diberikan kepada badan usaha yang dimiliki organisasi kemasyarakatan keagamaan yang benar-benar bertujuan untuk pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat anggota organisasi kemasyarakatan keagamaan, dengan catatan, bahwa badan usaha yang dimiliki organisasi kemasyarakatan keagamaan tetap harus memenuhi kriteria/persyaratan terlebih dahulu sebelum mendapatkan WIUPK dan diharapkan dapat menjadi bentuk nyata upaya pemerintah Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 107 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 108 dari 155 halaman. Putusan Nomor 52 P/HUM/2024 dalam penyempurnaan tata kelola di bidang pertambangan mineral dan batubara untuk mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; III. Jawaban Termohon Terhadap Pokok Permohonan Para Pemohon; 1. Bahwa penyusunan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (vide Bukti T-9) telah memperhatikan tahapan prosedural-formal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (vide Bukti T-10) yang akan Termohon jelaskan sebagai berikut: a. Bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia selain harus sesuai dengan prosedur atau tahapan juga harus memperhatikan asas hukum pembentukan peraturan perundang-undangan. Menurut Hamid S Attamimi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik ialah asas hukum yang memberikan pedoman dan bimbingan bagi penuangan isi pengaturan ke dalam bentuk dan susunan yang sesuai bagi penggunaan metode pembentukan yang tepat, dan bagi proses serta prosedur pembentukan yang telah ditetapkan. Menurut Van der Vlies sebagaimana dikutip oleh Hamid S Attamimi membedakan 2 (dua) kategori asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (beginselen van behoorlijk), yaitu asas formal dan asas material. Asas formal meliputi: 1) asas tujuan yang jelas (beginsel van het dudelijke doelstelling); 2) asas organ dan lembaga yang tepat (beginsel van het juiste orgaan); 3) asas perlunya pengaturan (het noodzakelijkheids beginsel); Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 108 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 109 dari 155 halaman. Putusan Nomor 52 P/HUM/2024 4) asas dapat dilaksanakan (het begisel van unitvoerbaarheids); dan 5) asas consensus (het beginsel van de consensus); Adapun asas material meliputi: 1) asas tentang terminologi dan sistematika yang benar (her beginsel van duidelijke terminologie en dui delijke sytematiek); 2) asas perlakuan yang sama dalam hukum (het van de kenbaarheid); 3) asas kepastian hukum (het rechtszekerheids beginsel); dan 4) asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual (het beginsel van de individuele rechts bedeling); b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dalam hal ini mengatur 2 (dua) asas hukum pembentukan peraturan perundang-undangan yang terdiri atas: (1) asas pembentukan peraturan perundang- undangan; (2) asas materi muatan peraturan perundang- undangan. Asas pembentukan peraturan perundang-undangan meliputi: 1) kejelasan tujuan; 2) kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; 3) kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; 4) dapat dilaksanakan; 5) kedayagunaan dan kehasilgunaan; 6) kejelasan rumusan; dan 7) keterbukaan; sedangkan asas materi muatan peraturan perundang- undangan meliputi: Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 109 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 110 dari 155 halaman. Putusan Nomor 52 P/HUM/2024 1) pengayoman; 2) kemanusiaan; 3) kebangsaan; 4) kekeluargaan; 5) kenusantaraan; 6) bhineka tunggal ika; 7) keadilan; 8) kesamaan kedudukan dalam hukum; 9) ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau 10) keseimbangan, keserasian dan keselarasan; c. Selain berlandaskan 2 (dua) asas dimaksud di atas, dalam membentuk peraturan perundang-undangan dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang- undangan terkait. Bahwa selain itu penyusunan PP 25/2024 telah dilakukan berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sebagai berikut: 1) Kejelasan tujuan, bahwa penyusunan PP 25/2024 mempunyai kejelasan tujuan yaitu untuk memastikan penerapan kaidah pertambangan yang baik dan terlaksananya program hilirisasi nasional melalui pemberian kepastian hukum dan kepastian berinvestasi melalui deregulasi kebijakan dan debirokratisasi di sektor mineral dan batubara, serta pemberdayaan (empowering) kepada badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan; 2) Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, bahwa penyusunan PP 25/2024 telah dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang tepat, in casu a quo pejabat pembentuk peraturan pemerintah berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU 12/2011 adalah Presiden Republik Indonesia in casu Termohon; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 110 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 111 dari 155 halaman. Putusan Nomor 52 P/HUM/2024 3) Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, bahwa PP 25/2024 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi antara lain UU Minerba; 4) Dapat dilaksanakan, bahwa PP 25/2024 dapat dilaksanakan secara efektif khususnya sebagai upaya dukungan kepastian investasi pada pelaksanaan program hilirisasi nasional dan jaminan kepastian investasi lainnya bagi kegiatan usaha pertambangan yang berkomitmen untuk melakukan kegiatan pemurnian mineral logam secara terintegrasi. 5) Kedayagunaan dan kehasilgunaan, bahwa PP 25/2024 dibuat untuk memenuhi kebutuhan yaitu dalam rangka terlaksananya program hilirisasi nasional dan jaminan kepastian investasi lainnya bagi kegiatan usaha pertambangan yang berkomitmen untuk melakukan kegiatan pemurnian mineral logam secara terintegrasi, serta pemberdayaan (empowering) kepada badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan; 6) Kejelasan rumusan, bahwa penyusunan PP 25/2024 telah memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, baik dalam sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan udah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya; 7) Keterbukaan, bahwa penyusunan PP 25/2024 dilaksanakan secara transparan dan terbuka mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan; d. Bahwa lebih lanjut dari penjelasan di atas, penyusunan PP 25/2024 telah sesuai dengan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU 12/2011 Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 111 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 112 dari 155 halaman. Putusan Nomor 52 P/HUM/2024 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagai berikut: 1) Tahap Perencanaan a) Penyusunan PP 25/2024 telah dilakukan berdasarkan mekanisme persetujuan permohonan izin prakarsa Presiden yang dimohonkan berdasarkan Surat Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral kepada Presiden Republik Indonesia Nomor T-378/HK.01/MEM.B/2O23 tanggal 2 Mei 2023 hal Izin Prakarsa Penyusunan Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021(vide Bukti T-11), dan permohonan dimaksud telah menyertakan urgensi dan tujuan penyusunan, sasaran, jangkauan serta arah pengaturan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (vide Bukti T–12); b) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a), Presiden telah menerbitkan persetujuan izin prakarsa melalui surat Menteri Sekretaris Negara kepada Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor B-613/M/D-1/ Hk.02.02/06/2023 Tanggal 27 Juni 2023 hal Persetujuan lzin Prakarsa Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (vide Bukti T-13); 2) Tahap Penyusunan a) Berdasarkan izin Prakarsa Presiden, Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral telah memohon Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 112 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 113 dari 155 halaman. Putusan Nomor 52 P/HUM/2024 perwakilan Panitia Antar Kementerian (PAK) dari kementerian dan lembaga terkait berdasarkan surat Nomor T-971/KP.03/SJN.H/2023 Tanggal 4 Juli 2023 hal Permintaan Penunjukan Keanggotaan Panitia Antar Kementerian (PAK) Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (vide Bukti T–14); b) Berdasarkan permohonan dimaksud telah ditetapkan Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 574.K/HK.02/SJN.H/2023 tanggal 17 Juli 2023 tentang Panitia Antar Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, sesuai dengan ketentuan Pasal 62 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (vide Bukti T–15); 3) Tahap Pembahasan a) Menindaklanjuti pembentukan PAK dimaksud, telah dilaksanakan dua kali rapat pembahasan substansi Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara PAK sesuai ketentuan Pasal 48 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; - Rapat tanggal 18 Juli 2023, berdasarkan surat Plt. Kepala Biro Hukum atas nama Sekretaris Jenderal Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 113 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 114 dari 155 halaman. Putusan Nomor 52 P/HUM/2024 Nomor 260.Und/HK.01/SJH/2/ 2023 tanggal 13 Juli 2023 (vide Bukti T–16); dan - Rapat tanggal 14 Agustus 2023 berdasarkan surat Sekretaris Jenderal Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 303.Und/HK.01/SJH.2/2023 tanggal 8 Agustus 2023) (vide Bukti T–17) b) PAK sebagaimana dimaksud di atas, diakhiri dengan kesepakatan K/L terkait dalam draft dan berita acara penyelesaian PAK RPP yang telah diparaf oleh perwakilan K/L terkait; c) Telah dilaksanakannya proses pengharmonisasian oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai ketentuan Pasal 51 sampai dengan Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014, berdasarkan proses sebagai berikut: - Berdasarkan naskah yang telah diparaf dan disepakati, Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral melalui surat kepada Menteri Hukum dan HAM Nomor T-754/HK.01/MEM.S/2023 tanggal 15 September 2023 mengajukan permohonan agar Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, dilakukan pengharmonisasian di bawah koordinasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (vide Bukti T–18); - Diselenggarakannya Rapat Pleno I pada tanggal 11 Oktober 2023 berdasarkan surat Plh. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 114 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 115 dari 155 halaman. Putusan Nomor 52 P/HUM/2024 Nomor PPE.UM.01.01-216 tanggal 6 Oktober 2023 (vide Bukti T–19); - Rapat Pleno II dilaksanakan pada tanggal 23 November 2023 berdasarkan Surat Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PPE.PP.03.03-2201 tanggal 21 November 2023 (vide Bukti T-20); - Proses pengharmonisasian sebagaimana dimaksud, diakhiri dengan surat selesai pengharmonisasian peraturan perundang- undangan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia kepada Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor PPE.PP.03.03-2231 tanggal 23 November 2023 (vide Bukti T–21); 4) Tahap Penetapan dan Pengesahan a) Setelah melalui proses pengharmonisasian peraturan perundang-undangan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral melalui surat kepada Presiden Republik Indonesia Nomor T-916/HK.01/MEM.S/2023 tanggal 29 November 2023 mengajukan permohonan penetapan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (vide Bukti T– 22); b) Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 115 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 116 dari 155 halaman. Putusan Nomor 52 P/HUM/2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara telah dimintakan paraf kepada Menteri terkait berdasarkan Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor B-79/M/D-1/HK.02.02/02/2024 tanggal 5 Februari 2024 (vide Bukti T–23) dan Nomor B- 155/M/D-1/HK.02.02/03/2024 tanggal 26 Maret 2024 (vide Bukti T–24); 5) Tahap Pengundangan PP 25 Tahun 2024 telah dilakukan pengundangan dengan penempatan dalam Lembaran Negara dan penjelasannya dalam Tambahan Lembara Negara, sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 (vide Bukti T–25); e. Berdasarkan hal tersebut di atas, bahwa pembentukan PP 25/2024 telah sesuai dengan asas dan tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan serta prosedur dari pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan UU 12/2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan; Sehubungan dengan hal tersebut, penyusunan PP 25/2024 telah memenuhi aspek formil dalam pembentukan peraturan perundang- undangan; 2. Terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 83A PP 25/2024 secara materiil bertentangan dengan Pasal 75 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Termohon menjawab sebagai berikut: a. Dalam permohonannya Para Pemohon menyampaikan apabila Pasal 83A PP 25/2024 bertentangan dengan Pasal 75 ayat (3) Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 116 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 117 dari 155 halaman. Putusan Nomor 52 P/HUM/2024 dan ayat (4) UU Minerba, karena yang diberikan prioritas berdasarkan UU Minerba tersebut adalah BUMN dan BUMD dan bukan badan usaha dari organisasi kemasyarakatan keagamaan. Terhadap hal tersebut, dapat Termohon jelaskan bahwa: 1) terdapat perbedaan yang jelas antara pengaturan dalam Pasal 83A PP 25/2024 dan Pasal 75 ayat (3) dan ayat (4) UU Minerba. Dalam konteks ini, Pasal 83A PP 25/2024 mengatur pemberian prioritas pada tahap penentuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK), sedangkan Pasal 75 ayat (3) UU Minerba mengatur pemberian prioritas pada tahap pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK); 2) Dengan demikian, kedua pasal ini mengatur tahapan yang berbeda dalam proses perizinan pertambangan, sehingga tidak terjadi pertentangan. Pemberian prioritas pada tahap WIUPK tidak serta-merta menghilangkan kewenangan pemerintah untuk memberikan prioritas pada BUMN dan BUMD pada tahap IUPK; 3) Apabila disandingkan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf j Undang-Undang Minerba yang memberikan kewenangan luas kepada pemerintah dalam menentukan pihak-pihak yang berhak mendapatkan penawaran WIUPK, konstruksi pengaturan pasal 75 ayat (3) bukanlah pengejawantahan dari ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf j UU yang sama, melainkan merujuk pada ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) yang berbicara mengenai pemberian IUPK; 4) Berdasarkan hal tersebut, mengingat konstruksi pengaturan Pasal 83A PP 25/2024 yang mengatur mengenai WIUPK berbeda dengan konstruksi pengaturan Pasal 75 ayat (3) dan ayat (4) UU Minerba yang mengatur mengenai IUPK, Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 117 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 118 dari 155 halaman. Putusan Nomor 52 P/HUM/2024 maka tidak ada pertentangan yang terjadi atas pemberlakuan Pasal 83A PP 25/2024 terhadap Pasal 75 ayat (3) dan ayat (4) UU Minerba; b. Hal ini juga sejalan dengan Pendapat Prof. Dr. Tri Hayati, S.H., M.H. dalam affidavitnya (vide Bukti T-26) sebagai berikut: ● Bila dicermati dengan seksama pengaturan Pasal 75 ayat (3) UU Nomor 3 Tahun 2020, pemberian prioritas ditujukan untuk IUPK, bukan prioritas untuk WIUPK sebagaimana diatur dalam Pasal 83A PP Nomor 25 Tahun 2024. Karena antara IUPK dan WIUPK adalah dua hal yang berbeda dan juga perolehannya melalui prosedur yang berbeda; ● Pemberian prioritas kepada BUMN dan BUMD sebagaimana Pasal 75 ayat (3) UU Minerba adalah terkait IUPK, bukan WIUPK sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf j. Dengan demikian itu adalah dua hal yang berbeda. Dalam pemberian perizinan pertambangan, didahului lelang penawaran wilayah kerja terlebih dahulu, dengan membentuk Panitia Lelang (yang melakukan tahap Pra Kualifikasi dan Kualifikasi). Setelah proses tersebut dilalui, barulah ditetapkan pemenang lelang untuk penetapan wilayah kerja pertambangan. Setelah itu barulah dimulai prosedur pemenuhan persyaratan untuk mendapat izin usaha pertambangan (terhadap persyaratan administratif, teknis, lingkungan, finansial dan kewilayahan); Dengan demikian, jelas adanya apabila konstruksi pengaturan antara Pasal 83A PP 25/2024 dengan konstruksi pengaturan Pasal 75 ayat (3) dan ayat (4) UU Minerba adalah berbeda, sehingga tidak dapat dikatakan terjadi pertentangan. c. Lebih lanjut, apabila ternyata Pasal 83A PP 25/2024 mengenai WIUPK dan Pasal 75 ayat (3) dan ayat (4) UU Minerba Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 118 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 119 dari 155 halaman. Putusan Nomor 52 P/HUM/2024 mengenai IUPK dapat dianggap memiliki konstelasi pengaturan yang sama, dapat Termohon sampaikan bahwa ketentuan Pasal 83A PP 25/2024 pada prinsipnya merupakan pemberian hak dan/atau kewenangan bagi pemerintah mengenai wewenangnya dalam melakukan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara di Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf j UU Minerba yang mengatur mengenai pelaksanaan penawaran Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) secara prioritas; d. Bahwa penafsiran pemaknaan “prioritas” yang terkandung dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j UU Minerba tidak hanya dimaknai terbatas pada Pasal 75 ayat (3) dan (4) UU Minerba yaitu kepada BUMN dan BUMD namun Pasal 83A PP 25 Tahun 2024 juga memberikan pengaturan pemberian WIUPK bekas Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) secara prioritas kepada badan usaha yang dimiliki oleh ormas keagamaan; e. Bahwa hal ini sejalan dengan pendapat yang disampaikan oleh Prof. Dr. Tri Hayati S.H., M.H. dalam affidavitnya (vide Bukti T- 26) sebagai berikut: ● ketentuan Pasal 75 ayat (3) UU Minerba tidak merujuk pada ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf j UU Minerba, akan tetapi merujuk pada Pasal 75 ayat (2) dan ayat (1), selanjutnya Pasal 75 ayat (1) merujuk Pasal 74 ayat (1) yang menyatakan bahwa, IUPK diberikan oleh menteri dengan memperhatikan kepentingan daerah. Dengan demikian pembatasan prioritas pada Pasal 75 ayat (3) tidak dalam konteks prioritas pada Pasal 6 ayat (1) huruf j. Jadi prioritas dalam konteks Pasal 6 ayat (1) tidak hanya terbatas pada BUMN dan BUMD saja; ● Pasal 6 ayat (1) huruf j UU Minerba yang memberi kewenangan Pemerintah melaksanakan penawaran Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 119 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 120 dari 155 halaman. Putusan Nomor 52 P/HUM/2024 WIUPK secara prioritas dengan cara Open legal Policy. Berarti memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk menentukan pihak-pihak yang berhak mendapatkan penawaran WIUPK secara prioritas (tidak hanya terbatas pada BUMN dan BUMD saja). Pemberian prioritas ini dengan pertimbangan, melindungi badan usaha pemerintah dari persaingan bebas dengan swasta yang pada dasarnya memiliki kekuatan lebih tinggi, baik dari segi financial maupun teknologi; ● Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UU Minerba, berarti Pemerintah memiliki kewenangan atribusi. Dengan kewenangan atribusi tersebut memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menentukan pihak lain selain BUMN dan BUMD dalam hal penawaran WIUPK secara prioritas; Sehingga dapat Termohon sampaikan sebagaimana menurut ahli Prof. Dr. Tri Hayati, S.H., M.H. dalam affidavitnya di atas, bahwa ketentuan Pasal 83A PP 25/2024 merupakan bentuk open legal policy dalam menentukan pihak yang berhak menerima penawaran WIUPK secara prioritas tidak terbatas pada BUMN dan BUMD saja sebagaimana ketentuan Pasal 75 ayat (3) dan ayat (4) UU Minerba terkait pemberian IUPKnya secara prioritas; f. Lebih lanjut, hal ini juga sejalan dengan pendapat yang disampaikan oleh Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H. dalam affidavitnya (vide Bukti T-27) sebagai berikut: ● Pemerintah berwenang untuk menawarkan IUPK secara prioritas kepada badan usaha, yaitu: BUMN, BUMD, badan usaha swasta. Hal demikian diatur secara tegas dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j yang menyatakan bahwa: pemerintah pusat dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, berwenang melaksanakan Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 120 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 121 dari 155 halaman. Putusan Nomor 52 P/HUM/2024 penawaran WIUPK secara prioritas. Pemberian WIUPK secara prioritas ini termasuk kepada badan usaha yang berada dapat entitas ormas keagamaan sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat pelaksanaan dari UU Minerba yaitu PP No. 96 Tahun 2020. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa UU Minerba dilaksanakan dengan peraturan pelaksanaan, yaitu PP. Apabila ada PP yang mengatur mengenai penawaran WIUPK secara prioritas kepada ormas keagamaan, maka baik secara formil pembentukan PP maupun secara materiil pemberiaun WIUPK telah memiliki landasan yuridis yang kuat dan legitimatif; ● Pasal 74 dan Pasal 75 UU Minerba telah mengatur kewenangan menteri untuk menawarkan WIUPK kepada BUMN, BUMD, dan badan usaha swasta. Berdasarkan kewenangan ini maka badan usaha swasta yang dibentuk oleh ormas keagamaan dapat diberikan WIUPK sesuai dengan persyaratan yang ada dalam UU Minerba, yaitu persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial; g. Berdasarkan hal tersebut di atas, pemerintah memandang bahwa dalam memaknai ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf j UU Minerba (yang menjadi dasar pembentukan ketentuan Pasal 83A PP 25/2024) juga telah sejalan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 karena konsep penawaran WIUPK secara prioritas merupakan salah satu bentuk pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang dilakukan negara untuk memastikan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat; h. Bahwa lebih lanjut, dalam melaksanakan fungsi pengurusan, pengaturan dan pengelolaan sumber daya mineral dan batubara di Indonesia, negara selaku pemberi izin pada Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 121 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 122 dari 155 halaman. Putusan Nomor 52 P/HUM/2024 akhirnya tetap dimaknai sebagai “penguasa tertinggi”, di mana baik itu BUMN, BUMD, maupun badan usaha lainnya, harus memenuhi persyaratan-persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah sebelum memperoleh WIUPK dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK); i. Bahwa sebagai bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan, Pemerintah melakukan pemantauan secara terus-menerus terhadap pelaksanaan pengelolaan pertambangan oleh BUMN, BUMD, maupun badan usaha lainnya, yang mana apabila terdapat ketidakpatuhan dan/atau pelanggaran, maka pemerintah akan menggunakan kewenangannya untuk mengenakan sanksi-sanksi, termasuk sanksi administratif berupa pencabutan perizinan berusaha di bidang pertambangan; j. Bahwa ketentuan Pasal 83A ayat (1) PP 25/2024 yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk melaksanakan penawaran WIUPK bekas PKP2B secara prioritas kepada badan usaha milik ormas keagamaan terbukti telah sesuai dengan fungsi pemerintah dalam menjalankan mandat pengelolaan sumber daya mineral dan batubara di Indonesia sesuai dengan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Oleh karenanya, sudah tepat dan beralasan hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia menolak permohonan a quo yang diajukan oleh Para Pemohon; k. Bahwa pelaksanaan kewenangan sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf j UU Minerba juga mengakomodir keberagaman entitas yang berhak untuk memperoleh WIUPK secara prioritas, termasuk BUMN, BUMD, dan badan usaha yang dimiliki entitas nirlaba (non-profit). Dengan melibatkan berbagai pihak, kewenangan ini mendukung prinsip demokrasi dan keadilan, Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 122 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 123 dari 155 halaman. Putusan Nomor 52 P/HUM/2024 memberikan kesempatan kepada lebih banyak pihak dalam pengelolaan sumber daya mineral dan batubara, serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya mineral dan batubara di Indonesia. Kewenangan ini juga harus diartikan sebagai bentuk responsivitas dan fleksibilitas pemerintah untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang; l. Bahwa dalam konteks yang lebih luas, pelaksanaan kewenangan ini juga berfungsi sebagai instrumen untuk mengurangi ketimpangan ekonomi. Dengan memberikan hak prioritas kepada entitas nirlaba (non-profit), negara dapat mengarahkan manfaat dari pengelolaan sumber daya mineral dan batubara ke tangan masyarakat yang membutuhkan, sehingga meningkatkan kesejahteraan secara masif dan merata; m. Bahwa diberikannya kewenangan bagi pemerintah untuk menentukan pihak-pihak yang berhak mendapatkan WIUPK secara prioritas justru merupakan bentuk afirmasi yang sejalan dengan upaya pemerintah untuk terus memastikan bahwa manfaat pengelolaan sumber daya mineral dan batubara dapat lebih tepat sasaran serta menjangkau kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki ikatan kuat dengan kebutuhan sosial-ekonomi masyarakat luas. Pemerintah terus berfokus pada entitas yang memiliki kapasitas untuk memahami dan mengakomodir kebutuhan masyarakat di tingkat akar rumput (grassroots); n. Bahwa dengan demikian, pernyataan Para Pemohon yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya jelas tidak berdasar, mengingat kebijakan prioritas ini tidak semata-mata didasarkan pada pengutamaan entitas tertentu, melainkan pada kemampuan entitas tersebut untuk memberikan manfaat yang lebih luas dan merata kepada masyarakat umum, termasuk Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 123 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 124 dari 155 halaman. Putusan Nomor 52 P/HUM/2024 individu seperti Para Pemohon. Tujuan dari prioritas ini adalah untuk memastikan bahwa pengelolaan sumber daya mineral dan batubara juga dilakukan dengan tujuan akhir berupa sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; o. Bahwa lebih jauh, penawaran WIUPK secara prioritas ini juga harus dipandang dalam konteks keadilan sosial yang diamanatkan oleh UUD 1945 sebagai Konstitusi Republik Indonesia, di mana kebijakan afirmasi dibutuhkan untuk memastikan bahwa akses terhadap sumber daya mineral dan batubara juga dapat dikelola oleh entitas yang menyentuh kehidupan masyarakat secara langsung dan lebih dekat; p. Bahwa selain memastikan pengelolaan sumber daya mineral dan batubara dapat berlangsung dengan lebih terbuka dan bermanfaat bagi semua lapisan masyarakat, pemberian hak prioritas kepada badan usaha yang dimiliki entitas nirlaba (non- profit) juga diharapkan dapat mengurangi perilaku-perilaku menyimpang dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang selama ini masih ada melakukan pertambangan- pertambangan secara ilegal dan juga masih banyak lahan- lahan yang memiliki daya dukung kegiatan pertambangan, khususnya eks PKP2B, tetapi belum dapat dimaksimalkan hasilnya demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang mana justru malah mungkin juga masih dinikmati oleh pihak- pihak yang tidak bertanggung jawab; q. Bahwa lebih lanjut dalam pertimbangannya, pemerintah menyadari bahwa salah satu komponen penting dalam struktur sosial adalah kereligiusan masyarakat dengan ormas keagamaan sebagai penggeraknya. Organisasi ini tidak hanya berperan dalam mendukung pemenuhan kebutuhan spiritual, tetapi juga aktif dalam kegiatan sosial yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan jaringan dan pengaruh yang luas di berbagai lapisan masyarakat, ormas Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 124 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 125 dari 155 halaman. Putusan Nomor 52 P/HUM/2024 keagamaan (selaku pemilik dari suatu badan usaha) memiliki kemampuan untuk menjangkau komunitas yang sering kali terlewatkan oleh program-program pemerintah. Peran ormas keagamaan dalam menyelesaikan permasalahan sosial, seperti kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan, turut mendukung tercapainya keadilan dan kemakmuran yang lebih merata di tengah masyarakat; r. Bahwa sesuai dengan hal tersebut di atas, terbukti bahwasanya norma Pasal 83A PP 25 Tahun 2024 merupakan tindak lanjut atas Pasal 6 ayat (1) huruf j UU Minerba yang merupakan kewenangan pemerintah yang pelaksanaannya adalah suatu kebijakan hukum terbuka (open legal policy) yang telah sesuai pendapat ahli Prof. Dr. Tri Hayati S.H., M.H. dalam affidavitnya (vide Bukti T-26) dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 51-52-59/PUU-VI/2008 (vide Bukti T-28); s. Bahwa atas segala hal yang telah diuraikan di atas maka sudah tepat dan beralasan hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia menolak permohonan a quo yang diajukan oleh Para Pemohon; 3. Terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 83A secara materiil bertentangan dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat Keagamaan (vide Bukti T-29), Termohon menjawab sebagai berikut: a. Bahwa pada awalnya, kebijakan penawaran WIUPK secara prioritas diberikan kepada BUMN dan BUMD sebagai langkah strategis untuk memperkuat entitas perekonomian milik negara. Dengan demikian, setiap keuntungan yang diperoleh BUMN dan BUMD akan menjadi pendapatan negara yang kemudian digunakan untuk mendukung pembiayaan program-program Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 125 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 126 dari 155 halaman. Putusan Nomor 52 P/HUM/2024 pemerintah. Namun, dengan mempertimbangkan luasnya potensi sumber daya mineral dan batubara di Indonesia, Pemerintah menyadari bahwa optimalisasi pengelolaannya perlu diperluas agar lebih mendekatkan diri dengan cita-cita memakmurkan seluruh rakyat Indonesia sebagaimana amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Oleh karena itu, pelibatan badan usaha yang dimiliki oleh entitas nirlaba (dalam hal ini badan usaha yang dimiliki oleh ormas keagamaan) menjadi penting untuk memaksimalkan manfaat dari pengelolaan sumber daya alam tersebut. Terlebih, keuntungan yang didapatkan oleh badan usaha yang dimiliki entitas nirlaba (non-profit) termasuk ormas keagamaan dapat dimanfaatkan bagi kepentingan orang banyak dan bukan kepentingan badan usaha tersebut sendiri, sehingga pelaksanaan penawaran WIUPK secara prioritas juga perlu ditujukan kepada badan usaha yang dimiliki oleh ormas keagamaan; b. Bahwa sebelum memutuskan untuk memilih badan usaha yang dimiliki oleh ormas keagamaan, pemerintah telah menerapkan kebijakan hukum yang terbuka yang berpegang teguh pada asas-asas moralitas, keadilan, dan rasionalitas dalam menentukan dan mengatur tata kelola sumber daya mineral dan batubara. Hal ini sejalan dengan semangat untuk meningkatkan manfaat bagi masyarakat luas; c. Bahwa selain itu, pemerintah tentu mempertimbangkan latar belakang ormas keagamaan yang melalui badan usahanya yang akan mendapatkan penawaran WIUPK secara prioritas. Di mana salah satu pertimbangan utamanya adalah apakah ormas keagamaan tersebut memiliki orientasi dan kapasitas dalam penggerakan roda perekonomian di Indonesia; d. Bahwa sejalan dengan itu maka di dalam Pasal 83A PP 25/2024 sebagai peraturan pelaksana kewenangan pemerintah juga diatur bahwa ormas keagamaan yang badan usaha Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 126 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 127 dari 155 halaman. Putusan Nomor 52 P/HUM/2024 miliknya akan menerima penawaran WIUPK secara prioritas harus menjalankan fungsi ekonomi dan memiliki tujuan pemberdayaan masyarakat. Hal ini ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 83A ayat (1) PP 25/2024, yang menyatakan bahwa ormas keagamaan yang melalui badan usahanya berhak mendapatkan penawaran WIUPK secara prioritas adalah ormas keagamaan yang salah satu organnya menjalankan kegiatan ekonomi serta bertujuan pada pemberdayaan ekonomi anggota dan kesejahteraan masyarakat/umat, yang berbunyi sebagai berikut: "Yang dimaksud dengan "organisasi kemasyarakatan keagamaan" adalah organisasi kemasyarakatan keagamaan yang salah satu organnya menjalankan kegiatan ekonomi serta bertujuan pemberdayaan ekonomi anggota dan kesejahteraan masyarakat/umat."; e. Berdasarkan penjabaran kondisi filosofis-yuridis sebagaimana dijelaskan di atas, Termohon dengan ini menyampaikan bahwa kehadiran badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan yang menjalankan fungsi ekonomi merupakan bagian tidak terpisahkan dari rakyat Indonesia sesuai dengan fungsi yang dijalankan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial, ekonomi, tingkat kesehatan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui aktivitas pendidikan. Sebagai konsekuensi, jelas adanya apabila kehadiran badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan telah sejalan dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; f. Lebih lanjut, sejalan dengan semangat pembentukan UU 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana diubah dengan UU 16/2017 yang menekankan peran Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 127 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 128 dari 155 halaman. Putusan Nomor 52 P/HUM/2024 organisasi masyarakat dalam memajukan kesejahteraan rakyat, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XI/2013 tanggal 22 Oktober 2014 pada Angka 3.19.2 (vide Bukti T–30) juga menggarisbawahi peran organisasi kemasyarakatan dalam menjalankan tugas dan kegiatannya yang bersifat sosial, budaya maupun agama yang muaranya akan berkontribusi pada pembangunan dan kesejahteraan rakyat; g. Konsisten dengan hal tersebut, pada prinsipnya organisasi kemasyarakatan keagamaan, yang merupakan bagian dari organisasi kemasyarakatan, secara umum memiliki cakupan tujuan dalam mensejahterakan masyarakat secara umum. Selain itu, Para Pemohon dalam penyampaian dalil ”Dikuasai negara untuk kesejahteraan rakyat bukan organisasi kemasyarakatan keagamaan, ...” terlihat Para Pemohon tidak memahami bahwa organisasi kemasyarakatan keagamaan merupakan wadah umat beragama, yang tidak hanya terbatas untuk agama tertentu dan sejalan dengan UUD 1945 pada Pasal 29 ayat (1) yang menyatakan bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pasal 29 ayat (2) yang menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing; h. Lebih lanjut, UU 16/2017 memberikan ruang bagi ormas keagamaan untuk menjalankan kegiatan usaha. Selama kegiatan tersebut sejalan dengan tujuan organisasi dan tidak bertentangan dengan hukum, ormas dapat berkontribusi dalam pembangunan masyarakat. Dengan begitu, UU 16/2017 tidak melarang ormas untuk terlibat dalam kegiatan usaha, selama kegiatan tersebut mendukung pembangunan. Hal ini sejalan dengan pendapat Prof. Ali Munhanif, MA., Phd dalam affidavitnya (vide Bukti T-31) sebagai berikut: Dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas), Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 128 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 129 dari 155 halaman. Putusan Nomor 52 P/HUM/2024 ormas keagamaan tetap dapat menjalankan kegiatan komersial selama sesuai dengan anggaran dasarnya dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku. UU Ormas tidak melarang ormas untuk terlibat dalam kegiatan usaha, selama kegiatan tersebut mendukung pembangunan masyarakat. Dalam kasus ini, ormas penerima izin tambang telah memenuhi syarat administratif dan menyatakan bahwa pengelolaan tambang akan digunakan untuk mendukung program-program sosial dan pemberdayaan masyarakat lokal. Hal ini sesuai dengan prinsip yang diatur dalam UU Ormas; i. Dalam konteks ormas yang dapat menjalankan kegiatan usaha dalam tujuannya untuk pembangunan masyarakat, dapat Termohon sampaikan beberapa contoh cakupan tujuan organisasi kemasyarakatan keagamaan dalam pembangunan masyarakat sebagai berikut: 1) Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah (vide Bukti T–32), salah satu usaha yang dilakukan oleh Muhammadiyah adalah untuk memajukan perekonomian dan kewirausahaan ke arah perbaikan hidup yang berkualitas; 2) Berdasarkan Pasal 9 huruf d Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama (vide Bukti T–33), salah satu usaha yang dilakukan adalah di bidang ekonomi untuk mengupayakan peningkatan pendapatan masyarakat dan lapangan kerja/usaha untuk kemakmuran yang merata; 3) Berdasarkan misi Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia sebagaimana ditampilkan dalam laman https://pgi.or.id/weblama/visi-misi/, salah satu misinya adalah untuk menatalayani kemandirian ekonomi (vide Bukti T–34); Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 129 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 130 dari 155 halaman. Putusan Nomor 52 P/HUM/2024 4) Berdasarkan maksud dan tujuan Majelis Buddhayana Indonesia sebagaimana ditampilkan dalam laman www.buddhayana.or.id/organisasi/2/mbi#, dalam rangka pencapaian maksud dan tujuan, dibentuk pula lembaga ekonomi dalam struktur organisasinya (vide Bukti T–35); j. Berdasarkan hal tersebut, Termohon dapat sampaikan bahwa sejalan dengan semangat pembentukan organisasi kemasyarakatan berdasarkan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 dan UU 17/2013 sebagaimana telah diubah dengan UU 16/2017 untuk kesejahteraan rakyat, secara umum organisasi kemasyarakatan keagamaan mencerminkan berkontribusi dalam perekonomian bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat; k. Beberapa organisasi kemasyarakatan keagamaan juga menegaskan bahwa kebijakan pemerintah dalam pemberian WIUPK secara prioritas kepada badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan sejalan dengan fungsi organisasi kemasyarakatan keagamaan dimaksud dalam berkontribusi sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat; l. Sebagai konsekuensi, dapat Termohon sampaikan bahwa justru pengaturan ketentuan Pasal 83A PP 25/2024 menjadi kebijakan afirmasi pemerintah untuk penguatan peran organisasi kemasyarakatan keagamaan dalam layanan keumatan/masyarakat baik dari aspek ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan kesehatan. Hal ini sekaligus memperkuat ketahanan energi, mempersempit kesenjangan ekonomi dan sosial, serta memperkuat pertahanan dan keamanan yang secara filosofis tertuang dalam ketentuan Pasal 3 Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 130 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 131 dari 155 halaman. Putusan Nomor 52 P/HUM/2024 m. Lebih lanjut, terkait kekhawatiran yang disampaikan oleh Para Pemohon dalam permohonannya bahwa pemberian WIUPK secara prioritas berdasarkan Pasal 83A PP 25/2024 kepada badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan dapat menimbulkan konflik horizontal antara organisasi kemasyarakatan, dapat Termohon sampaikan bahwa kekhawatiran akan terjadinya benturan kepentingan antar ormas atau ketegangan dengan komunitas lokal adalah hal tidak berdasar dan beralasan. Pengalaman historis Indonesia telah menunjukkan adanya model yang dapat dicontoh, yakni seperti Nahdlatul Ulama (NU). Sebagai salah satu ormas Islam terbesar di Indonesia, NU telah membuktikan kapasitasnya dalam menjaga harmoni sosial dan membangun kolaborasi lintas kelompok. Melalui berbagai program dan inisiatif, NU telah berhasil menjadi perekat persatuan umat dan menjadi contoh nyata bagaimana sebuah ormas dapat berperan aktif dalam membangun bangsa. Hal ini sejalan dengan pendapat Prof. Ali Munhanif, MA., Phd dalam affidavitnya (vide Bukti T-31) sebagai berikut: ● Nahdlatul Ulama, sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, memiliki hubungan yang mendalam dengan masyarakat, tidak hanya melalui jaringan struktural tetapi juga melalui pendekatan kultural. Kehadiran Nahdlatul Ulama di tengah komunitas lokal ditopang oleh peran kyai sebagai pemimpin moral dan sosial yang dihormati, memungkinkan mereka untuk menjadi mediator dalam berbagai konflik sosial. Dalam kasus konflik Poso antara tahun 2000 hingga 2005, misalnya, Nahdlatul Ulama bekerja sama dengan organisasi lintas agama untuk meredakan ketegangan melalui dialog yang mengedepankan nilai persaudaraan kemanusiaan. Pendekatan serupa juga diterapkan Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 131 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 132 dari 155 halaman. Putusan Nomor 52 P/HUM/2024 Nahdlatul Ulama dalam Program Desa Damai di Kalimantan Barat, di mana mereka membantu menyelesaikan perselisihan lahan antara masyarakat adat dan perusahaan dengan dialog inklusif yang melibatkan berbagai pihak. ● Pengalaman ini menunjukkan bahwa NU tidak hanya memiliki kapasitas untuk memoderasi konflik tetapi juga mampu membangun harmoni sosial melalui pendekatan berbasis kearifan lokal. Dalam konteks bisnis tambang, peran ini memungkinkan NU untuk menjembatani berbagai kepentingan, termasuk antara pemerintah, masyarakat lokal, dan pihak lain yang terlibat. Dengan kepemimpinan kyai yang dihormati, potensi konflik dapat diredam melalui musyawarah yang menjadi landasan utama penyelesaian permasalahan. ● Selain itu, NU memiliki sejarah panjang dalam menjalin kolaborasi lintas agama dan lintas sektor, termasuk dalam isu lingkungan. Dalam program penyadaran lingkungan di Jombang, Jawa Timur, NU berhasil mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pelestarian sumber daya air dan menanam lebih dari 20.000 pohon di area yang kritis. Contoh lain adalah program rehabilitasi lahan kering di Sumba, di mana NU berkolaborasi dengan lembaga adat lokal untuk meningkatkan produktivitas lahan menggunakan teknologi pertanian organik. Pengalaman ini menunjukkan bahwa Nahdlatul Ulama memiliki pendekatan yang inklusif dan berbasis masyarakat, yang dapat diterapkan dalam konteks pengelolaan tambang untuk meminimalkan dampak sosial dan lingkungan; ● Kritik terkait kecemburuan antar ormas yang tidak mendapatkan izin tambang juga dapat dijelaskan melalui Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 132 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 133 dari 155 halaman. Putusan Nomor 52 P/HUM/2024 dinamika hubungan Nahdlatul Ulama dengan Muhammadiyah. Meskipun terdapat perbedaan pandangan dalam beberapa aspek keagamaan, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah telah menunjukkan kemampuan untuk menyelesaikan perbedaan tersebut melalui dialog dan kolaborasi. Sebagai contoh, keduanya bekerja sama dalam penanganan bencana di Lombok tahun 2018, di mana Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah mendirikan posko bantuan bersama untuk masyarakat terdampak. Kolaborasi ini menjadi bukti bahwa potensi kecemburuan antarormas dapat diatasi melalui komunikasi terbuka dan niat baik, terutama jika terdapat tujuan bersama yang lebih besar; ● Dalam konteks komunitas lokal, NU juga telah menunjukkan kapasitas untuk menjadi penengah yang efektif dalam situasi konflik. Sebagai contoh, dalam konflik tambang di Rembang, Jawa Tengah, NU memainkan peran sebagai mediator antara masyarakat lokal dan pemerintah. Dengan pendekatan yang mengedepankan musyawarah, beberapa isu seperti akses air bersih dan kompensasi lahan berhasil diselesaikan. Ini menunjukkan bahwa kehadiran NU di komunitas lokal dapat membantu menciptakan harmoni sosial dalam situasi yang berpotensi menimbulkan ketegangan; n. Sejalan dengan hal tersebut, untuk menjawab kekhawatiran Para Pemohon mengenai konflik horizontal dengan masyarakat atas pemberian WIUPK secara prioritas kepada badan usaha organisasi kemasyarakatan keagamaan, dapat Termohon sampaikan bahwa tujuan pemerintah memberikan prioritas kepada badan usaha yang dimiliki oleh organisasi Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 133 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 134 dari 155 halaman. Putusan Nomor 52 P/HUM/2024 kemasyarakatan keagamaan dalam pengelolaan sumber daya alam adalah semata-mata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di daerah. Dalam hal ini, pemerintah telah dengan bijaksana dalam memberikan batasan yang jelas agar tidak terjadi penyalahgunaan, mengingat wilayah kerja yang ditawarkan sangat terbatas, yakni bekas wilayah pertambangan batubara (eks PKP2B). Sebagai konsekuensi, kebijakan ini tidak membuka lahan baru, melainkan memanfaatkan lahan yang sudah ada. Konflik horizontal dengan masyarakat sekitar/lokal mungkin menjadi relevan apabila ada pembukaan lahan baru, namun sebagaimana diketahui, operasionalisasi ketentuan Pasal 83A PP 25/2024 adalah terhadap lahan eks PKP2B yang pada prinsipnya telah beroperasi sebelumnya, sehingga gesekan dengan masyarakat lokal tidak ada. Selain itu, jangka waktu pemberian prioritas ini pun dibatasi hanya lima tahun sejak peraturan ini berlaku. Dengan demikian, kebijakan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberdayakan masyarakat, namun tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan keberlanjutan. Hal ini sejalan dengan pendapat Prof. Dr. Tri Hayati, S.H., M.H. dalam affidavitnya (vide Bukti T-26) sebagai berikut: ● Pasal 83A ayat (2) ada pembatasan terhadap penawaran wilayah kerja bahwa, wilayah kerja yang ditawarkan merupakan wilayah eks PKP2B. Yang dimaksud wilayah eks PKP2B adalah wilayah penciutan pelaksanaan konversi dari rezim kontrak (PKP2B) ke rezim Izin, sehingga terdapat wilayah pengembalian kepada negara. Konversi dilakukan karena terjadinya perubahan regulasi dari UU Nomor 11 Tahun 1967 yang mengenal rezim kontrak beralih ke UU Nomor 4 Tahun 2009 yang menghapuskan rezim kontrak menggantikannya hanya dengan rezim perizinan. Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 134 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 135 dari 155 halaman. Putusan Nomor 52 P/HUM/2024 Wilayah penciutan yang dikembalikan kepada negara ini tentunya sudah jelas potensinya dan cadangan Batubaranya, sehingga wilayah tersebut siap untuk dilakukan penambangan. Untuk itulah Pemerintah mempertimbangkan, jika wilayah tersebut diberikan kepada pihak swasta yang tujuan utamanya adalah bisnis semata mencari keuntungan, tentu akan lebih memberi manfaat yang luas bila diberikan kepada organisasi kemasyarakatan. Itulah pertimbangan kecermatan pemerintah dalam membuat kebijakan prioritas; ● Selain itu dapat ditegaskan juga bahwa penawaran wilayah kerja kepada ormas keagamaan, bukanlah membuka lahan baru untuk kegiatan penambangan batubara, akan tetapi hanya lahan sisa dari penciutan wilayah konversi dari kontrak ke izin. Jadi wilayahnya memang sangat terbatas, karena konversi kontrak itupun hampir selesai dilakukan. Karena itu pemerintah juga membatasi bahwa penawaran WIUPK hanya berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 berlaku. Artinya tahun 2029 sudah tidak ada lagi penawaran wilayah eks PKP2B yang memberikan prioritas kepada ormas keagamaan; ● Pengaturan lainnya yang memberi pembatasan adalah, bahwa IUPK dan/atau kepemilikan saham organisasi kemasyarakatan keagamaan pada badan usaha, tidak dapat dipindahtangankan dan/atau dialihkan tanpa persetujuan menteri (Pasal 83A ayat 2 PP 25 Tahun 2024). Dari pasal tersebut terlihat bahwa, yang menjalankan kegiatan penambangan adalah bukan ormas keagamaannya melainkan badan usaha yang Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 135 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 136 dari 155 halaman. Putusan Nomor 52 P/HUM/2024 dibentuk oleh ormas tersebut. Kemudian badan usaha tersebut pun harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana ditentukan dalam UU Minerba untuk mendapatkan IUPK tersebut (antara lain persyaratan administratif, teknis, financial, lingkungan dan kewilayahan). Selain itu, pasal ini juga melarang badan usaha ormas keagamaan tersebut untuk memindahtangankan dan/atau mengalihkan IUPK dan/atau kepemilikan saham, tanpa persetujuan menteri (Pasal 83A ayat 3 PP 25 Tahun 2024); ● Pengaturan lainnya yang memberi pembatasan adalah, bahwa IUPK dan/atau kepemilikan saham organisasi kemasyarakatan keagamaan pada badan usaha, tidak dapat dipindahtangankan dan/atau dialihkan tanpa persetujuan menteri (Pasal 83A ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024). Dari pasal tersebut terlihat bahwa, yang menjalankan kegiatan penambangan adalah bukan ormas keagamaannya melainkan badan usaha yang dibentuk oleh ormas tersebut. Kemudian badan usaha tersebut pun harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana ditentukan dalam UU Minerba untuk mendapatkan IUPK tersebut (antara lain persyaratan administratif, teknis, financial, lingkungan dan kewilayahan). Selain itu, pasal ini juga melarang badan usaha ormas keagamaan tersebut untuk memindahtangankan dan/atau mengalihkan IUPK dan/atau kepemilikan saham, tanpa persetujuan menteri (Pasal 83A ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024); ● Begitu juga kepemilikan saham, organisasi kemasyarakatan keagamaan dalam badan usaha yang dibentuk harus mayoritas dan menjadi pengendali (Pasal Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 136 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 137 dari 155 halaman. Putusan Nomor 52 P/HUM/2024 83A ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024). Dengan demikian diharapkan akan membantu pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan. Dan pembatasan lainnya adalah, badan usaha yang dibentuk ormas, dilarang bekerjasama dengan pemegang PKP2B sebelumnya dan/atau afiliasinya (Pasal 83A ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024). Hal ini untuk menghindari terjadinya broker dalam kegiatan penambangan; o. Sebagai kesimpulan, terhadap argumentasi Pemohon yang mengatakan bahwa ketentuan Pasal 83A ayat (4) bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara merupakan pernyataan yang mengada-ada dan tanpa dasar. Hal ini sebagaimana Termohon jelaskan bahwa pemberian WIUPK komoditas batubara kepada badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan dimaksudkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat luas sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Selain itu, pemberian WIUPK komoditas batubara secara prioritas kepada badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; 4. Terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan pelaksanaan ketentuan Pasal 83A PP 25 Tahun 2024 yang memberikan kesempatan kepada ormas keagamaan untuk melakukan kegiatan Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 137 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 138 dari 155 halaman. Putusan Nomor 52 P/HUM/2024 usaha pertambangan akan menimbulkan potensi kerusakan pada lingkungan hidup, Termohon menjawab sebagai berikut: a. Ketentuan Pasal 83A PP 25 Tahun 2024 mengatur bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, WIUPK eks wilayah PKP2B dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada badan usaha yang dimiliki oleh ormas keagamaan; b. Bahwa seluruh pihak yang akan melakukan pertambangan mineral dan batubara, termasuk badan usaha yang dimiliki oleh ormas keagamaan, tetap harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UU Minerba dan peraturan pelaksanaannya. Dengan kata lain, ketentuan ini menekankan prinsip kesetaraan dan keadilan dalam pengelolaan sumber daya mineral dan batubara, di mana semua pihak yang terlibat harus mematuhi aturan dan regulasi yang ada; c. Bahwa penawaran WIUPK secara prioritas kepada badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83A PP 25/2024 tidak secara langsung membuat pihak yang menerima WIUPK tersebut dapat langsung melaksanakan kegiatan usaha pertambangan karena setelah menerima WIUPK, pihak tersebut tetap harus memenuhi persyaratan untuk dapat memperoleh IUPK guna melaksanakan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (vide bukti T-36), antara lain: 1) Pemenuhan Persyaratan Administratif Persyaratan administratif yang perlu dipenuhi untuk memperoleh IUPK termasuk namun tidak terbatas pada penyampaian surat permohonan, nomor induk berusaha dan susunan pengurus badan usaha; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 138 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 139 dari 155 halaman. Putusan Nomor 52 P/HUM/2024 2) Pemenuhan Persyaratan Teknis Persyaratan teknis yang perlu dipenuhi untuk memperoleh IUPK termasuk namun tidak terbatas pada surat pernyataan dari ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun; 3) Pemenuhan Persyaratan Lingkungan Persyaratan lingkungan yang perlu dipenuhi untuk memperoleh IUPK termasuk namun tidak terbatas pada kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup termasuk untuk memperoleh izin lingkungan sebelum melakukan kegiatan operasi produksi pertambangan; 4) Pemenuhan Persyaratan Finansial Persyaratan finansial yang perlu dipenuhi untuk memperoleh IUPK termasuk namun tidak terbatas pada penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi, pembayaran atas nilai kompensasi data informasi, dan surat keterangan fiskal sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang perpajakan yang membuktikan tidak adanya tunggakan atas pajak badan usaha; d. Bahwa selanjutnya, selain harus memenuhi persyaratan untuk memperoleh IUPK, setiap badan usaha yang akan melaksanakan kegiatan usaha pertambangan juga diwajibkan untuk memperoleh persetujuan lain sebagai pendukung IUPK, antara lain: 1) Persetujuan tentang Penggunaan Kawasan Hutan Dalam hal WIUPK berlokasi di dalam kawasan hutan, maka pemilik IUPK perlu untuk memperoleh Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan yang merupakan izin yang diberikan untuk memanfaatkan kawasan hutan dalam kegiatan pertambangan, dengan syarat untuk menjaga Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 139 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 140 dari 155 halaman. Putusan Nomor 52 P/HUM/2024 kelestarian lingkungan, berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dicabut sebagian oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penyelesaian Usaha dan/atau Kegiatan Terbangun di Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (vide bukti T-37); 2) Persetujuan Lingkungan Persetujuan lingkungan menjamin bahwa kegiatan pertambangan yang berpotensi berdampak pada lingkungan harus menjalani evaluasi melalui analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) dan mendapatkan persetujuan dari pemerintah, sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (vide Bukti T-38) sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; 3) Persetujuan Pengelolaan Terminal Khusus atau Terminal untuk Kepentingan Sendiri Persetujuan pengelolaan terminal khusus atau terminal untuk kepentingan sendiri diperlukan bagi badan usaha yang ingin membangun terminal khusus atau terminal untuk kepentingan sendiri untuk mendukung kegiatan pertambangan, memastikan operasional terminal mematuhi regulasi dan standar yang ditetapkan, berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 52 Tahun 2021 Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 140 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 141 dari 155 halaman. Putusan Nomor 52 P/HUM/2024 tentang Terminal Khusus dan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (vide bukti T-39); e. Bahwa apabila persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas tidak terpenuhi, pihak yang bersangkutan tidak dapat melakukan kegiatan usaha pertambangan pada WIUPK tersebut. Hal ini juga merupakan wujud komitmen pemerintah untuk melindungi kepentingan masyarakat dan lingkungan, serta memastikan bahwa pengelolaan sumber daya mineral dan batubara dilakukan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan; Selain itu, dalam mengajukan permohonan penawaran WIUPK secara prioritas, badan usaha yang dimiliki oleh ormas keagamaan seharusnya juga telah mempertimbangkan kesanggupan pemenuhan persyaratan dan potensi sumber daya dalam WIUPK dimaksud; f. Bahwa dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dengan diberlakukannya Pasal 83A PP Nomor 25 Tahun 2024, tidak menghilangkan hak setiap warga negara untuk turut terlibat dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara. Justru sebaliknya, dengan adanya kewenangan penawaran WIUPK secara prioritas baik kepada BUMN, BUMD, maupun badan usaha yang dimiliki entitas nirlaba (non-profit), dalam hal ini yang dimiliki ormas keagamaan, maka setiap warga negara, termasuk Para Pemohon malah diberikan kesempatan yang lebih besar untuk terlibat dan menerima manfaat atas pengelolaan pertambangan mineral dan batubara. Selain itu, setiap pelaku usaha baik BUMN, BUMD, Swasta dan Badan Usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan mendapatkan perlakuan yang sama terhadap pemenuhan persyaratan yang wajib dipenuhi, salah satunya adalah persyaratan lingkungan berupa kajian AMDAL sebagai syarat mutlak dalam melakukan pengelolaan pertambangan, Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 141 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 142 dari 155 halaman. Putusan Nomor 52 P/HUM/2024 sehingga tidak ada jaminan badan usaha yang dimiliki ormas keagamaan dapat melakukan kegiatan pertambangan dengan mendapatkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) apabila tidak memenuhi persyaratan; Bahwa atas segala hal yang telah diuraikan di atas, maka sudah tepat dan beralasan hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia menolak permohonan a quo yang diajukan oleh Para Pemohon; V. Petitum Berdasarkan seluruh uraian dan penjelasan di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan uji materiil a quo, dapat memberikan putusan dengan amar sebagai berikut: 1. Menerima Jawaban Termohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing); 3. Menyatakan menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya, atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard); 4. Menyatakan ketentuan Pasal 83A Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara tidak bertentangan dengan Pasal 75 ayat 3 dan ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; 5. Menyatakan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 142 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 143 dari 155 halaman. Putusan Nomor 52 P/HUM/2024 6. Memerintahkan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini; Atau dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim Agung di Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono); Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa: 1. Fotokopi Surat Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Nomor 535/A.5/B.7/2024 tanggal 13 November 2024 tentang Penundaan Penyampaian Jawaban (c.q. Termohon) terhadap Permohonan Hak Uji Materil Dengan Register Nomor 52 P/HUM/2024 (Bukti T-1); 2. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Bukti T-2); 3. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 54P/HUM/2013 tanggal 19 Desember 2013 (Bukti T-3); 4. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 62P/HUM/2013 tanggal 18 November 2013 (Bukti T-4); 5. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 49 P/HUM/2017 tanggal 2 Oktober 2017 (Bukti T-5); 6. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 11 P/HUM/2014 (Bukti T- 6); 7. Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003 tanggal 21 Desember 2004 (Bukti T-7); 8. Fotokopi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Bukti T-8); 9. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Bukti T-9); Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 143 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 144 dari 155 halaman. Putusan Nomor 52 P/HUM/2024 10. Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Bukti T-10); 11. Fotokopi Surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia kepada Presiden Republik Indonesia Nomor T- 378/HK.01/MEM.B/2023 tanggal 2 Mei 2023 hal Izin Prakarsa Penyusunan Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 (Bukti T-11); 12. Fotokopi Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Bukti T-12); 13. Fotokopi Surat Menteri Sekretaris Negara kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor B-613/M/D- 1/Hk.02.02/06/2023 tanggal 27 Juni 2023 perihal Persetujuan lzin Prakarsa Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Bukti T-13); 14. Fotokopi Surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor T-971/KP.03/SJN.H/2023 Tanggal 4 Juli 2023 perihal Permintaan Penunjukan Keanggotaan Panitia Antar Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Bukti T-14); 15. Fotokopi Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 574.K/HK.02/SJN.H/2023 tanggal 17 Juli 2023 tentang Panitia Antarkementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Bukti T-15); 16. Fotokopi Surat Plt. Kepala Biro Hukum atas nama Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 144 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 145 dari 155 halaman. Putusan Nomor 52 P/HUM/2024 Indonesia Nomor 260.Und/HK.01/SJH/2/2023 tanggal 13 Juli 2023, perihal Undangan Kick Off Rapat Panitia Antar Kementerian (Bukti T- 16); 17. Fotokopi Surat Plt. Kepala Biro Hukum atas nama Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 303.Und/HK.01/SJH.2/2023 tanggal 8 Agustus 2023 perihal Undangan Rapat Panitia Antar Kementerian (Bukti T-17); 18. Fotokopi Surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor T-754/HK.01/MEM.S/2023 tanggal 15 September 2023 perihal Permohonan Pengharmonisan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Bukti T-18); 19. Fotokopi Surat Plh. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PPE.UM.01.01- 216 tanggal 6 Oktober 2023 perihal Undangan Rapat (Bukti T-19); 20. Fotokopi Surat Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PPE.PP.03.03- 2201 tanggal 21 November 2023 perihal Undangan Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Bukti T-20); 21. Fotokopi Surat Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor PPE.PP.03.03- 2231 tanggal 23 November 2023 perihal Penyampaian Hasil Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Bukti T-21); 22. Fotokopi Surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia kepada Presiden Republik Indonesia Nomor T- Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 145 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 146 dari 155 halaman. Putusan Nomor 52 P/HUM/2024 916/HK.01/MEM.S/2023 tanggal 29 November 2023 perihal Permohonan Penetapan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Bukti T-22); 23. Fotokopi Surat Menteri Sekretaris Negara kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Badan Usaha Milik Negara, dan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor B- 79/M/D-1/HK.02.02/02/2024 tanggal 5 Februari 2024 perihal Permintaan Paraf pada Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Bukti T-23); 24. Fotokopi Surat Menteri Sekretaris Negara kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Badan Usaha Milik Negara, dan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor B- 155/M/D-1/HK.02.02/03/2024 tanggal 26 Maret 2024 perihal Permintaan Paraf dan Paraf Ulang pada Naskah Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Bukti T-24); 25. Fotokopi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Bukti T- 25); 26. Asli Keterangan Ahli (affidavit) Prof. Dr. Tri Hayati, S.H., M.H. (Bukti T- 26); 27. Asli Keterangan Ahli (affidavit) Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., M.Si., (Bukti T-27); Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 146 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 147 dari 155 halaman. Putusan Nomor 52 P/HUM/2024 28. Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 (Bukti T-28); 29. Fotokopi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat Keagamaan menjadi Undang-Undang (Bukti T-29); 30. Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XI/2013 (Bukti T-30); 31. Asli Keterangan Ahli (affidavit) Prof. Ali Munhanif, MA., PhD. (Bukti T- 31); 32. Fotokopi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah (Bukti T-32); 33. Fotokopi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama (Bukti T-33); 34. Print Out Laman Visi Misi Persatuan Gereja Indonesia (PGI) https://pgi.or.id/weblama/visi-misi (Bukti T-34); 35. Print Out Laman Visi Misi Keluarga Buddhayana Indonesia www.buddhayana.or.id/organisasi/2/mbi# (Bukti T-35); 36. Fotokopi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (Bukti T-36); 37. Fotokopi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penyelesaian Usaha dan/atau Kegiatan Terbangun di Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru (Bukti T-37); 38. Fotokopi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Bukti T-38); 39. Fotokopi Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2021 tentang Terminal Khusus dan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (Bukti T-39); Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 147 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 148 dari 155 halaman. Putusan Nomor 52 P/HUM/2024 PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas; Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Para Pemohon adalah Pasal 83A Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (vide Bukti P-50); Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan Para Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan a quo memenuhi persyaratan formal, yaitu apakah Para Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dalam permohonan a quo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 1 ayat (4) dan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil; Menimbang, bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil berupa Pasal 83A Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang- undang, sehingga Mahkamah Agung berwenang untuk mengujinya; Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah kelompok masyarakat dan perorangan Warga Negara Indonesia yang merasa dirugikan oleh objek permohonan, karena objek permohonan berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan hidup, konflik masyarakat, ketidakadilan sosial, dan eksploitasi akibat pertambangan; Bahwa dengan adanya potensi kerugian tersebut, maka Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 148 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 149 dari 155 halaman. Putusan Nomor 52 P/HUM/2024 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas terbukti Para Pemohon mempunyai kepentingan dan oleh karenanya memiliki legal standing dalam mengajukan permohonan a quo karena haknya dirugikan atas berlakunya Pasal 83A Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil, oleh karena itu secara yuridis Para Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil atas Pasal 83A Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, sehingga memenuhi syarat formal yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 dan Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009; Menimbang, bahwa karena permohonan terhadap obyek hak uji materiil diajukan oleh Para Pemohon yang mempunyai legal standing maka permohonan a quo secara formal dapat diterima; Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan substansi objek permohonan keberatan hak uji materiil apakah Pasal 83A Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Pasal 75 ayat 3 dan ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagai berikut; - Bahwa objek permohonan secara formil telah sesuai hukum, karena dibentuk oleh Termohon yang berwenang sesuai dengan asas dan prosedur pembuatan peraturan perundang-undangan yang baik, mulai Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 149 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 150 dari 155 halaman. Putusan Nomor 52 P/HUM/2024 dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan dan pengesahan, hingga pengundangan; - Bahwa objek permohonan secara materiil tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, sebagai berikut: - Bahwa norma dalam objek permohonan berisi Wilayah lzin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) eks PKP2B dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan, di mana kepemilikan saham organisasi kemasyarakatan keagamaan dalam badan usaha harus mayoritas dan menjadi pengendali, yang tidak dapat dipindahtangankan dan/atau dialihkan tanpa persetujuan menteri, dan penawaran Wilayah lzin Usaha Pertambangan Khusus tersebut hanya berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak berlakunya objek permohonan; - Bahwa objek permohonan mengatur pemberian prioritas pada tahap penentuan Wilayah lzin Usaha Pertambangan Khusus sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf j Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang berbeda konteks dengan dalil Para Pemohon berupa Pasal 75 Undang- Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang mengatur pemberian prioritas pada tahap lzin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK); - Bahwa objek permohonan tersebut berisi kata "dapat" yang bermakna diskresi, bukan keharusan, oleh karenanya tidak serta merta badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan akan mendapatkan izin usaha pertambangan; - Bahwa Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Normor 25 Tahun 2024 telah mengatur syarat badan usaha yang dimiliki organisasi kemasyarakatan dapat memperoleh Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 150 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 151 dari 155 halaman. Putusan Nomor 52 P/HUM/2024 izin usaha pertambangan, yaitu harus memenuhi prinsip dan norma pertambangan yang baik, mulai dari kelayakan aspek teknis, perlindungan lingkungan hidup, manajerial, finansial hingga pemberdayaan masyarakat; - Bahwa objek permohonan merupakan pengejawantahan asas keadilan dan pemerataan pemanfaatan tambang, agar pertambangan tidak hanya dikuasai oleh korporasi besar semata; - Bahwa objek permohonan akan mencegah organisasi kemasyarakatan memperoleh izin usaha pertambangan dan melaksanakan penambangan secara kurang bertanggung jawab, oleh karenanya objek permohonan telah memberi beberapa syarat dan pembatasan, berupa: - Hanya diberikan atas lahan eks PKP2B, yang belum dimanfaatkan secara optimal dan akan mencegah pemanfaatannya oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab; - Penawaran Wilayah lzin Usaha Pertambangan Khusus-nya hanya berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak berlakunya objek permohonan; - Kepemilikan saham organisasi kemasyarakatan keagamaan dalam badan usaha harus mayoritas dan menjadi pengendali; - Izin usaha pertambangan yang diterima tidak dapat dialihkan tanpa persetujuan menteri; - Badan usaha harus memenuhi persyaratan-persyaratan berdasarkan rezim Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, berupa persyaratan administratif, teknis, finansial, lingkungan dan kewilayahan; - Bahwa norma objek permohonan juga pernah diajukan Hak Uji Materiil terhadap Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 151 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 152 dari 155 halaman. Putusan Nomor 52 P/HUM/2024 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 35 P/HUM/2024 dengan amar ditolak; - Bahwa objek permohonan akan mewujudkan keadilan, masyarakat, pemerataan, dan pemberdayaan pelaksanaan penambangan secara baik; - Bahwa adapun mengenai dalil Para Pemohon yang lain berupa: - Tidak adanya definisi organisasi kemasyarakatan keagamaan, telah dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 83A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; - Kekhawatiran Para Pemohon bahwa objek permohonan "akan menimbulkan bencana ekonomi, sosial, dan ekologi, serta marginalisasi, eksklusi, kekerasan, dan pelanggaran hak asasi manusia" berada pada ranah pelaksanaan norma, yaitu sebagai bentuk pelanggaran norma objek sengketa, oleh karenanya menjadi kewajiban bersama semua pihak berkepentingan (termasuk Para Pemohon) untuk memastikan dan mengontrol pelaksanaan penambangan yang dilakukan oleh badan usaha dilaksanakan secara baik; Berdasar pertimbangan di atas, maka: - Objek permohonan tidak melanggar asas-asas peraturan perundang- undangan, baik asas-asas terkait pembentukan peraturan perundang- undangan maupun asas-asas terkait materi peraturan perundang- undangan; - Objek permohonan selain tidak melanggar peraturan perundang- undangan di atasnya dan asas-asas peraturan perundang-undangan yang baik, juga: Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 152 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 153 dari 155 halaman. Putusan Nomor 52 P/HUM/2024 - secara filosofis telah sesuai dengan falsafah bangsa berupa akses keadilan bagi masyarakat, pemerataan, dan perlindungan lingkungan hidup, khususnya dari kerusakan akibat kegiatan pertambangan yang tidak baik; - secara sosiologis telah memenuhi kebutuhan masyarakat, berupa jaminan kepastian hukum dan berusaha bagi warga masyarakat, menjamin kegiatan penambangan yang melindungi lingkungan hidup, memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat setempat, hingga meningkatkan pendapatan negara berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak; - secara yuridis telah dan akan mengatasi permasalahan hukum dan mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan semua aturan yang ada terkait izin usaha tambang bagi organisasi kemasyarakatan guna menjamin kepastian hukum, rasa keadilan masyarakat, hingga perlindungan lingkungan hidup; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut terbukti bahwa Pasal 83A Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi yaitu Pasal 75 ayat 3 dan ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, karenanya permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon harus ditolak, dan selanjutnya sebagai pihak yang kalah Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara; Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 153 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 154 dari 155 halaman. Putusan Nomor 52 P/HUM/2024 Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang- undangan lain yang terkait; MENGADILI, Menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon: I. YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA (WALHI), II. JARINGAN ADVOKASI TAMBANG (JATAM) NASIONAL, III. JARINGAN ADVOKASI TAMBANG (JATAM) SULAWESI TENGAH, IV. SOLIDARITAS PEREMPUAN, V. NALADWIPA INSTITUTE FOR SOCIAL AND CULTURAL STUDIES, VI. TREND ASIA, VII. ASMAN AZIZ, VIII. BUYUNG MARAJO, IX. INAYAH W.D. RAHMAN, X. KISWORO DWI CAHYONO, S.P., S.H., XI. MARETA SARI, XII. RIKA IFFATI FARIHAH, XII. SANAULLAILI, S.H.I., XIV. SITI MAEMUNAH, XV. WAHYU AGUNG PERDANA, XVI. DWI PUTRA KURNIAWAN, XVII. TRIGUS DODIK SUSILO, XVIII. MASDUKI tersebut; Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah); Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 10 Maret 2025, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak. Anggota Majelis: Ketua Majelis, ttd. ttd. Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H. Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H. Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 154 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 155 dari 155 halaman. Putusan Nomor 52 P/HUM/2024 Anggota Majelis: ttd. Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Panitera Pengganti, ttd. Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H Biaya-biaya: 1. Meterai Rp 10.000,00 2. Redaksi Rp 10.000,00 3. Administrasi PK Rp 980.000,00 Jumlah Rp1.000.000,00 Untuk salinan Mahkamah Agung RI atas nama Panitera Panitera Muda Tata Usaha Negara, H. Hendro Puspito, S.H., M. Hum. NIP 19610514 198612 1 001 Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 155