50 P/HUM/2024

hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 1 dari 24 halaman. Putusan Nomor 50 P/HUM/2024 PUTUSAN Nomor 50 P/HUM/2024 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 70 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara: AHMAD RIFA’I, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Perum. Adimas Regency, Blok O-01, Dusun Krajan I, RT 03/RW 05, Desa Kembiritan, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, pekerjaan Advokat; Selanjutnya disebut sebagai Pemohon; melawan: I. BUPATI BANYUWANGI, tempat kedudukan Jalan Jenderal Ahmad Yani, Nomor 100, Kelurahan Taman Baru, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Kode Pos 68416; Selanjutnya memberi kuasa kepada H. Oesnawi, S.H., dan kawan- kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2024; II. KETUA DPRD KABUPATEN BANYUWANGI,, tempat kedudukan Jalan Adi Sucipto, Nomor 01, Kelurahan Tukangkayu, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Kode Pos 68416; Selanjutnya disebut sebagai Termohon I dan Termohon II; Mahkamah Agung tersebut; Membaca surat-surat yang bersangkutan; DUDUK PERKARA Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 Januari 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 27 September 2024 dan diregister dengan Nomor 50 P/HUM/2024 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 2 dari 24 halaman. Putusan Nomor 50 P/HUM/2024 terhadap Pasal 70 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut: I. Pendahuluan; Bahwa sebelum Pemohon menguraikan alasan-alasan permohonan keberatan hak uji materiil ini, maka terlebih dahulu Pemohon sampaikan sebagai berikut: 1. Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi telah membentuk dan masih berlaku Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 1/C, tanggal 12 September 2011 (Bukti P-01) yang telah diubah dan masih berlaku salah satunya melalui Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017 Nomor 462-17/2017, tanggal 29 Desember 2017; (Bukti P-02) 2. Bahwa permohonan keberatan hak uji materiil ini diajukan karena Pasal 70 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 1/C, tanggal 12 September 2011 diduga bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi; II. Dasar Hukum Pemohon; Bahwa Pemohon mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil Pasal 70 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 1/C, tanggal 12 September 2011, didasarkan yang pada pokoknya sebagai berikut: Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 3 dari 24 halaman. Putusan Nomor 50 P/HUM/2024 1. Bahwa permohonan keberatan hak uji materiil ini didasarkan pada ketentuan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang- undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang”; 2. Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Pasal 31 menyatakan: 1) Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang- undang; 2) Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang- undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku; 3. Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 9 ayat (2) menyatakan ”Dalam hal satu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang diduga bertentangan dengan undang-undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung”; 4. Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Pasal 31A menyatakan: 1) Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh Pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia; 2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 4 dari 24 halaman. Putusan Nomor 50 P/HUM/2024 berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang- undang, yaitu: a. Perorangan Warga Negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang- Undang; atau c. Badan hukum publik atau badan hukum privat; 5. Bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, Pasal 1 menyatakan dalam Peraturan Mahkamah Agung ini, yang dimaksud dengan: 1) Hak Uji Materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-undang terhadap Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih tinggi; 2) Peraturan Perundang-undangan adalah kaidah hukum tertulis yang mengikat umum di bawah undang-undang; 3) Permohonan Keberatan adalah suatu permohonan yang berisi keberatan terhadap berlakunya suatu Peraturan Perundangundangan yang diduga bertentangan dengan suatu Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih tinggi yang diajukan ke Mahkamah Agung untuk mendapatkan putusan; 4) Pemohon keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu Peraturan Perundang- Undangan tingkat lebih rendah dari Undang-Undang; 5) Termohon adalah Badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Peraturan Perundang-undangan; III. Kedudukan Hukum Dan Kepentingan Hukum Pemohon; 1. Bahwa Pemohon adalah penduduk Kabupaten Banyuwangi yang beralamat di Perum Adimas Regency, Blok O-01, Dusun Krajan I, RT03/RW05, Desa Kembiritan, Kecamatan Genteng, Kabupaten Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 5 dari 24 halaman. Putusan Nomor 50 P/HUM/2024 Banyuwangi (Bukti P-03), sebagai pemilik kendaraan sepeda motor Yamaha Mio Gear, Tahun 2022, Warna Putih, Nomor Polisi P 3127 QAP, Nomor Rangka MH3SEG710NJ083075, Nomor Mesin E32WE0101629 yang telah membayar pajak kendaraan bermotor tersebut di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Benculuk Cluring di Banyuwangi, pada tanggal 26 Juli 2023 (Bukti P-04). Pada saat melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor tersebut sekaligus “secara paksa” ditarik biaya parkir berlangganan atas sepeda motor tersebut sebesar Rp35.000,00 (Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan keterangan pada Surat Tanda Nomor Kendaraan adalah ”Parkir Berlangganan Lunas”; 2. Bahwa penarikan biaya parkir berlangganan sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) untuk jangka waktu 1 tahun “secara paksa” ini, yakni bersamaan dengan ketika Pemohon membayar pajak kendaraan bermotor tersebut telah merugikan Pemohon; 3. Bahwa penarikan biaya parkir berlangganan selama 1 (satu) tahun tersebut, berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum Pasal 70, sebagai berikut: (1) Guna meningkatkan efektifitas dan peningkatan Pendapatan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan penarikan parkir dengan sistem parkir berlangganan bagi kendaraan berplat Nomor kendaraan Daerah; (2) Sistem penarikan parkir berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat dilakukan kerjasama dengan Provinsi jawa Timur melalui Kantor Samsat bersamaan dengan pembayaran pajak Kendaraan bermotor dan/atau perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor; (3) Teknis pelaksanaan penarikan parkir berlangganan dimaksud pada ayat (3) pasal ini dituangkan dalam kesepakatan bersama; Penjelasan: Cukup jelas; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 6 dari 24 halaman. Putusan Nomor 50 P/HUM/2024 4. Bahwa besaran retribusi parkir berlangganan tersebut di atas terakhir diatur dalam Lampiran V Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, sebagai berikut: 4. Parkir Berlangganan; a. Kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan roda 3 (tiga) b. Kendaraan bermotor roda 4 (empat) Rp35.000,00 Rp70.000,00 IV. Alasan Hukum Pemohon: 1. Bahwa Pasal 70 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 1/C, tanggal 12 September 2011) diduga bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang menyebutkan: ”Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas: a. pengayoman; b. kemanusiaan; c. kebangsaan; d. kekeluargaan; e. kenusantaraan; f. bhinneka tunggal ika; g. keadilan; h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; i. ketertiban dan kepastian hukum; dan /atau j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan”; 2. Bahwa Pasal 70 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 7 dari 24 halaman. Putusan Nomor 50 P/HUM/2024 Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 1/C, tanggal 12 September 2011) diduga bertentangan dengan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang menyebutkan: ”Penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan: a. kepentingan umum; b. kepastian hukum; c. kesamaan hak; d. keseimbangan hak dan kewajiban; e. keprofesionalan; f. partisipatif; g. persamaan perlakuan/ tidak diskriminatif; h. keterbukaan; i. akuntabilitas; j. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan; k. ketepatan waktu; dan l. kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan”; 3. Bahwa ketentuan penarikan/pungutan biaya parkir berlangganan yang ditarik/dipungut di depan dan dilakukan “secara paksa” bersamaan dengan pemilik kendaraan bermotor pada waktu membayar pajak kendaraan bermotor tersebut adalah bertentangan dengan prinsip retribusi itu sendiri, yaitu Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah yang berbunyi: ”Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”; 4. Bahwa pada pokoknya retribusi adalah pembayaran atas jasa atau prestasi tertentu langsung yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 8 dari 24 halaman. Putusan Nomor 50 P/HUM/2024 yang didasarkan kepada kehendak bebas penerima jasa, akan menggunakan atau tidak; 5. Bahwa tidak semua pemilik/pengguna kendaraan bermotor warga Banyuwangi yang telah ”dipaksa” membayar retribusi parkir berlangganan pernah menggunakan fasilitas parkir yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, karena banyak warga Banyuwangi yang tinggal di pelosok desa, sehingga norma ”sistem parkir berlangganan” bertentangan dengan asas keadilan; 6. Bahwa berdasarkan penelusuran Pemohon, pada tanggal 9 September 2014, Mahkamah Agung juga telah memutus perkara permohonan keberatan hak uji materiil tentang norma ”parkir berlangganan” yaitu Pasal 38A Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, Perkara Nomor 49 P/HUM/2014, yang amarnya berbunyi:  Menyatakan Pasal 38A Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum bertentangan dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pasal 1 angka 64 Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;  Menyatakan Pasal 38A Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 7. Bahwa dengan demikian jelas Pasal 70 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 1/C, tanggal 12 September 2011) Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 9 dari 24 halaman. Putusan Nomor 50 P/HUM/2024 diduga bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik serta Pasal 1 Angka 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 8. Bahwa oleh karenanya, Pemohon mohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menyatakan Pasal 70 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 1/C, tanggal 12 September 2011) tidak sah atau tidak berlaku untuk umum serta memerintahkan kepada Para Termohon untuk segera mencabutnya; Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut: 1. Menerima permohonan keberatan hak uji materiil untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 70 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 1/C, tanggal 12 September 2011) tidak sah; 3. Menyatakan Pasal 70 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 1/C, tanggal 12 September 2011) tidak berlaku untuk umum; 4. Membebankan biaya perkara menurut hukum; Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono); Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 10 dari 24 halaman. Putusan Nomor 50 P/HUM/2024 Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa: 1. Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum; (Bukti P-1) 2. Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum; (Bukti P-2) 3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ahmad Rifa’i, NIK 3510010902820001; (Bukti P-3) 4. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Nomor 03466792.F dan invoice pajak kendaraan bermotor Nomor 12867352 atas nama Ahmad Rifa’i; (Bukti P-4) Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 2 Oktober 2024 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 50/PER-PSG/X/50P/HUM/2024, tanggal 2 Oktober 2024; Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon I dan Termohon II telah mengajukan jawaban tertulis masing- masing pada tanggal 11 November 2024 dan 13 November 2024 yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut: I. Jawaban Termohon I; A. Tentang Jangka Waktu Pengajuan Jawaban; 1. Bahwa Termohon I menerima Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Permohonan Uji Materiil melalui Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia c.q. Panitera Muda Tata Usaha Negera, tanggal 2 Oktober 2024 Nomor 50/PER/PSG/X/HUM/2024 yang diterima melalui pos pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024; 2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, Termohon wajib menyampaikan Jawaban Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 11 dari 24 halaman. Putusan Nomor 50 P/HUM/2024 dalam waktu 14 (empat belas) hari, sejak diterimanya salinan permohonan tersebut; 3. Bahwa Termohon I mengajukan jawaban pada tanggal 11 November 2024, dengan demikian pengajuan jawaban Termohon I masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil; B. Tentang Objek Permohonan; Bahwa pokok permohonan yang disampaikan oleh Pemohon intinya adalah: 1. Bahwa Pemohon keberatan atas berlakunya Ketentuan Pasal 70 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 1/C, tanggal 12 September 2011, diduga oleh Pemohon bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan tingkat lebih tinggi dan merugikan Penggugat secara personal; 2. Bahwa Pasal 70 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum tersebut berbunyi: Pasal 70 ayat (1); - Guna meningkatkan efektifitas dan peningkatan Pendapatan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan penarikan perkir dengan sistem parkir berlangganan bagi kendaraan berplat nomor kendaraan Daerah; Pasal 70 ayat (2); - Sistem penarikan parkir berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat dilakukan kerja sama dengan Provinsi Jawa Timur melalui Kantor Samsat bersama dengan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan/atau perpanjangan STNKB; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 12 dari 24 halaman. Putusan Nomor 50 P/HUM/2024 Pasal 70 ayat (3); - Teknis pelaksanaan penarikan parkir berlangganan dimaksud pada ayat (3) Pasal ini dituangkan dalam kesepakatan bersama; 3. Bahwa menurut Pemohon, Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2011 khususnya terkait Pasal 70 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tersebut bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi, diantaranya bertentangan dengan: 1. Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang pembentukan peraturan Perundang- Undangan dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 2. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; dan 3. Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; C. Alasan Keberatan Pemohon; 1. Bahwa Pemohon adalah Pemilik Kendaraan Sepeda Motor Yamaha Mio Gear Tahun 2022 warna putih Nomor Polisi P 3127 QAP, Nomor Rangka MH3SEG710NJ083075, Nomor Mesin E32WE0101629 yang telah membayar Pajak Kendaraan bermotor tersebut sekaligus “secara Paksa” ditarik biaya parkir berlangganan atas sepeda motor tersebut sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) dengan keterangan pada Surat Tanda Nomor Kendaraan adalah Parkir Berlangganan “Lunas”; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 13 dari 24 halaman. Putusan Nomor 50 P/HUM/2024 2. Bahwa penarikan biaya parkir berlangganan sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) untuk jangka waktu 1 tahun “secara paksa” ini, yakni bersamaan dengan ketika Pemohon membayar Pajak Kendaraan bermotor tersebut telah merugikan Pemohon; 3. Bahwa penarikan biaya parkir berlangganan selama 1 (satu) Tahun tersebut berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, khususnya pada Pasal 70 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) sebagaimana telah diuraikan di atas (Jawaban B angka 2); 4. Bahwa menurut Pemohon besaran Retribusi parkir berlangganan tersebut di atas terakhir diatur dalam lampiran V Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, sebagai berikut: (4) Parkir berlangganan: - Kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan roda 3 (tiga) Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah); - Kendaraan bermotor roda 4 (empat) Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah); 5. Bahwa menurut Pemohon Ketentuan penarikan/pungutan biaya parkir berlangganan yang ditarik/dipungut di depan dan dilakukan “secara paksa” bersamaan dengan pembayaran pajak kendaraan bermotor tersebut adalah bertentangan dengan prinsip retribusi itu sendiri yaitu Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang berbunyi: “Retribusi Daerah selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas Jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 14 dari 24 halaman. Putusan Nomor 50 P/HUM/2024 6. Bahwa menurut Pemohon karena tidak semua pemilik/pengguna kendaraan bermotor warga Banyuwangi, yang telah “dipaksa” membayar retribusi parkir berlangganan pernah menggunakan fasilitas parkir yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi karena banyak warga Banyuwangi yang tinggal dipelosok Desa sehingga “norma” sistem parkir berlangganan bertentangan dengan asas keadilan; 7. Bahwa berdasarkan argumentasi Pemohon sebagaimana diuraikan diatas, Pemohon berpendapat bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2011 khususnya Pasal 70 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaga Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 1/C, tanggal 12 September 2011) karena bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi karenanya Pemohon mohon agar Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2011 dinyatakan tidak sah atau tidak berlaku untuk umum serta memerintahkan kepada Termohon untuk mencabutnya; D. Jawaban Termohon I; Bahwa dalih dan keberatan Pemohon tersebut harus ditolak karena: 1. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, sama sekali tidak bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi tingkatannya, khususnya tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, juga tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 15 dari 24 halaman. Putusan Nomor 50 P/HUM/2024 dan juga tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; - Bahwa yang dimaksud dengan “bertentangan” adalah melanggar ketentuan; - Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, sama sekali tidak melanggar satu ketentuanpun dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah; 2. Bahwa dalam hal penyusunan Peraturan Daerah, Termohon I tegaskan kembali bahwa Penyusunan Peraturan Daerah berpedoman pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; - Bahwa berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan, ditegaskan bahwa materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 16 dari 24 halaman. Putusan Nomor 50 P/HUM/2024 - Bahwa berdasarkan Pasal 136 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan Perundang- Undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah; 3. Bahwa Pasal 70 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi menegaskan bahwa Teknis Pelaksanaan Penarikan Parkir berlangganan dimaksud pada ayat (3) Pasal tersebut dituangkan dalam kesepakatan bersama dan tidak ada “unsur paksaan” sebagaimana disebutkan Pemohon; Bahwa jika pungutan biaya parkir berlanganan dilakukan dengan “unsur paksaan” kenapa Pemohon mau membayar? bukankah hal tersebut sama dengan Pemohon menyetujui pungutan parkir berlangganan tersebut; Kesimpulan dan Pemberitahuan; - Bahwa seiring berjalannya waktu ternyata permohonan hak uji materiil dengan objek materiil Pasal 70 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebelum permohonan Pemohon diterima Mahkamah Agung pada tanggal 27 September 2024 dengan Register Nomor 50 P/HUM/2024 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum tersebut telah dicabut bersamaan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi yang lain berdasarkan Peratuan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan telah diundangkan pada tanggal 4 Januari 2024 (Lembaga Daerah Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 17 dari 24 halaman. Putusan Nomor 50 P/HUM/2024 Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024 Nomor 1 Nomor Register 12- 1/2024) (periksa Pasal 131 huruf O) (Bukti TI, TI ke 2); Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Termohon I telah mengajukan bukti berupa: 1. Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum; (Bukti TI-1) 2. Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah; (Bukti TI-2) II. Jawaban Termohon II; A. Tenggang Waktu Pengajuan Jawaban Hak Uji Materiil; Bahwa Surat Pemberitahuan dan penyerahan Surat Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Nomor 50/PER-PSG/X/50P/HUM/2024 diterima Termohon II pada tanggal 31 Oktober 2024 dan jawaban Termohon II atas permohonan keberatan hak uji materiil Pasal 70 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kebupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 1/C, tanggal 12 September 2011), yang diajukan oleh Pemohon telah dijawab dan disampaikan kepada Panitera Mahkamah Agung RI c.q. Panitera Muda Tata Usaha Negara tanggal 13 November 2024, sehingga masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permohonan keberatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana Pasal 3 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil; B. Bantahan Termohon II Atas Keberatan Hak Uji Materiil; 1. Bahwa pasal yang dimohonkan uji materiil adalah Pasal 70 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 1/C, tanggal 12 September 2011) yang berbunyi sebagai berikut: Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 17 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 18 dari 24 halaman. Putusan Nomor 50 P/HUM/2024 1) Guna meningkatkan efektifitas dan peningkatan Pendapatan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan penarikan parkir dengan sistem parkir berlangganan bagi kendaraan berplat nomor kendaraan daerah; 2) Sistem penarikan parkir berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat dilakukan kerjasama dengan Provinsi Jawa Timur melalui Kantor Samsat bersamaan dengan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan/atau perpanjangan STNKB; 3) Teknis pelaksanaan penarikan parkir berlangganan dimaksud pada ayat (3) pasal ini dituangkan dalam kesepakatan bersama”; 2. Bahwa yang menjadi batu uji atas pasal tersebut di atas adalah diduga bertentangan dengan undang-undang sebagai berikut: 1) Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan; 2) Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3) Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 3. Bahwa faktanya objek permohonan hak uji materiil yang diajukan Pemohon yaitu Pasal 70 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 1/C, tanggal 12 September 2011) yang telah mengalami perubahan terakhir berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 18 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 19 dari 24 halaman. Putusan Nomor 50 P/HUM/2024 Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018 Nomor 9) saat ini telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak adanya Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diundangkan pada tanggal 4 Januari 2024 pada (Lembaran Daerah Kabupatren Banyuwangi Tahun 2024 Nomor Registrasi 12-1-2024); 4. Bahwa objek permohonan hak uji materiil yang diajukan Pemohon yaitu Pasal 70 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 1/C, tanggal 12 September 2011) yang telah mengalami perubahan terakhir berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018 Nomor 9) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku berdasarkan Pasal 131 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai berikut: Pada saat peraturan ini berlaku: - Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 1/C); - Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013 Nomor 15); - Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 19 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 20 dari 24 halaman. Putusan Nomor 50 P/HUM/2024 Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017 Nomor 17); - Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018 Nomor 9); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; 5. Bahwa oleh karena objek permohonan hak uji materiil yang diajukan Pemohon yaitu Pasal 70 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 1/C, tanggal 12 September 2011), terhadap pengujian tersebut, ternyata pada tanggal 4 Januari 2024, Bupati Banyuwangi telah mengesahkan dan mengundangkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024 Nomor 1, Nomor Registrasi 12-1-2024). Oleh karena itu dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kebupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka norma yang diajukan hak uji materiil oleh Pemohon yaitu Pasal 70 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 1/C, tanggal 12 September 2011) sudah dinyatakan tidak berlaku lagi. Dengan demikian, oleh karena pasal yang dimohonkan hak uji materiil oleh Pemohon yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 1/C, tanggal 12 September 2011) yang dijadikan objek permohonan Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 20 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 21 dari 24 halaman. Putusan Nomor 50 P/HUM/2024 oleh Pemohon dalam permohonan a quo telah dicabut dan berubah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka objek permohonan hak uji materiil yang diajukan oleh Pemohon menurut Termohon sudah tidak ada lagi, sehingga Pemohon berpendapat permohonan dari Pemohon terhadap hak uji materiil Pasal 70 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 1/C, tanggal 12 September 2011) telah kehilangan objek, sehingga permohonan hak uji materiil terhadap pasal tersebut harus dikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima; PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas; Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah Pasal 70 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Vide bukti P-1); Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan Pemohon, terlebih dahulu Mahkamah Agung akan mempertimbangkan apakah objek permohonan keberatan hak uji materiil a quo merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, sehingga Mahkamah Agung berwenang untuk mengujinya, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan pertama Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 21 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 22 dari 24 halaman. Putusan Nomor 50 P/HUM/2024 Menimbang, bahwa Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dengan menyatakan tidak sah apabila peraturan perundang- undangan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku (Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004); Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan yang dapat dinyatakan tidak sah tersebut adalah peraturan yang masih berlaku dan mengikat secara umum sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 2 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 13 tahun 2022; Menimbang, bahwa objek permohonan sejak tanggal 4 Januari 2024 telah “dicabut dan dinyatakan tidak berlaku” berdasarkan Pasal 131 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan demikian objek permohonan tidak memenuhi syarat permohonan hak uji materiil dan permohonan harus dinyatakan tidak diterima; Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara, dan oleh karenanya terhadap substansi permohonan a quo tidak perlu dipertimbangkan lagi; Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang- undangan lain yang terkait; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 22 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 23 dari 24 halaman. Putusan Nomor 50 P/HUM/2024 MENGADILI, 1. Menyatakan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon AHMAD RIFA’I, S.H., M.H. tersebut tidak dapat diterima; 2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama- sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H. dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Anang Suseno Hadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak. Anggota Majelis: Ketua Majelis, ttd. ttd. Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H. Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H. ttd. Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 23 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 24 dari 24 halaman. Putusan Nomor 50 P/HUM/2024 Panitera Pengganti, ttd. Anang Suseno Hadi, S.H., M.H. Biaya-biaya 1. Meterai ……..……...... Rp 10.000,00 2. Redaksi ……….…….. Rp 10.000,00 3. Administrasi ….....…. Rp 980.000,00 Jumlah ……………….. Rp1.000.000,00 Untuk salinan Mahkamah Agung RI atas nama Panitera Panitera Muda Tata Usaha Negara, H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum. NIP 19610514 198612 1 001 Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 24