4 P/HUM/2025

hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN Nomor 4 P/HUM/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 707 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 708 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 709, Pasal 710 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 710 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 711 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara: I. KOLEGIUM ILMU BEDAH INDONESIA (KIBI), beralamat di Jalan Senen Raya Nomor 135 – 137, Jakarta 10410 - di Gedung Perkantoran Menara Era Lantai 1–01, domisili elektronik kolegiumbedah@yahoo.co.id, dalam hal ini diwakili oleh Prof. Dr. dr. Wirsma Arif Harahap, SpB. Subsp.Onk.(K) dan dr. Achmad Yani, SpB. Subsp.Ped.(K) masing- masing Ketua dan Sekretaris Pengurus; II. Dr. dr. DARWITO, SpB. Subsp.Onk.(K), kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Waru Timur, Nomor 10 RT 008/001, Pedalangan, Banyumanik, Semarang, Pekerjaan Direktur Rumah Sakit; III. Prof. dr. H. MUCHLIS RAMLI, SpB. Subsp.Onk.(K), kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan H. Naman Nomor 8A RT 003/002 Pondok Kelapa, Jakarta Timur, Pekerjaan Dosen Ilmu Bedah; Selanjutnya memberi kuasa kepada Rony Saputra, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia Para Advokat pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Hukum Universitas Andalas, beralamat di Halaman 1 dari 88 halaman. Putusan Nomor 4 P/HUM/2025 Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Padang, Domisili elektronik sekretariat.lkbhfhua@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 14 Desember 2024; Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon; melawan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan Jalan Veteran Nomor 17 - 18 Jakarta Pusat 10110; Selanjutnya memberi kuasa kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2025; dengan Hak Substitusi pada masing masing kepada: 1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia memberikan Kuasa Substitusi kepada: 1. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 2. Direktur Litigasi Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 3. Ketua Tim Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang-Undangan Bidang Perekonomian; berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Tanggal 17 Februari 2025; 2. Menteri Kesehatan Republik Indonesia memberikan Kuasa Substitusi kepada Kunta Wibawa Dasa Nugraha, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor HK.05.04/Menkes/116/2025, Tanggal 2 Februari 2025; Selanjutnya disebut sebagai Termohon; Mahkamah Agung tersebut; Membaca surat-surat yang bersangkutan; Halaman 2 dari 88 halaman. Putusan Nomor 4 P/HUM/2025 Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id DUDUK PERKARA Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Desember 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada Tanggal 23 Desember 2025, dan diregister dengan Nomor 4 P/HUM/2025, telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 707 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 708 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 709, Pasal 710 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 710 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 711 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut: A. Pendahuluan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dibuat menggunakan pendekatan sentralisasi kebijakan, dengan memberikan wewenang kepada Menteri Kesehatan mengatur sekaligus mencampuri hal-hal yang berhubungan dengan profesionalitas keahlian profesi dan organisasi keahlian kedokteran/kolegium, tidak saja bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga tidak sejalan dengan landasan filosofis dan sosiologis profesi di bidang kesehatan; Kolegium sejak awal berdirinya merupakan badan otonom, mandiri, dan non-struktural, serta bersifat independen. Kolegium merupakan lembaga yang berperan dalam menyusun standar kompetensi keahlian, pengembangan kurikulum, akreditasi pendidikan profesi, pengembangan profesional berkelanjutan, menetapkan standar pedoman dan etika, menyelenggarakan dan mengawasi uji kompetensi, serta melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap profesi; Apabila mengikuti norma yang dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, sifat otonom, mandiri, dan non-struktural, serta independen dari Kolegium menjadi hilang. Kolegium berubah menjadi lembaga di bawah kementerian, sehingga kebijakan penting yang Halaman 3 dari 88 halaman. Putusan Nomor 4 P/HUM/2025 Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id seharusnya berdasarkan atas profesionalitas dan keahlian akan berada langsung di bawah kendali penguasa (dalam hal ini Kementerian Kesehatan), yang rentan terhadap kepentingan tertentu; Setidaknya, pengaturan Kolegium dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 masih tegas menyatakan bahwa Kolegium dalam menjalankan tugas dan fungsi bersifat independen. Independensi di sini dimaksudkan sebagai bebas, tidak terikat, dan tidak berada di bawah struktur (non- struktur) kementerian, sebagaimana yang berlaku sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 disahkan. Sebagai perbandingan, Kolegium di bawah rezim Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 berada di bawah koordinasi Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia (MKKI) dan menjadi bagian dari Konsil Kedokteran Indonesia. Konsil Kedokteran Indonesia bertanggung jawab kepada Presiden dengan berkoordinasi dengan kementerian terkait (Kemendikbudristek dan Kemenkes). Sebagai penguat independensi, undang-undang mendelegasikan pengaturan lebih lanjut melalui peraturan konsil, bukan peraturan pemerintah maupun peraturan menteri; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang ditetapkan pada 8 Agustus 2023 sebagai omnibus kesehatan telah mencabut dan menggantikan 11 undang-undang di sektor kesehatan. Salah satu materi yang diatur dalam Undang-Undang tersebut adalah tentang Kolegium yang dalam menjalankan perannya bersifat independen. Hanya saja ketika Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan Undang-Undang Kesehatan disahkan, Peraturan Pemerintah tersebut justru menempatkan Kolegium sebagai institusi yang tidak independen, karena ditempatkan di bawah Kementerian Kesehatan. Selain itu, Kolegium yang harusnya dibentuk oleh kelompok ahli tiap disiplin ilmu dipaksa untuk berhimpun dalam wadah bernama Kolegium Kesehatan Indonesia yang diangkat oleh Menteri; Jika ditelaah lebih lanjut, telah terjadi “penyelundupan norma” terkait Kolegium Kesehatan Indonesia dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 dalam menindaklanjuti pendelegasian oleh undang-undang untuk mengatur lebih lanjut tentang kolegium. Undang-undang sudah Halaman 4 dari 88 halaman. Putusan Nomor 4 P/HUM/2025 Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id menegaskan bahwa Kolegium merupakan alat kelengkapan Konsil yang dalam menjalankan perannya bersifat independen. Undang-Undang Kesehatan mendelegasikan pengaturan lebih lanjut tentang tugas, fungsi dan wewenang Kolegium. Hanya saja, dalam Peraturan Pemerintah malah mereduksi makna independen dengan menempatkan Kolegium di bawah Menteri (vide Pasal 704 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024), dan memunculkan pengaturan lembaga baru yang dinamai dengan Kolegium Kesehatan Indonesia yang sama sekali tidak diatur dalam Undang- Undang; Sebagai gambaran sederhana untuk memahami kedudukan Kolegium sebelum dan sesudah adanya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, dapat dilihat pada diagram di bawah ini; Figure 1: Perbandingan Kolegium sebelum dan sesudah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 B. Kewenangan Mahkamah Agung dalam Memeriksa dan Mengadili Perkara Permohonan Uji Materil Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan; 1. Bahwa Para Pemohon memohon agar Mahkamah Agung melakukan Uji materil Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan; Halaman 5 dari 88 halaman. Putusan Nomor 4 P/HUM/2025 Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id 2. Bahwa berdasarkan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Agung mempunyai wewenang konstitusional untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang- undang, sebagaimana dinyatakan “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang- undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang- undang”; 3. Bahwa kewenangan untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang tersebut diatur dalam Pasal 31 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menyebutkan: a. Mahkamah Agung mempunyai kewenangan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang; b. Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang- undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku; c. Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada Tingkat Kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung; d. Peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ”; 4. Bahwa kewenangan tersebut juga diatur dalam Pasal 20 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Halaman 6 dari 88 halaman. Putusan Nomor 4 P/HUM/2025 Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Kehakiman, yang menyatakan “Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang”; 5. Bahwa kedudukan/hierarki setiap jenis atau bentuk peraturan perundang-undangan telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, ditentukan sebagai berikut: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan: “Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”. Dalam bagian Penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan bahwa “Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “hierarki” adalah penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi”; Sesuai dengan asas hukum lex superior derogat legi inferiori, maka setiap ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bilamana terdapat ketentuan dalam Peraturan Pemerintah yang bertentangan dengan Undang-Undang dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Halaman 7 dari 88 halaman. Putusan Nomor 4 P/HUM/2025 Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Indonesia Tahun 1945, maka ketentuan tersebut tidak sah, batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 6. Bahwa lebih lanjut dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menegaskan kewenangan Mahkamah Agung dalam pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, sebagaimana dinyatakan “Dalam hal suatu peraturan perundangan di bawah undang- undang diduga bertentangan dengan undang-undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung”; 7. Bahwa secara hierarki, kedudukan Peraturan Pemerintah berada di bawah Undang-Undang, sehingga dalam proses pembentukan maupun muatan materi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang. Jadi apabila suatu Peraturan Pemerintah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, maka dapat dimohonkan untuk diuji melalui uji materiil kepada Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; 8. Bahwa kewenangan untuk melakukan uji materi terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang secara teknis telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, yang juga menegaskan dalam Pasal 1 butir ke-1 sebagai berikut “Hak Uji Materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang- undangan tingkat lebih tinggi”; Berdasarkan dalil-dalil yang telah disampaikan di atas, maka Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan Uji Materiil a quo; C. Kedudukan Hukum Para Pemohon di dalam Mengajukan Uji Materiil Peraturan Pemerintah a quo; 1. Berdasarkan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Halaman 8 dari 88 halaman. Putusan Nomor 4 P/HUM/2025 Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4958), (selanjutnya disebut “Undang-Undang tentang MA”) diatur bahwa: Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang- undang, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau c. Badan hukum publik atau badan privat; Pada Penjelasan Pasal 31A ayat (2) huruf a Undang-Undang tentang MA diterangkan bahwa “Yang dimaksud dengan “perorangan” adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama” Berdasarkan ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang tentang MA tersebut, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara pengujian peraturan perundang-undangan, yaitu: a. Terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon; dan b. Adanya hak dari Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu peraturan perundang-undangan; 2. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, Pemohon keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas Halaman 9 dari 88 halaman. Putusan Nomor 4 P/HUM/2025 Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang; 3. Bahwa dalam permohonan ini, Para Pemohon terdiri dari Perkumpulan Kolegium Ilmu Bedah Indonesia (KIBI), serta perorangan Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai dokter spesialis bedah, yang secara faktual telah mengalami kerugian atas berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, khususnya ketentuan yang berkaitan dengan munculnya organ Kolegium Kesehatan Indonesia (KKI), yang akan membuat ketidakmandirian dan menghilangkan independensi Kolegium, Kolegium Ilmu Bedah Indonesia, yang di dalam hal ini menjadi salah satu Pemohon, bersama dengan dua orang warga negara Indonesia. Untuk lebih jelasnya tentang kerugian hak yang dialami oleh Para Pemohon akan dijelaskan pada poin selanjutnya di dalam bagian ini; Pemohon Badan Hukum Privat; 4. Pemohon I adalah “Kolegium Ilmu Bedah Indonesia” (KIBI) yang merupakan sekelompok orang atau organisasi profesi dari dokter spesialis bedah yang berkiprah dan berminat dalam pendidikan dokter spesialis bedah umum; 5. Bahwa dalam Pasal 4 Anggaran Dasar Kolegium Ilmu Bedah Indonesia (KIBI) Nomor 6 tertanggal 10 Mei 2010, dinyatakan bahwa Maksud dan Tujuan didirikannya Perkumpulan KIBI berlandaskan cita-cita luhur untuk mengabdi tanpa pamrih dan secara nirlaba, Perkumpulan mempunyai maksud dan tujuan di bidang sosial; 6. Bahwa sesuai dengan Pasal 5 Anggaran Dasar, KIBI mempunyai misi antara lain: 1). Memelihara, memupuk, meningkatkan dan mendorong perkembangan ilmu bedah dalam arti yang seluas- luasnya untuk diamalkan demi kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat, 2). Melaksanakan pendidikan dan pelatihan para dokter untuk menjadi dokter spesialis bedah sesuai dengan kurikulum yang Halaman 10 dari 88 halaman. Putusan Nomor 4 P/HUM/2025 Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id ditetapkan oleh Kolegium Ilmu Bedah Umum Indonesia, 3). Menyusun register yang memuat nama-nama peserta didik, tanggal dimulainya pendidikan, nama pusat pendidikan, alamat tempat tinggal dan alamat email, 4). Menyusun kurikulum dokter spesialis bedah Indonesia, 5). Menyelenggarakan pendidikan (bidang profesi), 6). Memiliki kemampuan akhir (kompetensi), 7). Menjaga kemampuan profesional dokter spesialis bedah pada tingkat tinggi dengan mengadakan kerjasama dengan lembaga lain sesuai dengan kebutuhan, 8). Membantu pemerintah dalam pelaksanaan program- program pendidikan dokter spesialis bedah, 9). Memelihara dan membina terlaksananya sumpah dokter, dan Kode Etik Kedokteran Indonesia serta disiplin bagi dokter spesialis bedah, 10). Mengadakan pertemuan seminar, kursus, lokakarya, peninjauan, penerbitan, penelitian, dan lain sebagainya, untuk mempertinggi derajat ilmu kesehatan dan ilmu kedokteran, dan 11). Mengadakan kerjasama dengan perhimpunan/badan sejenis atau perorangan yang memiliki tujuan yang sama, pemerintah maupun swasta, dari dalam negeri maupun luar negeri; 7. Bahwa ketentuan Pasal 14 angka 1 Anggaran Dasar KIBI mengatur, Ketua bersama-sama dengan salah seorang anggota pengurus lainnya berhak mewakili Perkumpulan di dalam dan di luar pengadilan, dan karenanya berhak untuk melakukan segala tindakan baik yang mengenai pengurusan maupun yang mengenai pemilikan; 8. Bahwa di dalam permohonan uji materi ini, Pemohon I diwakili oleh Ketua Pengurus yang bernama Prof. Dr. dr. Wirsma Arif Harahap. SpB. Subsp.Onk.(K) dan seorang anggota pengurus lainnya yang bernama Dr. Achmad Yani, SpB. Subsp.Ped. (K) dalam kedudukannya sebagai Sekretaris telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Anggaran Dasar Pemohon I untuk mengajukan uji materiil Peraturan Pemerintah a quo terhadap Undang-Undang Kesehatan, dan oleh sebab itu, Pemohon I memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini; Halaman 11 dari 88 halaman. Putusan Nomor 4 P/HUM/2025 Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Pemohon Perorangan Warga Negara Indonesia; 9. Bahwa Pemohon II dan Pemohon III adalah Warga Negara Indonesia, yang berprofesi sebagai dokter spesialis bedah dan dosen (Bukti P-7.1, P-7.2 dan Bukti P-8.1, P-8.2 ). Selain itu, Pemohon II juga merupakan Direktur Rumah Sakit (Bukti P-9); 10. Bahwa sebagai Dosen, Pemohon II dan Pemohon III turut serta dan bertanggungjawab untuk membentuk dokter spesialis bedah yang nanti akan berguna untuk membantu masyarakat banyak; 11. Bahwa sebagai Dosen, Pemohon II dan Pemohon III dengan konsisten dan terus menerus mengembangkan ilmu kedokteran, baik dalam kapasitas ilmuwan maupun sebagai peneliti, serta mempraktikkan ilmu kedokteran melalui jalur profesi; 12. Bahwa keberadaan Kolegium Kesehatan Indonesia, juga akan membingungkan bagi Pemohon II dan Pemohon III untuk berkoordinasi dengan kolegium sebagai lembaga yang memiliki tugas penting untuk memastikan berjalannya profesi dokter bedah secara profesional dan bertanggung jawab serta memastikan kurikulum pendidikan profesi; Kerugian Pemohon I; 13. Bahwa maksud dan tujuan didirikannya organisasi Pemohon I telah terganggu dengan adanya ketentuan di dalam Peraturan Pemerintah a quo, di mana program dan kebijakan dari Pemohon I dapat dianulir oleh menteri jika secara subjektif dipandang tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh menteri; 14. Bahwa hal ini akan berdampak serius terhadap kualitas uji kompetensi dokter spesialis bedah, termasuk penegak kan disiplin dokter spesialis bedah, bahkan bisa juga berdampak pada kurikulum pendidikan dokter spesialis bedah; 15. Bahwa jika keputusan terkait uji kompetensi, pengawasan disiplin, dan kurikulum pendidikan yang dikeluarkan oleh Kolegium Ilmu Bedah Indonesia (KIBI) tidak sejalan dengan kehendak menteri, Halaman 12 dari 88 halaman. Putusan Nomor 4 P/HUM/2025 Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id maka berdasarkan Peraturan Pemerintah a quo menteri dapat menganulir keputusan KIBI secara serta merta; 16. Bahwa secara faktual, saat ini pada kolegium yang dibentuk oleh pemerintah sebagai konsekuensi dari pengaturan Peraturan Pemerintah a quo, terdapat pengurus Kolegium yang tidak memenuhi kualifikasi. Bahkan, beberapa di antaranya adalah orang- orang yang menduduki jabatan struktural di pemerintahan (Bukti P- 10); 17. Bahwa selama ini, di dalam organisasi Pemohon I, terdapat persyaratan bagi dokter yang akan menjadi pengurus Kolegium, yakni mesti ada satuan tahun tertentu melakukan tugas sebagai pengajar, memberikan layanan medis, dan melakukan penelitian terkait dengan perkembangan ilmu bedah; 18. Bahwa dengan adanya kualifikasi waktu tertentu, maka akan dapat memberikan jaminan bahwa anggota Kolegium memiliki kapasitas keilmuan yang memadai, sehingga dapat memberikan jaminan pengelolaan Kolegium ilmu bedah dengan baik dan profesional, guna menghasilkan dokter ilmu bedah yang profesional dan siap bekerja untuk melayani masyarakat; 19. Bahwa apabila Kolegium ilmu bedah tidak dikelola oleh orang yang memiliki kualitas keilmuan yang memadai, maka akan melahirkan dokter spesialis bedah yang tidak berkualitas. Lebih lanjut dokter spesialis bedah yang tidak berkualitas akan memberikan dampak buruk yang serius terhadap pelayanan kesehatan masyarakat. Bagaimana bisa kita membayangkan diri kita sendiri atau keluarga kita dibedah oleh seorang dokter yang tidak profesional? Tentu tak seorangpun dari kita yang mau. Oleh karena itu, Kolegium ilmu bedah harus dijaga independensi keilmuannya agar tetap dipercaya dalam melahirkan dokter-dokter bedah yang profesional; 20. Bahwa hadirnya dokter spesialis bedah yang tidak berkualitas akan menjadi konsekuensi logis dari longgarnya persyaratan untuk Halaman 13 dari 88 halaman. Putusan Nomor 4 P/HUM/2025 Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id menjadi pengurus Kolegium, dan diturunkannya standar untuk bisa membuka pendidikan dokter spesialis bedah; 21. Bahwa berdasarkan uraian di atas telah nyata fakta pembentukan Kolegium berdasarkan Peraturan Pemerintah a quo ini jelas telah merugikan tujuan dari organisasi Pemohon I, untuk mewujudkan kualitas layanan kesehatan kepada masyarakat yang profesional, bertanggung jawab, serta akuntabel, karena tujuan itu tidak lagi akan bisa diwujudkan dengan pemberlakuan Peraturan Pemerintah a quo; 22. Bahwa ketentuan di dalam Peraturan Pemerintah a quo juga telah merusak independensi organisasi Pemohon I, serta membuat aktivitas yang telah dilakukan oleh Pemohon I selama ini untuk mencapai tujuan dan maksud didirikannya organisasi Pemohon I telah sia-sia dan terganggu. Terlebih dengan munculnya lembaga yang menjadikan Pemohon I sebagai sub organ dari Kolegium Kesehatan Indonesia, padahal ketentuan terkait dengan Kolegium Kesehatan Indonesia dimaksud sama sekali tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; Kerugian Para Pemohon II dan III; 23. Bahwa Pemohon II dan Pemohon III juga telah dirugikan dengan adanya ketentuan di dalam Peraturan Pemerintah a quo yang memberikan ruang bagi menteri untuk menganulir kebijakan dan keputusan Kolegium, sebab jika nanti terdapat penegakan disiplin, uji standar kompetensi, serta kurikulum yang sudah disusun sedemikian rupa oleh kolegium, akan secara subjektif bisa dianulir oleh menteri. Ini akan memberikan resiko negatif terhadap profesi dokter bedah, dan tentu secara terang benderang telah merugikan Pemohon II dan Pemohon III; 24. Bahwa Pemohon II saat ini bertugas sebagai direktur rumah sakit pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada. Dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah a quo, akan berakibat pada hadirnya calon dokter bedah, atau bahkan dokter spesialis bedah yang tidak kompeten di rumah sakit, termasuk di Halaman 14 dari 88 halaman. Putusan Nomor 4 P/HUM/2025 Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id rumah sakit pendidikan yang saat ini dipimpin oleh Pemohon II, dengan adanya intervensi yang terlalu jauh dari Menteri Kesehatan, bahkan Menteri Kesehatan dengan Peraturan Pemerintah a quo diberikan otoritas untuk menganulir keputusan dan kebijakan dari Kolegium; 25. Bahwa Pemohon III, selama ini telah melakukan pengabdian yang sangat panjang, baik dalam bidang pendidikan, penelitian, maupun praktik kedokteran di dalam melayani masyarakat, sehingga dalam kurun waktu yang sangat lama itu, Pemohon III dapat menjadi anggota Kolegium. Sementara dengan ketentuan Peraturan Pemerintah a quo, untuk menjadi anggota Kolegium dapat dilakukan dengan instan, tanpa adanya persyaratan yang ketat. Ini telah merugikan Pemohon III karena perjuangan dan pengabdian yang sudah dilalui selama ini dengan standar tinggi menjadi sia-sia; 26. Bahwa Pemohon II dan Pemohon III selama ini telah menjalankan berbagai aktivitas sebagai anggota Kolegium, terutama menyusun kurikulum dan melakukan uji kompetensi terhadap calon dokter spesialis bedah dengan standar tinggi untuk menjamin kualitas dokter bedah yang nanti akan melayani masyarakat. Namun dengan adanya ketentuan Peraturan Pemerintah a quo, apa yang sudah dilakukan oleh Pemohon II dan Pemohon III selama ini menjadi sia- sia, karena standar dokter spesialis bedah akan turun akibat pengawasan terhadap kualitas yang tidak dilakukan secara independen oleh Kolegium, melainkan dilakukan di bawah Menteri, dan Menteri dapat mengintervensi serta memutuskan sesuatu yang berbeda dengan apa yang diputuskan oleh Kolegium; 27. Bahwa Pemohon II dan Pemohon III telah dirugikan dengan munculnya kelembagaan Kolegium Kesehatan Indonesia (KKI) yang telah mereduksi peran, mengganggu independensi, dan menghilangkan kemandirian Kolegium Ilmu Bedah Indonesia dalam memastikan standar kompetensi, penyelenggaraan pendidikan yang profesional, serta pengawasan disiplin dan kode etik dokter bedah; Halaman 15 dari 88 halaman. Putusan Nomor 4 P/HUM/2025 Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id 28. Bahwa berdasarkan seluruh uraian argumentasi di atas, maka jelas dan terang Para Pemohon adalah pihak yang memiliki Kepentingan Hukum atau Legal Standing/Legitime Persona Stand In Judicio, sehingga layak dan memenuhi persyaratan untuk mengajukan Permohonan Keberatan/Uji Materiil terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. D. Argumentasi Hukum 1. Ruang Lingkup Pasal yang Diuji; 1) Pasal 707 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 “Kolegium dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 705 ayat (3) sampai dengan ayat (5) harus berkoordinasi dengan Menteri dalam rangka menjamin kesesuaian dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri”; 2) Pasal 707 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 “Dalam hal pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri, Menteri dapat melakukan penyesuaian pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang”; 3) Pasal 708 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 (1) Dalam rangka mengoordinasikan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Kolegium, dibentuk Kolegium Kesehatan Indonesia; (2) Susunan keanggotaan kolegium kesehatan Indonesia terdiri atas: a) 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; b) 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota; c) 1 (satu) orang perwakilan masing-masing Kolegium sebagai anggota; Halaman 16 dari 88 halaman. Putusan Nomor 4 P/HUM/2025 Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id (3) Ketua Kolegium Kesehatan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan sebagai perwakilan dalam Konsil Kesehatan Indonesia; 4) Pasal 709 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, “Untuk dapat diangkat sebagai anggota Kolegium Kesehatan Indonesia harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Warga negara Indonesia; b. Sehat jasmani dan rohani; c. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia; d. Berkelakuan baik; e. Berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat diangkat; f. Bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan, pernah melakukan praktik keprofesian paling sedikit 10 (sepuluh) tahun dan memiliki Surat Tanda Registrasi (STR); g. Tidak pernah dan tidak sedang menjalani sanksi disiplin, etik, dan hukum; dan h. Tidak merangkap jabatan yang memiliki potensi konflik kepentingan”; 5) Pasal 710 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024; (1) Menteri melakukan seleksi calon anggota Kolegium Kesehatan Indonesia dengan melibatkan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan untuk penetapan Kolegium Kesehatan Indonesia; (2) Keanggotaan Kolegium Kesehatan Indonesia diangkat dan diberhentikan oleh Menteri; (3) Masa bakti keanggotaan Kolegium Kesehatan Indonesia selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 709; Halaman 17 dari 88 halaman. Putusan Nomor 4 P/HUM/2025 Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 17 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id 6) Pasal 711 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 “Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, mekanisme seleksi, tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota, serta tata kerja Kolegium Kesehatan lndonesia diatur dengan Peraturan Menteri”; 2. Dasar Pengujian 1) Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 2) Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 3) Pasal 12 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 4) Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 5) Pasal 187 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 6) Pasal 201 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 7) Pasal 208 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 8) Pasal 209 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 9) Pasal 209 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 10) Pasal 213 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 11) Pasal 220 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 12) Pasal 220 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 13) Pasal 220 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; Halaman 18 dari 88 halaman. Putusan Nomor 4 P/HUM/2025 Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 18 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id 14) Pasal 241 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 15) Pasal 270 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 16) Pasal 272 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 17) Pasal 291 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 18) Pasal 451 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 3. Alasan-Alasan Pemohon Mengajukan Permohonan Uji Materiil Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 3.1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 mereduksi independensi Kolegium dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan kolegium 1. Bahwa secara historis, kolegium dalam ilmu kedokteran berasal dari pergerakan isu otonomi profesi pada tahun 1293 di Italia; 2. Bahwa pada saat itu, the guild of doctors adalah satu di antara dua puluh kelompok profesi ahli independen yang dikukuhkan oleh peraturan (the ordinances of justice) pada tahun 1293 di Italia; 3. Bahwa tujuan dari kelompok ahli yang independen, mandiri, dan profesional ini ialah untuk melindungi masyarakat dari kelompok profesi atau praktisi yang tidak kompeten ketika akan melakukan ujian calon praktisi; 4. Bahwa secara historis, independensi dari sebuah kelompok profesi menjadi sangat krusial untuk memastikan profesionalisme dan kompetensi, supaya tidak merugikan masyarakat (vide Bukti P-13); Halaman 19 dari 88 halaman. Putusan Nomor 4 P/HUM/2025 Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 19 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id 5. Bahwa dalam fakta sejarah Indonesia, Kolegium kedokteran dilakukan kelompok spesialis bedah yang membentuk Majelis Penilai Pendidikan Ahli Bedah pada Muktamar Ahli Bedah Indonesia (MABI), tahun 1976 di Semarang; 6. Bahwa selanjutnya pada MABI tahun 1978 di Medan, Majelis Penilai Pendidikan Ahli Bedah berganti nama menjadi Kolegium; 7. Bahwa Kolegium merupakan suatu badan otonom, mandiri, non struktural dan bersifat independen, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang berbunyi: “Kolegium sebagaimana yang dimaksud ayat (1) merupakan alat kelengkapan konsil dan dalam menjalankan perannya bersifat independen”; 8. Bahwa setelah diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, kepastian dan jaminan independensi Kolegium juga menjadi salah satu aspek penting yang diatur di dalam Undang-Undang a quo; 9. Bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 10. Bahwa menurut Para Pemohon, terdapat beberapa ketentuan di dalam Peraturan Pemerintah a quo yang bertentangan secara hierarkis, khususnya berkaitan dengan jaminan independensi dan profesionalitas kolegium; 11. Bahwa berdasarkan Pasal 707 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 menyebutkan bahwa, Halaman 20 dari 88 halaman. Putusan Nomor 4 P/HUM/2025 Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 20 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id “Kolegium dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 705 ayat (3) sampai dengan ayat (5) harus berkoordinasi dengan Menteri dalam rangka menjamin kesesuaian dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri; 12. Bahwa selanjutnya Pasal 707 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 menyebutkan bahwa “Dalam hal pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri, Menteri dapat melakukan penyesuaian pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang”; 13. Bahwa koordinasi secara harfiah diartikan sebagai proses pengaturan, pengintegrasian, dan penyelarasan kegiatan dan rencana kerja yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama. Jika dikaitkan dengan norma Pasal 707 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah a quo, maka koordinasi yang dimaksud adalah menempatkan kolegium di bawah dan diatur oleh Menteri; 14. Bahwa lebih lanjut, dapat dipahami Pasal 707 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah a quo secara nyata menyatakan: 1. Tidak menempatkan Kolegium sebagai organisasi yang bersifat independen, 2. Adanya kewajiban kolegium untuk berkoordinasi dengan Menteri, serta 3. Menteri diberikan kewenangan mengubah kebijakan yang sudah dibuat oleh kolegium dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang. Secara faktual jelas telah mereduksi jaminan independensi kolegium sebagaimana telah dijamin oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 15. Bahwa ketentuan di dalam Peraturan Pemerintah a quo, secara langsung memberikan kewenangan kepada Menteri Halaman 21 dari 88 halaman. Putusan Nomor 4 P/HUM/2025 Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 21 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id untuk dapat menganulir proses dan hasil uji kompetensi dokter spesialis bedah yang merupakan salah satu tugas, fungsi dan wewenang krusial dari kolegium ilmu bedah Indonesia, karena keberadaan Kolegium di bawah Menteri; 16. Bahwa selain menganulir proses dan hasil uji kompetensi, ketentuan di dalam Peraturan Pemerintah a quo juga memberikan kewenangan kepada menteri untuk mengubah kurikulum pendidikan dokter spesialis bedah yang sudah disusun dan ditetapkan oleh kolegium (Bukti P-11); 17. Bahwa menteri dapat pula mengubah atau bahkan menganulir proses penegakan sanksi disiplin yang dilakukan oleh kolegium, hanya dengan alasan menyesuaikan dengan program dan kebijakan Menteri; 18. Bahwa kondisi ini jelas telah menggeser dan merusak jaminan independensi kolegium, yang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang untuk memastikan praktisi kedokteran dan setiap insan yang menjalankan profesi dokter bedah dilakukan dengan standar kompetensi yang baik serta profesional; 19. Bahwa berdasarkan uraian argumentasi di atas dan dikuatkan oleh keterangan ahli dalam bentuk Affidavit (Bukti P-12 dan Bukti P-13), secara terang benderang ketentuan di dalam Peraturan Pemerintah a quo, yang berkaitan dengan kewajiban kolegium berkoordinasi dengan menteri, dan menteri memiliki kewenangan untuk menganulir atau bahkan membatalkan keputusan kolegium di dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang kolegium sesuai Undang-Undang Kesehatan, telah keluar dari yang dimandatkan dan bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, sehingga harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung; Halaman 22 dari 88 halaman. Putusan Nomor 4 P/HUM/2025 Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 22 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id 3.2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan tidak pernah mendelegasikan pengaturan tentang Kolegium Kesehatan Indonesia (KKI) dalam Peraturan Pemerintah; 1. Bahwa persoalan pertentangan norma yang terjadi di dalam Peraturan Pemerintah a quo yang dimohonkan oleh Para Pemohon adalah terkait dengan munculnya organ Kolegium Kesehatan Indonesia (KKI) di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang mana Kolegium Kesehatan Indonesia sama sekali tidak dimandatkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 2. Bahwa kelahiran KKI ini telah menimbulkan kompleksitas tersendiri dan menurut Para Pemohon membuat Kolegium ilmu kesehatan dan kedokteran menjadi sub organ dari KKI; 3. Bahwa keberadaan KKI yang berakibat pada keadaan Kolegium ilmu kedokteran menjadi sub organ dari KKI yang proses pembentukan, pengisian anggota dan pengelolaan organnya sepenuhnya berada di bawah Menteri Kesehatan, jelas akan mengakibatkan rusaknya independensi Kolegium ilmu kedokteran, yang dalam permohonan ini, pemohon adalah Kolegium Ilmu Bedah Indonesia (KIBI) sebagai salah satu pemohon di dalam uji materi ini; 4. Bahwa akibat lain dari lahirnya KKI sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah a quo, selain merusak independensi kolegium ilmu kedokteran, keberadaannya sama sekali tidak dimandatkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; Halaman 23 dari 88 halaman. Putusan Nomor 4 P/HUM/2025 Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 23 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id 5. Bahwa dalam teori ilmu perundang-undangan, peraturan pemerintah adalah norma peraturan perundang-undangan yang berfungsi sebagai pelaksana dari undang-undang. Tidak ada ruang bagi peraturan pemerintah untuk membentuk organ baru, apalagi organ baru itu berdampak pada jalannya organisasi yang sudah diatur secara eksplisit di dalam undang-undang, dalam hal ini adalah kolegium ilmu kedokteran yang dijamin independensinya oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 6. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang dimaksud dengan Peraturan Pemerintah adalah “Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang- Undang sebagaimana mestinya”. Makna dari ketentuan pasal ini telah jelas dan terang, sehingga tidak diperlukan penafsiran (lex scripta); 7. Bahwa dalam ketentuan umum, pasal-pasal, maupun penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan tidak mengenal “Kolegium Kesehatan Indonesia” sebagai sebuah organ, melainkan hanya mengenal “Kolegium” sebagai organ yang dibentuk oleh setiap kelompok ahli tiap disiplin ilmu Kesehatan; (vide Pasal 1 angka 26 juncto Pasal 272 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan); 8. Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan tidak mendelegasikan bahkan tidak ada norma yang mengatur Kolegium Kesehatan Indonesia (KKI), dan juga tidak ada perintah Halaman 24 dari 88 halaman. Putusan Nomor 4 P/HUM/2025 Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 24 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id kepada Presiden untuk membentuk Kolegium Kesehatan Indonesia melalui peraturan pemerintah; 9. Bahwa secara tiba-tiba, Presiden membentuk organ baru bernama Kolegium Kesehatan Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 (vide Pasal 708-Pasal 711) dan menetapkan Kolegium menjadi bagian dari Kolegium Kesehatan Indonesia. Jelas ini merupakan pelanggaran yang terang dan nyata terhadap peraturan perundang-undangan, karena membentuk organ baru yang sama sekali tidak diperintahkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dan justru meletakkan organ Kolegium yang dijamin independensinya oleh Undang-Undang di bawah Kolegium Kesehatan Indonesia, yang tidak jelas dasar rujukan pembentukannya; 10. Bahwa berdasarkan seluruh uraian argumentasi yang telah disampaikan oleh Para Pemohon di atas dan dikuatkan oleh keterangan ahli dalam bentuk Affidavit (Bukti P-14), telah secara terang dan jelas terlihat ketentuan di dalam Peraturan Pemerintah a quo bertentangan dengan ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dan haruslah dibatalkan oleh Mahkamah Agung; 3.3. Tentang Permohonan Percepatan Penanganan Perkara Uji Materi Peraturan Pemerintah a quo oleh Mahkamah Agung; 1. Bahwa dengan berlakunya pasal-pasal di dalam Peraturan Pemerintah a quo, telah membawa konsekuensi perubahan yang sangat signifikan terhadap pengelolaan kolegium- kolegium ilmu kesehatan dan kedokteran, termasuk kolegium ilmu bedah; 2. Bahwa salah satu dampak yang terjadi sebagai akibat ketentuan terkait kolegium dalam Peraturan Pemerintah a quo adalah lahirnya banyak kolegium di bawah menteri Halaman 25 dari 88 halaman. Putusan Nomor 4 P/HUM/2025 Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 25 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id kesehatan, yang hingga hari ini, pengurus dari kolegium tersebut sama sekali belum terbentuk dengan baik, termasuk kolegium ilmu bedah; 3. Bahwa kekacauan yang ditimbulkan sebagai akibat ketentuan dalam Peraturan Pemerintah a quo yang diuji oleh Para Pemohon, akan berdampak dalam jangka pendek dan jangka panjang pada pelayanan kesehatan masyarakat banyak; 4. Bahwa kualitas pelayanan kesehatan yang baik, kualitas dokter yang terjaga dan yang profesional, yang wajib dimiliki oleh setiap dokter, akan terganggu dengan ketentuan Peraturan Pemerintah a quo, dan jelas membahayakan masyarakat; 5. Bahwa oleh sebab itu, melalui permohon ini Para Pemohon meminta kepada Mahkamah Agung untuk menjadikan perkara uji materi ini sebagai prioritas untuk diperiksa dan diputuskan; Berdasarkan uraian argumentasi yang telah disampaikan di atas, Para Pemohon memohon kepada Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memutuskan permohonan sebagai berikut: Dalam Provisi: 1. Mengabulkan Permohonan Provisi untuk seluruhnya; 2. Meminta kepada Mahkamah Agung untuk menjadikan permohonan ini sebagai prioritas dalam pemeriksaan, untuk memberikan kepastian dan perlindungan kepada Para Pemohon, agar independensi Kolegium, dan jaminan profesionalitas di dalam melaksanakan tugas dan fungsi kolegium untuk menjaga kurikulum dan standar kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan tidak terabaikan, serta menghindari munculnya persoalan yang lebih besar sehingga merugikan masyarakat; Dalam Pokok Perkara: 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya; Halaman 26 dari 88 halaman. Putusan Nomor 4 P/HUM/2025 Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 26 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id 2. Menyatakan Pasal 707 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan “Kolegium dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 705 ayat (3) sampai dengan ayat (5) harus berkoordinasi dengan Menteri dalam rangka menjamin kesesuaian dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri” bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Kolegium dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 705 ayat (3) sampai dengan ayat (5) dapat berkoordinasi dengan Menteri”; 3. Menyatakan Pasal 707 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan “Dalam hal pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri, Menteri dapat melakukan penyesuaian pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang” bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; 4. Menyatakan Pasal 708 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan tentang Kesehatan dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; 5. Menyatakan Pasal 709 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; 6. Menyatakan Pasal 710 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Halaman 27 dari 88 halaman. Putusan Nomor 4 P/HUM/2025 Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 27 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; 7. Menyatakan Pasal 711 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan “Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, mekanisme seleksi, tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota, serta tata kerja Kolegium Kesehatan lndonesia diatur dengan Peraturan Menteri” bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; Apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, kami mohon putusan seadil- adilnya, ex aequo et bono; Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa: 1. Bukti P-1 berupa fotokopi Akta Pendirian Perkumpulan Kolegium Ilmu Bedah Indonesia Nomor 06 tanggal 10 Mei 2010; 2. Bukti P-2 berupa fotokopi Akta AHU-101.AH.01.06 Tahun 2010; 3. Bukti P-3 berupa fotokopi KTP Dr. dr. Darwito, SpB. Subsp.Onk.(K); 4. Bukti P-4 berupa fotokopi KTP Prof. dr. H. Muchlis Ramli, SpB. Subsp.Onk.(K); 5. Bukti P-5 berupa fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024; 6. Bukti P-6 berupa fotokopi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023; 7. Bukti P-7.1 berupa fotokopi Surat Pengangkatan Pemohon II sebagai Dokter spesialis bedah; 8. Bukti P-7.2 berupa fotokopi Surat Pengangkatan Pemohon III sebagai Dokter spesialis bedah; 9. Bukti P-8.1 berupa fotokopi Surat Pengangkatan sebagai dosen pemohon II; 10. Bukti P-8.2 berupa fotokopi Surat Pengangkatan sebagai dosen pemohon III; Halaman 28 dari 88 halaman. Putusan Nomor 4 P/HUM/2025 Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 28 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id 11. Bukti P-9 berupa fotokopi Daftar riwayat hidup Pemohon III yang saat ini menjabat sebagai Direktur Rumah Sakit; 12. Bukti P-10 berupa fotokopi Surat Keputusan Kolegium Kesehatan Indonesia 2024-2030; 13. Bukti P-11 berupa fotokopi Buku Putih Independensi Profesi Kedokteran Pilar Ketahanan Nasional Di Tengah Ancaman Global; 14. Bukti P-12 berupa fotokopi Affidavit Prof. Dr. Kiki Lukman dr. M(Med)Sc. SpB. SubSpBD(K), FCSI, FAMS(Sing) dengan judul “Independensi Kolegium”; 15. Bukti P-13 berupa fotokopi Keteranga Ahli Affidavit Dr. dr. Ibrahim Labeda, Sp.B-SubspBD(K) dengan judul “Kerugian/Dampak yang Akan Dialami karena Adanya Intervensi Kekuasaan Terhadap Peran Kolegium”; 16. Bukti P-14 berupa fotokopi Keterangan Ahli Affidavit Dr Khairul Fahmi SH.,M.H dengan judul “Kedudukan dan Materi Muatan Peraturan Pemerintah (Peraturan Pemerintah) dalam Sistem Norma Hukum Indonesia”; Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada Tanggal 2 Januari 2025, berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 4/PER-PSG/I/4/P/HUM/2025, Tanggal 2 Januari 2025; Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada Tanggal 18 Februari 2025, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut: I. POKOK PERMOHONAN PEMOHON Bahwa Para Pemohon dalam permohonan a quo menguji ketentuan Pasal 707 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 708 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 709, Pasal 710 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 711 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, sebagai berikut: Pasal 707 Halaman 29 dari 88 halaman. Putusan Nomor 4 P/HUM/2025 Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 29 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id (1) Kolegium dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 705 ayat (3) sampai dengan ayat (5) harus berkoordinasi dengan Menteri dalam rangka menjamin kesesuaian dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri; (2) Dalam hal pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri, Menteri dapat melakukan penyesuaian pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang; Pasal 708 (1) Dalam rangka mengoordinasikan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Kolegium, dibentuk Kolegium Kesehatan Indonesia; (2) Susunan keanggotaan Kolegium Kesehatan Indonesia, terdiri atas: a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; b. 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota; dan c. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing Kolegium sebagai anggota; (3) Ketua Kolegium Kesehatan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan sebagai perwakilan dalam Konsil Kesehatan Indonesia; Pasal 709 Untuk dapat diangkat sebagai anggota Kolegium Kesehatan Indonesia harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Warga negara Indonesia; b. Sehat jasmani dan rohani; c. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia; d. Berkelakuan baik; e. Berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat diangkat; Halaman 30 dari 88 halaman. Putusan Nomor 4 P/HUM/2025 Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 30 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id f. Bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, pernah melakukan praktik keprofesian paling sedikit 10 (sepuluh) tahun dan memiliki STR; g. Tidak pernah dan tidak sedang menjalani sanksi disiplin, etik, dan hukum; dan h. Tidak merangkap jabatan yang memiliki potensi konflik kepentingan; Pasal 710 (1) Menteri melakukan seleksi calon anggota Kolegium Kesehatan Indonesia dengan melibatkan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan untuk penetapan Kolegium Kesehatan Indonesia; (2) Keanggotaan Kolegium Kesehatan Indonesia diangkat dan diberhentikan oleh Menteri; (3) Masa bakti keanggotaan Kolegium Kesehatan Indonesia selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 709; Pasal 711 Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, mekanisme seleksi, tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota, serta tata kerja Kolegium Kesehatan lndonesia diatur dengan Peraturan Menteri; Dianggap bertentangan dengan: Ketentuan Pasal 1 angka 25 dan angka 26, Pasal 12 huruf a, Pasal 16, Pasal 187 ayat (6), Pasal 201 ayat (2), Pasal 208 ayat (3), Pasal 209 ayat (2), Pasal 213 ayat (2), Pasal 220 ayat (2), ayat (3) dan ayat (5), Pasal 241 ayat (2), Pasal 270, Pasal 272, Pasal 291 ayat (2) dan Pasal 451 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023), yang menyatakan: Pasal 1 angka 25 Halaman 31 dari 88 halaman. Putusan Nomor 4 P/HUM/2025 Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 31 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Konsil adalah lembaga yang melaksanakan tugas secara independen dalam rangka meningkatkan mutu praktik dan kompetensi teknis keprofesian Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan serta memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat; Pasal 1 angka 26 Kolegium adalah kumpulan ahli dari setiap disiplin ilmu Kesehatan yang mengampu cabang disiplin ilmu tersebut yang menjalankan tugas dan fungsi secara independent dan merupakan alat kelengkapan Konsil; Pasal 12 huruf a Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap: a. pengaturan, pembinaan, pengawasan, serta peningkatan mutu dan kompetensi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan; Pasal 16 Dalam rangka mendukung pelaksanaan pembinaan, pengawasan, serta peningkatan mutu dan kompetensi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, Pemerintah Pusat dibantu oleh Konsil dan/ atau Kolegium; Pasal 187 ayat (6) Penyusunan persyaratan dan standar Rumah Sakit pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dengan melibatkan Kolegium; Pasal 201 ayat (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu dilakukan kajian bersama dengan Konsil dan Kolegium dengan mempertimbangkan kebutuhan Pelayanan Kesehatan di masyarakat dan pemenuhan kompetensi Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan; Pasal 208 ayat (3) Halaman 32 dari 88 halaman. Putusan Nomor 4 P/HUM/2025 Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 32 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Penyusunan standar nasional pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melibatkan Kolegium setiap disiplin ilmu Kesehatan; Pasal 209 ayat (2) Selain diselenggarakan oleh perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendidikan profesi bidang Kesehatan untuk program spesialis dan subspesialis juga dapat diselenggarakan oleh Rumah Sakit pendidikan sebagai penyelenggara utama dan bekerja sama dengan perguruan tinggi, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dengan melibatkan peran Kolegium; Pasal 213 ayat (2) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh penyelenggara pendidikan bekerja sama dengan Kolegium; Pasal 220 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) (2) Standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Kolegium dan ditetapkan oleh Menteri; (3) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh penyelenggara pendidikan bekerja sama dengan Kolegium; (5) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan oleh Kolegium; Pasal 241 ayat (2) Evaluasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri dengan melibatkan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, Konsil, dan Kolegium; Pasal 270 Keanggotaan Konsil berasal dari unsur: a. Pemerintah Pusat; b. profesi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan; Halaman 33 dari 88 halaman. Putusan Nomor 4 P/HUM/2025 Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 33 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id c. Kolegium; dan d. Masyarakat; Pasal 272 (1) Untuk mengembangkan cabang disiplin ilmu dan standar pendidikan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, setiap kelompok ahli tiap disiplin ilmu Kesehatan dapat membentuk Kolegium; (2) Kolegium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alat kelengkapan Konsil dan dalam menjalankan perannya bersifat independen; (3) Kolegium memiliki peran; a. Menyusun standar kompetensi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan; dan b. Menyusun standar kurikulum pelatihan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan; (4) Keanggotaan Kolegium berasal dari para guru besar dan ahli bidang ilmu Kesehatan; (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kolegium, termasuk tugas, fungsi, dan wewenang diatur dengan Peraturan Pemerintah; Pasal 291 ayat (2) Standar profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap jenis Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan disusun oleh Konsil serta Kolegium dan ditetapkan oleh Menteri; Pasal 451 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Kolegium yang dibentuk oleh setiap organisasi profesi tetap diakui sampai dengan ditetapkannya Kolegium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang ini; Dengan alasan-alasan sebagai berikut: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 mereduksi independensi Kolegium dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan Halaman 34 dari 88 halaman. Putusan Nomor 4 P/HUM/2025 Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 34 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id kewenangan, karena Pasal 707 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah a quo secara nyata menyatakan: 1. Tidak menempatkan Kolegium sebagai organisasi yang bersifat independen, 2. Adanya kewajiban kolegium untuk berkoordinasi dengan menteri, serta 3. Menteri diberikan kewenangan mengubah kebijakan yang sudah dibuat oleh kolegium dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang sehingga dianggap bertentangan dengan Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tidak pernah mendelegasikan pengaturan tentang Kolegium Kesehatan Indonesia dalam Peraturan Pemerintah. Kelahiran Kolegium Kesehatan Indonesia telah menimbulkan kompleksitas tersendiri dan membuat Kolegium ilmu kesehatan dan kedokteran menjadi sub organ dari Kolegium Kesehatan Indonesia sehingga Pasal 708- 711 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 dianggap bertentangan dengan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2023; 3. Bahwa menurut Para Pemohon, ketentuan dalam Peraturan Pemerintah a quo akan menimbulkan kekacauan yang berdampak terhadap kualitas pelayanan kesehatan yang baik, kualitas dokter yang terjaga dan yang profesional, yang wajib dimiliki oleh setiap dokter, akan terganggu dengan ketentuan Peraturan Pemerintah a quo, dan jelas membahayakan masyarakat. Oleh sebab itu, Para Pemohon meminta kepada Mahkamah Agung untuk menjadikan perkara uji materi ini sebagai prioritas untuk diperiksa dan diputuskan; II. PENJELASAN TENTANG WEWENANG MAHKAMAH AGUNG Bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa Pokok Permohonan Para Pemohon terkait uji materiil atas ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, perlu kiranya Mahkamah Agung untuk mempertimbangkan terlebih dahulu prinsip wewenang menyangkut kekuasaan mutlak antar Halaman 35 dari 88 halaman. Putusan Nomor 4 P/HUM/2025 Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 35 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id badan-badan peradilan yang berwenang untuk mengadili suatu perkara (atributie van rechtsmacts) sebagaimana Termohon sampaikan sebagai berikut: A. Permohonan Para Pemohon Prematur; 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Undang-Undang tentang MK), yang menyatakan: “Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi”; 2. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XV/2017 tanggal 20 Maret 2018 memutuskan dalam amarnya: “Menyatakan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) yang menyatakan, “Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi”, sepanjang mengenai kata Halaman 36 dari 88 halaman. Putusan Nomor 4 P/HUM/2025 Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 36 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id “dihentikan” dinyatakan bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung ditunda pemeriksaannya apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi”; 3. Bahwa permohonan Hak Uji Materiil Nomor 4 P/HUM/2025 tanggal 2 Januari 2025 yang diajukan oleh Para Pemohon adalah permohonan keberatan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 dengan batu uji Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023; 4. Bahwa terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 saat ini sedang dalam poses pengujian di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut: a. Register Perkara Nomor 111/PUU-XXII/2024 tanggal 14 Agustus 2024, dengan Perbaikan Permohonan pada tanggal 10 September 2024 yang dimohonkan oleh Prof. Dr. Djohansjah Marzoeki, dr., Sp.BP-RE., Sub.Sp EL, dengan kuasa hukumnya Muhammad Joni, SH., MH., dkk yang tergabung pada Law Office Joni & Tanamas, objek permohonan uji materiil adalah Pasal 1 angka 26, Pasal 272 ayat (2) dan ayat (5), Pasal 421 ayat (2) huruf b, dan Pasal 451 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 (vide Bukti T.1) yang mana pasal dimaksud merupakan batu uji dalam permohonan hak uji materiil Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 a quo; b. Register Perkara Nomor 156/PUU-XXII/2024 tanggal 31 Oktober 2024 yang dimohonkan oleh Perkumpulan Halaman 37 dari 88 halaman. Putusan Nomor 4 P/HUM/2025 Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 37 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Konsultan Hukum Medis dan Kesehatan (Pemohon I), Elia Fransisco Silitonga (Pemohon II), dan Debby Natalia (Pemohon III), dengan kuasa hukumnya Petrus Bala Pattyona, SH, MH, CLA, dkk merupakan Para Advokat, Konsultan Hukum dan Pembela Hak-Hak Konstitusional pada Tim Advokasi Konsultan Hukum Medis dan Kesehatan Pengawas Undang-Undang Kesehatan (vide Bukti T.2); c. Register Perkara Nomor 171/PUU-XXII/2024 tanggal 2 Desember 2024 yang dimohonkan oleh Dr. dr. M. Nasser, Sp.K.K., Doctor of Law (Pemohon I) dkk., dengan kuasa hukumnya Dr. M. Djunaedi, SPS, SH, M.H.Kes & Rekan, objek permohonan uji materiil adalah Pasal 203 ayat (1), Pasal 220 ayat (2), Pasal 263 ayat (5), Pasal 268 ayat (2), Pasal 269, Pasal 270, Pasal 291 ayat (2), dan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 (vide Bukti T.3) yang mana pasal dimaksud merupakan batu uji dalam permohonan hak uji materiil Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 a quo; d. Register Perkara Nomor 179/PUU-XXII/2024 tanggal 3 Januari 2025 yang dimohonkan oleh Astro Alfa Liecharlie, S.S/ Astro Li (vide Bukti T.4); e. Register Perkara Nomor 182/PUU-XXII/2024 tanggal 20 Desember 2024 yang dimohonkan oleh Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) selaku Pemohon I, dkk., dengan kuasa hukumnya Muhammad Joni, SH, MH, dkk., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office Joni & Tanamas, objek permohonan uji materiil adalah Pasal 258 ayat (2), Pasal 264 ayat (1) dan ayat (5), Pasal 268 ayat (1), Pasal 270, Pasal 272 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 291 ayat (2), Pasal 311 ayat (1), Pasal 421 ayat (1), Pasal 442, dan Pasal 454 huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 (vide Bukti T.5) yang mana pasal dimaksud Halaman 38 dari 88 halaman. Putusan Nomor 4 P/HUM/2025 Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 38 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id merupakan batu uji dalam permohonan hak uji materiil Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 a quo; 5. Oleh karena Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 sedang dilakukan pengujian di Mahkamah Konstitusi maka sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang MK dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XV/2017 tanggal 20 Maret 2018 maka pengujian Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 terhadap undang-undang tersebut ditunda pemeriksaannya sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi; 6. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung antara lain: a. Putusan Nomor 34 P/HUM/2017 tanggal 19 Juni 2017 pada halaman 132-133, Mahkamah Agung menyatakan: “Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Agung mempelajari dalil-dalil dalam alasan-alasan permohonan Pemohon keberatan hak uji materiil dihubungkan dengan dalil-dalil yang disampaikan oleh Termohon dalam Jawaban atas permohonan a quo, ternyata Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dijadikan dasar dalam permohonan keberatan hak uji materiil sedang diproses pengujiannya pada Mahkamah Konstitusi”; “Menimbang, bahwa oleh karena Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dijadikan dasar dalam permohonan a quo sedang dalam proses pengujian di Mahkamah Konstitusi dengan register perkara Nomor 13/PUU-XV/2017, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan: “Pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang Halaman 39 dari 88 halaman. Putusan Nomor 4 P/HUM/2025 Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 39 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada Putusan Mahkamah Konstitusi”, maka permohonan hak uji materiil ke Mahkamah Agung yang diajukan oleh para Pemohon menjadi prematur (belum waktunya)”; “Menimbang, bahwa oleh karena Mahkamah Agung belum waktunya menguji objek permohonan hak uji materiil a quo, maka permohonan hak uji materiil Para Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”; b. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022 pada halaman 120, Mahkamah Agung menyatakan: “Bahwa pengujian objek HUM a quo, terkait erat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai PERPU Nomor 2 Tahun 2022, sehingga guna menjaga harmonisasi terkait pengujian HUM a quo, maka Mahkamah Agung berpendapat harus menunggu Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, dan diajukan belum waktunya/premature, sehingga permohonan keberatan HUM tidak dapat diterima”; Berdasarkan uraian tersebut di atas dan dikaitkan dengan objek permohonan hak uji materiil a quo, maka atas Permohonan Hak Uji Materiil Perkara Nomor 4 P/HUM/2025 tanggal 2 Januari 2025 yang diajukan oleh Para Pemohon, Mahkamah Agung belum waktunya menguji objek permohonan hak uji materiil a quo atau ditunda pemeriksaannya sampai dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi terkait pengujian materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard); B. Permohonan Para Pemohon Tidak Jelas/Kabur (Obscuur Libel); 1. Para Pemohon dalam Positanya menyampaikan: Halaman 40 dari 88 halaman. Putusan Nomor 4 P/HUM/2025 Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 40 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id a. Halaman 14 angka 3.1 sampai dengan halaman 16 angka 19 mendalilkan alasan permohonan bahwa Pasal 707 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 mereduksi independensi Kolegium dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan kolegium sehingga dianggap bertentangan dengan Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023; b. Halaman 16 angka 3.2 sampai dengan halaman 18 angka 19 mendalilkan alasan permohonan bahwa Pasal 708-711 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 dianggap bertentangan dengan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 karena tidak pernah ada pendelegasian pengaturan tentang Kolegium Kesehatan Indonesia (KKI) dalam Peraturan Pemerintah; Bahwa menurut Termohon, Posita dalam permohonan keberatan pada angka 3.1 dan 3.2 dimaksud jelas hanya menguraikan pertentangan pasal a quo dengan dasar pengujian Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, sedangkan dalam permohonan keberatan halaman 13 angka 2 sampai dengan halaman 14 tentang Dasar Pengujian, Para Pemohon menyatakan bahwa dasar pengujian pasal a quo adalah Pasal 1 angka 25 dan angka 26, Pasal 12 huruf a, Pasal 16, Pasal 187 ayat (6), Pasal 201 ayat (2), Pasal 208 ayat (3), Pasal 209 ayat (2), Pasal 213 ayat (2), Pasal 220 ayat (2), ayat (3) dan ayat (5), Pasal 241 ayat (2), Pasal 270, Pasal 272, Pasal 291 ayat (2) dan Pasal 451 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Dengan tidak adanya uraian yang lengkap terkait dengan pertentangan antara pasal yang dimohonkan dengan dasar pengujian, maka menjadi tidak jelas pertentangan materi muatan norma objek Hak Uji Materiil dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; Halaman 41 dari 88 halaman. Putusan Nomor 4 P/HUM/2025 Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 41 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id 2. Posita dalam permohonan keberatan pada halaman 16 angka 19 dan halaman 18 angka 10, Para Pemohon menyampaikan bahwa uraian argumentasi Para Pemohon dikuatkan dengan keterangan ahli dalam bentuk Affidavit yaitu Bukti P-12, Bukti P- 13, dan Bukti P-14. Terhadap posita tersebut karena Para Pemohon sama sekali tidak menguraikan sedikitpun pokok- pokok keterangan ahli dalam bentuk Affidavit dimaksud, dan Termohon juga tidak dapat mengakses Affidafit sehingga Termohon tidak dapat memahami lebih lanjut argumentasi Para Pemohon yang dikaitkan dengan Affidavit dimaksud, dengan demikian keberatan Para Pemohon atas objek Hak Uji Materiil menjadi tidak jelas atau kabur; C. Permohonan Para Pemohon Sama dengan Permohonan Uji Materiil lain; Sebagaimana disampaikan sebelumnya bahwa objek Hak Uji Materiil a quo adalah Pasal 707 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 708 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 709, Pasal 710 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 711 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 yang dianggap bertentangan dengan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023; Bahwa menurut Termohon, objek Hak Uji Materiil dan batu uji dalam perkara a quo adalah sama dengan objek Hak Uji Materiil dan batu uji dalam perkara yang telah lebih dahulu teregistrasi yaitu Perkara Hak Uji Materiil Nomor 2 P/HUM/2025 yaitu Pasal 704, Pasal 705, Pasal 706, Pasal 707, Pasal 708, Pasal 709, Pasal 710, dan Pasal 711 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 yang dianggap bertentangan dengan Pasal 272 dan Pasal 451 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, dengan demikian maka Permohonan Uji Materiil a quo apabila telah terdapat putusan uji materiil sebelumnya dengan objek yang sama (Perkara Hak Uji Materiil Nomor 2 P/HUM/2025) memenuhi unsur ne bis in idem sehingga tidak memenuhi syarat formal Permohonan Uji Materiil. Halaman 42 dari 88 halaman. Putusan Nomor 4 P/HUM/2025 Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 42 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka terhadap permohonan Hak Uji Materiil Para Pemohon yang menguji ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard); III. PENJELASAN TERMOHON TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON; Berkenaan dengan kedudukan hukum (legal standing/persona standi in judicio) dan kepentingan hukum Para Pemohon dalam perkara a quo, Termohon menyampaikan penjelasan, sebagai berikut: 1. Bahwa ketentuan Pasal 31A ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (selanjutnya disebut Undang-Undang tentang MA), yang berbunyi: (1) …; (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau c. Badan hukum publik atau badan hukum privat” (3) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat: a. Nama dan alamat pemohon; b. Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan menguraikan dengan jelas bahwa: 1. Materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan di bawah undang- undang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau Halaman 43 dari 88 halaman. Putusan Nomor 4 P/HUM/2025 Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 43 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id 2. Pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku; dan c. hal-hal yang diminta untuk dihapus; 2. Bahwa Mahkamah Agung sejak Putusan Nomor 54 P/HUM/2013, tanggal 19 Desember 2013 dan Putusan Nomor 62 P/HUM/2013, tanggal 18 November 2013 serta putusan-putusan berikutnya berpendirian bahwa kerugian hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Agung harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. Adanya hak Pemohon yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan; b. Hak tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya peraturan perundang- undangan yang dimohonkan pengujian; e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; 3. Bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, berbunyi: “Pemohon keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang- undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang”; 4. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, permohonan hak uji materiil hanya dapat diajukan oleh pihak-pihak yang tepat dan adanya kerugian langsung yang diderita oleh pihak-pihak tersebut, Halaman 44 dari 88 halaman. Putusan Nomor 4 P/HUM/2025 Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 44 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id dan benar-benar diakibatkan karena berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan uji materi tersebut; 5. Bahwa selain yang telah dijelaskan tersebut di atas Para Pemohon dalam pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang- undang harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. Kedudukannya sebagai Pemohon; b. Kerugian hak yang diakibatkan oleh berlakunya peraturan perundang- undangan yang dimohonkan pengujian; Menurut Termohon, Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena Para Pemohon tidak memenuhi 5 (lima) syarat kerugian hak sebagaimana ditentukan dalam Putusan Nomor 54 P/HUM/2013 tanggal 19 Desember 2013 dan Putusan Nomor 62 P/HUM/2013 tanggal 18 November 2013 serta putusan-putusan berikutnya mengenai kerugian hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang tentang MA dengan alasan sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon I yaitu Kolegium Ilmu Bedah Indonesia sebagai kolegium yang dibentuk oleh organisasi profesi tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan Hak Uji Materiil a quo karena Pemohon I adalah kolegium yang sudah tidak diakui sebagaimana ketentuan Pasal 451 dan Pasal 272 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 yang menyatakan sebagai berikut: Pasal 451 “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Kolegium yang dibentuk oleh setiap organisasi profesi tetap diakui sampai dengan ditetapkannya Kolegium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang ini”; Pasal 272 (1) Untuk mengembangkan cabang disiplin ilmu dan standar pendidikan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, setiap kelompok ahli tiap disiplin ilmu Kesehatan dapat membentuk Kolegium; Halaman 45 dari 88 halaman. Putusan Nomor 4 P/HUM/2025 Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 45 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id (2) Kolegium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alat kelengkapan Konsil dan dalam menjalankan perannya bersifat independen; (3) Kolegium memiliki peran: a. Menyusun standar kompetensi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan; dan b. Menyusun standar kurikulum pelatihan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan; (4) Keanggotaan Kolegium berasal dari para guru besar dan ahli bidang ilmu Kesehatan; (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kolegium, termasuk tugas, fungsi, dan wewenang diatur dengan Peraturan Pemerintah; Bahwa sebagai implementasi Pasal 451 dan Pasal 272 Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2023 tersebut, pembentukan kolegium diatur lebih lanjut dalam Pasal 704-711 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 yang mengatur mengenai organisasi, tugas, fungsi, dan wewenang, serta persyaratan pembentukan. Kolegium dibentuk oleh tiap disiplin ilmu kesehatan dan dikoordinasikan oleh Kolegium Kesehatan Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Pasal 704 dan Pasal 708 ayat (1) sebagai berikut: Pasal 704 (1) Untuk mengembangkan cabang disiplin ilmu dan standar pendidikan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, setiap kelompok ahli tiap disiplin ilmu Kesehatan dapat membentuk Kolegium; (2) Keanggotaan Kolegium berasal dari para guru besar dan ahli bidang ilmu Kesehatan; (3) Kolegium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh Menteri; Pasal 708 ayat (1) Halaman 46 dari 88 halaman. Putusan Nomor 4 P/HUM/2025 Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 46 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id “Dalam rangka mengoordinasikan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Kolegium, dibentuk Kolegium Kesehatan Indonesia”; Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Menteri Kesehatan telah menerbitkan beberapa Keputusan Menteri Kesehatan sebagai berikut: a. Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) Nomor HK.01.07/Menkes/1560/2024 tentang Pengesahan Kolegium Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan tanggal 20 September 2024 (vide Bukti T.6), yang mana dalam KMK tersebut Menteri Kesehatan telah menetapkan 50 (lima puluh) Kolegium Tenaga Medis dan 31 (tiga puluh satu) Kolegium Tenaga Kesehatan. b. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1581/2024 tentang Keanggotaan Kolegium Kesehatan Indonesia Periode Tahun 2024-2028 tanggal 30 September 2024 (vide Bukti T.7). Diktum Kedelapan dari Keputusan Menteri Kesehatan dimaksud menyatakan: “Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, kolegium yang dibentuk oleh setiap organisasi profesi dinyatakan tidak diakui berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan. Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan”; c. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1958/2024 tentang Pengesahan Susunan Organisasi Kolegium Bedah Periode Tahun 2024-2028 tanggal 17 Desember 2024 (vide Bukti T.8); Dengan demikian, sejak disahkannya Kolegium Bedah maka Kolegium Ilmu Bedah Indonesia (in casu Pemohon I) adalah kolegium yang tidak lagi diakui sebagaimana ketentuan Pasal 451 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, untuk itu Pemohon I bukanlah pihak yang tepat dan tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan Hak Uji Materiil a quo; Halaman 47 dari 88 halaman. Putusan Nomor 4 P/HUM/2025 Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 47 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id 2. Bahwa berdasarkan aspek kerugian, Pemohon I tidak mengalami kerugian dengan berlakunya obyek Hak Uji Materiil dengan alasan sebagai berikut: a. Bahwa seluruh Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan termasuk pengurus Kolegium bentukan organisasi profesi (Kolegium lama) telah diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mengikuti seleksi dalam keanggotaan Kolegium Kesehatan Indonesia yang dilaksanakan secara transparan. Seleksi tersebut menghasilkan beberapa Ketua Kolegium lama yang menjadi Ketua Kolegium pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, salah satunya Ketua Kolegium Jantung (lama) menjadi Ketua Kolegium Jantung dan Pembuluh Darah (baru); b. Pemohon I yaitu perkumpulan Kolegium Ilmu Bedah Indonesia dalam permohonannya menyebutkan diwakili oleh pengurus yang terdiri dari seorang Ketua Pengurus dan seorang Sekretaris, dimana Sekretaris tersebut yaitu dr. Achmad Yani, SpB, Subp.Ped (K) yang saat ini merupakan pengurus dalam Kolegium Bedah periode tahun 2024-2028 yang disahkan oleh Menteri Kesehatan melalui Keputusan Nomor HK.01.07/MENKES/1958/2024 tentang Pengesahan Susunan Organisasi Kolegium Bedah Periode Tahun 2024-2028 (vide Bukti T.8); c. Pemohon I pada halaman 9 angka 13 permohonan keberatan menyampaikan bahwa maksud dan tujuan didirikannya organisasi Pemohon I telah terganggu dengan adanya ketentuan di dalam Peraturan Pemerintah a quo, dimana program dan kebijakan dari Pemohon I dapat dianulir oleh Menteri jika secara subjektif dipandang tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Menteri; Bahwa menurut Termohon, kerugian dimaksud adalah bersifat asumsi semata karena tidak bersifat faktual dan tidak mungkin Halaman 48 dari 88 halaman. Putusan Nomor 4 P/HUM/2025 Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 48 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id terjadi, karena Pemohon I sebagaimana sudah disampaikan sebelumnya merupakan kolegium yang sudah tidak diakui sebagaimana ketentuan Pasal 451 dan Pasal 272 Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2023, adapun kolegium yang diakui saat ini adalah Kolegium Bedah yang disahkan berdasarkan Keputusan Nomor HK.01.07/MENKES/1958/2024 tentang Pengesahan Susunan Organisasi Kolegium Bedah Periode Tahun 2024-2028 (vide Bukti T.8). Bahwa dalam hal ini Menteri Kesehatan hanya akan melakukan koordinasi dan penyesuaian terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi dari Kolegium Bedah, Menteri Kesehatan tidak akan menganulir program dan kebijakan Pemohon I secara subjektif. Oleh karena itu kerugian Pemohon I sama sekali tidak memenuhi syarat sebagai kerugian yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; Dengan demikian terbukti bahwa Pemohon I sama sekali tidak mengalami kerugian atas berlakunya obyek Hak Uji Materiil a quo karena anggota kolegium yang dibentuk oleh organisasi profesi telah diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berpartisipasi dalam kolegium yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023; 3. Pemohon II dan Pemohon III tidak mengalami kerugian dengan berlakunya objek Hak Uji Materiil dengan alasan sebagai berikut: a. Pemohon II dan Pemohon III adalah Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai dokter spesialis dan dosen, sebagaimana permohonan keberatan halaman 10 angka 23 menyatakan bahwa Pemohon II dan Pemohon III juga telah dirugikan dengan adanya ketentuan di dalam Peraturan Pemerintah a quo yang memberikan ruang bagi Menteri untuk menganulir kebijakan dan Keputusan Kolegium, sebab jika nanti terdapat penegakan disiplin, uji standar kompetensi, serta Halaman 49 dari 88 halaman. Putusan Nomor 4 P/HUM/2025 Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 49 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id kurikulum yang sudah disusun sedemikian rupa oleh kolegium, akan secara subjektif bisa dianulir oleh Menteri. Ini akan memberikan resiko negatif terhadap profesi dokter bedah, dan tentu secara terang benderang telah merugikan Pemohon II dan Pemohon III; Bahwa menurut Termohon, Pemohon II dan Pemohon III sama sekali tidak terdampak atas berlakunya objek Hak Uji Materiil karena objek Hak Uji Materiil dimaksud merupakan pengaturan tentang organisasi kolegium yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya diantaranya menyusun standar kompetensi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, menyusun standar kurikulum pelatihan Tenaga medis dan Tenaga Kesehatan, ataupun menerbitkan sertifikasi kompetensi (vide Pasal 705 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024). Kerugian yang didalilkan Pemohon II dan Pemohon III terkait dengan Pasal 707 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 dimana Menteri dapat melakukan penyesuaian pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Kolegium dimaknai oleh Pemohon II dan Pemohon III sebagai bentuk anulir terhadap kebijakan dan keputusan Kolegium, merupakan dalil yang tidak berdasar dikarenakan penyesuaian oleh Menteri terhadap pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Kolegium, sedangkan Pemohon II dan Pemohon III adalah perorangan yang berprofesi sebagai dokter spesialis dan dosen, Pemohon II dan Pemohon III bukan pengurus kolegium, sehingga dalil kerugian Pemohon II dan Pemohon III yang tidak memenuhi adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya peraturan perundang- undangan yang dimohonkan pengujian; b. Objek Hak Uji Materiil tidak merugikan hak-hak perorangan khususnya Pemohon II dan Pemohon III yang berprofesi Halaman 50 dari 88 halaman. Putusan Nomor 4 P/HUM/2025 Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 50 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id sebagai dokter spesialis maupun dosen, karena seluruh Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan termasuk pengurus Kolegium bentukan organisasi profesi (Kolegium lama) telah diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berpartisipasi dalam kepengurusan kolegium yang dibentuk berdasarkan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2023. Hal tersebut dapat diketahui bahwa Sekretaris perkumpulan Kolegium Ilmu Bedah Indonesia yaitu dr. Achmad Yani, SpB, Subp.Ped (K) yang salah satu Pemohon dalam permohonan a quo saat ini merupakan pengurus pada susunan organisasi Kolegium Bedah periode tahun 2024 sampai dengan 2028; Dengan demikian kerugian Pemohon II dan Pemohon III sama sekali tidak memenuhi syarat adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian; Berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena permohonan Para Pemohon tidak memenuhi 5 (lima) syarat kerugian hak sebagaimana ditentukan dalam Putusan Nomor 54 P/HUM/2013, tanggal 19 Desember 2013 dan Putusan Nomor 62 P/HUM/2013, tanggal 18 November 2013 serta putusan-putusan berikutnya mengenai kerugian hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang MA, maka menurut Termohon, Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing). Oleh karena itu tepat jika Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia menyatakan menolak atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard); IV. PERMOHONAN PUTUSAN PROVISI Bahwa dalam permohonan provisi, Para Pemohon meminta kepada Mahkamah Agung untuk menjadikan permohonan Hak Uji Materiil a quo sebagai prioritas dalam pemeriksaan agar independensi kolegium, dan jaminan profesionalitas di dalam melaksanakan tugas dan fungsi kolegium untuk menjaga kurikulum dan standar kompetensi tenaga Halaman 51 dari 88 halaman. Putusan Nomor 4 P/HUM/2025 Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 51 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id medis dan tenaga Kesehatan tidak terabaikan, serta menghindari munculnya persoalan yang lebih besar sehingga merugikan masyarakat, Termohon memberikan penjelasan sebagai berikut: Bahwa relevansi dan signifikansi diterbitkannya putusan provisi dalam perkara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang- undang terhadap undang-undang adalah untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia apabila suatu norma hukum diterapkan sementara pemeriksaan atas pokok permohonan masih berjalan padahal hak-hak pemohon yang dirugikan tidak dapat dipulihkan dalam putusan akhir. Dalam perkara a quo, Permohonan Provisi yang dimohonkan oleh Para Pemohon tidak dapat diterima karena sudah menyangkut pokok perkara atau substansi permohonan. Bahwa putusan Mahkamah berlaku umum dan mengikat tidak hanya bagi Para Pemohon tetapi juga masyarakat Indonesia (erga omnes), sehingga keberlakuan Peraturan Pemerintah a quo sudah seharusnya dapat dilaksanakan dan berlaku secara umum tidak hanya untuk kepentingan Para Pemohon, karena kolegium yang dibentuk berdasarkan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 akan terhambat dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya. Berdasarkan penjelasan tersebut, Termohon berpandangan permohonan provisi Para Pemohon tidak relevan untuk dipertimbangkan oleh Mahkamah Agung karena tidak ada alasan yang kuat dan mendesak untuk dikabulkannya permohonan provisi Para Pemohon a quo. Selain itu permohonan provisi Para Pemohon yang dimaksudkan untuk menjadikan pemeriksaan permohonan sebagai prioritas, hal ini juga menjadi bertentangan dengan Undang-Undang tentang MK dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XV/2017 tanggal 20 Maret 2018 yang menyatakan bahwa pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung ditunda pemeriksaannya apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai Halaman 52 dari 88 halaman. Putusan Nomor 4 P/HUM/2025 Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 52 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id ada putusan Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah Termohon sampaikan dalam Romawi II huruf A di atas. Oleh karena itu sudah selayaknya Mahkamah Agung menolak permohonan provisi Para Pemohon; Bahwa saat ini sudah dibentuk Kolegium Ilmu Bedah berdasarkan ketentuan Pasal 451 dan Pasal 272 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1958/2024 tentang Pengesahan Susunan Organisasi Kolegium Bedah Periode Tahun 2024-2028 tanggal 17 Desember 2024 (vide Bukti T.8). Sejak tanggal pembentukan Kolegium Ilmu Bedah tersebut hingga saat ini tidak ada kekacauan yang membahayakan sebagaimana yang dimaksud Para Pemohon, sehingga kekhawatiran Para Pemohon hanya berupa asumsi. Selain itu, sejak mengucapkan sumpah pada tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan saat ini, Kolegium Ilmu Bedah telah menjalankan beberapa kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya dalam pengembangan disiplin ilmunya, antara lain: 1. Kolegium bedah yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 (kolegium baru) telah melakukan penerbitan sertifikat kompetensi untuk peserta yang lulus uji kompetensi; 2. Melakukan persiapan pelaksanaan uji kompetensi yang akan dilaksanakan sekitar akhir Bulan Februari 2025; Sesuai dengan ketentuan Pasal 220 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, uji kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan dilaksanakan oleh penyelenggara pendidikan bekerja sama dengan kolegium dalam rangka menilai pencapaian standar kompetensi Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan. Hal tersebut sangat penting untuk menjamin kualitas pelayanan yang diberikan oleh Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan kepada masyarakat; 3. Berkontribusi dalam perumusan pedoman penyusunan standar kompetensi untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas penyusunan standar kompetensi untuk tiap disiplin ilmu kesehatan. Halaman 53 dari 88 halaman. Putusan Nomor 4 P/HUM/2025 Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 53 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id 4. Penyusunan perjanjian kerja sama antara kolegium bedah dengan kolegium bedah syaraf terkait dengan kompetensi tambahan (sharing competency) prosedur pembedahan untuk penanganan pendarahan dalam otak; 5. Melakukan verifikasi terhadap pemenuhan Satuan Kredit Profesi yang diperlukan sebagai bukti tenaga medis dan tenaga kesehatan tetap memelihara dan meningkatkan kemampuan profesionalnya sesuai standar kompetensi dan digunakan untuk memperpanjang surat izin praktik. Dengan adanya sistem Satuan Kredit Profesi ini, diharapkan tenaga medis dan tenaga kesehatan di Indonesia dapat terus meningkatkan kompetensi mereka dan memberikan pelayanan kesehatan yang optimal kepada masyarakat; V. LATAR BELAKANG KETENTUAN PASAL 707 – 711 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2024; 1. Bahwa dalam Naskah Akademik (NA) Rancangan Undang-Undang Kesehatan telah tertuang dan dikaji mengenai kondisi Kolegium berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yakni: - Pada saat ini Kolegium pada masing-masing Tenaga Kesehatan merupakan badan yang dibentuk oleh organisasi profesi untuk setiap cabang disiplin ilmu kesehatan yang bertugas mengampu dan meningkatkan mutu pendidikan cabang ilmu tersebut. Organisasi profesi idealnya fokus dan bertindak sebagai organisasi profesi yang berjuang untuk kesejahteraan anggotanya, dan berkaitan dengan sisi pelayanan para profesi Tenaga Kesehatan yang menjadi anggotanya di tengah masyarakat. Di lain pihak, Kolegium juga harus fokus dalam pengembangan keilmuan dan pendidikan. Penyatuan Kolegium dan organisasi profesi berpotensi dapat menimbulkan monopoli dan kekuasaan pada suatu badan. Di sisi lain, penyatuan Kolegium dengan organisasi profesi membuat ranah keilmuan Tenaga Kesehatan dapat menjadi Halaman 54 dari 88 halaman. Putusan Nomor 4 P/HUM/2025 Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 54 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id stagnan dan tidak berkembang, karena hakikat Kolegium sebagai pusat riset dan pengembangan keilmuan Tenaga Kesehatan berhimpitan dengan fungsi organisasi profesi yang bersifat lebih praktis. Hal tersebut yang secara logis menjadi dasar pemisahan Kolegium dan organisasi profesi, sebagaimana juga secara luas dipraktikkan dan diterapkan di luar negeri, seperti Amerika dan Australia; Kolegium masing-masing Tenaga Kesehatan adalah wadah untuk berhimpun para pendidik, ketua departemen, ketua program studi, dan dapat dibantu oleh ahli pendidikan, dan guru besar untuk masing-masing cabang disiplin ilmu yang mengampu cabang disiplin ilmu tersebut yang diakui Pemerintah Pusat dan bersifat mandiri (vide NA halaman 204- 205); - Pendidikan profesi bidang kesehatan perlu dilakukan transformasi, dimana terdapat dua alternatif sistem pendidikan yaitu sistem pendidikan yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi dan bekerja sama dengan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi, Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, dan Kolegium yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi sesuai dengan atau biasa disebut sebagai sistem university-based. Selain itu, pendidikan profesi bidang kesehatan juga dapat diselenggarakan oleh rumah sakit atau wahana pendidikan, bekerja sama dengan perguruan tinggi, Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi, Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, dan Kolegium yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi atau biasa disebut sebagai sistem hospital-based (vide NA halaman 221); Halaman 55 dari 88 halaman. Putusan Nomor 4 P/HUM/2025 Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 55 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id - Penyelenggaraan pendidikan tinggi harus memenuhi standar nasional pendidikan Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan. Standar nasional pendidikan Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi. Standar nasional pendidikan Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan disusun bersama oleh menteri yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pendidikan tinggi, Menteri dan Kolegium masing-masing Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan. Kolegium masing-masing Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan bertugas untuk mengembangkan dan mengampu suatu cabang disiplin ilmu kesehatan. Standar nasional pendidikan Tenaga Kesehatan ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pendidikan tinggi setelah berkoordinasi dengan Menteri (vide NA halaman 299); 2. Konsep Kolegium sebelum adanya Undang-Undang Nomor Nomor 17 Tahun 2023 tercantum dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (selanjutnya disebut Undang- Undang Nomor 29/2004) dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (selanjutnya disebut Undang- Undang Nomor 36/2014). Konsep Kolegium dalam Undang-Undang Nomor 29/2004 dan Undang-Undang Nomor 36/2014 mengedepankan peran organisasi profesi sebagai pembentuk Kolegium sehingga Kolegium berada sebagai bagian dari organisasi profesi. Hal ini berdampak pada potensi timbulnya monopoli dan kekuasaan pada suatu badan yang dapat membuat ranah keilmuan tenaga medis dan tenaga kesehatan menjadi stagnan dan tidak berkembang serta menjadi tidak independen; 3. Bahwa adanya perubahan pengaturan terkait Kolegium melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 bukan berarti menghilangkan adanya Kolegium, namun mengubah pengaturan atas Kolegium yang sudah ada. Apabila diperhatikan kembali, Halaman 56 dari 88 halaman. Putusan Nomor 4 P/HUM/2025 Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 56 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 justru memberikan ruang yang lebih luas bagi pembentukan dan pengembangan Kolegium. Beberapa poin penting terkait pembentukan Kolegium dalam Undang-Undang tersebut adalah: a. Otonomi Kolegium: Kolegium diberikan otonomi yang lebih besar dalam mengatur organisasi dan kegiatannya; b. Partisipasi Anggota: Anggota Kolegium memiliki hak untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan di dalam Kolegium; c. Akuntabilitas: Kolegium wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsinya; d. Kolaborasi: Kolegium diharapkan dapat bekerja sama dengan pemerintah, perguruan tinggi, dan organisasi profesi lainnya dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan; 4. Perubahan pengaturan terkait Kolegium tersebut tidak seperti yang dihawatirkan oleh Pemohon melainkan untuk lebih meningkatkan peran Kolegium itu sendiri dalam mewujudkan ekosistem kesehatan yang lebih baik dengan adanya dukungan pemerintah dan masyarakat. Beberapa hal yang menjadi dasar perubahan pengaturan terkait Kolegium diantaranya: a. Kurangnya kesadaran akan pentingnya Kolegium: tidak semua tenaga medis dan tenaga kesehatan memahami pentingnya berorganisasi dalam Kolegium dan pentingnya peran Kolegium dalam pengembangan disiplin ilmu kesehatan; b. Sumber daya yang terbatas: beberapa Kolegium mungkin mengalami kesulitan dalam mendapatkan sumber daya yang cukup untuk menjalankan kegiatannya; 5. Koordinasi antar Kolegium: perlu adanya koordinasi yang baik antar Kolegium untuk menghindari tumpang tindih dalam pelaksanaan kegiatan; Halaman 57 dari 88 halaman. Putusan Nomor 4 P/HUM/2025 Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 57 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id a. Kurangnya kesadaran akan pentingnya Kolegium: Tidak semua tenaga medis dan tenaga kesehatan memahami pentingnya berorganisasi dalam Kolegium; b. Sumber daya yang terbatas: Beberapa Kolegium mungkin mengalami kesulitan dalam mendapatkan sumber daya yang cukup untuk menjalankan kegiatannya; c. Koordinasi antar Kolegium Perlu adanya koordinasi yang baik antar Kolegium untuk menghindari tumpang tindih dalam pelaksanaan kegiatan; 6. Hal tersebut yang secara logis menjadi dasar perlunya pemisahan Kolegium dan organisasi profesi. Bahwa terhadap pemisahan Kolegium dan organisasi profesi, Pemerintah telah melakukan benchmarking di beberapa negara yang pada prinsipnya Kolegium terpisah dari organisasi profesi, sebagai berikut: a. Di negara Singapura, yang menjalankan peran Kolegium adalah Specialists Accreditation Board (SAB), yang memiliki fungsi akreditasi dan sertifikasi tenaga medis spesialis dan menyusun standar pendidikan/pelatihan spesialis, terpisah dengan organisasi profesi Singapore Medical Association (SMA) yang menaungi profesi tenaga medis dan tenaga kesehatan; b. Di negara Malaysia, yang menjalankan peran Kolegium adalah Midwifery Board dan Nursing Board, yang memiliki fungsi meregistrasi dan mengatur praktik keperawatan/kebidanan, terpisah dengan organisasi profesi Malaysian Nurses Association (MNA) dan National Midwife Society Malaysia (NMSM); c. Di negara Thailand, yang menjalankan peran Kolegium adalah Royal Colleges, yang memiliki fungsi sertifikasi dan mengembangkan standar pendidikan/pelatihan dokter spesialis, terpisah dengan organisasi profesi Medical Association of Thailand yang menaungi tenaga medis; Halaman 58 dari 88 halaman. Putusan Nomor 4 P/HUM/2025 Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 58 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id d. Di negara Inggris, yang menjalankan peran Kolegium adalah The Academy of Medical Royal Colleges (AoMRC), yang memiliki fungsi sertifikasi tenaga medis dan penyusunan standar pendidikan/pelatihan/continuing professional development, terpisah dengan organisasi profesi British Medical Association (BMA); e. Di negara Jepang, yang menjalankan peran Kolegium adalah Japanese Medical Specialty Board (JMSB), yang memiliki fungsi sertifikasi tenaga spesialis dan menyusun standar pendidikan/pelatihan, terpisah dengan organisasi profesi Japan Medical Association (JMA); f. Di negara Amerika, yang menjalankan peran Kolegium adalah American Board of Medical Specialties (ABMS), yang memiliki fungsi sertifikasi tenaga medis dan penyusunan standar pendidikan/pelatihan/continuing professional development, terpisah dengan organisasi profesi American Medical Association (AMA); Sejalan dengan Benchmarking di atas, mengenai konsep Kolegium dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 lebih pada pengembangan keilmuan dan pendidikan tenaga medis dan tenaga kesehatan. Kolegium tidak lagi dibentuk oleh organisasi profesi, melainkan Kolegium dapat dibentuk oleh setiap kelompok ahli tiap disiplin ilmu kesehatan untuk mengembangkan cabang disiplin ilmu dan standar pendidikan tenaga medis dan tenaga kesehatan. Keanggotaan Kolegium berasal dari para guru besar dan ahli bidang ilmu kesehatan; 7. Berdasarkan ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, dalam rangka mendukung pelaksanaan pembinaan, pengawasan, serta peningkatan mutu dan kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan, pemerintah pusat dibantu oleh Konsil dan/atau Kolegium. Dengan demikian, Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian Kesehatan, dalam melaksanakan tanggung jawab Halaman 59 dari 88 halaman. Putusan Nomor 4 P/HUM/2025 Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 59 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id penyelenggaraan pemerintahan salah satunya dibantu oleh Konsil dan/atau Kolegium untuk mendukung pembinaan, pengawasan, serta peningkatan mutu dan kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan; 8. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 diatur lebih lanjut mengenai Konsil dan Kolegium, termasuk mengenai kedudukan, tugas, fungsi, dan kewenangannya; 9. Konsil atau disebut Konsil Kesehatan Indonesia adalah lembaga nonstruktural yang melaksanakan tugas secara independen dalam rangka meningkatkan mutu praktik dan kompetensi teknis keprofesian tenaga medis dan tenaga kesehatan serta memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat; 10. Kolegium adalah kumpulan ahli dari setiap disiplin ilmu Kesehatan yang mengampu cabang disiplin ilmu tersebut yang menjalankan tugas dan fungsi secara independen dan merupakan alat kelengkapan Konsil; 11. Bahwa Kolegium dibentuk oleh setiap kelompok ahli tiap disiplin ilmu kesehatan untuk mengembangkan cabang disiplin ilmu dan standar pendidikan tenaga medis dan tenaga kesehatan, yang keanggotaannya berasal dari para guru besar dan ahli bidang ilmu kesehatan; 12. Kolegium mempunyai peranan yang sangat besar dalam mendukung Konsil agar Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan kompeten sehingga mampu memberikan pelayanan praktik yang bermutu. Berdasarkan Pasal 272 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, Kolegium memiliki peran dalam penyusunan standar kompetensi dan standar kurikulum pelatihan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan. Dalam menjalankan perannya Kolegium bersifat independen. Kolegium memiliki tugas mengembangkan cabang disiplin ilmu dan standar pendidikan tenaga medis dan tenaga kesehatan. Dalam melaksanakan tugas, Kolegium menjalankan fungsi: Halaman 60 dari 88 halaman. Putusan Nomor 4 P/HUM/2025 Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 60 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id a. Penyusunan standar kompetensi dan standar kurikulum pelatihan; b. Terlibat dalam penyusunan standar nasional pendidikan tinggi pada pendidikan tinggi tenaga medis dan tenaga kesehatan yang dilaksanakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan; c. Penyusunan kurikulum pendidikan tinggi tenaga medis dan tenaga kesehatan bersama penyelenggara pendidikan; d. Penyusunan standar profesi bersama dengan Konsil untuk ditetapkan oleh Menteri; e. Bekerja sama dengan penyelenggara pendidikan tinggi tenaga medis dan tenaga kesehatan untuk melaksanakan uji kompetensi; f. Penyusunan kajian jenis dan kelompok tenaga medis dan tenaga kesehatan bersama dengan Konsil untuk ditetapkan Menteri; g. Penyusunan kompetensi yang beririsan; h. Penyusunan kajian penambahan kompetensi; i. Pelaksanaan evaluasi kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan Warga Negara Indonesia lulusan luar negeri serta tenaga medis dan tenaga kesehatan Warga Negara Asing lulusan luar negeri bersama Menteri, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, dan Konsil; dan j. Pemberian dukungan penyusunan persyaratan dan standar rumah sakit pendidikan; Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Kolegium memiliki wewenang untuk menerbitkan sertifikat kompetensi; 13. Dalam rangka mengoordinasikan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Kolegium setiap disiplin ilmu, dibentuk Kolegium Kesehatan Indonesia, yang susunannya terdiri atas: a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; Halaman 61 dari 88 halaman. Putusan Nomor 4 P/HUM/2025 Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 61 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id b. 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota; dan c. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing Kolegium sebagai anggota. 14. Kolegium Kesehatan Indonesia memiliki tugas melakukan koordinasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Kolegium tiap disiplin ilmu kesehatan. Dengan demikian Kolegium Kesehatan Indonesia akan berperan dalam melakukan koordinasi, evaluasi, dan pemantauan pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang kolegium tiap disiplin ilmu kesehatan; 15. Pelaksanaan tugas Kolegium Kesehatan Indonesia tersebut diperlukan dalam rangka efektivitas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan dari Kolegium tiap disiplin ilmu kesehatan sebagai pengampu cabang disiplin ilmu yang mendukung tanggung jawab pemerintah dalam pelaksanaan pembinaan, pengawasan, serta peningkatan mutu dan kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan; 16. Berkenaan kronologi pengangkatan anggota Kolegium Kesehatan Indonesia periode Tahun 2024-2028 adalah sebagai berikut: a. Tanggal 8 Agustus 2023, telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023; b. Tanggal 26 Juli 2024, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024. Dalam Pasal 704 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 diamanatkan bahwa Kolegium disahkan oleh Menteri; c. Tanggal 20 September 2024, Menteri Kesehatan menetapkan KMK Nomor HK.01.07/Menkes/1560/2024 tentang Pengesahan Kolegium Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 704 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024; d. Tanggal 23 September 2024 terbit Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor 12 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, dan Tata Halaman 62 dari 88 halaman. Putusan Nomor 4 P/HUM/2025 Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 62 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Kerja Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia, dan Majelis Disiplin Profesi. PMK ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 703, Pasal 711 dan Pasal 718Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024; e. Pada tanggal 23 September 2024, Kementerian Kesehatan mengeluarkan pengumuman Nomor KP.01.02/A/5105/2024 mengenai Seleksi Calon Anggota Kolegium Kesehatan Indonesia; f. Pada tanggal 26 September 2024 sampai dengan 27 September 2024, bakal calon anggota Kolegium Kesehatan Indonesia menyampaikan visi, misi, dan program kerja dihadapan Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan sesuai disiplin ilmu kesehatan masing-masing, melalui zoom dan youtube; g. Link zoom dan Youtube dapat diakses di: http://link.kemkes.go.id/SeleksiKolegiumKesehatanIndonesia h. Pada tanggal 27 September 2024 sampai dengan 28 September 2024, dilakukan pemilihan/voting calon Kolegium tiap disiplin ilmu kesehatan oleh Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan sesuai disiplin ilmu kesehatan masing-masing untuk mendapatkan paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon; i. Pemilihan/voting dilakukan melalui sistem informasi Voting Kolegium Kesehatan Indonesia/melalui website: https://votingkolegium.kemkes.go.id/; j. Pada tanggal 28 September 2024 sampai dengan 29 September 2024, Panitia seleksi melakukan seleksi/penilaian berdasarkan hasil pemilihan calon pada Kolegium tiap disiplin ilmu kesehatan; k. Pada tanggal 30 September 2024, Menteri Kesehatan menetapkan KMK Nomor HK.01.07/MENKES/1581/2024 tentang Keanggotaan Kolegium Kesehatan Indonesia Periode Halaman 63 dari 88 halaman. Putusan Nomor 4 P/HUM/2025 Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 63 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Tahun 2024-2028, sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 710 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 28 Tahun 2024; l. Pada Tanggal 14 Oktober 2024, para Anggota Kolegium Kesehatan Indonesia Periode Tahun 2024-2028 mengucapkan sumpah/janji di hadapan Menteri Kesehatan; m. Kolegium Kesehatan Indonesia setelah mengucapkan sumpah/janji di hadapan Menteri Kesehatan selanjutnya melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya; VI. JAWABAN TERMOHON TERHADAP POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON; 1. Terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 mereduksi independensi Kolegium dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan, karena Pasal 707 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah a quo secara nyata menyatakan: 1. Tidak menempatkan Kolegium sebagai organisasi yang bersifat independen, 2. Adanya kewajiban kolegium untuk berkoordinasi dengan menteri, serta 3. Menteri diberikan kewenangan mengubah kebijakan yang sudah dibuat oleh kolegium dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang sehingga dianggap bertentangan dengan Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023; Terhadap dalil tersebut, Termohon memberikan tanggapan sebagai berikut: a. Para Pemohon keliru menafsirkan bahwa objek Hak Uji Materiil telah mereduksi independensi kolegium, karena dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 telah beberapa kali disebutkan bahwa kolegium diberikan independensi dalam tugas, fungsi, kewenangan, dan kelembagaan, yaitu sebagai berikut: Pasal 1 angka 44 “Kolegium adalah kumpulan ahli dari setiap disiplin ilmu Kesehatan yang mengampu cabang disiplin ilmu tersebut Halaman 64 dari 88 halaman. Putusan Nomor 4 P/HUM/2025 Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 64 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id yang menjalankan tugas dan fungsi secara independen dan merupakan alat kelengkapan Konsil”; Pasal 705 ayat (2) “Dalam menjalankan peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kolegium bersifat independen”; Bahwa independensi kolegium dalam objek Hak Uji Materiil tersebut di atas telah sejalan dengan independensi kolegium sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023; b. Bahwa Independensi Kolegium terletak pada dan ditentukan oleh kelompok ahli dari setiap disiplin ilmu kesehatan yang mengampu cabang disiplin ilmu tersebut. Kolegium menjalankan tugas, fungsi dan perannya secara independen dalam pengembangan keilmuan dan pendidikan tenaga medis dan tenaga kesehatan yang dilakukan secara profesional dan berintegritas serta bebas dari intervensi; c. Bahwa Pasal 707 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 yang dipermasalahkan Para Pemohon terkait dengan Kolegium dalam melaksanakan perannya harus berkoordinasi dengan Menteri dalam rangka menjamin kesesuaian dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri, ketentuan tersebut tidaklah dapat dimaknai mereduksi independensi Kolegium dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Kolegium, karena Menteri selaku regulator dalam bidang kesehatan perlu melakukan koordinasi agar tercipta kesesuaian pelaksanaan tugas fungsi Kolegium dengan kebijakan pemerintah dalam penjaminan mutu sumber daya manusia kesehatan. Hal ini diperlukan untuk memastikan jangan sampai pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Kolegium bertentangan dengan kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan. Selain itu, pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Kolegium yang bersifat independen Halaman 65 dari 88 halaman. Putusan Nomor 4 P/HUM/2025 Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 65 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id tidaklah dapat dimaknai sebagai independensi yang tidak terbatas melainkan tetap harus selaras dengan kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan; d. Pasal 707 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tidak dapat dimaknai sebagai kewenangan bahwa Pemerintah (in casu Menteri) untuk mengintervensi Kolegium, karena Kolegium tetap dapat melaksanakan tugas dan fungsinya mengampu dan meningkatkan mutu pendidikan cabang disiplin ilmu tersebut yang menjadi wewenang Kolegium itu sendiri secara independen. Pemerintah sendiri memiliki tanggung jawab dalam hal pengaturan, pembinaan, pengawasan serta peningkatan mutu dan kompetensi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang mana di dalam pelaksanaannya dibantu oleh Kolegium dan/atau Konsil, sehingga dalam pelaksanaan tanggung jawab Pemerintah dimaksud perlu adanya koordinasi antara Pemerintah (in casu Menteri) dengan Kolegium. Hal itu sejalan dengan ketentuan Pasal 12 huruf a dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 yang menyatakan: Pasal 12 “Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap: pengaturan, pembinaan, pengawasan, serta peningkatan mutu dan kompetensi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan”; Pasal 16 “Dalam rangka mendukung pelaksanaan pembinaan, pengawasan, serta peningkatan mutu dan kompetensi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, Pemerintah Pusat dibantu oleh Konsil dan/ atau Kolegium”; e. Bahwa terkait ketentuan Kolegium harus berkoordinasi dengan Menteri dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Halaman 66 dari 88 halaman. Putusan Nomor 4 P/HUM/2025 Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 66 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id tidak berarti menjadikan Kolegium kehilangan independensi. Justru, hal tersebut dimaksudkan untuk memastikan agar pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Kolegium seperti penyusunan standar kompetensi dan kurikulum selaras dengan kebijakan kesehatan nasional, sehingga diperlukan adanya koordinasi dengan Menteri Kesehatan sebagai pemangku kepentingan dalam sektor kesehatan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan harmonisasi pembangunan kesehatan nasional; f. Bahwa mengenai koordinasi tidak hanya ditemui pada kelembagaan Kolegium semata namun juga dapat ditilik contohnya pada lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Prof. Wihana Kirana Jaya, MsocSc., PhD, dalam Putusan MK Nomor 25/PUU-XII/2014 tanggal 4 Agustus 2015, hal. 181. menyatakan bahwa terminologi independen tidak bisa hanya dipahami secara monolitik, tapi perlu menyertakan konteks yang melingkupinya. Independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang OJK tidak menegasikan fungsi komunikasi dan koordinasi karena sektor jasa keuangan memiliki relasi dan keterkaitan kuat dengan otoritas lain seperti otoriitas fiskal dan moneter; g. Bahwa hal yang sama mengenai independensi kelembagaan Kolegium dapat pula dilihat pada kelembagaan Bank Indonesia. Bahwa Dr. Zulfi Diane Zaini, S.H., M.H. dalam bukunya “Independensi Bank Indonesia dan Penyelesaian Bank Bermasalah” menerangkan bahwa Bank Indonesia mempunyai independensi kelembagaan secara penuh, namun dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia sangat memerlukan hubungan dengan Pemerintah, karena Bank Indonesia sebagai otoritas moneter bertugas mengatur kebijakan moneter dan Pemerintah mengatur kebijakan fiskal, kedua tugas tersebut saling berkaitan dalam pencapaian sasaran nasional berupa pertumbuhan ekonomi. Hubungan Halaman 67 dari 88 halaman. Putusan Nomor 4 P/HUM/2025 Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 67 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id kerja yang baik tersebut sangat penting untuk mencapai sinergi yang optimal (Zaini, 2013: 320); h. Bahwa salah satu wujud independensi lainnya terlihat dalam tata kelola sistem penyiaran di Indonesia. Pemerintah yang sebelumnya memiliki hak eksklusif dalam pengelolaan penyiaran telah memberikan kewenangannya kepada lembaga independen, yaitu Komisi Penyiaran Indonesia (selanjutnya disebut “KPI”). Keberadaan KPI bertujuan untuk menghindari sentralisasi serta monopoli informasi; Laurensius Arliman S dalam bukunya “Lembaga-Lembaga Negara Independen (Di Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945)” menjelaskan KPI dalam rangka menjalankan fungsinya memiliki kewenangan menyusun dan mengawasi berbagai peraturan penyiaran yang menghubungkan antara lembaga penyiaran, pemerintah dan masyarakat. Pengaturan ini mencakup semua daur proses kegiatan penyiaran, mulai dari tahap pendirian, operasionalisasi, pertanggungjawaban dan evaluasi. Dalam melakukan kesemua ini, KPI tetap berkoordinasi dengan pemerintahan dan lembaga negara lainnya. Tujuan dari koordinasi tersebut ialah terwujudnya sistem penyiaran nasional yang berkeadilan dan bermartabat untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat (Arliman, 2019: 159); i. Sejatinya, koordinasi dengan Menteri Kesehatan bukanlah bentuk intervensi yang menghilangkan independensi Kolegium, melainkan suatu mekanisme checks and balances yang memastikan bahwa standar yang ditetapkan oleh Kolegium tetap relevan dengan kebutuhan pelayanan kesehatan di Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa Kolegium tetap berfungsi sebagai badan independen yang memiliki otoritas dalam menyusun standar kompetensi tenaga medis dan tenaga Halaman 68 dari 88 halaman. Putusan Nomor 4 P/HUM/2025 Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 68 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id kesehatan serta dalam menyusun standar kurikulum pelatihan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan; j. Menurut pendapat Ahli Peraturan Perundang-Undangan (vide Bukti T.9), dalam teori kelembagaan, independensi suatu badan atau lembaga bukanlah konsep yang absolut, melainkan memiliki derajat otonomi yang berbeda-beda tergantung pada faktor-faktor seperti sumber pendanaan, jenis tugas yang diemban, serta tingkat pengawasan dari pemerintah atau lembaga lain. Yves Mény dan Andrew Knapp dalam kajiannya mengenai organisasi publik menyatakan bahwa: “Derajat otonomi atau independensi yang dimiliki oleh berbagai badan, lembaga, dan lembaga non-pemerintah semi-otonom ini sangat bervariasi, mulai dari ketundukan melalui pengawasan ketat hingga hampir sepenuhnya independen. Variasi tersebut bergantung pada kondisi saat organisasi tersebut dibentuk seperti apa, sumber pendanaannya dari mana, jenis tugas yang harus dilaksanakan apa saja, serta sejauh mana kemampuan para pengelolanya dalam melepaskan diri dari pengawasan pihak lain (the degree of autonomy possessed by all these agencies, establishments, and quangos varies considerably, ranging from subjection through strict supervision to almost total independence. It depends upon the conditions in which the organization was created, the source of its funding, the type of tasks it is supposed to carry out, and the ability of its managers to shake off supervision from other quarters)”; Dalam konteks ini, Konsil Kesehatan Indonesia dan kolegium dalam sistem Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 merupakan contoh lembaga dengan karakter quasi- independent, yaitu memiliki independensi dalam tugasnya tetapi tetap berada dalam ranah eksekutif dan tunduk pada regulasi pemerintah. Pengelolaan Konsil Kesehatan Indonesia Halaman 69 dari 88 halaman. Putusan Nomor 4 P/HUM/2025 Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 69 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id serta kolegium berada dalam sistem regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah, dengan pembentukan dan fungsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dan didelegasikan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024; Sebagaimana juga ditegaskan oleh Jimly Asshidiqie dalam "Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi" (2006, hlm. 7-11), lembaga independen dapat memiliki karakter quasi-independen, yang berarti tetap berada dalam struktur pemerintahan tetapi memiliki ruang otonomi dalam pelaksanaan tugasnya. Dalam kasus KKI dan kolegium, meskipun kolegium memiliki independensi dalam menjalankan tugas akademik dan profesi, pengaturan kelembagaannya tetap berada dalam regulasi yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, yang merupakan bagian dari struktur eksekutif yang bertanggung jawab kepada Presiden; k. Bahwa potensi adanya penyesuaian tugas, fungsi dan wewenang Kolegium sebagaimana dimaksud Pasal 707 ayat (2) adalah berkaitan dengan pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang dengan kebijakan yang diterbitkan Menteri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, bilamana dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang kolegium tidak sesuai dengan peraturan maka Menteri tentu saja berhak melakukan penyesuaian, oleh karena pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Kolegium adalah dalam rangka mendukung tanggung jawab Pemerintah dalam pelaksanaan pembinaan, pengawasan, serta peningkatan mutu dan kompetensi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan. Adapun terkait dengan kewenangan Kolegium dalam menerbitkan Sertifikat Kompetensi, Para Pemohon menafsirkan terlalu luas dan tidak logis bahwa Menteri akan menganulir Sertifikat Kompetensi yang telah diterbitkan Kolegium, karena hal itu Halaman 70 dari 88 halaman. Putusan Nomor 4 P/HUM/2025 Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 70 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id akan bertentangan dengan asas contrarius actus yang menyatakan bahwa badan atau pejabat Tata Usaha Negara (TUN) yang menerbitkan Keputusan TUN dengan sendirinya juga berwenang untuk membatalkannya, sehingga dalam hal ini tidak mungkin Menteri membatalkan Sertifikat Kompetensi yang diterbitkan oleh Kolegium. Dengan demikian apa yang disampaikan Para Pemohon hanya merupakan kekhawatiran yang tidak beralasan; Berdasarkan hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa anggapan Para Pemohon yang menyatakan Termohon melalui Pasal 707 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 telah mereduksi independensi Kolegium dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangannya, adalah dalil yang tidak beralasan dan tidak berdasar. Justru maksud pasal a quo adalah kewajiban Kolegium untuk berkoordinasi dengan Menteri agar terciptanya kesesuaian dan keselarasan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Kolegium dengan kebijakan dan tanggung jawab pemerintah untuk peningkatan mutu dan kompetensi teknis keprofesian Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sehingga dapat menjamin kualitas dan pelayanan kesehatan yang mudah diakses oleh masyarakat; 2. Terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2023 tidak pernah mendelegasikan pengaturan tentang Kolegium Kesehatan Indonesia dalam Peraturan Pemerintah, Kolegium Kesehatan Indonesia sama sekali tidak dimandatkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Kelahiran Kolegium Kesehatan Indonesia ini telah menimbulkan kompleksitas tersendiri dan menurut Para Pemohon membuat Kolegium ilmu kesehatan dan kedokteran menjadi sub organ dari Kolegium Kesehatan Indonesia sehingga Pasal 708-711 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 dianggap bertentangan dengan Halaman 71 dari 88 halaman. Putusan Nomor 4 P/HUM/2025 Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 71 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023; Termohon memberikan tanggapan sebagai berikut: a. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 merupakan bentuk konkret pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 sebagaimana diatur dalam Pasal 272 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 yang mengamanatkan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai Kolegium, termasuk tugas, fungsi, dan wewenang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang 12/2011 yang menyatakan bahwa "materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya." Penjelasan pasal tersebut juga menegaskan bahwa yang dimaksud dengan "menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya" adalah "penetapan Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan perintah Undang-Undang atau untuk menjalankan Undang-Undang sepanjang diperlukan dengan tidak menyimpang dari materi yang diatur dalam Undang-Undang yang bersangkutan." Dengan demikian, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 merupakan bentuk peraturan pelaksanaan yang sah, tidak menyimpang dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, dan justru memberikan kepastian hukum dalam implementasinya; Tujuan dari transformasi kesehatan sejatinya bermuara pada upaya tercapainya peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang menjadi bagian dari hak asasi manusia sebagaimana yang dimuat secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2023, di mana Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 secara substansi, materi muatan, dan proses pembentukan peraturan perundang-undangan, menurut pendapat Ahli (vide Bukti T.9) telah sesuai dengan proses Halaman 72 dari 88 halaman. Putusan Nomor 4 P/HUM/2025 Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 72 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (beserta perubahannya), maupun secara substansi terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 bukan melebihi kewenangan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, melainkan merinci kewenangan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dari norma yang bersifat abstrak menjadi menjabarkan sesuatu yang lebih khusus, teknis, dan implementatif; b. Menurut pendapat Ahli Peraturan Perundang-Undangan (vide Bukti T.9), dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, pembentukan kolegium memiliki dasar hukum yang jelas dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Kolegium, sebagai bagian dari sistem kelembagaan profesi tenaga medis dan tenaga kesehatan di Indonesia, merupakan alat kelengkapan dari Konsil; Berdasarkan Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, Kolegium didefinisikan sebagai: “Kolegium adalah kumpulan ahli dari setiap disiplin ilmu Kesehatan yang mengampu cabang disiplin ilmu tersebut yang menjalankan tugas dan fungsi secara independen dan merupakan alat kelengkapan Konsil”; Selanjutnya, Pasal 268 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 menyatakan bahwa: “Konsil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri dan dalam menjalankan perannya bersifat independen”; Dari dua ketentuan ini, dapat disimpulkan bahwa Kolegium bukan merupakan lembaga yang berdiri sendiri di luar sistem kelembagaan Konsil atau terlepas dari kerangka pengaturan Halaman 73 dari 88 halaman. Putusan Nomor 4 P/HUM/2025 Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 73 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, melainkan Kolegium sebagai bagian integral dari Konsil yang berfungsi sebagai alat kelengkapan dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, logika perundang-undangan yang berlaku menempatkan kewenangan pengesahan Kolegium pada Menteri Kesehatan, karena: 1) Konsil sebagai lembaga regulator keprofesian tenaga medis dan tenaga kesehatan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Kesehatan; 2) Kolegium merupakan alat kelengkapan Konsil, sehingga proses pembentukannya berada dalam ranah kewenangan pengaturan Menteri yang memiliki fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap Konsil; 3) Independensi Kolegium tidak berarti bahwa Kolegium berdiri sendiri tanpa berada dalam kerangka regulasi dan penatakelolaan kesehatan nasional berdasarkan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2023, melainkan bahwa Kolegium dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak dapat diintervensi dalam hal profesionalisme keilmuan, tetapi tetap tunduk pada sistem kelembagaan yang telah diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023; Berdasarkan kewenangan ini, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 kemudian membentuk kelembagaan Kolegium baru dengan nomenklatur "Kolegium Kesehatan Indonesia", yang merupakan bagian dari sistem kelembagaan Konsil yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Dengan demikian, Kolegium dalam sistem regulasi yang baru bukan lagi berada di bawah organisasi profesi, tetapi merupakan bagian dari sistem kelembagaan yang lebih luas, yang ditetapkan oleh negara untuk menjamin pengelolaan Halaman 74 dari 88 halaman. Putusan Nomor 4 P/HUM/2025 Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 74 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id tenaga medis dan tenaga kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Sebagai bentuk pelaksanaan lebih lanjut, Pasal 272 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 telah mengamanatkan bahwa, “Ketentuan lebih lanjut mengenai Kolegium, termasuk tugas, fungsi, dan wewenang diatur dengan Peraturan Pemerintah”; Sebagai tindak lanjut dari amanat ini, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 mengatur bahwa pengesahan Kolegium dilakukan melalui keputusan Menteri, bukan melalui organisasi profesi sebagaimana dalam rezim hukum sebelumnya. Oleh karena itu, pengesahan Kolegium oleh Menteri bukan merupakan penyimpangan dari prinsip independensi kelembagaan, tetapi justru merupakan bentuk keselarasan sistem tata kelola tenaga medis dan tenaga kesehatan sesuai dengan struktur regulasi yang telah diatur dalam Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2023; c. Independensi kolegium tidak berarti kolegium berdiri sendiri tanpa pengaturan hukum, melainkan bahwa kolegium dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak dapat diintervensi dalam hal profesionalisme keilmuan, tetapi tetap tunduk pada sistem kelembagaan yang telah diatur berdasarkan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2023; d. Bahwa ketentuan Pasal 708 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 yang menyatakan dalam rangka mengoordinasikan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Kolegium, dibentuk Kolegium Kesehatan Indonesia. Ketentuan tersebut terkait dengan koordinasi Kolegium dengan Menteri sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 707 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024. Bahwa keberadaan Kolegium Kesehatan Indonesia diperlukan dalam rangka mengoordinasikan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Halaman 75 dari 88 halaman. Putusan Nomor 4 P/HUM/2025 Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 75 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Kolegium, sehingga dapat memastikan bahwa standar kompetensi dan kurikulum yang disusun oleh Kolegium selaras dengan kebutuhan pelayanan tenaga medis dan tenaga kesehatan untuk seluruh masyarakat Indonesia sehingga dapat menjamin kualitas dan pelayanan kesehatan yang mudah diakses oleh masyarakat. Dalam pelaksanaan koordinasi dimaksud tentunya kolegium yang begitu banyak yaitu kurang lebih 78 kolegium sebagaimana Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1581/2024 tentang Keanggotaan Kolegium Kesehatan Indonesia Periode Tahun 2024-2028 (vide Bukti T.7), tidak mungkin seluruhnya melakukan koordinasi dengan Menteri sehingga dalam hal ini diperlukan adanya koordinator yang mewakili seluruh kolegium yang ada. Bahwa Kolegium Kesehatan Indonesia merupakan perwujudan dari perwakilan seluruh kolegium karena Kolegium Kesehatan Indonesia seluruh anggotanya merupakan ketua Kolegium, selanjutnya dalam Pasal 708 ayat (2) diatur mengenai susunan keanggotaan Kolegium Kesehatan Indonesia sebagai berikut: a) 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; b) 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota; c) 1 (satu) perwakilan masing-masing Kolegium sebagai anggota; Berkaitan dengan hal tersebut sebagaimana Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1581/2024 tentang Keanggotaan Kolegium Kesehatan Indonesia Periode Tahun 2024-2028 (vide Bukti T.7), keanggotaan Kolegium Kesehatan Indonesia Periode Tahun 2024-2028 terdiri dari: a) 1 (satu) orang Ketua Kolegium Kesehatan Indonesia merangkap anggota, dijabat oleh dr. Supriyanto Dharmoredjo, Sp. B, FINACS, M. Kes yang juga merupakan Ketua dari Kolegium Bedah; b) 1 (satu) orang Wakil Ketua Kolegium Kesehatan Indonesia Halaman 76 dari 88 halaman. Putusan Nomor 4 P/HUM/2025 Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 76 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id merangkap anggota; dijabat oleh dr. Fatima Safira Alatas, PhD, Sp. A (K), yang juga merupakan Ketua dari Kolegium Kesehatan Anak; c) 1 (satu) perwakilan masing-masing Kolegium sebagai anggota; artinya terdapat 76 anggota Kolegium Kesehatan Indonesia yang merupakan Ketua dari masing-masing Kolegium diantaranya: Kolegium Akupuntur, Kolegium Andrologi, Kolegium Bedah Anak, Kolegium Bedah Saraf, Kolegium Farmakologi Klinik, dan lain-lain; e. Pasal 708 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 menyatakan bahwa Ketua Kolegium Kesehatan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan sebagai perwakilan dalam Konsil Kesehatan Indonesia. Dengan demikian, Ketua Kolegium Kesehatan Indonesia yang merupakan perwujudan dari seluruh Kolegium akan lebih mudah dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Kolegium dibandingkan jika koordinasi dimaksud dilaksanakan langsung oleh 78 Kolegium yang ada, sehingga dengan demikian pengaturan Kolegium Kesehatan Indonesia dalam Pasal 708-711 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 sama sekali tidak bertentangan dengan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023; f. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 yang pengaturannya disesuaikan dengan kebutuhan norma dalam rangka membuat aturan pelaksanaan lebih jelas dan implementatif, dalam hal ini termasuk kebutuhan pembentukan Kolegium Kesehatan Indonesia; g. Gambaran antara Kolegium dan Kolegium Kesehatan Indonesia dapat dilihat dalam matriks sebagai berikut: Aspek Kolegium Kolegium Kesehatan Indonesia Halaman 77 dari 88 halaman. Putusan Nomor 4 P/HUM/2025 Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 77 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Tujuan Mengembangkan cabang disiplin ilmu dan standar pendidikan tenaga medis dan tenaga kesehatan. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan kolegium masing-masing disiplin ilmu. Keanggotaan Kelompok ahli yang terdiri dari para guru besar dan ahli bidang ilmu kesehatan Terdiri dari 1 orang ketua, 1 orang wakil ketua, dan 1 orang perwakilan masing-masing kolegium Legalitas Dibentuk oleh kelompok ahli dan disahkan oleh Menteri. Dibentuk sebagai wadah koordinasi kolegium dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangannya, dengan ketuanya menjadi perwakilan dalam Konsil Kesehatan Indonesia. Tugas  Menyusun standar kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan.  Menyusun standar kurikulum pelatihan tenaga medis dan tenaga kesehatan. Fungsi  Penyusunan standar kompetensi dan standar kurikulum pelatihan.  Terlibat dalam penyusunan standar nasional Pendidikan tinggi pada Pendidikan tinggi tenaga medis dan tenaga Kesehatan yang dilaksanakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.  Penyusunan kurikulum pendidikan  Mengoordinasikan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan kolegium.  Bertindak sebagai perwakilan kolegium dalam Konsil Kesehatan Indonesia Halaman 78 dari 88 halaman. Putusan Nomor 4 P/HUM/2025 Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 78 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id tinggi tenaga medis dan tenaga kesehatan bersama penyelenggara Pendidikan.  Penyusunan standar profesi bersama dengan Konsil untuk ditetapkan oleh Menteri.  Bekerja sama dengan penyelenggara Pendidikan tinggi tenaga medis dan tenaga kesehatan untuk melaksanakan uji kompetensi.  Penyusunan kajian jenis dan kelompok tenaga medis dan tenaga kesehatan Bersama dengan Konsil untuk ditetapkan Menteri.  Penyusunan kompetensi beririsan.  Penyusunan kajian penambahan kompetensi.  Pelaksanaan evaluasi kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan warga negara indonesia lulusan luar negeri serta tenaga medis dan tenaga kesehatan warga negara asing lulusan luar negeri bersama Menteri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, Halaman 79 dari 88 halaman. Putusan Nomor 4 P/HUM/2025 Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 79 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id dan Konsil.  Pemberian dukungan penyusunan persyaratan dan standar Rumah Sakit pendidikan. Kewenangan  Menerbitkan sertifikasi kompetensi. Tidak disebutkan secara eksplisit pada Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024. Masa Jabatan Tidak disebutkan secara eksplisit pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024. 4 tahun, dapat diangkat kembali 1 kali jika memenuhi persyaratan. Kolegium Kesehatan Indonesia yang akan mengoordinasikan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Kolegium tiap disiplin ilmu kesehatan akan mampu mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi dalam proses pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Kolegium seperti klaim kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan tertentu dalam penyusunan standar kompetensi dan standar kurikulum; h. Menurut pendapat Ahli Peraturan Perundang-Undangan (vide Bukti T.9) menanggapi dalil Para Pemohon yang beranggapan pengaturan “Kolegium Kesehatan Indonesia” muncul secara tiba-tiba dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tanpa dasar hukum yang jelas dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, ahli berpandangan bahwa pembentukan Kolegium Kesehatan Indonesia justru merupakan langkah yang sah dan diperlukan dalam konteks koordinasi serta keselarasan kebijakan tenaga medis dan tenaga kesehatan secara nasional, sebagaimana diamanatkan dalam berbagai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 telah secara jelas mengatur bahwa Kolegium merupakan bagian integral yang menjadi alat kelengkapan dari Konsil. Hal ini ditegaskan dalam Halaman 80 dari 88 halaman. Putusan Nomor 4 P/HUM/2025 Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 80 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, yang menyatakan bahwa “…, setiap kelompok ahli tiap disiplin ilmu Kesehatan dapat membentuk Kolegium.”, serta diperkuat oleh Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 yang menyatakan bahwa Kolegium merupakan alat kelengkapan Konsil dan dalam menjalankan perannya bersifat independen. Dengan demikian, bahwa setidaknya dalam hal ini, Kolegium memiliki dua karakteristik utama dalam sistem kelembagaan Konsil: Pertama, kolegium tetap memiliki independensi dalam menjalankan perannya; Kedua, kolegium tetap berada dalam sistem yang terkoordinasi dalam kerangka kelembagaan Konsil. Dalam konteks ini, Kolegium Kesehatan Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 708 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, melainkan merupakan bentuk pengaturan yang bersifat koordinatif guna memastikan kolegium-kolegium dalam tiap disiplin ilmu tetap berjalan dalam sistem yang selaras dan tidak bekerja secara terfragmentasi; Lebih lanjut, keberadaan “Kolegium Kesehatan Indonesia” sebagai wadah untuk mengoordinasikan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Kolegium, sebagaimana diatur dalam Pasal 708 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, bukan hanya sah secara hukum, tetapi juga merupakan konsekuensi logis dari prinsip koordinasi dan sinkronisasi kebijakan yang telah diperintahkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Pasal 413 hingga Pasal 415 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 menegaskan pentingnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan kesehatan antarlembaga dalam rangka memperkuat sistem kesehatan nasional, termasuk dalam hal sistem pembinaan tenaga medis dan tenaga kesehatan; Pembentukan “Kolegium Kesehatan Indonesia” dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 merupakan Halaman 81 dari 88 halaman. Putusan Nomor 4 P/HUM/2025 Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 81 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id perwujudan dari prinsip-prinsip koordinasi tersebut. Kolegium Kesehatan Indonesia bukanlah badan yang mengambil alih kewenangan dan independensi Kolegium dari masing-masing disiplin ilmu, tetapi semata-mata merupakan instrumen koordinatif yang bertujuan untuk memastikan adanya keselarasan kebijakan di antara kolegium-kolegium yang berbeda, sehingga regulasi kelembagaan profesi tenaga medis dan tenaga kesehatan dapat berjalan secara efektif dan terpadu; Pasal 708 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 dengan jelas menyatakan bahwa, “Dalam rangka mengkoordinasikan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Kolegium, dibentuk Kolegium Kesehatan Indonesia”; Bahwa frasa “dalam rangka mengkoordinasikan” menegaskan bahwa keberadaan Kolegium Kesehatan Indonesia hanya bersifat fasilitatif dan tidak mencampuri independensi kolegium dalam masing-masing disiplin ilmu, sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023; Ditambah lagi, ketentuan Pasal 708 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 mengatur bahwa: “Ketua Kolegium Kesehatan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan sebagai perwakilan dalam Konsil Kesehatan Indonesia.” Hal ini justru memberikan kepastian bahwa Kolegium tetap memiliki keterwakilan dalam Konsil dan tetap memiliki peran dalam pembentukan kebijakan keprofesian tenaga medis dan tenaga kesehatan secara nasional. Penempatan Ketua Kolegium Kesehatan Indonesia dalam Konsil menunjukkan bahwa sistem regulasi yang dibangun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 bertujuan Halaman 82 dari 88 halaman. Putusan Nomor 4 P/HUM/2025 Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 82 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id untuk memperkuat posisi Kolegium dalam sistem kesehatan nasional, bukan untuk menghapuskan atau melemahkannya; i. Berdasarkan Lampiran angka 98 Undang-Undang 12 Tah2011 menyatakan bahwa Ketentuan umum berisi: 1) Batasan pengertian atau definisi; 2) Singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau 3) Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab; Berdasarkan uraian tersebut maka ketentuan umum bukan merupakan norma dalam undang-undang sehingga jelas kekeliruan Para Pemohon yang mempertentangkan ketentuan Pasal 708-711 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 dengan Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023; Menurut pandangan Ahli (vide Bukti T.9), dalam konteks kajian ilmu perundang-undangan, prinsip batu uji suatu norma dalam pengujian peraturan perundang-undangan, khususnya di Mahkamah Agung (MA), sejatinya harus memenuhi kriteria berikut: 1) Norma harus memiliki daya laku substantif, yaitu mengandung perintah, larangan, atau hak/kewajiban yang mengikat subjek hukum tertentu; 2) Norma yang diuji harus memiliki sifat imperatif, yaitu menentukan akibat hukum bagi pihak yang diatur dalam peraturan tersebut; 3) Batu uji yang digunakan harus lebih tinggi tingkatannya, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 yang menjadi dasar pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024; Halaman 83 dari 88 halaman. Putusan Nomor 4 P/HUM/2025 Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 83 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Bahwa dalam konteks pemahaman ilmu perundang-undangan, ketentuan umum dalam suatu regulasi berfungsi untuk: 1) Mendefinisikan konsep-konsep definisi penting yang digunakan dalam peraturan tersebut; 2) Memberikan kerangka dasar bagi interpretasi norma dalam pasal-pasal berikutnya; dan 3) Bersifat deklaratif, bukan operasional atau imperatif, sehingga tidak memiliki daya normatif yang berdiri sendiri sebagai dasar hukum utama dalam suatu pengujian peraturan; Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 17/2023, kolegium didefinisikan kumpulan ahli dari setiap disiplin ilmu Kesehatan yang mengampu cabang disiplin ilmu tersebut yang menjalankan tugas dan fungsi secara independen dan merupakan alat kelengkapan Konsil. Hanya saja, definisi ini bukanlah norma yang mengatur hak dan kewajiban, melainkan hanya memberikan pemahaman awal terkait subjek hukum yang diatur. Oleh karena itu, jika Para Pemohon mendasarkan permohonannya pada ketentuan umum tanpa mengaitkannya dengan norma substantif yang mengatur hak dan kewajiban, batu uji yang diajukan menjadi tidak tepat secara metodologis. Ketentuan umum dalam hal ini hanya berisi definisi dan kerangka dasar suatu konsep tanpa memberikan perintah atau larangan konkret, maka ketentuan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai batu uji yang valid dalam konteks permohonan pengujian materiil atas norma suatu peraturan perundang-undangan; Dengan demikian Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tidak relevan menjadi batu uji Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024; VII. PETITUM Halaman 84 dari 88 halaman. Putusan Nomor 4 P/HUM/2025 Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 84 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Berdasarkan seluruh uraian dan penjelasan di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan uji formil dan materiil a quo, dapat memberikan Putusan dengan amar sebagai berikut: 1. Menerima Jawaban Termohon untuk seluruhnya; 2. Menolak permohonan provisi yang diajukan Para Pemohon; 3. Menyatakan Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing); 4. Menyatakan menolak permohonan Pengujian Para Pemohon untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard); Menyatakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023; Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa: 1. Salinan Perbaikan Permohonan Nomor 111/PUU-XXI/2024; (Bukti T-1) 2. Salinan Perbaikan Permohonan Nomor 156/PUU-XXII/2024; (Bukti T-2) 3. Salinan Permohonan Perkara Nomor 171/PUU-XXII/2024; (Bukti T-3) 4. Salinan Permohonan Perkara Nomor 179/PUU-XXII/2024;(Bukti T-4) 5. Salinan Permohonan Perkara Nomor 182/PUU-XXII/2024;(Bukti T-5) 6. Fotokopi Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1560/2024 tentang Pengesahan Kolegium Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan; (Bukti T-6) 7. Fotokopi Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.07.07/MENKES/1581/2024 tentang Keanggotaan Kolegium Kesehatan Indonesia Periode Tahun 2024-2028; (Bukti T-7) 8. Fotokopi Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1958/2024 tentang Pengesahan Susunan Organisasi Kolegium Bedah Periode Tahun 2024-2028;(Bukti T-8) Halaman 85 dari 88 halaman. Putusan Nomor 4 P/HUM/2025 Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 85 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id 9. Fotokopi Penyampaian Keterangan Ahli Presiden di Mahkamah Agung Dalam Perkara Permohonan Pengujian Materil (Judical Review) atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan; (Bukti T-9); PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas; Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah Pasal 707 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 708 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3); Pasal 709, Pasal 710 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3); Pasal 710 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3); dan Pasal 711 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Terhadap Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan; Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Agung mempelajari dalil- dalil dalam alasan-alasan permohonan pengujian peraturan perundang- undangan di bawah undang-undang dihubungkan dengan dalil-dalil yang disampaikan oleh Termohon dalam Jawaban atas permohonan a quo, ternyata terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, yang jadi dasar permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang- undang sedang diajukan uji materiil pada Mahkamah Konstitusi; Menimbang, bahwa oleh karena Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, yang dijadikan dasar dalam permohonan a quo sedang dalam proses pengujian pada Mahkamah Konstitusi dengan register perkara Nomor 111/PUU-XXII/2024, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan: “Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang- undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Halaman 86 dari 88 halaman. Putusan Nomor 4 P/HUM/2025 Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 86 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Konstitusi”, maka permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang ke Mahkamah Agung yang diajukan oleh Pemohon menjadi prematur (belum waktunya), sehingga permohonan ini harus dinyatakan tidak diterima, dan substansi permohonan tidak perlu dipertimbangkan lagi; Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dinyatakan tidak diterima, maka Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara; Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait; MENGADILI: 1. Menyatakan permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dari Para Pemohon I. KOLEGIUM ILMU BEDAH INDONESIA (KIBI) II. Dr. dr. DARWITO, SpB. Subsp.Onk.(K) III. Prof. dr. H. MUCHLIS RAMLI, SpB. Subsp.Onk.(K) tidak diterima; 2. Menghukum Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah); Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 15 April 2025, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dewi Asimah, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak. Anggota Majelis: Ketua Majelis, Halaman 87 dari 88 halaman. Putusan Nomor 4 P/HUM/2025 Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 87 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id ttd. ttd. Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. ttd. Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum. Panitera Pengganti, ttd. Dewi Asimah, S.H., M.H. Biaya-biaya 1. Meterai ……..…… Rp 10.000,00 2. Redaksi ……….… Rp 10.000,00 3. Administrasi …... Rp 98 0 .000,00 Jumlah ………………. Rp 1.000.000,00 Untuk Salinan MAHKAMAH AGUNG – RI a.n. Panitera Panitera Muda Tata Usaha Negara, H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum NIP : 19610514 198612 1 001 Halaman 88 dari 88 halaman. Putusan Nomor 4 P/HUM/2025 Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 88