4 P/HUM/2021

--- Page 1 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN Nomor 4 P/HUM/2021hkama DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Repub ### MAHKAMAH AGUNG Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara: ANTON ANDRIYANTO,kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Agung Indonesia Perumahan Kota Baru, Jalan Kota Baru Raya Nomor 92, RT 03 RW 13, Kelurahan Blotongan, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga; Selanjutnya disebut sebagai Pemohon; melawan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, tempatkedudukandi Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta; Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2019 tentang Pemberian Mandat kepada Menteri Sekretaris Negara untuk Menerbitkan Surat Kuasa Khusus atas nama Presiden dalam Pengujian Undang-ahkamah Republik Undang di Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang di Mahkamah Agung, Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia a.n. Presiden Republik Indonesia memberikan kuasa kepada : 1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; Beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan; Agung 2. Menteri Keuangan Republik Indonesia; Indonesia Beralamat di Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan Lantai 3 Jalan Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta Pusat; Berdasarkan Surat KuasaKhusus,tanggal 29 Januari 2021, selanjutnya : 1. Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia Republik Indonesiamemberikan kuasa substitusi kepada: Halaman 1 dari 43 halaman. Putusan Nomor 4 P/HUM/2021ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 1 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 2 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id - Widodo Ekatjahjana, jabatan Direktur Jenderal Peraturanhkama Perundang-undangan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia; Repub - Ardiansyah, jabatan Direktur Litigasi Peraturan Perundang- undangan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia; - Erwin Fauzi, jabatan Kepala Sub Direktorat Penyiapan dan Pendampingan Persidangan Bidang Perekonomian; Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor M.HH.PP.06.03-04 tanggal 8 Februari 2021; 1. Menteri Keuangan Republik Indonesia memberikan kuasa substitusi Agung Indonesia kepada : - Hadiyanto, jabatan Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan; - Suryo Utomo, jabatan Direktur Jenderal Pajak Jenderal Kementerian Keuangan; - Tio Serepina Siahaan, jabatan Kepala Biro Advokasi, Sekretariat Jenderal; - Yunirwansyah, jabatan Direktur Peraturan Perpajakan II, Direktorat Jenderal Pajak; Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi dari Nomor SKU-52/MK.01/2021,ahkamah Republik tanggal 5 Februari 2021; Selanjutnya disebut sebagai Termohon; Mahkamah Agung tersebut; Membaca surat-surat yang bersangkutan; ### DUDUK PERKARA Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03Agustus 2020dan diregister dengan Nomor : 01P/HUM/2020/PN.Slt di Agung Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga Kelas I B pada tanggalIndonesia24 Agustus 2020, kemudian melalui Pengadilan Negeri Salatiga Kelas I Btertanggal 04 Agustus 2020dan 31 Agustus 2020Surat Permohonan Pemohon diajukan dan diterima di Panitera Muda Perkara Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 24 November 2020dan diregister dengan Nomor 4 P/HUM/2021 pada tanggal 4 Januari 2021. Berdasarkan Surat Permohonannya tersebut Pemohontelah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadapPeraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Halaman 2 dari 43 halaman. Putusan Nomor 4 P/HUM/2021ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 2 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 3 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperolehhkama Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut: Repub ### PENDAHULUAN 1. Pajak dari tinjauan ekononi adalah berkurangnya kemampuan individu untuk menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa, dilain sisi kemampuan keuangan negara semakin bertambah besar dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat; 1. Pajak dari tinjauan hukum adalah negara mempunyai kekuatan untuk memaksa kepada setiap warga negara untuk menyetorkan sejumlah dana Agung Indonesia tertentu kepada negara yang dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini menunjukan bahwa pajak dipungut harus berdasarkan undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum. Masih berhubungan dengan pajak, menurut Adam Smith dalam bukunya Wealth of Nations mengatakan bahwa mengenai pemungutan pajak harus mengadung asas keadilan yaitu : “pemungutan pajak yang dilakukan negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak”. Hal ini menunjukan bahwa ada batasan mengenai besar kecilnya penghasilan seseorang yang dapat dipungut pajak;ahkamah Republik 3. Pengertian perusahaan perorangan menurut Murti Samarai dan Jhon Suprianto adalah “perusahaan yang dimiliki, dikelola serta dipimpin secara individu atau oleh satu orang dimana tanggung jawab atau segala kegiatan ditanggung oleh pemilik”. Dikutip dari https://www.pahlevi.net/pengertian- perusahaan-perseorangan/ terdapat kelebihan perusahaan perseorangan diantaranya adalah sebagai berikut : 3.1. Seluruh keuntungan yang diperoleh merupakan hak sepenuhnya untuk Agung pemilik perusahaan; Indonesia 3.2. Pemilik usaha memiliki kebebasan penuh untuk menjalankan usaha dan seluruh keputusan merupakan hak mutlak pemilik; 3.3. Nilai pajak dari perusahaan perseorangan tergolong rendah karena pada saat ini pemerintah tidak memungut pajak pada perusahaan perseorangan; 3.4. Struktur organisasi dari perusahaan tergolong sederhana dan mudah sehingga biaya operasional yang dibutuhkan tidak terlalu banyak; Halaman 3 dari 43 halaman. Putusan Nomor 4 P/HUM/2021ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 3 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 4 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.idhkama 3.5. Tidak seperti pada jenis perusahaan lain seperti PT, CV, Firma yang memiliki banyak peraturan dari pemerintah yang harus ditaati karena Repub peraturan untuk perusahaan perseorangan tergolong minim; 3.6. Seluruh rahasia perusahaan tergolong aman karena pemilik usaha sendiri yang menjalankan semua aktivitas penting dan keuntungan dimiliki oleh pemilik; 3.7. Keputusan-keputusan penting dapat diambil dengan cepat karena pemilik perusahaan yang mengatur perusahaan; Melihat hal diatas menunjukan bahwa ada perbedaan antara perusahaan Agung Indonesia perseorangan dengan perusahaan yang berbentuk badan PT,CV dan Firma; ### KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 telah menciptakan sebuah kewenangan baru bagi Mahkamah Agung yang berfungsi untuk menguji peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang, sebagaimana tertuang dalam Pasal 24A Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004ahkamah Republik tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, selain itu diatur lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman; Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung adalah menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Agung terhadap Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 24AIndonesiaAyat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia1945 yang berbunyi: “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang- undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang…”; Selanjutnya Pasal 31 ayat ( 1 ) dan ayat ( 2 ) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyatakan: Halaman 4 dari 43 halaman. Putusan Nomor 4 P/HUM/2021ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 4 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 5 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.idhkama (1) Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang- undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang; Repub **(2) Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan** dibawah Undang-Undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku…’; Bahwa tata cara pengujian diatur pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil yang berbunyi: Agung Indonesia 1. Permohonan keberatan diajukan Kepada Mahkamah Agung dengan cara: - Langsung ke Mahkamah Agung; atau - Melalui Pengadilan Negeri yang membawahi wilayah hukum tempat kedudukan Pemohon; 1. Permohonan keberatan diajukan terhadap suatu peraturan Perundang- Undangan yang diduga bertentangan dengan Undang-Undang yang lebih tinggi; ### Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan:ahkamah Republik (2) Mahkamah Agung berwenang: 1. Menguji peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang dan…”; 1. Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan “Dalam hal suatu Peraturan Perundang-Undangan di bawah Undang- Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya Agung dilakukan oleh Mahkamah Agung”; Indonesia 1. Berdasarkan uraian angka 1 sampai 4 diatas maka tidak ada keraguan sedikitpun bagi Pemohon menyimpulkan bahwa Mahkamah Agung berwenang untuk mengadili permohonan pengujian Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu Terhadap Undang-Undang Dasar NRI 1945 pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final; Halaman 5 dari 43 halaman. Putusan Nomor 4 P/HUM/2021ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 5 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 6 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.idhkama KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) 1. Bahwa Pasal 31A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 Repub tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung mengatakan bahwa: **(1) Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-** undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan di buat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia; **(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat Agung Indonesia** dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang, yaitu: 1. Perorangan warga negara Indonesia; 1. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; 1. Badan hukum publik atau badan hukum privat; 1. Bahwa sebagai perorangan warga negara Republik Indonesia, Pemohonahkamah Republik mempunyai hak–hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, baik yang bersifat tidak langsung seperti hak untuk tidak diperlakukan sewenang-wenang sebagai wujud dari “negara hukum” maupun yang bersifat langsung seperti terdapat dalam pasal 28 E ayat (1) Undang-Undang Dasar1945 yang berbunyi : “setiap orang bebas ..…memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya ,serta berhak kembali”; Agung 3. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara IndonesiaIndonesia yang berprofesi sebagai pengusaha kecil perorangan ……yang mempunyai kepentingan hukum dalam permohonan ini karena Pemohon menganggap hak Pemohon dirugikan atas berlakunya Pasal 3 ayat 1A Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu; Halaman 6 dari 43 halaman. Putusan Nomor 4 P/HUM/2021ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 6 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 7 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.idhkama 4. Bahwa dengan adanya Pasal 3 ayat 1A Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Repub Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu telah menimbulkan kerugian dan ketidakadilan bagi Pemohon; Bahwa berdasarkan uraian diatas, kedudukan hukum dan kepentingan hukum atau legal standing Pemohon di dalam permohonan pengujian Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu terhadap Undang-Undang Dasar NRI 1945 adalah sudah sesuai Agung Indonesia dengan ketentuan Pasal 31A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; ### ALASAN PERMOHONAN PENGUJIAN 1. Pengujian Formil PP 23 Tahun 2018 terhadap Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. Bahwa Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu yangahkamah Republik berbunyi: Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dalam jangka waktu tertentu; Bahwa Pasal 2 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu yang berbunyi: Agung Tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimanaIndonesiadimaksud pada ayat (1) sebesar 0,5% (nol koma lima persen); Bahwa Pasal 3 ayat 1A Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu yang berbunyi : “Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenakan Pajak Penghasilan final sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) merupakan: Halaman 7 dari 43 halaman. Putusan Nomor 4 P/HUM/2021ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 7 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 8 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.idhkama a. Wajib Pajak orang pribadi; - Wajib Pajak badan berbentuk koperasi ,persekutuan komanditer, firma Repub atau perseroan terbatas; Perhitungan pajak penghasilan 1. Berdasarkan PPH Pasal 7 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan untuk wajib pajak orang pribadi per tahun dihitung dengan memperhatikan PTKP. Adapun perhitungannya adalah sebagai berikut : PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) adalah Rp. 15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) + istri Rp. 1.320.000,00 (satu juta Agung Indonesia tiga ratus dua puluh ribu rupiah) + 2 anak (Rp. 1.320.000jt x 2) Rp. 2.640.000,00 (dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) = Rp. 19.800.000,00 (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah) per tahun atau PTKP perbulan Rp. 1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah). Jadi selama pemohon / wajib pajak orang pribadi berpenghasilan Rp. 1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan maka tidak dikenakan pajak penghasilan; 1. Perhitungan pajak penghasilan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 adalah sebagai berikut:ahkamah Republik untuk wajib pajak perorangan/orang pribadi, PT, CV maupun Firma dihitung berdasarkan omzet penjualan x 0,5%, apabila omzet kurang dari 4 miliar/th. Jika omzet perbulan Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) maka pajak yang harus dibayarkan adalah Rp.15.000.000 x 0,5% = Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah). Di lain sisi pada kenyataan yang sebenarnya pemohon mendapatkan laba / penghasilan dari penjualan sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Laba tersebut di dapat Agung dengan perhitungan yaitu Rp.15.000.000 x 10% = Rp. 1.500.000,-.Indonesia Apabila perhitungan pajak penghasilan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan , seharusnya laba sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) merupakan penghasilan yang tidak terkena pajak, tetapi karena adanya PP Nomor 23 Tahun 2018 pemohon tetap diwajibkan membayar pajak . Hal ini menurut pemohon PP Nomor 23 Tahun 2018 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008; Halaman 8 dari 43 halaman. Putusan Nomor 4 P/HUM/2021ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 8 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 9 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.idhkama 2. Pengujian Formil PP Nomor 23 Tahun 2018 terhadap Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. Repub Bahwa Pasal 3 ayat 2 PP Nomor 23 Tahun 2018 berbunyi : Tidak termasuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal : - Wajib Pajak memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif ### pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan; Bahwa berdasar Pasal 3 ayat 2 PP Nomor 23 Tahun 2018 maka Wajib Pajak dapat memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan yang perhitungannya Agung Indonesia berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan akan tetapi, Wajib Pajak tetap dikenakan pajak penghasilan berapapun kecilnya penghasilan Wajib Pajak karena dalam pasal-pasal tersebut tidak memperhitungkan PTKP / Penghasilan Tidak Kena Pajak. Pasal 3 ayat 2 PP Nomor 23 Tahun 2018 hanya merujuk pada perhitungan Penghasilan Kena Pajak. Tidak dicantumkannya pasal tentang perhitungan PTKP / Penghasilan Tidak Kena Pajak dalam PP Nomor 23 Tahun 2018 menurut Pemohon hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan karena Pasal 7 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentangahkamah Republik Pajak Penghasilan memperhitungkan tentang besarnya Penghasilan yang Tidak Terkena Pajak / PTKP; 1. Pengujian Formil PP Nomor 23 Tahun 2018 terhadap Pasal 28D Undang- Undang Dasar 1945 Dikenakannya wajib pajak perusahaan orang pribadi ke dalam pajak penghasilan final tanpa memperhitungkan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) menurut Pemohon bertentangan dengan pasal 28D Undang-Undang Agung Dasar 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan,Indonesiajaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”; Pemohon merasa dirugikan dan terjadi ketidakadilan bagi Pemohon karena Pemohon tetap diwajibkan membayar pajak walaupun penghasilan yang diperoleh dari laba perbulan masih berada di bawah PTKP; Halaman 9 dari 43 halaman. Putusan Nomor 4 P/HUM/2021ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 9 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 10 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.idhkama 3. Pengujian Materiil Dalam pungutan pajak penghasilan terdapat asas diantaranya asas manfaat Repub dan keadilan; Asas manfaat bertujuan agar pendapatan negara dari pajak dapat digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dan bangsa Indonesia. Akan tetapi menurut Pemohon akibat dari pungutan pajak tersebut menyebabkan banyak UMKM termasuk Pemohon merasa beban bertambah berat untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup dan menyebabkan kesejahteraan menurun karena besarnya Agung Indonesia pungutan tersebut dapat digunakan untuk keperluan yang lebih mendesak misalnya untuk pembayaran BPJS, sehingga menurut Pemohon pungutan pajak perusahaan orang pribadi yang berdasarkan omzet penjualan bertentangan dengan asas manfaat; Asas keadilan menurut Adam Smith yaitu pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Menurut Pemohon pemungutan pajak perusahaan perseorangan/orang pribadi atas dasar omzet penjualan tanpa memperhitungkan PTKP / Penghasilan Tidak Kena Pajak adalah pemungutan pajak yang tidakahkamah Republik berdasar pada kemampuan membayar Pemohon sebagai wajib pajak; Atas dasar uraian diatas maka menurut Pemohon, pungutan pajak penghasilan wajib pajak badan maupun orang pribadi yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu bertentangan dengan asas manfaat dan keadilan; Agung Indonesia PETITUM Bahwa selanjutnya berdasarkan alasan-alasan hukum di atas, maka mohon kiranya Majelis Hakim Mahkamah Agung berkenan memutuskan: 1. Menerima seluruh permohonan Pemohon; 1. Menyatakan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan; Halaman 10 dari 43 halaman. Putusan Nomor 4 P/HUM/2021ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 10 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 11 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id 1. Menyatakan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajakhkama Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu bertentangan dengan Repub ### pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945; 1. Menyatakan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu tidak mempunyai kekuatan mengikat; 1. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; Agung Indonesia 1. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aquo et bono); Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa: 1. Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Pengahasilan Atas Pengahasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu(BuktiP- 1); 1. Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945ahkamah Republik (BuktiP-2); Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 4 Januari 2021 berdasarkanSurat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 4/PER-PSG/I/4P/HUM/2021,tanggal 4 Januari 2021; Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 9 Februari 2021, Agung yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut: Indonesia ### I. POKOK PERMOHONAN Bahwa alasan Permohonan Hak Uji Materiil yang diajukan oleh Pemohon, pada intinya menyatakan bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (untuk selanjutnya disebut PP Nomor 23/2018) dianggap bertentangan dengan: Halaman 11 dari 43 halaman. Putusan Nomor 4 P/HUM/2021ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 11 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 12 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.idhkama 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Repub (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang PPh); 1. Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945; Bahwa selain itu, di dalam permohonannya Pemohon juga mengemukakan alasan-alasan permohonan sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon merasa dirugikan dengan adanya ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a PP 23/2018 yang tetap mewajibkan Pemohon membayar Pajak Penghasilan (PPh)meskipun penghasilan yang diperoleh dari laba Agung Indonesia per bulan masih di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP); 1. Bahwa Pemohon mendalilkan dengan tidak dicantumkannya ketentuan PTKP dalam penghitungan Pajak Penghasilan berdasarkan PP 23/2018, maka PP 23/2018 bertentangan dengan Undang-Undang PPh; 1. PP 23/2018 bertentangan dengan asas manfaat dan keadilan; ### II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON ### PEMOHON TIDAK DAPAT MENGURAIKAN KERUGIAN YANG ### RINCI/SPESIFIK DIALAMI AKIBAT BERLAKUNYA PP 23/2018 Pemohon tidak dapat menguraikan dan membuktikan kerugian-kerugianahkamah Republik yang nyata,rinci/spesifik yang dialami oleh Pemohon di dalam Permohonannya. Hal ini menyebabkan Pemohon tidak memenuhi syarat legal standing dalam mengajukan permohonan uji materiil a quo sebagaimana disyaratkan di dalam Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Mengenai hal ini, Termohon jelaskan secara rinci sebagai berikut: 1. Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, menyatakan: Agung “Permohonan hanya dapat dilakukan oleh pihak yangIndonesiamenganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang, yaitu: - perorangan warga negara Indonesia; - kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang- undang; Halaman 12 dari 43 halaman. Putusan Nomor 4 P/HUM/2021ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 12 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 13 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.idhkama c. badan hukum publik atau privat” 1. Berdasarkan Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Repub Pemohon uji materiil a quo selain harus memenuhi kualifikasi sebagai perorangan, kesatuan masyarakat hukum adat ataupun badan hukum publik/privat,maka ia pun untuk dapat diterima sebagai pemohon yang memiliki kedudukan hukum (Legal Standing), terlebih dahulu harus dapat menjelaskan dan membuktikan: - Hak dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh Agung Indonesia adanya PP Nomor 23/2018; - Kerugian hak Pemohon secara spesifik/rinci sebagai akibat berlakunya PP Nomor 23/2018; 1. Bahwa Mahkamah Agung sejak Putusan Nomor 54P/HUM/2013tanggal 19 Desember 2013 dan Putusan Nomor 62P/HUM/2013tanggal 18 November 2013 serta putusan-putusan berikutnya berpendirian bahwa kerugian hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang MA harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: - adanya hak Pemohon yang diberikan oleh suatu peraturanahkamah Republik perundang-undangan; - hak tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian; - kerugian tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; - adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian Agung dimaksud dan berlakunya peraturan perundang-undanganIndonesiayang dimohonkan pengujian; - adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; 1. Bahwa dalam permohonannya, tidak ada satu pun dalil Pemohon yang dapat menjelaskan adanya hak Pemohon yang dirugikan, apalagi membahas hingga rinci dan spesifik mengenai kerugian-kerugian Halaman 13 dari 43 halaman. Putusan Nomor 4 P/HUM/2021ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 13 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 14 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id tersebut. Pemohon juga tidak dapat menjelaskan hubungan sebabhkama akibat (causal verband) antara kerugian yang dialaminya dengan berlakunya Pasal 3 ayat (1) huruf a PP Nomor 23/2018, dan tidak pula Repub menjelaskan kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan uji materilnya kerugian Pemohon tidak akan terjadi. Pemohon hanya memberikan ilustrasi perbandingan penghitungan Pajak Penghasilan berdasarkan tarif umum Pasal 17Undang-Undang PPh dengan PP Nomor 23/2018; 1. Dalam PP Nomor23/2018 secara jelas dan tegas diatur bahwa penggunaan tarif final PP Nomor 23/2018 dalam menghitungPPh adalah Agung Indonesia merupakan pilihan (opsional). Pemohon dalam permohonannya sama sekali tidak menjelaskan opsi mana yang telah dipilihnya untuk menghitung PPh-nya tersebut, apakah Pemohon memilih opsi menggunakan tarif umum Pasal 17 Undang-Undang PPh ataukah memilih menggunakan PP Nomor 23/2018; 1. BahwaPemohon hanya mendalilkan dengan adanya PP Nomor 23/2018, Pemohon menjadi tetap diwajibkan membayar pajak atas penghasilan yang seharusnya tidak terkena pajak berdasarkan Undang- Undang PPh, tanpa menyebutkan/membuktikan berapa pajak yangahkamah Republik telah/harus dibayarkannya akibat berlakunya PP Nomor 23/2018; 1. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Termohon berpendapat bahwa Pemohon tidak mampu membuktikan secara rinci/spesifik kerugian sebagai akibat berlakunya PP Nomor 23/2018, sehingga Pemohon tidak memiliki atau tidak dapat membuktikan legal standing-nya dalam permohonan uji materiil a quo; 1. Bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a PP Nomor 23/2018 Agung merupakan fasilitas perpajakan yang bersifat opsionalIndonesiaatau tidak wajib. Hal ini terbukti dari ketentuan pada Pasal 3 ayat (2) huruf a PP Nomor 23/2018 yang memberikan pilihan bagi Wajib Pajak untuk tetap dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan tarif pada Undang-Undang Pajak Penghasilan; “Tidak termasuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal: Halaman 14 dari 43 halaman. Putusan Nomor 4 P/HUM/2021ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 14 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 15 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.idhkama a. Wajib Pajak memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), Repub atau Pasal 31E Undang- Undang Pajak Penghasilan;” 1. Berdasarkan alasan tersebut di atas, Termohon berpendapat bahwa Pemohon tidakmampu membuktikan secara rinci/spesifik kerugian sebagai akibat berlakunya PP Nomor 23/2018, sehingga Pemohon tidak memiliki atau tidak dapat membuktikan legal standing-nya dalam permohonan uji materiil a quo; 1. Dengan demikian, Pemohon tidak memenuhi syarat untuk mengajukan Agung Indonesia permohonan a quo sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Oleh karena itu, Termohon memohon kepada Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan a quo untuk menyatakan permohonan uji materiil tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard); ### III. LATAR BELAKANG DAN URGENSI PEMBENTUKAN PP 23/2018 Sebelum menanggapi dalil pokok permohonan Pemohon, Termohon terlebihahkamah Republik dahulu menjelaskan latar belakang dan urgensi pembentukan PP Nomor 23/2018, sebagai berikut: 1. Bahwa sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah self- assessment yang artinya Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Mekanisme ini memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban Agung perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturanIndonesiaperundang- undangan, termasuk di dalamnya menentukan pilihan hukum yang tersedia dalam pemenuhan kewajiban tersebut; 1. Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Penghasilan tersebut dibedakan menjadi jenis penghasilan yang dikenai tarif umum yang diatur dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang PPh yang bersifat tarif progresif dan Halaman 15 dari 43 halaman. Putusan Nomor 4 P/HUM/2021ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 15 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 16 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id jenis penghasilan yang dikenai tarif final yang diatur dalam Pasal 4hkama ayat (2) Undang-Undang PPh; 1. Kedua jenis pengenaan tarif tersebut memiliki karakteristik Repub tersendiri. Untuk memberikan gambaran mengenai karakteristik kedua jenis tarif tersebut, dapat dijelaskan dalam matriks sebagai berikut: Tarif Final Pasal 4 ayat (2) UU Tarif Normal Pasal 17 ayat (1) UU PPh untuk Wajib Pajak Orang PPh untuk Wajib Pajak Orang Pribadi jo Pasal 2 ayat (2) PP Pribadi Nomor 23/2018 melaksanakan AgungMenyelenggarakan Pembukuan Belum mampuIndonesia atau Pencatatan Pembukuan dengan baik sesuai Standar Akuntansi (SAK) Untuk menghitung dasar Untuk menghitung dasar pengenaan pajak berdasarkan pengenaan pajak berdasarkan penghasilan netto setelah dikurangi omset (penghasilan bruto) biaya-biaya untuk menghasilkan, dikalikan dengan tarif PPh menagih, memelihara penghasilan final. Biaya yang telah (biaya 3M) dikeluarkan sehubungan untukahkamah Republik menghasilkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dikenai PPh tidak dapat dikurangi Ada pengurangan berupa PTKP Tidak ada pengurangan namun tarif bersifat progresif berupa PTKP namun tarif meningkat seiring peningkatan bersifat final, tidak dilakukan Agung Indonesia pendapatan penghitungan kembali, tidak terpengaruh besarnya omzet (sesuai Batasan omzet yang ditetapkan) dan nilainya jauh di bawah tarif minimal untuk tarif progresif Tarif bersifat progresif: Tarif final. Contoh untuk PP 1.sampai dengan Rp50.000.000,00 Nomor 23/2018 dikenakan tarif Halaman 16 dari 43 halaman. Putusan Nomor 4 P/HUM/2021ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 16 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 17 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id dikenakan tarif pajak 5% 0,5% dari penghasilan brutohkama 2.di atas Rp50.000.000,00 sampai (omset) denganRp250.000.000,00 Contoh lain, PPh final untuk Repub dikenakan tarif 15% pengalihan tanah dan/atau 3.di atas Rp 250.000.000,00 sampai bangunan sebesar 2,5% dari dengan Rp500.000.000,00 nilai transaksi/nilai pengalihan dikenakan tarif 25% tanah dan/atau bangunan. 4.di atas Rp500.000.000,00 dikenakan tarif 30% Agung Indonesia 1. Bahwa PPh final merupakan bentuk kekhususan untuk memungkinkan masyarakat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan memberikan kemudahan melalui penyederhanaan penghitungan pajak sehingga Wajib Pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dan terhindar dari pengenaan sanksi; 1. Salah satu ketentuan yang mengatur tentang pengenaan PPh final adalah Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atauahkamah Republik Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (PP Nomor 46/2013). Peredaran bruto tertentu sebagaimana dimaksud dalam PP ini yaitu sebesar Rp 4,8 Milyar; 1. Bahwa secara faktual, para pelaku UMKM di Indonesia banyak yang belum mampu melaksanakan pembukuan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) sehingga hal tersebut berdampak pada kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Agung Indonesia mereka, antara lain ketidakpatuhan dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak pada kantor pelayanan pajak setempat, ketidakpatuhan dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT). Hal ini mengakibatkan para pelaku UMKM menjadi kelompok Wajib Pajak yang rentan melakukan penghindaran pajak sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi seluruh warga negara; Halaman 17 dari 43 halaman. Putusan Nomor 4 P/HUM/2021ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 17 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 18 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.idhkama 7. Berdasarkan kondisi tersebut, maka perlu memberikan stimulus kepada masyarakat khususnya pelaku UMKM untuk memiliki Repub kepatuhan sukarela dengan adanya penentuan tarif rendah dan penyederhanaan administrasi perpajakan dengan tarif PPh final sebagaimana dalam PP Nomor 46/2013. Berlakunya PP Nomor 46/2013 tersebut dalam perjalanannya mendapatkan masukan dari berbagai pihak terutama terkait beberapa hal, yaitu: - PP Nomor 46/2013 bersifat mandatory sehingga dianggap kurang mencerminkan keadilan bagi Wajib Pajak; Agung Indonesia - tarif yang masih relatif tinggi; - tidak ada batas waktu pemberlakuan; 1. Masukan dari berbagai pihak tersebut oleh Pemerintah dievaluasi dan selanjutnya dilakukan penyesuaian terhadap PP Nomor 46/2013 dengan menerbitkan PP Nomor 23/2018 yang memberikan kemudahan dan lebih berkeadilan kepada Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu untuk jangka waktu tertentu. Beberapa hal yang diperbaiki dalam PP Nomor 23/2018 antara lain: - PP Nomor 23/2018 bersifat opsional/pilihan,sehingga Wajib Pajakahkamah Republik dapat memilih untuk dikenakan pajak menggunakan tarif umum ### Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang PPh atau menggunakan tarif final Pasal 2 ayat (2) PP Nomor 23/2018; - tarif diturunkan menjadi 0,5%; - ada batas waktu pemberlakuan yaitu 7 (tujuh) tahun untuk Wajib Pajak Orang Pribadi (vide Pasal 5 ayat (1) huruf a PP Nomor23/2018); Agung Indonesia Perubahan ini lebih memberikan keadilan dan kepastian hukum, serta diharapkan lebih mendorongperan serta masyarakat dalam kegiatan ekonomi formal; 1. Ketentuan pada Nomor 23/2018 ini menerapkan model presumptive regime dalam perpajakan yaitu metode pemajakan berbasis perkiraan. Presumptive regime merupakan suatu bentuk pendekatan pengenaan pajak yang diterapkan dalam ekonomi yang pelaku usahanya masih Halaman 18 dari 43 halaman. Putusan Nomor 4 P/HUM/2021ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 18 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 19 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id memiliki keterbatasan kemampuan baik administrasi maupunhkama pembukuan. Penerapan skema presumptive pada PP Nomor 23/2018 menggunakan omzet sebagai proxy penghasilan. Presumsi yang Repub digunakan adalah pemerintah menganggap bahwa sektor ini secara rata-rata akan menghasilkan net profit margin dengan nilai tertentu sehingga tarif pajak yang digunakan apabila menyelaraskan dengan tarif pajak standar adalah 0,5% final; 1. Penerapan skema presumptive berdasarkan PP Nomor 23/2018 tersebut pada dasarnya telah memperhitungkan agar pajak yang dibayarkan oleh pelaku usaha berbanding lurus dengan omzet pada Agung Indonesia kegiatan usaha Wajib Pajak. Sehingga apabila Wajib Pajak mengalami kenaikan omzet, maka PPh yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak juga akan mengalami kenaikan, begitu juga sebaliknya. Skema presumptive yang dipakai sekarang juga dinilai memenuhi prinsip kesederhanaan (simplicity) dalam penghitungan PPh karena memudahkan Wajib Pajak dalam melakukan penghitungan PPh terutangnya; 1. Berdasarkan penjelasan atas PP Nomor 23/2018, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa maksud dan tujuan pemerintah dalamahkamah Republik menerbitkan peraturan ini sebagai berikut: - menciptakan keadilan pembayaran pajak penghasilkan oleh setiap Wajib Pajak dengan memberikan kemudahan dan kesederhanaan dalam pelaksanaan kewajiban tersebut. - mendorong masyarakat untuk berperan serta dalam kegiatan ekonomi formal; - mendorong Wajib Pajak untuk mempelajari pembukuan; dan Agung d. memberikan keadilan kepada Wajib Pajak yang memilikiIndonesiaperedaran bruto tertentu yang telah mampu melakukan pembukuan; Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa PP Nomor 23/2018 sebagai bagian dari pengaturan pajak penghasilan merupakan alternatif yang dapat dipilih oleh Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, di samping PPh tarif umum. Sebagai konsekuensi dari self- assesment system, Wajib Pajak dapat memilih skema pemajakan yang lebih Halaman 19 dari 43 halaman. Putusan Nomor 4 P/HUM/2021ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 19 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 20 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id memudahkannya. Dengan tujuan, meningkatnya kepatuhan perpajakanhkama pelaku UMKM; IV. TANGGAPAN TERMOHON TERHADAP POKOK PERMOHONAN Repub PEMOHON Sehubungan dengan dalil Pemohon, dapat disampaikan keterangan sebagai berikut. A. BAHWA PP Nomor 23/2018 TIDAK BERTENTANGAN DENGAN ### UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008 1. Bahwa PP Nomor 23/2018tidak bertentangan dengan Undang- UndangNomor 36 Tahun 2008 (Undang-Undang PPh), karena PP Agung Indonesia Nomor 23/2018 pembentukannya justru didasarkan pada amanah Undang-Undang PPh yaitu Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (7) Undang-Undang PPh yang berbunyi sebagai berikut: ### Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang PPh: Penghasilan di bawah ini dapat dikenai PPh Pasal 4 ayat (2) bersifat final: 1. penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;ahkamah Republik 2. penghasilan berupa hadiah undian; 1. penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura; 1. penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, Agung dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan Indonesia 1. penghasilan tertentu lainnya,yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. ### Pasal 17 ayat (7) Undang-Undang PPh: Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan tarif pajak tersendiri atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), sepanjang tidak melebihi tarif pajak tertinggi sebagaimana tersebut pada ayat (1). Halaman 20 dari 43 halaman. Putusan Nomor 4 P/HUM/2021ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 20 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 21 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id 1. Bahwa Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (7) Undang-Undang PPhhkama sudah pernah diajukan uji materi di Mahkamah Konstitusi, yaitu dalam perkara uji materi nomor 128/PUU-VII/2009 tentang Repub Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Dalam pertimbangan putusan yang MENOLAK permohonan Pemohon tersebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan: “Bahwa pendelegasian wewenang Undang-Undang untuk mengatur lebih lanjut oleh peraturan perundang-undangan yang Agung Indonesia lebih rendah tingkatannya adalah suatu kebijakan pembentuk Undang-Undang yakni DPR dengan persetujuan Pemerintah (legal policy), sehingga dari sisi kewenangan kedua lembaga itu tidak ada ketentuan Undang-UndangDasar 1945 yang dilanggar, artinya produk hukumnya dianggap sah. Pengaturan lebih lanjut dalam bentuk Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak, di samping untuk memenuhi kebutuhan Pemerintah dengan segera supaya ada landasan hukum yang lebih rinci danahkamah Republik operasional, sekaligus juga merupakan diskresi yang diberikan oleh Undang-Undang kepada Pemerintah yang dibenarkan oleh hukum administrasi." 1. Lebih lanjut, dalam penjelasan kedua Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (7) Undang-Undang PPh tersebut dijabarkan sebagai berikut: - Penjelasan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang PPh bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 4 ayat (1), penghasilan- Agung penghasilan sebagaimana disebutkan padaIndonesiaPasal 4 (2) merupakan objek pajak yang dikenai tarif final berdasarkan pertimbangan-pertimbangan antara lain: 1. perlu adanya dorongan dalam rangka perkembangan investasi dan tabungan masyarakat; 1. kesederhanaan dalam pemungutan pajak; 1. berkurangnya beban administrasi baik bagi Wajib Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak; Halaman 21 dari 43 halaman. Putusan Nomor 4 P/HUM/2021ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 21 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 22 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id 1. pemerataan dalam pengenaan pajaknya; dan 1. memerhatikan perkembangan ekonomi dan moneter,hkama atas penghasilan-penghasilan tersebut perlu diberikan Repub perlakuan tersendiri dalam pengenaan pajaknya. Perlakuan tersendiri dalam pengenaan pajak atas jenis penghasilan tersebut termasuk sifat, besarnya, dan tata cara pelaksanaan pembayaran, pemotongan, atau pemungutan diatur dengan Peraturan Pemerintah; - Penjelasan Pasal 17 ayat (7) Undang-Undang PPh menyatakan bahwa ketentuan tersebut memberikan wewenang kepada Agung Indonesia Pemerintah untuk menentukan tarif pajak tersendiri yang bersifat final atas jenis penghasilan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), sepanjang tidak lebih tinggi dari tarif pajak tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Penentuan tarif pajak tersendiri tersebut didasarkan atas pertimbangan kesederhanaan, keadilan, dan pemerataan dalam pengenaan pajak; 1. Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 46/PUU-XII/2014 terkait uji materi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentangahkamah Republik Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, memberikan catatan meski merupakan open legal policy tetapi harus memperhatikan kepastian hukum yang adil karena pengenaan pungutan baik retribusi, pajak atau pungutan lainnya harus memperhatikan prinsip pemungutan fiskal (fiscal justice) yang meliputi kepastian hukum, keadilan, kemudahan dan efisiensi; 1. Bahwa PP Nomor23/2018 sesuai tujuannya antara lain Agung penyederhanaan penghitungan pajak karenaIndonesiasecara faktual masih banyak Wajib Pajak UMKM di Indonesia yang belum mampu melaksanakan pembukuan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) sehingga hal tersebut berdampak pada kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan mereka, sehingga dengan adanya PP Nomor 23/2018 ini Wajib Pajak lebih efisien dan mudah memenuhi kewajiban perpajakannya. Di samping itu, dalam penentuan besaran tarif pajak pun telah Halaman 22 dari 43 halaman. Putusan Nomor 4 P/HUM/2021ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 22 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 23 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id memperhatikan asas kepastian hukum yang adil yaitu kepastianhkama terkait subjek, objek, besarnya tarif dan waktu pembayaran, yang dijabarkan sebagai berikut: Repub - Kepastian Subjek Dalam PP Nomor 23/2018 telah diatur bahwa yang menjadi Subjek adalah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas yang menjalankan usaha dengan peredaran bruto tertentu (vide Pasal 2 Jo. 3 ayat (1)) - Kepastian Objek Agung Indonesia Dalam PP Nomor 23/2018 telah diatur bahwa yang menjadi Objek adalah penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi 4.800.000.000 dalam satu Tahun Pajak (vide Pasal 3 ayat (1)). - Kepastian Besarnya Tarif Dalam PP Nomor 23/2018 telah diatur besarnya tarif pajak adalah sebesar 0,5% dan bersifat final (vide Pasal 2 ayat (2)) - Kepastian waktu pembayaran Dalam PP Nomor 23/2018 telah diatur waktu penyetoran PPhahkamah Republik terutang yaitu dilakukan setiap bulan untuk penyetoran sendiri atau dilakukan setiap transaksi untuk pemotongan atau pemungutan oleh pihak yang ditunjuk sebagai Pemotong atau Pemungut Pajak (vide Pasal 8 ayat (2) dan (3)). 1. Berdasarkan uraian di atas, telah jelas dan terang bahwa PP Nomor 23/2018 tidak bertentangan dengan Undang-Undang PPh; B. PP 23/2018 DIMAKSUDKAN UNTUK MEMBERI KEADILAN DAN Agung Indonesia KEMUDAHAN BAGI WAJIB PAJAK 1. Dalam permohonannya pada halaman 8, Pemohon menjabarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang PPh, yaitu tentang Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang menurut Pemohon merupakan pengurangan untuk setiap penghasilan sebelum dikenai pajak. Lebih lanjut, Pemohon menggambarkan laba bersih yang diperoleh dari kegiatan usaha yang ternyata masih di bawah PTKP dimaksud; Halaman 23 dari 43 halaman. Putusan Nomor 4 P/HUM/2021ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 23 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 24 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.idhkama 2. Berdasarkan ilustrasi tersebut, kemudian dalam halaman 9 permohonannya, Pemohon menyimpulkan bahwa PP Nomor 23/2018 Repub bertentangan dengan Undang-Undang PPh, sebagai berikut: “Apabila perhitungan pajak penghasilan sesuai dengan Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, seharusnya laba sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) merupakan penghasilan yang tidak terkena pajak, akan tetapi karena adanya PP Nomor 23 Tahun 2018 pemohon tetap diwajibkan membayar pajak. Hal ini menurut pemohon PP Agung Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008; 1. Ilustrasi yang digambarkan Pemohon tidak tepat untuk diperbandingkan karena keduanya tunduk pada ketentuan hukum yang berbeda. Apabila dilihat pengelompokan pajak final berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang PPh, transaksi yang dikenakan pajak final tidak dikaitkan dengan penghasilan tahunan. Dengan demikian, pembayaran dan pelaporan pajak final tidak lagi tunduk pada penghitungan besarnya penghasilan yang dikenakanahkamah Republik tarif umum sebagaimana diatur pada Pasal 4 ayat 1 juncto Pasal 7 Undang-Undang PPh. Tidak adanya pengurangan PTKP untuk objek pajak yang dikenakan tarif pajak final, telah dikompensasi dengan pengenaan tarif pajak yang sangat rendah dan sepenuhnya dihitung sendiri oleh wajib pajak. Hal ini selain memberikan kemudahan juga memberi kepastian hukum baik bagi wajib pajak maupun bagi pemerintah; Agung 4. Ilustrasi yang digambarkan Pemohon tidak serta mertaIndonesiadapat menjadi kesimpulan bahwa Pemohon dirugikan karena penghitungan Pajak Penghasilan dengan tarif umum yang bersifat tahunan memiliki tata kelola yang lebih kompleks dan akuntabel dengan berdasarkan pada bukti-bukti pencatatan. Pelaporan self assesemnet oleh Wajib Pajak juga akan dilakukan pengujian kebenarannya oleh fiskus sampai dengan jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, justru pengaturan pengenaan pajak final adalah untuk memberi kemudahan bagi Wajib Halaman 24 dari 43 halaman. Putusan Nomor 4 P/HUM/2021ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 24 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 25 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Pajak. Dan karena bersifat kemudahan bukan penghitungan yanghkama berlaku umum, maka pengenaan pajak final untuk UMKM dibatasi hanya untuk peredaran bruto (omzet) usaha dengan nilai tertentu Repub dalam hal ini omzet sampai dengan Rp 4,8 Milyar. Sedangkan untuk peredaran bruto di atas Rp 4,8 Milyar harus melakukan pembukuan dan tunduk pada pengenaan pajak dengan tarif umum; 1. Dengan demikian, pengenaan pajak final sesungguhnya adalah bentuk kekhususan untuk kemudahan dan kepastian pembayaran pajak oleh Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha dengan Agung Indonesia peredaran bruto tertentu (sampai dengan Rp 4,8 Milyar), sama sekali tidak dimaksudkan untuk merugikan Wajib Pajak melainkan untuk mendorong kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban pembayaran pajaknya sebagaimana Wajib Pajak Penghasilan lainnya; 1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon pada halaman 10 Permohonannya yang menyatakan: “Bahwa berdasar Pasal 3 ayat (2) PP Nomor 23 Tahun 2018 maka Wajib Pajak dapat memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan yangahkamah Republik perhitungannya berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan akan tetapi, Wajib Pajak tetap dikenakan pajak penghasilan berapapun kecilnya penghasilan Wajib Pajak karena dalam pasal- pasal tersebut tidak memperhitungkan PTKP/Penghasilan Tidak Kena Pajak. Pasal 3 ayat (2) PP Nomor 23 Tahun 2018 hanya merujuk pada perhitungan Penghasilan Kena Pajak. Tidak dicantumkannya pasal tentang perhitungan PTKP/Penghasilan Agung Tidak Kena Pajak dalam PP Nomor 23 TahunIndonesia2018 menurut pemohon dalam hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan karena Pasal 7 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan memperhitungkan tentang besarnya Penghasilan yang Tidak Terkena Pajak/PTKP”; Halaman 25 dari 43 halaman. Putusan Nomor 4 P/HUM/2021ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :