46 P/HUM/2024

hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 1 dari 72 halaman. Putusan Nomor 46 P/HUM/2024 PUTUSAN Nomor 46 P/HUM/2024 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, b dan c Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibukota Negara Nusantara, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara: ARESTON DAYANO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Perumahan Sosial Blok 1 Nomor 03, RT.028/RW.000, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, pekerjaan Karyawan Swasta; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Suaib Ubrusun, S.H., dan kawan- kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Suaib Ubrusun & Rekan, beralamat di Kota Administrasi Jakarta Selatan, email suaib.ubrusun022@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Agustus 2014; Selanjutnya disebut sebagai Pemohon; melawan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat; Selanjutnya memberi kuasa kepada 1. Menteri Hukum Republik Indonesia, 2. Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia, dan 3. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 8 November 2024, dan berdasarkan: 1. Surat Kuasa Substitusi dari Menteri Hukum Republik Indonesia tanggal 28 November 2024, memberikan kuasa Substitusi kepada kuasa Dhahana Putra, jabatan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan dan kawan-kawan; 2. Surat Kuasa Substitusi dari Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 32/SKS/M/2024, tanggal 8 November 2024, Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 2 dari 72 halaman. Putusan Nomor 46 P/HUM/2024 memberikan kuasa Substitusi kepada Mohammad Zainal Fatah, jabatan Sekretaris Jenderal dan kawan-kawan; 3. Surat Kuasa Substitusi dari Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Republik Indonesia, memberikan kuasa Substitusi kepada kuasa Eko Baroto, jabatan Plt. Direktur Hukum dan kawan; Selanjutnya disebut sebagai Termohon; Mahkamah Agung tersebut; Membaca surat-surat yang bersangkutan; DUDUK PERKARA Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Agustus 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 30 Agustus 2024, dan diregister dengan Nomor 46 P/HUM/2024, telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, b dan c Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut: I. Objek Permohonan; 1. Bahwa adapun yang menjadi objek permohonan keberatan Hak Uji Materiil dalam permohonan ini adalah Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, b dan c Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2024 Tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara (selanjutnya disebut “Perpres 75/2024”) yang diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Juli 2024 dan dicatat dalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 133) Bukti P-2; 2. Bahwa terhadap objek permohonan keberatan uji materiil Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, b dan c Perpres 75/2024 menyatakan: Pasal 9 (1) Otorita Ibu Kota Negara Nusantara memberikan jaminan kepastian jangka waktu hak atas tanah melalui 1 (satu) siklus Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 3 dari 72 halaman. Putusan Nomor 46 P/HUM/2024 pertama dan dapat dilakukan pemberian kembali 1 (satu) siklus kedua kepada Pelaku Usaha, yang dimuat dalam perjanjian; (2) Siklus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: a. Hak Guna Usaha untuk jangka waktu paling lama 95 (sembilan puluh lima) tahun melalui 1 (satu) siklus pertama dan dapat dilakukan pemberian kembali untuk 1 (satu) siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 95 (sembilan puluh lima) tahun berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi; b. Hak Guna Bangunan untuk jangka waktu paling lama 80 (delapan puluh) tahun melalui 1 (satu) siklus pertama dan dapat dilakukan pemberian kembali melalui 1 (satu) siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 80 (delapan puluh) tahun berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi; dan c. Hak Pakai untuk jangka waktu paling lama 80 (delapan puluh) tahun melalui 1 (satu) siklus pertama dan dapat dilakukan pemberian kembali melalui 1 (satu) siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 80 (delapan puluh) tahun berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi; 3. Bahwa objek permohonan keberatan a quo mempunyai materi muatan yang bertentangan dengan beberapa peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi, diantaranya yaitu: 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 1960), (selanjutnya disebut “UUPA”) Bukti P-3; 2) Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21- 22/PUU-V/2007, tanggal 25 Maret 2008 tentang Permohonan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) Bukti P-4; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 4 dari 72 halaman. Putusan Nomor 46 P/HUM/2024 3) Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 35/PUU-X/2012, tanggal 16 Mei 2013 tentang Permohonan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) Bukti P-5; 4. Bahwa berdasarkan uraian di atas, ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, b, dan c Perpres 75 Tahun 2024 Tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara merupakan objek permohonan yang sah dan masuk dalam wewenang/yurisdiksi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dengan demikian maka Mahkamah Agung Republik Indonesia berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, b, dan c Perpres 75/2024 Tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara a quo; II. Kewenangan Mahkamah Agung; 1. Bahwa Pemohon memohon agar Mahkamah Agung Republik Indonesia melakukan pengujian terhadap Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, b, dan c Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2024 Tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara, selanjutnya disebut (Perpres 75/2024) terhadap Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi; 2. Bahwa berdasarkan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Agung mempunyai kewenangan konstitusional untuk menguji Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang- Undang, sebagaimana dinyatakan: Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji Peraturan Perundang- Undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 5 dari 72 halaman. Putusan Nomor 46 P/HUM/2024 3. Bahwa dalam Pasal 5 ayat (2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000, tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan secara tegas menyatakan: Mahkamah Agung Republik Indonesia berwenang menguji peraturan Perundang-Undangan di bawah Undang-Undang; 4. Bahwa kewenangan untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang tersebut diatur juga dalam Pasal 31 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia Juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menyatakan: a. Mahkamah Agung mempunyai kewenangan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang; b. Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang- undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku; c. Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada Tingkat Kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung; d. Peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 5. Bahwa kewenangan tersebut juga diatur dalam Pasal 20 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan: Mahkamah Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 6 dari 72 halaman. Putusan Nomor 46 P/HUM/2024 Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang; 6. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan: Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung; 7. Bahwa kedudukan/hierarki setiap jenis atau bentuk peraturan perundang-undangan telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan sebagai berikut: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan: Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bukti P-6; 8. Bahwa dalam bagian Penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan; Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “hierarki” adalah penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 7 dari 72 halaman. Putusan Nomor 46 P/HUM/2024 tinggi; sesuai dengan asas hukum lex superior derogat legi inferiori, maka setiap ketentuan dalam Peraturan Presiden tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bilamana terdapat ketentuan dalam Peraturan Presiden yang bertentangan dengan Undang-Undang dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka ketentuan tersebut tidak sah, batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 9. Bahwa lebih lanjut dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menegaskan kewenangan Mahkamah Agung dalam pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, sebagaimana dinyatakan “Dalam hal suatu peraturan perundangan di bawah undang-undang diduga bertentangan dengan undang- undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung; 10. Bahwa secara hierarki kedudukan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) berada di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), sehingga dalam proses pembentukan maupun muatan materi yang diatur dalam Perpres 75/2024 tidak boleh bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jadi apabila suatu Perpres 75/2024 bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan di atasnya, maka dapat dimohonkan untuk diuji melalui uji materiil kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; 11. Bahwa kewenangan untuk melakukan uji materiil terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang secara teknis telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, yang juga menegaskan dalam Pasal 1 butir ke-1 yang menyatakan: Hak Uji Materiil adalah Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 8 dari 72 halaman. Putusan Nomor 46 P/HUM/2024 hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi; 12. Bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2011 dinyatakan: Permohonan keberatan adalah suatu permohonan yang berisi keberatan terhadap berlakunya suatu peraturan perundang- undangan yang bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi yang diajukan ke Mahkamah Agung untuk mendapatkan putusan; 13. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Mahkamah Agung Republik Indonesia mempunyai kewenangan Hak Uji Materiil mencakup penilaian muatan materi peraturan perundan-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan Perundang-undangan yang secara hierarki lebih tinggi. Maka Mahkamah Agung Republik Indonesia berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2024 Tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara terhadap yang menjadi objek Permohonan Keberatan; III. Kedudukan Hukum Dan Kepentingan Pemohon Keberatan; 1. Bahwa Pasal 31A ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia menyebutkan, permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang- undangan di bawah undang-undang yaitu: a. Perseorangan Warga Negara Indonesia; Dalam penjelasan atas Pasal 31A ayat (2) huruf a Undang-Undang a quo dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “perorangan” adalah orang Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 9 dari 72 halaman. Putusan Nomor 46 P/HUM/2024 perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; 2. Bahwa Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil menegaskan: Pemohon Keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu Peraturan Perundang- undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang; 3. Bahwa dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil sudah menjelaskan secara rinci, tentang siapakah yang dapat mengajukan Permohonan Keberatan atas diberlakukannya kebijakan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi dapat diajukan oleh perorangan warga negara Indonesia dan sekelompok masyarakat yang merasa haknya dirugikan. Maka sudah sepatutnya tiap warga negara Indonesia dapat menjadi Pemohon Keberatan atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang; IV. Pemohon Adalah Perorangan Warga Negara Indonesia; 1. Bahwa Pemohon adalah individu Warga Negara Indonesia memiliki kedudukan hukum (legal standing), selain itu Pemohon Keberatan saat ini sebagai pengurus organisasi masyarakat adat yaitu, Ketua Umum Persatuan Pergerakan Dayak Nusantara (Perpedayak Nusantara) dimana dalam organisasi tersebut mempunyai "Visi dan Misi” diantaranya adalah: (Menjunjung tinggi dan memperjuangkan harkat dan martabat Suku Dayak Kalimantan Timur; Manjaga petak danum, Membela dan manggatang utus, Menjaga Tanah Air. Memperjuangkan Harkat dan Martabat Suku Dayak Kalimantan Timur, Mengutamakan partisipasi semangat dan kebersamaan (egaliter) antara Pemerintah pusat/daerah dengan masyarakat Suku Dayak, Membangun dan mengembangkan potensi Sumber Daya Manusia Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 10 dari 72 halaman. Putusan Nomor 46 P/HUM/2024 (SDM) secara mandiri dan berkeadilan bagi Masyarakat Suku Dayak Kalimantan Timur); 2. Bahwa Pemohon merasa keberatan atas diberlakukannya suatu peraturan Perundang-undangan Perpres 75/2024 di bawah undang- undang, dikarenakan masih terdapat keterkaitan sebab akibat (causal verband) yang menganggap hak Pemohon Keberatan dirugikan dengan diberlakukannya Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, b, dan c Perpres 75/2024 Tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara. Dimana hak konstitusional Pemohon Keberatan yang diberikan dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. (Bukti P-7). Dengan diberlakukannya Perpres 75/2024 tersebut setidak-tidaknya dirugikan secara aktual dan/atau berpotensi dirugikan dan berdampak luas karena telah bertentangan dengan Peraturan Perundang- undangan yang lebih tinggi, yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21-22/PUU-V/2007 tanggal 25 Maret 2008 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 35/PUU-X/2012, tanggal 16 Mei 2013, sehingga Perpres 75/2024 tersebut tidak memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil; 3. Bahwa hak ulayat masyarakat hukum adat yang diakui secara bersyarat oleh Konstitusi dan UUPA bukanlah jenis hak atas tanah. Tetapi lebih tinggi berupa kedaulatan untuk menguasai yang dapat dipersamakan dengan hak menguasai masyarakat hukum adat atas teritori wilayahnya. Pada hak itu melekatlah berbagai hak, seperti hak pakai anggotanya dan pihak ketiga. Pengakuan masyarakat hukum adat sebagaimana diatur Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan: Negara mengakui dan menghormati kesatuan- kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 11 dari 72 halaman. Putusan Nomor 46 P/HUM/2024 sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang; 4. Bahwa Pemohon menganggap haknya merasa dirugikan sebagai dampak diberlakukannya Perpres 75/2024 Tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara, yakni dengan diberikannya hak menguasai Negara berupa pemberian hak atas tanah kepada investor selama dua abad, dengan penguasaan Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Pakai dengan jangka waktu yang sangat lama/panjang dengan 2 (dua) siklus perpanjangan hak atas tanah dengan jangka waktu 190 (seratus sembilan puluh tahun) tahun dan/atau 2 (dua) abad lamanya, tanpa memperhatikan hak-hak masayarakat adat yang telah lebih dahulu berada hidup dan berkembang ditengah-tengah masyarakat, harus rela dipinggirkan dan/atau dirampas hak-haknya hukum adatnya atas diberlakukannya Perpres 75/2024 yang telah bertengan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1960 tentang Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; 5. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah Pemohon Keberatan sampaikan di atas, maka dengan ini dapat disimpulkan, bahwa permohonan Pemohon Keberatan mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; V. Alasan-Alasan Permohonan; 1. Bahwa berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, selanjutnya disebut (UUPA 5/1960), “Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”. Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaannya dan sifat dari pada haknya, hingga bermanfaat baik bagi kesejahteraan dan kebahagiaan yang mempunyainya maupun bermanfaat bagi masyarakat dan Negara. Tetapi dalam ketentuan tersebut tidak berarti, bahwa kepentingan perseorangan Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 12 dari 72 halaman. Putusan Nomor 46 P/HUM/2024 akan terdesak sama sekali oleh kepentingan umum (masyarakat). Undang-Undang Pokok Agraria memperhatikan pula kepentingan- kepentingan perseorangan, kepentingan hak masyarakat adat, selain itu dengan adanya kepentingan perseorangan haruslah saling mengimbangi, sehingga pada akhirnya akan tercapailah tujuan pokok (kemakmuran, keadilan, kebahagiaan dan kepastian hukum bagi rakyat seluruhnya); 2. Bahwa berdasarkan konstitusi dan peraturan perundang-undangan sifat dasar Negara dalam hal penguasaan hak atas tanah dalam bentuk menguasai terhadap hak atas tanah bukan memiliki. Berdasarkan UUPA 5/1960, lebih tepatnya Negara sebagai organisasi kekuasaan dari seluruh rakyat (bangsa) bertindak selaku Badan Penguasa. Dari sudut inilah harus dilihat sesuai dengan pangkal pendirian tersebut dengan perkataan "dikuasai" dalam Pasal ini bukanlah berarti "dimiliki", akan tetapi adalah pengertian yang memberi wewenang kepada Negara sebagai organisasi kekuasaan dari Bangsa Indonesia untuk menata masyarakat yang adil dan sejahtera serta terhadap cabang-cabang produksi yang mencakup menguasai hajat hidup masyarakat harus diperlakukan secara merata dan hak dasar masyarakat hukum adat dapat terlindungi; 3. Bahwa berdasarkan sifat penguasaan sumber daya alam (SDA) bumi, air dan luar angkasa dikuasai Negara, terhadap hak atas tanah telah diatur dalam Pasal 2 UUPA 5/1960 yang menyatakan: Pasal 2 (1) Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar dan hal- hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat; (2) Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk: Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 13 dari 72 halaman. Putusan Nomor 46 P/HUM/2024 a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut; b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa; c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa; (3) Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara tersebut pada ayat (2) pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka berdaulat, adil dan makmur; (4) Hak menguasai dari Negara tersebut diatas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah; 4. Bahwa pemberian hak atas tanah baik itu Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Pakai dari penguasaan hak atas tanah yang dikuasai oleh Negara, maupun hak atas tanah yang masih ada dan berlaku hak ulayat/ tanah hukum adat didalamnya, pemberian hak tersebut sudah diatur jangka waktu pemberian haknya sebagaimana diatur dalam UUPA 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria sebagai berikut: Hak Guna Usaha Pasal 29; (1) Hak guna-usaha diberikan untuk waktu paling lama 25 tahun; (2) Untuk perusahaan yang memerlukan waktu yang lebih lama dapat diberikan hak guna-usaha untuk waktu paling lama 35 tahun; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 14 dari 72 halaman. Putusan Nomor 46 P/HUM/2024 (3) Atas permintaan pemegang hak dan mengingat keadaan perusahaannya jangka waktu yang dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini dapat diperpanjang dengan waktu yang paling lama 25 tahun; Hak Guna Bangunan Pasal 35; (1) Hak guna-bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun; (2) Atas permintaan pemegang hak dan dengan mengingat keperluan serta keadaan bangunan-bangunannya, jangka waktu tersebut dalam ayat (1) dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 20 tahun; (3) Hak guna-bangunan dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain; Hak Pakai Pasal 41; (1) Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan ketentuan Undang- undang ini; (2) Hak pakai dapat diberikan: a. selama jangka waktu yang tertentu atau selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan yang tertentu; b. dengan cuma-cuma, dengan pembayaran atau pemberian jasa berupa apapun; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 15 dari 72 halaman. Putusan Nomor 46 P/HUM/2024 (3) Pemberian hak pakai tidak boleh disertai syarat-syarat yang mengandung unsur-unsur pemerasan; 5. Bahwa pemberian hak atas tanah (HAT) kepada korporasi melalui Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara yang merupakan turunan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Dimana Undang-Undang tersebut merupakan cita rasa hasil dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja), dimana UU Cipta Kerja telah dilakukan pengujian di Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Putusan MK) Nomor 91/PUU-XVIII/2020, tanggal 25 November 2021, menyatakan; pembentukan UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai „tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan”. Mahkamah Konstitusi juga menyatakan untuk menghindari dampak yang lebih besar terhadap pemberlakuan UU Cipta Kerja selama kurun waktu 2 (dua) tahun sejak Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi memberi rambu-rambu yang pada intinya penyelenggara negara tidak diperkenankan melakukan pengambilan kebijakan strategis yang dapat berdampak luas dengan mendasarkan pada norma UU Cipta Kerja. Pemerintah juga dilarang menerbitkan peraturan pelaksana UU Cipta Kerja yang baru. Sayangnya Putusan MK ini tidak memberikan kejelasan makna mengenai apa yang dimaksud dengan kebijakan strategis yang dapat berdampak luas, sehingga berpotensi menimbulkan penafsiran yang keliru pada tataran implementasi; 6. Bahwa Pasal 9 ayat (2) huruf a, b dan c Perpres 75/2024 merupakan kebijakan yang bersifat strategis dan akan berdampak luas, dimana penguasaan hak atas tanah telah diberikan kepada Investor tanpa Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 16 dari 72 halaman. Putusan Nomor 46 P/HUM/2024 mempertimbangkan masyarakat hukum adat yang telah ada lebih dahulu dan hidup ditengah-tengah masyarakat. Dengan adanya pemberian hak atas tanah dengan jangka waktu paling lama dengan metode 2 (dua) siklus pemberian HGU, HGB dan Hak Pakai dari Negara kepada investor sangat berdampak luas kepada masyarakat. Sehingga pemberian HGU jangka waktu paling lama 190 (seratus sembilan puluh) tahun, HGB jangka waktu paling lama 160 (seratus enam puluh) tahun dan Hak Pakai jangka waktu 160 (seratus enam puluh) tahun dapat dipastikan hak asasi manusia khususnya hak dasar masyarakat hukum adat telah hilang dan/atau dirampas secara sewenang-wenang, selain itu pemberian hak atas tanah dengan jangka waktu selam dua abad telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; 7. Bahwa dalam konprensi pers pada tanggal 16 Juli 2024, Presiden Jokowi menjelaskan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) memiliki kewenangan untuk memberikan hak guna usaha (HGU) lahan kepada investor selama 190 (seratus sembilan puluh) tahun yang turut membangun layanan dan fasilitas pendukung di IKN. Dalam artikel berjudul “Presiden sebut HGU 190 tahun di IKN untuk tarik investasi sebesarnya” dari laman media antaranews.com https://www.antaranews.com/berita/4199742/presiden-sebut-hgu- 190-tahun-di-ikn-untuk-tarik-investasi-sebesarnya (Bukti P-8); 8. Bahwa dalam catatan Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) dengan judul “Obral HGU di Ibu Kota Nusantara Lebih Buruk dari Aturan Kolonial”, Kebijakan Siklus HGU akan memperparah konflik agraria dan monopoli tanah di Kalimantan Timur. Kurang lebih satu dekade terakhir, Catatan Akhir Tahun KPA melaporkan bahwa bisnis di sektor perkebunan dengan masalah HGU-nya menjadi penyebab konflik agraria tertinggi setiap tahunnya. Dari 2.939 letusan konflik agraria di era Pemerintahan Jokowi (2015-2023), 1.131 letusan konflik agraria adalah akibat penguasaan dan perpanjangan HGU oleh perusahaan perkebunan. Belum lagi persoalan Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 17 dari 72 halaman. Putusan Nomor 46 P/HUM/2024 HGU_expired_dan tanah terlantar yang jumlahnya jutaan hektar dan tidak kunjung ditertibkan oleh pemerintah. Siaran Pers KPA tanggal 15 Juli 2024 https://www.kpa.or.id/2024/07/15/obral-hgu-di-ibu-kota- nusantaralebih-buruk-dari-aturan-kolonial/ (Bukti P-9); 9. Bahwa menurut Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) kebijakan pemberian hak atas tanah yang diatur dalam Perpres 75/2024"Lebih Kolonial dari Jaman Kolonial, kata Walhi terkait Pemberian HGU 190 Tahun untuk Investor di IKN" selain itu Walhi mengkritisi kebijakan pemerintah atas pemberian Hak Guna Usaha (HGU) kepada investor di IKN atau Ibu Kota Nusantara. Menurut Manajer Kampanye Hutan dan Perkebunan Walhi Nasional, Uli Arta Siagian kebijakan tersebut lebih kolonial dibandingkan zaman kolonial Belanda. "Ini adalah bentuk bagaimana negara itu seperti pedagang mengobral dagangannya agar dilirik oleh pembeli, Anggap saja misalnya pedagang itu pemerintah dan yang didagangkan itu adalah tanah dalam bentuk izin HGU dan lain sebagainya, serta pembelinya itu investor, Apalagi kalau kita merujuk di zaman kolonialisasi Belanda dahulu. Belanda saja memberikan izin HGU 75 tahun, Ini pemerintah Indonesia memberikan HGU 190 tahun. Jadi zaman ini sebetulnya lebih kolonial dibandingkan zaman kolonial dahulu. Hanya untuk menggaet investor agar bisa berinvestasi di IKN. https://jabar.tribunnews.com/2024/07/21/lebih-kolonial-dari-jaman kolonial-kata-walhi-terkait-pemberian-hgu-190-tahun-untuk-investor- di-ikn tanggal 21 Juli 2024; (Bukti P-10); 10. Bahwa sebelumnya Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) Mardani Ali Sera, mengkritik kebijakan Presiden Joko Widodo yang memberikan izin hak guna usaha (HGU) untuk investor sampai 190 tahun di Ibu Kota Nusantara (IKN). Ia mengatakan, langkah itu menunjukan pemerintah mengabaikan kepentingan masyarakat. Sebab, penguasaan lahan diberikan begitu lama pada pengusaha. HGU diobal sampai 90 tahun, ini namanya IKN for sale. Hongkong saja untuk pemberian HGU cuma 99 tahun. Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 17 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 18 dari 72 halaman. Putusan Nomor 46 P/HUM/2024 Itu pun belum banyak yang masuk. Penjajah Belanda saja sangat menjaga administrasi pertanahan. Peruntukannya mesti sesuai, Ia menyesalkan sikap Jokowi tersebut. Sebab, penggunaan lahan usaha mestinya memikirkan warga asli IKN. Seperti masyarakat adat, para petani, dan nelayan, aturan HGU dan HGB di IKN melegalkan monopoli tanah oleh pihak swasta. Bayangkan, pengusaha menguasai tanah sampai hampir dua abad. Berita media dengan judul Kritik Jokowi soal HGU Investor 190 Tahun, Politikus PKS: IKN "For Sale" Dari laman media https://nasional.kompas.com /read/2024/07/13/18391041/kritik-jokowi-soal-hgu-investor-190- tahun-politikus-pks-ikn-for-sale tanggal 13 Juli 2024; (Bukti P-11); 11. Bahwa pemberian hak atas tanah HGU 190 tahun, HGB 160 tahun dan Hak Pakai 160 tahu melalui Perpres 75/2024 yang saat itu diberlakukan bila dilihat dari isi, jiwa dan tujuan pembentukan Perpres nampak mewarisi hukum agraria yang pernah diberlakukan pada masa kolonial Belanda yang dikenal dengan Agrarische Wet (AW) 1870. Latar belakang dan tujuan lahirnya Perpres 75/2024 juga mirip dengan sejarah kelahiran AW 1870 Belanda, diantaranya adalah: 1. Mempermudah modal swasta untuk memperoleh tanah dalam skala luas; 2. Mempercepat pembangunan industri dan perkebunan untuk pertumbuhan ekonomi; 3. Memberikan hak-hak privalage kepada modal swasta atas penguasaan tanah (seperti hipotik, dan lain-lain) lebih lama penguasaannya; VI. Hak Menguasai Negara Ditafsirkan Secara Sewenang-Wenang Dan Melawan Hukum; 1. Bahwa secara yuridis formil Agrarische Wet (AW) 1870/Hukum Tanah Administratif Pemerintah Hindia Belanda dalam rangka melaksanakan politik pertanahan kolonial telah berakhir setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Dasar Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 18 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 19 dari 72 halaman. Putusan Nomor 46 P/HUM/2024 Pokok Agraria yang sekaligus menjadi landasan payung hukum agraria nasional. Termasuk didalamnya semua pasal tentang benda-benda tidak bergerak (tanah) yang ada di Kitab Undang- undang Hukum Perdata Belanda (BW) dicabut kecuali mengenai hipotik. Namun demikian, walaupun suprastruktur hukum telah berubah ketika Indonesia merdeka, ruh dan maindset hukum agraria kolonial masih tetap tertanam di kepala pengambil kebijakan Negara baik pada era Orde Baru hingga Orde Reformasi pemerintahan Joko Widodo, yang saat ini ingin menunjukan betapa alam pikiran hukum agraria kolonial (AW 1870) begitu kuatnya dipertahankan tanpa memikirkan dampak kepada masyarakat dan hukum adat masyarakat yang telah hidup dan berkembang diwilayahnya; 2. Bahwa dengan dalih hal menguasai negara telah lama dijadikan alasan hukum bagi Negara untuk mengambilalih tanah-tanah rakyat baik yang bersifat tanah milik individu maupun tanah komunitas (adat). Negara juga selalu berlindung dibalik hukum dan kekuasaan, beberapa Pasal UU 5/1960 UUPA, seperti Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) mengenai Hak Menguasai Negara (HMN) dan Pasal 6 mengenai tanah mempunyai fungsi sosial, tafsiran mengenai HMN dan tanah mempunyai fungsi sosial sepanjang Orde Baru sampai sekarang ini telah disesatkan sedemikian rupa sehingga seolah-olah Negara memiliki kekuasaan penuh atas pemilikan dan pengaturan tanah di Nusantara. Negara memandang dirinya mempunyai hak mutlak hak atas kepemilikan tanah. Bahkan Negara dapat mencabut hak pemilikan tanah masyarakat dan/atau seseorang yang jelas keberadaan hukumnya telah diakui oleh Undang-undang. Jiwa dan pandangan kekusaan dalam Perpres 75/2024 telah memperlihatkan kekuasaan penuh hak atas tanah oleh Negara, hal semacam ini sama dengan cara pandang yang berlaku pada pemerintahan kolonial Belanda ketika penjajah Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 19 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 20 dari 72 halaman. Putusan Nomor 46 P/HUM/2024 memberlakukan Agrarische Wet 1870 di Hindia Belanda/Republik Indonesia; 3. Bahwa dalam rangka mendapatkan tanah dari rakyat pribumi untuk kepentingan investor, pemerintah jajahan Belanda menggunakan dan menerapkan suatu cara pandang atau azas umum yang tertuang di dalam AW 1870 dan diturunkan ke dalam peraturan yang dikenal Agrarische Besluit (AB). Azas umum tersebut kemudian dikenal dengan istilah “Domein Verklaring”. Dalam Pasal 1 Agrarische Besluit, dijelaskan yang dimaksud dengan domein verklaring adalah,…”bahwa semua tanah yang pihak lain tidak dapat membuktikan sebagai hak eigendomnya (hak milik), adalah menjadi domein (milik) Negara..” Domein verklaring tersebut awalnya diberlakukan hanya untuk wilayah Jawa dan Madura dan kemudian oleh pemerintah jajahan diberlakukan juga di luar Jawa dan Madura (Boedi Harsono, 2003); 4. Bahwa domein verklaring berfungsi sebagai landasan hukum bagi pemerintah yang mewakili Negara sebagai pemilik tanah. Menurut pandangan Negara dalam konteks domein verklaring tersebut, pemberian tanah dengan hak eigendom dilakukan dengan cara pemindahan hak milik Negara kepada penerima tanah karena Negara di sini bukan bertindak sebagai penguasa melainkan sebagai pemilik perdata atas tanah. Pandangan ini mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 519 dan 520 menyatakan bahwa setiap bidang tanah selalu ada pemiliknya. Bila tidak dimiliki oleh perorangan atau badan hukum maka Negaralah pemiliknya. Demikian juga dengan ketentuan permohonan hak eigendom, bila mengacu pada konsep di atas Negara tidak memberikan hak eigendom kepada pemohon (individu/rakyat), tetapi hak eigendom Negara “dipindahkan” kepada pihak yang memintanya dengan pembayaran harga kepada Negara (Policy Paper Bina Desa #Undang-Undang Pengadaan Tanah Untuk Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 20 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 21 dari 72 halaman. Putusan Nomor 46 P/HUM/2024 Pembangunan “Kebijakan Agraria Berbau Kolonial?” Sabiq Carebesth dan Saiful Bahri 2012); (Bukti P-12); 5. Bahwa berlakunya Perpres 75/2024 yang memberikan hak atas tanah pada investor dalam negeri dan investor luar negeri dengan pemberian HGU 190 (seratus sembilan puluh) tahun, HGB 160 (seratus enam puluh) tahun dan Hak Pakai 160 (seratus enam puluh) tahun telah ditafsirkan oleh Negara secara sewenang- wenang dan melawan hukum, dengan menabrak Konstitusi Pasal 33 UUD 1945 dan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) UUPA sebagaimana ditegaskan apa yang dimaksud dengan Hak Menguasai Negara, yaitu: (1) Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, Bumi, Air dan Ruang Angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat; (2) Hak menguasai dari Negara termaksud dalam Pasal 1 ayat ini memberi wewenang untuk: a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut; b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang orang dengan bumi, air dan ruang angkasa; c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa; (3) Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara tersebut pada ayat (2) Pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan Makmur; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 21 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 22 dari 72 halaman. Putusan Nomor 46 P/HUM/2024 6. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21-22/PUU-V/2007 tanggal 25 Maret 2008, dimana putusan tersebut telah menjelaskan mengenai “Hak Menguasai Negara” dan Mahkamah Konstitusi telah mempertimbangkan dalam pertimbangan hukumnya sebagai berikut: [3.20] Menimbang bahwa perihal penguasaan oleh negara, atau yang dalam UUD 1945 dirumuskan “dikuasai oleh negara”, Mahkamah telah menyatakan pendapatnya sebagaimana tertuang, antara lain, dalam Putusan Nomor 001-021- 022/PUU-I/2003. Dalam putusan dimaksud telah pula dijelaskan tentang kemungkinan dapat berubahnya penguasaan oleh negara sepanjang menyangkut cabang- cabang produksi yang diakibatkan oleh berubahnya penilaian DPR dan Pemerintah tentang mana cabang produksi yang dianggap penting bagi negara dan/atau yang menguasai hajat hidup orang banyak. Sementara itu, pendapat Mahkamah perihal penguasaan oleh negara terhadap bumi dan air dan seluruh kekayaan alam yang terdapat di dalamnya juga telah dijelaskan, antara lain, dalam Putusan Nomor 002/PUU-I/2003 (Undang-Undang MIGAS). Sehubungan dengan hal yang disebut terakhir ini, Mahkamah memandang perlu menegaskan bahwa adanya hak penguasaan oleh negara atas bumi, air, dan seluruh kekayaan alam yang ada di dalamnya itu menunjukkan bahwa konsepsi hak yang dianut oleh UUD 1945 berkenaan dengan ketiga hal dimaksud (bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi dan air itu) bukanlah konsepsi hak sebagaimana yang dikenal dalam doktrin hukum Romawi bahwa siapa yang memiliki hak atas tanah ia juga berhak atas segala yang berada di atas maupun di bawah atau di dalam tanah itu secara tak terbatas (cojus est solum est usque ad coelum et ad inferos ad infinitum); Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 22 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 23 dari 72 halaman. Putusan Nomor 46 P/HUM/2024 Penegasan ini penting karena salah satu isu konstitusional yang dipermasalahkan dalam permohonan a quo bersangkut-paut dengan hak penguasaan negara atas tanah. Dengan penegasan tersebut di atas, maka tiga hal menjadi jelas; Pertama, bagi negara, bahwa hak menguasai yang diberikan oleh UUD 1945 kepadanya itu bukanlah demi negara itu sendiri melainkan terikat pada tujuan pemberian hak itu yakni untuk dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat; Kedua, bagi orang perorangan pemegang hak atas tanah, termasuk badan hukum, dengan penegasan tersebut berarti ada kepastian bahwa dalam hak atas tanah yang dipunyainya itu melekat pula pembatasan-pembatasan yang lahir dari adanya hak penguasaan oleh negara; Ketiga, bagi pihak-pihak lain yang bukan pemegang hak atas tanah juga diperoleh kepastian bahwa mereka tidak serta- merta dapat meminta negara untuk melakukan tindakan penguasaan atas tanah yang terhadap tanah itu sudah melekat suatu hak tertentu; 7. Bahwa Pasal 9 ayat (2) huruf a, b, dan c Perpres 75/2024 a quo telah memberikan kemudahan pelayanan hak atas tanah kepada Investor hampir dua abad, lebih lama dari pada hak atas tanah yang diatur dalam UUPA 5/1960, bahkan Perpres 75/2024 merupakan kebijakan Peraturan Perundang-undangan yang sepanjang sejarah Republik Indonesia berdiri, dimana sebelumnya pengaturan jangka waktu hak atas tanah telah diatur oleh UUPA 5/1960 lebih lama dari pada hak atas tanah yang diberikan Pemerintah Kolonial Belanda dalam Agrarische Wet (AW) yang telah memberikan hak atas tanah dengan jangka waktu penguasaan selama 75 (tujuh puluh lima) tahun. Sehingga perbandingan pemberian hak atas tanah Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan yang diberikan dalam UUPA yaitu; HGU selama Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 23 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 24 dari 72 halaman. Putusan Nomor 46 P/HUM/2024 jangka waktu 60 (enam puluh) tahun dan HGB selama jangka waktu 50 (lima puluh) tahun. Sementara dalam Perpres 75/2024 pemberian hak atas tanah HGU, HGB dan Hak Pakai diberikan paling lama dengan metode 2 (dua) kali siklus perpanjangan; (HGU paling lama 190 tahun, HGB paling lama 160 tahun dan Hak Pakai paling lama 160 tahun). Dengan terbitnya Perpres 75/2024 memberikan pengaturan hak atas tanah selama dua abad kepada Investor membuktikan, bahwa Negara sebagai organ yang mengatur dan menguasai sumber daya alam serta hajat hidup orang banyak telah kehilangan jiwa dan semangatnya dalam menjaga kearipan lokal masyarakat hukum adat yang telah hidup berkembang dimasyarakat; VII. Ketimpangan Penguasaan Pemberian Hak Atas Tanah (Hat) Kepada Investor Selama Dua Abad Telah Telah Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Lebih Tinggi; 1. Bahwa permasalahan penguasaan, pemilikan, pemanfaatan dan penggunaan tanah yang tidak proporsional (timpang) dan kebutuhan akan tanah yang terus meningkat karena jumlah penduduk yang terus bertambah dengan cepat oleh karena mempunyai peran penting dalam masyarakat serta menyangkut hajat hidup orang banyak, maka perolehan, penyediaan, dan pengaturan serta peruntukan tanah bagi masyarakat Indonesia menjadi tanggung jawab dan kewajiban Negara c.q. Pemerintah, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan: Cabang-- cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat; 2. Bahwa Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menurut Prof. Soepomo terhadap Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang termuat dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 24 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 25 dari 72 halaman. Putusan Nomor 46 P/HUM/2024 menyebutkan, Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi kemakmuran bagi segala orang. Sebab itu, cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh Negara. Kalau tidak, tampuk produksi jatuh ke tangan orang-seorang yang berkuasa dan rakyat yang banyak ditindasnya. Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh di tangan orang-perorang; 3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang“. Hal ini dipertegas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 35/PUU-X/2012 tanggal 16 Mei 2013, Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya pada angka; (Bukti P-12); [3.13.6] Para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 5 ayat (3) Undang- Undang Kehutanan sepanjang frasa “dan ayat (2); dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya” bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 18B ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (3)Undang-Undang Dasar 1945, karena pasal a quo sulit dipahami, sulit dilaksanakan secara adil, dan mendiskriminasi kesatuan masyarakat hukum adat; Terhadap dalil permohonan tersebut, Mahkamah mempertimbangkan bahwa oleh karena permohonan pengujian atas ketentuan Pasal 5 ayat (2) dinyatakan beralasan hukum dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka frasa “dan ayat (2)” dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Kehutanan tidak relevan lagi dan harus pula dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Adapun terhadap frasa “dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 25 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 26 dari 72 halaman. Putusan Nomor 46 P/HUM/2024 kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya”, Mahkamah berpendapat bahwa frasa dimaksud sudah tepat sebagai ketentuan yang sejalan dengan ketentuan konstitusional dalam Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945; Dengan demikian, rumusan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Kehutanan menjadi, Pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya; 4. Bahwa Perpres 75/2024 telah memberikan penguasaan hak atas tanah HGU 190 tahun, HGB 160 tahun dan Hak Pakai 160 tahun yang kesemuanya diberikan hak atas tanah oleh Negara melalui dua kali perpanjangan siklus pemberian hak, selain itu hak menguasai negara dalam hal pemberian hak atas tanah yang sangat lama hampir dua abad tidak memperhatikan dan mempertimbangkan dampak sosial yang akan terjadi kedepannya, bahkan telah mengurangi dan melemahkan hak kedaulatan dibidang ekonomi masyarakat; 5. Bahwa berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA 5/1960) menyatakan dengan tegas, “Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”. Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaannya dan sifat daripada haknya, hingga bermanfaat bagi kesejahteraan dan mempunyai bermanfaat bagi masyarakat dan Negara. Sementara Perpres 75/2024 tentang Tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) telah memberikan penguasaan hak atas tanah melebihi ketentuan dan tidak mengacu pada Pasal 29, Pasal 35 dan Pasal 41 UUPA hanya memberikan hak atas tanah paling lama untuk HGU 75 tahun, HGB 50 tahun dan Hak Pakai 45 tahun; 6. Bahwa pemberian hak atas tanah (Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Paki) dua kali siklus perpanjangan pemberian izin oleh Negara selama dua abad yang diatur dalam Pasal 9 (1) dan ayat Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 26 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 27 dari 72 halaman. Putusan Nomor 46 P/HUM/2024 (2) huruf a, b, dan c Perpres 75/2024 telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21- 22/PUU-V/2007 tanggal 25 Maret 2008, pada halaman 261 s/d 263 Mahkamah telah mempertimbangkan sebagai berikut: Terjadinya pengurangan atau pelemahan kedaulatan rakyat di bidang ekonomi yang diakibatkan oleh adanya ketentuan bahwa hak-hak atas tanah (HGU, HGB, dan Hak Pakai) “dapat diperpanjang di muka sekaligus” itu dalam kaitannya dengan ketentuan dalam Pasal 32 Undang-Undang Penanaman Modal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: a) Apabila negara, c.q. Pemerintah, menghentikan atau membatalkan hak-hak atas tanah (HGU, HGB, dan Hak Pakai) yang “dapat diperpanjang di muka sekaligus” itu di mana kemudian tindakan itu dipersoalkan secara hukum oleh pihak penanam modal maka berarti telah terjadi sengketa penanaman modal antara Pemerintah dan penanam modal. Dengan demikian maka berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang Penanaman Modal di atas; b) Pemerintah, menurut Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Penanaman Modal adalah “Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Artinya, tatkala Pemerintah melakukan tindakan penghentian atau pembatalan hak atas tanah tersebut ia adalah bertindak atas nama negara dalam kualifikasi de jure empirii (pemegang kedaulatan), sehingga apabila keabsahan tindakannya diragukan maka pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negaralah yang mempunyai kompetensi absolut untuk mengadilinya. Karena hubungan antara negara, c.q. Pemerintah, dan penanam modal dalam konteks pemberian dan perpanjangan HGU, HGB, dan Hak Pakai tersebut Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 27 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 28 dari 72 halaman. Putusan Nomor 46 P/HUM/2024 adalah hubungan antara pemberi izin dan penerima izin, bukan hubungan kontraktual; c) Namun ternyata, tindakan negara yang sesungguhnya dilakukan dalam kualifikasi sebagai de jure empirii tersebut, terutama oleh Pasal 32 Ayat (4) Undang-Undang Penanaman Modal, akan “diadili” oleh arbitrase internasional. Arbitrase adalah sarana penyelesaian sengketa antar pihak-pihak yang sederajat. Berarti, dengan kata lain, tindakan negara tersebut oleh Pasal 32 Ayat (4) Undang-Undang Penanaman Modal secara implisit dikualifikasikan sebagai tindakan subjek hukum perdata biasa (de jure gestiones) yang kedudukannya sederajat dengan penanam modal. Seharusnya klausul penyelesaian sengketa melalui arbitrase dicantumkan dalam rumusan kontrak, kasus demi kasus, bukan dalam perumusan undang-undang yang berlaku umum dan bersifat permanen yang justru mempersulit Pemerintah sendiri. Lagi pula, rumusan dalam Pasal 32 Ayat (4) Undang-Undang Penanaman Modal memperlihatkan indikasi ketidakpercayaan terhadap institusi peradilan di Indonesia yang dilegalisasikan secara permanen oleh pembentuk undang-undang. Hal demikian juga berarti mengurangi makna kedaulatan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945; Dengan uraian pada huruf a) sampai dengan c) di atas, maka telah nyata bagi Mahkamah bahwa pemberian hak-hak atas tanah yang “dapat diperpanjang di muka sekaligus” dalam rumusan Pasal 22 Ayat (1) dan Ayat (2) maupun kata-kata “sekaligus di muka” dalam Pasal 22 Ayat (4) Undang-Undang Penanaman Modal telah mengurangi, memperlemah, atau bahkan dalam keadaan tertentu menghilangkan kedaulatan rakyat di bidang ekonomi. Dengan demikian, dalam menilai konstitusionalitas Pasal 22 Undang-Undang Penanaman Modal di atas, baik dilihat dari sudut pandang prinsip penguasaan oleh negara, yang di dalamnya termasuk perlindungan Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 28 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 29 dari 72 halaman. Putusan Nomor 46 P/HUM/2024 terhadap kepentingan yang dilindungi oleh konstitusi, maupun dari sudut pandang kedaulatan rakyat di bidang ekonomi, sebagaimana terkandung dalam pengertian Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, telah ternyata bahwa pemberian hak-hak atas tanah kepada perusahaan penanaman modal baik HGU, HGB, maupun Hak Pakai yang dapat diperpanjang di muka sekaligus, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang tentang Penanaman Modal, bertentangan dengan prinsip penguasaan oleh negara maupun kedaulatan rakyat di bidang ekonomi sebagaimana dimaksud oleh Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945; Dengan dinyatakannya Pasal 22 Undang-Undang Penanaman Modal bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945, sementara Pasal 22 Undang-Undang tentang Penanaman Modal tersebut merujuk pada dan berkait dengan Pasal 21 huruf a Undang-Undang Penanaman Modal, maka sesuai dengan pendirian Mahkamah terhadap Pasal 39 Undang-Undang tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diuraikan di atas, ketentuan yang berlaku terhadap pemberian kemudahan dan/atau pelayanan kepada perusahaan penanaman modal untuk memperoleh hak atas tanah adalah ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan lainnya sepanjang berkaitan langsung dengan penanaman modal. Khusus mengenai pemberian, perpanjangan, dan pembaruan hak-hak atas tanah (HGU, HGB, dan Hak Pakai) berlaku ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 1960, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043) dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah; VII. Perbandingan Hak Atas Tanah (HAT) HGU, HGB, Hak Pakai, Agrarische Wet (AW) 1870, UUPA 1960 Dan Perpres 75/2024; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 29 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 30 dari 72 halaman. Putusan Nomor 46 P/HUM/2024 Perbandingan penguasaan hak atas tanah (HAT) yang berlaku di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda sampai dengan Reformasi saat ini sebagai berikut: No. Hak Atas Tanah Dasar Hukum Jangka Waktu Pemberian Hak Keterangan 1. Hak Erfpacht/Hak Kebendaan Agrarische Wet (AW) 1870, Paling lama 75 tahun Dengan adanya pernyataan Domein Veklaring maka tanah-tanah di Hindia Belanda dibagi menjadi dua jenis, yaitu; a) Vrijlands Domein/tanah negara bebas; tanah yang diatasnya tidak ada hak penduduk bumi putra. b) Onvrijlands Domein/tanah negara tidak bebas; tanah yang diatasnya ada hak penduduk maupun desa. Hak Pakai Pasal 51 dari Wet op de Indische Staatsregeling, Agrarisch Besluit 1870 Undang- Undang Agraria Paling lama 75 tahun Pasal 1 dari Agrarisch Besluit inilah yang memuat suatu pernyataan penting yang telah cukup dikenal yaitu Domain Verklaring, yang menyatakan bahwa semua tanah yang tidak terbukti bahwa atas tanah itu ada hak milik-mutlak (eigendom) adalah domain negara/milik negara); 2. Hak Guna Usaha Pasal 29 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UUPA 5/1960. Paling lama 25 tahun dapat diperpanjang 35 tahun dan pembaharuan dapat diperjang paling lama 25 tahun. Masa perpanjangan HGU 85 tahun Hak Guna Bangunan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) UUPA 5/1960. Paling lama 30 tahun dapat diperpanjang 20 tahun. Masa perpanjangan HGB 50 tahun Hak Pakai Pasal 41 ayat Hak pakai dapat Sepanjang mengenai tanah Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 30 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 31 dari 72 halaman. Putusan Nomor 46 P/HUM/2024 (2) huruf a UUPA 5/1960. diberikan: selama jangka waktu yang tertentu atau selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan yang tertentu; yang dikuasai langsung oleh Negara maka hak pakai hanya dapat dialihkan kepada pihak lain dengan izin pejabat yang berwenang. 3. Hak Guna Usaha Pasal 9 ayat (2) huruf a Perpres 75/2024 Paling lama 95 tahun melalui 1 (satu) siklus pertama, dan pemberian untuk 1 (satu) siklus kedua jangka waktu paling lama 95 tahun Masa perpanjangan HGU 190 tahun Hak Guna Bangunan. Pasal 9 ayat (2) huruf b Perpres 75/2024 Paling lama 80 tahun melalui 1 (satu) siklus pertama, dan pemberian untuk 1 (satu) siklus kedua jangka waktu paling lama 80 tahun Masa perpanjangan HGB 160 tahun Hak Pakai Pasal 9 ayat (2) huruf c Perpres 75/2024 Paling lama 80 tahun melalui 1 (satu) siklus pertama, dan pemberian untuk 1 (satu) siklus kedua jangka waktu paling lama 80 tahun Masa perpanjangan Hak Pakai 160 tahun 1. Bahwa dengan demikian objek permohonan merupakan kebijakan yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau tumpang tindih, serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan beresiko dampak sosial konflik berkepanjangan terhadap penguasaan hak atas tanah bagi masyarakat adat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 31 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 32 dari 72 halaman. Putusan Nomor 46 P/HUM/2024 2. Bahwa saat ini rencana pembangunan sarana dan prasarana sudah diagendakan dan dibangun dengan penguasaan oleh negara yang seperti yang ditunjuk dalam objek permohonan. Dengan dasar objek permohonan yang mengijinkan pembangunan berbarengan maka dapat dipastikan hal tersebut akan berdampak buruk bagi Pemohon dan masyarakat luas. Hak partisipasi masyarakat dalam kebijakan lingkungan hidup sudah pasti terlanggar terhadap kelangsungan lingkungan hidup dan kehidupan masyarakat luas. Oleh karenanya, sangat mendesak diputuskan penundaan pemberlakukan objek permohonan; Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon keseluruhan; 2. Menyatakan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2024 Tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Negara bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Dasar Agraria; 3. Memerintahkan kepada Termohon untuk mencabut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2024 Tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara; 4. Memerintahkan pemuatan isi putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; 5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sebagaimana mestinya; Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono); Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa: 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon Keberatan (Bukti P-1); Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 32 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 33 dari 72 halaman. Putusan Nomor 46 P/HUM/2024 2. Fotokopi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2024 Tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 133) (Bukti P- 2); 3. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 1960) (Bukti P-3); 4. Fotokopi Ikhtisar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21-22/PUU- V/2007 tanggal 25 Maret 2008, tentang Permohonan Pengujian Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) (Bukti P- 4); 5. Fotokopi Ikhtisar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 35/PUU-X/2012 tanggal 16 Mei 2013, tentang Permohonan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) (Bukti P-5); 6. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Bukti P-6); 7. Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Bukti P-7); 8. Fotokopi Berita online www.antaranews.com tanggal 16 Juli 2024 berjudul “Presiden sebut HGU 190 tahun di IKN untuk tarik investasi sebesarnya” https://www.antaranews.com/berita/4199742/presiden- sebut-hgu-190-tahun-di-ikn-untuk-tarik-investasi-sebesarnya (Bukti P-8); 9. Fotokopi Siaran Pers Konsorsium Pembaharuan Agrari (KPA) tanggal 15 Juli 2024 berjudul “Obral HGU di Ibu Kota Nusantara Lebih Buruk dari Aturan Kolonial”, https://www.kpa.or.id/2024/07/15/obral-hgu-di-ibu-kota- nusantara-lebih-buruk-dari-aturan-kolonial/ (Bukti P-9); Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 33 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 34 dari 72 halaman. Putusan Nomor 46 P/HUM/2024 10. Fotokopi Berita online www.jabar.tribunnews.com tanggal 21 Juli 2024 berjudul "Lebih Kolonial dari Jaman Kolonial, kata Walhi terkait Pemberian HGU 190 Tahun untuk Investor di IKN", https://jabar.tribunnews.com/2024/07/21/lebih-kolonial-dari-jaman kolonial-kata-walhi-terkait-pemberian-hgu-190-tahun-untuk-investor-di- ikn (Bukti P-10); 11. Fotokopi Berita media online www.kompas.com tanggal 13 Juli 2024 berjudul “Kritik Jokowi soal HGU Investor 190 Tahun, Politikus PKS: IKN "For Sale" Dari laman media https://nasional.kompas.com/read/2024/07/13/18391041/kritik-jokowi- soal-hgu-investor-190-tahun-politikus-pks-ikn-for-sale (Bukti P-11); 12. Fotokopi Policy Paper Bina Desa #Undang-Undang Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan “Kebijakan Agraria Berbau Kolonial?” (Sabiq Carebesth dan Saiful Bahri 2012) (Bukti P-12); Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 6 September 2024, berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 46/PER-PSG/IX/46 P/HUM/2024, tanggal 6 September 2024; Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 8 November 2024 yang diterima tanggal 11 November 2024 yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut: I. Pokok Permohonan Pemohon; Pemohon menguji ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2024 yang berbunyi sebagai berikut: Pasat 9 ayat (1): (1) Otorita Ibu Kota Negara Nusantara memberikan jaminan kepastian jangka waktu hak atas tanah melalui 1 (satu) siklus pertama dan dapat dilakukan pemberian kembali 1 (satu) siklus kedua kepada Pelaku Usaha, yang dimuat dalam perjanjian; (2) Siklus sebagaimana dimaksud pada ayat (9) adalah sebagai berikut: Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 34 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 35 dari 72 halaman. Putusan Nomor 46 P/HUM/2024 a. hak guna usaha untuk jangka waktu paling lama 95 (sembilan puluh lima) tahun melalui 1(satu) siklus pertama dan dapat dilakukan pemberian kembali untuk 1 (satu) siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 95 (sembilan puluh lima) tahun berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi; b. hak guna bangunan untuk jangka waktu paling lama 80 (delapan puluh) tahun melalui 1 (satu) siklus pertama dan dapat dilakukan pemberian kembali melalui 1 (satu) siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 80 (delapan puluh) tahun berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi; dan c. hak pakai untuk jangka waktu paling lama 80 (delapan puluh) tahun melalui (satu) siklus pertama dan dapat dilakukan pemberian kembali melalui 1 (satu) siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 80 (delapan puluh) tahun berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi; Selanjutnya Pemohon menyampaikan rumusan Pasal tersebut di atas dianggap bertentangan dengan: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA); 2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21-221PUU-V12007; dan 3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 351PUU-X12012. Adapun pokok-pokok permohonan Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa Pasal 9 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c Perpres 75/2024 merupakan kebijakan yang bersifat strategis dan akan berdampak luas, dimana penguasaan hak atas tanah telah diberikan kepada investor tanpa mempertimbangkan masyarakat hukum adat yang telah ada lebih dahulu dan hidup ditengah- tengah masyarakat. Dengan adanya pemberian hak atas tanah dengan jangka waktu paling lama dengan metode 2 (dua) siklus pemberian Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Pakai dad Negara kepada investor sangat berdampak luas kepada masyarakat, dapat dipastikan hak asasi manusia Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 35 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 36 dari 72 halaman. Putusan Nomor 46 P/HUM/2024 khususnya hak dasar masyarakat hukum adat telah hilang dan/atau dirampas secara sewenang-wenang, selain itu pemberian hak atas tanah dengan jangka waktu selama hampir dua abad telah bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi; 2. Bahwa berlakunya Perpres 75 Tahun 2024 yang memberikan hak atas tanah pada investor dalam negeri dan investor luar negeri dengan pemberian Hak Guna Usaha (HGU) 190 tahun, Hak Guna Bangunan (HGB) 160 tahun, dan Hak Pakai 160 tahun telah ditafsirkan oleh negara secara sewenang-wenang dan melawan hukum, dengan mengabaikan Konstitusi Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945) dan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) UUPA sebagaimana ditegaskan apa yang dimaksud dengan Hak Menguasai dari negara; 3. Bahwa Pasal 9 ayat (2) huruf a, huruf b, dari huruf c Perpres 75/2024 a quo telah memberikan kemudahan pelayanan Hak Atas Tanah kepada investor hampir dua abad, Iebih lama dari pada Hak Atas Tanah yang diatur dalam UUPA, bahkan Perpres 75/2024 merupakan kebijakan peraturan perundang-undangan yang sepanjang sejarah Republik Indonesia berdiri, dimana sebelumnya pengaturan jangka waktu Hak Atas Tanah telah diatur oleh UUPA lebih lama dari pada Hak Atas Tanah yang diberikan Pemerintah Kofonial Belanda dalam Agrarische Wet (AW) yang telah memberikan Hak Atas Tanah dengan jangka waktu penguasaan selama 75 tahun. Sehingga perbandingan pemberian Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) yang diberikan dalam UUPA yaitu Hak Guna Usaha (HGU) selama jangka waktu 60 tahun dan Hak Guna Bangunan (HGB) selama jangka waktu 50 tahun. Sementara dalam Perpres 75/2024 pemberian Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 36 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 37 dari 72 halaman. Putusan Nomor 46 P/HUM/2024 Hak Pakai diberikan paling lama dengan metode 2 (dua) kali siklus perpanjangan Hak Atas Tanah (Hak Guna Usaha paling lama 190 tahun, Hak Guna Bangunan paling lama 160 tahun, dan Hak Pakai paling lama 160 tahun). Dengan terbitnya Perpres 75 Tahun 2024 memberikan pengaturan Hak Atas Tanah selama hampir dua abad kepada investor membuktikan, bahwa negara sebagai organisasi yang mengatur dan menguasai sumber daya alam serta hajat hidup orang banyak telah kehilangan jiwa dan semangatnya dalam menjaga kearifan lokal masyarakat hukum adat yang telah hidup berkembang di Masyarakat; 4. Bahwa berdasarkan Pasal 6 UUPA menyatakan dengan tegas, Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaannya dan sifat daripada haknya, hingga bermanfaat bagi kesejahteraan dan mempunyai bermanfaat bagi masyarakat dan Negara. Sementara Perpres 75/2024 telah memberikan penguasaan Hak Atas Tanah melebihi ketentuan dan tidak mengacu pada Pasal 29, Pasal 35, dan Pasal 41 UUPA hanya memberikan Hak Atas Tanah paling lama untuk Hak Guna Usaha 75 tahun, HGB 50 tahun, dan Hak Pakai 45 tahun; 5. Bahwa pemberian Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai dua kali siklus perpanjangan pemberian izin oleh negara selama hampir dua abad yang diatur dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c Perpres 75/2024 telah bertentangan dengan UUPA dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21-22/PUU-V/2007 tanggal 25 Maret 2008. Bahwa dalam Putusan MK Nomor 21-22/PUU-VI/2007 dinyatakannya Pasal 22 Undang-Undang tentang Penanaman Modal bertentangan dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, sementara Pasal 22 Undang-Undang tentang Penanaman Modal tersebut merujuk pada dan berkait dengan Pasal 21 huruf a Undang-Undang tentang Penanaman Modal, maka sesuai Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 37 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 38 dari 72 halaman. Putusan Nomor 46 P/HUM/2024 dengan pendirian Mahkamah terhadap Pasal 39 Undang- Undang Penanaman Modal, ketentuan yang berlaku terhadap pemberian kemudahan dan/atau pelayanan kepada perusahaan penanaman modal untuk memperoleh Hak Atas Tanah adalah ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang- undangan lainnya sepanjang berkaitan langsung dengari penanaman modal. Khusus mengenai pemberian, perpanjangan, dan pembaruan Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai berlaku ketentuan UUPA dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah; Petitum Pemohon; Dalam Provisi: Menjatuhkan putusan provisi untuk menunda pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara; Berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan keberatan Hak Uji Materiil dari Pemohon keseluruhan; 2. Menyatakan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara bertentangan dengan Peraturan Perundang- undangan yang Iebih tinggi tingkatannya yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Dasar Agaria; 3. Memerintahkan kepada Termohon untuk mencabut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara; 4. Memerintahkan pemuatan isi putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 38 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 39 dari 72 halaman. Putusan Nomor 46 P/HUM/2024 5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sebagaimana mestinya; II. Eksepsi Termohon; Eksepsi Kewenangan Menguji: 1. Berdasarkan eksepsi kewenangan menguji, eksepsi dapat diajukan selama proses pemeriksaan dimulai sampai dengan sebelum putusan dijatuhkan. Sebagaimana ketentuan Pasal 134 HIR "Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak masuk kuasa pengadilan, maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara boleh dimintakan supaya hakim mengaku dirinya tidak berkuasa dan hakim itu pun wajib pula mengaku karena jabatannya bahwa ia tidak berkuasa" yang dapat dimaknai eksepsi agar hakim menyatakan terhadap objek permohonan bukan merupakan kewenangannya. Berdasarkan pada pokok permohonan tersebut Termohon menyatakan keberatan atas objek permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon untuk diperiksa dan diputus berdasarkan kewenangan Mahkamah Agung yang dilandaskan pada ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (selanjutnya disebut Undang-Undang MA), Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman), dan Pasal 1 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil (selanjutnya disebut Perma 1/2011), dimana dalam dalilnya hak uji materiil dilandaskan pada kewenangan untuk menguji materi muatan peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang- undang; 2. Secara yuridis objek permohonan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Perpres 75 Tahun 2024 pada pokoknya sebagai bentuk peran dan Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 39 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 40 dari 72 halaman. Putusan Nomor 46 P/HUM/2024 kebijakan pemerintah dalam rangka percepatan Pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara (selanjutnya disebut Ibu Kota Negara Nusantara). Pengaturan mengenai perencanaan pembangunan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara Nusantara serta penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Negara Nusantara merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat (Presiden) untuk memberikan pengaturan atas berbagai kekhususan yang berbeda dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah lainnya; 3. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 P/HUM/2007 bahwa Peraturan Presiden merupakan suatu kebijakan presiden dan sebagai suatu kebijakan (beleid) pemerintah tidak dapat dinilai atau diuji oleh hakim sepanjang tidak dapat dibuktikan adanya penyalahgunaan wewenang (abuse of power) atau kesewenang- wenangan pemerintah (arbitrary) di dalam menerbitkan kebijakan tersebut. Penilaian atas Hakim atas suatu kebijakan hanya bersifat terbatas (marginal) atau marginale toetsing, demikian juga pendapat dalam Yurisprudensi Indonesia. Sehingga terhadap hal tersebut, Perpres 75 Tahun 2024 tidak terdapat penyalahgunaan wewenang atau kesewenang-wenangan baik secara penerbitan maupun materi muatannya sehingga Perpres a quo tidak dapat dinilai atau diuji oleh Hakim atau dijadikan sebagi objek uji materiil di Mahkamah Agung; 4. Bahwa dibentuknya Perpres 75 Tahun 2024 berfungsi untuk menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan dan bukan untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang berbunyi: Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundang- undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 40 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 41 dari 72 halaman. Putusan Nomor 46 P/HUM/2024 perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. Hal ini juga telah sejalan dengan amanat yang diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar; 5. Berdasarkan dalil tersebut di atas Termohon berkeyakinan bahwa objek permohonan merupakan kebijakan presiden dan sebagai suatu kebijakan (beleid) tidak terdapat penyalahgunaan wewenang atau kesewenang-wenangan baik secara penerbitan maupun materi muatannya maka dalam eksepsinya Termohon memohon kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Agung untuk dapat menyatakan objek permohonan tidak dapat dinilai atau diuji di Mahkamah Agung; Berdasarkan uraian tersebut diatas, adalah tepat jika Yang Mulia Hakim Mahkamah secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); III. Kedudukan Hukum (legal standing); Berkenaan dengan legal standing dan kepentingan hukum Pemohon dalam perkara a quo, Termohon menjelaskan sebagai berlkut: 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu: a. perorangan Warga Negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang- Undang; atau c. badan hukum publik atau badan hukum privat; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 41 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 42 dari 72 halaman. Putusan Nomor 46 P/HUM/2024 2. Bahwa Pemohon dalam pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Agung; dan b. kerugian hak yang diakibatkan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian; 3. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 54 P/HUM/2013 tanggal 19 Desember 2013 dan Putusan Nomor 62 P/HUM/2013 tanggal 18 November 2013 serta putusan-putusan berikutnya berpendirian bahwa kerugian hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Agung harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak Pemohon yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan; b. hak tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian; c. kerugian tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya peraturan perundang- undangan yang dimohonkan pengujian; dan e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi; 4. Kedudukan Hukum Pemohon: Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia selaku pengurus organisasi masyarakat adat yaitu, Ketua Umum Persatuan Pergerakan Dayak Nusantara (Perpedayak Nusantara); 5. Dalil-Dalil Kerugian Pemohon: Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 42 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 43 dari 72 halaman. Putusan Nomor 46 P/HUM/2024 Bahwa Pasal 9 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c Perpres 75 Tahun 2024 merupakan kebijakan yang bersifat strategis dan akan berdampak luas, dimana penguasaan hak atas tanah telah diberikan kepada investor tanpa mempertimbangkan masyarakat hukum adat yang telah ada lebih dahulu dan hidup ditengah-tengah masyarakat. Dengan adanya pemberian hak atas tanah dengan jangka waktu paling lama dengan metode 2 (dua) siklus pemberian Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), dan Hak. Pakai dari negara kepada investor sangat berdampak luas kepada masyarakat, dapat dipastikan hak asasi manusia khususnya hak dasar masyarakat hukum adat telah hilang dan/atau dirampas secara sewenang-wenang; 6. Berdasarkan kedudukan hukum dan dalil kerugian Pemohon, Termohon memberikan jawaban sebagai berikut: a. Bahwa oleh karena Pemohon merupakan perwakilan dari sebuah kelompok masyarakat dan atau masyarakat hukum adat, Pemohon harus dapat membuktikan sebagai perwakilan dari sebuah kelompok masyarakat yang memiliki kepentingan sama/perwakilan dari sebuah masyarakat hukum adat, hal tersebut tidak dijelaskan secara rinci dan spesifik sesuai dengan persyaratan dalam ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok; b. Begitu juga terhadap kedudukan hukum Pemohon sebagai masyarakat hukum adat, Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa dirinya merupakan masyarakat hukum adat yang telah diakui oleh Pemerintah Daerah setempat, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan: 1) Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 berbunyi: Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 43 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 44 dari 72 halaman. Putusan Nomor 46 P/HUM/2024 sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik lndonesia, yang diatur dalam undang-undang; 2) Pasal 3 UUPA berbunyi: Dengan mengingat ketentuan- ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang- undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi; 3) Penjelasan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan berbunyi: Masyarakat hukum adat dimaksud keberadaannya, jika menurut kenyataannya memenuhi unsur antara lain: a. Masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (rechsgemeenschap); b. ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya; c. ada wilayah hukum adat yang jelas; d. ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat, yang masih ditaat; dan e. masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari'; 4) Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, berbunyi: Kesatuan Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 44 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 45 dari 72 halaman. Putusan Nomor 46 P/HUM/2024 karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan yang memiliki kelembagaan adat, memiliki harta kekayaan dan/atau benda adat millk bersama, serta sistem nilai yang menentukan pranata adat dan norma hukum adat; 5) Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat berbunyi: Gubernur dan Bupati/Walikota melakukan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat; 6) Pasal 1 angka 4 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Kalimantan Timur, berbunyi: Pengakuan Masyarakat Hukum Adat adalah pernyataan tertulis Bupati/Walikota atas keberadaan Masyarakat Hukum Adat di wilayah masing- masing; 7) Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, yang pada intinya menyatakan bahwa pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat dilakukan melalui penetapan oleh Bupati dengan identifikasi, verifikasi, dan validasi; Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, Pemohon tidak dapat membuktikan adanya pengakuan bahwa Pemohon sebagai bagian masyarakat hukum adat yang sah sehingga Pemohon tidak memiiiki kedudukan hukum sebagai masyarakat hukum adat; c. Bahwa Perpres 75/2024 merupakan peraturan tentang percepatan Pembangunan Ibu Kota Negara, dimana Perpres a quo merupakan peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022) sebagaimana telah Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 45 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 46 dari 72 halaman. Putusan Nomor 46 P/HUM/2024 diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang 21/2023). Oleh karena itu, Pemohon telah keliru mendalilkan UUPA sebagai batu uji dalam permohonan a quo; d. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasai 6 Undang-Undang 3/2021 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 21/2023 disebutkan bahwa ditetapkan cakupan wilayah IKN: PasaI 6 (1) Posisi Ibu kota Nusantara secara geografis terletak pada: a) Bagian Utara pada 177° 0' 20,102" Bujur Timur dan 0° 38'20,57" Lintang Selatan; b) Bagian Selatan pada 117° 11' 51,546" Bujur Timur dan 1° 15'31, 780" Lintang Selatan; c) Bagian Barat pada 116° 31' 31,180" Bujur Timur dan 1° 0' 14,822" Lintang Selatan; dan d) Bagian Timur pada 117° 18' 25,590" Bujur Timur dan 1° 6'32, 773" Lintang Selatan; (2) Ibu Kota Nusantara meliputi wilayah daratan seluas kurang lebih 252.660 ha (dua ratus lima puluh dua ribu enam ratus enam puluh hektare) dan wilayah perairan laut seluas kurang Iebih 69.769 ha (enam puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh sembilan hektare), dengan batas wilayah: a) sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, Teluk Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Barat, Kecamatan Balikpapan Utara, dan Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan; b) sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 46 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 47 dari 72 halaman. Putusan Nomor 46 P/HUM/2024 c) sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Loa Kulu, Kecamatan Loa Janan, dan Kecamatan Sanga-Sanga Kabupaten Kutai Kartanegara; dan d) sebelah timur berbatasan dengan Selat Makassar; e. Bahwa dari identitas Pemohon sebagaimana tercantum dalam permohonan diketahui bahwa Pemohon beralamat di Perumahan Sosial Blok 1 Nomor 03 RT.028/RW.000 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan. Mengacu pada identitas Pemohon yang beralamat di Kota Balikpapan tidak termasuk dalam Wilayah Objek Percepatan Pembangunan IKN-Perpres 75/2024 atau setidaknya bukan wilayah Ibu Kota Negara sebagaimana tersebut dalam Pasal 6 Undang-Undang 3 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 21 Tahun 2023. Bahwa dengan berdasarkan ketentuan Pasal 31A Undang-Undang tentang Mahkamah Agung, terlihat adanya perbedaan cakupan wilayah sebagaimana ditetapkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 21 Tahun 2023. Dengan domisili Pemohon tersebut, Pemohon menjadi tidak memiliki hak uji sehingga kerugian yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya tidak beralasan menurut hukum; Berdasarkan hal tersebut diatas, Termohon berkeyakinan bahwa tidak ada hak atau kepentingan dari Pemohon yang dirugikan baik secara langsung, maupun bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak- tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi akibat pemberlakuan pasal a quo, serta tidak memiiiki hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian yang didalilkan oleh Pemohon sehingga kedudukan Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang tentang Mahkamah Agung Permohonan Pemohon tidak mempunyai legal standing, sehingga sudah sepatutnya Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Agung Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 47 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 48 dari 72 halaman. Putusan Nomor 46 P/HUM/2024 menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard); IV. Jawaban Dan Penjelasan Termohon Terhadap Dalil Permohonan Pemohon; A. Latar Belakang Terbitnya Objek Permohonan (Perpres Nomor 75 Tahun 2024); Bahwa Perpres Nomor 75 Tahun 2024 dibentuk dalam rangka percepatan pembangunan di Ibu Kota Negara Nusantara pasca dibentuknya Undang Undang Nomor 3 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023, dimana dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala sehingga diperlukan pengaturan teknis terhadap hambatan serta dasar hukum mengenai solusi hambatan dimaksud. Salah satu pertimbangan pokok dibentuknya Perpres Nomor 75 Tahun 2024 ini adalah untuk mewujudkan pembentukan ekosistem kota layak huni pada kawasan inti pusat pemerintahan di Ibu Kota Negara Nusantara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 dengan cara pemenuhan penyediaan layanan dasar dan/atau sosial serta fasilitas komersial. Penyediaan layanan dasar dan/atau sosial serta fasilitas komersial dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Ibu Kota Negara dimaksud tidak dapat diwujudkan dengan mengandalkan Anggaran Pendapatan den Belanja Negara yang dialokasikan, sehingga perlu dukungan investasi dari pelaku usaha; Pemerintah melalui Otorita Ibu Kota Negara bertanggung jawab pada kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus ibu Kota Nusantara. Otorita Ibu Kota Negara sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Negara yang diberi kewenangan khusus berdasarkan Undang-Undang. Kekhususan termasuk antara lain kewenangan pemberian perizinan investasi, kemudahan berusaha, serta pemberian fasilitas khusus kepada Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 48 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 49 dari 72 halaman. Putusan Nomor 46 P/HUM/2024 pihak yang mendukung pembiayaan dalam rangka kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta pengembangan Ibu Kota Negara; Dalam melaksanakan tanggung jawabnya dimaksud, Pemerintah berupaya untuk mendorong keterlibatan pelaku usaha yang diwujudkan dalam kebijakan penetapan pelaku usaha pelopor yang diberikan fasilitas berupa kemudahan berusaha termasuk perizinan, fasilitas pengurangan pajak, dan ketersediaan lahan. Selain mengenai pelaku usaha pelopor, materi yang diatur dalam Peraturan presiden ini juga meliputi mengenai: 1. Teknis pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di Ibu Kota Negara, terkait mekanisme penitipan uang konsinyasi; 2. Penetapan Zona NiIai Tanah (ZNT) dan publikasi nilai tanah; 3. Penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) oleh Pemerintah Daerah; 4. Pengalihan Barang Milik Negara di Ibu Kota Negara; dan 5. Pemanfaatan lereng hasil galian/timbunan oleh Otorita Ibu Kota Negara; Pengaturan ini sebagai perwujudan dalam upaya tata kelola pembangunan Ibu Kota Negara yang baik. Tata kelola ibu Kota Negara selain menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia, juga untuk mewujudkan Ibu Kota Negara yang aman, modern, berkelanjutan, dan berketahanan, serta menjadi acuan bagi pembangunan dan penataan wilayah Iainnya di Indonesia. Upaya memperbaiki tata kelola wilayah Ibu Kota Negara adalah bagian dari politik hukum pemerintah dalam rangka mewujudkan tujuan bernegara yaitu, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi, dan keadilan sosial; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 49 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 50 dari 72 halaman. Putusan Nomor 46 P/HUM/2024 B. Kedudukan Tugas dan Tanggung Jawab Otorita Ibu Kota Negara; Dalam rangka pelaksanaan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, dibentuk Otorita Ibu Kota Negara. Selain bertanggung jawab dalam penyelenggaraannya, Pasal 12 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 memberikan kewenangan khusus kepada Otoritas IKN atas urusan pemerintahan pusat dan urusan pemerintahan daerah kecuali yang oleh peraturan perundang-undangan ditentukan sebagai urusan pemerintahan absolut. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 memberikan kewenangan khusus yang sangat superior kepada Otoritas IKN yaitu semua urusan pemerintahan, kecuali urusan pemerintahan absolut yang ditetapkan dengan Undang-Undang (politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, agama). Untuk menciptakan kepastian hukum dan keleluasaan dalam kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus IKN termasuk pelayanan publik di IKN diperlukan pengaturan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan kewenangan Otorita IKN yang bersifat khusus. Penyelenggaraan pemerintahan di IKN yang bersifat khusus telah sesuai dengan amanat ketentuan Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakur dan menghormati satuan- satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang; Sebagai satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus, Otorita Ibu Kota Negara harus mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan sebagaimana ditetapkan dan diatur dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023. Pengaturan Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 50 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 51 dari 72 halaman. Putusan Nomor 46 P/HUM/2024 kekhususan pemerintahan dimaksud bertujuan untuk mengatasi berbagai permasalahan, antara lain ketidakjelasan pembagian urusan, tarik menarik, den tumpang tindih kewenangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah penyelenggara Ibu Kota Negara. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Otorita Ibu Kota Negara berdasarkan fungsinya adalah sebagai lembaga negara penunjang, yaitu menunjang dan merealisasikan program presiden dalam urusan pemindahan ibu kota negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023; C. Jawaban Termohon Terhadap Dalil-Dalil Permohonan; Terhadap dalil-dalil Pemohon, Termohon memberikan tanggapan sebagai berikut: 1. IKN sebagai Ibu Kota Negara dibentuk berdasarkan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 dengan salah satu urgensi pengaturannya adalah mengenai pemindahan ibu Kota Negara dari Jakarta. Dalam Undang-Undang ini juga dibentuk sebuah lembaga setingkat Kementerian yang bertanggung jawab pada penyelenggaraan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Negara yaitu Otorita Ibu Kota Negara; 2. Luas wilayah darat Ibu Kota Negara meliputi wilayah daratan seluas kurang lebih 252.660 ha (dua ratus lima puluh dua ribu enam ratus enam puluh hektar), yang meliputi: 1) kawasan Ibu Kota Negara seluas kurang lebih 56.159 ha (lima puluh enam ribu seratus lima puluh sembilan hektar), termasuk kawasan inti pusat pemerintahan; dan 2) kawasan pengembangan Ibu Kota Negara seluas kurang lebih 196.501 ha (seratus sembilan puluh enam ribu lima ratus satu hektar); Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 51 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 52 dari 72 halaman. Putusan Nomor 46 P/HUM/2024 3. Dalam rangka penyelenggaraan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Negara, Undang-undang memberikan kewenangan khusus diantaranya dalam pemberian izin investasi, pemberian kemudahan berusaha, serta pemberian fasilitas khusus kepada pihak yang mendukung kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan dan pengembangan Ibu Kota Negara. Demikian halnya terkait pengaturan mengenai tanah; 4. Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2021 dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023, memberikan pengaturan lebih jelas mengenai pertanahan di Ibu Kota Negara Pasal 15A ayat (1) menyatakan bahwa: Tanah di Ibu Kota Nusantara terdiri dari: a. Barang Milik Negara; b. barang milik Otorita Ibu Kota Nusantara; c. Tanah milik masyarakat; dan d. Tanah nagara. Kemudian ayat (2) dan ayat (3) menjelaskan bahwa tanah yang ditetapkan sebagai Barang Milik Negara merupakan tanah yang terkait dengan penyelenggaraan urusan Pemerintah Pusat dan diberikan hak pakai dan tanah yang ditetapkan sebagai barang milik Otorita Ibu Kota Negara merupakan tanah yang tidak terkait dengan penyelenggaraan urusan Pemerintah Pusat dan diberikan hak pengelolaan kepada Otorita Ibu Kota Nusantara. Lebih lanjut, pada ayat (4) rnenyatakan bahwa HAT dapat diberikan di atas Tanah hak pengelolaan Otorita Ibu Kota Nusantara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 5. Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2021 menjadi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 juga memberikan pengaturan pemberian Hak Atas Tanah (selanjutnya disebut HAT) secara khusus (vide Pasal 16A) dalam bentuk: 1) hak guna usaha, diberikan untuk jangka waktu paling lama 95 (sembilan puluh lima) tahun melalui 1 (satu) siklus Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 52 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 53 dari 72 halaman. Putusan Nomor 46 P/HUM/2024 pertama dan dapat dilakukan pemberian kembali untuk 1 (satu) siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 95 (sembilan puluh lima) tahun berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi; 2) hak guna bangunan, diberikan untuk jangka waktu paling lama 80 (delapan puluh) tahun melalui 1 (satu) siklus pertama dan dapat dilakukan pemberian kembali melalui 1 (satu) siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 80 (delapan puluh) tahun berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi; dan 3) hak pakai, diberikan untuk jangka waktu paling lama 80 (delapan puluh) tahun melalui 1 (satu) siklus pertama dan dapat dilakukan pemberian kembali melalui 1 (satu) siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 80 (delapan puluh) tahun berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi; hanya dapat diberikan terhadap tanah yang telah ditetapkan sebagai barang milik Otorita lbu Kota Nusantara (selanjutnya disebut BMO) atau dalam pengaturan sebelum perubahan disebut juga sebagai Aset Dalam Penguasaan Otorita Ibu Kota Negara (selanjutnya disebut ADP) Otorita Ibu Kota Negara yang diberikan Hak Pengelolaannya kepada Otorita Ibu Kota Negara seluas 36.150,03 ha (tiga puluh enam ribu seratus lima puluh koma nol tiga hektar) sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 90/KM.6/2023 tentang Penetapan Aset Dalam Penguasaan Otoritas Ibu Kota Negara (Bukti T-1), bukan terhadap keseluruhan tanah yang berada di wilayah delineasi Ibu Kota Negara; 6. Pemberian HAT di atas Hak Pengelolaan (selanjutnya disebut HPL) Otorita Ibu Kota Negara tidak seperti pemberian HAT Iainnya. Pemberian HAT di atas HPL Otorita Ibu Kota Negara dapat dicabut, dibatalkan, atau berakhir dengan sebab yang meliputi karena jangka waktu alokasi lahan yang diberikan sudah Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 53 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 54 dari 72 halaman. Putusan Nomor 46 P/HUM/2024 berakhir, pelaku usaha tidak memenuhi ketentuan dalam persetujuan/keputusan pemberian ADP, pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan sebab Iainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sebab lainnya tersebut ditindakianjuti dalam pengaturan evaluasi yang tercantum dalam materi muatan Perpres 75 Tahun 2024 Pasal 9 ayat (4) yang mengatur bahwa, tahap evaluasi yang dilakukan terhadap HAT dilakukan 2 tahun sebelum berakhirnya setiap tahapan dengan 5 kriteria, yaitu: a) tanahnya masih diusahakan dan dimanfaatkan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat, dan tujuan pemberian hak; b) pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang hak; c) syarat pemberian hak dipenuhi dengan baik oleh pemegang hak; d) pemanfaatan tanahnya masih sesuai dengan rencana tata ruang; e) tanah tidak terindikasi telantar; 7. Pengaturan khusus mengenai pertanahan di Ibu Kota Negara sebagaimana tercantum dalam dalam penjelasan Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2023 menyebutkan bahwa, urgensinya dimaksudkan untuk optimafisasi investasi di Ibu Kota Negara dengan perubahan berupa materi muatan baru dan penguatan pengaturan yang memberikan kepastian bagi pelaksanaan investasi di Ibu Kota Nusantara, termasuk bagi daerah mitra Ibu Kota Negara dalam rangka pembangunan dan pengembangan superhub ekonomi Ibu Kota Negara. Adanya penguatan tersebut akan menciptakan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan investor, meliputi pengaturan jangka waktu HAT yang kompetitif. Pengaturan ini merupakan aturan khusus mengenai jangka waktu HAT yang berlaku terbatas hanya terhadap pemberian HAT diatas HPL BMO/ADP Otorita Ibu Kota Negara yang berada Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 54 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 55 dari 72 halaman. Putusan Nomor 46 P/HUM/2024 di Ibu Kota Nusantara. Ketentuan mengenai jangka waktu HAT ini merupakan Upaya menciptakan peningkatan daya tarik investor sehingga tertarik untuk menanamkan modal di Ibu Kota Negara Mengenai hal ini pada dasarnya bukan sesuatu yang berlebihan, mengingat ketentuan serupa di sejumlah negara di kawasan ASEAN juga mengatur jangka waktu yang kurang lebih sama dengan jangka waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini. Jangka waktu HAT yang lebih lama di Otorita Ibu Kota Nusantara, tidak mengurangi esensi hak menguasai negara atas Tanah, karena mekanisme evaluasi dan pengawasan dalam kepemilikan Tanah tetap dilakukan oleh negara secara aktif; 8. Bahwa berdasarkan Naskah Akademik Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023: Terkait jangka waktu Hak Atas Tanah, seperti Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Guna Usaha (HGU) yang berlaku saat ini belum kompetitif dibanding dengan sejumlah negara, setidaknya dengan negara tetangga di Asia Tenggara. Di Malaysia dan Singapura, jangka waktu leasehold umumnya adalah 99 tahun. Sementara itu, di Thailand, jangka waktu leasehold bervariasi tergantung pada jenis properti dan peraturan daerah setempat. Normalnya, jangka waktu leasehold di Thailand adalah 30 tahun. Namun demikian, seiring dengan kebijakan terkini Pemerintah Thailand, leasehold untuk kawasan tertentu dapat mencapai hingga 99 tahun. Bahwa jangka waktu 99-year lease kemudian menyebar ke berbagai negara yang pernah menjadi jajahan lnggris, seperti Australia, Kanada, Hong Kong, Singapura, Malaysia, dan lain-lain. Di negara-negara tersebut, 99-year lease digunakan sebagai salah satu cara untuk mengatur pemanfaatan tanah oleh negara atau pemilik tanah kepada pihak lain. Biasanya, negara atau pemilik tanah memberikan jangka waktu panjang kepada pihak yang ingin mengembangkan tanah tersebut untuk kepentingan publik atau Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 55 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 56 dari 72 halaman. Putusan Nomor 46 P/HUM/2024 kepentingan ekonomi tertentu yang memiliki kelebihan. Kelebihannya adalah dapat rnernberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pihak yang mendapatkan hak atas tanah tersebut selama jangka waktu yang ditentukan. Selain itu, juga dapat memberikan insentif bagi pihak yang mendapatkan hak tersebut untuk memanfaatkan tanah tersebut secara optimal dan bertanggung jawab, sehingga dapat memunculkan ekosistem investasi yang kompetitif di Ibu Kota Negara dibandingkan dengan negara tetangga; 9. Bahwa esensi dari pemberian tanah kepada Otoritas IKN berupa ADP/BMO ialah sebagai salah satu sumber pendanaan dalam kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Negara yang diharapkan dapat dikelola melalui skema yang inovatif dan efisien. Salah satunya yaitu dengan memberikan alokasi lahan ADP/BMO tersebut kepada pelaku usaha tertentu dengan pengenaan tarif. Hal ini dimaksudkan memberikan keuntungan ganda berupa tarif alokasi tanah dimaksud serta penyediaan layanan dasar dan/atau sosial yang dibangun oleh pelaku usaha diatasnya; 10. Bahwa walaupun tanah yang telah ditetapkan menjadi ADP/BMO secara penguasaan, pengelolaannya diserahkan kepada Otoritas Ibu Kota Negara, namun pemerintah tetap harus mengatur bagaimana pengelolaannya sebagai pengejawantahan prinsip asas-asas umum pemerintahan yang baik. Pengaturan lebih lanjut terhadap pengelolaan kekhususan pertanahan dimaksud diatur dengan: 1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran Dalam Rangka Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan ibu Kota Negara; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 56 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 57 dari 72 halaman. Putusan Nomor 46 P/HUM/2024 2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di IKN sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Negara; 3) Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 12 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pertanahan di Ibu Kota Nusantara; dan 4) Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara; 11. Bahwa pengaturan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Perpres 7512024 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16A Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2023 sehingga permohonan pemohon yang menganggap materi muatannya bertentangan dengan UUPA tidak beralasan menurut hukum; UU 21/2023 PERPRES 75/2024 Pasal 16A (1) Dalam hal HAT yang diperjanjikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (7) dalam bentuk hak guna usaha, diberikan untuk jangka waktu paling lama 95 (sembilan puluh lima) tahun melalui 1 (satu) siklus pertama dan dapat dilakukan pemberian kernbali untuk 1 (satu) siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 95 (sembilan puluh lima) tahun berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi. (2) Dalam hal HAT yang diperjanjikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (7) dalam bentuk hak guna bangunan, diberikan untuk jangka waktu paling lama 80 (delapan puluh) Pasal 9 (1) Otorita Ibu Kota Nusantara memberikan jaminan kepastian jangka waktu hak atas tanah melalui 1 (satu) siklus pertama dan dapat dilakukan pemberian kembali 1 (satu) siklus kedua kepada Pelaku Usaha, yang dimuat dalam perjanjian. (2) Siklus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: a. hak guna usaha untuk jangka waktu paling lama 95 (sembilan puluh lima) tahun melalui 1 (satu) siklus pertama dan dapat dilakukan pemberian kembali untuk 1 (satu) siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 95 (sembilan puluh lima) tahun Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 57 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 58 dari 72 halaman. Putusan Nomor 46 P/HUM/2024 tahun melalui 1 (satu) siklus pertama dan dapat dilakukan pemberian kembali melalui 1 (satu) siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 80 (delapan puluh) tahun berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi. (3) Dalam hal HAT yang diperjanjikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (7) dalam bentuk hak pakai, diberikan untuk jangka waktu paling lama 80 (delapan puluh) tahun melalui 1 (satu) slklus pertama dan dapat dilakukan pemberian kembali melalui 1 (satu) siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 80 (delapan puluh) tahun berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi. berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi; b. hak guna bangunan untuk jangka waktu paling lama 80 (delapan puluh) tahun melalui 1 (satu) siklus pertama dan dapat dilakukan pemberian kernbali melalui 1 (satu) siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 80 (delapan puluh) tahun berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi; dan c. hak pakai untuk jangka wakfu paling lama 80 (delapan puluh) tahun melalui 1 (satu) siklus pertama dan dapat dilakukan pemberian kembali melalui 1 (satu) siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 80 (delapan puluh) tahun berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi 12. Bahwa mengenai dalil Pemohon yang menyatakan pemberian Hak Atas Tanah secara sekaligus melanggar konstitusi merupakan dalil yang tidak beralasan hukum, karena pengaturan pemberian, perpanjangan dan pembaruan Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai dalam Perpres 75 Tahun 2024 telah sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 yang memberikan kewenangan khusus kepada Otorita Ibu Kota Negara atas urusan pemerintahan baik pusat maupun daerah dalam melaksanakan, menyiapkan, membangun, dan memindahkan Ibu Kota Negara. Oleh karena itu, pengaturan jangka waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c Perpres 75 Tahun 2024 telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 dan bertujuan untuk mempercepat investasi dalam rangka mendukung pembangunan Ibu Kota Negara; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 58 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 59 dari 72 halaman. Putusan Nomor 46 P/HUM/2024 13. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan pemberian, perpanjangan, dan pembaruan Hak Atas Tanah dengan jangka waktu sekaligus merupakan dalil yang tidak beralasan hukum, karena ketentuan Pasal 9 Perpres 75 Tahun 2024 yang memberikan jangka waktu 1 (satu) siklus pemberian, perpanjangan, dan pembaharuan untuk: 1) Hak Guna Usaha selama 95 tahun; 2) Hak Guna Bangunan selama 80 tahun; dan 3) Hak Pakai selama 80 tahun; dan dapat dilakukan pemberian kembali 1 (satu) siklus kedua sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara khusus di Ibu Kota Negara, sesuai Pasal 16A ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023, yang berbunyi: Ayat (1) Dalam hal HAT yang diperjanjikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (7) dalam bentuk hak guna usaha, diberikan untuk jangka waktu paling lama 95 (sembilan puluh lima) tahun melalui 1 (satu) siklus pertama dan dapat dilakukan pemberian kembali untuk 1 (satu) siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 95 (sembilan puluh Iima) tahun berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi; Ayat (2) Dalam hal HAT yang diperjanjikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (7) dalam bentuk hak guna bangunan, diberikan untuk jangka waktu paling lama 80 (delapan puluh) tahun melalui 1 (satu) siklus pertama dan dapat dilakukan pemberian kembali melalui 1 (satu) siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 80 (delapan puluh) tahun berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi; Ayat (3) Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 59 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 60 dari 72 halaman. Putusan Nomor 46 P/HUM/2024 Dalam hal HAT yang diperjanjikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (7) dalam bentuk hak pakai diberikan untuk jangka waktu paling lama 80 (delapan puluh) tahun melalui 1 (satu) siklus pertama dan dapat dilakukan pemberian kembali melalui 1 (satu) siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 80 (delapan puluh) tahun berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi; Pemegang hak dinyatakan memenuhi kriteria saat dilakukannya tahapan evaluasi oleh Otorita IKN sepanjang: 1) tanah miliknya masih diusahakan dan dimanfaatkan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat, dan tujuan pemberian hak; 2) masih memenuhi syarat sebagai pemegang hak; 3) terpenuhinya syarat pemberian hak oleh pemegang hak; 4) tanahnya dimanfaatkan sesuai dengan rencana tata ruang; dan 5) bidang tanahnya tidak terindikasi telantar; 14. Bahwa mengenai dalil Pemohon yang menyebutkan kebijakan pemerintah “Lebih kolonial dari jaman Kolonial kata Walhi terkait Pemberian Hak Guna Usaha 190 Tahun untuk investor di IKN", "Hak Menguasai Negara Ditafsirkan Secara Sewenang-wenang dan Melawan Hukum" dan kalimat-kalimat Iainnya yang menyebutkan pemerintah/negara telah bersifat kolonial kepada masyarakatnya merupakan dalil yang tidak beralasan hukum. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon memberikan penjelasan: a. bahwa tujuan dilakukan pembangunan IKN telah secara tegas disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2023, yakni: 1) menjadi simbol identitas nasional yang mempresentasikan keberagaman bangsa Indonesia Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 60 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 61 dari 72 halaman. Putusan Nomor 46 P/HUM/2024 berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; 2) Menjadi Kota Berkelanjutan di dunia; dan 3) Menjadi Penggerak Ekonomi Indonesia di Masa Depan; Bahwa mengacu pada tujuan angka 3) tersebut, pemerintah/negara telah menyadari bahwa negara Republik indonesia telah memiliki tujuan bernegara diantaranya mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan: "...mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ...dst". Ini adalah sebuah tujuan bernegara yang diemban oleh pemerintah/negara dilakukan melalui perencanaan-perencanaan nasional salah satunya melalui Pembangunan; b. Bahwa Rencana Jangka Panjang Nasional 2025-2045 sebagaimana diumumkan dalam website resmi Bappenas: www.indonesia2045.go.id khusus di bidang pembangunan secara tegas memiliki capaian konkrit Indonesia Emas diantaranya: 1) Tercapainya pendapat per kapita hingga USD30.300; 2) Skala kemiskinan di level: 0.5%-0.8%; 3) Transformasi Ekonomi; Seluruh indikator keberhasilan Pembangunan Ekonomi Nasional dinilai telah sejalan dengan peraturan perundang- undangan IKN baik di level Undang-Undang maupun di tingkat peraturan pelaksananya terrnasuk Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk IKN yang telah membagi pembangunan IKN menjadi 5 tahap. Saat ini pembangunan IKN berada di tahap I (lampiran III Perpres Nomor 63 Tahun 2022) telah secara tegas menuntut terealisasinya indikator-indikator pembangunan di IKN setiap tahapan. Tahapan I saat ini Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 61 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 62 dari 72 halaman. Putusan Nomor 46 P/HUM/2024 antara lain di sektor pendidikan, kesehatan, dan peningkatan hak dasar masyarakat lainnya selanjutnya diperkuat untuk dipercepat dengan Perpres 75/2024 sebagai bentuk kebijakan pemerintah di IKN khususnya di tahap I dan II; 15. Bahwa mengenai dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c Perpres 75/2024 bertentangan diantaranya dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21-22/PUU-V/2007 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 merupakan dalil Pemohon yang tidak beralasan hukum. Hal ini didasarkan penjelasan bahwa: a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21-22/PUU-V/2007 pada pokoknya menyatakan bahwa pemberian HAT berupa Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945. Sedangkan pemberian HAT diatas HPL Otorita IKN tetap dilakukan melalui 2 (dua) siklus yaitu pemberian dan perpanjangan ditambah adanya mekanisme evaluasi. Selain itu ketentuan pemberian HAT dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanarnan Modal berlaku untuk tanah negara di seluruh wilayah Indonesia sedangkan pemberian HAT di IKN hanya terhadap tanah berstatus BMO/ADP Otorita IKN seluas 36.150,03 ha (tiga puluh enam ribu seratus lima puluh koma nol tiga hektar); b. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 35/PUU-X/2012 pada pokoknya adalah menyatakan bahwa ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang tentang Kehutanan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dengan menegaskan bahwa hutan adat adalah hutan yang berada di bawah pengelolaan masyarakat adat, bukan lagi Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 62 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 63 dari 72 halaman. Putusan Nomor 46 P/HUM/2024 sebagai hutan negara. Dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah berpendapat bahwa hubungan hukum antara subjek hukum terhadap hutan, termasuk tanah yang di atasnya terdapat hutan, maka hutan adat sebagai salah satu kategorinya haruslah disebutkan secara tegas sebagai salah satu kategori dimaksud, sehingga ketentuan mengenai kategori hutan hak didalamnya haruslah dimasukkan hutan adat. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 Pasal 15A ayat (1) yang menyatakan bahwa: "Tanah di Ibu Kota Nusantara terdiri dari: a. Barang Mllik Negara; b. barang milik Otorita Ibu Kota Nusantara; c. Tanah milik masyarakat; dan d. Tanah negara” telah mempertimbangkan putusan dimaksud dengan membedakan tanah yang dapat diberikan HAT khusus di IKN hanya tanah milik Otorita IKN, sedangkan tanah yang masuk kategori hutan adat tidak dapat diberikan HAT khusus; Bahwa berdasarkan seluruh uraian dan penjelasan di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan keberatan uji materiil ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara, dapat memberikan putusan dengan amar sebagai berikut: 1. Menolak provisi Pemohon; 2. Menerima eksepsi Termohon; 3. Menyatakan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing); 4. Menerima jawaban Termohon untuk seluruhnya; 5. Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard); Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 63 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 64 dari 72 halaman. Putusan Nomor 46 P/HUM/2024 6. Menyatakan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21-21/PUU-V/2007 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012; Atau dalam hal Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (ex aequo et bono); Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa: - Fotokopi Keputusan Menteri Keuangan Nomor 90/KM.6/2023 tanggal 12 Mei 2023 tentang Penetapan Status Aset Dalam Penguasaan Otoritas Ibu Kota Nusantara (Bukti T-1); PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas; Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara; Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan substansi permohonan yang diajukan Pemohon, terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah permohonan a quo memenuhi persyaratan formal, yaitu mengenai kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji objek permohonan keberatan hak uji materiil dan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil; Kewenangan Mahkamah Agung; Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 64 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 65 dari 72 halaman. Putusan Nomor 46 P/HUM/2024 Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; Menimbang, bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang- undangan telah ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang terdiri atas: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, d. Peraturan Pemerintah, e. Peraturan Presiden, f. Peraturan Daerah Provinsi, dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; Menimbang, bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil berupa Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibukota Negara Nusantara, yang hierarkinya berada di bawah undang-undang, sehingga termasuk jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 juncto Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, dengan demikian Mahkamah Agung berwenang untuk menguji objek keberatan hak uji materiil a quo; Kedudukan Hukum Pemohon; Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan apakah Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mempersoalkan objek permohonan a quo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; Menimbang, bahwa Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyatakan bahwa permohonan Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 65 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 66 dari 72 halaman. Putusan Nomor 46 P/HUM/2024 pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan tersebut, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau c. badan hukum publik atau badan hukum privat; Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil menentukan bahwa Pemohon Keberatan adalah kelompok orang atau perorangan yang mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang; Menimbang, bahwa kedudukan hukum Pemohon harus dibuktikan adanya kerugian hak oleh berlakunya objek Hak Uji Materiil, yaitu: a. adanya hak Pemohon yang diberikan oleh suatu peraturan perundang- undangan, b. Hak tersebut oleh Pemohon tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak- tidaknya potensial yang berdasarkan penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian; dan e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, diketahui bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 66 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 67 dari 72 halaman. Putusan Nomor 46 P/HUM/2024 Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan, mengajukan permohonan keberatan sebagai perorangan warga negara Indonesia, juga sebagai pengurus organisasi masyarakat adat yaitu Ketua Umum Persatuan Pergerakan Dayak Nusantara (Perpedayak Nusantara), dimana organisasi tersebut memiliki Visi dan Misi antara lain: menjunjung tinggi dan memperjuangkan harkat dan martabat Suku Dayak Kalimantan Timur, menjaga petak danum, membela dan menggantang utus, menjaga tanah air, mengutamakan partisipasi semangat dan kebersamaan (egaliter) antara Pemerintah Pusat/Daerah dengan masyarakat Suku Dayak, membangun dan mengembangkan potensi sumber daya manusia (SDM) secara mandiri dan berkeadilan bagi Masyarakat Dayak Kalimantan Timur; Menimbang, bahwa Pemohon secara aktual dan/atau berpotensi dirugikan dan berdampak luas dengan berlakunya objek hak uji materiil a quo yang bertentangan dengan Undang-Undang tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, sehingga objek hak uji materiil a quo tidak memberikan perlindungan dan kepastian hukum Pemohon sebagai warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) Undang- Undang Dasar NRI 1945; Menimbang, bahwa Pemohon menganggap haknya dirugikan dengan diberlakukannya objek hak uji materiil a quo, yaitu diberikannya hak menguasai hak atas tanah Negara kepada investor dengan penguasaan Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai dengan jangka waktu yang sangat lama/panjang masyarakat dengan 2 (dua) siklus perpanjangan hak atas tanah dengan jangka waktu 190 (seratus sembilan puluh) tahun tanpa memperhatikan hak-hak masyarakat adat yang telah dahulu berada hidup dan berkembang ditengah-tengah yang harus rela dipinggirkan dan/atau dirampas hak-hak hukum adatnya; Menimbang, bahwa Termohon mengajukan eksepsi terkait kepentingan mengajukan permohonan a quo (legal standing) Pemohon, yang menyatakan bahwa Pemohon yang mengatasnamakan sebagai pengurus organisasi masyarakat adat yaitu Ketua Umum Persatuan Pergerakan Dayak Nusantara (Perpedayak Nusantara) tidak dapat membuktikan dirinya Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 67 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 68 dari 72 halaman. Putusan Nomor 46 P/HUM/2024 merupakan masyarakat hukum adat yang diakui oleh Pemerintah Daerah setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 3 UUPA; Menimbang, bahwa dengan berlakunya objek hak uji materiil yang meliputi Wilayah Ibu Kota Nusantara dengan cakupan wilayahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023, yang berlokasi di wilayah hukum Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur, dimana Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia yang mengaku bersuku/keturunan masyarakat adat/Suku Dayak, sudah merupakan pengetahuan umum/diketahui khalayak ramai bahwa Suku Dayak merupakan penduduk/suku asli di wilayah hukum Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat dan sekitarnya, maka Mahkamah Agung berpendapat bahwa secara faktual terdapat kerugian bagi Pemohon terkait berlakunya objek hak uji materiil, dan atas kerugian tersebut menurut Mahkamah Agung terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) dengan berlakunya objek permohonan yang dimohonkan pengujian dan kerugian yang bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi di masa yang akan datang akibat berlakunya objek permohonan. Apabila permohonan yang bersangkutan dikabulkan, maka kerugian yang bersangkutan tidak lagi atau tidak akan terjadi dengan dibatalkannya objek hak uji materiil; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian peraturan perundang- undangan di bawah undang-undang terhadap objek hak uji materiil; Pokok Permohonan; Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan objek permohonan keberatan hak uji materiil apakah Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 68 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 69 dari 72 halaman. Putusan Nomor 46 P/HUM/2024 Pembangunan Ibukota Negara Nusantara bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu: - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria; - Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21-22/PUU-V/2007 tanggal 25 Maret 2008; - Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, tanggal 16 Mei 2013; Menimbang, bahwa dari alasan keberatan Pemohon yang kemudian dibantah oleh Termohon dalam jawabannya dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan keberatan Pemohon tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut: - Bahwa objek permohonan secara formil telah sesuai hukum, karena dibentuk oleh Termohon yang berwenang sesuai dengan asas dan prosedur pembuatan peraturan perundang-undangan yang baik, mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, hingga pengundangan; - Bahwa objek permohonan secara materiil tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, sebagai berikut: 1. bahwa norma dalam objek permohonan berisi pemberian hak atas tanah tertentu di kawasan Ibu Kota Nusantara hingga jangka waktu 190 (seratus sembilan puluh) tahun; 2. bahwa norma terkait jangka waktu pemberian hak atas tanah di kawasan Ibu Kota Negara telah diatur dalam Pasal 16A Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara; 3. bahwa norma objek permohonan adalah sama dan sesuai dengan Pasal 16A Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, sehingga objek permohonan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 69 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 70 dari 72 halaman. Putusan Nomor 46 P/HUM/2024 4. bahwa norma objek permohonan tidak tepat diujikan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria maupun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21-22/PUU-V/2007 dan Nomor 35/PUU-X/2012 sebagaimana dalil Pemohon, karena objek permohonan berada pada rezim Undang- Undang tentang Ibu Kota Negara sehingga berdasarkan asas lex posteriori derogat legi apriori dan asas lex specialis derogat legi generali maka objek permohonan harus diuji dengan Undang- Undang tentang Ibu Kota Negara dan peraturan terkait antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara juncto Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut terbukti bahwa Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21-22/PUU-V/2007 tanggal 25 Maret 2008, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 tanggal 16 Mei 2013, oleh karenanya permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon harus ditolak, dan selanjutnya sebagai pihak yang kalah Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara; Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 70 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 71 dari 72 halaman. Putusan Nomor 46 P/HUM/2024 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait; MENGADILI, 1. Menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon ARESTON DAYANO, tersebut; 2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000 (satu juta Rupiah); Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Michael Renaldy Zein, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak. Anggota Majelis: Ketua Majelis, ttd. ttd. Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H. Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H. ttd. Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 71 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 72 dari 72 halaman. Putusan Nomor 46 P/HUM/2024 Panitera Pengganti, ttd. Michael Renaldy Zein, S.H., M.H. Biaya-biaya: 1. Meterai Rp 10.000,00 2. Redaksi Rp 10.000,00 3. Administrasi Rp 980.000,00 Jumlah Rp 1.000.000,00 Untuk salinan Mahkamah Agung RI atas nama Panitera, Panitera Muda Tata Usaha Negara, H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum. NIP 19610514 198612 1 001 Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 72