46 P/HUM/2017

--- Page 1 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN Nomor 46 P/HUM/2017hkama DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Repub ### MAHKAMAH AGUNG Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 2 angka 3 huruf (f) dan Pasal 3 angka 2 huruf (d) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.04/2016 tentang Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara: PT SADHANA, beralamat di Esa Sampoerna Center Lantai 6, Jalan DR. Agung Indonesia Ir. H. Soekarno Nomor 198 Surabaya - Kota Surabaya Jawa Timur diwakili oleh Sunarjo Sampoerna, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Surabaya, pekerjaan Direktur PT Sadhana, selanjutnya memberi kuasa kepada: 1. Eman Achmad Sulaeman, S.H., M.B.A.; 1. M. Agus Imanuddin, S.H., M.Si.; 1. Ferranti Martoenoes, S.H.; 1. Tris Darmawan, S.H.; 1. Krishna Cakraningrat, S.H.;ahkamah Kesemuanya kewarganegaraanRepublikIndonesia, Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Eman Achmad & Co, beralamat kantor di Puri Imperium Office Plaza, G.11, Jalan Kuningan Madya Kav. 5-6, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2017; Selanjutnya disebut sebagai Pemohon; melawan: MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan Dr. Wahidin Raya AgungGedung Djuanda I Lt. 3 Kementerian Keuangan, Jalan Indonesia Nomor 1 Jakarta Pusat, selanjutnya memberi kuasa kepada: 1. Tio Serepina Siahaan, S.H., LL.M., Kepala Biro Bantuan Hukum, Kementerian Keuangan; 1. Pangihutan Siagian, S.H., Kepala Bagian Bantuan Hukum III pada Biro Bantuan Hukum, Kementerian Keuangan; 1. Iwan Hermawan, S.H., LL.M., Kepala Subdirektorat Upaya Hukum, Direktorat Keberatan, Banding, dan Peraturan DJBC; 1. Sunaryo, S.S.T., M.M., Kepala Subdirektorat Tarif Cukai dan Harga Dasar, Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai DJBC;ahkamah Republik Halaman 1 dari 69 halaman Putusan Nomor 46 P/HUM/2017 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1 mah blik --- --- Page 2 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id 1. Tedy Himawan, S.E., M.M., Kepala Subdirektorat Perizinan dan Fasilitas Cukai, Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai DJBC;hkama 1. Dwi Susianto Guntoro, S.H., Kepala Subbagian Bantuan Hukum IIIC Repub pada Biro Bantuan Hukum, Kementerian Keuangan; 1. Agus Pramono, S.H., M.H., Kepala Seksi Upaya Hukum I, Direktorat Keberatan, Banding, dan Peraturan DJBC; 1. Hary Kustowo, S.Sos., M.A., M.AP., Kepala Seksi Tarif Cukai dan Harga Dasar 2, Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai DJBC; 1. Handy Trinova, S.H., LL.M., Pelaksana pada Bagian Bantuan Hukum III, Biro Bantuan Hukum, Kementerian Keuangan; Agung Indonesia 1. Daryono, S.H., Pelaksana pada Bagian Bantuan Hukum III, Biro Bantuan Hukum, Kementerian Keuangan; 1. Sugeng Widodo, S.H., LL.M., Pelaksana pada Bagian Bantuan Hukum III, Biro Bantuan Hukum, Kementerian Keuangan; 1. Khalis Prayogi, S.H., Pelaksana pada Bagian Bantuan Hukum III, Biro Bantuan Hukum, Kementerian Keuangan; 1. Artira Putrina, S.H., Pelaksana pada Direktorat Keberatan, Banding, dan Peraturan DJBC; 1. Romina P. Manurung, S.H., M.H., Pelaksana pada Direktoratahkamah Republik Keberatan, Banding, dan Peraturan DJBC; kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, berdomisili hukum di kantor Biro Bantuan Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Gedung Djuanda I Lantai 15 Kementerian Keuangan, Jalan Dr. Wahidin Nomor 1 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-267/MK.1/2017, tanggal 28 Juli 2017; Selanjutnya disebut sebagai Termohon; Agung Mahkamah Agung tersebut; Indonesia Membaca surat-surat yang bersangkutan; ### DUDUK PERKARA Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Juni 2017 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 03 Juli 2017 dan diregister dengan Nomor 46 P/HUM/2017 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 2 angka 3 huruf (f) dan ### Pasal 3 angka 2 huruf (d) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.04/2016 tentang Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat, dengan dalil- dalil yang pada pokoknya sebagaiRepublikberikut:ahkamah Halaman 2 dari 69 halaman Putusan Nomor 46 P/HUM/2017 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2 mah blik --- --- Page 3 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id 1. Kewenangan Mahkamah Agung 1.1 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Ketetapan MPR RIhkama Nomor III/MPR/2000, tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Repub Perundang-undangan, menyatakan "Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang” (Bukti P-2); 1.2 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan, "Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan“ Agung Indonesia (Bukti P-3); 1.3 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, menyatakan, “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi" (vide Bukti P-3); 1.4 Bahwa berdasarkan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945, menyatakan “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, mengujiahkamah Republik peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang atau pengujian legalitas peraturan dibawah Undang- Undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang- undang" (vide Bukti P-3); 1.5 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009) tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan, "Kekuasaan Kehakiman Agung dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan BadanIndonesiaPeradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi" (Bukti P-4); 1.6 Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan “Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang- undang" dan ayat (3) berbunyi "putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undanganRepubliksebagai hasil pengujian sebagaimanaahkamah dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diambil baik berhubungan dengan Halaman 3 dari 69 halaman Putusan Nomor 46 P/HUM/2017 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3 mah blik --- --- Page 4 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung" (vide Bukti P-4);hkama 1.7 Bahwa Pemerintahan yang dipandang paling baik adalah pemerintahan Repub yang paling sedikit memerintah, atau paling sedikit ikut campur dalam urusan masyarakat, hal ini merupakan prinsip negara hukum yang mengutamakan hukum dimana rakyatlah yang berdaulat, prinsip supremasi hukum (supremacy of law) atau dengan kata lain kekuasaan tertinggi dalam negara hukum adalah di tangan hukum, kewenangan regulasi yang bersifat mengikat untuk umum terkait erat dengan fungsi legislasi yang hanya dapat dilakukan oleh kekuasaan negara apabila Agung Indonesia telah mendapat persetujuan rakyat yang berdaulat, yaitu melalui para wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat. Tidak satu orang rakyatpun yang dapat dikurangi haknya dan dibebani dengan kewajiban tanpa disetujui sendiri oleh rakyat yang berdaulat itu menurut prosedur demokrasi berdasarkan konstitusi yang berlaku (the principle of constitucional democracy, Prof. Dr. Jimmly Asshiddiqie, S.H.). Oleh karena itu jika suatu Lembaga atau Pejabat publik tertentu hendak mengatur, mengurangi hak, dan atau membebankan sesuatu kewajiban tertentu kepada subjek hukum warga negara dalam lalu lintas hukum, maka satu-satunya bentukahkamah Republik hukum yang diperbolehkan untuk mengatur hal itu adalah dalam bentuk undang-undang, atau dengan kata lain bahwa bentuk peraturan yang bersifat mengikat hanya diperkenankan apabila peraturan itu secara eksplisit mendapatkan delegasi kewenangan mengatur dari undang- undang (legislative delegation of rule-making power); 1.8 Bahwa kekecualian atas berlakunya prinsip “legislative delegation of rule- making power“ itu hanya dimungkinkan atas pertimbangan bahwa dalam Agung menjalankan tugas konstitusionalnya seorang kepalaIndonesiapemerintahan memerlukan keleluasaan bertindak berdasarkan prinsip “freies ermessen”, dengan demikian dapat dikatakan bahwa selain Presiden, tidak ada Lembaga lain atau Pejabat lain yang diperbolehkan membuat peraturan yang bersifat mengikat untuk umum kecuali jika kewenangan demikian secara tegas didelegasikan oleh undang-undang atau disub- delegasikan oleh satu peraturan pelaksana undang-undang; 1.9 Bahwa Pedoman atau Tata Cara hanya bersifat teknis administratif dan tidak boleh membuat atau menciptakan norma hukum baru yang sama sekali tidak diatur dalamRepublikundang-undang. Jika materi pedoman atau tataahkamah cara berisi norma hukum baru, maka norma hukum yang demikian dapat Halaman 4 dari 69 halaman Putusan Nomor 46 P/HUM/2017 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4 mah blik --- --- Page 5 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id diabaikan daya ikatnya, norma hukum yang demikian tidak dapat dipaksakan berlakunya dalam lalu lintas hukum;hkama 1.10 Bahwa kewenangan regulasi atau membuat peraturan perundang- Repub undangan, pada pokoknya, lahir dari adanya prinsip kedaulatan rakyat, oleh karena itu setiap peraturan yang akan ditetapkan oleh pemerintah mengikat untuk umum, haruslah atas persetujuan wakil-wakil yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat. Apabila ketentuan dalam peraturan itu belum cukup dan masih diperlukan pengaturan lebih lanjut, maka pendelegasian kewenangan pengaturan itu baru dapat dilakukan apabila: 1.10.1 Adanya perintah yang tegas mengenai subjek lembaga Agung Indonesia pelaksana yang diberi delegasi kewenangan, dan bentuk peraturan pelaksana untuk menuangkan materi pengaturan yang didelegasikan; 1.10.2 Adanya perintah yang tegas mengenai bentuk peraturan pelaksana untuk menuangkan materi pengaturan yang didelegasikan; atau 1.10.3 Adanya perintah yang tegas mengenai pendelegasian kewenangan dari Undang-Undang atau lembaga pembentuk undang-undang kepada lembaga penerima delegasiahkamah Republik kewenangan, tanpa penyebutan bentuk peraturan yang mendapat delegasi, dengan demikian jelas bahwa Lembaga pelaksana undang-undang, baru dapat memiliki kewenangan untuk menetapkan suatu peraturan yang mengikat umum jika oleh undang-undang sebagai “primary legislation” memang memerintahkan atau memberi kewenangan untuk itu. Oleh karena itu syarat utama pendelegasian kewenangan Agung pengaturan itu adalah harus ada perintah atauIndonesiapendelegasian yang resmi dari undang-undang; 1.11 Bahwa keabsahan proses pembentukan peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang haruslah didasarkan atas “legislative delegation of rule making power” dari pembentuk undang-undang kepada penerima “delegation of rule making power“ atau penerima delegasi untuk membuat peraturan perundang-undangan di bawahnya; 1.12 Bahwa Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil, ”permohonan keberatan diajukan dalam tenggang waktu 180Republik(seratus delapan puluh) hari sejak ditetapkanahkamah peraturan perundang-undangan yang bersangkutan”, namun sesuai Halaman 5 dari 69 halaman Putusan Nomor 46 P/HUM/2017 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5 mah blik --- --- Page 6 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id dengan konsideran (menimbang) pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2011 huruf a, b dan c padahkama dasarnya telah ditegaskan bahwa pengajuan Hak Uji Materiil bagi suatu Repub yang bersifat umum (Regelend) tidak dibatasi waktu, sehingga batas waktu 180 (seratus delapan puluh) hari seperti disebut dalam Pasal 2 Ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2004 telah dicabut (Bukti P-5); 1.13 Bahwa dengan demikian Mahkamah Agung berwenang untuk mengadili perkara pengujian dan pengujian legalitas dari: - Pasal 2 angka 3 huruf (f) Peraturan Menteri Keuangan Nomor Agung Indonesia 94/PMK.04/2016 tertanggal 16 Juni 2016 tentang Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat; ii. Pasal 3 angka 2 huruf (d) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.04/2016 tertanggal 16 Juni 2016 tentang Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat (vide Bukti P-1); Karena bertentangan dengan: - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (“Undang-Undang Cukai”) (Bukti P-6);ahkamah Republik dan tidak sesuai dengan tata cara pembuatan peraturan perundang- undangan tersebut sebagai peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam: - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (“Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011”) (Bukti P-7); 1. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon Agung 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 Undang-UndangIndonesiaRI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ayat: **(1) “Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan** perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang- undang; **(2) Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-** undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atauahkamah pembentukannyaRepubliktidak memenuhi ketentuan yang berlaku; Halaman 6 dari 69 halaman Putusan Nomor 46 P/HUM/2017 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6 mah blik --- --- Page 7 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id **(3) Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diambil baikhkama berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun Repub berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung; **(4) Peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah** sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat” (Bukti P-8); 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 A Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ayat: Agung Indonesia **(1) “Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah** undang-undang dilakukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia”; **(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat** dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang- undang, yaitu: - perorangan warga negara Indonesia;ahkamah Republik b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang; - badan hukum publik atau badan privat; **(3) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:** - nama dan alamat pemohon; - uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan Agung menguraikan dengan jelas bahwa: Indonesia 1. Materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau 1. Pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku; dan 1. hal-hal yang diminta untuk diputus; 1. Pemohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukanRepublikMahkamah Agung paling lama 14 (empat belas) hariahkamah kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan; Halaman 7 dari 69 halaman Putusan Nomor 46 P/HUM/2017 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7 mah blik --- --- Page 8 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id 1. Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa pemohonan atau permohonan tidak memenuhi syarat, amar putusanhkama menyatakan permohonan tidak diterima; Repub 1. Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa pemohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan; 1. Dalam hal pemohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), amar putusan menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan atau bagian dari peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang Agung Indonesia lebih tinggi; 1. Putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan pemohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus dimuat dalam Berita Negara atau Berita Daerah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal putusan diucapkan; 1. Dalam hal peraturan perundang-undangan di bawah undang- undang tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi dan atau tidak bertentangan dalam pembentukannya, amar putusan menyatakan permohonanahkamah Republik ditolak; 1. Ketentuan mengenai tata cara pengujian peraturan perundang- undangan diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung; (vide Bukti P-8); 1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang menyatakan: “Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat Agung norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentukIndonesiaatau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan” (vide Bukti P-7); 1. Bahwa peraturan yang ditetapkan Termohon Keberatan dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang mengatur: “Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh ….. Menteri, badan lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atauRepublikPemerintah atas perintah Undang-Undang…..” (videahkamah Bukti P-7); Halaman 8 dari 69 halaman Putusan Nomor 46 P/HUM/2017 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8 mah blik --- --- Page 9 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id 1. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang menyatakan:hkama “Dalam hal suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang- Repub undang diduga bertentangan dengan undang-undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung" (vide Bukti P-7); 1. Bahwa tata cara pengujian peraturan perundang-undangan diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil Pasal 1 ayat: **(1) “Hak Uji Materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai** materi muatan peraturan perundang-undangan di bawah undang- Agung Indonesia undang terhadap peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi”; **(2) “Peraturan perundang-undangan adalah kaidah hukum tertulis** yang mengikat umum di bawah undang-undang”; **(3) “Pemohon keberatan adalah suatu permohonan yang berisi** keberatan terhadap berlakunya suatu peraturan perundang- undangan yang diduga bertentangan dengan suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi yang diajukan ke Mahkamah Agung untuk mendapatkan putusan”;ahkamah Republik (4) “Pemohon keberatan adalah kelompok masyarakat atau perongan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang; **(5) “Termohon adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang** mengeluarkan peraturan perundang-undangan (vide Bukti P-5); 1. Bahwa selain itu berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, yangIndonesiamenyatakan: “Permohonan keberatan diajukan terhadap suatu peraturan perundang- undangan yang diduga bertentangan dengan suatu peraturan perundang- undangan tingkat lebih tinggi” (vide Bukti P-5); 1. Bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, yang menyatakan: **(1) Dalam hal ini Mahkamah Agung berpendapat bahwa** permohonan keberatan itu beralasan, karena peraturan perundang-undangan tersebut bertentangan dengan Undang- Undang atauRepublikperaturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi,ahkamah Mahkamah Agung mengabulkan permohonan keberatan tersebut; Halaman 9 dari 69 halaman Putusan Nomor 46 P/HUM/2017 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9 mah blik --- --- Page 10 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id **(2) Mahkamah Agung dalam putusannya menyatakan bahwa** peraturan perundang-undangan yang dimohonkan keberatanhkama tersebut sebagai tidak sah atau tidak berlaku untuk umum, Repub serta memerintahkan kepada instansi yang bersangkutan segera pencabutannya (vide Bukti P-5); 1. Bahwa Pemohon adalah suatu perusahaan yang melakukan kegiatan usaha yang berkaitan dengan produk daun tembakau, yang dalam hal ini melakukan pembelian tembakau kepada petani-petani tembakau yang selanjutnya Pemohon melakukan pemrosesan daun-daun tembakau tersebut untuk kemudian hasil proses tembakau tersebut dijual ke pabrik Agung Indonesia rokok untuk diolah kembali menjadi produk hasil tembakau (rokok); 1. Bahwa secara umum, kegiatan usaha yang terkait dengan produk tembakau meliputi: • Budidaya Tembakau; • Tata Niaga Tembakau; • Pemrosesan Daun Tembakau; • Pabrik Hasil Tembakau; 1. Bahwa untuk diketahui, kegiatan tersebut tidak hanya melibatkan perusahaan atau pabrik atau pengusaha pabrik saja akan tetapi meliputiahkamah Republik juga melibatkan perorangan termasuk petani-petani tembakau yang dalam prakteknya tidak hanya melakukan kegiatan budi daya daun tembakau tetapi juga sering melakukan kegiatan tata niaga dan pemrosesan daun tembakau; 1. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut sangatlah lazim dan dalam prakteknya hampir sebagian besar petani tembakau melakukan kegiatan merajang, mengeringkan dan mengepak tembakau rajangan untuk dijual Agung ke tempat pemrosesan tembakau dan/atau pabrik rokok; Indonesia 1. Bahwa seperti halnya yang juga dilakukan oleh para petani tembakau, pada dasarnya Kegiatan Usaha yang dilakukan oleh Pemohon adalah melakukan pemrosesan tembakau seperti memisahkan gagang dari daun tembakaunya, merajang daun tembakau menjadi bagian kecil-kecil, memisahkan hasil rajangan dengan material non tembakau (seperti debu, plastik, pecahan tikar, kerikil, bulu ayam, jerami dll.), mengeringkan dan menjaga kelembaban daun tembakau rajangan, mengepak tembakau rajangan untuk dijual ke pabrik rokok. Tembakau rajangan ini belum siap untuk dipakai karenaRepublikmasih akan diproses lebih lanjut menjadi hasilahkamah tembakau/rokok di pabrik rokok; Halaman 10 dari 69 halaman Putusan Nomor 46 P/HUM/2017 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10 mah blik --- --- Page 11 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id 1. Bahwa terkait dengan hal tersebut, Pasal 1 juncto Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Cukai sudah mengatur secara tegas mana saja yanghkama menjadi Subjek (pelaku usaha) yang terkait dengan tembakau, yang Repub dikategorikan sebagai subjek yang dianggap memproduksi barang kena cukai, yaitu hanya Pabrik Hasil Tembakau berupa Rokok/Sigaret Kretek/Sigaret Putih, Cerutu dan Tembakau Iris (TIS) yang mana produk Barang Kena Cukai tersebut dibuat atau dijual dalam kemasan untuk penjualan eceran; 1. Bahwa sehubungan dengan produk Tembakau Iris (TIS) tersebut, Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang Cukai, mendefinisikan Agung Indonesia “Tembakau Iris adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau yang dirajang, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya”. Lebih lanjut ### Pasal 1 juncto Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Cukai, telah secara tegas mengatur mengenai kriteria dan batasan-batasan yang terkait dengan bagaimana suatu produk daun tembakau bisa dikategorikan sebagai produk Tembakau Iris (TIS) yang merupakan objek Cukai atau Barang Kena Cukai, termasuk dampak hukum, berupa kewajiban adminitratif bagi dari subjek (perusahaan maupun perorangan) yangahkamah Republik memproduksi atau melakukan kegiatan usaha yang terkait dengan objek tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Cukai (vide Bukti P-6); 1. Bahwa yang menjadi unsur penting dalam pengkualifikasian produk TIS sebagai Barang Kena Cukai adalah kriteria mengenai “barang selesai dibuat” dan “dikemas untuk dijual eceran” yang normanya telah diatur dalam Pasal 4 juncto Pasal 3 Undang-Undang Cukai (Vide Bukti P-6); Agung 17. Bahwa secara faktual hasil pemrosesan tembakau olehIndonesiaPemohon tidak bisa dikategorikan sebagai Barang Kena Cukai berupa TIS karena tidak memenuhi unsur, selesai dibuat dan kemasan dijual eceran sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 juncto Pasal 4 Undang-Undang Cukai tersebut; 1. Bahwa oleh karena norma hukum mengenai bagaimana suatu produk tembakau bisa dikategorikan sebagai Barang Kena Cukai yang berdampak pada keharusan untuk melakukan suatu tindakan administrasi terkait cukai bagi subjek pelaku usahanya sudah diatur secara tegas dalam Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4 danRepublikPasal 14 Undang-Undang Cukai sedangkan Pasalahkamah lainnya lebih banyak mengatur mengenai konsekuensi hukum dan tatacara Halaman 11 dari 69 halaman Putusan Nomor 46 P/HUM/2017 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11 mah blik --- --- Page 12 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id administratif yang harus dilakukan oleh atas subjek dan objek cukai berdasarkan kriteria di Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 14 Undang-hkama Undang Cukai tersebut (vide Bukti P-6); Repub 1. Bahwa yang menjadi landasan dibuatnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.04/2016 adalah Pasal 16 Undang-Undang Cukai yang secara struktur merupakan ketentuan yang mengatur bagaimana prosedur administrasi lanjutan terkait dengan subjek dan objek cukai yang telah memenuhi kriteria dalam Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 14 (vide Bukti P-6); 1. Bahwa selama ini, berdasarkan Undang-Undang Cukai, posisi hukum dari Agung Indonesia Pemohon, sebagaimana halnya dengan petani-petani tembakau yang melakukan kegiatan perajangan khususnya yang menjual hasil tembakaunya kepada Pemohon, tidak termasuk ke dalam kriteria sebagai pelaku usaha atau subjek yang memproduksi barang kena cukai dan karenanya tidak diwajibkan untuk melakukan prosedur administrasi sebagai pengusaha barang kena cukai sesuai Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 14 Undang-Undang Cukai namun dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.04/2016 tentang Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat, khususnya Pasalahkamah Republik 2 angka 3 huruf (f) yang berbunyi: “hasil tembakau untuk jenis Tembakau Iris yaitu pada saat proses pengolahan daun tembakau telah selesai dirajang, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya” dan Pasal 3 angka 2 huruf (d) yang berbunyi: “untuk hasil tembakau berupa Tembakau Iris yang digunakan sebagai bahan baku oleh Pengusaha Pabrik lainnya dalam pembuatan barang Agung hasil akhir yang merupakan barang kena cukai, dalam halIndonesiahasil tembakau berupa Tembakau Iris dimaksud telah dikemas”; menjadikan seakan-akan Pemohon (dan juga petani-petani tembakau sebagaimana disebut di atas) kembali harus dikualifikasikan sebagai pengusaha barang kena cukai karena isinya mengatur atau memperluas kriteria yang tidak diatur dalam Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 14 Undang-Undang Cukai dimana seharusnya kualifikasi Tembakau Iris yang merupakan Barang Kena Cukai yang telah selesai dibuat adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau yang dirajang, untuk dipakai, tanpa mengindahkanRepublikbahan pengganti atau bahan pembantuahkamah yang digunakan dalam pembuatannya” sebagaimana disebutkan dalam Halaman 12 dari 69 halaman Putusan Nomor 46 P/HUM/2017 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12 mah blik --- --- Page 13 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Penjelasan Pasal 4 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Cukai, sehingga dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.04/2016hkama tentang Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat, Repub khususnya Pasal 2 angka 3 huruf (f) dan Pasal 3 angka 2 huruf (d) kualifikasi Tembakau Iris yang tadinya hanya meliputi: “hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau yang dirajang, untuk dipakai”, kualifikasinya diperluas menjadi: (i) “hasil tembakau untuk jenis Tembakau Iris yaitu pada saat proses pengolahan daun tembakau telah selesai dirajang”; dan (ii) untuk hasil tembakau berupa Tembakau Iris yang digunakan Agung Indonesia sebagai bahan baku oleh Pengusaha Pabrik lainnya dalam pembuatan barang hasil akhir yang merupakan barang kena cukai, dalam hal hasil tembakau berupa Tembakau Iris dimaksud telah dikemas (vide Bukti P-1); 1. Bahwa fakta tersebut disamping melanggar hak hukum dan hak konstitusional dari Pemohon juga dalam pelaksanakan dapat menghambat bahkan merugikan tidak hanya bagi Pemohon akan tetapi juga bagi petani- petani tembakau yang menjual hasilnya kepada Pemohon Judicial review, karena berdasarkan kriteria yang sumir dalam Peraturan Menteriahkamah Republik Keuangan Nomor 94/PMK.04/2016 menjadikan Pemohon dan para petani tembakau tersebut dianggap sebagai pihak yang memproduksi Barang Kena Cukai dan harus melakukan proses administrasi sebagai subjek yang memproduksi barang kena cukai. Padahal, sebagaimana akan diuraikan dalam permasalahan pokok di bawah, diketahui bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.04/2016 merupakan peraturan pelaksana dari Pasal 16 Undang-Undang Cukai yang terkait Agung dengan kewajiban administrasi hanya bagi subjek yang Indonesiamemenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 14 Undang-Undang Cukai sehingga secara konstruksi hukum ketentuan ### Pasal 16 tersebut hanya berlaku bagi subjek yang telah memenuhi kriteria pasal-pasal tersebut, namun pada kenyataannya ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.04/2016 malahan membuat norma baru yang isinya merubah kaidah-kaidah yang ada di Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 14 Undang-Undang Cukai (vide Bukti P-6); 1. Bahwa kerugian-kerugian yang terjadi apabila ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan RepublikNomor 94/PMK.04/2016 diterapkan yang akanahkamah dirasakan Pemohon setidaknya adalah adanya tambahan kewajiban Halaman 13 dari 69 halaman Putusan Nomor 46 P/HUM/2017 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13 mah blik --- --- Page 14 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id administrasi atau mungkin beban fiskal cukai yang mungkin harus ditanggung oleh Pemohon yang sebenarnya oleh Undang-Undang Cukaihkama sendiri tidak pernah diwajibkan dan selain itu, khusus terkait dengan Repub masalah kegiatan usaha, karena perluasan norma dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.04/2016 menyebabkan petani-pertani yang menjadi mitra usaha Pemohon juga akan dikenakan kewajiban administrasi cukai, yang sebenarnya berdasarkan Undang-Undang Cukai sendiri tidak diwajibkan, yang kami yakini akan memberatkan petani-petani tersebut, dalam implementasinya kemungkinan Pemohon harus menyeleksi lagi petani-petani mitra usaha tersebut, karena harus Agung Indonesia memastikan petani-petani tersebut memenuhi kewajiban dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.04/2016 yang sebenarnya tidak diwajbkan oleh Undang-Undang Cukai, dan berdasarkan pengalaman Pemohon hal tersebut akan sulit dilakukan dan pada akhirnya bisa menghambat atau setidak-tidaknya mempengaruhi secara tidak baik bagi kegiatan usaha Pemohon dan juga petani tembakau; 1. Bahwa perlu kami informasikan sebagai berikut: - Berawal dari adanya Laporan Hasil Audit Nomor LHA- 45/BC.62/IP/2016 tanggal 12 Februari 2016 (Bukti P-9), yangahkamah Republik mewajibkan Pemohon untuk membayar sanksi administrasi berupa denda Rp.20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah) dan Pemohon seharusnya mempunyai izin Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) dimana selanjutnya berdasarkan itu Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Pasuruan mengeluarkan penetapan berupa Surat Tagihan Nomor: S- 01/WBC.10/KPP.MP.02/2016 tanggal 18 Februari 2016 tentang Agung Penetapan atas Sanksi Administrasi Berupa DendaIndonesiasesuai Laporan Hasil Audit Nomor LHA-45/BC.62/IP/2016 tanggal 12 Februari 2016 (Bukti P-10); - Atas Pendapat Tim Audit Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) bahwa perusahaan seharusnya mempunyai Izin Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) karena melakukan kegiatan produksi Tembakau Iris yang merupakan salah satu Barang Kena Cukai, sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, Pemohon mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Bea Republikdan Cukai pada tanggal 10 Maret 2016 Nomorahkamah 097/SDHN/III/2016 dengan membuktikan bahwa Pemohon tidak Halaman 14 dari 69 halaman Putusan Nomor 46 P/HUM/2017 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14 mah blik --- --- Page 15 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id setuju dengan pendapat Tim Audit DJBC bahwa seharusnya Pemohon mempunyai izin NPPBKC karena melakukan kegiatanhkama produksi Tembakau Iris yang merupakan salah satu Barang Kena Repub Cukai sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, karena Tembakau hasil proses Pemohon merupakan rajangan daun tembakau yang belum siap dipakai. Demikian pula dengan barang ekspor rajangan daun tembakau Pemohon yang belum merupakan barang yang siap dipakai sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai Barang Kena Cukai (BKC) karena masih merupakan bahan baku untuk diolah kembali oleh pabrik rokok lain Agung Indonesia (Bukti P-11); - Namun keberatan Pemohon kepada Direktorat Jenderal Bea Cukai ditolak dimana Direktorat Jenderal Bea Cukai yang merupakan instansi di bawah Kementerian Keuangan telah mengeluarkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP- 03/BC.06/2016 tanggal 11 Mei 2016 tentang Penetapan atas Keberatan PT Sadhana (Pemohon) Terhadap Penetapan Yang Dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai Dalam Surat Tagihan Nomor S-01/WBC.10/KPP.MP.02/2016 tanggal 18 Februari 2016 tentang:ahkamah Republik Penetapan atas Sanksi Administrasi Berupa Denda (“SK Nomor KEP- 03/BC.06/2016”) (Bukti P-12); - Bahwa atas terbitnya SK Nomor KEP-03/BC.06/2016, Pemohon telah mengajukan banding ke Pengadilan Pajak pada tanggal 30 Juni 2016 yang didalam argumentasinya menyatakan bahwa rajangan daun tembakau Pemohon yang belum merupakan barang yang siap dipakai sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai Barang Kena Cukai Agung (BKC) karena masih merupakan bahan baku untukIndonesiadiolah kembali oleh pabrik rokok lain; - Pada tanggal 16 Juni 2016 Menteri Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.04/2016 yang di dalamnya memuat penjelasan mengenai Tembakau Iris yang dikualifikasikan sebagai Barang Kena Cukai yang Selesai dibuat (i) pada saat tembakau “selesai dirajang” sebagaimana dimuat dalam ketentuan Pasal 2 angka 3 huruf (f) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.04/2016 dan (ii) “jika digunakan sebagai bahan baku oleh PengusahaRepublikPabrik lainnya”. Kedua pasal tersebut sangat jelasahkamah terkait untuk memberikan dasar hukum “buatan” bagi Direktorat Halaman 15 dari 69 halaman Putusan Nomor 46 P/HUM/2017 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15 mah blik --- --- Page 16 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Jenderal Bea dan Cukai untuk membantah argumentasi Pemohon dalam permohonan banding yang membuktikan bahwa hasil proseshkama tembakau rajangan yang dilakukan oleh Pemohon adalah tembakau Repub yang belum siap untuk dipakai karena masih merupakan bahan baku untuk pabrik lainnya (vide Bukti P-1); - Berdasarkan runtutan tanggal-tanggal tersebut (keberatan Pemohon tanggal 10 Maret 2016, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/ PMK.04/2016 dikeluarkan tanggal 16 Juni 2016 dan banding Pemohon ke Pengadilan Pajak tanggal 30 Juni 2016) yang berkaitan dengan proses hukum yang sedang berlangsung mengenai silang Agung Indonesia pendapat antara Pemohon dan Direktorat Jenderal Bea Cukai yang merupakan instansi di bawah Kementerian Keuangan dan bunyi-bunyi pasal yang diselipkan dalam Pasal 2 angka 3 huruf (f) dan Pasal 3 angka 2 huruf (d) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.04/ 2016 yaitu kata “selesai dirajang” dan “jika digunakan sebagai bahan baku oleh Pengusaha Pabrik lainnya” (dimana bunyi-bunyi pasal- pasal ini diduga dipaksakan dimasukkan meskipun bertentangan dengan Undang-Undang Cukai) diduga sangat kental dengan aroma untuk memberikan dasar pembenaran “buatan” untuk melawanahkamah Republik argumentasi Pemohon dalam proses hukum yang sedang berlangsung antara Pemohon dan Direktorat Jenderal Bea Cukai dalam hal ini diproses banding di Pengadilan Pajak atau dalam perkara Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung dalam proses selanjutnya (vide Bukti P-1); - Dengan adanya latar belakang tersebut di atas, sangat patut diduga bahwa ketentuan Pasal 2 angka 3 huruf (f) dan Pasal 3 angka 2 huruf Agung (d) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.04/2016Indonesiatentang Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat yang akan dibuktikan bertentangan dengan perundang-undangan yang berada di atasnya tersebut dikeluarkannya bukanlah untuk kepentingan umum melainkan untuk kepentingan Direktorat Jenderal Bea Cukai yang merupakan institusi di bawah Kementerian Keuangan untuk mendapatkan dasar hukum “buatan” untuk mematahkan argumentasi Pemohon dalam proses banding di Pengadilan Pajak atau nantinya dalam proses Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung (vide Bukti P-1);ahkamah Republik Halaman 16 dari 69 halaman Putusan Nomor 46 P/HUM/2017 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16 mah blik --- --- Page 17 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id 1. Bahwa kami selaku Pemohon Uji Materiil ini adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusional kami dirugikanhkama dengan diberlakukannya: Repub (i) Pasal 2 angka 3 huruf (f) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.04/2016 tentang Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat; (ii) Pasal 3 angka 2 huruf (d) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.04/2016 tentang Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat (vide Bukti P-1); 1. Bahwa kami selaku Pemohon Uji Materiil adalah sebagai badan hukum Agung Indonesia privat (legal entity), telah memenuhi kualifikasi kedudukan hukum (legal standing) dan memiliki kepentingan untuk menyampaikan permohonan hak uji materiil (judicial review) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 31 A Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ayat (2) "Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undang di bawah undang-undang yaitu: a. perorangan warga Negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adatahkamah Republik sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang; atau - badan hukum publik atau badan hukum privat; 1. Bahwa Permohonan ini menuntut agar: (i) Pasal 2 angka 3 huruf (f) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.04/2016 tentang Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat; Agung (ii) Pasal 3 angka 2 huruf (d) Peraturan Menteri KeuanganIndonesiaNomor 94/PMK.04/2016 tentang Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat (vide Bukti P-1); dinyatakan tidak berlaku dan batal demi hukum karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu: - Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (“Undang-Undang Cukai”) (vide Bukti P-6); dan tidak sesuai dengan tata cara pembuatan peraturan perundang- undangan tersebutRepubliksebagai peraturan perundang-undangan dibawahahkamah undang-undang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam: Halaman 17 dari 69 halaman Putusan Nomor 46 P/HUM/2017 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 17 mah blik --- --- Page 18 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (“Undang-Undang Nomor 12 Tahunhkama 2011”) (vide Bukti P-7); Repub Permohonan ini juga menuntut agar menyatakan penafsiran Tembakau Iris yang merupakan Barang Kena Cukai dalam Penjelasan Pasal 4 ayat **(1) huruf c Undang-Undang Cukai adalah hasil tembakau yang dibuat** dari daun tembakau yang dirajang, untuk dipakai untuk dinikmati oleh konsumen akhir, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya sehingga tembakau iris yang belum siap dipakai bukan merupakan Barang Kena Cukai; Agung Indonesia 1. Bahwa dalam menerbitkan suatu peraturan tidak cukup sekedar mendasarkan kepada atas kemanfaatan, kebebasan menilai suatu dan kebebasan memilih tindakan atau kebutuhan atau tujuan tertentu, tetapi harus bersesuaian dengan prinsip supremasi hukum dan ketidakberpihakan sehingga dalam pembuatan peraturan harus pula memperhatikan serta mempertimbangkan asas legalitas hukum, yaitu peraturan yang dibuat harus secara materiil dan formal memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, serta substansial tidak melanggar asas-asas kaidah hukum yang mendasar dan tidakahkamah Republik bertentangan serta melampaui/melebihi peraturan dasarnya (primary delegation) dan undang-undang sebagai ”primary delegation” dari peraturan yang akan dibuat telah mendelegasikan dan atau mensub- delegasikan kewenangan tersebut kepada si pembuat peraturan yang lebih rendah; 1. Bahwa dasar hukum pemberlakuan suatu peraturan pemerintah adalah UUD 1945 beserta penjelasan dan perubahan-perubahannya serta Agung Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber IndonesiaHukum dan Tata urutan Peraturan Perundang-undangan. Bahwa dalam ketetapan MPR tersebut ditegaskan "setiap aturan hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang lebih tinggi (lex superior derogat legi inferiori) yang mengandung arti bahwa aturan yang lebih rendah merupakan aturan pelaksanaan dari aturan yang lebih tinggi. Disamping itu aturan yang lebih rendah tidak dapat mengubah substansi yang ada dalam aturan yang lebih tinggi, tidak menambah, tidak mengurangi dan tidak menyisipi suatu ketentuan baru dan tidak memodifikasi substansi dan pengertian yang telahRepublikada dalam aturan induknya;ahkamah Halaman 18 dari 69 halaman Putusan Nomor 46 P/HUM/2017 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 18 mah blik --- --- Page 19 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id 1. Bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, istilah” Keputusan”hkama secara tegas dibedakan dari pengertian ”Peraturan” Keputusan dibatasi Repub hanya untuk menetapkan hal-hal yang bersifat individual-konkret (individual and concrete norms) sedangkan yang bersifat pengaturan (regeling) disebut peraturan dan dari segi fungsinya peraturan itu hanya dapat ditetapkan karena ada dan telah diperintahkan dalam Undang- Undang atau dibentuk dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah. Peraturan tidak bersifat otonom dalam arti mengatur hal-hal yang sama sekali tidak diperintahkan oleh Undang-Undang; Agung Indonesia 1. Bahwa Peraturan adalah merupakan undang-undang secara materiil (wet in materiele zin), meskipun bentuk formalnya bukan undang-undang namun memenuhi kriteria sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24C ayat **(1) UUD 1945 maka berdasarkan ketentuan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945** Mahkamah Agung berwenang melakukan ”constitusional review of regulations” dan/atau ”constitutional review of executive acts”; 1. Bahwa adalah kewajiban seluruh masyarakat untuk berperan serta mengadakan kontrol sosial terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak berpihak kepada rasa keadilan dan tidak membawa manfaat bagiahkamah Republik masyarakat luas serta menghambat terciptanya kepastian hukum; 1. Pokok Permohonan 3.1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan di atas dan tentang kewenangan Mahkamah Agung serta kedudukan Hukum Pemohon, adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Pokok permohonan ini; 3.2. Bahwa pengajuan permohonan ditujukan pada norma/aturan yang Agung terdapat dalam: Indonesia (i) Pasal 2 angka 3 huruf (f) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.04/2016 tentang Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat; (ii) Pasal 3 angka 2 huruf (d) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.04/2016 tentang Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat (Vide Bukti P-1); bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu: 1. Undang-UndangRepublikNomor 11 Tahun 1995 tentang Cukaiahkamah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Halaman 19 dari 69 halaman Putusan Nomor 46 P/HUM/2017 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 19 mah blik --- --- Page 20 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Tahun 2007 (“Undang-Undang Cukai”) khususnya Pasal 1 angka 2, Pasal 3 ayat 1, Pasal 4 ayat, Pasal 14 ayat 1 danhkama ### Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Cukai (vide Bukti P-6); dan Repub 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (“Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011”) (vide Bukti P-7); 3.3. Dalil-Dalil Pemohon 1. Bahwa menurut Pemohon Pokok Permasalahan mengenai frasa “selesai dengan tujuan untuk dipakai” mengakibatkan peraturan yang dimohonkan ini menjadi bertentangan dengan Agung Indonesia peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Cukai; 1. Bunyi Pasal 2 angka 3 huruf (f) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.04/2016 tentang Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat adalah sebagai berikut: “hasil tembakau untuk jenis Tembakau Iris yaitu pada saat proses pengolahan daun tembakau telah selesai dirajang tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya”; - Bahwa penekanan dari ketentuan dalam pasal tersebut hanyaahkamah Republik ditekankan pada kondisi yang sangat sumir yaitu pada batasan “selesai dirajang”; - Bahwa dalam frasa, “selesai dirajang” yang menjadi batasan atas kriteria “selesai dibuat” berdasarkan Pasal 2 angka 2 PMK Nomor 94 tahun 2016 menyebabkan terjadinya perluasan makna atas: (i) Objek Cukai dari Tembakau Iris sebagaimana diatur Agung dalam Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Cukai;Indonesia (ii) Mempercepat masa terutang Cukai sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Cukai; 1. Bahwa batasan “selesai dirajang” sebagaimana tersebut di atas ternyata merupakan batasan baru yang ditentukan oleh PMK Nomor 94 Tahun 2016 hasil akhir dampak menjadikan objek baru terhadap suatu barang kena cukai di luar atau setidak-tidaknya menentukan kapan saat terutang cukai yang baru bagi suatu barang di luar apa yang telah ditentukan oleh Undang-UndangRepublikCukai;ahkamah Halaman 20 dari 69 halaman Putusan Nomor 46 P/HUM/2017 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 20 mah blik --- --- Page 21 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id 1. Bahwa sesungguhnya batasan yang jelas mengenai apa yang menjadi objek cukai dan kapan saat terutangnya cukai bagihkama barang berupa produk yang dikategorikan sebagai Tembakau Repub Iris (“TIS”) telah diatur secara jelas dan tegas di dalam Pasal 4 juncto Pasal 3 Undang-Undang Cukai (vide Bukti P-6); 1. Bahwa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Cukai yang dimaksud dengan Barang Kena Cukai dari Hasil Produk Tembakau, salah satu jenisnya adalah TIS sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Cukai yang kemudian dijelaskan kembali dalam Pasal 3 Undang-Undang Cukai Agung Indonesia dimana kriteria kunci dari Produk Hasil Tembakau berupa TIS yang masuk dalam kategori Barang Kena Cukai menurut Pasal tersebut, adalah barang tersebut harus merupakan barang yang dianggap “selesai” dibuat untuk dipakai; 1. Bahwa secara gramatikal, selesai untuk dipakai tersebut harus diartikan bahwa produk hasil tembakau tersebut ketika dijual oleh produsen barang tersebut akan digunakan oleh konsumen akhir untuk langsung “dinikmati” tanpa adanya proses lagi seperti telah dibuat menjadi rokok atau cerutu;ahkamah Republik 7. Bahwa apabila hasil pemrosesan dari orang atau pengusaha tembakau tidak berupa barang selesai dibuat dengan tujuan untuk dipakai, namun hanya merupakan produk yang akan dijual kepada Pabrik untuk diproses kembali, maka secara normatif, menurut Pasal 4 ayat 1 juncto Pasal 3 ayat 1 Undang- Undang Cukai, subjek tersebut Tidak Bisa Dikualifikasi Telah Memproduksi Barang Kena Cukai sebagaimana diatur dalam Agung UU Cukai (vide Bukti P-6); Indonesia 1. Namun ternyata berbeda dengan apa yang dinyatakan dalam ### Pasal 2 angka 3 huruf (f) juncto Pasal 2 angka 3 huruf (d) PMK Nomor 94 Tahun 2016, dengan melihat hasil pemrosesan berupa rajangan saja, tanpa memperhatikan apakah barang tersebut untuk tujuan dipakai atau tidak, maka tembakau tersebut langsung dikategorikan sebagai produk yang menjadi objek cukai, tanpa memperhatikan apakah hasil tembakau tersebut: (i) DijualRepublikuntuk diproduksi kembali menjadi Barang Kenaahkamah Cukai atau bahan baku Barang Kena Cukai; atau Halaman 21 dari 69 halaman Putusan Nomor 46 P/HUM/2017 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 21 mah blik --- --- Page 22 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id (ii) Dijual untuk tujuan dipakai sebagaimana diatur secara tegas dalam Pasal 4 angka 1 juncto Pasal 3 angka 1hkama Undang-Undang Cukai; Repub 1. Bahwa dengan demikian, aturan dalam Pasal 2 angka 3 huruf (f) juncto Pasal 2 angka 3 huruf (d) PMK Nomor 94 Tahun 2016 secara hukum telah dianggap menambahkan “norma” baru diluar apa yang telah diatur dan diamanatkan oleh Undang- Undang Cukai sehingga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berada di atasnya dalam hal ini adalah Undang-Undang Cukai. Hal tersebut pembuatan Agung Indonesia ketentuan mengenai barang selesai dibuat berdasarkan Pasal di atas harus dianggap telah dibuat melebihi atau diluar dari delegasi kewenangan mengatur dari undang-undang (legislative delegation of rule-making power). Bahwa dengan demikian, peraturan tersebut secara hukum harus batal; 1. Bahwa terkait dengan materi muatan yang dapat diatur PMK Nomor 94 Tahun 2016, sesuai dengan merujuk pada bagian menimbang PMK Nomor 94 Tahun 2016 huruf (c) dinyatakan bahwa: “sebagaimana berdasarkan pertimbangan sebagaimanaahkamah Republik dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat 7 Undang-Undang Cukai...”; Bahwa Pasal 16 ayat 7 Undang-Undang Cukai menyebutkan: “Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pemberitahuan mengenai barang kena cukai yang selesai dibuat sebagaimana dimaksud pada Agung ayat (3) diatur dengan atau berdasarkan peraturanIndonesiamenteri”; 1. Bahwa untuk memahami maksud “delegasi” dari Pasal 16 ayat 7 Undang-Undang Cukai tersebut tidak bisa dilihat secara parsial, akan tetapi makna serta tujuannya harus dilihat dari isi dan sistematika dari Pasal 16 Undang-Undang Cukai secara utuh atau yang diantaranya dengan melihat ketentuan dalam Pasal-Pasal terkait yaitu Pasal 16 ayat (1), (2) dan ayat (3) yang berisi sebagai berikut: ### Pasal 16 1. PengusahaRepublikpabrik, pengusaha tempat penyimpanan,ahkamah importir barang kena cukai, atau penyalur yang wajib Halaman 22 dari 69 halaman Putusan Nomor 46 P/HUM/2017 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 22 mah blik --- --- Page 23 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat **(1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d wajibhkama** menyelenggarakan pembukuan; Repub 1. Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetapi wajib melakukan pencatatan adalah pengusaha pabrik skala kecil, penyalur skala kecil yang wajib memiliki izin, dan pengusaha tempat penjualan eceran yang wajib memiliki izin; 1. Pengusaha pabrik wajib memberitahukan secara berkala kepada Kepala Kantor tentang barang kena cukai yang Agung Indonesia selesai dibuat; 1. ...” (vide Bukti P-6) 1. Bahwa hal itu dikarenakan, materi mengenai kewajiban, secara sistematika di atau dalam Pasal 16 Undang-Undang Cukai yang merupakan bagian dari Sub BAB VI mengenai kewajiban pencatatan dan pembukuan bagi subjek yang diwajibkan untuk memiliki izin sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Cukai yaitu hanya pengusaha atau pihak yangahkamah Republik memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Cukai; 1. Bahwa kriteria sebagai Pengusaha yang menghasilkan Barang Kena Cukai telah diatur secara tegas dan jelas dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Cukai yang menyatakan bahwa yang dimaksud Pabrik adalah tempat tertentu termasuk bangunan, halaman, dan lapangan yang merupakan bagian Agung daripadanya, yang dipergunakan untuk menghasilkanIndonesiaBarang Kena Cukai dan/atau untuk mengemas Barang Kena Cukai dalam kemasan untuk penjualan eceran dan terkait kriteria Subjek dari Pabrik tersebut harus merujuk kepada batasan mengenai Objek Barang Kena Cukai sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 1 juncto Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Cukai (vide Bukti P-6); 1. Bahwa dengan demikian secara gramatikal dan sistematika perundang-undangan penerapan Pasal 16 Undang-Undang Cukai tersebutRepublikhanya dikenakan terhadap subjek atau objekahkamah yang telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Halaman 23 dari 69 halaman Putusan Nomor 46 P/HUM/2017 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 23 mah blik --- --- Page 24 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id ### Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Cukai, yaitu pabrik yang menghasilkan Barang Kena Cukai dalam diantaranya untukhkama produk tembakau iris harus memenuhi kriteria sebagaimana Repub diatur dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Cukai; 1. Bahwa terkait dengan kewajiban pelaporan dan pembukuan sebagaimana diatur dalam ayat 2 dan ayat 3 Pasal 16 Undang- Undang Cukai, harus dan hanya bisa dikaitkan dengan subjek yang dikategorikan Pabrik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 yang memproduksi Barang Kena Cukai sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Cukai yaitu Agung Indonesia barang yang telah selesai dibuat sesuai dengan batasan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Cukai; 1. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, penafsiran dan penerapan termasuk pembuatan peraturan pelaksana atas ketentuan dalam Pasal 16 Undang-Undang Cukai menurut Pemohon seharusnya adalah sebagai berikut: - Bahwa secara konstruksi, subjek dan objek yang dikenakan oleh Pasal 16 Undang-Undang Cukai ini harus tetap mengacu pada kriteria-kriteria Pasal 4 ayat 1 juncto Pasal 3ahkamah Republik ayat 1 Undang-Undang Cukai yaitu hanya atas objek barang tembakau yaitu produk Hasil Tembakau untuk dipakai yang selesai dibuat dan akan dijual kepada konsumen akhir atau konsumen Perokok (vide Bukti P-6); - Bahwa karena Pasal 16 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Cukai ini berkaitan dengan “fasilitas” atau pengecualian atas kewajiban dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Agung Cukai, maka secara prinsip seharusnya Indonesiakriteria objek dari subjek yang diatur dalam aturan pelaksana tersebut tetap harus tunduk kepada norma sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Cukai, yaitu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) juncto Pasal 14 ayat (1) juncto ### Pasal 1 angka 2 juncto Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Cukai, dimana Pengusaha yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat **(1) Undang-Undang Cukai dalam kondisi tertentu mendapat “keringanan”Republikuntuk tidak melakukan pelaporan danahkamah** pembukuan (vide Bukti P-6); Halaman 24 dari 69 halaman Putusan Nomor 46 P/HUM/2017 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 24 mah blik --- --- Page 25 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id 1. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas ketentuan ### Pasal 16 Undang-Undang Cukai khususnya yang berkenaanhkama dengan kewajiban pembukuan dan pelaporan tersebut hanya Repub diterapkan dan berlaku apabila objek yang diproduksi oleh suatu perusahaan masuk dalam kriteria Barang Kena Cukai sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) juncto Pasal 3 ayat **(1) Undang-Undang Cukai;** 1. Bahwa dengan adanya Peraturan Pelaksana yang memperoleh “delegasi” dari ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Cukai ini, seharusnya mengatur pada tataran sebagaimana diamanatkan Agung Indonesia dalam Pasal 16 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Cukai saja, yaitu hanya sebatas pada penetapan syarat dan kondisi yang dapat diterima terkait dengan “pengecualian” tersebut, tanpa mengubah atau menambahkan norma baru yang telah secara tegas dan jelas diatur dalam Undang-Undang Cukai dalam hal ini adalah Pasal 4 ayat (1) juncto Pasal 3 ayat (1) Undang- Undang Cukai (vide Bukti P-6); 1. Bahwa dengan demikian, dari uraian Pemohon tersebut telah terbukti bahwa Pasal 2 angka 3 huruf (f) PMK Nomor 94ahkamah Republik Tahun 2016 telah bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi yaitu dengan Pasal 1 angka 2, ### Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat 1, Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Cukai Undang-Undang Cukai; 1. Bahwa tiba-tiba dengan PMK Nomor 94 Tahun 2016, Menteri Keuangan telah memperluas batasan objek cukai atau kriteria yang menjadi “Barang Kena Cukai” yang sudah diatur dengan Agung Undang-Undang Cukai, sehingga PemohonIndonesiamenilai dan karenanya harus berpendapat bahwa telah terjadi “Penambahan” atas suatu barang menjadi Barang Kena Cukai “secara tidak sah” yang diberikan melalui Peraturan Perundang-undangan yang derajat atau tingkatannya di bawah Undang-Undang (dalam hal ini Undang-Undang Cukai). Maka di samping telah bertentangan dengan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Cukai, terkait dengan penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 Republikangka 3 huruf (f) PMK Nomor 94 Tahun 2016,ahkamah Halaman 25 dari 69 halaman Putusan Nomor 46 P/HUM/2017 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 25 mah blik --- --- Page 26 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id sepanjang yang menyangkut batasan atau kriteria “selesai dibuat ” adalah:hkama - Tidak sesuai dengan “asas kelembagaan” (Pejabat Repub Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang tepat) sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf (b) Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (vide bukti P-7). Karena seharusnya penetapan batasan “selesai dibuat” yang mempunyai akibat hukum adanya penentuan objek barang kena cukai yang baru diatur oleh Undang-Undang Cukai, Agung Indonesia sehingga DPR sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) juncto Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 bisa ikut menyetujui adanya penambahan Objek Cukai; - Tidak sesuai dengan “asas kesesuaian” sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf (c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan, karena dalam pembentukan peraturan perundang-undangan seharusnya benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai denganahkamah Republik jenis dan hierarkinya, karena itu seharusnya penentuan batasan “selesai dibuat” untuk barang berupa TIS diatur dalam undang-undang bukan dengan Peraturan Menteri Keuangan; - Tidak sesuai dengan asas “kejelasan rumusan” sebagaimana diatur dalam pasal 5 huruf (f) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Agung Perundang-undangan karena rumusannyaIndonesiasama atau tumpang tindih dengan batasan “selesai dibuat” sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) dan Penjelasan dari Undang-Undang Cukai. Akibatnya batasan “baru” yang dinyatakan dalam PMK Nomor 94 Tahun 2016 bisa membebani serta mempunyai implikasi hukum yang luas termasuk menyebabkan adanya “pemajakan” (dalam hal ini berupa cukai) secara berganda dan yang lebih membebankan akan menyebabkan subjek-subjek baru yang akan dibebankanRepublikkewajiban secara finansial atau setidak-ahkamah tidaknya sehubungan dengan kewajiban administratif yang Halaman 26 dari 69 halaman Putusan Nomor 46 P/HUM/2017 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 26 mah blik --- --- Page 27 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id berkaitan dengan barang cukai, seperti laporan dan kepemilikan NPPBKC yang sebenarnya tidak diatur dalamhkama Undang-Undang Cukai seperti petani-petani yang Repub melakukan perajangan tembakau. Keadaan ini tentunya akan menimbulkan ketidakpastian hukum di kemudian hari dan karenanya harus dihentikan; 1. Bahwa Pemohon juga berpendapat sesuai dengan jiwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 a quo dan sesuai dengan prinsip lex superiori derograt lex inferiori seharusnya PMK Nomor 94 Tahun 2016 yang merupakan aturan Agung Indonesia pelaksanaan dari Undang-Undang Cukai khususnya Pasal 16 ayat (2) juncto Pasal 16 ayat (7) tidak boleh menciptakan norma baru yang memperluas ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Cukai; 1. Bahwa menurut Ajaran Teori Norma Hukum Berjenjang yang antara lain diintrodusir oleh Hans Kelsen yang dikenal dengan nama “Stufenbau des Recht” antara lain dapat dikatakan bahwa Norma Hukum yang lebih rendah memperoleh kekuatan dan keabsahan hukum dari Norma Hukum yang lebih tinggi. Ituahkamah Republik sebabnya Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah seperti Peraturan Pemerintah tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang; 1. Bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan sebagai berikut: “Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan adalah Agung sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksudIndonesiapada ayat (1)”; Dalam penjelasannya disebutkan sebagai berikut: “Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan hierarki adalah penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang- undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi”; Dengan kata lain, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tersebut memang dijiwai oleh asas Lex Superiori derograt lex inferiori.RepublikBahwa dengan melihat kepada aturan tersebutahkamah Halaman 27 dari 69 halaman Putusan Nomor 46 P/HUM/2017 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 27 mah blik --- --- Page 28 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id PMK Nomor 94 Tahun 2016 kedudukannya lebih rendah dari UU Cukai (vide bukti P-7);hkama 1. Bahwa menurut Pemohon, ketentuan PMK Nomor 94 Tahun Repub 2016 mengenai batasan “selesai dibuat” tersebut juga rawan terhadap penyalahgunaan wewenang (abuse of power) dan tidak sesuai dengan asas kepastian hukum yang menjadi landasan dari kebijakan pokok tentang arah dan tujuan perubahan Undang-Undang KUP menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 sebagaimana tersebut dalam angka (4) dari Penjelasan Umum Undang-Undang KUP yang pada Agung Indonesia akhirnya bisa merugikan keadilan bagi Wajib Pajak (Bukti P-13); 1. Bahwa mengenai munculnya batasan baru terkait dengan makna selesai dibuat untuk barang berupa tembakau iris menjadi “selesai dirajang” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3 huruf (f) PMK Nomor 94 tahun 2016 sebenarnya bukan didasarkan pada kewenangan atributif. Tidak ada amanat dari Undang-Undang Cukai agar Menteri Keuangan membuat peraturan pelaksanaan yang memberi batasan baru terkait dengan kapan suatu barang dapat dikenakan atauahkamah Republik dikategorikan sebagai Barang Kena Cukai atau kapan batasan mengenai barang tembakau “selesai dibuat” tersebut. Dengan demikian menurut Pemohon pembentukan aturan pelaksanaan yang tidak diamanatkan oleh undang-undangnya seperti halnya penambahan batasan makna “selesai dibuat” untuk barang berupa tembakau iris a quo seharusnya didasarkan pada doelmatigheid yang jelas yang sangat diperlukan dan harus Agung juga didasarkan pada asas umum pemerintahanIndonesiayang baik. Undang-Undang Cukai khususnya Pasal 3 ayat (1) juncto ### Pasal 4 ayat (1) sudah mengatur secara rinci mengenai batasan “selesai dibuat” dan tidak perlu adanya pengaturan batasan lain yang justru menimbulkan multi tafsir yang dapat menyebabkan abuse of power dari Dirjen Bea Cukai dan bisa menyebabkan komplikasi administrasi cukai yang pada akhirnya merugikan rakyat khususnya Wajib Pajak, sehingga kurang sesuai dengan asas keadilan dan kepastian hukum; 26. Bahwa PasalRepublik3 angka 2 huruf (d) PMK Nomor 94 Tahun 2016ahkamah yang isinya menyatakan: Halaman 28 dari 69 halaman Putusan Nomor 46 P/HUM/2017 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 28 mah blik --- --- Page 29 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id “Pasal 3: .....hkama **(2). Barang Kena Cukai yang yang selesai dibuat wajib Repub** diberitahukan sebagaimana diatur dalam ayat (1) berlaku ketentuan sebagai berikut: a... ... - untuk hasil tembakau berupa Tembakau Iris yang digunakan sebagai bahan baku oleh Pengusaha Pabrik lainnya....,”; Agung Indonesia 1. Bahwa terkait dengan ketentuan tersebut secara umum, dalil atau argumen hukum yang sama (mutatis mutandis) masalah yang terkait dengan Pasal 2 angka 3 huruf (f) PMK Nomor 94 berlaku untuk ketentuan dalam Pasal 3 angka 2 huruf (d) PMK Nomor 94 Tahun 2016 ini; 1. Bahwa, kami akan menambahkan dalil secara khusus, adanya pertentangan antara Pasal 3 angka 2 huruf (d) PMK Nomor 94 Tahun 2016 dengan peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Cukai khususnyaahkamah Republik dikarenakan adanya pelebaran makna dari Subjek yang seharusnya memiliki kewajiban administrasi fiskal finasial terkait dengan cukai bagi pelaku usaha yang berhubungan dengan produk tembakau; 1. Bahwa secara umum, kegiatan usaha tembakau terdiri dari: (i). Budidaya Tembakau; (ii). Tata Niaga Tembakau; (iii). Pemrosesan Daun tembakau; dan (iv) Pabrik Hasil tembakau Agung yang melibatkan subjek perorangan atau badanIndonesiausaha baik petani maupun pengusaha; 1. Bahwa dalam hal ini secara faktual atas produk tembakau tersebut lazim suatu subjek termasuk petani melakukan kegiatan yang tidak hanya satu yaitu terdiri dari budidaya, pemrosesan dan tata niaga; 1. Bahwa salah satu yang lazim dilakukan oleh petani dan badan usaha adalah melakukan pemrosesan berupa perajangan oleh karena itu dengan adanya perluasan kualifikasi Barang Kena Cukai yangRepublikTelah Selesai Dibuat sebagaimana disebutkanahkamah dalam Pasal 2 angka 3 huruf (f) PMK Nomor 94 dan Pasal 3 Halaman 29 dari 69 halaman Putusan Nomor 46 P/HUM/2017 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 29 mah blik --- --- Page 30 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id angka 2 huruf (d) PMK Nomor 94 Tahun 2016 maka akan merugikan Pemohon dan para petani yang harus menanggunghkama beban administrasi dan finansial lebih dari yang seharusnya. Repub Hal ini akan semakin menyulitkan para petani di tengah semakin derasnya arus masuk tembakau impor yang membuat harga tembakau semakin jatuh; 1. Bahwa terkait dengan hal tersebut Undang-Undang Cukai telah secara jelas mengatur pihak mana saja yang dapat dikategorikan sebagai subjek yang dianggap sebagai pihak yang memproduksi Barang Kena Cukai dan diwajibkan untuk Agung Indonesia memiliki izin sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Cukai sebagai berikut: Kriteria Pabrik Yang Wajib Memiliki NPPBKC Sesuai Pasal 14 ayat **(1) UU Cukai** Hasil dari Petani Pengaturan Dalam dan Badan UU Cukai Terkait Syarat Menurut No. Usaha Yang Kesimpulan Dengan Kewajiban UU Cukai menjual Untuk NPPBKC Bahan Baku 1 Kriteria Pabrik Pabrik yang Hanya akan Sepanjang Berdasarkan Pasal 1 menghasilkan menj