44 P/HUM/2024

hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 1 dari 83 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2024 PUTUSAN Nomor 44 P/HUM/2024 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara: MOCHAMAD FERY EFFENDI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pisang Gajih Nomor 9A, RT 001 RW 009 Kelurahan Kepuharjo, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur, pekerjaan Komisaris Utama PT Hutama Mineral Asia; Pemohon; melawan: 1. PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUMAJANG, tempat kedudukan di Jalan Alun–alun Utara Nomor 7, RT 004, RW 006, Kelurahan Rogotrunan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang; Dalam hal ini memberi kuasa kepada Mahfud, M.Pd., jabatan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lumajang, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 100.3.10/2263/427.1/2024, tanggal 4 Oktober 2024; 2. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG, tempat kedudukan di Jalan Raya Wonorejo, Kabupaten Lumajang, yang diwakili oleh Hj. Oktafiyani, S.H., M.H., jabatan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lumajang; Selanjutnya dalam hal ini memberi kuasa kepada Hj. Dra. Nur Hidayati, M.Si., dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 100.3.10/522/427.2/2024, tanpa tanggal, Oktober 2024; Termohon I, II; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 2 dari 83 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2024 Mahkamah Agung tersebut; Membaca permohonan Pemohon; Membaca jawaban Termohon I, II; Memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Termohon I, II; Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini; DUDUK PERKARA Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Mei 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 2 September 2024 dan diregister dengan Nomor 44 P/HUM/2024 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang, dengan dalil- dalil yang pada pokoknya sebagai berikut: A. Kewenangan Mahkamah Agung 1. Bahwa pada Pasal 24A Ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi: “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat Kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang…” 2. Bahwa selanjutnya, Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyatakan: 1) Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang- Undang. 2) Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang- undangan di bawah Undang-Undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku…” Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 3 dari 83 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2024 3. Bahwa pada Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan Mahkamah Agung berwenang: 1) Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, kecuali undang-undang menentukan lain; 2) Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang; dan 3) Kewenangan lainnya yang diberikan undang–undang; 4. Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan: “Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang- Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung”; Berdasarkan uraian angka 1 sampai 4 di atas, maka tidak ada keraguan sedikitpun bagi Pemohon menyimpulkan, bahwa Mahkamah Agung berwenang untuk mengadili Permohonan Pengujian Materiil Pasal 59 ayat (3) huruf (c), Pasal 74 ayat (c), Pasal 83 ayat (7) huruf (c), Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang, sebagaimana dimaknai termuat dalam Informasi Tata Ruang Nomor 050/17689/427.56/2023 dan Pasal 59 ayat (2) huruf (c), Pasal 74 ayat ( c ), Pasal 76 ayat (2) huruf (c), Pasal 83 ayat (7) huruf (c ), Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang, sebagaimana dimaknai termuat dalam Informasi Tata Ruang Nomor 600.3/31566/427.56/2024 Bertentangan terhadap Pasal 6 ayat (1) huruf (f), Pasal 6 ayat (1) huruf (h), Pasal 8A ayat (2), Pasal 10 ayat (2) Undang–Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang–Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Pasal 3 ayat (1), Pasal 15 ayat (d), Pasal 16 ayat (1), Pasal 16 ayat (2), Pasal 33 ayat (1), Pasal 33 ayat (2), Pasal 33 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 4 dari 83 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2024 Nomor 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan, serta Pasal 1 ayat (2), Pasal 2 ayat (3) huruf (c) Peraturan Presiden Repubik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha Di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Pasal 367 huruf (b) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan Serta Penggunaan Kawasan Hutan; B. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN 1) Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil menyatakan (Bukti P-3): Menimbang: a. Bahwa Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil menentukan bahwa: “Permohonan keberatan diajukan dalam tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak ditetapkan peraturan Perundang–undangan yang bersangkutan”; b. Bahwa pada dasarnya penentuan tenggat waktu pengajuan permohonan keberatan Hak Uji Materiil adalah tidak tepat diterapkan bagi suatu aturan yang bersifat umum (Regelend) karena sejalan dengan perkembangan hukum yang sedemikian rupa, dirasakan telah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak lagi sesuai dengan hukum yang hidup (the living law) yang berlaku; c. Bahwa oleh karena itu penentuan batas waktu 180 (seratus delapan puluh) hari seperti yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (4) tersebut di atas, sudah seharusnya dihapuskan dan/atau dicabut dari materi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut; Namun demikian secara kasuistis harus dipertimbangkan kasus demi kasus tentang hak yang telah diperoleh para pihak–pihak yang terkait sebagai bentuk perlindungan hukum bagi mereka; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 5 dari 83 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2024 d. Bahwa pencabutan dan/atau penghapusan tenggat waktu dimaksud sejalan dengan pertimbangan–pertimbangan hukum yang tercantum dalam berbagai putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia antara lain: 1. Putusan Hak Uji Materiil Nomor 25 P/HUM/2006, tanggal 30 Agustus 2006; 2. Putusan Hak Uji Materiil Nomor 41 P/HUM/ 2006, tanggal 21 November 2006; 3. Putusan Hak Uji Materiil Nomor 37 P/HUM/2008, tanggal 18 Maret 2009; 4. Putusan Hak Uji Materiil Nomor 03 P/HUM/2011, tanggal 25 April 2011; 2) Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk mengadili permohonan Pemohon; C. Kedudukan hukum (Legal Standing) Pemohon; 1) Bahwa berdasarkan Pasal 31A ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menyatakan: 1. Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh pemohon atau Kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia; 2. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang- undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang- undang; atau c. badan hukum publik atau badan hukum privat; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 6 dari 83 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2024 1) Bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3508102602790011, yang tercantum dalam Akta Notaris yang dibuat di Notaris Rahmadi Halim, SH. MKn, Nomor 45 Tanggal 29 November 2021 Pemohon bertindak sebagai Komisaris Utama dan Pemegang Saham Mayoritas PT Hutama Mineral Asia (Bukti P-4); 2) Bahwa berdasarkan sumber pembiayaan dalam bentuk penyertaan saham mayoritas dari Pemohon PT Hutama Mineral Asia, dapat melaksanakan sosialisasi dan pengkondisian masyarakat sekitar lokasi yang dimohonkan sebagai Wilayah Izin Usaha Pertambangan, membayar jasa konsultan pertambangan untuk melakukan kegiatan penyelidikan awal dan penyusunan dokumen permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan. (Bukti P-5); 3) Bahwa berdasarkan sumber pembiayaan dalam bentuk penyertaan saham mayoritas dari Pemohon, PT Hutama Mineral Asia sebagai perusahaan yang patuh terhadap Hukum, untuk mendukung kegiatan berusahanya, melaksanakan pengurusan Izin Usaha Pertambangan sebagai berikut: 1. Izin Usaha Pertambangan tahap Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Nomor 781/MB.03/DJB/WIUP/2022, yang diterbitkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara tanggal 19 Maret 2022, Komoditas Kerikil Berpasir Alami (Sirtu), Luas 70,87 Ha, berlokasi di Desa Bades, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang. (Bukti P-6), dan saat ini status pengurusan perizinan sebagaimana tersebut di atas tidak dapat dilanjutkan pengurusannya ke tahap Izin selanjutnya sebagai akibat diterbitkannya Informasi Rencana Tata Ruang Nomor 600.3/31566/427.56/2024 dengan telaah Pasal 59 ayat (2) huruf (c), Pasal 74 ayat (c), Pasal 83 ayat (7) huruf (c), Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang dinyatakan sebagai Kawasan Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 7 dari 83 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2024 Hutan Produksi Tetap dan Kawasan Rawan Bencana Tsunami tinggi tidak diperbolehkan sebagai kawasan pertambangan dan aktifitas pertambangan khususnya eksplorasi; 2. Izin Usaha Pertambangan Tahap Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Nomor 1148/MB.03/DJB/WIUP/2022 yang diterbitkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara tanggal 22 April 2022, Komoditas Pasir, Luas 91,8 Ha, berlokasi di Desa Pandanarum, Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang. (Bukti P-7) Saat ini Izin Usaha Pertambangan tersebut sudah dalam tahap Eksplorasi Nomor 04122100016930006, diterbitkan oeh Gubernur Jawa Timur pada tanggal 6 April 2023. (Bukti P-8), saat ini status pengurusan perizinan sebagaimana tersebut di atas tidak dapat dilanjutkan ke tahap perizinan selanjutnya sebagai akibat diterbitkannya Informasi Rencana Tata Ruang Nomor 050/17689/427.56/2023 dengan telaah Pasal 59 ayat (3) huruf (c), Pasal 74 ayat (c), Pasal 83 ayat (7) huruf (c), Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang dinyatakan sebagai Kawasan Hutan Produksi Tetap dan Kawasan Rawan Bencana Tsunami tinggi tidak diperbolehkan sebagai kawasan pertambangan dan aktifitas pertambangan khususnya eksplorasi; 3. Bahwa berdasarkan penyertaan modal dalam bentuk saham mayoritas dari Pemohon, PT Hutama Mineral Asia pada tanggal 12 Maret 2022, dapat melaksanakan kewajiban pembayaran Pencadangan Wilayah sebesar Rp5.000.000,00 kepada Kas Negara atas diterbitkannya persetujuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Nomor 781/MB.03/DJB/WIUP/ 2022, (Bukti P–9); 4. Bahwa berdasarkan penyertaan modal dalam bentuk saham Mayoritas dari Pemohon, PT Hutama Mineral Asia pada tanggal 12 Maret 2022, dapat melaksanakan kewajiban pembayaran Jasa cetak Peta Pencadangan WIUP sebesar Rp2.000.000,00 kepada Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 8 dari 83 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2024 Kas Negara atas diterbitkannya persetujuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Nomor 781/MB.03/DJB/WIUP/ 2022. (Bukti P-10); 5. Bahwa berdasarkan penyertaan modal dalam bentuk saham Mayoritas dari Pemohon, atas diterbitkannya persetujuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Nomor 781/MB.03/DJB/WIUP/ 2022 PT Hutama Mineral Asia pada tanggal 22 Maret 2022 dapat melaksanakan kewajiban penempatan jaminan kesungguhan Eksplorasi sebesar Rp10.630.500,00 dalam bentuk Deposito berjangka di Bank Mandiri atas nama Direktur Jenderal Mineral dan Batubara QQ PT Hutama Mineral Asia. (Bukti P-11); 6. Bahwa berdasarkan penyertaan modal dalam bentuk saham mayoritas dari Pemohon, PT Hutama Mineral Asia pada tanggal 6 April 2022, dapat melaksanakan kewajiban pembayaran Pencadangan Wilayah sebesar Rp5.000.000,00 kepada Kas Negara atas diterbitkannya persetujuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Nomor 1148/MB.03/DJB/WIUP/2022. (Bukti P-12); 7. Bahwa berdasarkan penyertaan modal dalam bentuk saham mayoritas dari Pemohon, atas diterbitkannya persetujuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Nomor 1148/MB.03/DJB/WIUP/2022, PT Hutama Mineral Asia pada tanggal 27 April 2022 dapat melaksanakan kewajiban penempatan jaminan kesungguhan Eksplorasi sebesar Rp13.770.000,00 dalam bentuk Deposito berjangka di Bank Mandiri atas nama Direktur Jenderal Mineral dan Batubara QQ PT Hutama Mineral Asia. (Bukti P-13); 4) Bahwa atas diberlakukannya Pasal 59 ayat (2) huruf (c), Pasal 74 ayat (c), Pasal 83 ayat (7) huruf (c), Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang yang sebagaimana dimaknai terdapat pada Informasi Rencana Tata Ruang Nomor 600.3/31566/427.56/2024 dan Pasal 59 ayat (3) huruf (c), Pasal 74 ayat (c), Pasal 83 ayat (7) huruf (c), Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang sebagaimana dimaknai termuat dalam Informasi Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 9 dari 83 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2024 Rencana Tata Ruang Nomor 050/17689/427.56/2023, menyebabkan dua Izin usaha pertambangan PT Hutama Mineral Asia yang sebagaimana tersebut di atas tidak dapat dilanjutkan pengurusannya ke tahap Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi; 5) Bahwa atas diberlakukannya Pasal 59 ayat (2) huruf (c), Pasal 74 ayat (c), Pasal 83 ayat (7) huruf (c), Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang sebagaimana dimaknai termuat pada Informasi Rencana Tata Ruang Nomor 600.3/31566/427.56/2024 dan Pasal 59 ayat (3) huruf (c), Pasal 74 ayat (c), Pasal 83 ayat (7) huruf (c), Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang sebagaimana dimaknai termuat dalam informasi Rencana Tata Ruang Nomor 050/17689/427.56/2023 yang bertentangan terhadap Pasal 6 ayat (1) huruf (f), Pasal 6 ayat (1) huruf (h), Pasal 8A ayat (2), Pasal 10 ayat (2) Undang–Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang–Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Pasal 3 ayat (1), Pasal 15 ayat (d), Pasal 16 ayat (1), Pasal 16 ayat (2), Pasal 33 ayat (1), Pasal 33 ayat (2), Pasal 33 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan, serta Pasal 1 ayat (2), Pasal 2 ayat (3) huruf (c) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha Di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Pasal 367 huruf (b) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan Serta Penggunaan Kawasan Hutan menyebabkan Investasi Pemohon melalui penyertaan saham mayoritas pada PT Hutama Mineral Asia, berkaitan dengan kedua Izin Usaha Pertambangan yang sebagaimana tersebut di atas terancam gagal dan Pemohon beresiko menanggung kerugian dalam berusaha sebagai akibat tidak dapat dilanjutkannya pengurusan kedua Izin Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 10 dari 83 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2024 Usaha Pertambangan yang sebagaimana tersebut di atas ke tahap Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi; 6) Berdasarkan penjelasan 1 sampai dengan 6, maka sangat jelas bahwa Pemohon merupakan Investor utama PT Hutama Mineral Asia, Pemohon merupakan Pihak yang membiayai proses pengurusan dua Perizinan Usaha Pertambangan yang sebagaimana tersebut di atas sehingga Pemohon merupakan pihak yang sangat dirugikan atas diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang serta memiliki kedudukan hukum untuk memohonkan perkara a quo; D. Pokok Permohonan 1. Bahwa Pasal 59 ayat (3) huruf (c), Pasal 74 ayat (c), Pasal 83 ayat (7) huruf (c), Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang sebagaimana dimaknai termuat pada Surat Informasi Tata Ruang Nomor 050/17689/ 427.56/2023. (Bukti P-14) tanggal 17 Oktober 2023 yang diterbitkan oleh Dinas Perkerjaan Umum dan Tata Ruang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Lumajang, sebagai dasar jawaban atas permohonan Informasi Tata Ruang yang disampaikan PT Hutama Mineral Asia berkaitan dengan peningkatan tahapan Izin Usaha Pertambangan Nomor 04122100016930006 Tahap Eksplorasi atas nama PT Hutama Mineral Asia ke tahap Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, bahwa lokasi yang dimohon dinyatakan sebagai wilayah yang tidak dapat dilaksanakan kegiatan Pertambangan, hal ini bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) huruf (f), Pasal 6 ayat (1) huruf (h), Pasal 8A ayat (2), Pasal 10 ayat (2) Undang– Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Pasal 3 ayat (1), Pasal 15 ayat (d), Pasal 16 ayat (1), Pasal 16 ayat (2), Pasal 33 ayat (1), Pasal 33 ayat (2), Pasal 33 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan, serta Pasal 1 ayat (2), Pasal 2 ayat (3) Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 11 dari 83 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2024 huruf (c) Peraturan Presiden Repubik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Pasal 367 huruf (b) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan Serta Penggunaan Kawasan Hutan; 2. Bahwa Pasal 59 ayat (2) huruf (c), Pasal 74 ayat (c), Pasal 83 ayat (7) huruf (c), Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang, sebagaimana dimaknai termuat pada Surat Informasi Tata Ruang Nomor 600.3/31566/ 427.56/2024. (Bukti P-15) tanggal 3 Januari 2024 yang diterbitkan oleh Dinas Perkerjaan Umum dan Tata Ruang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Lumajang, sebagai dasar jawaban atas permohonan Informasi Tata Ruang yang di sampaikan PT Hutama Mineral Asia berkaitan dengan peningkatan tahapan Izin Usaha Pertambangan Nomor 781/MB.03/DJB/WIUP/2022 Tahap WIUP atas nama PT Hutama Mineral Asia ke tahap Izin Pertambangan Tahap Eksplorasi dan Izin Usaha Pertambangan tahap Operasi Produksi, bahwa lokasi yang dimohon dinyatakan sebagai wilayah yang tidak dapat dilaksanakan kegiatan Pertambangan, hal ini bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) huruf (f), Pasal 6 ayat (1) huruf (h), Pasal 8A ayat (2), Pasal 10 ayat (2) Undang–Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang–Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, (Bukti P-16), dan Pasal 3 ayat (1), Pasal 15 ayat (d), Pasal 16 ayat (1), Pasal 16 ayat (2), Pasal 33 ayat (1), Pasal 33 ayat (2), Pasal 33 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan (Bukti P-17), serta Pasal 1 ayat (2), Pasal 2 ayat (3) huruf (c) Peraturan Presiden Repubik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara (Bukti P-18) dan Pasal 367 huruf (b) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 12 dari 83 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2024 Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan Serta Penggunaan Kawasan Hutan. (Bukti P-19); 3. Bahwa Izin Usaha Pertambangan tahap Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Nomor 1148/MB.03/DJB/WIUP/2022 yang diterbitkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara tanggal 22 April 2022, Komoditas Pasir, Luas 91,8 Ha, berlokasi di Desa Pandanarum, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang dan saat ini Izin Usaha Pertambangan tersebut berdasarkan Perpres Nomor 55 Tahun 2022, telah diterbitkan Izin Usaha Pertambangan Tahap Eksplorasi Nomor 04122100016930006 pada tanggal 6 April 2023 oleh Gubernur Jawa Timur telah sesuai dengan Undang–Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang–Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan, Peraturan Presiden Repubik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha Di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan Serta Penggunaan Kawasan Hutan; 4. Bahwa Izin Usaha Pertambangan PT Hutama Mineral Asia tahap Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Nomor 781/MB.03/DJB/ WIUP/2022, yang diterbitkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara tanggal 19 Maret 2022, Komoditas Kerikil berpasir alami (Sirtu), Luas 70,87/Ha, berlokasi di Desa Bades, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang, telah sesuai dengan Undang–Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang–Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan, Peraturan Presiden Repubik Indonesia Nomor 55 Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 13 dari 83 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2024 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha Di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan Serta Penggunaan Kawasan Hutan; 5. Bahwa penerapan Pasal 59 ayat (3) huruf (c), Pasal 74 ayat (c), Pasal 83 ayat (7) huruf (c), Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang, sebagaimana dimaknai termuat dalam Informasi Rencana Tata Ruang Nomor 050/17689/427.56/2023 dan Pasal 59 ayat (2) huruf (c), Pasal 74 ayat (c), Pasal 76 ayat (2) huruf (c), Pasal 83 ayat (7) huruf (c ), Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang sebagaimana dimaknai termuat dalam Informasi Rencana Tata Ruang Nomor 600.3/31566/427.56/2024. Bertentangan dengan: 1) Pasal 6 ayat (1) Huruf (f) Undang–Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang–Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan: ”Pemerintah Pusat dalam mengelola Pertambangan Mineral dan Batubara berwenang (f): Menetapkan Wilayah Pertambangan (WP) setelah ditentukan oleh Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan kewenangannya dan berkonsutasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dan Wilayah Pertambangan Provinsi Jawa Timur telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia Nomor 92.K/MB.01/MEM.B/2022 (Bukti P-20); 2) Pasal 6 ayat (1) huruf (h) Undang–Undang Nomor 3 tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan: “Pemerintah Pusat dalam mengelola Pertambangan Mineral dan Batubara berwenang (h): Menetapkan WIUP Mineral bukan Logam dan WIUP Batuan. Dan WIUP PT Hutama Mineral Asia Nomor 1148/MB.03/DJB/WIUP/2022 saat ini dalam tahap IUP Eksporasi Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 14 dari 83 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2024 Nomor 0412210001690006 dan WIUP Nomor 781/MB.03/ DJB/WIUP/2022 seluruhnya berada di dalam Wilayah Pertambangan hal tampak pada Peta https://momi.minerba.esdm.go.id/public/ (Bukti P-21); 3) Pasal 8A ayat (2) Undang–Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang–Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan “Rencana pengelolaan Mineral dan Batubara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan: a) Daya dukung sumber daya alam dan lingkungan menurut data dan informasi geospasial dasar dan tematik; b) Pelestarian lingkungan hidup; c) Rencana Tata Ruang Wilayah dan/atau Rencana Zonasi; 4) Pasal 10 ayat (2) Undang–Undang Nomor 3 tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang–Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan “Penetapan Wilayah Pertambangan (WP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilaksanakan: a) Secara transparan, partisipatif dan bertanggung jawab; b) Secara terpadu dengan mengacu pada pendapat dari instansi Pemerintah terkait, masyarakat terdampak dan dengan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, hak asasi manusia, dan sosial budaya yang berwawasan lingkungan; c) Mempertimbangkan aspirasi daerah; 5) Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 menyatakan: “Wilayah Pertambangan (WP) sebagai bagian dari Wilayah Hukum Pertambangan (WHP), merupakan landasan bagi penetapan kegiatan usaha pertambangan”; 6) Pasal 15 ayat (d) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 menyatakan: “Wilayah Pertambangan (WP) yang telah ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 menjadi (d): Pertimbangan bagi Bupati / Walikota dalam Menyusun: Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 15 dari 83 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2024 1. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota; 2. Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota; 7) Pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 menyatakan “Wilayah Pertambangan (WP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat diubah 1 (satu) kali selama jangka waktu 5 (lima) tahun oleh Menteri berdasakan evaluasi”; 8) Pasal 16 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 menyatakan: “Perubahan Wilayah Pertambangan (WP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (3) tidak mengurangi atau menghapus WIUP, WPR dan WIUPK yang terdapat IUP, IPR, IUPK, IUPK sebagai kelanjutan Operasi Kontrak / Perjanjian, dan SIPB yang masih berlaku”; 9) Pasal 33 ayat Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 menyatakan: 1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan Kawasan pada WIUP yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan; 2) Jaminan tidak adanya perubahan pemanfaatan ruang dan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jaminan tidak ada perubahan Kawasan Pertambangan dalam rencana tata ruang wilayah Provinsi, Kabupaten/Kota dan/atau Zona Pertambangan dalam rencana detail Tata ruang kabupaten/Kota; 3) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin penerbitan perizinan lain yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan usaha Pertambangan pada WIUP yang telah ditetapkan sepanjang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan. 10) Pasal 1 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022, menyatakan: ”Pendelegasian adalah penyerahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Pusat kepada Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 16 dari 83 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2024 pemerintah daerah Provinsi dalam rangka pemberian perizinan berusaha di bidang pertambangan Mineral dan Batubara”; 11) Pasal 2 ayat (3) huruf (c) Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 menyatakan: ”Pemberian perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) angka 2 terdiri atas: IUP dalam rangka penanaman modal dalam negeri untuk komoditas batuan dengan ketentuan: 1. Berada dalam 1 (satu) daerah Provinsi; atau 2. Wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut. Ketentuan ini sebelumnya telah diatur dalam Pasal 37 ayat (1) huruf (b) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah Perizinan dan Pelaporan pada kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi: ”IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf (a) diberikan oleh Gubernur apabila WIUP nya berada (Bukti P-22): 1) Dalam 1 (satu) Daerah atau Provinsi; atau 2) Pada Wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) Mil laut diukur dari garis Pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan. 12) Bahwa atas Pemanfaatan Kawasan Hutan Dalam Rangka Kegiatan Usaha Pertambangan telah diatur dalam Pasal 367 huruf (b) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 menyatakan: “Penggunaan Kawasan hutan dengan mekanisme Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dengan Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 366 ayat (2) huruf (a) meliputi: b. Pertambangan meliputi pertambangan mineral, Batubara, Minyak dan Gas Bumi, pertambangan lain termasuk sarana dan prasarana antara lain jalan, pipa, conveyor dan smelter; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 17 dari 83 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2024 Adanya pertentangan pasal – pasal yang sebagaimana tersebut di atas telah menciptakan tidak adanya kepastian hukum dalam berusaha; 6. Bahwa dalam penyusunan Pasal 59 ayat (2) huruf (c), Pasal 59 ayat (3) huruf (c), Pasal 74 ayat (c), Pasal 76 ayat (2) huruf (c), Pasal 83 ayat (7) huruf (c), Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang, tidak memenuhi syarat formil karena tidak mempertimbangkan dan bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) huruf (f), Pasal 6 ayat (1) huruf (h), Pasal 8A ayat (2), Pasal 10 ayat (2) Undang–Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang–Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Pasal 3 ayat (1), Pasal 15 ayat (d), Pasal 16 ayat (1), Pasal 16 ayat (2), Pasal 33 ayat (1) Pasal 33 ayat (2) Pasal 33 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan, serta Pasal 1 ayat (2), Pasal 2 ayat (3) huruf (c) Peraturan Presiden Repubik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha Di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Pasal 367 huruf (b) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan Serta Penggunaan Kawasan Hutan. Telah secara tegas melanggar Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dinyatakan sebagai berikut (Bukti P-23); (1) Jenis dan Hierarki Peraturan perundang-undangan terdiri atas: a. Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 17 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 18 dari 83 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2024 g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; 7. Bahwa berdasarkan pendapat Ahli Hukum Tata Negara dari Fakultas Hukum UGM, Oce Madril, M.A., menyebutkan suatu Peraturan Daerah layak dicabut apabila tidak memiliki kesesuaian lagi dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Tidak hanya itu, pembatalan Peraturan Daerah juga dilakukan karena Peraturan Daerah yang ada sudah tidak relevan dengan era sekarang dan juga tidak ada lagi objek yang diatur. “Banyak Perda dibatalkan karena secara jelas rumusannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya,” tuturnya, Selasa (6/9). Oce Madril menyebutkan bahwa pencabutan perda juga dapat dilakukan apabila perda yang ada bersifat menghambat kegiatan investasi dan pembangunan. Misalnya saja perda-perda yang mengganggu kegiatan masuknya investasi seperti perijinan yang berbelit-belit dapat dilakukan pembatalan. (Bukti P-24) Sumber: https://ugm.ac.id/id/berita/12441-bertentangan-dengan- peraturan-perundangan-di-atasnya-perda-layak-dicabut/; 8. Bahwa dalam penyusunan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang, Pemerintah Kabupaten Lumajang tidak melibatkan Pelaku Usaha Pertambangan khususnya Pemilik Izin usaha pertambangan yang terdampak Tata Ruangnya atas perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang hal ini tampak pada saat Acara Sosialiasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 yang diadakan oleh Sekretaris Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang pada Tanggal 28 Februari 2023, undangan terlampir (Bukti P-25), Ketika Sdr. Didik Almasudi, sebagai Sekretaris Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI), mempertanyakan tidak dilibatkannya unsur dari pemilik izin usaha pertambangan di Kabupaten Lumajang dalam penyusunan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang, mengingat pasal–pasal yang termuat dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang sangat Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 18 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 19 dari 83 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2024 berdampak terhadap tata ruang perizinan Usaha Pertambangan di Kabupaten Lumajang. Dan saat itu dijawab oleh pemateri, sumber informasi yang berkaitan dengan pertambangan dalam penyusunan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang hanya berasal dari Bagian Perekonomian pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang; 9. Tidak dilibatkannya unsur dari pemilik Izin Usaha Pertambangan/ pelaku usaha pertambangan terdampak dalam penyusunan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang telah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai berikut (Bukti P-26): 1) Pasal 2 ayat (1) Masyarakat berhak berpartisipasi dalam penyusunan Peraturan Daerah dan kebijakan daerah yang mengatur dan membebani Masyarakat; 2) Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah dan kebijakan daerah yang mengatur dan membebani Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Rencana Tata Ruang; b. Pajak Daerah; c. Retribusi Daerah; d. Perencanaan dan penganggaran Pembangunan daerah; e. Perizinan; f. Pengaturan yang memberikan sanksi kepada Masyarakat; Peraturan lain yang berdampak sosial; E. Dalam Provisi 1. Bahwa dalam rangka penerapan hukum yang berkeadilan serta kepastian hukum dalam berusaha, Pemohon meminta dalam Provisi agar Yang Mulia menunda pemberlakuan Pasal 59 ayat (3) huruf (c), Pasal 74 ayat (c), Pasal 83 ayat (7) huruf (c), Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang, sebagaimana dimaknai termuat dalam Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 19 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 20 dari 83 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2024 Informasi Tata Ruang Nomor 050/17689/427.56/2023 dan Pasal 59 ayat (2) huruf (c), Pasal 74 ayat (c), Pasal 76 ayat (2) huruf (c), Pasal 83 ayat (7) huruf (c ), Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang sebagaimana dimaknai termuat dalam Informasi Tata Ruang Nomor 600.3/31566/ 427.56/2024; 2. Bahwa selain itu guna melaksanakan penyusunan Peraturan Daerah yang baik sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011, Pemohon meminta agar Termohon I bersama Termohon II, memperbaiki Pasal 59 ayat (3) huruf (c), Pasal 74 ayat (c), Pasal 83 ayat (7) huruf (c), Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang, sebagaimana dimaknai termuat dalam Informasi Tata Ruang Nomor 050/17689/427.56/2023 dan Pasal 59 ayat (2) huruf (c), Pasal 74 ayat ( c ), Pasal 76 ayat (2) huruf (c), Pasal 83 ayat (7) huruf (c ), Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang sebagaimana dimaknai termuat dalam Informasi Tata Ruang Nomor 600.3/31566/427.56/2024, dengan mempertimbangkan dan menyesuaikan peraturan perundang– undangan di atasnya; Bahwa berdasarkan argumentasi di atas, maka Pemohonan Provisi Pemohon telah memenuhi kondisi yang sangat spesifik dalam mewujudkan keadilan dan kepastian hukum dalam berusaha, oleh karenanya, permohonan Provisi ini beralasan untuk di kabulkan; Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut: Dalam Provisi: 1. Mengabulkan Permohonan Provisi Pemohon untuk seluruhnya 2. Menyatakan menunda berlakunya Pasal 59 ayat (3) huruf (c), Pasal 74 ayat (c), Pasal 83 ayat (7) huruf (c), Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang, Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 20 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 21 dari 83 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2024 sebagaimana dimaknai termuat dalam Informasi Tata Ruang Nomor 050/17689/427.56/2023 dan Pasal 59 ayat (2) huruf (c), Pasal 74 ayat (c), Pasal 76 ayat (2) huruf (c), Pasal 83 ayat (7) huruf (c), Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang sebagaimana dimaknai termuat dalam Informasi Tata Ruang Nomor 600.3/31566/427.56/2024; 3. Menyatakan menangguhkan tindakan/kebijakan yang berkaitan dengan Pasal 59 ayat (3) huruf (c), Pasal 74 ayat (c), Pasal 83 ayat (7) huruf (c), Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang, sebagaimana dimaknai termuat dalam Informasi Tata Ruang Nomor 050/17689/427.56/2023 dan Pasal 59 ayat (2) huruf (c), Pasal 74 ayat ( c ), Pasal 76 ayat (2) huruf (c), Pasal 83 ayat (7) huruf (c ), Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang sebagaimana dimaknai termuat dalam Informasi Tata Ruang Nomor 600.3/31566/427. 56/2024; 4. Menyatakan memerintahkan kepada Termohon I dan Termohon II untuk memperbaiki Pasal 59 ayat (3) huruf (c), Pasal 74 ayat (c), Pasal 83 ayat (7) huruf (c), Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang, sebagaimana dimaknai termuat dalam Informasi Tata Ruang Nomor 050/17689/427.56/2023 dan Pasal 59 ayat (2) huruf (c), Pasal 74 ayat (c), Pasal 76 ayat (2) huruf (c), Pasal 83 ayat (7) huruf (c), Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang sebagaimana dimaknai termuat dalam Informasi Tata Ruang Nomor 600.3/31566/427.56/2024, dengan mempertimbangkan dan menyesuaikan peraturan perundang–undangan di atasnya; Dalam Pokok Permohonan 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan pembentukan Pasal 59 ayat (2) huruf (c), Pasal 59 ayat (3) huruf (c), Pasal 74 ayat (c), Pasal 76 ayat (2) huruf (c), Pasal 83 ayat (7) huruf (c), Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang, sebagai Peraturan Daerah yang Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 21 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 22 dari 83 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2024 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) huruf (f), Pasal 6 ayat (1) huruf (h), Pasal 8A ayat (2) huruf (a), Pasal 8A ayat (2) huruf (b), Pasal 8A ayat (2) huruf (c), Pasal 10 ayat (2) Undang–Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang–Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Pasal 3 ayat (1), Pasal 15 ayat (d), Pasal 16 ayat (1), Pasal 16 ayat (2), Pasal 33 ayat (1), Pasal 33 ayat (2), Pasal 33 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan, serta Pasal 1 ayat (2), Pasal 2 ayat (3) huruf (c) Peraturan Presiden Repubik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha Di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Pasal 367 huruf (b) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan Serta Penggunaan Kawasan Hutan; 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa: 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon. (Bukti P-1); 2. Fotokopi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang. (Bukti P-2); 3. Fotokopi Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2011. (Bukti P-3); 4. Fotokopi Akta Nomor 45 tanggal 29 November 2021 Notaris Rahmadi Halim, S.H., M.Kn, mengenai susunan pemegang saham PT Hutama Mineral Asia. (Bukti P-4); 5. Fotokopi Bukti Pembayaran Jasa Konsultan Pertambangan untuk penyusunan dokumen permohonan Izin Usaha Pertambangan. (Bukti P-5); 6. Fotokopi Dokumen Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) PT Hutama Mineral Asia Nomor 781/MB.03/DJB/WIUP/2022. (Bukti P-6); 7. Fotokopi Dokumen Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) PT Hutama Mineral Asia Nomor 1148/MB.03/DJB /WIUP/2022. (Bukti P-7); Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 22 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 23 dari 83 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2024 8. Fotokopi dokumen Izin Usaha Pertambangan Tahap Eksplorasi PT Hutama Mineral Asia Nomor 04122100016930006. (Bukti P-8); 9. Fotokopi Bukti Pembayaran Pencadangan Wilayah atas WIUP PT Hutama Mineral Asia Nomor 781/MB.03/DJB/WIUP/2022. (Bukti P-9); 10. Fotokopi bukti pembayaran Jasa cetak Peta atas WIUP PT Hutama Mineral Asia Nomor 781/MB.03/DJB/WIUP/2022. (Bukti P-10); 11. Fotokopi bukti penempatan jaminan Eksplorasi atas WIUP PT Hutama Mineral Asia Nomor 781/MB.03/DJB/WIUP/2022. (Bukti P-11); 12. Fotokopi Bukti pembayaran pencadangan wilayah atas WIUP PT Hutama Mineral Asia Nomor 1148/ MB.03/ DJB/ WIUP/2022. (Bukti P-12); 13. Fotokopi bukti penempatan jaminan Eksplorasi atas WIUP PT Hutama Mineral Asia Nomor 1148/ MB.03/ DJB/ WIUP/2022. (Bukti P-13); 14. Fotokopi Informasi Tata Ruang Nomor 050/17689/427.56/2023. (Bukti P- 14); 15. Fotokopi Informasi Tata Ruang Nomor 600.3/31566/427.56/2024. (Bukti P-15); 16. Fotokopi Undang–Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang–Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. (Bukti P-16); 17. Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan. (Bukti P-17); 18. Fotokopi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha Di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara. (Bukti P-18); 19. Fotokopi Pasal 367 huruf (b), Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 tahun 2021 tentang Perencanaan kehutanan, Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan Serta Penggunaan Kawasan Hutan. (Bukti P-19); 20. Fotokopi Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 92.K/MB.01/MEM.B/2022 (Bukti P-20); 21. Fotokopi Peta WIUP PT Hutama Mineral Asia Nomor 1148/MB.03/DJB/ WIUP/ 2022 dan WIUP PT Hutama Mineral Asia Nomor 781/MB.03/DJB/ Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 23 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 24 dari 83 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2024 WIUP/2022 dalam Peta Wilayah Pertambangan pada Aplikasi https://momi.minerba.esdm.go.id/public/ (Bukti P-21); 22. Fotokopi Pasal 37 ayat (1) huruf (b) Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata cara Pemberian wilayah, perizinan dan pelaporan pada kegiatan usaha pertambangan Mineral dan Batubara. (Bukti P-22); 23. Fotokopi Pasal 7 ayat (1) Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–Undangan. (Bukti P-23); 24. Fotokopi Print berita dari https://ugm.ac.id/id/berita/12441-bertentangan- dengan-peraturan-perundangan-di-atasnya-perda-layak-dicabut/ tentang Pendapat Ahli hukum Tata Negara dari Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada (Bapak Oce Madril). (Bukti P-24); 25. Fotokopi Undangan Sekretaris Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang tentang sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang. (Bukti P-25); 26. Fotokopi Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. (Bukti P-26); Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon I dan II, masing-masing pada tanggal 5 September 2024 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 44/PER-PSG/IX/44 P/HUM/2024, tanggal 2 September 2024; Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon I dan II telah mengajukan jawaban tertulis, secara bersama-sama pada tanggal 4 Oktober 2024, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut: I. Dalam Eksepsi Sebelum menanggapi gugatan Pemohon, terlebih dahulu Termohon I dan Termohon II mengajukan eksepsi atas Permohonan Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 24 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 25 dari 83 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2024 Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang, dengan alasan-alasan sebagai berikut: a. Bahwa Permohonan Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang sudah pernah diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Lumajang dengan Nomor Surat: 001/HMA- MA/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 dengan Lampiran 17 (tujuh belas) sheet bukti. (vide Bukti-1). Permohonan tersebut telah diterima pada tanggal 15 Mei 2024, oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lumajang atas nama Julianto, S.H. dan telah diregister dengan Nomor 1 P/HUM/2024/PN.Lmj. (vide Bukti-2); b. Bahwa Termohon I dan Termohon II telah menerima Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Berkas Permohonan Uji Materiil Nomor 1 P/HUM/2024/PN.Lmj, dari Pengadilan Negeri Lumajang pada tanggal 16 Mei 2024 yang diserahkan oleh Atok Rohman, S.H., Jurusita pada Pengadilan Negeri Lumajang yang diterima oleh Roni selaku Staf Tata Usaha Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Lumajang. (vide Bukti-3); c. Bahwa atas dasar Permohonan Hak Uji Materiil sebagaimana dimaksud huruf a dan Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Berkas Permohonan Uji Materiil sebagaimana dimaksud huruf b, Termohon I dan Termohon II telah menyerahkan Jawaban kepada Pengadilan Negeri Lumajang dan telah diterima pada tanggal 30 Mei 2024, oleh Panitera Pengadilan Negeri Lumajang atas nama Julianto, S.H. (vide Bukti-4); d. Bahwa berkas Permohonan Uji Materiil Nomor 1 P/HUM/ 2024/PN.Lmj. telah dikirim oleh Pengadilan Negeri Lumajang berdasarkan Surat Pemberitahuan Pengiriman berkas Permohonan Uji Materiil Nomor 1P/HUM/2024/PN.Lmj Nomor 913/PAN/PN.W14- U14/HK2.4 /V/2024, tanggal 31 Mei 2024 Perihal Pengiriman berkas Permohonan Uji Materiil Nomor 1P/HUM/2024/PN.Lmj (vide Bukti 36); Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 25 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 26 dari 83 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2024 e. Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024, Pemerintah Kabupaten Lumajang/Tergugat I telah menerima Pemberitahuan dan Penyerahan Berkas Permohonan Uji Materiil Nomor 44/PER-PSG/IX/44P/HUM/2024 melalui Pos dengan Lampiran berkas Permohonan Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang dari Pemohon. Berkas permohonan dimaksud memiliki Nomor 001/HMA-MA/V/2024, tanggal 13 Mei 2024 dengan Lampiran 26 (dua puluh enam) sheet bukti. Dengan register Nomor 44 P/HUM/2024. (vide Bukti-5); f. Bahwa sampai dengan saat jawaban ini disampaikan, baik Termohon I atau Termohon II tidak pernah menerima pemberitahuan lebih lanjut secara resmi terkait perkembangan Permohonan Hak Uji Materiil Nomor 1 P/HUM/2024/PN Lmj. Artinya bahwa Permohonan Hak Uji Materiil Nomor 1 P/HUM/2024/PN.Lmj, masih dalam proses peradilan dan belum ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap; g. Bahwa Permohonan uji materiil Perkara Nomor 44 P/HUM/2024 sebagaimana dimaksud huruf d dimohonkan oleh orang yang sama dengan Perkara Nomor 1 P/HUM/2024/PN.Lmj, sebagaimana dimaksud huruf a, yakni Mochamad Fery Effendi yang beralamat di Jalan Pisang Gajih Nomor 9A, RT 001 RW 009 Kelurahan Kepuharjo, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur (selaku Pemohon). Kedua permohonan tersebut memiliki objek uji materiil yang sama yaitu: Pasal 59 ayat (2) huruf c, Pasal 59 ayat (3) huruf c, Pasal 74 huruf c, Pasal 83 ayat (7) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang terhadap Pasal 6 ayat (1) huruf f, Pasal 6 ayat (1) huruf h, Pasal 8A ayat (2), Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Pasal 3 ayat (1), Pasal 15 ayat d, Pasal 16 ayat (1), Pasal 16 ayat (2), Pasal 33 ayat (1), Pasal 33 ayat (2) Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 26 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 27 dari 83 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2024 dan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan serta Pasal 1 ayat (2), Pasal 2 ayat (3) huruf c Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Pasal 367 huruf b Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan serta Penggunaan Kawasan Hutan. (vide Bukti-6); h. Bahwa Pemohon telah menyampaikan Permohonan Pengujian Materiil dengan Register Surat dan tanggal Surat yang sama yaitu Nomor 001/HMA-MA/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 serta objek gugatan yang sama namun dengan isi yang berbeda kepada Pengadilan Negeri Lumajang dan Mahkamah Agung. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, bahwa Permohonan Keberatan diajukan kepada Mahkamah Agung dengan cara: a. Langsung ke Mahkamah Agung; atau b. Melalui Pengadilan Negeri yang membawahi wilayah hukum tempat kedudukan Pemohon; berdasarkan ketentuan di atas, Pemohon telah melanggar prosedur yang telah ditetapkan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a atau huruf b menggunakan kata hubung “atau” yang dalam ketentuan Lampiran II Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, BAB III Ragam Bahasa Peraturan Perundang-undangan angka 263, kata atau digunakan untuk menyatakan sifat alternatif. Jadi seharusnya Permohonan keberatan disampaikan cukup memilih salah satu cara yang ditetapkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 27 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 28 dari 83 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2024 i. Pemohon telah menyampaikan materi permohonan yang berbeda walaupun dengan Nomor Register dan Tanggal Surat Permohonan serta objek gugatan sama. Pemohon secara sengaja telah mengaburkan gugatan dengan mengubah isi dari Surat Permohonan Nomor 001/HMA-MA/V/2024, tanggal 13 Mei 2024 yang dikirim ke Mahkamah Agung dan Pengadilan Negeri Lumajang. Dengan demikian permohonan Pemohon harus dinyatakan kabur atau tidak jelas antara yang disampaikan ke Pengadilan Negeri atau yang disampaikan ke Mahkamah Agung; j. Permohonan Hak Uji Materiil Nomor 1 P/HUM/2024/PN.Lmj yang diajukan Pemohon masih dalam proses peradilan dan belum ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, akan tetapi Pemohon telah mengajukan Permohonan baru dengan cara mengubah substansi Permohonan dengan merevisi Permohonan Hak Uji Materiil Nomor 1 P/HUM/2024/PN.Lmj dan mendaftarkannya ke Mahkamah Agung. Hal ini merupakan sebuah bentuk kecurangan dari Proses Peradilan. Karena tanpa sepengetahuan Pengadilan Negeri Lumajang, Termohon I dan Termohon II pada Permohonan Hak Uji Materiil Nomor 1 P/HUM/2024/PN.Lmj Pemohon telah melayangkan gugatan baru (register Nomor 44 P/HUM/2024) tanpa mengajukan pencabutan atas Permohonan Hak Uji Materiil Nomor 1 P/HUM/2024/PN.Lmj; k. Bahwa objek permohonan Pemohon kabur dan multitafsir, sebagaimana tercantum Permohonan Hak Uji Materi Pemohon Nomor 001/HMA-MA/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang dikirim ke Mahkamah Agung halaman 1, halaman 2, dan halaman 6, Pemohon memohon untuk dilaksanakan Pengujian Materiil Pasal 59 ayat (3) huruf c, Pasal 74 ayat (c), Pasal 83 ayat (7) huruf c, Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang, sebagaimana dimaknai termuat dalam Informasi Tata Ruang Nomor 050/17689/427.56/2023 dan Pasal 59 ayat (2) huruf c, Pasal 74 ayat (c), Pasal 76 ayat (2) Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 28 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 29 dari 83 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2024 huruf c, Pasal 83 ayat (7) huruf c, Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang, sebagaimana dimaknai termuat dalam Informasi Tata Ruang Nomor 600.3/31566/427.56/2023 (vide Bukti 5). Penulisan rincian objek Permohonan tersebut multitafsir karena rincian objek Permohonan yang dipisahkan dengan tanda koma (,) menjadikan Pasal 59 ayat (2), Pasal 59 ayat (3) huruf c, Pasal 74 ayat (c), Pasal 83 ayat (7) huruf c, dan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang berdiri sendiri-sendiri. Penulisan objek tersebut dapat dimaknai bahwa Pasal 59 ayat (3) huruf c, Pasal 74 ayat (c), Pasal 83 ayat (7) huruf c bukan merupakan bagian dari materi muatan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang. Sebagaimana situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (https://ejaan.kemdikbud.go.id/eyd/penggunaan-tanda-baca/tanda- koma/) tanda koma digunakan di antara unsur-unsur dalam perincian berupa kata, frasa, atau bilangan. Maka jika kata dan/atau frasa dipisahkan dengan tanda koma (,) maka dapat diartikan sebagai rincian. Lazimnya penulisan rincian pasal peraturan perundang- undangan dipisahkan dengan tanda koma di setiap rincian pasal sampai dengan kata hubung dan rincian terakhir. Misalnya pada penulisan konsideran mengingat Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan “bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12, Pasal 17B, Pasal 19, Pasal 25, Pasal 33, Pasal 89, dan Pasal 104B Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Wilayah Pertambangan (vide Bukti Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 29 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 30 dari 83 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2024 11). Maka rincian Pasal terakhir sebelum nama peraturan perundang-undangan tidak dipisahkan dengan tanda koma. Hal ini menjadikan objek permohonan kabur (obscuur libel) apakah hanya Pasal 59 ayat (2), Pasal 59 ayat (3) huruf c, Pasal 74 ayat (c), Pasal 83 ayat (7) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang ataukah Pasal 59 ayat (2), Pasal 59 ayat (3) huruf c, Pasal 74 ayat (c), Pasal 83 ayat (7) huruf c, dan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang. Objek Permohonan juga tidak jelas karena beberapa Pasal yang dimohonkan tidak semua tercantum dalam Informasi Tata Ruang Nomor 050/17689/427.56/2023 dan Informasi Tata Ruang Nomor 600.3/31566/427.56/2023 (vide Bukti 37); Atas dasar alasan-alasan di atas Termohon I dan Termohon II berpendapat bahwa Pemohon telah melanggar prosedur Permohonan Hak Uji Materiil sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil. Selain itu permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur libel) karena mengajukan 2 (dua) permohonan berbeda dengan Nomor dan Tanggal Surat yang sama kepada Pengadilan Negeri Lumajang dan Mahkamah Agung. Pemohon telah berbuat curang sehingga menjadikan proses peradilan atas uji materiil menjadi tidak adil dan merugikan Termohon I dan Termohon II. Pemohon tidak cermat dalam mencantumkan objek Permohonannya menjadikan permohonan kabur (obscuur libel). Maka dari itu sudah selayaknya Permohonan Pemohon atas Uji Materiil Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang untuk ditolak; II. Tanggapan Atas Legal Standing Pemohon Sehubungan dengan kedudukan hukum Pemohon, Termohon I dan Termohon II berpendapat sebagai berikut: Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 30 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 31 dari 83 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2024 a. Bahwa menurut ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dijelaskan bahwa: Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang- undang, yaitu: 1. Perorangan warga negara Indonesia; 2. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau 3. Badan hukum publik atau badan hukum privat; Berdasarkan ketentuan tersebut, terutama pada kalimat “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang- undang”, jelas bahwa terdapat batasan yang sangat tegas tentang pihak yang dapat mengajukan Permohonan Hak Uji Materiil, yaitu pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang (peraturan perundang-undangan dalam hal ini adalah Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang Tahun 2023-2043); b. Bahwa Pemohon dalam berkas Permohonan halaman 8 angka (2) menyatakan bertindak sebagai Komisaris Utama dan Pemegang Saham Mayoritas PT Hutama Mineral Asia, sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Akta Notaris Nomor 45 tanggal 29 November 2021 yang dibuat di Notaris Rahmadi Halim, S.H. M.Kn. yang berhak mewakili PT Hutama Mineral Asia di dalam maupun di luar pengadilan adalah Direktur Utama atau Direksi. Maka Akta Notaris Pendirian PT Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 31 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 32 dari 83 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2024 Hutama Mineral Asia telah membatasi kewenangan Pemohon atas persetujuan Pemohon sendiri dan para pendiri perusahaan di hadapan Notaris, bahwa Pemohon tidak dapat mewakili PT Hutama Mineral Asia di dalam maupun di luar pengadilan. Selain itu sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bahwa Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Maka sebenarnya Pemohon tidak memiliki wewenang untuk mewakili PT Hutama Mineral Asia di dalam maupun di luar pengadilan. (vide Bukti 7); c. Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa dirugikan atas lahirnya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang Tahun 2023-2043 yang ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 22 September 2023, karena: 1. Izin Usaha Pertambangan tahap Wilayah Usaha Pertambangan (WIUP) Nomor 781/MB.03/DJB/WIUP/2022, yang diterbitkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara tanggal 19 Maret 2022, Komoditas Kerikil berpasir alami (Sirtu), Luas 70,87/Ha, berlokasi di Desa Bades, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang. (Bukti-5), dan saat ini pengurusan perizinan sebagaimana tersebut di atas tidak dapat dilanjutkan pengurusannya ke tahap Izin selanjutnya sebagai akibat diterbitkannya Informasi Rencana Tata Ruang Nomor 600.3/31566/427.56/2024 dengan telaah Pasal 59 ayat (3) huruf c, Pasal 74 huruf c, Pasal 83 ayat (7) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang Tahun 2023-2043 Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 32 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 33 dari 83 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2024 dinyatakan sebagai Kawasan Hutan Produksi tetap dan Kawasan Rawan Bencana Tsunami tinggi tidak diperbolehkan sebagai kawasan pertambangan dan aktivitas pertambangan khususnya eksplorasi; Atas dalil ini Termohon I dan Termohon II menyatakan: a. Bahwa Pemohon telah mengubah isi dari Gugatan yang dikirimkan Pengadilan Negeri Lumajang dan yang dikirimkan ke Mahkamah Agung. Penggunaan kata “telah” pada halaman 9 angka 1 baris 10 telah diganti menjadi “telaah”; b. Bahwa Surat perihal Informasi Tata Ruang Nomor 600.3/31566/427.56/2024 yang didalilkan Pemohon merupakan jawaban atas permintaan Pemohon, yang membutuhkan informasi berkaitan dengan lokasi usahanya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang Tahun 2023-2043; c. Bahwa apabila yang dimaksudkan Pemohon dirugikan atas lahirnya Surat perihal Informasi Rencana Tata Ruang Nomor 600.3/31566/427.56/2024, maka Pemohon salah objek gugatan, karena menurut ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dijelaskan bahwa Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Sedangkan Informasi Rencana Tata Ruang Nomor 600.3/31566/427.56/2024, hanya surat biasa dari Pejabat Tata Usaha Negara dan bukan merupakan peraturan perundang-undangan; d. Pemohon menyatakan “saat ini pengurusan perizinan sebagaimana tersebut di atas tidak dapat dilanjutkan Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 33 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 34 dari 83 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2024 pengurusannya ke tahap Izin selanjutnya..”. Hal ini tidak jelas maksudnya, bahwa maksud dari Pemohon ke tahap Izin yang mana dan tidak jelas ditolak oleh siapa, kapan, dan atas dasar dokumen penolakan apa izin tersebut tidak dapat dilanjutkan; e. bahwa menurut ketentuan dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 297.K/MB.01/MEM.B/2023 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan, tidak mensyaratkan adanya dokumen Informasi Tata Ruang yang dipermasalahkan Pemohon. (vide Bukti 8); 2. Izin Usaha Pertambangan tahap Wilayah Usaha Pertambangan (WIUP) Nomor 1148/MB.03/DJB/WIUP/2022, yang diterbitkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara tanggal 22 April 2022, Komoditas Pasir, Luas 91,8 Ha, berlokasi di Desa Pandanarum, Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang. (Bukti- 6). Saat ini Izin Usaha Pertambangan tersebut sudah dalam tahap Eksplorasi Nomor 04122100016930006, diterbitkan Gubernur Jawa Timur pada tanggal 6 April 2023. (Bukti P-7). Saat ini status pengurusan perizinan sebagaimana tersebut di atas tidak dapat dilanjutkan pengurusannya ke tahap perizinan selanjutnya sebagai akibat diterbitkannya Informasi Rencana Tata Ruang Nomor 050/17689/427.56/2024 dengan telaah Pasal 59 ayat (3) huruf c, Pasal 74 huruf c, Pasal 83 ayat (7) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang Tahun 2023-2043 dinyatakan sebagai Kawasan Hutan Produksi tetap dan Kawasan Rawan Bencana Tsunami Tinggi tidak diperbolehkan sebagai kawasan pertambangan dan aktifitas pertambangan khususnya eksplorasi; Atas dalil ini Termohon I dan Termohon II menyatakan: Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 34 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 35 dari 83 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2024 a. Bahwa Pemohon telah mengubah isi dari gugatan yang dikirimkan Pengadilan Negeri Lumajang dan yang dikirimkan ke Mahkamah Agung. Penggunaan kata “telah” pada halaman 9 angka 2 baris 13 telah diganti menjadi “telaah”; b. Bahwa apabila yang dimaksudkan Pemohon dirugikan atas lahirnya Informasi Rencana Tata Ruang Nomor 050/17689/427.56/2024, maka Pemohon salah objek gugatan, karena menurut ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dijelaskan bahwa Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Sedangkan Informasi Rencana Tata Ruang Nomor 600.3/31566/427.56/2024, hanya surat biasa dari Pejabat Tata Usaha Negara dan bukan merupakan peraturan perundang-undangan; c. Pemohon mendalilkan dan melampirkan bukti bahwa Saat ini Izin Usaha Pertambangannya tersebut sudah dalam tahap Eksplorasi Nomor 04122100016930006, diterbitkan Gubernur Jawa Timur pada tanggal 6 April 2023. (Bukti P-7). Jika Izin Eksplorasi sudah terbit maka Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang Tahun 2023-2043 sama sekali tidak merugikan Pemohon. Ketentuan Pasal Pasal 59 ayat (2) huruf c dan Pasal 59 ayat (3) huruf c adalah membatasi kegiatan pertambangan khususnya eksplorasi dan pengolahan pada kawasan pusat perkotaan, maka ketika Pemohon sudah mendapatkan Izin Eksplorasi maka Pemohon sudah membantah dalilnya sendiri. Terbukti bahwa Izin Eksplorasi Pemohon telah terbit Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 35 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 36 dari 83 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2024 dengan Nomor 04122100016930006, diterbitkan Gubernur Jawa Timur pada tanggal 6 April 2023; d. Pemohon menyatakan: “saat ini pengurusan perizinan sebagaimana tersebut di atas tidak dapat dilanjutkan pengurusannya ke tahap Izin selanjutnya..”. Pernyataan ini tidak jelas maksudnya ke tahap Izin yang mana dan tidak jelas ditolak oleh siapa, kapan, dan atas dasar dokumen penolakan apa izin tersebut tidak dapat dilanjutkan; e. bahwa menurut ketentuan dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 297.K/MB.01/MEM.B/2023 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan, tidak mensyaratkan adanya dokumen Informasi Tata Ruang yang dipermasalahkan Pemohon. (vide Bukti 8); 3. Bahwa berdasarkan penyertaan modal dalam bentuk saham Mayoritas dari Pemohon, PT Hutama Mineral Asia pada tanggal 12 Maret 2022, dapat melaksanakan kewajiban pembayaran Pencadangan Wilayah sebesar Rp5.000.000,00 kepada Kas Negara atas diterbitkanya persetujuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Nomor 781/MB.03/DJB/WIUP/2022; 4. Bahwa berdasarkan penyertaan modal dalam bentuk saham Mayoritas dari Pemohon, PT Hutama Mineral Asia pada tanggal 12 Maret 2022, dapat melaksanakan kewajiban pembayaran Peta Pencadangan WIUP sebesar Rp2.000.000,00 kepada Kas Negara atas diterbitkannya persetujuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Nomor 781/MB.03/DJB/WIUP/2022; 5. Bahwa berdasarkan penyertaan modal dalam bentuk saham Mayoritas dari Pemohon, atas diterbitkannya persetujuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Nomor 781/MB.03/DJB/ WIUP/2022 PT Hutama Mineral Asia pada tanggal 22 Maret 2022, dapat melaksanakan kewajiban penempatan jaminan kesungguhan Eksplorasi sebesar Rp10.630.500,00 dalam Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 36 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 37 dari 83 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2024 bentuk Deposito berjangka di Bank Mandiri atas nama Direktur Jenderal Mineral dan Batubara QQ PT Hutama Mineral Asia; 6. Bahwa berdasarkan penyertaan modal dalam bentuk saham Mayoritas dari Pemohon, PT Hutama Mineral Asia pada tanggal 6 April 2022, dapat melaksanakan kewajiban pembayaran Pencadangan Wilayah sebesar Rp5.000.000,00 kepada Kas Negara atas diterbitkannya persetujuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Nomor 1148/MB.03/DJB/WIUP/2022; 7. Bahwa berdasarkan penyertaan modal dalam bentuk saham Mayoritas dari Pemohon, atas diterbitkannya persetujuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Nomor 1148/MB.03/DJB/ WIUP/2022, PT Hutama Mineral Asia pada tanggal 27 April 2022 dapat melaksanakan kewajiban kesungguhan Eksplorasi sebesar Rp13.770.000,00 dalam bentuk Deposito berjangka di Bank Mandiri atas nama Direktur Jenderal Mineral dan Batubara QQ PT Hutama Mineral Asia; Atas dalil Pemohon pada angka 3 sampai dengan 7 di atas Termohon I dan Termohon II menyatakan: a. Bahwa ini adalah tambahan isi dari Permohonan yang dikirimkan Pengadilan Negeri Lumajang dan kemudian dikirimkan ke Mahkamah Agung, menjadikan dalil Pemohon menjadi kabur; b. Bahwa dalil angka 3 sampai dengan 7 merupakan biaya yang dikeluarkan oleh PT Hutama Mineral Asia dalam mengurus izin usaha pertambangan. Hal ini tidak ada hubungannya dengan isi Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang Tahun 2023-2043. Kewajiban yang dilakukan oleh PT Hutama Mineral Asia tersebut merupakan kewajiban yang diatur oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lain yang bukan Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 37 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 38 dari 83 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2024 merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang; Atas dasar alasan-alasan di atas, dan Pemohon tidak dapat menjelaskan dan membuktikan dengan jelas dengan bukti bahwa pengurusan izinnya tidak dapat dilanjutkan atau ditolak oleh siapa, dimana, atas dasar dokumen apa. Dalam ketentuan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 297.K/MB.01/MEM.B/2023 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan tidak dipersyaratkan. Maka Termohon I dan Termohon II berpandangan bahwa Pemohon Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing) untuk mengajukan uji materiil Pasal 59 ayat (2) huruf c, Pasal 59 ayat (3) huruf c, Pasal 74 huruf c, Pasal 83 ayat (7) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang Tahun 2023-2043 terhadap Pasal 6 ayat (1) huruf f, Pasal 6 ayat (1) huruf h, Pasal 8A ayat (2), Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Pasal 3 ayat (1), Pasal 15 ayat d, Pasal 16 ayat (1), Pasal 16 ayat (2), Pasal 33 ayat (1), Pasal 33 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan serta Pasal 1 ayat (2), Pasal 2 ayat (3) huruf c Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Pasal 367 huruf b Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan serta Penggunaan Kawasan Hutan; III. Pokok-Pokok Jawaban 1. Bahwa sesuai Pokok Permohonan dalam Surat Permohonan, diketahui bahwa yang menjadi objek permohonan uji materiil adalah Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 38 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 39 dari 83 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2024 Pasal 59 ayat (2) huruf c, Pasal 59 ayat (3) huruf c, Pasal 74 huruf c, Pasal 83 ayat (7) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang Tahun 2023-2043 terhadap Pasal 6 ayat (1) huruf f, Pasal 6 ayat (1) huruf h, Pasal 8A ayat (2), Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Pasal 3 ayat (1), Pasal 15 ayat d, Pasal 16 ayat (1), Pasal 16 ayat (2), Pasal 33 ayat (1), Pasal 33 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan, serta Pasal 1 ayat (2), Pasal 2 ayat (3) huruf c Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Pasal 367 huruf b Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan serta Penggunaan Kawasan Hutan; 2. Bahwa isi Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang Tahun 2023-2043 yang dimohonkan uji materiil ke Mahkamah Agung adalah Pasal 59 ayat (2) huruf c, Pasal 59 ayat (3) huruf c, Pasal 74 huruf c, Pasal 83 ayat (7) huruf c, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut (vide Bukti 9): a. Pasal 59 ayat (2) huruf c dan Pasal 59 ayat (3) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang Tahun 2023-2043: Pasal 59 (1) Ketentuan umum zonasi sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a meliputi: a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar PKL; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 39 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 40 dari 83 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2024 b. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Pusat Pelayanan Kawasan; dan c. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Pusat Pelayanan Lingkungan. (2) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan ketentuan: a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi: 1. pengembangan pusat pelayanan pemerintahan, sarana pelayanan umum dan perdagangan jasa, permukiman, dan pariwisata; 2. pengembangan kawasan permukiman dengan intensitas kepadatan rendah hingga tinggi; b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi: 1. pengembangan pertokoan modern sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; 2. pengembangan kegiatan industri besar, menengah, dan industri kecil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; 3. Kegiatan penimbunan material tambang eksisting sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi: 1. kegiatan pertambangan khususnya eksplorasi dan pengolahan pada kawasan pusat perkotaan; dan 2. pengembangan kegiatan industri yang menghasilkan limbah B3 yang mencemari lingkungan; (3) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan ketentuan: a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi: Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 40 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 41 dari 83 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2024 1. pengembangan pusat pelayanan pemerintahan, sarana pelayanan umum dan perdagangan jasa, permukiman, dan pariwisata; dan 2. pengembangan kawasan permukiman dengan intensitas kepadatan rendah hingga tinggi; b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi: 1. pengembangan pertokoan modern sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; 2. pengembangan kegiatan industri besar, menengah, dan industri kecil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan 3. kegiatan penimbunan material tambang eksisting sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi: 1. kegiatan pertambangan khususnya eksplorasi dan pengolahan pada kawasan pusat perkotaan; dan 2. pengembangan kegiatan industri yang menghasilkan limbah B3 yang mencemari lingkungan; b. Pasal 74 huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang Tahun 2023-2043: Pasal 74 Ketentuan umum zonasi kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf a berupa kawasan hutan produksi tetap meliputi: a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi: 1. kegiatan penghijauan dan rehabilitasi hutan; 2. pemanfaatan sebagai daerah resapan air; 3. rehabilitasi lahan dan konservasi hutan produksi; 4. rehabilitasi lahan dan konservasi mangrove pada kawasan sempadan pantai; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 41 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 42 dari 83 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2024 5. mendirikan bangunan pengamat aktivitas gunung berapi, bangunan yang mendukung mitigasi bencana, pengembangan sistem peringatan dini serta jalur evakuasi; 6. pendirian bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan, perlindungan, atau pemanfaatan badan air dan/atau air; b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi: 1. pemanfaatan hutan produksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; 2. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan sesuai dengan ketentuan perundang- undangan; 3. pembangunan infrastruktur yang difungsikan dan dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan dan fungsi sosial sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan 4. pembangunan hunian untuk kepentingan relokasi korban bencana dengan sesuai dengan ketentuan perundang- undangan; c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi: 1. aktivitas pengembangan budi daya lainnya yang mengurangi fungsi utama hutan produksi; 2. merubah bentang alam pada kawasan hutan produksi; dan 3. kegiatan yang dapat mempengaruhi atau mencemari kelestarian mata air; c. Pasal 83 ayat (7) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang Tahun 2023-2043 (7) Ketentuan khusus pada kawasan rawan bencana tsunami tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi: Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 42 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 43 dari 83 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2024 a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi: 1. kegiatan yang mendukung fungsi kawasan lindung sesuai dengan peraturan yang berlaku 2. relokasi kawasan permukiman yang rawan terdampak bencana; dan 3. pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan, sistem deteksi dini, serta mitigasi bencana; b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi: 1. pembangunan permukiman dengan ketentuan mematuhi dan menerapkan sistem mitigasi bencana serta sesuai dengan ketentuan perundang- undangan; 2. kegiatan pertanian dengan ketentuan mematuhi dan menerapkan sistem mitigasi bencana serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan 3. wisata, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan ketentuan mematuhi dan menerapkan sistem mitigasi bencana serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; c. Tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu dan merusak prasarana dan sarana kepentingan pemantauan, sistem deteksi dini, serta mitigasi bencana; 3. Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa isi Pasal 59 ayat (2) huruf c, Pasal 59 ayat (3) huruf c, Pasal 74 huruf c, Pasal 83 ayat (7) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang Tahun 2023-2043 bertentangan dengan: a. Pasal 6 ayat (1) huruf f dan huruf h, Pasal 8A ayat (2), Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (vide Bukti 10) yang berbunyi: Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 43 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 44 dari 83 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2024 Pasal 6 ayat (1): Pemerintah Pusat dalam pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, berwenang: Huruf f. Menetapkan WP setelah ditentukan oleh Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan kewenangannya dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; Huruf h. Menetapkan WIUP Mineral bukan logam dan WIUP batuan. Pasal 8A ayat (2): Rencana pengelolaan Mineral dan Batubara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan: a. daya dukung sumber daya alam dan lingkungan menurut data dan informasi geospasial dasar dan tematik; b. pelestarian lingkungan hidup; c. rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana zonasi; Pasal 10 ayat (2): Penetapan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilaksanakan: a. secara transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab; b. secara terpadu dengan mengacu pada pendapat dari instansi pemerintah terkait, Masyarakat terdampak, dan dengan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, hak asasi manusia, dan sosial budaya, serta berwawasan lingkungan; dan c. dengan memperhatikan aspirasi daerah; b. Pasal 3 ayat (1), Pasal 15 ayat d, Pasal 16 ayat (1), Pasal 16 ayat (2), Pasal 33 ayat (1), Pasal 33 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan (vide Bukti 11) yang berbunyi: Pasal 3 ayat (1): Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 44 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 45 dari 83 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2024 WP sebagai bagian dari WHP merupakan landasan bagi penetapan kegiatan Usaha Pertambangan. Pasal 15 huruf d: WP yang telah ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 menjadi: d. pertimbangan bagi bupati/wali kota dalam menyusun: 1. rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota; dan 2. rencana detail tata ruang wilayah kabupaten/kota; Pasal 16 ayat (1) dan (2): (1) WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat diubah 1 (satu) kali selama jangka waktu 5 (lima) tahun oleh Menteri berdasarkan evaluasi; (2) WP dapat diubah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan: a. usulan kegiatan Usaha Pertambangan baru untuk komoditas tambang batuan untuk Pembangunan nasional; b. usulan kegiatan Usaha Pertambangan rakyat baru; dan/atau c. perubahan bentuk pengusahaan Pertambangan yang mengakibatkan perubahan wilayah peruntukan Pertambangan; c. Pasal 1 ayat (2), Pasal 2 ayat (3) huruf c Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara (vide Bukti 12), sebagai berikut: Pasal 1 ayat (2): Pendelegasian adalah penyerahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah provinsi dalam rangka pemberian perizinan berusaha di bidang Pertambangan mineral dan batubara; Pasal 2 ayat (3) huruf c: Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 45 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 46 dari 83 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2024 Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 terdiri atas: IUP dalam rangka penanaman modal dalam negeri untuk komoditas batuan dengan ketentuan: 1. berada dalam 1 (satu) daerah provinsi; atau 2. wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut; d. Pasal 367 huruf b Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan serta Penggunaan Kawasan Hutan (vide Bukti 13) yang berbunyi: Penggunaan Kawasan Hutan dengan mekanisme Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dengan keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 366 ayat (2) huruf a meliputi: b. pertambangan meliputi pertambangan mineral, batubara, minyak dan gas bumi, pertambangan lain, termasuk sarana dan prasarana antara lain jalan, pipa, conveyor dan smelter; 4. Bahwa pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang Tahun 2023-2043 secara konstitusional merupakan amanat ketentuan Pasal 26 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (vide Bukti 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang mengamanatkan Rencana tata ruang wilayah kabupaten ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten. Selain itu pada Pasal 11, Undang-Undang tersebut memberikan wewenang kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang meliputi: Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 46 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 47 dari 83 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2024 a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap Pelaksanaan Penataan Ruang Wilayah kabupaten/kota; b. Pelaksanaan Penataan Ruang Wilayah kabupaten/kota; dan c. kerja sama Penataan Ruang antar kabupaten/kota. (vide Bukti 15). 5. Bahwa penyusunan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Lumajang dengan pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang Tahun 2023-2043 telah didasarkan pada ketentuan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Dimana di dalam Pasal tersebut mengamanatkan bahwa: (1) Penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah kabupaten; (2) Penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang diatur dengan Peraturan Menteri. (vide Bukti 16); Dalam hal ini menteri sebagaimana dimaksud pada ketentuan Umum Pasal 1 angka 35 yang dimaksud Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang. Maka dalam penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang Tahun 2023-2043 telah berpedoman kepada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang. (vide Bukti 17); 6. Bahwa ketentuan Pasal 59 ayat (2) huruf c, Pasal 59 ayat (3) huruf c, Pasal 74 huruf c, Pasal 83 ayat (7) huruf c dalam Peraturan Daerah Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 47 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 48 dari 83 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2024 a quo merupakan bagian dari pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, sebagaimana ketentuan Pasal 18 ayat (3) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, yang menyatakan bahwa: (3) Rencana tata ruang wilayah kabupaten paling sedikit memuat: a. tujuan, kebijakan, dan strategi Penataan Ruang wilayah kabupaten; b. rencana Struktur Ruang wilayah kabupaten yang meliputi rencana sistem pusat permukiman dan rencana sistem jaringan prasarana; c. rencana Pola Ruang wilayah kabupaten yang meliputi Kawasan Lindung kabupaten dan Kawasan Budi Daya kabupaten, termasuk rencana penyediaan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan; d. arahan Pemanfaatan Ruang wilayah kabupaten yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; e. ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang wilayah kabupaten yang berisi ketentuan umum zonasi, ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi; f. kebijakan pengembangan kawasan strategis kabupaten; g. kebijakan pengembangan wilayah kabupaten; dan h. peruntukan ruang pada sempadan pantai, sungai, situ, danau, embung, waduk, dan mata air; 7. Bahwa Pasal 59 ayat (2) huruf c dalam Peraturan Daerah a quo merupakan bagian dari pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten berbentuk ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Pusat Kegiatan Lokal, yang terdapat pada kawasan: a. Kawasan Perkotaan Lumajang di Kecamatan Lumajang dan Kecamatan Sukodono; b. Kawasan Perkotaan Klakah di Kecamatan Klakah; dan c. Kawasan Perkotaan Pasirian di Kecamatan Pasirian; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 48 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 49 dari 83 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2024 Pasal ini bertujuan untuk melindungi masyarakat di sekitar Pusat Kegiatan Lokal dari dampak yang ditimbulkan: 1. kegiatan pertambangan khususnya eksplorasi dan pengolahan pada kawasan pusat perkotaan; dan 2. pengembangan kegiatan industri yang menghasilkan limbah B3 yang mencemari lingkungan; Pembatasan kegiatan pada Pusat Kegiatan Lokal di atas hanya pada Kawasan Perkotaan. Tidak pada seluruh wilayah. Sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 26 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, bahwa Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. (vide Bukti 16). Wilayah perkotaan adalah wilayah yang di dalamnya terpusat kegiatan pemerintahan, perdagangan jasa, pendidikan, pusat kesehatan, serta pusat kegiatan masyarakat. Atas fungsinya tersebut maka kegiatan pertambangan khususnya eksplorasi dan pengolahan pengembangan kegiatan industri yang menghasilkan limbah B3 yang mencemari lingkungan tidak diperbolehkan karena akan membawa dampak yang signifikan pada masyarakat sekitar perkotaan. Misalnya polusi suara, debu, kemacetan lalu lintas akibat kendaraan tambang, bahaya terhadap anak-anak sekolah, mengganggu Pusat Kesehatan, mengganggu pusat pemerintahan yang menyelenggarakan pelayanan umum; 8. Bahwa Pasal 59 ayat (3) huruf c dalam Peraturan Daerah a quo merupakan bagian dari pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten berbentuk ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Pusat Pelayanan Kawasan, yang terdapat pada kawasan: a. Kawasan Perkotaan Candipuro di Kecamatan Candipuro; b. Kawasan Perkotaan Gucialit di Kecamatan Gucialit; c. Kawasan Perkotaan Jatiroto di Kecamatan Jatiroto; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 49 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 50 dari 83 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2024 d. Kawasan Perkotaan Kedungjajang di Kecamatan Kedungjajang; e. Kawasan Perkotaan Pasrujambe di Kecamatan Pasrujambe; f. Kawasan Perkotaan Pronojiwo di Kecamatan Pronojiwo; g. Kawasan Perkotaan Ranuyoso di Kecamatan Ranuyoso; h. Kawasan Perkotaan Senduro di Kecamatan Senduro; i. Kawasan Perkotaan Sumbersuko di Kecamatan Sumbersuko; j. Kawasan Perkotaan Tempeh di Kecamatan Tempeh; dan k. Kawasan Perkotaan Yosowilangun di Kecamatan Yosowilangun; Pasal ini bertujuan untuk melindungi masyarakat di sekitar Pusat Pelayanan Kawasan dari dampak yang ditimbulkan: 1. kegiatan pertambangan khususnya eksplorasi dan pengolahan pada kawasan pusat perkotaan; dan 2. pengembangan kegiatan industri yang menghasilkan limbah B3 yang mencemari lingkungan; Selain itu Pusat Pelayanan Kawasan di atas hanya dibatasi pada Kawasan Perkotaan saja. Tidak pada seluruh wilayah. Pembatasan kegiatan pada Pusat Pelayanan Kawasan di atas hanya pada Kawasan Perkotaan. Sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 26 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, bahwa Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Ruang (vide Bukti 16). Wilayah perkotaan adalah wilayah yang di dalamnya terpusat kegiatan pemerintahan, perdagangan jasa, pendidikan, pusat kesehatan, serta pusat kegiatan masyarakat. Atas fungsinya tersebut maka kegiatan pertambangan khususnya eksplorasi dan pengolahan pengembangan kegiatan industri yang menghasilkan limbah B3 yang mencemari lingkungan tidak diperbolehkan karena akan membawa dampak yang signifikan pada masyarakat sekitar perkotaan. Misalnya polusi suara, debu, kemacetan lalu lintas akibat kendaraan Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 50 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 51 dari 83 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2024 tambang, bahaya terhadap anak-anak sekolah, mengganggu Pusat Kesehatan, mengganggu pusat pemerintahan yang menyelenggarakan pelayanan umum; 9. Bahwa Pasal 74 huruf c Peraturan Daerah a quo, yang berbunyi kegiatan yang tidak diperbolehkan dalam Ketentuan umum zonasi kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf a berupa kawasan hutan produksi tetap meliputi: 1. aktivitas pengembangan budi daya lainnya yang mengurangi fungsi utama hutan produksi; 2. merubah bentang alam pada kawasan hutan produksi; dan 3. kegiatan yang dapat mempengaruhi atau mencemari kelestarian mata air; Jika dicermati ketentuan Pasal 74 huruf c angka 1 di atas, maka berbunyi kegiatan yang tidak diperbolehkan dalam Ketentuan umum zonasi kawasan hutan produksi adalah aktivitas pengembangan budi daya lainnya. Artinya aktivitas pengembangan yang dilarang adalah selain yang diatur dalam Pasal 74 huruf a dan huruf b, yaitu: a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi: 1. kegiatan penghijauan dan rehabilitasi hutan; 2. pemanfaatan sebagai daerah resapan air; 3. rehabilitasi lahan dan konservasi hutan hutan produksi; 4. rehabilitasi lahan dan konservasi mangrove pada kawasan sempadan pantai; b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi: 1. pemanfaatan hutan produksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; 2. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; 3. pembangunan infrastruktur yang difungsikan dan dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan dan fungsi sosial sesuai dengan ketentuan perundang- undangan; dan Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 51 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 52 dari 83 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2024 4. pembangunan hunian untuk kepentingan relokasi korban bencana dengan sesuai dengan ketentuan perundang- undangan. Maka sebenarnya kegiatan pertambangan merupakan salah satu bagian dari pemanfaatan hutan produksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana dimaksud Pasal 74 huruf b angka 1 Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang Tahun 2023-2043. Kegiatan pertambangan dalam hutan produksi kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena mekanisme pemanfaatan kawasan hutan produksi telah diatur dalam peraturan perundang-undangan; Hal ini juga sudah selaras dengan ketentuan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan. Yang mengatur bahwa Penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan Kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam Kawasan Hutan Produksi dan Kawasan Hutan Lindung. (vide Bukti 18); 10. Bahwa Pasal 76 ayat (2) huruf c Peraturan Daerah a quo, yang mengatur kegiatan yang tidak diperbolehkan dalam ketentuan umum zonasi kawasan tanaman pangan adalah: 1. kegiatan yang berpotensi merusak obyek serta kawasan cagar budaya; dan 2. kegiatan pertambangan pada wilayah pesisir; Ketentuan ini juga tidak serta merta melarang kegiatan pertambangan. Bahwa yang dilarang adalah kegiatan secara umum yang berpotensi merusak obyek serta kawasan cagar budaya sebagaimana ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya yang berbunyi: Setiap orang dilarang merusak Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dari kesatuan, kelompok, dan/atau dari letak asal. Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 52 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 53 dari 83 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2024 Maka jika dalam suatu wilayah, khususnya zonasi kawasan tanaman pangan tetap diperbolehkan melakukan kegiatan usaha akan tetapi harus tetap dilarang merusak obyek serta kawasan cagar budaya. (vide Bukti 19); Sedangkan ketentuan angka 2 Pasal 76 ayat (2) huruf c Peraturan Daerah a quo merupakan bentuk perlindungan pesisir selatan Kabupaten Lumajang yang berpotensi bencana. Hal ini sesuai dengan dokumen Kajian Risiko Bencana yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Lumajang Nomor 70 Tahun 2019 tentang Kajian Risiko Bencana. Pada halaman 44 Lampiran Peraturan Bupati Lumajang Nomor 70 Tahun 2019 tentang Kajian Risiko Bencana di Kabupaten Lumajang ditetapkan bahwa seluruh wilayah pesisir selatan Kabupaten Lumajang merupakan wilayah Risiko Bencana Tsunami. (vide Bukti 20). Maka sebagai bentuk perlindungan Pemerintahan Daerah terhadap masyarakat dan pelaku usaha pertambangan maka kawasan pesisir tidak diperbolehkan kegiatan pertambangan. Selain itu hal ini sudah sejalan dengan ketentuan Pasal 5, Pasal 8 huruf c, dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang berbunyi: Pasal 5 Pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana; Pasal 8 Tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi: a. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum; b. pelindungan masyarakat dari dampak bencana; c. pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan; dan d. pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan belanja daerah yang memadai; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 53 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 54 dari 83 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2024 Pasal 9 Wewenang pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi: a. penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah; b. pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana; c. pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain; d. pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya; e. perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurasan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya; dan f. penertiban pengumpulan dan penyaluran uang atau barang pada wilayahnya; (vide Bukti 21); 11. Bahwa Pasal 83 ayat (7) huruf c Peraturan Daerah a quo, yang mengatur ketentuan khusus pada kawasan rawan bencana tsunami tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yang mengatur kegiatan yang tidak diperbolehkan yang kegiatan yang mengganggu dan merusak prasarana dan sarana kepentingan pemantauan, sistem deteksi dini, serta mitigasi bencana. Tentu saja Pasal ini merupakan bagian dari Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah dalam melindungi masyarakatnya dari potensi risiko bencana. Kabupaten Lumajang merupakan Daerah yang ditetapkan sebagai daerah rawan bencana maka tentu saja harus dilarang segala kegiatan yang mengganggu dan merusak prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan, sistem deteksi dini, serta mitigasi bencana, karena hal tersebut tentu saja dapat membahayakan masyarakat jika prasarana dan sarana kepentingan pemantauan, sistem deteksi dini, serta mitigasi bencana rusak. Akibat sistem Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 54 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 55 dari 83 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2024 deteksi dini dan mitigasi bencana tidak berfungsi akan mengakibatkan potensi korban jiwa ketika bencana; Hal ini sejalan dengan Pasal 34, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46 dan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Yang berbunyi: Pasal 34 Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahapan prabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a meliputi: a. dalam situasi tidak terjadi bencana; dan b. dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana; Pasal 44 Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b meliputi: a. kesiapsiagaan; b. peringatan dini; dan c. mitigasi bencana; Pasal 45 (1) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a dilakukan untuk memastikan upaya yang cepat dan tepat dalam menghadapi kejadian bencana. (2) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana; b. pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini; c. penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar; d. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat; e. penyiapan lokasi evakuasi; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 55 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 56 dari 83 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2024 f. penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana; dan g. penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana; Pasal 46 (1) Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b dilakukan untuk pengambilan tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat; (2) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. pengamatan gejala bencana; b. analisis hasil pengamatan gejala bencana; c. pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang; d. penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana; dan e. pengambilan tindakan oleh masyarakat; Pasal 47 (1) Mitigasi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c dilakukan untuk mengurangi risiko bencana bagi masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana. (2) Kegiatan mitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. pelaksanaan penataan tata ruang; b. pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, tata bangunan;dan c. penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern; (vide Bukti 21). 12. Bahwa substansi dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang Tahun 2023-2043 sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 56 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 57 dari 83 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2024 Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang Tahun 2023-2043 telah dimintakan Persetujuan per Substansi kepada Pemerintah Pusat melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sebagai Kementerian yang berwenang melaksanakan urusan pemerintah di bidang penataan ruang. Bupati Lumajang mengirimkan Surat Permohonan Persetujuan per Substansi dengan Nomor 050/509/427.56/2022 tanggal 30 November 2022 hal Persetujuan per Substansi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang (vide Bukti 22); Kemudian Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melalui Direktorat Jenderal Tata Ruang memberikan persetujuan substansi melalui Surat Nomor PB.01/262-200/II/2023 tanggal 15 Februari 2023, hal Persetujuan per Substansi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Lumajang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lumajang. Pada angka 2 isi Surat dimaksud dinyatakan bahwa, pada prinsipnya substansi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Lumajang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lumajang 2023-2043 disetujui untuk segera diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (vide Bukti 23); 13. Bahwa pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang Tahun 2023-2043 telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur di Surabaya. Pengajuan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi dilaksanakan melalui Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 180/058/427.1/2023 tanggal 13 Februari 2023 perihal pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Raperda (vide Bukti 24). Surat tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui rapat tatap muka pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023, Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 57 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 58 dari 83 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2024 bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur di Surabaya berdasarkan Surat Undangan Nomor W.15/-PP.04.02-192 tanggal 06 Maret 2024, Daftar Hadir dan Foto Kegiatan (vide Bukti 25). Setelah rapat dilaksanakan, ditetapkan Tanggapan dengan kesimpulan bahwa secara Substansi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang Tahun 2023-2043 sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, ketentuan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan dan pembentukannya (vide Bukti 26). Setelah Pemerintah Kabupaten Lumajang menindaklanjuti, catatan khusus pada tanggapan di atas, maka berdasarkan Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur Nomor W15.PP.04.02-385 tanggal 16 Mei 2023 telah menyatakan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang Tahun 2023- 2043 telah sesuai dengan ketentuan dan dapat dilanjutkan ke tahapan selanjutnya (vide Bukti 27); 14. Bahwa substansi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang Tahun 2023-2043 telah dilakukan konsultasi publik dengan melibatkan unsur masyarakat dengan rincian: a. Konsultasi Publik I telah dilaksanakan pada tanggal 30 Juli 2018 untuk mengkonsultasikan rencana Revisi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang Tahun 2012-2032, dengan hasil konsultasi dalam berita acara Konsultasi Publik I Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang Tahun 2012-2032 Nomor 050/2126/42771/2018 tanggal 30 Juli 2028 dilampiri daftar hadir. (vide Bukti 28); b. Konsultasi Publik II telah dilaksanakan pada tanggal 6 November 2018 untuk mengkonsultasikan rencana Revisi Peraturan Daerah Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 58 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 59 dari 83 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2024 Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang Tahun 2012-2032, dengan hasil konsultasi dalam berita acara Konsultasi Publik II Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang Tahun 2012-2032 Nomor 050/3073/427.71/2018 tanggal 6 November 2028 dilampiri daftar hadir. (vide Bukti 29); c. Uji Publik Rancangan Perda tentang Revisi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang Tahun 2012-2032, telah dilaksanakan pada tanggal 6 November 2018 untuk menkonsultasikan rencana Revisi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang Tahun 2012-2032, dengan hasil konsultasi dalam berita acara Lintas Sektor Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Dalam Uji Publik Rancangan Perda tentang Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang Tahun 2012-2032 Nomor 050/2979/427. 71/2018 tanggal 6 November 2028 dilampiri daftar hadir. (vide Bukti 30); 15. Bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang Tahun 2023-2043 telah dilakukan Pembahasan dan disetujui DPRD Kabupaten Lumajang sebagai representasi masyarakat. DPRD Lumajang bersama Bupati Lumajang telah menyetujui melalui rapat paripurna pada tanggal 22 Juni 2023. Persetujuan bersama tersebut dituangkan dalam Berita Acara Persetujuan Pembahasan Nomor 17 Tahun 2023 dan Nomor 18 Tahun 2023, tanggal 22 Juni 2023 (vide Bukti 31); 16. Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang Tahun 2023-2043 telah dilakukan evaluasi oleh Gubernur Jawa Timur. Melalui Surat Bupati Lumajang Nomor 050/156/427.56/2023 tanggal 31 Maret 2023 tentang Permohonan Evaluasi atas Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 59 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 60 dari 83 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2024 Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang Tahun 2023- 2043 (vide Bukti 32). Bupati Lumajang mengajukan Evaluasi kepada Gubernur sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah. Untuk memastikan bahwa Raperda Kabupaten Lumajang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang Tahun 2023-2043 tidak bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi dan kepentingan umum sebelum ditetapkan; Surat Bupati Lumajang tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Rapat Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang Tahun 2023-2043 dalam bentuk Teleconference melalui aplikasi zoom pada hari Jumat, tanggal 14 April 2023 yang diselenggarakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya, Bidang Pertanahan yang menjadi kewenangan Provinsi Jawa Timur dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Provinsi Jawa TImur; Dalam rapat tersebut hadir berbagai Perangkat Daerah dan Instansi, diantaranya sebagai berikut: 1. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur; 2. Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur; 3. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur; 4. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur; 5. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur; 6. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur; 7. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur sebagai perangkat daerah yang membidangi urusan pertambangan di Provinsi Jawa Timur; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 60 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 61 dari 83 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2024 8. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur; 9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur; 10. Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur; 11. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur; Sesuai dengan isi Berita Acara Rapat Pembahasan Evaluasi Raperda Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lumajang (vide Bukti 33), tidak ada catatan atau perangkat daerah yang mempermasalahkan ketentuan yang diatur pada Pasal 59 ayat (2) huruf c, Pasal 59 ayat (3) huruf c, Pasal 74 huruf c, Pasal 83 ayat (7) huruf c Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang Tahun 2023-2043, yang kemudian ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang Tahun 2023-2043. Maka dapat disimpulkan bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang Tahun 2023-2043 telah selaras dengan ketentuan yang lebih tinggi termasuk di dalamnya ketentuan mengenai wilayah izin usaha pertambangan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur; 17. Bahwa Gubernur Jawa Timur, menindaklanjuti kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud angka 8 untuk dikonsultasikan kepada Menteri Dalam Negeri dalam hal ini diwakili oleh Dirjen Bina Pembangunan Daerah. Atas konsultasi tersebut Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Surat Nomor 500.12.5/5821/Bangda tanggal 4 Mei 2023 perihal Hasil Konsultasi dalam rangka Evaluasi Ranperda tentang RTRW Kabupaten Lumajang, menindaklanjuti Surat Gubernur Jawa Timur kepada Menteri Dalam Negeri Nomor 650/16055/105.5/2023 tanggal 27 April 2023. Surat Dirjen Bina Pembangunan Daerah a.n. Menteri Dalam Negeri Surat Nomor Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 61 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 62 dari 83 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2024 500.12.5/5821/Bangda tanggal 4 Mei 2023 tersebut menyatakan bahwa: 1. Pada prinsipnya Konsultasi dalam rangka Evaluasi Ranperda tentang RTRW Kabupaten Lumajang Tahun 2023-2043 dilakukan untuk memastikan bahwa evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah memberikan penilaian dan penekanan bahwa Ranperda dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum; 2. Pada prinsipnya Konsultasi dalam rangka Evaluasi Ranperda tentang RTRW Kabupaten Lumajang Tahun 2023-2043 dihadiri Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dana Pemerintah Kabupaten Lumajang; 3. Pada prinsipnya Konsultasi dalam rangka Evaluasi Ranperda tentang RTRW Kabupaten Lumajang Tahun 2023-2043 dilakukan berdasarkan dokumen yang disampaikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dengan demikian, apabila terdapat dokumen yang tidak benar dan hasil konsultasi ini digunakan untuk maksud dan tujuan lain, akan menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Jawa Timur; 4. Rapat dimaksud telah merumuskan beberapa catatan penyempurnaan yang dituangkan dalam Berita Acara sebagaimana terlampir untuk menjadi perhatian Gubernur dalam merumuskan hasil evaluasi Ranperda tentang RT/RW Kabupaten Lumajang Tahun 2023-2043; 5. Sebagai tindak lanjut, diminta agar Gubernur segera melakukan proses penerbitan Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang Hasil Evaluasi Ranperda tentang RTRW Kabupaten Lumajang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengarahkan Bupati Lumajang untuk menyampaikan Peraturan Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 62 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 63 dari 83 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2024 Daerah Kabupaten Lumajang tentang RTRW Kabupaten Lumajang kepada Menteri Dalam Negeri u.p. Dirjen Bina Pembangunan Daerah selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan; Lebih lanjut dalam Lampiran Surat tersebut tidak ada catatan atau koreksi terhadap Pasal 59 ayat (2) huruf c, Pasal 59 ayat (3) huruf c, Pasal 74 huruf c, Pasal 83 ayat (7) huruf c Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang Tahun 2023-2043 yang dipermasalahkan oleh Pemohon. Maka Menteri Dalam Negeri dalam hal ini diwakili oleh Dirjen Bina Pembangunan Daerah tidak mempermasalahkan ketentuan dalam Pasal 59 ayat (2) huruf c, Pasal 59 ayat (3) huruf c, Pasal 74 huruf c, Pasal 83 ayat (7) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang Tahun 2023-2043, yang artinya ketentuan tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum. (vide Bukti 34). Kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/221/KPTS/031/2023 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang Tahun 2023- 2043. (vide Bukti 35); 18. Bahwa dalil pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 59 ayat (2) huruf c, Pasal 59 ayat (3) huruf c, Pasal 74 huruf c, Pasal 83 ayat (7) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang Tahun 2023-2043 bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) huruf f dan huruf h Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (vide Bukti 10) yang berbunyi: Pasal 6 ayat (1): Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 63 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 64 dari 83 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2024 Pemerintah Pusat dalam pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, berwenang: Huruf f. Menetapkan WP setelah ditentukan oleh Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan kewenangannya dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; Huruf h. Menetapkan WIUP Mineral bukan logam dan WIUP batuan; Hal ini tidak beralasan, karena Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang Tahun 2023-2043 tidak mengatur mengenai Wilayah Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan. Sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 29 Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2020, Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memiliki potensi Mineral dan/atau Batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional. Maka penetapan Wilayah Pertambangan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi, dalam hal ini Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang Tahun 2023-2043 sudah melalui proses fasilitasi dan evaluasi Gubernur Jawa Timur melalui Surat Bupati Lumajang Nomor 050/156/427.56/2023 tanggal 31 Maret 2023 tentang Permohonan Evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang Tahun 2023-2043 (vide Bukti 33). Bupati Lumajang mengajukan Evaluasi kepada Gubernur sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah. Untuk memastikan bahwa Raperda Kabupaten Lumajang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 64 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 65 dari 83 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2024 Lumajang Tahun 2023-2043 tidak bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi dan kepentingan umum sebelum ditetapkan. Sebagaimana jawaban pada angka 16 di atas. Maka pada kesempatan itu tentunya Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah mempertimbangkan Wilayah Pertambangan yang menjadi kewenangan Gubernur melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur sebagai perangkat daerah yang membidangi urusan pertambangan di Provinsi Jawa Timur yang turut hadir dalam dan memberikan tanggapan dalam Evaluasi Gubernur hari Jumat, tanggal 14 April 2023 yang diselenggarakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur; 19. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 59 ayat (2) huruf c, Pasal 59 ayat (3) huruf c, Pasal 74 huruf c, Pasal 83 ayat (7) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang Tahun 2023-2043 bertentangan dengan Pasal 8A ayat (2) Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi: Rencana pengelolaan Mineral dan Batubara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan: a. daya dukung sumber daya alam dan lingkungan menurut data dan informasi geospasial dasar dan tematik; b. pelestarian lingkungan hidup; c. rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana zonasi; Atas dalil ini, Pemohon tidak cermat dalam membaca Pasal 8A ayat (2), karena dalam Pasal ini diatur bahwa Rencana pengelolaan Mineral dan Batubara nasional disusun dengan mempertimbangkan rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana zonasi. Bukan sebaliknya, rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana zonasi disusun dengan mempertimbangkan Rencana pengelolaan Mineral Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 65 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 66 dari 83 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2024 dan Batubara nasional. Jadi Rencana pengelolaan Mineral dan Batubara nasional-lah yang seharusnya disusun dengan mempertimbangkan rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana zonasi. Jadi tidak ada pertentangan antara Pasal 59 ayat (2) huruf c, Pasal 59 ayat (3) huruf c, Pasal 74 huruf c, Pasal 83 ayat (7) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang Tahun 2023-2043 dengan Pasal 8A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; 20. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 59 ayat (2) huruf c, Pasal 59 ayat (3) huruf c, Pasal 74 huruf c, Pasal 83 ayat (7) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang Tahun 2023-2043 bertentangan dengan Pasal 10 ayat (2) Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi: Pasal 10 ayat (2): Penetapan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilaksanakan: a. secara transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab; b. secara terpadu dengan mengacu pada pendapat dari instansi pemerintah terkait, Masyarakat terdampak, dan dengan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, hak asasi manusia, dan sosial budaya, serta berwawasan lingkungan; dan c. dengan memperhatikan aspirasi daerah. Dalil pemohon tidak beralasan, karena Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang Tahun 2023-2043 tidak mengatur mengenai Wilayah Pertambangan. Adapun kegiatan yang Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 66 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 67 dari 83 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2024 tidak diperbolehkan dalam Pasal 59 ayat (2) huruf c, Pasal 59 ayat (3) huruf c, Pasal 74 huruf c, Pasal 83 ayat (7) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang Tahun 2023- 2043 adalah kriteria kegiatan pada wilayah dan/atau kawasan tertentu sebagaimana pokok-pokok jawaban angka 4 sampai dengan 11 di atas; 21. Bahwa atas dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 59 ayat (2) huruf c, Pasal 59 ayat (3) huruf c, Pasal 74 huruf c, Pasal 83 ayat (7) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang Tahun 2023-2043 bertentangan terhadap Pasal 3 ayat (1), Pasal 15 ayat d, Pasal 16 ayat (1), Pasal 16 ayat (2), Pasal 33 ayat (1), Pasal 33 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan serta Pasal 1 ayat (2), Pasal 2 ayat (3) huruf c Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Pasal 367 huruf b Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan serta Penggunaan Kawasan Hutan; Termohon I dan Termohon II membantah dalil ini karena Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang berdasarkan Peraturan Daerah a quo sudah dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang diatur dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang. Selain itu materi muatan Peraturan Daerah a quo sudah dikonsultasikan dan Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 67 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 68 dari 83 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2024 dievaluasi oleh Pemerintah Pusat dan Gubernur Jawa Timur dengan hasil yang menyatakan bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang Tahun 2023-2043 sudah sesuai dengan disetujui untuk segera diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 22. Bahwa atas dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang Tahun 2023-2043 melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Maka pernyataan Pemohon tidak berdasar, karena Pasal 7 ayat (1) tidak mengatur mengenai perintah atau larangan sehingga dapat dilanggar. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 hanya mengatur mengenai hierarki peraturan perundang-undangan. Maka Pasal 7 ayat (1) ini sebenarnya menegaskan kedudukan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang Tahun 2023-2043 sebagai bagian dari hierarki peraturan perundang- undangan; 23. Bahwa atas dalil Pemohon yang menyatakan bahwa substansi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang Tahun 2023-2043 tidak melibatkan partisipasi masyarakat. Dalil pemohon tidak benar adanya karena Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang Tahun 2023-2043 telah dilakukan konsultasi publik dan uji publik sebagaimana pokok-pokok jawaban angka 14 di atas; IV. Kesimpulan Bahwa dari keseluruhan uraian jawaban baik dalam eksepsi maupun dalam pokok-pokok jawaban, bantahan, dan bukti-bukti yang Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 68 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 69 dari 83 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2024 disampaikan Termohon I dan Termohon II, dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing atau legitima persona standi in judicio dalam perkara a quo karena: a. Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa Pemohon sudah dirugikan dengan penetapan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang Tahun 2023-2043; b. Pemohon menyatakan bertindak sebagai Komisaris Utama dan Pemegang Saham Mayoritas PT Hutama Mineral Asia, dalam arti bertindak atas nama PT Hutama Mineral Asia. Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Akta Notaris Nomor 45 tanggal 29 November 2021 yang dibuat di Notaris Rahmadi Halim, S.H. M.Kn. yang berhak mewakili PT Hutama Mineral Asia di dalam maupun di luar pengadilan adalah Direktur Utama atau Direksi; 2. Pemohon tidak dapat membuktikan pertentangan antara Pasal 59 ayat (2) huruf c, Pasal 59 ayat (3) huruf c, Pasal 74 ayat (c), Pasal 83 ayat (7) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang Tahun 2023-2043 terhadap Pasal 6 ayat (1) huruf f, Pasal 6 ayat (1) huruf h, Pasal 8A ayat (2), Pasal 10 ayat (2) Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Pasal 3 ayat (1), Pasal 15 ayat d, Pasal 16 ayat (1), Pasal 16 ayat (2), Pasal 33 ayat (1), Pasal 33 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan serta Pasal 1 ayat (2), Pasal 2 ayat (3) huruf c Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Pasal 367 huruf b Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 69 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 70 dari 83 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2024 Kehutanan, Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan serta Penggunaan Kawasan Hutan; Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Termohon I dan II mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan untuk dapat memberikan putusan sebagai berikut: Dalam Eksepsi 1. Menerima Eksepsi Termohon I dan Termohon II; 2. Menyatakan Permohonan Pemohon kabur (Obscuur Libel) dan tidak sesuai dengan prosedur; 3. Menolak Permohonan Pemohon baik yang didaftarkan pada Pengadilan Negeri Lumajang maupun Mahkamah Agung untuk seluruhnya; 4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara; Dalam Pokok Permohonan 1. Menerima Jawaban Termohon I dan Termohon II secara keseluruhan; 2. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing); 3. Menolak permohonan uji materiil Pemohon untuk seluruhnya atau setidak- tidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard); 4. Menyatakan ketentuan Pasal 59 ayat (2) huruf c, Pasal 59 ayat (3) huruf c, Pasal 74 ayat (c), Pasal 83 ayat (7) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang Tahun 2023-2043 tidak bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) huruf f, Pasal 6 ayat (1) huruf h, Pasal 8A ayat (2), Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 3 ayat (1), Pasal 15 ayat d, Pasal 16 ayat (1), Pasal 16 ayat (2), Pasal 33 ayat (1), Pasal 33 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan serta Pasal 1 ayat (2), Pasal 2 ayat (3) huruf c Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 70 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 71 dari 83 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2024 Mineral dan Batubara dan Pasal 367 huruf b Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan serta Penggunaan Kawasan Hutan. Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Termohon I dan II telah mengajukan bukti berupa: 1. Fotokopi dari asli Surat Permohonan Uji Materiil dari Pemohon Nomor Surat: 001/HMA-MA/V/2024, tanggal 13 Mei 2024 dengan Lampiran 17 (tujuh belas) sheet bukti (Bukti T-1); 2. Fotokopi dari asli Tanda Terima dari Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lumajang atas nama Julianto, S.H. dan telah diregister dengan Nomor 1 P/HUM/2024/PN.Lmj (Bukti T-2); 3. Fotokopi dari asli Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Berkas Permohonan Uji Materiil Nomor 1 P/HUM/2024/PN.Lmj. dari Pengadilan Negeri Lumajang pada tanggal 16 Mei 2024 yang diserahkan oleh Atok Rohman (Bukti T-3); 4. Fotokopi Jawaban dari Termohon I dan II dan telah diterima pada tanggal 30 Mei 2024, oleh Panitera Pengadilan Negeri Lumajang atas nama Julianto, S.H (Bukti T-4); 5. Fotokopi dari asli Pemberitahuan dan Penyerahan Berkas Permohonan Uji Materiil Nomor 44/PER-PSG/IX/44P/HUM/2024 (Bukti T-5); 6. Fotokopi Permohonan uji materiil Perkara Nomor 1 P/HUM/2024/PN Lmj (Bukti T-6); 7. Fotokopi Pasal 12 Akta Notaris Nomor 45 tanggal 29 November 2021 yang dibuat di Notaris Rahmadi Halim, S.H. M.Kn dan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Bukti T-7); 8. Fotokopi dari internet Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 297.K/MB.01/MEM.B/2023 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan (Bukti T-8); Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 71 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 72 dari 83 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2024 9. Fotokopi dari asli Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang Tahun 2023-2043 (Bukti T-9); 10. Fotokopi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Bukti T-10); 11. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan (Bukti T-11); 12. Fotokopi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara (Bukti T-12); 13. Fotokopi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan serta Penggunaan Kawasan Hutan (Bukti T-13); 14. Fotokopi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Bukti T-14); 15. Fotokopi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Bukti T-15); 16. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Bukti T-16); 17. Fotokopi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Bukti T-17); 18. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Bukti T-19); 19. Fotokopi Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Bukti T- 20); 20. Fotokopi Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 70 Tahun 2019 tentang Kajian Risiko Bencana (Bukti T-21); Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 72 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 73 dari 83 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2024 21. Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Bukti T-22); 22. Fotokopi Surat Permohonan Persetujuan per Substansi dengan Nomor 050/509/427.56/2022 tanggal 30 November 2022 hal Persetujuan per Substansi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang (Bukti T-22); 23. Fotokopi Surat Nomor PB.01/262-200/II/2023 tanggal 15 Februari 2023, hal Persetujuan per Substansi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Lumajang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lumajang (Bukti T-23); 24. Fotokopi Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 180/058/427.1/2023 tanggal 13 Februari 2023 perihal pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Raperda (Bukti T-24); 25. Fotokopi Surat Undangan Nomor W.15/-PP.04.02-192 tanggal 6 Maret 2024, Daftar Hadir dan Foto Kegiatan (Bukti T-25); 26. Fotokopi dari asli Tanggapan dengan kesimpulan bahwa secara Substansi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang Tahun 2023-2043 (Bukti T-26); 27. Fotokopi Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur Nomor W15.PP.04.02-385 tanggal 16 Mei 2023 telah menyatakan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang Tahun 2023- 2043 (Bukti T-27); 28. Fotokopi Berita acara Konsultasi Publik I Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang Tahun 2012-2032 Nomor 050/2126/42771/2018, tanggal 30 Juli 2028 dilampiri daftar hadir (Bukti T- 28); 29. Fotokopi Berita acara Konsultasi Publik II Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang Tahun 2012-2032 Nomor 050/3073/427.71/2018 tanggal 6 November 2028 dilampiri daftar hadir (Bukti T-29); Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 73 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 74 dari 83 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2024 30. Fotokopi Berita Acara Lintas Sektor Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Dalam Uji Publik Rancangan Perda tentang Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang Tahun 2012-2032 Nomor 050/2979/427.71/2018 tanggal 6 November 2028 dilampiri daftar hadir (Bukti T-30); 31. Fotokopi Berita Acara Persetujuan Pembahasan Nomor 17 Tahun 2023 dan Nomor 18 Tahun 2023 tanggal 22 Juni 2023 (Bukti T-31); 32. Fotokopi Surat Bupati Lumajang Nomor 050/156/427.56/2023 tanggal 31 Maret 2023 tentang Permohonan Evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang Tahun 2023-2043 (Bukti T-32); 33. Fotokopi Berita Acara Rapat Pembahasan Evaluasi Raperda Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lumajang (Bukti T-33); 34. Fotokopi Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 500.12.5/5821/Bangda tanggal 4 Mei 2023 perihal Hasil Konsultasi dalam rangka Evaluasi Ranperda tentang RTRW Kabupaten Lumajang, menindaklanjuti Surat Gubernur Jawa Timur kepada Menteri Dalam Negeri Nomor 650/16055/105.5/2023 tanggal 27 April 2023 (Bukti T-34); 35. Fotokopi Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/221/KPTS/031/2023 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang Tahun 2023-2043 (Bukti T-35); 36. Fotokopi dari asli Surat Nomor 913/PAN.PN.A14-U14/HK2.4/V/2024 Perihal Pengiriman Berkas Permohonan Uji Materiil Nomor 1 P/HUM/ 2024/PN.Lmj (Bukti T-36); 37. Fotokopi dari asli Informasi Tata Ruang Nomor 050/17689/427.56/2023 (Bukti T-37); PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas; Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah Pasal 59 ayat (2) huruf (c), Pasal 59 ayat (3) Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 74 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 75 dari 83 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2024 huruf (c), Pasal 74 huruf (c), Pasal 76 ayat (2) huruf (c) dan Pasal 83 ayat (7) huruf (c) Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang; Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan yang diajukan Pemohon, Mahkamah Agung terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah permohonan a quo memenuhi syarat formal, yaitu mengenai kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji objek permohonan keberatan hak uji materiil, dan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil; Menimbang, bahwa terhadap kedua hal tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat: Kewenangan Mahkamah Agung Menimbang, bahwa kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji permohonan keberatan hak uji materiil didasarkan pada ketentuan Pasal 24A Undang-Undang Dasar Negara RepubIik Indonesia Tahun 1945, Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 31A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, serta Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, yang pada intinya menentukan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang- undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan menurut Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (vide Pasal 1 angka 12); Menimbang, bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan disebutkan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yaitu: a. Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 75 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 76 dari 83 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2024 b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; Menimbang, bahwa objek permohonan keberatan a quo adalah Pasal 59 ayat (2) huruf (c), Pasal 59 ayat (3) huruf (c), Pasal 74 huruf (c), Pasal 76 ayat (2) huruf (c) dan Pasal 83 ayat (7) huruf (c) Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang, yang merupakan peraturan perundang- undangan di bawah undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Menimbang, bahwa objek permohonan a quo merupakan norma- norma yang termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang, dan merupakan peraturan perundang-undangan dimana hierarkinya berada di bawah undang-undang, dengan demikian memenuhi syarat sebagai objek permohonan keberatan hak uji materiil yang menjadi wewenang Mahkamah Agung untuk mengujinya; Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan apakah Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mempersoalkan objek permohonan a quo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil; Kedudukan Hukum (legal standing) Menimbang, bahwa Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menyatakan bahwa permohonan Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 76 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 77 dari 83 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2024 pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan tersebut, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau c. badan hukum publik atau badan hukum privat; Dalam penjelasan pasal tersebut, dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “perorangan” adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 menentukan, bahwa pemohon keberatan adalah kelompok orang atau perorangan yang mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang. Dengan demikian, Pemohon harus dapat menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu mengenai dua aspek, yakni: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009; dan b. kerugian hak yang diakibatkan oleh berlakunya peraturan perundang- undangan yang dimohonkan pengujian; Menimbang, bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bernama Mochamad Fery Effendi, dalam kapasitasnya sebagai Komisaris Utama dan Pemegang Saham Mayoritas PT Hutama Mineral Asia, yang mendalilkan dapat bertindak untuk dan atas nama Komisaris Utama dan Pemegang Saham Mayoritas PT Hutama Mineral Asia; Menimbang, bahwa objek permohonan menyebabkan dua Izin Usaha Pertambangan PT Hutama Mineral Asia Tahap Eksplorasi tidak dapat dilanjutkan pengurusannya ke tahap Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 77 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 78 dari 83 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2024 Menimbang, bahwa tanpa Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi, Pemohon mengalami kerugian karena tidak dapat melaksanakan kegiatan pertambangannya; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas terbukti Pemohon mempunyai kepentingan dan oleh karenanya memiliki legal standing dalam mengajukan permohonan a quo; Menimbang, bahwa oleh karena Mahkamah Agung berwenang menguji permohonan keberatan hak uji materiil dan Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo, dengan demikian permohonan a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, sehingga permohonan a quo secara formal dapat diterima; Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan mengenai pokok permohonan, yakni terhadap objek permohonan, apakah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau tidak; Pokok Permohonan Menimbang, bahwa pokok permohonan yang diajukan adalah berkenaan dengan pengujian materiil atas beberapa pasal dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang, yakni: Pasal 59 ayat (2) huruf (c): Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) dengan ketentuan: C. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi: 1. Kegiatan pertambangan, khususnya eksplorasi dan pengolahan pada kawasan pusat perkotaan; dan 2. Pengembangan kegiatan industri yang menghasilkan limbah B3 yang mencemari lingkungan; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 78 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 79 dari 83 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2024 Pasal 59 ayat (3) huruf (c): Ketentuan umum Zonasi Kawasan di sekitar Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan ketentuan; c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi: 1. Kegiatan pertambangan khususnya eksplorasi dan pengolahan pada Kawasan pusat perkotaan, dan: 2. Pengembangan kegiatan industri yang menghasilkan limbah B3 yang mencemari lingkungan; Pasal 74: Ketentuan umum zonasi Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf a berupa Kawasan hutan produksi tetap meliputi: c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi: 1. Aktifitas pengembangan budi daya (Berdasarkan pasal 53 ayat (1) huruf (e) Perda No 4 tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang berbunyi: Perwujudan Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 huruf (b) meliputi: e. Pertambangan dan energi) lainnya yang mengurangi fungsi utama hutan produksi; 2. Merubah bentang alam pada Kawasan hutan produksi, dan; 3. Kegiatan yang dapat mempengaruhi atau, mencemari kelestarian mata air; Pasal 76 ayat (2) huruf (c): Ketentuan umum zonasi Kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) meliputi: c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi: 1. Kegiatan yang berpotensi merusak obyek serta kawasan cagar budaya, dan 2. Kegiatan pertambangan pada wilayah pesisir; Pasal 83 ayat (7), huruf (c): Ketentuan khusus pada Kawasan rawan bencana Tsunami tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi: Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 79 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 80 dari 83 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2024 c. Tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu dan merusak prasarana dan sarana kepentingan pemantauan, system deteksi dini, serta mitigasi bencana; Menimbang, bahwa dari alasan keberatan Pemohon yang kemudian dibantah oleh Termohon I dan II dalam jawabannya, dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon serta Termohon I dan Termohon II, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan keberatan Pemohon tidak dapat dibenarkan; Menimbang, bahwa objek permohonan secara formil telah sesuai hukum, karena dibentuk oleh Termohon yang berwenang sesuai dengan asas dan prosedur pembuatan peraturan perundang-undangan yang baik, mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, hingga pengundangan; Menimbang, bahwa objek permohonan secara materiil tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, dengan alasan sebagai berikut: - Bahwa, norma dalam objek permohonan berisi: larangan kegiatan pertambangan dan industri B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) pada kawasan di sekitar Pusat Kegiatan Lokal (PKL) pusat perkotaan; larangan kegiatan pertambangan dan industri B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) di Pusat Pelayanan Kawasan pusat perkotaan; larangan kegiatan yang mengurangi fungsi utama hutan produksi, mengubah bentang alam hutan produksi, dan mencemari kelestarian mata air, dan larangan kegiatan yang mengganggu dan merusak prasarana dan sarana kepentingan pemantauan, sistem deteksi dini, serta mitigasi bencana; - Bahwa objek permohonan secara prinsip merupakan perlindungan hukum terhadap kepentingan umum warga masyarakat dan perlindungan lingkungan hidup; - Bahwa objek permohonan hanya membatasi kegiatan yang membahayakan kepentingan umum dan lingkungan hidup pada wilayah tertentu (pusat kota, hutan dan rawan bencana), tidak pada wilayah lain yang memungkinkan dilakukan mitigasi dari kerusakan lingkungan hidup. Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 80 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 81 dari 83 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2024 Sebaliknya, jika tidak terdapat pengaturan sebagaimana objek permohonan, maka akan muncul potensi kerusakan lingkungan hidup yang akan merugikan warga masyarakat; - Bahwa objek permohonan juga telah disinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan terkait, yang kesemuanya menyatakan kesesuaian norma Objek Permohonan dengan peraturan perundang-undangan terkait; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Agung menilai bahwa objek permohonan tidak melanggar asas dan norma peraturan perundang-undangan di atasnya, baik asas dan norma terkait pembentukan peraturan perundang-undangan maupun asas dan norma terkait materi peraturan perundang-undangan; Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga menilai bahwa objek permohonan secara filosofis telah sesuai dengan falsafah bangsa berupa akses keadilan bagi masyarakat dan perlindungan lingkungan hidup, secara sosiologis telah memenuhi kebutuhan masyarakat, berupa jaminan kegiatan pertambangan secara baik yang melindungi warga masyarakat dan lingkungan hidup, serta secara yuridis telah dan akan mengatasi permasalahan hukum dan mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan semua aturan yang ada terkait penambangan di wilayah tertentu guna menjamin keadilan, kepastian hukum, hingga perlindungan lingkungan hidup; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Pasal 59 ayat (2) huruf (c), Pasal 59 ayat (3) huruf (c), Pasal 74 huruf (c), Pasal 76 ayat (2) huruf (c) dan Pasal 83 ayat (7) huruf (c) Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, yakni: 1. Undang–Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang– Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 81 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 82 dari 83 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2024 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan; 3. Peraturan Presiden Repubik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha Di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara; 4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan Serta Penggunaan Kawasan Hutan; Dengan demikian, permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon harus ditolak. Selanjutnya sebagai pihak yang kalah, Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara; Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang- undangan lain yang terkait; MENGADILI, 1. Menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon: MOCHAMAD FERY EFFENDI tersebut; 2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 10 Maret 2025, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim- Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 82 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 83 dari 83 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2024 Hakim Anggota tersebut, dan Febby Fajrurrahman, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak. Anggota Majelis: Ketua Majelis, ttd. ttd. Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H. Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H. ttd. Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H. Panitera Pengganti, ttd. Febby Fajrurrahman, S.H., M.H. Biaya-biaya: 1. Meterai Rp 10.000,00 2. Redaksi Rp 10.000,00 3. Administrasi Rp 980.000,00 Jumlah Rp1.000.000,00 Untuk Salinan MAHKAMAH AGUNG RI a.n. Panitera Panitera Muda Tata Usaha Negara H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum. NIP. 196105141986121001 Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 83