41 P/HUM/2020

--- Page 1 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN Nomor 41 P/HUM/2020hkama DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Repub ### MAHKAMAH AGUNG Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara: FAISAL WAHYUDI WAHID PUTERA, kewarganegaraan Agung Indonesia Indonesia, tempat tinggal di Komplek Segneg Blok E/4, Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, pekerjaan Wiraswasta; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Indra Rusmi, S.H., M.H., CLA., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia, beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2020; Selanjutnya disebut sebagai Pemohon; melawan:ahkamah Republik PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Yasonna H. Laoly, jabatan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juni 2020; Selanjutnya disebut sebagai Termohon; Mahkamah Agung tersebut; Agung Indonesia Membaca surat-surat yang bersangkutan; ### DUDUK PERKARA Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Juni 2020, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 5 Juni 2020, dan diregister dengan Nomor 41 P/HUM/2020, telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Halaman 1 dari 81 halaman. Putusan Nomor 41 P/HUM/2020ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 1 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 2 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018hkama Tentang Jaminan Kesehatan, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut: Repub A. Latar Belakang Permohonan 1. Bahwa Pemohon merupakan Peserta kategori Bukan Pekerja (BP) BPJS Kesehatan sejak 29 November 2016 dengan nomor kepesertaan 0002059981762 nomor pembayaran 88888 02059981762 (Bukti P-7) 1. Bahwa Pemohon merupakan peserta aktif dibuktikan dengan bukti pembayaran terakhir periode Mei 2020 (Bukti P-8); Agung3. Bahwa terbitnya Peraturan Presiden Nomor 64 TahunIndonesia2020 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan mengecewakan Pemohon selaku Peserta BPJS Kesehatan; 1. Bahwa Pemohon mengikuti perkembangan adanya Uji Materill terhadap Peraturan Presiden sebelumnya yaitu Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 yang diajukan ke Mahkamah Agung yang telah diputuskan pada tanggal 27 Februari 2020 dengan nomor registrasi Putusan 7P/HUM/2020;ahkamah 5. Bahwa PemohonRepublikmenyimpulkan isi Putusan 7P/HUM/2020 bahwa ### Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 mengenai kenaikan iuran Peserta Bukan Pekerja (BP) dibatalkan halaman 68-69 Putusan Mahkamah Agung Nomor 7P/HUM/2020 (Bukti P-9); 1. Bahwa Pemohon juga mecermati dalam halaman 65 Putusan Mahkamah Agung Nomor 7P/HUM/2020 halaman 65 pendapat Mahkamah Agung menyatakan permasalahan yang timbul dari BPJS AgungKesehatan merupakan sebagai akibat dari adanyaIndonesiapermasalahan internal BPJS Kesehatan itu sendiri antara lain, ketidakseriusan dari kementerian, ketidakjelasan fungsi dari Dewan Jaminan Sosial Nasional, adanya kesalahan dan kecurangan (fraud), mandulnya satuan pengawas internal BPJS Kesehatan (Bukti P-10); 1. Bahwa Pemohon merasa pendapat Mahkamah Agung mengenai akibat permasalahan defisit tersebut ada benarnya karena Peserta Halaman 2 dari 81 halaman. Putusan Nomor 41 P/HUM/2020ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 2 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 3 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id merasa memang terjadi kecurangan dalam pengelolaan BPJShkama Kesehatan karena Pemohon pernah beberapa kali disaat melakukan rawat jalan diRepubRumah Sakit rujukan BPJS Kesehatan terjadi penolakan pemberian obat alias tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan, akan tetapi dari pihak RS tidak mau memberikan keterangan hal tersebut berdasarkan riwayat pemohon; 1. Bahwa Pemohon telah merasa keberatan adanya kenaikan iuran sejak terbitnya Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 (sebelum dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 7P/HUM/2020) Agungsehingga Pemohon yang awal kepesertaan merupakanIndonesiapeserta kelas satu sejak terbitnya Peraturan Presiden tersebut pindah menjadi kelas tiga; 1. Bahwa kenaikan iuran yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 dilakukan tanpa adanya pemberitahuan kepada peserta secara tertulis terlebih dahulu mengenai laporan keuangan, laporan tahunan serta rencana kenaikan iuran dari Termohon ataupun melalui instansi yang diberikan kewenangan oleh Termohon; 1. Bahwa Pemohon sempat merasa cukup gembira disaat Mahkamahahkamah Agung mengabulkanRepublikpembatalan kenaikan iuran yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 sehingga Iuran otomatis akan dikembalikan seperti semula; 1. Bahwa Pemohon mengetahui mengenai Iuran peserta Bukan Pekerja merujuk Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 adalah Kelas Tiga Rp. 25.500, Kelas Dua Rp 51.000, Kelas Satu Rp 80.000 kemudian Termohon melalui Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 Agungmenaikan iuran menjadi Kelas Tiga Rp. 42.000, IndonesiaKelas Dua Rp. 110.0000, Kelas Satu Rp. 160.000; 1. Bahwa Pemohon yang sempat gembira kembali kecewa setelah mencermati Peraturan Presiden yang menggantikan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 7P/HUM/2020 yaitu Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020, Vide Pasal 34 ayat (1) menyatakan “….Peserta Halaman 3 dari 81 halaman. Putusan Nomor 41 P/HUM/2020ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 3 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 4 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id BP Kelas III untuk tahun 2020 dari Rp. 25.500 dinaikan pada tahunhkama 2021 menjadi Rp. 35.000 (Bukti P-11); 13. Bahwa TermohonRepubsecara tiba-tiba dan mendadak menaikan iuran kembali tanpa ada pemberitahuan sebelumnya kepada Pemohon sehingga hal ini jelas Termohon tidak menjaga nilai konstitusional Pemohon sebagaimana Pasal 28 ayat (1) dan (3) dan Pasal 34 ayat **(2) dan (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945** (Bukti P-12): “Pasal 28H Agung(1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir danIndonesiabatin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan; 1. Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.” “Pasal 34 … **(2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruhahkamah rakyat danRepublikmemberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak** mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan; **(3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan** kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak; 1. Bahwa Peraturan Presiden a quo juga mengabaikan asas-asas dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 AgungTentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Indonesia“Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan berdasarkan asas kemanusian, asas manfaat, dan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” (Vide ### Pasal 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004) “BPJS menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional berdasarkan asas: - kemanusiaan; - manfaat; dan Halaman 4 dari 81 halaman. Putusan Nomor 41 P/HUM/2020ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 4 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 5 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id - keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” (Vide Pasal 2hkama Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan PenyelenggaraRepubJaminan Sosial); 1. Bahwa fakta terjadinya pertentangan antara Peraturan Presiden a quo Bertentangan Beleid di tingkat yang lebih tinggi menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon karena nyatanya kenaikan iuran tidak disertakan adanya peningkatan manfaat atau tanggungan dalam pelayanan atau perawatan kepada Pemohon yang merupakan peserta Bukan Pekerja Kelas Tiga; Agung16. Bahwa selain menimbulkan kerugian konstitusional,IndonesiaPeraturan Presiden a quo juga telah mengabaikan kemanfaatan bagi Pemohon akibat berulang kali terjadinya defisit dalam pengelolaan dana jaminan sosial padahal seharusnya hal ini dijamin sebagaimana tegas dalam ### Pasal 13 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial “BPJS wajib mengembangkan aset dana jaminan sosial dan aset BPJS untuk sebesar-besarnya kepentingan peserta dan memberikan manfaat kepada seluruh peserta”;ahkamah 17. Bahwa PeraturanRepublikPresiden a quo yang menaikan iuran bagi Peserta Bukan Pekerja termasuk Pemohon tidak dilakukan secara hati-hati apalagi saat ini Indonesia sedang mengalami pandemik Covid-19 yang mengakibatkan penurunan pendapatan seluruh Warga Negara Indonesia sehingga Permohon merasa kenaikan iuran yang tidak disertai kehati-hatian , sepihak dan tidak bijak sehingga Peraturan Presiden a quo bertentangan dengan Pasal 27 ayat (3 ) Undang- AgungUndang Nomor 40 Tahun 2004 yang menegaskan bahwaIndonesia“Besarnya Iuran Jaminan Kesehatan untuk peserta yang tidak menerima upah ditentukan berdasarkan nominal yang ditinjau secara berkala.” Dalam Penjelasan Pasal 27 ayat (3) yang dimaksud secara berkala adalah jangka waktu tertentu untuk melakukan peninjauan atau perubahan sesuai dengan perkembangan kebutuhan. Pemohon mempertanyakan apakah perkembangan kebutuhan kenaikan iuran yang dilakukan oleh Halaman 5 dari 81 halaman. Putusan Nomor 41 P/HUM/2020ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 5 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 6 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Termohon merupakan kebutuhan peserta di saat ini? Apakah tinjauanhkama berkala sudah dilakukan? Bagaimankah hasilnya? Bentuk kajiannya seperti apa?;Repub 1. Bahwa Peraturan Presiden a quo tidak memperhatikan instrumen Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Pasal 5 Ayat (2) yang berbunyi “Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau” karena Pemohon pernah mengalami di salah satu rumah sakit rujukan fasilitas kesehatan tingkat dua justru tidak dilengkapi Agungperalatan kesehatan yang mumpuni sehinggaIndonesiaPemohon harus menunggu untuk memperoleh rujukan baru ke rumah sakit lainnya; 1. Bahwa akibat Peraturan Presiden a quo merupakan satu intrumen hukum di bawah undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang lebih tinggi, sebagaimana Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang berbunyi: Ayat (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiriahkamah atas: Republik - Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; - Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; - Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang; - Peraturan Pemerintah; - Peraturan Presiden; Agungf. Peraturan Daerah Provinsi; dan Indonesia - Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Ayat (2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1); 1. Bahwa dalam konteks penyusunan norma perundang-undangan berdasarkan uraian diatas secara subtansi materi muatan, ditemukan juga terhadap Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020, jika Halaman 6 dari 81 halaman. Putusan Nomor 41 P/HUM/2020ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 6 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 7 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id diperhatikan dalam Pasal 34 Ayat (1) sampai dengan Ayat (9), tidakhkama sesuai dengan penjelasan dasar perubahan dari Peraturan Presiden Nomor 75 TahunRepub2019 dalam Pasal 34 Ayat (1) dan Ayat (2), serta tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 dalam ### Pasal 34 yang dalam pasal tersebut hanya menerangkan terhadap besaran iuran bagi peserta Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Peserta Bukan Pekerja (BP). Akan tetapi dalam Peraturan Presiden Nomor 64 tahun 2020 dalam Pasal 34 Ayat (4) terdapat konteks teknis manfaat pelayanan kelas tiga dengan status kepesertaan aktif dan Agungdalam Ayat (5) terdapat konteks ketentuan lebihIndonesialanjut terhadap manfaat layanan di ruang perawatan kelas tiga diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah keuangan. Maka Peraturan Presiden a quo telah menimbulkan suatu ketidakpastian hukum terhadap konteks iuran dengan konteks penyelenggaraan, hal ini bertentangan dengan asas pembentukan perundang-undangan dalam Pasal 5 Undang-Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;ahkamah 21. Sehingga menurutRepublikPemohon upaya hukum yang dilakukan adalah sudah tepat untuk meminta Mahkamah Agung memeriksa Peraturan Presiden a quo karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang AgungNomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan PeraturanIndonesiaPerundang- Undangan bahkan bertentangan dengan asas hukum secara konstitusi dengan tujuan untuk memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Halaman 7 dari 81 halaman. Putusan Nomor 41 P/HUM/2020ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 7 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 8 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id 1. Bahwa Peraturan Presiden a quo menurut Pemohon tidak memberihkama pengertian yang masuk akal seperti halnya di Kemukakan dalam Hukum KodratRepubThomas Aquino, Thomas Aquinas (1225-1275), Pemikir abad pertengahan memberi pengertian hukum sebagai: “Quendam rationis ordinatio ad bonum commun, ab eo curam communitatis habet, promulgata” (Perintah yang masuk akal, yang ditunjukan untuk kesejahteraan umum, dibuat oleh mereka yang mengemban tugas suatu masyarakat dan dipromulgasikan atau diundangkan); 1. Bahwa Peraturan Presiden a quo menurut Pemohon bertentangan Agungdengan Asas Hukum Relevan yang dikemukakanIndonesiaoleh pandangan Satjipto Raharjo yang menyatakan bahwa asas hukum merupakan ‘jantungnya’ peraturan hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, asas hukum disebut jantungnya peraturan hukum karena 2 (dua) alasan. Pertama, karena asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Kedua, merupakan alasan bagi lahirnya peraturan hukum, atau ratio legis dari peraturan hukum. Asas hukum tidak akan habis kekuatannya dengan melahirkan peraturan hukum, melainkan akan tetap saja ada dan melahirkan peraturan-ahkamah peraturan selanjutnya.RepublikAsas hukum sebagai suatu sarana yang membuat hukum hidup, tumbuh dan berkembang. Dengan adanya asas hukum, menyebakan hukum tidak sekedar kumpulan peraturan, karena asas itu mengandung nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan etis. 1. Bahwa Pemohon telah mendasarkan Permohonan ini berdasarkan penerapan peraturan perundang-undangan yang merupakan hukum positif di Indonesia dengan menggunakan dasar-dasar ilmu dan kaidah Agunghukum yang sehingga keseluruhan substansi PeraturanIndonesiaPresiden a quo yang diatur merupakan substansi yang cacat hukum dan menimbulkan ketidakpastian dalam hukum sejak terbit dan harus dinyatakan batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum. B. Keberatan-Keberatan Pemohon 1. Keberatan Pertama Pemohon Terhadap Besaran Iuran Halaman 8 dari 81 halaman. Putusan Nomor 41 P/HUM/2020ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 8 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 9 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Bahwa terhadap besaran iuran dalam Pasal 34 ayat (1) Peraturanhkama Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan RepubPresiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan; “Pasal 34 (1) “Besaran Iuran bagi Peserta PBPU dan Peserta BP dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III yaitu sama dengan besaran Iuran bagi Peserta PBI Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut: a. untuk tahun 2020 : 1. sebesar Rp25.500,00 (dua Agungpuluh lima ribu lima ratus rupiah) per orang perIndonesiabulan dibayar oleh Peserta PBPU dan Peserta BP 2. sebesar Rp16.500,00 (enam belas ribu lima ratus rupiah) per orang per bulan dibayar oleh Pemerintah Pusat sebagai bantuan Iuran kepada Peserta PBPU dan Peserta BP; dan 3. Iuran bagian Peserta PBPU dan Peserta BP atau pihak lain atas nama Peserta sebesar Rp25.500,00 (dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) per orang per bulan sebagaimana dimaksud pada angka 1, yang sebelumnya dibayarkan oleh Pemerintah Daerah sebagai bagian dari penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah,ahkamah berdasarkan PeraturanRepublikPresiden ini dibayarkan oleh Pemerintah Daerah; b. untuk tahun 2021 dan tahun berikutnya: 1. sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per orang per bulan dibayar oleh Peserta PBPU dan Peserta BP atau pihak lain atas nama Peserta; 2. sebesar Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per orang per bulan dibayar oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai bantuan Iuran kepada Peserta PBPU dan Peserta BP; dan 3. Iuran Agungbagian Peserta PBPU dan Peserta BP atau pihakIndonesialain atas nama Peserta sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per orang per bulan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dapat dibayarkan oleh Pemerintah Daerah sebagian atau seluruhnya. “ bertentangan dengan: “Pasal 28 ayat (1) dan (3) dan Pasal 34 ayat (2) dan (3) Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945: Halaman 9 dari 81 halaman. Putusan Nomor 41 P/HUM/2020ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 9 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 10 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id “Pasal 28Hhkama (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, Repubdan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan; **(3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan** pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.” “Pasal 34 **(2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh Agungrakyat dan memberdayakan masyarakat yangIndonesialemah dan tidak** mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan; **(3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan** kesehatan dan fasilitaspelayanan umum yang layak; 1. Keberatan Kedua Pemohon Terhadap Penyelenggaraan Jaminan Sosial Bahwa terhadap Pasal 34 ayat (1) :”... b. untuk tahun 2021 dan tahun berikutnya: 1. sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per orang per bulan dibayar oleh Peserta PBPU dan Peserta BP atauahkamah pihak lain atas Republiknama Peserta....” dalam Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan Tidak berdasarkan asas hukum terhadap penyelenggaraan jaminan sosial; Dasar Keberatan Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia seharusnya berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 memperoleh jaminan sosial dan pelayanan kesehatan Agungyang mumpuni melalui BPJS Kesehatan bukan sebaliknyaIndonesiayang justru Pemohon mengalami kekecewaan karena faktanya Pemohon pernah mengalami penolakan obat-obatan yang tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan; Maka, hal tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional juncto Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial; Halaman 10 dari 81 halaman. Putusan Nomor 41 P/HUM/2020ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 10 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 11 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id “Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan berdasarkan asashkama kemanusian, asas manfaat, dan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”Repub(Vide Pasal 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004) “BPJS menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional berdasarkan asas: - kemanusiaan; - manfaat; dan - keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Agung(Vide Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011IndonesiaTentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Dasar Keberatan Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia dan Peserta Bukan Pekerja Dari BPJS Kesehatan Kelas Tiga merasa Kenaikan Iuran dalam Perpres a quo nyata-nyata mengabaikan asas- asas dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial hal ini terbukti bahwa permasalahan yang timbul dalam BPJS Kesehatan merupakan akibat dari adanya permasalahan internal BPJS Kesehatan itu sendiri (vide halaman 65ahkamah Putusan MahkamahRepublikAgung Nomor 7 P/HUM/2020) antara lain, keteidakseriusan dari kementerian , ketidakjelasan fungsi dari Dewan Jaminan Sosial Nasional, adanya kesalahan dan kecurangan (fraud), mandulnya satuan pengawas internal BPJS Kesehatan sehingga adalah tidak manusiawi, tidak bermanfaat dan tidak berkeadilan sosial apabila permasalahan internal ini dibebankan kepada Pemohon maupun peserta mandiri BPJS Kesehatan lainnya; AgungKemudian Pasal 34 ayat (1) :”... b. untuk tahun Indonesia2021 dan tahun berikutnya: 1. sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per orang per bulan dibayar oleh Peserta PBPU dan Peserta BP atau pihak lain atas nama Peserta....” Peraturan Presiden Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan bertentangan pula dengan Pasal 13 huruf b Undang- Halaman 11 dari 81 halaman. Putusan Nomor 41 P/HUM/2020ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 11 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 12 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggarahkama Jaminan Sosial “BPJS wajib mengembangkan aset dana jaminan sosial dan Repubaset BPJS untuk sebesar-besarnya kepentingan peserta dan memberikan manfaat kepada seluruh peserta”; Dasar Keberatan Pemohon bahwa permasalahan defisit BPJS Kesehatan yang telah diketahui oleh Pemohon maupun Peserta BPJS Kesehatan lainnya jelas-jelas merugikan Pemohon dengan menerbitkan Peraturan Presiden a quo khususnya Pasal 34 karena Termohon seolah-olah menjadikan alasan untuk menutup defisit Agungdengan kenaikan iuran yang justru akan membebankanIndonesiapendapatan dari Pemohon tanpa Pemohon ketahui pernah atau tidak dilakukan pengembangan aset dana jaminan sosial dan aset BPJS. Sehingga Pemohon merasa dirugikan karena realisasi dari Pasal 13 Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial tidak diperoleh oleh Pemohon yang mana seharusnya Pemohon sejak mengikuti kepesertaan dari BPJS Kesehatan diberikan informasi secara tertulis mengenai laporan keuangan, laporan tahunan dan rencana kenaikan iuran;ahkamah Selanjutnya PasalRepublik34 ayat (1) :”... b. untuk tahun 2021 dan tahun berikutnya 1. sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per orang per bulan dibayar oleh Peserta PBPU dan Peserta BP atau pihak lain atas nama Peserta....” Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan bertentangan pula dengan ### Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 yang Agungmenegaskan bahwa “Besarnya Iuran Jaminan KesehatanIndonesiauntuk peserta yang tidak menerima upah ditentukan berdasarkan nominal yang ditinjau secara berkala Dasar Keberatan Pemohon bahwa Pemohon seharusnya mengetahui terlebih dahulu rencana keuangan sebagai peserta dari BPJS Kesehatan, karena tidak pernah diberitahukan maka Pemohon mempertanyakan apakah perkembangan kebutuhan kenaikan iuran Halaman 12 dari 81 halaman. Putusan Nomor 41 P/HUM/2020ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 12 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 13 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id yang dilakukan oleh Termohon merupakan kebutuhan peserta di saathkama ini? Apakah tinjauan berkala sudah dilakukan? Bagaimanakah hasilnya? BentukRepubkajiannya seperti apa? ; 1. Keberatan Pemohon Terhadap Perlindungan Pelayanan Kesehatan Bahwa terhadap Pasal 34 ayat (1) ”... b. untuk tahun 2021 dan tahun berikutnya 1. sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per orang per bulan dibayar oleh Peserta PBPU dan Peserta BP atau pihak lain atas nama Peserta....” Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 AgungTahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan TidakIndonesiamemperhatikan instrumen Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 5 Ayat (2) yang berbunyi “Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau”; Dasar Keberatan Pemohon bahwa sebelum menaikan iuran sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Peraturan Presiden a quo seharusnya diperbaiki terlebih dahulu pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS Kesehatan karena Pemohon pernah mengalami diahkamah salah satu rumahRepubliksakit rujukan fasilitas kesehatan tingkat dua justru tidak dilengkapi peralatan kesehatan yang mumpuni sehingga Pemohon harus menunggu untuk memperoleh rujukan baru ke rumah sakit lainnya; 1. Keberatan Pemohon Terhadap Pembentukan Peraturan Perundangan Bahwa terhadap Pasal 34 ayat (1) sampai dengan ayat (9) Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas AgungPeraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 TentangIndonesiaJaminan Kesehatan Tidak mendasari asas hukum pembentukan perundang- undangan sehingga bertentangan dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Halaman 13 dari 81 halaman. Putusan Nomor 41 P/HUM/2020ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 13 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 14 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id ### Pasal 5hkama Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkanRepubpada asas Pembentukan Peraturan Perundang- undangan yang baik, yang meliputi: - kejelasan tujuan; - kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; - kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; - dapat dilaksanakan; - kedayagunaan dan kehasilgunaan; Agungf. kejelasan rumusan; dan Indonesia - keterbukaan. Dasar Keberatan Pemohon :Bahwa dalam konteks penyusunan norma perundang-undangan berdasarkan uraian secara subtansi dari kejelasan tujuan dan materi muatan serta kejelasan rumusan, dalam ### Pasal 34 ayat (1) sampai ayat (9) Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 perubahan dari Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019, dan perubahan dari Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, jika diperhatikan dalam Pasal 34 Ayat (1) sampaiahkamah dengan Ayat Republik(9), tidak konsisten terhadap kejelasan tujuan dari penjelasan sebelumnya yang hanya menjelaskan terhadap besaran iuran saja berubah menjadi penjelasan iuran beserta penyeleggaraan manfaat serta redaksi teknis manfaat pelayanan kelas tiga dengan status kepesertaan aktif dan redaksi ketentuan lebih lanjut terhadap manfaat layanan di ruang perawatan kelas tiga diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah keuangan yang Agungbelum jelas konteks pengaturan dasar perubahannyaIndonesiaPeraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019, maupun Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018. Maka peraturan presiden a quo telah menimbulkan suatu ketidakpastian hukum terhadap besaran iuran dengan teknis penyelenggaraan yang belum pasti, hal ini bertentangan dengan asas pembentukan perundang-undangan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Halaman 14 dari 81 halaman. Putusan Nomor 41 P/HUM/2020ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 14 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 15 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturanhkama Perundang-undangan; Kemudian Repubterhadap Pasal 34 ayat (1) sampai dengan ayat (9) Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan bertentangan pula dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan; AgungPasal 7 Indonesia Ayat (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: - Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; - Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; - Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang; - Peraturan Pemerintah; - Peraturan Presiden;ahkamah f. Peraturan DaerahRepublikProvinsi; dan - Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Ayat (2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1); Dasar Keberatan Pemohon bahwa Pemohon menilai terhadap Pasal 34 ayat (1) sampai dengan ayat (9) Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden AgungNomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan KesehatanIndonesiacacat hukum sejak terbit karena nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi secara hierarki yaitu Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial juncto Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan juncto Undang-Undang Nomor 12 Halaman 15 dari 81 halaman. Putusan Nomor 41 P/HUM/2020ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 15 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 16 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undanghkama Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan sehinggaRepublayak untuk dibatalkan melalui uji materiil ke Mahkamah Agung; C. Kewenangan Mahkamah Agung RI Untuk Melakukan Uji Materiil Terhadap Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tentang Jaminan Kesehatan; 1. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Uji Materiil agar Mahkamah Agung RI berkenan untuk melakukan pengujian terhadap Agungperaturan perundang-undangan yang hierarki/kedudukannyaIndonesiadi bawah undang-undang, yaitu Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan dengan hierarkinya ialah Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Nasional, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 15ahkamah Tahun 2019 TentangRepublikPembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 1. Bahwa kewenangan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk melakukan Hak Uji Materiil diatur berdasarkan Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 beserta Amandemen I Sampai dengan IV (selanjutnya disebut UUD 1945) yang menyatakan “Kekuasaan dan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Agunglingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer,Indonesialingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, oleh sebuah Mahkamah Konstitusi” Selanjutnya dalam Pasal 24 A ayat (1) UUD 1945 menyatakan “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada Tingkat Kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang”; Halaman 16 dari 81 halaman. Putusan Nomor 41 P/HUM/2020ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 16 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 17 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id 1. Bahwa kewenangan tersebut kemudian dijabarkan dan diatur kembalihkama berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentangRepubKekuasaan Kehakiman yang menyatakan “Kekuasaan dan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; Selanjutnya dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor Agung48 Tahun 2009 disebutkan: “Mahkamah Agung Indonesiaberwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang”; Sedangkan pada Pasal 20 ayat (3) disebutkan “Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagai hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada Tingkat Kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung”; 1. Bahwa pemohon menilai terhadap peraturan perundang-undanganahkamah terhadap PeraturanRepublikPresiden Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan karena nyata-nyata cacat hukum karena bertentangan dengan Pasal 28 ayat (1) dan (3) dan Pasal 34 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 2, Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Pasal 3, Pasal 13 huruf b Undang- AgungUndang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BadanIndonesiaPenyelenggara Jaminan Sosial, Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan serta Pasal 5, Pasal 7 Undang-Undang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; Halaman 17 dari 81 halaman. Putusan Nomor 41 P/HUM/2020ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 17 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 18 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id 1. Berdasarkan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yanghkama telah disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Mahkamah Agung Republik IndonesiaRepubberwenang untuk memeriksa dan memutus Pemohon Uji Materiil yang diajukan oleh Pemohon ini sepatutnya diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia; D. Kedudukan Dan Kepentingan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon Uji Materiil; 1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 31 A ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang AgungPerubahan Kedua atas Undang-Undang NomorIndonesia14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menyatakan sebagai berikut: - “Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dilakukan langsung oleh Pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia”; - “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-ahkamah undang, yaitu:Republik **(1) Perorangan warga negara Indonesia;** **(2) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup** dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang; atau **(3) Badan hukum publik atau badan hukum privat”; Agungc. “Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:Indonesia** **(1) Nama dan alamat Pemohon;** **(2) Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan** dan menguraikan dengan jelas bahwa: - Materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian Peraturan Perundang-undangan di bawah undang-undang yang dianggap Halaman 18 dari 81 halaman. Putusan Nomor 41 P/HUM/2020ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 18 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 19 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebihhkama tinggi,dan/atau e. PembentukanRepubperaturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, dan - Hal-hal yang diminta untuk diputus”; - “Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Mahkamah Agung paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan” 1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, NIK Agung……………………….., Wiraswasta (Bukti P-12) Indonesiamerupakan peserta aktif dari BPJS Kesehatan kategori Bukan Pekerja Kelas Tiga memiliki hak sepenuhnya sebagai Pemohon karena menilai Pasal 34 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan Bertentangan dengan Pasal 28 ayat (1) dan (3) dan Pasal 34 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 2, Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Pasal 3, Pasal 13ahkamah huruf b Undang-UndangRepublikNomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan serta Pasal 5, Pasal 7 Undang-Undang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sehingga Peraturan Presiden a quo layak dibatalkan karena cacat Agunghukum; Indonesia ### E. KESIMPULAN 1. Pemohon karena menilai Pasal 34 ayat (1) sampai dengan ayat (9) Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan Bertentangan dengan Pasal 28 ayat (1) dan (3) dan Pasal 34 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun Halaman 19 dari 81 halaman. Putusan Nomor 41 P/HUM/2020ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 19 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 20 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id 1945, Pasal 2, Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahunhkama 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Pasal 3, Pasal 13 huruf b Undang-UndangRepubNomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan serta Pasal 5, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sehingga Peraturan Presiden a quo layak dibatalkan karena cacat hukum; Agung2. Presiden Republik Indonesia harus memperbaiki manajemenIndonesiaatau tata kelola secara keseluruhan dari BPJS Kesehatan tidak hanya dengan melakukan pemberian tambahan dana operasional dan membebankan Peserta BPJS Kesehatan; 1. Presiden Republik Indonesia tidak melakukan kajian secara ekonomi dengan baik mengenai Peraturan Perundang-undangan terkait iuran BPJS Kesehatan sehingga terbitnya Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 justru malah memberikan kesan seperti feels no sense of loss karena inkonsistensi dalam pelaksanaan Putusan Mahkamahahkamah Agung Nomor Republik7P/HUM/2020 yang telah membatalkan kenaikan iuran bagi Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP); 1. Presiden Republik Indonesia tidak mengedapankan perlindungan pelayanan kesehatan kepada Warga Negara Indonesia seharusnya pelayanan kesehatan ditingkatkan bukan malah iuran BPJS Kesehatan dinaikan dengan membebankan Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP); AgungBahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnyaIndonesiaPemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut: Dalam Provisi; ● Menyatakan dan memerintahkan kepada Presiden Republik Indonesia untuk membatalkan dan/atau pemberlakuan dan penerapan beserta segala implementasinya pada termasuk Peraturan Presiden Nomor 64 Halaman 20 dari 81 halaman. Putusan Nomor 41 P/HUM/2020ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 20 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 21 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomorhkama 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan sampai adanya putusan dari MahkamahRepubAgung Republik Indonesia yang berkekuatan hukum tetap; Dalam Pokok Perkara; 1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Keberatan/Hak Uji Materiil yang diajukan Pemohon untuk seluruhnya; 1. Menyatakan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 AgungTentang Jaminan Kesehatan atau setidak-tidaknya Indonesiaketentuan Pasal 34 ayat (1) sampai dengan ayat (9) bertentangan dengan Pasal 28 ayat (1) dan (3) dan Pasal 34 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Juncto Pasal 2, Pasal 27 ayat (3) Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Juncto Pasal 3, Pasal 13 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Juncto Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Juncto ### Pasal 5, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Sebagaimanaahkamah Telah Diubah DenganRepublikUndang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 1. Menyatakan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan Pasal 34 ayat (1) sampai dengan ayat (9) batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; 1. Memerintahkan kepada Presiden Republik Indonesia mencabut dan Agungmenyatakan tidak berlaku Peraturan Presiden NomorIndonesia64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan dengan ketentuan apabila setelah putusan dibacakan tidak dilaksanakan pencabutan, maka demi hukum Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan tidak memiliki kekuatan hukum secara mengikat; Halaman 21 dari 81 halaman. Putusan Nomor 41 P/HUM/2020ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 21 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 22 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id 1. Memerintahkan Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia untukhkama mencantumkan Petikan Putusan ini di dalam Berita Negara Republik Indonesia sesuaiRepubdengan ketentuan yang berlaku; 1. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara; Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa: 1. Fotokopi Surat Kuasa Pemohon (Bukti P-1); 1. Fotokopi Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 (Bukti P-2); 1. Fotokopi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 (Bukti P-3); Agung4. Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 (BuktiIndonesiaP-4); 1. Fotokopi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 (Bukti P-5); 1. Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Bukti P-6); 1. Fotokopi Kartu BPJS Pemohon (Bukti P-7); 1. Fotokopi Bukti pembayaran BPJS Pemohon (Bukti P-8); 1. Fotokopi halaman 68-69 Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 7 P/HUM/2020 (Bukti P-9); 1. Fotokopi Fotokopi halaman 65 Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 7 P/HUM/2020 (Bukti P-10);ahkamah11. Fotokopi PenolakanRepublikObat obatan kepada peserta BPJS atas nama Pemohon (Bukti P-11); 1. Fotokopi Pasal 34 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 (Bukti P-12); 1. Fotokopi Pasal 28 ayat (1) dan (3) dan Pasal 34 ayat (2) dan (3) Undang- Undang Dasar RI Tahun 1945 (Bukti P-13); Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut Agungtelah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 5 Juni 2020,Indonesiaberdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 41/PER- PSG/VI/41 P/HUM/2020, tanggal 5 Juni 2020; Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 18 Juli 2020, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut: I. Pokok Permohonan Halaman 22 dari 81 halaman. Putusan Nomor 41 P/HUM/2020ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 22 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 23 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id 1. Bahwa di dalam permohonannya, Pemohon mengaku sebagaihkama Peserta kategori Bukan Pekerja (BP) BPJS Kesehatan Kelas III, terdaftar sejakRepub29 November 2016 dan aktif melakukan pembayaran iuran sampai dengan periode Mei 2020. Pemohon keberatan atas pengaturan iuran BPJS yang diatur dalam ketentuan Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor: 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor: 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (selanjutnya disebut Perpres 64/2020). 1. Bahwa ketentuan Pasal 34 Perpres 64/2020 yang diajukan uji materi Agungoleh Pemohon, selengkapnya menyatakan: Indonesia ### Pasal 34 Perpres 64/2020: **(1) Besaran Iuran bagi Peserta PBPU dan Peserta BP dengan** Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III yaitu sama dengan besaran Iuran bagi Peserta PBI Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut: - Untuk tahun 2020: 1. sebesar Rp. 25.500,00 (dua puluh lima ribu lima ratusahkamah rupiah)Republikper orang per bulan dibayar oleh Peserta PBPU dan Peserta BP; 1. sebesar Rp. 16.500,00 (enam belas ribu lima ratus rupiah) per orang per bulan dibayar oleh Pemerintah Pusat sebagai bantuan Iuran kepada Peserta PBPU dan Peserta BP; dan 1. Iuran bagian Peserta PBPU dan Peserta BP atau pihak lain atas nama Peserta sebesar Rp. 25.500,00 (dua puluh lima Agungribu lima ratus rupiah) per orang per bulanIndonesiasebagaimana dimaksud pada angka 1, yang sebelumnya dibayarkan oleh Pemerintah Daerah sebagai bagian dari penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah, berdasarkan Peraturan Presiden ini dibayarkan oleh Pemerintah Daerah; - Untuk tahun 2021 dan tahun berikutnya: Halaman 23 dari 81 halaman. Putusan Nomor 41 P/HUM/2020ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 23 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 24 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id 1. sebesar Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) perhkama orang per bulan dibayar oleh Peserta PBPU dan Peserta BPRepubatau pihak lain atas nama Peserta; 1. sebesar Rp. 7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per orang per bulan dibayar oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai bantuan Iuran kepada Peserta PBPU dan Peserta BP; 1. Iuran bagian Peserta PBPU dan Peserta BP atau pihak lain atas nama Peserta sebesar Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima Agungribu rupiah) per orang per bulan sebagaimanaIndonesiadimaksud pada angka 1, dapat dibayarkan oleh Pemerintah Daerah sebagian atau seluruhnya. **(2) Iuran bagi Peserta PBPU dan Peserta BP dengan Manfaat** pelayanan di ruang perawatan Kelas II yaitu sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per orang per bulan dibayar oleh Peserta PBPU dan Peserta BP atau pihak lain atas nama Peserta. **(3) Iuran bagi Peserta PBPU dan Peserta BP dengan Manfaat** pelayanan di ruang perawatan Kelas I yaitu sebesar Rp.ahkamah 150.000,00Republik(seratus lima puluh ribu rupiah) per orang per bulan dibayar oleh Peserta PBPU dan Peserta BP atau pihak lain atas nama Peserta. **(4) Bantuan Iuran kepada Peserta PBPU dan Peserta BP dengan** Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Peserta PBPU dan Peserta BP dengan status kepesertaan aktif. Agung(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan IuranIndonesiakepada Peserta PBPU dan Peserta BP dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Halaman 24 dari 81 halaman. Putusan Nomor 41 P/HUM/2020ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 24 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 25 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id **(6) Ketentuan mengenai besaran Iuran sebagaimana dimaksud padahkama ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) mulai berlaku pada tanggalRepub1 Juli 2020.** **(7) Untuk bulan Januari, bulan Februari, dan bulan Maret 2020, luran** bagi Peserta PBPU dan Peserta BP yaitu sebesar: - Rp.42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah) per orang per bulan dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III; - Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) per orang per bulan dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II; Agungatau Indonesia - Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) per orang per bulan dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I. **(8) Untuk bulan April, bulan Mei, dan bulan Juni 2020, Iuran bagi** Peserta PBPU dan Peserta BP yaitu sebesar: - Rp. 25.500,00 (dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) per orang per bulan dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III; - Rp. 51.000,00 (lima puluh satu ribu rupiah) per orang per bulanahkamah dengan ManfaatRepublikpelayanan di ruang perawatan Kelas II; atau - Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per orang per bulan dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I. **(9) Dalam hal Iuran yang telah dibayarkan oleh Peserta PBPU dan** Peserta BP melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat **(7) dan ayat (8), BPJS Kesehatan memperhitungkan kelebihan** pembayaran Iuran dengan pembayaran luran bulan berikutnya. Agung3. Bahwa menurut Pemohon, kenaikan iuran BPJSIndonesiaKesehatan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 34 Perpres 64/2020 bertentangan dengan Pasal 28 H ayat (1) dan (3) serta Pasal 34 ayat **(2) dan (3) UUD 1945 juncto Pasal 2 dan Pasal 27 ayat (3) UU** Sistem Jaminan Sosial Nasional juncto Pasal 3 dan Pasal 13 huruf b UU BPJS juncto Pasal 5 ayat (2) UU Kesehatan juncto Pasal 5 dan Halaman 25 dari 81 halaman. Putusan Nomor 41 P/HUM/2020ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 25 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 26 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id ### Pasal 7 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-hkama Undangan; 4. Bahwa adapunRepubalasan-alasan Pemohon pada intinya adalah sebagai berikut: - Penetapan kenaikan iuran BPJS yang dilakukan Termohon bertentangan dengan ketentuan UUD RI 1945. Pemerintah seharusnya memperbaiki manajemen dan tata kelola BPJS Kesehatan, tidak hanya dengan membebankan kepada Peserta BPJS dengan menaikkan iuran BPJS. Selain itu, penerbitan AgungPerpres 64/2020 juga menimbulkan inkonsitensiIndonesiadalam pelaksanaan Putusan Nomor 7 P/HUM/2020 yang telah membatalkan kenaikan Iuran bagi PBPU dan BP; - Perpres 64/2020 juga membuktikan bahwa Termohon tidak mengedepankan perlindungan pelayanan kesehatan kepada Warga Negara, yang mana seharusnya pelayanan kesehatan ditingkatkan, bukan dengan menaikkan iuran kepesertaan kepada PBPU dan BP; II. Penjelasan Pemerintah Atas Permohonan Pemohon:ahkamah Pemohon Tidak MemilikiRepublikLegal Standing Untuk Mewakili Seluruh Kelas Peserta BPJS Kesehatan dan Tidak Mengalami Kerugian Akibat Berlakunya Pasal 34; 1. Bahwa terkait dengan pihak yang dapat mengajukan uji materi, hal tersebut telah diatur dalam ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Agung(untuk selanjutnya disebut “UU 3/2009”), yangIndonesiadengan tegas menyatakan: “Permohonan hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang, yaitu: - perorangan warga negara Indonesia; Halaman 26 dari 81 halaman. Putusan Nomor 41 P/HUM/2020ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs