41 P/HUM/2015

--- Page 1 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN Nomor 41 P/HUM/2015hkama DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Repub ### MAHKAMAH AGUNG Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara: HARTONO SOHOR, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Nirwana Asri Sunter tahap 3 D/15 Sunter, Jakarta Utara, Agung Indonesia pekerjaan selaku Direktur PT Arista Auto Prima; Selanjutnya disebut sebagai Pemohon; melawan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selanjutnya memberi kuasa dengan hak substitusi kepada : Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia,ahkamah berdasarkanRepublikSurat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2015, 1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, berkedudukan di Jalan HR. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan, selanjutnya memberi kuasa substitusi kepada : 1. Widodo Ekatjahjana, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan; 1. Wicipto Setiadi, Staf akhli Menteri Hukum dan Hak Asasi AgungManusia; Indonesia 1. Nasrudin, Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan; 1. I Gede Dodi Bariman, Kepala Sub Direktorat Penyiapan dan Pendampingan Persidangan II Direktorat Litigasi Peraturan Perundang-undangan; 1. R. Tony Prayogo, Perancang Muda Direktorat Litigasi Peraturan Perundang-undangan, kesemuanya berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor M.HH.PP.C4.02.82, tanggal 20 Agustus 2015; 1. Menteri Keuangan Republik Indonesia, berkdudukan di Jalanahkamah Republik Lapangan Banteng Timur, Jakarta Pusat; Halaman 1 dari 61 halaman. Putusan Nomor 41 P/HUM/2015 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1 mah blik --- --- Page 2 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id 1. Jaksa Agung Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,hkama selanjutnya memberi kuasa substitusi kepada : Repub 1. Abdoel Kadiroen, SH., MH., 1. M. Sunarto, SH., MH., 1. Arie Eko Yuliearti, SH., MH., 1. Yanti Widya, SH., 1. Chandra Yulyana, SH., semuanya Jaksa Pengacara Negara, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SK- Agung Indonesia 080/A/JA/08/2015, tanggal 10 Agustus 2015 ; Selanjutnya disebut sebagai Termohon; Mahkamah Agung tersebut; Membaca surat-surat yang bersangkutan; ### DUDUK PERKARA Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Juni 2015 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 25 Juni 2015 dan diregister dengan Nomor 41 P/HUM/2015 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Pemerintah Nomorahkamah Republik 74 Tahun 2011 tentang TataCara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut: ### OBJEK PERMOHONAN Adapun yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil dalam permohonan ini adalah: Pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan (Bukti P- 1. yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, yakni asas Kepastian Hukum , Agung Asas Kecermatan, asas Kepatutan dan Asas Keadilan MasyarakatIndonesiaserta asas kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi (sebagaimana tertuang dalam ### Pasal 5 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Sebelum Pemohon melangkah sampai kepada Petitum permohonan ini, perkenankanlah Pemohon terlebih dahulu menguraikan secara sistematik: (i) hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Agung untuk memeriksa, memutus dan mengadili perkara ini;ahkamah Republik Halaman 2 dari 61 halaman. Putusan Nomor 41 P/HUM/2015 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2 mah blik --- --- Page 3 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id (ii) hal-hal yang berkaitan dengan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, yang menjelaskan mengenai hak konstitusional Pemohon yang dirugikanhkama dengan keberlakuan peraturan perundang-undangan yang dimohonkan Repub untuk diuji; (iii) hal-hal yang berkaitan dengan alasan-alasan hukum yang diajukan Pemohon sebagai dasar untuk mengajukan petitum dalam permohonan ini; (iv) kesimpulan; sebagai berikut: ### I. KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG 1. Bahwa Pemohon dengan ini bermohon kepada Mahkamah Agung agar sudilah kiranya melakukan pengujian formil terhadap Peraturan Agung Indonesia Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan yang pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, yaitu asas kepastian hukum, Asas Kecermatan, asas Kepatutan dan Asas Keadilan Masyarakat serta asas kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi yakni Undang-UndangNomor 28/2007 tanggal 17 Juli 2007 Perubahan Ketiga atas Undang-UndangNomor 6/1983 Tentang KUP (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan) ;ahkamah Republik 2. Bahwa Pasal 24A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya mohon disebut “UUD 1945”) menyatakan: “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang”; 1. Bahwa Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Agung Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubahIndonesiadengan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (selanjutnya mohon disebut “UU Mahkamah Agung”) mengatur: “Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang”;ahkamah Republik Halaman 3 dari 61 halaman. Putusan Nomor 41 P/HUM/2015 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3 mah blik --- --- Page 4 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id 1. Bahwa hal serupa terdapat dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yanghkama menyatakan: “Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan Repub perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang- undang;” 1. Bahwa penegasan yang sama juga tercantum dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur: “Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Agung Indonesia Mahkamah Agung”. 1. Bahwa penegasan yang sama juga tercantum dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-UndangNomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang mengatur: “MA menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku”; 1. Bahwa penegasan yang sama juga tercantum dalam Pasal 31A ayat (2)ahkamah Republik Undang-UndangNomor 3/2009 mengatur bahwa : Permohonan judicial review hanya dapat dilakukan oleh pihak yang mengangggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang; Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang Pemohon kemukakan dalam angka 1 s/d 7 di atas, maka tidak ada keraguan sedikitpun untuk menyatakan bahwa Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa, memutus dan mengadili Agung permohonan ini pada tingkat pertama dan terakhir dan putusannyaIndonesiabersifat final. ### II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON 1. Bahwa Pasal 31A ayat (2) huruf a Undang-Undang Mahkamah Agung menyatakan bahwa: Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang- undang ; 1. Bahwa Pemohon adalah badan hukum publik yang menganggap haknya dirugikan dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomorahkamah 74 Tahun 2011 TentangRepublikTata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Halaman 4 dari 61 halaman. Putusan Nomor 41 P/HUM/2015 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4 mah blik --- --- Page 5 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Perpajakan. Hak konstitusional Pemohon yang setidak-tidaknya dirugikan secara potensial adalah hak yang diberikan oleh Pasal 28Dhkama ayat (1) UUD 1945: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, Repub perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. 1. Bahwa Pemohon mempunyai perhatian yang intens terhadap dunia usaha dan bisnis dibidang otomotif, Pemohon kerap memberikan dukungan, usulan dan saran terhadap para pemangku kepentingan (stakeholders) di bidang usaha dan bisnis untuk kemajuan dunia otomotif di Indonesia khususnya wilayah Jabodetabek. Kegiatan- Agung Indonesia kegiatan yang dilakukan oleh Pemohon itu sejatinya merupakan upaya untuk berpartisipasi dalam pembangunan yakni menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat , guna mencapai salah satu tujuan negara, yaitu mamjukan kesejahteraan umum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945; 1. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2011 , Termohon telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan (Bukti P-4) yang memuat sebagai berikut :ahkamah Republik Pasal 37 Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan yang diajukan gugatan kepada badan peradilan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat(2) huruf c Undang-Undang meliputi keputusan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak selain : - Surat ketetapan …….dst - Surat Keputusan pembetulan ; Agung c. Surat Keputusan keberatan Penerbitannya …….dstIndonesia - Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi ; - Surat keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak ; - Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak ; dan - Surat keputusan Pengembalian Pendahuluan kelebihan Pajak . 1. Bahwa apa yang termuat di dalam Pasal 37 hurf d dan huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 adalah sangat bertentangan dengan Undang-Undang yang lebih tinggi yakni Undang-ahkamah Undang Nomor Republik28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga Atas Undang- Halaman 5 dari 61 halaman. Putusan Nomor 41 P/HUM/2015 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5 mah blik --- --- Page 6 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Undang Nomor6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan , hal mana dalam Pasal 36 menyatakan sebagai berikut :hkama ### Pasal 36 Repub **(1) Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan wajib** Pajak dapat: . Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya; - Mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak Agung Indonesia benar; - Mengurangkan atau membatalkan Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yang tidak benar; atau - Membatalkan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa: 1. Penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan; atau 1. Pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak. 1. Bahwa atas dasar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Perubahanahkamah Republik Ketiga Atas Undang-Undang Nomor6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pemohon telah mengajukan Permohonan Pengurangan atau Penghapusan saksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 0013/107/09/044/12 tanggal 18 Oktober 2012 Masa Pajak Januari s/d Desember 2009 kepada Dirjen Pajak sebanyak 2 (dua) kali , sehingga melahirkan keputusan sebagai berikut : Agung Indonesia 6.1. Keputusan Direktur Jemderal Pajak Nomor KEP.260/WPJ.21/2013, tanggal 13 Mei 2013 ; 6.2. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep.839/WPJ.21/2013 tanggal 27 Nopember 2013 ; Kedua Keputusan tersebut di atas telah merugikan Pemohon, dan akhirnya Pemohon mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajak atas keputusan tersebut, namun hasil akhirnya adalah menolak gugatan Penggugat/Pemohon terhadap Keputusan Direktur Jemderal Pajak Nomor KEP.839/WPJ.21/2013, tanggal 27ahkamah Nopember 2013,Republikdikarenakan adanya Peraturan Pemerintah Halaman 6 dari 61 halaman. Putusan Nomor 41 P/HUM/2015 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6 mah blik --- --- Page 7 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 74 Tahun 2011 Pasal 37 hurf d dan huruf e, yang membatasi ruang lingkup Pemohon untuk memperoleh haknyahkama sebagai Wajib Pajak sebagaimana yang telah ditentukan oleh Repub Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dalam Pasal 36 ; 1. Bahwa kerugian mana yang telah diderita oleh Pemohon adalah sebagai berikut : 7.1. Faktur pajak standar yang diterbitkan adalah sebesar Rp654.026.661,00 ; Agung Indonesia 7.2. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP.839/WPJ.21/2013, tanggal 27 November 2013 menyatakan Menolak Permohonan dari Pemohon (PT Arista Auto Prima) permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi wajib pajak dalam suratnya Nomor 043/PAJAK/AAP/V/2012 tanggal 30 Mei2013 dan mempertahankan jumlah sanksi administrasi dalam Surat Tagihan Pajak (STP) Nomor 00103/107/09/044/12 tanggal 18 Oktober 2012 masa Pajak Januari s/d Desember 2009, dengan jumlah pajak yang masihahkamah Republik harus dibayar adalah sebesar Rp2.922.415.304,00 (tanpa ada pengurangan ataupun peng-hapusan) ; 1. Bahwa untuk mendapatkan hak pengurangan atau penghapusan pajak yang tidak seharusnya menjadi kewajiban Pemohon, maka Pemohon telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajak dengan register perkara Nomor 54639/PP/M.VIIIA/99/2014 dengan tujuan agar mendapatkan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi Agung Indonesia STP masa Januari s/d Desember 2009, namun karena pertimbangan dan alasan bahwa Pemohon tidak berhak atau tidak diperkenankan mengajukan gugatan (alasan yang diajukan sebagai dasar gugatan tidak dapat dijadikan sebagai objek gugatan) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 Pasal 37 huruf d dan huruf e ; 1. Bahwa oleh karena Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2011 ### Pasal 37 huruf d dan huruf e a quo yang diduga bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi itu sudah disosialisasikan dan dilaksanakan, maka demi memberikan kepastian hukum antaraahkamah Republik Halaman 7 dari 61 halaman. Putusan Nomor 41 P/HUM/2015 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7 mah blik --- --- Page 8 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id penyelenggara pelayanan pajak dan masyarakat, diajukanlah permohonan keberatan hak uji materiil ini;hkama 1. Bahwa Pemohon adalah pembayar pajak (tax payer) dalam setiap Repub transaksi yang dilakukannya, Pemohon juga merasa sangat dirugikan dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Pasal 37 hurf d dan huruf e yang berakibat mengharuskan Pemohon untuk membayar apa yang bukan menjadi kewajibannya sebagai wajib pajak atau dengan kata lain Pemohon sebagai wajib pajak dikenakan pajak yang merupakan kewajiban warga negara kepada Negara secara tidak Agung Indonesia adil dan tidak manusiawi karena tidak dapat menggunakan haknya sebagai wajib pajak sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dalam Pasal 36; Dengan demikian sudah selayaknya Pemohon dipandang mempunyai kualitas hukum sebagai pihak yang mempunyai kepentingan sesuai ### Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Agung. Hal ini sesuai dengan adagium “no taxation without representation” yang artinyaahkamah Republik tidak ada pajak tanpa perwakilan dan “no participation without tax” yang bermakna tidak ada partisipasi tanpa pajak; Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah Pemohon sampaikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; ### III. ALASAN-ALASAN HUKUM 1. Bahwa ketentuan Pasal 23A UUD 1945 menyatakan bahwa: “Pajak dan Agung pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluanIndonesianegara diatur dengan undang-undang”; 1. Bahwa pada hakikatnya, pajak atau pungutan yang bersifat memaksa yang dibebankan oleh Pemerintah kepada rakyat, harus dibentuk dengan undang-undang yang tidak bertentangan satu sama lainnya .Hal itu merupakan perwujudan kedaulatan rakyat yang diakui berdasarkan konstitusi dan undang-undang. Dan oleh karenanya Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Pasal 37 huruf d dan huruf e tidak sahahkamah dan batal demi hukumRepublik(nietig van rectswege); Halaman 8 dari 61 halaman. Putusan Nomor 41 P/HUM/2015 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8 mah blik --- --- Page 9 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id 1. Bahwa apa yang termuat didalam Pasal 37 huruf d dan huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 yang berbunyi sebagaihkama berikut : Repub ### Pasal 37 Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan yang diajukan gugatan kepada badan peradilan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat(2) huruf c Undang-Undang meliputi keputusan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak selain : - Surat ketetapan …….dst - Surat Keputusan pembetulan ; Agung Indonesia - Surat Keputusan Keberatan Penerbitannya …….dst - Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi ; - Surat keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak ; - Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak ; dan - Surat keputusan Pengembalian Pendahuluan kelebihan Pajak . adalah sangat bertentangan dengan Undang-Undang yang lebih tinggi yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, hal mana dalam Pasal 36 menyatakan sebagaiahkamah Republik berikut : ### Pasal 36 **(1) Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak** dapat: . Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi Agung tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib PajakIndonesiaatau bukan karena kesalahannya; - Mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar; - Mengurangkan atau membatalkan Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yang tidak benar; atau - Membatalkan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa: 1. Penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan; atauahkamah 2. PembahasanRepublikakhir hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak. Halaman 9 dari 61 halaman. Putusan Nomor 41 P/HUM/2015 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9 mah blik --- --- Page 10 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id 1. Bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harushkama dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang- Repub undangan yang baik, yang meliputi: kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, asas Kepastian Hukum , Asas Kecermatan, asas Kepatutan dan Asas Keadilan Masyarakat serta asas kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan yang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi ; 1. Dalam penjelasan atas ketentuan-ketentuan a quo dijelaskan bahwa apabila peraturan yang bertentangan dengan “asas kepastian hukum , Agung Indonesia asas keadilan dan atau pejabat pembentuk yang tidak tepat” adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang- undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang. Yang tidak sesuai dengan “asas kepastian hukum , asas keadilan kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harusahkamah Republik benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan. 1. Bahwa menurut Bagir Manan (Mantan Ketua Mahkamah Agung RI), dasar yuridis (juridische gelding) sangat penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan karena akan menunjuk: 1. Keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang- undangan. Setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh Agung Indonesia badan atau pejabat yang berwenang; 1. Keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan per- undang-undangan dengan materi yang diatur, terutama kalau diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi atau sederajat; 1. Keharusan mengikuti tata cara ketentuan. Apabila tata cara tersebut tidak diikuti peraturan perundang-undangan mungkin batal demi hukum atau tidak/belum mempunyai kekuatan hukum mengikat ; 1. Keharusan tidakbertentangan dengan peraturan perundang-undanganahkamah yang lebih tinggiRepubliktingkatannya (vide Bagir Manan, Dasar-dasar Halaman 10 dari 61 halaman. Putusan Nomor 41 P/HUM/2015 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10 mah blik --- --- Page 11 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Perundang-undangan Indonesia, Ind-Hill. Co, Jakarta, 1992, hlm. 13- 18).hkama 1. Bahwa dengan tidak adanya dasar yuridis (juridische gelding) dalam Repub ketentuan Pasal 37 huruf d dan huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya sehingga mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum, asas keadilan, maka dapat ditafsirkan bahwa Termohon tidak mempunyai landasan hukum dalam membuat Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 a quo. Walhasil Peraturan Pemerintah a quoharuslah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum; Agung Indonesia 1. Bahwa berdasarkan argumentasi-argumentasi yuridis yang telah Pemohon uraikan di atas, maka terbuktilah dalil-dalil Pemohon yang menyatakan bahwa pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 Tentang Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya sehingga mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum , asas keadilan, maka dapat ditafsirkan bahwa Termohon tidak mempunyai landasan hukum dalam membuat Peraturan Pemerintah Nomor 74ahkamah Republik Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan, tidak sesuai hierarki dan materi muatan sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dengan demikian terdapat cukup alasan untuk menyatakan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban PerpajakanPasal 37 huruf d dan huruf e a quo tidak sah dan Agung batal demi hukum; Indonesia ### IV. KESIMPULAN; Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah Pemohon kemukakan dalam permohonan keberatan hak uji materiil ini, maka sampailah Pemohon pada kesimpulan yang dapat dirumuskan sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon dengan ini mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil kepada Mahkamah Agung agar sudilah kiranya melakukan pengujian formil atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan yangahkamahpembentukannya tidakRepublikmemenuhi ketentuan yang berlaku, yakni Halaman 11 dari 61 halaman. Putusan Nomor 41 P/HUM/2015 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11 mah blik --- --- Page 12 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya sehingga mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum , asashkama keadilan asas kesesuaian antara jenis hierarki dan materi muatan Repub sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ; 1. Bahwa berdasarkan Pasal 24A UUD 1945, Pasal 31 ayat (1) Undang- Undang Mahkamah Agung, Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 9 ayat **(2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan** Peraturan Perundang-undangan, maka dapat disimpulkan bahwa Agung Indonesia Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa, memutuskan dan mengadili perkara ini, pada tingkat pertama dan terakhir dan putusannya bersifat final; 1. Bahwa Pemohon memiliki hak baik langsung maupun tidak langsung yang diberikan oleh UUD 1945 khususnya Pasal 28D ayat (1). Hak konstitutional Pemohon tersebut setidak-tidaknya telah dirugikan secara potensial dan financial dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebihahkamah Republik tinggi tingkatannya sehingga mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum dan asas keadilan. Selain itu Pemohon adalah badan hukum publik dan sebagai wajib pajak yang taat pajak dan bijak sudah seharusnya peraturan yang diterapkan oleh pemerintah adalah peraturan yang bijak pula . Dengan demikian berdasarkan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Agung maka Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan hak uji materiil ini ; Agung 4. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah PemohonIndonesiasampaikan dalam permohonan ini, maka dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya sehingga mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum dan asas keadilan. Dengan demikian cukuplah alasan bagi Mahkamah Agung untuk menyatakan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undanganRepublikyang lebih tinggi tingkatannya yaituahkamah Halaman 12 dari 61 halaman. Putusan Nomor 41 P/HUM/2015 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12 mah blik --- --- Page 13 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Carahkama Perpajakan , hal mana dalam Pasal 36 menyatakan sebagai berikut : Repub ### Pasal 36 **(1) Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak** dapat: . Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya; Agung Indonesia - Mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar; - Mengurangkan atau membatalkan Surat Tagihan Pajak sebagai- mana dimaksud dalam Pasal 14 yang tidak benar; atau - Membatalkan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa: 1. Penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan; atau 1. Pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak.ahkamah Republik yang mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum dan bertentangan dengan asas keadilan, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakana quo tidak sah dan batal demi hukum, memerintahkan Termohon untuk mencabutnya dan menghukum Termohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon Agung mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksaIndonesiapermohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut: 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 1. Menyatakan bahwa pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku yaitu karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya sehingga mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum , asas keadilan dan asas kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan sebagaimana tertuangahkamah Republik Halaman 13 dari 61 halaman. Putusan Nomor 41 P/HUM/2015 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13 mah blik --- --- Page 14 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id dalam Pasal 5 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;hkama 1. Menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 Tentang Repub Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Pasal 37 huruf d dan huruf e tidak sah dan batal demi hukum; 1. Memerintahkan kepada Termohon untuk mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Pasal 37 huruf d dan huruf e ; 1. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Agung untuk mengirimkan petikan putusan ini kepada Sekretaris Negara untuk dicantumkan dalam Agung Indonesia Lembaran Berita Negara; 1. Menghukum Termohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini; DAN/ATAU : Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono); Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa: 1. Fotokopi Akta Notaris Haji Syarif Siangan Tanudjaja, SH., Notaris Jakartaahkamah Republik (BuktiP-1); 1. Fotokopi KTP atas nama Hartono Sohor (BuktiP-2) ; 1. Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 201 tentang Tata Cara pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (BuktiP-3); 1. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007, tanggal 17 Juli 2007 (BuktiP-4); Agung 5. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 TahunIndonesia2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (BuktiP-5); 1. Fotokopi Bukti Penerimaan Surat Nomor 19-01-2007 (BuktiP-6); 1. Fotokopi Tanda Terima Pemeriksaan Pajak (BuktiP-7) ; 1. Fotokopi Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (BuktiP-8); 1. Fotokopi Surat Tagihan Pajak No.00103/107/09/044/12(BuktiP-9); 1. Fotokopi Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.260/WPJ.21/2013 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi AtasSurat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Karena Permohonan Wajib Pajak (BuktiP-10); Republikahkamah Halaman 14 dari 61 halaman. Putusan Nomor 41 P/HUM/2015 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14 mah blik --- --- Page 15 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id 1. Fotokopi Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.KEP-839/WPJ.21/2013 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi AtasSurat Tagihan Pajak Pajakhkama Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Karena Permohonan Wajib Pajak Repub (BuktiP-11); 1. Fotokopi Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.54639/PP/M.XIIIA/99/2014 (BuktiP-12); 1. Fotokopi Surat Peninjauan Kembali (Pertama) No.01/PK/XII/2014(BuktiP- 13); 1. Fotokopi Surat Peninjauan Kembali (Novum) No.02/PK/III/2015(BuktiP-14); Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil a quotelah Agung Indonesia disampaikan kepada Termohon pada tanggal 22 September 2015 berdasarkanSurat Tanda Bukti Penerimaan Jawaban Termohon Atas Permohonan Hak Uji Materiil yang diterima oleh Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 50/BJT/IX/2015/41 P/HUM/2015; Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawabantertulis pada tanggal 22 September 2015 yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut: ### I. POKOK PERMOHONANPEMOHON 1. Bahwa menurut Pemohon, berlakunya ketentuan Pasal 37 huruf d danahkamah Republik huruf e PP No. 74 Tahun 2011 telah membatasi ruang lingkup Pemohon untuk mengajukan pengurangan atau penghapusansanksi administratif atas surat tagihan pajak pertambahan nilai barang dan jasa; 1. Bahwa menurut Pemohon, ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada dasarnya telah mengatur kewenangan Direktur Agung Jenderal Pajak yang dapat mengurangkan atau menghapuskansanksiIndonesia administrasi, akan tetapi pengaturan tersebut telah dikesampingkan oleh ketentuan Pasal 37 huruf d dan huruf e PP No 74 Tahun 2011, sehingga hak wajib pajak untuk dapat mengajukan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi tidak diperoleh; 1. Bahwa menurut Pemohon, pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan yang tidak sesuai dengan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, tidak memenuhi asas-asas pembentukan peraturanRepublikperundang-undangansebagaimana tertuangahkamah Halaman 15 dari 61 halaman. Putusan Nomor 41 P/HUM/2015 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15 mah blik --- --- Page 16 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id dalam Pasal 5 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan;hkama 1. Bahwa menurut Pemohon, dengan diberlakukannya ketentuan Pasal 37 Repub huruf d dan huruf e PP No. 74 Tahun 2011 telah mengakibatkanPemohon harus membayar apa yang bukan menjadi kewajibannya sebagai wajib pajak; ### II.PENJELASAN TERMOHON TERHADAPKEDUDUKAN HUKUM (LEGAL ### STANDING)PEMOHON. Berkenaan dengan kedudukan hukum (legal standing/persona standiinjudicio) dan kepentingan hukum Pemohon dalam perkara a quo, Agung Indonesia Termohon menyampaikan penjelasan, sebagai berikut : Bahwa ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung, yang berbunyi: "Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturanperundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu: - Perorangan wargaNegara Indonesia; - Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sepanjang masih hidup dan sesuaiahkamah Republik dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan RepublikIndonesia yang diatur dalam undang-undang; atau - Badan hukum publikatau badan hukum privat; Bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentangHak Uji Materiil, berbunyi: "Pemohon keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas Agung berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkatlebihIndonesiarendah dari undang-undang"; Ketentuan tersebut mensyaratkan bahwa permohonan keberatan uji materiil dapat diajukan oleh pihak-pihak yang tepat dan adanya kerugian langsung yang diderita oleh pihak-pihak tersebut, dan benar-benar diakibatkankarena berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan uji materi tersebut; Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum didasarkan padaalasan sebagai berikut: 1. KETIDAK ADANYARepublikKERUGIAN PEMOHON SEBAGAIahkamah Halaman 16 dari 61 halaman. Putusan Nomor 41 P/HUM/2015 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16 mah blik --- --- Page 17 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id ### AKIBATBERLAKUNYA PP NO. 74 TAHUN 2011.  Bahwa menurut Termohon, pada dasarnya dibentuknya PP No. 74hkama Tahun2011: Repub 1. Bertujuan untuk memberikan kemudahan dan kejelasan bagi masyarakat dalam memahami dan memenuhi hak serta kewajiban perpajakan yang sebelumnya diatur dalam PeraturanPemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan; 1. Bahwa ditetapkannya PP No. 74 Tahun 2011 padadasarnya merupakan bentuk pendelegasian kewenangan sebagaimana Agung Indonesia diamanatkan dalam ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang, yang berbunyi: "hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah".ahkamah Republik  Bahwa pengaturan tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan dalam PP No. 74 Tahun 2011, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku in casu berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang PenetapanPeraturan Pemerintah pengganti Agung Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang IndonesiaKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang;  Bahwa menurut Termohon, terkait dengan adanya kerugian langsung maupun tidak langsung yang diderita oleh Pemohon yang diakibatkan adanya PP No. 74 Tahun 2011 tersebut, Termohon sama sekali tidak melihat adanya hubungan sebab akibat (causal verband) yaitu antara kerugian yang diderita oleh Pemohon dengan berlakunya PP No. 74 Tahun 2011 dimaksud. Pemohon dalam permohonannya sarna sekali tidak menguraikan secara jelas danahkamah komprehensif Republikmengenai kerugian yang diderita oleh karena Halaman 17 dari 61 halaman. Putusan Nomor 41 P/HUM/2015 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 17 mah blik --- --- Page 18 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id berlakunya norma yang diujiin casu PP No. 74 Tahun 2011. Pemohon hanya berasumsi memiliki kepentingan hukum untukhkama mengajukan permohonan judicial review perkara aquo hanya Repub didasarkan bahwa karena upaya Pemohon untuk mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas surat tagihan pajak pajak pertambahan nilai barang dan jasa ditolak oleh Dirjen Pajak melalui keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP.839/WJP.21/2013 tanggal 27 November 2013. Yang kemudian oleh Pemohon Keputusan Dirjen Pajak tersebut digugat kepengadilan Pajak, yang kemudian oleh Pengadilan pajak gugatan Agung Indonesia Pemohon tidak dapat dikebulkan. Sehingga menurut Termohon, problematika hukum yang dihadapi oleh Pemohon bukanlah disebabkan keberlakuan PP No. 74 Tahun 2011 melainkan karena adanya penolakan terhadap pengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi Pemohon oleh Dirjen Pajak melalui keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP.839/WJP.21/2013 tanggal 27 November 2013, maka kerugian yang diderita oleh Pemohon baik langsung maupun tidak langsung bukanlah akibat oleh berlakunya PP No.74 Tahun 2011, dan tidakahkamah Republik adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kepentingan hukum Pemohon dengan berlakunya PP No. 74 Tahun 2011; ### 2. PERMOHONAN NEBISIN IDEM.  Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah untuk menguji ketentuan Pasal 37 huruf d dan huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Agung PelaksanaanHak ·dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan;Indonesia  Bahwa pengujian terhadap ketentuan Pasal 37 huruf d dan huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan pernah dilakukan pengujian dalam perkara Nomor 43P/HUM/2012 oleh PT. Best World Indonesia dan telah diputus oleh Mahkamah Agung pada tanggal 6 April2013 dengan amar putusan menolak Permohonan Pemohon;  Bahwa dalam alasan-alasan dalam pokok Permohonan yangahkamah diajukan olehRepublikPT. Best World Indonesia pada dasarnya sama Halaman 18 dari 61 halaman. Putusan Nomor 41 P/HUM/2015 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 18 mah blik --- --- Page 19 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id dengan yang diajukan oleh Pemohon yang menganggap bahwa ketentuan Pasal 37 huruf d dan huruf e Peraturan Pemerintahhkama Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Repub Pemenuhan Kewajiban Perpajakan telahbertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;  Dengan demikian menurut Termohon, oleh karena pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon sama dengan pokok permohonan dalam perkara Nomor 43P/HUM/2012, oleh sebab itu Termohon berpendapat permohonan Pemohon Nebis In Idem; III.LATAR BELAKANG TERBITNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 74 Agung Indonesia ### TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PELAKSANAANHAK DAN ### PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN. Sebagai gambaran bagi Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan a quo, kami sampaikan latar belakang pembentukan PP No 74 Tahun 2011 yang diajukan permohonan uji materiil olehPemohon, sebagai berikut: - Undang-Undang di bidang perpajakan memberikan amanat pengaturan kepada peraturan perundang-undangandi bawahnya; 1. Amanat pengaturan kepada Peraturan Pemerintah dan Peraturanahkamah Republik Menteri Keuangan yang diberikan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2009 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2009 (untuk selanjutnya disebut sebagai Agung Undang-Undang KUP) merupakan undang-undangIndonesiayang berisi ketentuan formal yang mengatur mengenai tata cara dan prosedur pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan baik bagi Wajib Pajak maupun petugas pajak. Ketentuan formal ini diberlakukan untuk melaksanakan ketentuan dalam undang-undang pajak material, seperti Undang-Undang Pajak Penghasilan atau Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah; Undang-Undang KUP memberikan amanat kepada Pemerintah selaku lembagaRepublikeksekutif yang melaksanakan Undang-Undangahkamah Halaman 19 dari 61 halaman. Putusan Nomor 41 P/HUM/2015 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 19 mah blik --- --- Page 20 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id untuk mengatur lebih lanjut ketentuan dalam Undang-Undang KUP baik melalui Peraturan Pemerintah ataupun PeraturanMenterihkama Keuangan. Amanat pengaturan kepada Peraturan Pemerintah di Repub dalam Undang-Undang KUP terdapat dalam 3 (tiga) Pasal yang dapat diuraikan sebagai berikut: - Pasal 35A yangberbunyi : Ayat (1) "Setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain, wajib memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada DirektoratJenderal Pajak yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah dengan Agung Indonesia memperhatikan ketentuansebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2)"; Ayat (2) "Dalam hal data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, Direktur Jenderal Pajak berwenang menghimpun data dan informasi untuk kepentingan penerimaan negara yang ketentuannya diatur dengan Peraturan pemerintah dengan memperhatikanketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2)"; - Pasal 37 yangberbunyi:ahkamah Republik "Perubahan besarnya imbalan bunga dan sanksi administrasi berupabunga, denda, dan kenaikan, diatur denganPeraturan Pemerintah"; - Pasal 48 yangberbunyi: "Hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah"; Amanat pengaturan kepada Peraturan Pemerintah tersebut Agung menunjukkan bahwa Undang-Undang KUP tidak dapatIndonesiaberdiri sendiri melainkan harus ditopang oleh peraturan perundang-undangan di bawahnya. Terkait amanat Pasal 48 Undang-Undang KUP yang menjadi dasar pembentukan PP 74/2011 yang diajukan uji materiil oleh Pemohon, dapat kami sampaikan bahwa meskipun pasal tersebut memberikan kewenangan yang sangat luas kepada Pemerintah untuk mengatur hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-Undang KUP, namun kewenangan tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan asas legalitas serta mengedepankan prinsip keadilan,Republikkepastian hukum, dan kemanfaatan yang menjadiahkamah Halaman 20 dari 61 halaman. Putusan Nomor 41 P/HUM/2015 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 20 mah blik --- --- Page 21 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id dasar dalam pembentukan peraturan pemerintah. Selain itu, pengaturan yang dilakukan juga sejalan dengan kebutuhan untukhkama menyesuaikan proses dan prosedur administrasi perpajakan dengan Repub perubahan yang sangat dinamis dalam masyarakat Wajib Pajak; 1. Amanat pengaturan kepada peraturan pemerintah dalam undang- undangpajak material; Amanat pengaturan kepada peraturan pemerintah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang KUP dapat ditemukan juga dalam ketentuan undang-undang pajak material seperti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor Agung Indonesia 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (untuk selanjutnya disebut Undang- Undang PPh) dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentangPerubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang PPN). Bahkan amanat pengaturan yang serupa dengan Pasal 48 Undang- Undang KUP juga ditemukan dalam undang-undang material tersebut, yaitu: - Pasal 35 Undang-UndangPPh.ahkamah Republik "Hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang ini diatur lebih lanjutdengan Peraturan Pemerintah"; - Pasal 19 Undang-UndangPPN. "Hal-hal yang belum diatur dalam undang-undang ini diatur lebih lanjut dengan PeraturanPemerintah"; Pengaturan kepada peraturan pemerintah dalam undang-undang material tersebut, khususnya amanat pengaturan terhadap hal-hal yang Agung belum cukup diatur dalam undang-undang melaluiIndonesiaPeraturan Pemerintah, menunjukkan bahwa dalam undang-undang di bidang perpajakan pengaturan tersebut memang diperlukan. Pengamanatan pengaturan kepada peraturan pemerintah mengenai hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang ditujukan untuk memberikan kemudahan kepada Pemerintah dalam menyesuaikan ketentuan dalam Undang-Undang,sebagai akibat terjadinya perkembangan masyarakat, ekonomi, sosial, budaya dan hukum itu sendiri tanpa harus mengubah Undang-Undang, namun tetap berpegang pada asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan,Republiktermasuk asas-asas hukum atau prinsip-ahkamah Halaman 21 dari 61 halaman. Putusan Nomor 41 P/HUM/2015 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 21 mah blik --- --- Page 22 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id prinsip hukum yang berlaku umum. Hal ini didasarkan pada pertimbangan waktu yang lebih singkat dalam pembentukan Peraturanhkama Pemerintah dibandingkan dengan waktu yang diperlukan dalam Repub pembentukan Undang-Undang. Dengan demikian, Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan Pasal 48 Undang-Undang KUP seperti halnya peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan Undang- Undang PPh dan Undang-Undang PPN, berfungsi sebagai pelengkap yang merupakan satu kesatuan dengan Undang-Undang KUPitu sendiri; - Fungsi PP 74/2011 sebagai pelengkap Undang-Undang Meskipun Agung Indonesia sarna-sarna memberikan amanat untuk pengaturan kepada Peraturan Pemerintah, namun amanat pengaturan kepada Peraturan Pemerintah yang terdapat dalam Pasal 37 dan Pasal 48 Undang-Undang KUP memiliki karakteristik tersendiri. Hal tersebut dapatdijelaskan sebagai berikut: 1. Fungsi pengaturan dalam Peraturan Pemerintah berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang KUP Pasal 37 Undang-Undang KUP jelas mengatur bahwa Pemerintah diberi kewenangan untuk mengubah besaran sanksi administrasi dan besaran imbalan bunga melaluiahkamah Republik Peraturan Pemerintah tanpa harus mengubah Undang-Undang. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun perubahan besaran sanksi atau besaran imbalan bunga diatur dalam Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan Pasal 37, namun hal inimempunyai makna bahwa pengaturan besaran sanksi administrasi dan besaran imbalan bunga tersebut secara substansial mempunyai kedudukan yang sama dengan pengaturan dalam Undang-Undang. Oleh karena itu, Agung Peraturan Pemerintah amanat Pasal 37 Undang-UndangIndonesiaKUP tersebut harus dipandang sebagai pengganti (substitusi) dari pasal- pasal dalam Undang-Undang KUP yang mengatur mengenai besarnya sanksi administrasi dan besarnya imbalan bunga; 1. Fungsi Pengaturan dalam Peraturan Pemerintah berdasarkan Pasal 48 Undang-UndangKUP. Hal demikian berlaku juga untuk Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan Pasal 48 Undang-Undang KUP. Sebagaimana bunyi dari ketentuan Pasal 48 Undang-Undang KUP tersebut di atas, ketentuan PasalRepublik48 tersebut dimaksudkan untuk memberikan exitahkamah Halaman 22 dari 61 halaman. Putusan Nomor 41 P/HUM/2015 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 22 mah blik --- --- Page 23 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id strategy (jalan keluar) kepada Pemerintah untuk segera menyesuaikan ketentuan yang belum cukup diatur dalam Undang-hkama Undang sebagai akibat adanya perkembangan masyarakat, Repub ekonomi, sosial, budaya dan hukum itu sendiri. Seperti diketahui bahwa perkembangan hukum di bidang perpajakan termasukperkembangan administrasi perpajakan berlangsung sangat dinamis seiring dengan perkembangan teknologi, perkembangan sosial-budaya, dampak globalisasi (praktek perpajakan negara lain) yang memerlukan penyesuaian ketentuan secara cepat; Agung Indonesia Itulah sebabnya, terhadap ketentuan Pasal 48 Undang-Undang KUP, sejak Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sampai dengan perubahan terakhir dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tidak pernah dilakukan peru bahan, mengingat materi yang telah diatur dalam Undang-Undang KUP masih sangat mungkin berkembang sehingga penyesuaian terhadap materi tersebut tidak harus dilakukan dengan mengubah Undang-Undang. Ketentuan ### Pasal 48 Undang-Undang KUP juga dimaksudkan untuk menjaga kelenturan pengaturan yang dilakukan oleh Undang-Undang dalamahkamah Republik rangka mengantisipasi demikiancepatnyaperubahan-perubahan yang terjadi di bidang perpajakan; Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan Pasal 48 UU KUP berfungsi sebagai pelengkap UU KUP yang harus dipandang sebagai satu kesatuan dengan undang-undang induknya, yaitu Undang-Undang KUP itu sendiri. Hal ini sejalan dengan bunyi penjelasan Pasal 48 Undang-Undang KUPyang Agung menyatakan: Indonesia "Untuk menampung hal-hal yang belum cukup diatur mengenai tata cara atau kelengkapan yang materinya sudah dicantumkan dalam Undang-undang ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Dengan demikian akan lebih mudah mengadakan penyesuaian pelaksanaanUndang-Undang ini dan tata carayang diperlukan"; Dari penjelasan ini terlihat bahwa berbeda dengan anggapan Pemohon bahwa seharusnya PP 74/2011 hanya berisi tata cara dan bukannyaRepublikmateri, Pasal 48 Undang-Undang KUP justruahkamah Halaman 23 dari 61 halaman. Putusan Nomor 41 P/HUM/2015 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 23 mah blik --- --- Page 24 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id memberikan ruang untuk mengatur kelengkapan yang materinya sudah dicantumkan dalam Undang-Undang KUP kepada Peraturanhkama Pemerintah, termasukdiantaranya materi tentang hat-hat yang Repub masih belum jelas dan belum cukup diatur; - Latar Belakang PembentukanPP 74/2011: 1. Pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 sebagai pelaksanaan Pasal 48 Undang-Undang KUP Dalam rangka memberikan kemudahan dan kejelasan bagi masyarakat untuk memahami dan memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya, Pemerintah memandang perludiberikan suatu kepastian hukum Agung Indonesia dalam melaksanakan ketentuan umum dan tata cara perpajakan dengan mengatur ketentuan umum tersebut dalam suatu Peraturan Pemerintah; Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir denganUndang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, merupakan Peraturan Pemerintah yang pertama kali dibentuk untukahkamah Republik melaksanakan amanat Pasal 48 Undang-Undang KUP. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007, celah-celah yang timbul dalam sistem administrasi perpajakan karena belum cukup pengaturan dalam Undang-Undang KUP, misalnya pada permasalahan tata cara pemeriksaan, tata cara penetapan pajak yang tidak atau kurang dibayar, tata cara pemberian imbalan bunga, serta tata cara upaya hukum dapat terjawab karena Agung pengaturan dalam Peraturan Pemerintah NomorIndonesia80 Tahun 2007mengisikekosongan yang belum cukup diatur dalam Undang- Undang KUP. Peraturan Pemerintah tersebut disusun dengan tetap mendasarkan pada prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan; 1. Pembentukan PP 74/2011 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun2007; Seiring dengan perkembangan hukum dan masyarakat khususnya di bidang perpajakan, serta untuk menyelaraskan dengan Undang- Undang PPh Republikdan Undang-Undang PPN dipandang perlu untukahkamah Halaman 24 dari 61 halaman. Putusan Nomor 41 P/HUM/2015 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 24 mah blik --- --- Page 25 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id melakukan penggantian Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 1. Penggantian Peraturan Pemerintah Nomor80 Tahun 2007hkama dilakukan dengan menerbitkan PP 74/2011; Repub PP 74/2011 juga dibuat agar lebih memberikan kejelasan dan kepastian hukum bagi Wajib Pajak, fiskus, maupun hakim Pengadilan Pajak dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan. Permasalahan dalam ketentuan formal di bidang perpajakan yang selama ini menimbulkankeragu-raguan disempurnakan melalui PP 74/2011; Penyempurnaan materi dalam PP 74/2011 adalah antaralain: Agung Indonesia - Penyempurnaan ketentuan yang terkait tata cara pendaftaran dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak sertapengukuhan dan pencabutan Pengusaha Kena Pajak; b.Penyempurnaan ketentuan yang terkait dengan tata cara pembetulan Surat Pemberitahuan, dan pengungkapanketidak- benaran; - Penyempurnaan ketentuan yang terkait dengan tata cara penetapan berdasarkanketerangan lain; - Penyempurnaan ketentuan yang terkait dengan jalur-jalurahkamah Republik upaya hukum yang dapat ditempuholeh Wajib Pajak; - Penyempurnaan ketentuan yang terkait dengan tata cara pemberian imbalanbunga; - Penyempurnaan ketentuan mengenai tata cara pembukuan dan pemeriksaan terhadap WajibPajak; - Penyempurnaan ketentuan mengenai tata cara Pemeriksaan Bukti Permulaan dan penghentian penyidikan;dan Agung h. Penyempurnaan ketentuan yang terkait Indonesiadengan aspek perpajakan internasional (Mutual Agreement Procedure, Exchange of Information,dan Advance Pricing Agreement); 1. Pembentukan PP 74/2011 sebagai suatukeniscayaan. Berdasarkan uraian latar belakang pembentukan Peraturan Pemerintah tersebut di atas, terlihat bahwa pembentukan PP 74/2011 sebagai pelaksanaan Pasal 48 Undang-Undang KUP, didasarkan pada kebutuhan masyarakat akan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakanRepublikyang merupakan hal yang tidak dapatahkamah Halaman 25 dari 61 halaman. Putusan Nomor 41 P/HUM/2015 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 25 mah blik --- --- Page 26 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id ditawar-tawar lagi. Termasuk dalam kepastian hukum tersebut adalah pengaturan terhadap pasal-pasal yang dapat menimbulkanhkama perbedaan penafsiran termasuk pengaturan Pasaf 37 PP 74/2011 Repub yang menjelaskan Pasal 23 ayat (2) huruf c yang diajukanpermohonan uji materiil oleh Pemohon. Dengan pengaturan terhadap ketentuan dalam Undang-Undang KUP yang dapat menimbulkan perbedaan penafsiran tersebut dalam PP 74/2011, permasalahan ketidakpastian hukum dalam mencari keadilan dapat teratasi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembentukan PP 74/2011 yangmenggantikan Peraturan Pemerintah Nomor80 Agung Indonesia Tahun 2007 merupakan suatu keniscayaan dalam menyikapi perubahan ekonomi, sosial, sosial dan budaya hukum khususnya yang terkat dengan bidang perpajakan, di samping untuk memberikan kepastian hukum dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan dari Wajib Pajak; ### IV.JAWABAN TERMOHONTERHADAP POKOK PERMOHONANPEMOHON; 1.Termohon tidak sependapat dengan anggapan/argumentasi Pemohon dalam permohonannya yangmenyatakan : Bahwa menurut Pemohon, berlakunya ketentuan Pasal 37 huruf d danahkamah Republik huruf ePP No. 74 Tahun 2011 telah membatasi ruang lingkup pemohon untuk mengajukan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif atas surattagihan pajak pertambahan nilai barangdan jasa; Terhadap alasan/anggapan Pemohon di atas, Termohon memberikan penjelasan sebagaiberikut : - Kewenangan penerbitan Surat Ketetapan Pajak oleh Direktur Jenderal Pajak dan jalur upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Agung Wajib Pajak Sebelum menanggapi dalil-dalilIndonesiayang diajukan Pemohon terhadap Pasal 37 PP 74/2011, perlu kiranya disampaikan filosofi yang dibangun oleh Undang-Undang KUP khususnya yang terkait dengan kewenangan Direktur Jenderal Pajak untuk menerbitkan surat ketetapan pajak dan upaya hukum yang dapatdilakukan oleh Wajib Pajak terkait dengan penetapan tersebut; 1. Kewenangan DJP untuk menerbitkan Surat ketetapan Pajak berdasarkan Undang-UndangKUP. Dalam sistemRepublikperpajakan yang dianut di Indonesia, Wajibahkamah Halaman 26 dari 61 halaman. Putusan Nomor 41 P/HUM/2015 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 26 mah blik --- --- Page 27 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya (selfhkama assessment). Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 12 Repub ayat (1) Undang-Undang KUP yangberbunyi: "Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak"; Dengan pemberian kepercayaan tersebut, pajak yang dilaporkan oleh Wajib Pajak dianggap benar dan sesuai Agung Indonesia dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Hal ini sejalan dengan bunyi Pasal 12 ayat (2) Undang- Undang KUP sebagai berikut: "Jumlah Pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undanganperpajakan"; Sistem self assessment menuntut kejujuran Wajib Pajak dalam membayar dan melaporkan jumlah pajak yang terutang.ahkamah Republik Apabila Wajib Pajak membayar dan melaporkan jumlah pajak yang terutang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, terhadap Wajib Pajak tidak akandiambil tindakan penegakan hukum. Namun, apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan tidak benar, Direktur Jenderal Pajak memiliki kewenangan menetapkan jumlah pajak yang terutang sesuai Agung dengankewenangan yang diberikan olehPasalIndonesia12 ayat (3) Undang-Undang KUP; Penetapan jumlah pajak yang terutang oleh Direktur Jenderal Pajak dilakukan berdasarkan kewenangan Direktur Jenderal Pajak untuk menerbitkan surat ketetapan pajak, Adapun kewenangan penerbitan surat ketetapan pajak yang dimiliki oleh Direktur Jenderal Pajak, dapat diuraikan sebagaiberikut: - Pasal 13 Undang-UndangKUP: Ayat (1): Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnyaRepublikpajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagianahkamah Halaman 27 dari 61 halaman. Putusan Nomor 41 P/HUM/2015 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 27 mah blik --- --- Page 28 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayarhkama dalam hal-hal sebagaiberikut: Repub - Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurangdibayar; - Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ### Pasal 3 ayat (3) dan setelah ditegursecara tertuiis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana Agung Indonesia ditentukan dalam Surat Teguran; - Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikanselisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenai tarif 0% (nol persen); - Apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ### Pasal 28 atau Pasal 29 tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnyapajak yang terutang;atauahkamah Republik e. Apabila kepada Wajib Pajak diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan sebagaimanadimaksud dalam Pasal2 ayat (4a). - Pasal 15 Undang-UndangKUP: Ayat (1): Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dalam jangka Agung waktu 5(lima) tahun setelah saat terutangnyaIndonesiapajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak apabila ditemukan data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah dilakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitanSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan; - Pasal 17 Undang-UndangKUP: Ayat (1): Direktur Jenderal Pajak, setelah melakukan pemeriksaan, menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih BayarRepublikapabila jumlahkredit pajak atau jumlah pajak yangahkamah Halaman 28 dari 61 halaman. Putusan Nomor 41 P/HUM/2015 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 28 mah blik --- --- Page 29 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id dibayar lebih besar daripada jumlah pajakyang terutang; - Pasal 17A Undang-UndangKUP:hkama Ayat (1): Direktur Jenderal Pajak, setelah melakukan Repub pemeriksaan, menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Nihil apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak atau tidak ada pembayaranpajak; Pemberian kewenangan kepada Direktur Jenderal Pajakuntuk menerbitkan ketetapan pajak sebagaimana diatur dalam Pasal Agung Indonesia 13, Pasal 15, Pasal 17, dan Pasal 17A Undang-Undang KUP pada dasarnya adalah untuk memastikan bahwa Wajib Pajak melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya dengan tepat dan benar sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan perundangan-undangan dibidang per- pajakan. Namun demikian, dalam menerbitkan surat ketetapan pajak tersebut, Direktur Jenderal Pajak tidak dapat sewenang- wenangmelainkan tetap harus sesuai dengan prosedur atau tata cara dalam rangka penerbitan surat ketetapan pajakahkamah Republik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang KUP dan peraturan pelaksanaannya; Demikian juga, penetapan jumlah pajak yang terutang dalam surat ketetapan pajak tersebut, juga harus sesuai dengan ketentuan material (Undang-Undang PPh dan Undang- UndangPPN); Oleh karena itu, dalam hal surat ketetapan pajak yang Agung diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak tidakIndonesiasesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Undang-Undang KUP, Wajib Pajak dapat mengajukan upaya hukum terkait dengan tidak dipenuhinya prosedur tersebut. Demikian halnya, dalam hal jumlah pajak yang terutang dalam surat ketetapan pajak tidak disetujui oleh Wajib Pajak, Wajib Pajak juga dapat mengajukan upaya hukum terkait dengan jumlah pajak yang terutang tersebut. Upaya hukum terkait dengan prosedur penerbitan surat ketetapan pajak dan upaya hukum terkait dengan jumlah pajak yangRepublikterutangdalam surat ketetapan pajak tersebutahkamah Halaman 29 dari 61 halaman. Putusan Nomor 41 P/HUM/2015 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 29 mah blik --- --- Page 30 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id merupakan 2 (dua) jalur upaya hukum yang berbeda, sehingga tidak dapat dicampuradukkan dalam implementasinya;hkama 1. Skema upaya hukum dalam Undang-Undang KUP atas Surat Repub KetetapanPajak; Sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya bahwa terdapat 2 (dua) jalur upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Wajib Pajak, terkait dengan surat ketetapan pajak yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Hal ini disebabkan terdapat 2 (dua) kemungkinansengketa yang terjadi akibat diterbitkannya produk hukum berupa surat ketetapan pajak, Agung Indonesia yaitu: - Adanya kemungkinan sengketa yang terkait dengan jumlah pajak yang terutang dalam surat ketetapanpajak; - Adanya kemungkinan sengketa terkait dengan prosedur penerbitan surat ketetapanpajak; Untuk memperjelas 2 (dua) jenis sengketa dan upaya hukum terkait dengan sengketa tersebut, dapat diuraikan hal-hal sebagaiberikut: a)Sengketa dan upaya hukum terkait dengan jumlah pajakahkamah Republik yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Penerbitan surat ketetapan pajak oleh Direktur Jenderaf Pajak dilakukan berdasarkan hasil verifikasi atau hasil pemeriksaan. Sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang KUP, Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji pemenuhan kewajibanperpajakan Wajib Pajak. Agung Pelaksanaan pemeriksaan dimaksudkanIndonesiadalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dari Wajib Pajak; Sebagaimana telah diuraikan di atas, Wajib Pajak diberikan kepercayaan penuh dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya. Namun demikian, kebenaran pemenuhan kewajiban perpajakan tersebut tentunya perlu diuji dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang ada, khususnyaRepublikundang-undang pajak material seperti Undang-ahkamah Halaman 30 dari 61 halaman. Putusan Nomor 41 P/HUM/2015 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 30 mah blik --- --- Page 31 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Undang PPh atau Undang-Undang PPN.Apabila pemenuhan kewajiban perpajakan sudah sesuai denganhkama ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Repub perpajakan, maka tidak akan ada koreksi pajak yang terutang yang menjadi sengketa. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa tidak jarang petugas pajak melakukan koreksi yang diakibatkan baik karena perbedaan pemahaman akan undang-undang perpajakan maupun karena ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga menyebabkan Agung Indonesia terjadinya sengketa; Atas koreksi tersebut Wajib Pajak bisa menyetujui atau tidak menyetujui. Dalam hal Wajib Pajak menyetujui jumlah pajak yang terutang, Wajib Pajak harus membayar jumlah pajak yang terutang; Dalam hal tidak menyetujui tidak diwajibkan untuk membayar, dan dapat mengajukanupaya hukum; Dalam hal Wajib Pajak tidak setuju dengan jumlah pajak terutang yang ditetapkan Direktur Jenderal Pajak, Wajibahkamah Republik Pajak dapat m