39 P/HUM/2020

--- Page 1 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN Nomor 39 P/HUM/2020hkama DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Repub ### MAHKAMAH AGUNG memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 34 dan Pasal 42 Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara: KOMUNITAS PASIEN CUCI DARAH INDONESIA (KPCDI), tempat Agung Indonesia tinggal Jalan Puskesmas Nomor 11, RT 006/RW 006, Kel. Kelapa Gading Timur, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara, selaku Ketua Umum Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI); Dalam hal ini ini diwakili oleh kuasa: Rusdianto Matulatuwa, S.H. Advokat pada Kantor Hukum Matulatuwa & Makta beralamat di Ruang M. Lutfie Hakim, Gedung Graha Pratama Lantai 20, Jalan M.T. Haryono, Kav. 15, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 07/MATULATUWA&MAKTA/SKK/V/2020, tanggal 15 Mei 2020; Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;ahkamah Republik melawan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat; Dalam hal ini ini diwakili oleh kuasa: Yasonna H.Laoly sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 8 Juni 2020, yang kemudian memberikan Kuasa kepada: Agung Indonesia 1. Widodo Ekatjahjana, Direktur Jenderal Peraturan Perundang- undangan, dan kawan-kawan berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor M.HH.PP.06.02-23, tanggal 19 Juni 2020; 1. Sundoyo, S.H.,MKM, M Hum, Kepala Biro Hukum dan Organisasi, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: HK.05.04/Menkes/390/2020, tanggal 1 juli 2020; Halaman 1 dari 178 halaman. Putusan Nomor 39 P/HUM/2020ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 1 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 2 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id 1. Hadiyanto, Sekretaris Jenderal, dan kawan-kawan, berdasarkanhkama Surat Kuasa Khusus Nomor: SKU-231/MK.01/2020, tanggal 15 Juni 2020; Repub Selanjutnya disebut sebagai Termohon; Mahkamah Agung tersebut; Membaca surat-surat yang bersangkutan; ### DUDUK PERKARA Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Mei 2020 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung Agungpada tanggal 28 Mei 2020 dan diregister dengan NomorIndonesia39 P/HUM/2020 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 34 dan Pasal 42 Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut: I. Kewenangan Mahkamah Agung; 1. Bahwa Pemohon dengan Permohonan yang disampaikan ini melalui Mahkamah Agung Republik Indonesia akan melakukan Uji Materil terhadap:ahkamah a. Pasal 34 Republikyang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 yang berbunyi: ### Pasal 34: **(1) Besaran iuran bagi Peserta PBPU dan Peserta BP dengan** Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III yaitu sama dengan besaran Iuran bagi Peserta PBI Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dengan Agungketentuan sebagai berikut: Indonesia - Untuk tahun 2020: 1. Sebesar Rp25.500,00 (dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) per orang per bulan dibayar oleh Peserta PBPU dan Peserta BP; 1. Sebesar Rp16.500,00 (enam belas ribu lima ratus rupiah) per orang per bulan dibayar oleh Pemerintah Halaman 2 dari 178 halaman. Putusan Nomor 39 P/HUM/2020ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 2 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 3 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Pusat sebagai bantuan Iuran kepada Peserta PBPU danhkama Peserta BP; dan 3.RepubIuran bagian Peserta PBPU dan Peserta BP atau pihak lain atas nama Peserta sebesar Rp25.500,00 (dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) per orang per bulan sebagaimana dimaksud pada angka 1, yang sebelumnya dibayarkan oleh Pemerintah Daerah sebagai bagian dari penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah, berdasarkan Peraturan Presiden ini dibayarkan oleh AgungPemerintah Daerah; Indonesia - Untuk tahun 2021 dan tahun berikutnya: 1. Sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per orang per bulan dibayar oleh Peserta PBPU dan Peserta BP atau pihak lain atas nama Peserta; 1. Sebesar Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per orang per bulan dibayar oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai bantuan Iuran kepada Peserta PBPU dan Peserta BP; danahkamah 3. IuranRepublikbagian Peserta PBPU dan Peserta BP atau pihak lain atas nama Peserta sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per orang per bulan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dapat dibayarkan oleh Pemerintah Daerah sebagian atau seluruhnya; **(2) Iuran bagi Peserta PBPU dan Peserta BP dengan Manfaat** pelayanan di ruang perawatan Kelas II yaitu sebesar AgungRp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per orangIndonesiaper bulan dibayar oleh Peserta PBPU dan Peserta BP atau pihak lain atas nama Peserta; **(3) Iuran bagi Peserta PBPU dan Peserta BP dengan Manfaat** pelayanan di ruang perawatan Kelas I yaitu sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang per Halaman 3 dari 178 halaman. Putusan Nomor 39 P/HUM/2020ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 3 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 4 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id bulan dibayar oleh Peserta PBPU dan Peserta BP atau pihakhkama lain atas nama Peserta; (4) BantuanRepubiuran kepada Peserta PBPU dan Peserta BP dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Peserta PBPU dan Peserta BP dengan status kepesertaan aktif; **(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan iuran kepada** Peserta PBPU dan Peserta BP dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III sebagaimana dimaksud pada ayat Agung(1) diatur dalam Peraturan Menteri yangIndonesiamenyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan; **(6) Ketentuan mengenai besaran iuran sebagaimana dimaksud** pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2020; **(7) Untuk bulan Januari, bulan Februari, dan bulan Maret 2020,** iuran bagi Peserta PBPU dan Peserta BP yaitu sebesar: - Rp42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah) per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelasahkamah III; Republik - Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II; atau - Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I; Agung(8) Untuk bulan April, bulan Mei, dan bulan JuniIndonesia2020, Iuran bagi Peserta PBPU dan Peserta BP yaitu sebesar: - Rp25.500,00 (dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III; Halaman 4 dari 178 halaman. Putusan Nomor 39 P/HUM/2020ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 4 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 5 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id - Rp51.000,00 (lima puluh satu ribu rupiah) per orang perhkama bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II;Repubatau - Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I; **(9) Dalam hal iuran yang telah dibayarkan oleh Peserta PBPU** dan Peserta BP melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8), BPJS Kesehatan Agungmemperhitungkan kelebihan pembayaranIndonesiaIuran dengan pembayaran luran bulan berikutnya; - Pasal 42 ayat 3 huruf a, 5 s/d 9 Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 yang berbunyi: **(3) Pemberhentian sementara penjaminan peserta sebagaimana** dimaksud pada ayat (1) berakhir dan status kepesertaan aktif kembali, apabila Peserta: - Telah membayar iuran bulan tertunggak, paling banyak untuk waktu 24 (dua puluh empat) bulan; danahkamah (5) Dalam Republikwaktu 45 (empat puluh lima) hari sejak status kepesertaan aktif kembali sebagaimana dimaksud pada ayat **(3), ayat (3a), dan ayat (3b), peserta sebagaimana dimaksud** pada ayat (1) wajib membayar denda kepada BPJS Kesehatan untuk setiap pelayanan kesehatan rawat inap tingkat lanjutan yang diperolehnya; **(6) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yaitu sebesar Agung5% (lima persen) dari perkiraan biaya paket IndonesiaIndonesian Case** Based Groups berdasarkan diagnosa dan prosedur awal untuk setiap bulan tertunggak dengan ketentuan: - Jumlah bulan tertunggak paling banyak 12 (dua belas) bulan; dan - Besar denda paling tinggi Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah); Halaman 5 dari 178 halaman. Putusan Nomor 39 P/HUM/2020ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 5 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 6 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id (6a) Untuk tahun 2020, denda sebagaimana dimaksud padahkama ayat (5) yaitu sebesar 2,5 % (dua koma lima persen) dari Repubperkiraan biaya paket Indonesian Case Based Groups berdasarkan diagnosa dan prosedur awal untuk setiap bulan tertunggak dengan ketentuan: - Jumlah bulan tertunggak paling banyak 12 (dua belas) bulan; dan - Besar denda paling tinggi Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah); Agung(7) Bagi Peserta PPU, pembayaran Iuran sebagaimanaIndonesiadimaksud pada ayat (3), ayat (3a), ayat (3b), dan ayat (4), serta denda sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6), dan ayat (6a) ditanggung oleh Pemberi Kerja; **(8) Ketentuan pembayaran Iuran sebagaimana dimaksud pada** ayat (3), ayat (3a), ayat (3b), dan ayat (4), serta denda sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6), dan ayat (6a) dikecualikan untuk: - Peserta PBI Jaminan Kesehatan; danahkamah b. PesertaRepublikPBPU dan Peserta BP yang luran-nya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a angka 3 dan huruf b angka 3 seluruhnya dibayar oleh Pemerintah Daerah. **(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembayaran Iuran** sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (3a), ayat (3b), ayat (4), ayat (7), dan ayat (8), serta denda sebagaimana Agungdimaksud pada ayat (5), ayat (6), ayat (6a), ayatIndonesia(7), dan ayat **(8) diatur dengan Peraturan BPJS Kesehatan setelah** berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait; 1. Bahwa Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 merupakan salah satu instrumen hukum di bawah undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang lebih tinggi, sebagaimana Pasal 8 Halaman 6 dari 178 halaman. Putusan Nomor 39 P/HUM/2020ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 6 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 7 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukanhkama Peraturan Perundang-Undangan yang berbunyi: (1) Jenis RepubPeraturan Perundang-Undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang Agungatau Pemerintah atas perintah Undang-Undang,IndonesiaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat; **(2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada** ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang- undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan;ahkamah 3. Bahwa sebagaimanaRepublikPasal 24A Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, menentukan yang bahwa: “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang”; 1. Bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang AgungNomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah AgungIndonesiasebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, memuat ketentuan: **(1) Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan** perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang; Halaman 7 dari 178 halaman. Putusan Nomor 39 P/HUM/2020ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 7 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 8 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id **(2) Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-hkama undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan denganRepubperaturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau** pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku; 1. Bahwa ketentuan serupa juga terdapat pada Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan: “Mahkamah Agung berwenang: menguji peraturan perundang- undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang”; Agung6. Bahwa Penegasan yang sama juga tertuang padaIndonesiaPasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang menentukan: “Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang- Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung”; 1. Bahwa Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 merupakan Peraturan Perundang-Undangan di bawah Undang-Undang, dengan demikian berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Mahkamahahkamah Agung berwenangRepublikuntuk menguji dan mengadilinya; II. Kedudukan Hukum dan Kepentingan Hukum Para Pemohon 1. Bahwa Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) berdasarkan Akte Pendirian Perkumpulan Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (“KPCDI”) tanggal 22 Mei 2017, Nomor 18 dihadapan Notaris Emmy Yatmini, S.H., sebagai Ketua UmumTony Richard Samosir; Agung2. Bahwa sebagai wadah atau organisasi KomunitasIndonesiaPasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) dan seusai dengan visi dan misi KPCDI didirikan sebagaimana Akta Pendirian Perkumpulan Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) Nomor 18 tanggal 22 Mei 2017, Pasal 6 menyatakan: “KPCDI bertujuan mewujudkan komunitas yang mampu membangun persaudaraan dan solidaritas diantara sesama pasien cuci Halaman 8 dari 178 halaman. Putusan Nomor 39 P/HUM/2020ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 8 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 9 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id darah/hemodialisa, pasien PD/CAPD, pasien transplantasi ginjal,hkama tenaga medis, dan anggota keluarganya, serta mengembangkan dirinya sebagaiRepuborganisasi yang mampu mempengaruhi kebijakan publik yang berkaitan dengan kepentingan pasien cuci darah.”; Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pemohon terbukti mempunyai kapasitas untuk mengajukan permohonan Judicial Review a quo atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 ke Mahkamah Agung Republik Indonesia; 1. Bahwa Pemohon sebagai sebuah organisasi yang diisi oleh para Agungpasien cuci darah dengan beragam latar belakangIndonesiayang berkumpul di dalam suatu wadah organisasi di bawah payung Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI), yang selalu akan berhubungan langsung dengan layanan kesehatan cuci darah khususnya, kiranya penting untuk menempatkan diri sebagai Pemohon agar kemudian peraturan-peraturan serta kebijakan-kebijakan yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang khususnya berkenaan dengan persoalan pelayanan kesehatan mendapat perhatian, demi menciptakan keselarasan hukum yang tidak bertentangan antara satu dan lainnya;ahkamah 4. Bahwa KomunitasRepublikPasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) menilai sangat keberatan atas diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 khususnya bagi para Pasien Cuci Darah, berdasarkan alasan sebagai berikut: 4.1. Jaminan sosial yang diantaranya mencakup jaminan kesehatan merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita Agungpendirian Republik Indonesia sebagaimana Indonesiatermaktub dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (disingkat “UUD 1945”). Kesehatan sebagai HAM harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai upaya kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat; Halaman 9 dari 178 halaman. Putusan Nomor 39 P/HUM/2020ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 9 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 10 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id 4.2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatanhkama mengisyaratkan bahwa setiap individu, keluarga, dan masyarakatRepubberhak memperoleh perlindungan kesehatan, dan negara bertanggung jawab memastikan terpenuhinya hak hidup sehat bagi penduduknya, termasuk bagi masyarakat fakir miskin dan orang tidak mampu, termasuk jaminan sosisal sesuai amanat Ketentuan Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat **(2) UUD Negara Republik Indonesia, yang mengatur tentang** hak konstitusional setiap orang atas jaminan sosial yang Agungmenyeluruh bagi seluruh warga negara Indonesia;Indonesia 4.3. Prinsip pedoman hak atas kesehatan mensyaratkan setidaknya, pertama, ketersediaan layanan kesehatan. Negara harus memiliki sejumlah layanan kesehatan yang mencukupi bagi penduduk secara keseluruhan baik dari ketersediaan dalam bentuk rumah sakit pemerintah dan juga rumah sakit swasta. Kedua, layanan kesehatan yang mudah diakses secara keuangan, geografis, dan budaya. Aksesibilitas keuangan mensyaratkan agar layanan kesehatan harus terjangkau adaahkamah pengaturanRepublikpembiayaan layanan kesehatan bagi mereka yang tidak mampu membayar perawatan yang diperlukan seperti tersedianya alat bantu dan alat-alat Kesehatan yang murah dan terjangkau, lalu aksesibilitas geografis mensyaratkan layanan kesehatan berada dalam jangkauan setiap orang, dan aksesibilitas budaya mengharuskan layanan kesehatan menghormati budaya manusia; Agung4.4. Namun faktanya bahwa kewajiban negara Indonesiauntuk menjamin kesehatan warga negaranya sebagaimana diamanatkan Undang-Undang ternyata telah beralih menjadi kewajiban warga negara guna menjamin kesehatannya sendiri dan kesehatan warga negara lainnya yang ditanggung secara gotong royong. Hal mana, dipertegas dalam serangkaian peraturan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) lebih Halaman 10 dari 178 halaman. Putusan Nomor 39 P/HUM/2020ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 10 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 11 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id menekankan bahwa Jaminan Kesehatan yang seharusnyahkama menjadi hak warga negara telah berubah menjadi kewajiban wargaRepubnegara kepada negara, yaitu dimulai saat membayar iuran kepesertaan yang nilainya ditentukan secara sepihak oleh pemerintah tanpa memperhatikan kemampuan warganya. Pembayaran iuran BPJS oleh peserta mandiri menjadi seperti membayar kewajiban “Pajak”, dimana bila warga negara tidak mampu akan dikenakan denda dan sanksi lainnya akibat ketidakmampuannya membayar iuran kepesertaan tersebut; Agung4.5. Hal ini menjadi bukti nyata dengan keluarnyaIndonesiaPeraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 yang merupakan revisi atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (untuk selanjutnya disebut “Perpres Nomor 75 Tahun 2019”) yang mana ketentuan Pasal 34 Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tersebut telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung Republikahkamah IndonesiaRepublikNomor 7 P/HUM/2020, tanggal 27 Februari 2020 (“Putusan Nomor 7 P/ HUM/2020”), dimana Kebijakan Pemerintah yang kembali menaikkan tarif iuran BPJS Kesehatan hampir 100% di pertengahan tahun 2020 tanpa dasar yang jelas dan perhitungan yang logis, selain hanya untuk menutupi kerugian yang terjadi akibat kesalahan dan kelalaian dalam tata penyelenggaraan BPJS, sehingga rakyat Agungyang harus dibebani kembali seperti masyarakatIndonesiakelas bawah dan menengah yang justru masih memiliki daya beli yang rendah, merupakan kebijakan yang secara sosiologis bertentangan dengan kehendak masyarakat, hal ini sesuai dengan pendapat Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor 7 P/HUM/2020 yang terkutip sebagai berikut: Halaman 11 dari 178 halaman. Putusan Nomor 39 P/HUM/2020ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 11 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 12 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id “Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, kenaikanhkama Iuran bagi peserta PBPU dan Peserta BP sebagaimana yang diaturRepubdalam ketentuan Pasal 34 ayat 1 dan 2 Perpres Nomor 75 Tahun 2019 secara sosiologis adalah bertentangan dengan kehendak masyarakat;” 4.6. Bahwa kenaikan BPJS hampir sebesar 100% tersebut jelas tidak dapat dibenarkan dan diterima dengan pemikiran yang logis karena bertentangan prinsip-prinsip penyelenggaran jaminan kesehatan nasional yang merupakan suatu Lembaga AgungNirlaba Murni sesuai dengan bunyi Pasal Indonesia4 (Huruf b) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Pasal 4 (huruf b) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial berdasarkan alasan sebagai berikut: - Kenaikan tarif BPJS Kesehatan yang diatur oleh Perpres Nomor 75 tahun 2019 telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung;ahkamah - KonsekwensiRepublikdari pembatalan tarif BPJS Kesehatan tersebut, tarif BPJS kesehatan kembali ke tarif lama kelas 3 Rp25.500 perbulan, kelas 2 Rp51.000 perbulan dan kelas 1 Rp80.000 perbulan. Tetapi Pemerintah akhirnya mengeluarkan Perpres Baru Jilid II, dengan Nomor 64 Tahun 2020; - Konsekwensi dari Perpres yang baru tersebut tarif BPJS Kes Agungkelas 1 naik kembali menjadi Rp.150.000Indonesiaper orang per bulan, kelas 2 menjadi Rp100.000 per orang perbulan dan kelas 3 menjadi Rp42.000 tetapi disubsidi Pemerintah sebanyak Rp16.500 per orang per bulan selama tahun 2020 dan subsidi tahun 2021 berkurang menjadi Rp7000 sehingga peserta membayar Rp 35.000; Halaman 12 dari 178 halaman. Putusan Nomor 39 P/HUM/2020ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 12 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 13 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id - Apa yang kita lihat saat ini adalah pukulan yang bertubi tubihkama kepada masyarakat ditengah penderitaan akibat Covid-19. PenderitaanRepubakibat kemerosotan pendapatan akibat sektor kecil dan informal tidak jalan diikuti dengan kenaikan tarif listrik diam diam. Hal ini sangat memukul rakyat; 4.7. Terkait dengan Pemohon sebagai perkumpulan yang beranggotakan pasien Hemodialisa/HD/Cuci Darah, pasien Peritoneal Dialysis (PD) atau Continous Ambulatory Peritoneal Dialysis (CAPD), pendamping pasien, pasien ginjal atau Agungtransplantasi ginjal dan tenaga medis atau Indonesiakomunitas penderita penyakit katastropik dengan presentase sekitar 12% dari total pengguna BPJS dengan kategori Penyakit Katastropik, Negara yang seharusnya hadir untuk penderita penyakit katastropik guna melindungi dan mengayomi rakyatnya, justru menambah beban penderitaan mereka dengan beban berat disaat mereka sakit, seperti menaikkan iuran hampir 100%; 4.8. Faktanya, pelayanan publik bidang kesehatan tidak kunjung menunjukan perbaikan baik sebelum maupun sesudahahkamah terbitnyaRepublikPeraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020. Hingga saat ini, masih terjadi disparitas dalam pembangunan kesehatan khususnya pelayanan cuci darah di daerah, karena bagi mereka cuci darah adalah bagian dari hidup mereka yang sudah tidak terpisahkan, memisahkan hal ini sama saja memisahkan nyawa mereka; 4.9. Bagi pasien cuci darah, terjadi disparitas tarif untuk tindakan Agungcuci darah dengan jaminan BPJS Kesehatan.IndonesiaHanya satu tipe rumah sakit sekelas RSUP milik Pemerintah yang mendapat aksesibilitas terhadap obat yang merupakan tipe A. Sedangkan tipe dibawahnya tidak mungkin mendapatkan obat. Sehingga Pasien harus rela membeli obat-obatan dengan menggunakan biaya pribadi juga pada akhirnya; Halaman 13 dari 178 halaman. Putusan Nomor 39 P/HUM/2020ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 13 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 14 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id 4.10. Perlu digaris-bawahi bahwa kesehatan adalah keadaanhkama sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiapRepuborang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Selain pendidikan dan makanan, kesehatan juga termasuk; 4.11. Kebutuhan dasar masyarakat. Jika seseorang tidak sehat, tentu mereka tidak produktif secara sosial dan ekonomis maka dimulailah proses kemiskinan. Mereka tidak bisa lagi bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Khusus halnya dengan pasien cuci darah yang sangat rentan mendapat Pemutusan AgungHubungan Kerja (PHK) oleh pengusaha/perusahaanIndonesiaswasta dimana mereka bekerja karena dianggap tidak produktif disebabkan harus ijin kerja sebanyak 2-3 kali dalam seminggu. Akibatnya, pasien yang kurang miskin akan menjadi miskin bila terkena PHK. Pasien yang tadinya mampu menjadi tidak mampu ketika mengalami penyakit kronis dan tidak memiliki pekerjaan; 4.12. Untuk itu, dibawah ini beberapa contoh kasus/persoalan yang dihadapi pasien cuci darah sampai hari ini dan kasus ini kianahkamah bertambahRepublikdari waktu ke waktu, sebgai berikut: A. Kasus Penonaktifan Kepesertaan PBI Tanpa Sosialisasi; 1. Kejadian di daerah Cilacap, Seorang bernama Darsono, Pasien Hemodialisa (HD) RSUD Banyumas, pada hari Rabu 29 April 2020 pasien masih melakukan dengan menggunakan BPJS Kesehatan PBI seperti biasa, namun Sabtu 2 Mei 2020 pasien yang sedang Agungmenjalankan terapi HD kurang lebih Indonesia2 jam mendapat informasi oleh pihak administrasi rumah sakit bahwa BPJS PBI pasien tidak aktif. Karena terlanjur dilakukan tindakan terapi HD, akhirnya pasien harus membayar tagihan HD pada tanggal 2 Mei 2020 dan pihak rumah sakit memberi kelonggaran waktu pelunasannya. Pekerjaan Pasien sehari hari membantu orang tua di Halaman 14 dari 178 halaman. Putusan Nomor 39 P/HUM/2020ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 14 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 15 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id rumah produksi sapu dengan bahan dasar serabuthkama kelapa; Repub Agung Indonesia ahkamah Republik 1. Kejadian di daerah Susukan, Banjarnegara. Jawa Tengah, bernama Budi, Pasien HD RSUD Banyumas tidak dapat melakukan cuci darah pada hari Sabtu, 2 Mei 2020 karena BPJS Kesehatan PBI tidak aktif, terakhir Agung Indonesia cuci darah di hari Rabu, 29 April 2020; Halaman 15 dari 178 halaman. Putusan Nomor 39 P/HUM/2020ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 15 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 16 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.idhkama Repub 1. Kejadian di Kecamatan Wedi, Kabupaten klaten Jawa Tengah, Seorang bernama Hadi Siswanto, Pasien HD AgungRSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten,IndonesiaSabtu 2 Mei 2020 Kartu BPJS Kesehatan tidak aktif pada saat ingin terapi HD rutin. Terakhir HD pada hari Rabu 29 April 2020; Pada Senin 4 Mei 2020 sudah mencoba koordinasi dengan BPJS Kesehatan dan DINSOS setempat namun tidak bisa dengan alasan kebijakan pusat;ahkamah Republik Agung Indonesia Halaman 16 dari 178 halaman. Putusan Nomor 39 P/HUM/2020ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 16 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 17 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id 1. Kejadian di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi,seoranghkama Perempuan bernama Sri Wahyuni, Pasien seorang ibu Repubberstatus janda dengan seorang anak, suaminya meninggal 2 tahun lalu. Berasal dari Wonogiri merantau ke Bekasi dan mencari nafkah dengan berjualan makanan. Setelah sakit, pasien sudah tidak mampu lagi untuk mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada tanggal 1 Mei 2020 seperti biasa, ia datang ke Rumah Sakit St. Elisabeth Bekasi untuk Agungmelakukan tindakan HD. Namun sayang,Indonesiatindakan cuci darah untuk hari itu tertolak karena kartu kepesertaan BPJS Kesehatan pasien dinonaktifkan. Padahal sebelumnya (28/4/2020), pasien masih bisa menggunakan kartu tersebut. Akhirnya dengan keadaan agak sesak, pasien pulang kerumah tanpa tindakan, dan kemudian mengurus BPJS Kesehatan untuk segmen mandiri;ahkamah Republik Agung Indonesia Halaman 17 dari 178 halaman. Putusan Nomor 39 P/HUM/2020ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 17 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 18 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.idhkama Repub B. Sulitnya mengakses peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) bagi fakir miskin dan orang tidak mampu; Agung1) Pasien bernama Rosidah (34 tahun),Indonesiapekerjaan suami sebagai pedagang tukang kopi keliling atau bekerja sebagai kuli bangunan. Hanya Rosidah yang mendapat peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) sedangkan anak dan suaminya harus rela ke kelas BPJS Kesehatan Mandiri, (PBPU) dengan membuat Kartu Keluarga (KK) secara terpisah. Sudah berulang kali keluarga ini memohon ke dinas sosial setempat agar satu keluarga masuk dalam peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI),ahkamah namunRepubliksampai hari ini masih tidak berfungsi; 1. Pasien bernama Yanuar (49 tahun), hanya pasien yang mendapatkan peserta JKN-Penerima Bantuan Iuran (PBI), sedangkan sang istri harus rela ikut di kelas BPJS Kesehatan kelas mandiri Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU); 1. Pasien bernama Edy Mulyono (48 tahun), seorang Agungduda dan sudah 6 tahun cuci darah Indonesiadengan 3 orang anak. Pasien tidak lagi bekerja dan hidup dengan mengontrak di sebuah rumah petak di Jakarta. Ingin mendaftar menjadi peserta JKN Penerima Bantuan Iuran (PBI), namun tidak berdaya karena harus berjuang sendiri; Halaman 18 dari 178 halaman. Putusan Nomor 39 P/HUM/2020ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 18 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 19 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Majelis Hakim Agung Yang Terhormat, adanya fakta-faktahkama penonaktifan kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) tanpaRepubsosialisasi dan fakta masih sulitnya Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) bagi fakir miskin dan orang tidak mampu menjadi bukti salah pengelolaan dalam mengelola BPJS, yang faktanya “Sama Sekali Tidak Ada Perubahan” baik dalam Jilid I Uji Materi sebelum maupun sesudah terbitnya Peraturan Presiden 64 Tahun 2020; Pemerintah dalam melakukan pengelolaan kesehatan Agungdalam hal ini BPJS lebih mementingkanIndonesiaterlebih dahulu segi administrasi, namun masih saja melupakan kewajibannya menjamin hak setiap warga negaranya yang berhak memperoleh layanan kesehatan atau keselamatan jiwa dari warga negaranya. Hal seperti ini seharusnya tidak terjadi lagi, terutama bagi pasien dengan penyakit kronis seperti gagal ginjal yang mengharuskan cuci darah guna menyelamatkan nyawanya; 1. Kenaikan iuran BPJS sebagaimana dimaksud dalam Peraturanahkamah Presiden NomorRepublik64 Tahun 2020 sebesar hampir 100% tersebut dinilai tidak layak karena tidak sesuai dengan acuan “Kebutuhan Hidup Layak” (disingkat “KHL”) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Komponen Dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (selanjutnya disebut “Permen 13 Tahun 2012”). Hal ini disebabkan tidak ada kenaikan komponen KHL Agungsebesar hampir 100% atas kebutuhan pokok hidupIndonesiasebagaimana dimaksud dalam lampiran I Permen 13 Tahun 2012 atau pun kenaikan upah minimun sebesar 100% sebagai komponen acuan KHL, bahkan justru menurun di tengah pertumbuhan ekonomi global yang negatif dan menurunnya ekonomi Indonsia akibat pandemik akibat Covid-19. Oleh karena itu, kenaikan iuran BPJS sebesar hampir 100% tersebut patut ditolak; Halaman 19 dari 178 halaman. Putusan Nomor 39 P/HUM/2020ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 19 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 20 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id 1. Bahwa seyogyanya negara selaku pemegang kebijakan seharusnyahkama bertindak lebih bijak, dimana anggaran kesehatan yang mendapat porsi sebesarRepubminimal 5% (persen) dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dapat diprioritaskan untuk mendapat porsi yang lebih besar guna mengurangi beban Rakyat; 1. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa: - Terdapat penyelewengan mandat konstitusi pada Undang-Undang Jaminan Kesehatan Nasional (UU JKN). Lebih buruk lagi penyelewengan diikuti dengan Tata kelola lembaga bisnis sosial AgungBPJS berupa ketiadaan transparansi dana yangIndonesiadikuasai BPJS, sesuai dengan permintaan informasi publik atas dana yang dikelola selalu tidak diberikan, pengurangan fasilitas kesehatan dengan biaya yang sama, ketidak tersediaan akses kesehatan di sejumlah daerah, bonus berlebih pada pejabat BPJS sementara masyarakat pelayanan kesehatan dikurangi aksesnya sebagai mana yang termuat dalam Pasal 4 (huruf c dan huruf e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Pasal 4 (huruf c dan huruf e) Undang-Undangahkamah Republik IndonesiaRepublikNomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;  Pemerintah juga memberikan sanksi pemutusan akses pelayanan publik bagi mereka yang gagal membayar iuran. Hal ini telah jauh melenceng dari semangat pemenuhan hak atas kesehatan dan jaminan sosial bagi warga negara/penduduk. Dengan adanya sanksi tersebut, pemenuhan atas kesehatan dan jaminan sosial Agungdibebankan sepenuhnya kepada warga negara/pendudukIndonesiayang sejatinya merupakan pemegang hak. Sementara negara dengan ini telah lalai dalam menjalankan kewajibannya untuk menghormati (to respect), melindungi (to protect), dan memenuhi (to fulfill) hak asasi manusia, khususnya hak atas kesehatan dan jaminan sosial bagi warga; Halaman 20 dari 178 halaman. Putusan Nomor 39 P/HUM/2020ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 20 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 21 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id 1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undanghkama Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung menyebutkan: PermohonanRepubsebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu: - Perorangan warga negara Indonesia; - Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara AgungKesatuan Republik Indonesia yang diatur dalamIndonesiaundang-undang. Atau; - Badan hukum publik atau badan hukum privat; 1. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materil, khususnya Pasal 1 angka 3 dan angka 4 yang berbunyi: “Pemohon Keberatan adalah kelompok masyarakat atau perseorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-ahkamah undangan tingkatRepubliklebih rendah dari undang-undang”; “Permohonan keberatan adalah suatu permohonan yang berisi keberatan terhadap berlakunya suatu peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang diajukan ke Mahkamah Agung untuk mendapatkan putusan”; Maka dari itu Pemohon sebagai organisai Komunitas Pasien Cuci AgungDarah Indonesia (KPCDI) yang berbadan hukum telahIndonesiamemiliki cukup syarat untuk menjadi sebagai pemohon yang perkara a quo, atau mempunyai kepentingan sama yang menganggap haknya dirugikan akibat diterbitkannya Perpres Nomor 64 Tahun 2020, baik kerugian yang ada maupun yang akan ada, atau setidak-tidaknya potensial menimbulkan kerugian serta dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, telah bersesuaian Halaman 21 dari 178 halaman. Putusan Nomor 39 P/HUM/2020ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 21 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 22 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id dengan ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3hkama Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung juncto Pasal 1 angka 3 dan 4 Peraturan MahkamahRepubAgung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materil; III. Alasan-Alasan Hukum; 1. Bahwa yang menjadi dasar Permohonan ini diajukan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia dikarenakan terbitnya Perpres Nomor 64 Tahun 2020, khususnya: - Pasal 34, yang berbunyi: Agung“6. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyiIndonesiasebagai berikut: ### Pasal 34 **(1) Besaran Iuran bagi Peserta PBPU dan Peserta BP dengan** Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III yaitu sama dengan besaran Iuran bagi Peserta PBI Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut: - Untuk tahun 2020: 1. Sebesar Rp25.500,00 (dua puluh lima ribu lima ratusahkamah rupiah)Republikper orang per bulan dibayar oleh Peserta PBPU dan Peserta BP; 1. Sebesar Rp16.500,00 (enam belas ribu lima ratus rupiah) per orang per bulan dibayar oleh Pemerintah Pusat sebagai bantuan Iuran kepada Peserta PBPU dan Peserta BP; dan 1. Iuran bagian Peserta PBPU dan Peserta BP atau pihak Agunglain atas nama Peserta sebesar Rp25.500,00Indonesia(dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) per orang per bulan sebagaimana dimaksud pada angka 1, yang sebelumnya dibayarkan oleh Pemerintah Daerah sebagai bagian dari penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah, berdasarkan Peraturan Presiden ini dibayarkan oleh Pemerintah Daerah; Halaman 22 dari 178 halaman. Putusan Nomor 39 P/HUM/2020ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 22 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 23 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id - Untuk tahun 2021 dan tahun berikutnya:hkama 1. Sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per Repuborang per bulan dibayar oleh Peserta PBPU dan Peserta BP atau pihak lain atas nama Peserta; 1. Sebesar Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per orang per bulan dibayar oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai bantuan iuran kepada Peserta PBPU dan Peserta BP; dan 1. Iuran bagian Peserta PBPU dan Peserta BP atau pihak Agunglain atas nama Peserta sebesar Rp35.000,00Indonesia(tiga puluh lima ribu rupiah) per orang per bulan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dapat dibayarkan oleh Pemerintah Daerah sebagian atau seluruhnya; **(2) Iuran bagi Peserta PBPU dan Peserta BP dengan Manfaat** pelayanan di ruang perawatan Kelas II yaitu sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per orang per bulan dibayar oleh Peserta PBPU dan Peserta BP atau pihak lain atas nama Peserta;ahkamah (3) Iuran bagiRepublikPeserta PBPU dan Peserta BP dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I yaitu sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang per bulan dibayar oleh Peserta PBPU dan Peserta BP atau pihak lain atas nama Peserta; **(4) Bantuan iuran kepada Peserta PBPU dan Peserta BP dengan** Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III sebagaimana Agungdimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PesertaIndonesiaPBPU dan Peserta BP dengan status kepesertaan aktif; **(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan Iuran kepada Peserta** PBPU dan Peserta BP dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan; Halaman 23 dari 178 halaman. Putusan Nomor 39 P/HUM/2020ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 23 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 24 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id **(6) Ketentuan mengenai besaran Iuran sebagaimana dimaksudhkama pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) mulai berlakuRepubpada tanggal 1 Juli 2020;** **(7) Untuk bulan Januari, bulan Februari, dan bulan Maret 2020,** luran bagi Peserta PBPU dan Peserta BP yaitu sebesar: - Rp42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah) per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III; - Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) per orang per Agungbulan dengan manfaat pelayanan di ruangIndonesiaperawatan kelas II; atau - Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I; **(8) Untuk bulan April, bulan Mei, dan bulan Juni 2020, Iuran bagi** Peserta PBPU dan Peserta BP yaitu sebesar: - Rp25.500,00 (dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruangahkamah perawatanRepublikKelas III; - Rp51.000,00 (lima puluh satu ribu rupiah) per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II; atau - Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I; **(9) Dalam hal Iuran yang telah dibayarkan oleh Peserta PBPU dan AgungPeserta BP melebihi ketentuan sebagaimanaIndonesiadimaksud pada** ayat (7) dan ayat (8), BPJS Kesehatan memperhitungkan kelebihan pembayaran Iuran dengan pembayaran luran bulan berikutnya; - Pasal 42 ayat 3 huruf a, 5 s/d 9 Perpres Nomor 64 Tahun 2020 yang berbunyi: Halaman 24 dari 178 halaman. Putusan Nomor 39 P/HUM/2020ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 24 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 25 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id **(3) Pemberhentian sementara penjaminan Peserta sebagaimanahkama dimaksud pada ayat (1) berakhir dan status kepesertaan aktif kembali,Repubapabila Peserta:** - Telah membayar Iuran bulan tertunggak, paling banyak untuk waktu 24 (dua puluh empat) bulan; dan **(5) Dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak status** kepesertaan aktif kembali sebagaimana dimaksud pada ayat **(3), ayat (3a), dan ayat (3b), Peserta sebagaimana dimaksud** pada ayat (1) wajib membayar denda kepada BPJS Kesehatan Agunguntuk setiap pelayanan kesehatan rawat inapIndonesiatingkat lanjutan yang diperolehnya; **(6) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yaitu sebesar 5%** (lima persen) dari perkiraan biaya paket Indonesian Case Based Groups berdasarkan diagnosa dan prosedur awal untuk setiap bulan tertunggak dengan ketentuan: - Jumlah bulan tertunggak paling banyak 12 (dua belas) bulan; dan - Besar denda paling tinggi Rp30.000.000,00 (tiga puluh jutaahkamah rupiah).Republik (6a) Untuk tahun 2020, denda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yaitu sebesar 2 % (dua koma lima persen) dari perkiraan biaya paket Indonesian Case Based Groups berdasarkan diagnosa dan prosedur awal untuk setiap bulan tertunggak dengan ketentuan: - Jumlah bulan tertunggak paling banyak 12 (dua belas) Agungbulan; dan Indonesia - Besar denda paling tinggi Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah); **(7) Bagi Peserta PPU, pembayaran iuran sebagaimana dimaksud** pada ayat (3), ayat (3a), ayat (3b), dan ayat (4), serta denda sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6), dan ayat (6a) ditanggung oleh Pemberi Kerja. Halaman 25 dari 178 halaman. Putusan Nomor 39 P/HUM/2020ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 25 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 26 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id **(8) Ketentuan pembayaran iuran sebagaimana dimaksud padahkama ayat (3), ayat (3a), ayat (3b), dan ayat (4), serta denda sebagaimanaRepubdimaksud pada ayat (5), ayat (6), dan ayat (6a)** dikecualikan untuk: - Peserta PBI Jaminan Kesehatan; dan - Peserta PBPU dan Peserta BP yang luran-nya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a angka 3 dan huruf b angka 3 seluruhnya dibayar oleh Pemerintah Daerah; **(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembayaran iuran Agungsebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayatIndonesia(3a), ayat (3b), ayat** **(4), ayat (7), dan ayat (8), serta denda sebagaimana dimaksud** pada ayat (5), ayat (6), ayat (6a), ayat l7l, dan ayat (8) diatur dengan Peraturan BPJS Kesehatan setelah berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait; 1. Apabila merujuk pada ketentuan Pasal 34 tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Termohon telah menaikkan iuran BPJS sebanyak dua kali yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 yang kemudian dirubah berdasarkan Pasal 34ahkamah Peraturan PresidenRepublikNomor 64 Tahun 2020, hal ini jelas bertentangan dan tidak sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung Nomor 7 P/HUM/2020, tanggal 27 Februari 2020 yang pada prinsipnya telah menolak kenaikan iuran BPJS, sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan hukum pada halaman 67, sebagai berikut: Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dari aspek yuridis, sosiologis dan filosofis tersebut di atas, terdapat cacat yuridis secara Agungsubstansi pada ketentuan Pasal 34 ayat (1) danIndonesia(2) Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019, karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang menggariskan bahwa: “Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan berdasarkan asas kemanusian, asas manfaat, dan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” dan bertentangan Pasal 2 Undang-Undang Nomor Halaman 26 dari 178 halaman. Putusan Nomor 39 P/HUM/2020ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 26 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 27 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yanghkama menekankan bawa penyelenggaran sistem jaminan sosial nasional oleh BPJS Repubharus berdasarkan pada asas: a. Kemanusiaan, b. manfaat; dan c. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia; Menimbang, bahwa konsekuensi yuridis lebih lanjut dalam kondisi yang demikian, adalah menyebabkan Pasal 34 ayat 1 dan 2 Perpres Nomor 75 Tahun 2019 a quo menjadi batal demi hukum (nietig) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, oleh karena itu segala akibat hukum yang ditimbulkan oleh ketetapan, kebijakan dan Agungkeputusan yang didasarkan pada ketentuanIndonesiatersebut, dengan sendirinya dianggap tidak pernah ada (ex tunc); 1. Bahwa Pemohon sangat keberatan atas Pasal 42 Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 terkait ketentuan denda dalam pasal a quo yang diatur dalam bentuk Peraturan Presiden, hal ini jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan diatasnya, dimana denda sebagai suatu bentuk pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara haruslah diatur dengan undang- undang;ahkamah 4. Adapun keberatanRepublikPemohon atas ketentuan Pasal 34 dan Pasal 42 ayat 3 huruf a, 5 s/d 9 Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 sebagai berikut: A. Kenaikan Iuran BPJS Bertentangan Dengan Ketentuan Undang- Undang; 4.1. Bahwa kenaikan iuran BPJS sebagaiman dimaksud dalam ### Pasal 34Perpres Nomor 64 Tahun 2020 bertentangan Agungdengan ketentuan Undang-Undang DasarIndonesia1945 dan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi, sebagai berikut: 4.1.1. Bahwa pada prinsipnya Jaminan sosial yang diantaranya mencakup jaminan kesehatan merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan Halaman 27 dari 178 halaman. Putusan Nomor 39 P/HUM/2020ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 27 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 28 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id cita-cita pendirian Republik Indonesia sebagaimanahkama termaktub dalam Undang-undang Dasar Republik RepubIndonesia 1945 (disingkat “UUD 1945”) Adalah Kewajiban Negara, dimana Kesehatan sebagai HAM harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai upaya kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat. Hal ini tercantum dalam Pasal 28 H ayat (1) dan (3) serta AgungPasal 34 ayat (1), (2) dan (3)IndonesiaUUD 1945 yang menjamin hak atas kesehatan dan jaminan sosial bagi warga negara atau penduduk; “Pasal 28H **(1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan** batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan; …ahkamah Republik(3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.”; “Pasal 34 … **(2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial** bagi seluruh rakyat dan memberdayakan Agungmasyarakat yang lemah dan tidakIndonesiamampu sesuai dengan martabat kemanusiaan; **(3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan** fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak; …” Halaman 28 dari 178 halaman. Putusan Nomor 39 P/HUM/2020ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal