38 P/HUM/2022

--- Page 1 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN Nomor 38 P/HUM/2022hkama DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Repub ### MAHKAMAH AGUNG Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 2 ayat (4), ayat (7) dan Lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara: Agung Indonesia ### I. PERKUMPULAN HIMPUNAN NELAYAN PURSE SEINE NUSANTARA (HNPN), berkedudukan di Jalan Muara Baru, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara 14440, yang diwakili oleh James Then, selaku Ketua dan Timbul Gultom, S.H., selaku Wakil Sekretaris; ### II. PERKUMPULAN PENGUSAHA PERIKANAN MUARA BARU (P3MB), berkedudukan di Muara Baru, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utaraahkamah Republik 14440, yang diwakili oleh Rendra Purdiansa, S.H., selaku Ketua Umum; Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh: 1. Gunawan, S.H.; 1. Muhamad Zainal Arifin, S.H.; 1. Kunto Catur Pangestu, S.H., M.H.; Masing-masing kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat Agung Indonesia pada Kantor Advokat Gunawan Siswo Sardjono & Rekan, beralamat di Wisma AN AN, Jalan Pondok Bambu Asri Raya Nomor 4, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2022; Para Pemohon; Melawan: Halaman 1 dari 113 halaman. Putusan Nomor 38 P/HUM/2022ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 1 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 2 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan dihkama Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 3 RT 02 RW 03, KelurahanRepubGambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Provinsi Jakarta; Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2019 tentang Pemberian Mandat kepada Menteri Sekretaris Negara untuk Menerbitkan Surat Kuasa Khusus atas nama Presiden dalam Pengujian Undang-Undang dan Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang di AgungMahkamah Agung, Menteri SekretarisIndonesiaNegara Republik Indonesia atas nama Presiden Republik Indonesia memberi kuasa dengan hak substitusi kepada: 1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; 1. Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia; 1. Menteri Keuangan Republik Indonesia; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 April 2022; Selanjutnya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusiaahkamah RepublikRepublikIndonesia memberi kuasa subtitusi kepada: 1. Benny Riyanto, jabatan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 1. Liestiarini Wulandari, jabatan Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; Agung3. Erwin Fauzi, jabatan Koordinator IndonesiaPenyiapan dan Pendampingan Persidangan Bidang Perekonomian; 1. Sidi Rusgiono, jabatan Sub Koordinator Bidang Perekonomian I; 1. Januarita Eki Puspitasari, jabatan Perancang Peraturan Perundang-undangan Muda; 1. Andi Batara, jabatan Analis Hukum Muda; Halaman 2 dari 113 halaman. Putusan Nomor 38 P/HUM/2022ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 2 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 3 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor M.HH-PP.06.03-hkama 20, tanggal 22 April 2022; SelanjutnyaRepubMenteri Keuangan Republik Indonesia memberi kuasa subtitusi kepada: 1. Heru Pambudi, jabatan Sekretaris Jenderal; 1. Isa Rachmatarwata, jabatan Direktur Jenderal Anggaran; 1. Tio Serepina Siahaan, jabatan Kepala Biro Advokasi; 1. Kurnia Chairi, jabatan Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara AgungDipisahkan; Indonesia 1. Didik Hariyanto, jabatan Kepala Bagian Advokasi I, Biro Advokasi; 1. John David Siburian, jabatan Kepala Subdirektorat Penerimaan Sumber Daya Alam Non Minyak dan Gas Bumi, Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan; Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SKU- 143/MK.01/2022, tanggal 18 April 2022;ahkamah SelanjutnyaRepublikMenteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia memberi kuasa subtitusi kepada: 1. Dr. Tini Martini, S.H., M.Soc., Sci., jabatan Pelaksana Tugas Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kelautan dan Perikanan; 1. Zaki Mubarok, Ph.D., jabatan Koordinator Bidang Advokasi, Dokumentasi dan Informasi Hukum, Biro AgungHukum, Sekretariat Jenderal, KementerianIndonesiaKelautan dan Perikanan; 1. Dr. Effin Martiana, S.H., M.H., jabatan Koordinator Kelompok Hukum, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap; Halaman 3 dari 113 halaman. Putusan Nomor 38 P/HUM/2022ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 3 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 4 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id 1. Hendry Manaf, S.E., M.M., jabatan Koordinatorhkama Pelaksanaan Anggaran, Biro Keuangan, Sekretariat RepubJenderal, Kementerian Kelautan dan Perikanan; 1. Latifah Rahmi Nasution, S.H., M.H., jabatan Subkoordinator Bidang Advokasi Hukum I, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kelautan dan Perikanan; 1. Ari Prasetyo, S.H., jabatan Subkoordinator Bidang Advokasi Hukum II, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, AgungKementerian Kelautan dan Perikanan;Indonesia 1. Brigitta Dhenny Putrianti, S.E., jabatan Subkoordinator Penerimaan Negara Bukan Pajak, Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kelautan dan Perikanan; 1. Handayani Panjaitan, Analis Hukum pada Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kelautan dan Perikanan; 1. Risky Ismanto, S.H., Analis Hukum pada Biro Hukum,ahkamah SekretariatRepublikJenderal, Kementerian Kelautan dan Perikanan; 1. Arief Setiawan, S.H., M.H., Analis Hukum pada Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kelautan dan Perikanan; Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor B.233/MEN- KP/IV/2022, tanggal 18 April 2022; AgungTermohon; Indonesia Mahkamah Agung tersebut; Membaca permohonan para Pemohon; Membaca Jawaban Termohon; Memeriksa bukti-bukti Para Pemohon dan Termohon; Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini; Halaman 4 dari 113 halaman. Putusan Nomor 38 P/HUM/2022ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 4 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 5 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannyahkama tanggal 17 Maret 2022 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 18 MaretRepub2022 dan di register dengan Nomor 38 P/HUM/2022, telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 2 ayat (4), ayat (7) dan Lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, dengan dalil-dalil yang isi selengkapnya: Bahwa sebelum melanjutkan pada uraian tentang permohonan Agungbeserta alasan-alasannya, para Pemohon ingin lebih dahuluIndonesiamenguraikan tentang kewenangan Mahkamah Agung dan kedudukan hukum/legal standing para Pemohon sebagai berikut: I. Kewenangan Mahkamah Agung 1. Bahwa kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji permohonan keberatan hak uji materiil didasarkan pada ketentuan Pasal 24A ayat **(1) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 (UUD NRI 1945),** ### Pasal 31A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentangahkamah Mahkamah Agung,Republikdan Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, yang pada intinya menentukan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; Agung2. Bahwa peraturan perundang-undangan menurut IndonesiaUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 juncto Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (vide Pasal 1 angka 2); Halaman 5 dari 113 halaman. Putusan Nomor 38 P/HUM/2022ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 5 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 6 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id 1. Bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan disebutkanhkama dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yaitu:Repub - Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945; - Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; - Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang; - Peraturan Pemerintah; - Peraturan Presiden; Agungf. Peraturan Daerah Provinsi dan; Indonesia - Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; 1. Bahwa yang menjadi objek permohonan hak uji materiil a quo adalah ### Pasal 2 ayat (4), ayat (7) dan Lampiran PP Nomor 85 Tahun 2021 adalah termasuk jenis peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 juncto Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2011,ahkamah dengan demikianRepublikMahkamah Agung berwenang untuk menguji objek keberatan hak uji materiil in litis; II. Kedudukan Hukum/Legal Standing Para Pemohon; 1. Bahwa Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 mengatur bahwa: Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat **(1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya** dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah Agungundang-undang, yaitu: Indonesia - perorangan warga negara Indonesia; - kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau - badan hukum publik atau badan hukum privat. Halaman 6 dari 113 halaman. Putusan Nomor 38 P/HUM/2022ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 6 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 7 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id 1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agunghkama Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2011 yang menyebutkan sebagai berikut:Repub “Pemohon keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung RI atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang”; 1. Bahwa berdasarkan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, badan hukum privat dapat mengajukan permohonan Agungpengujian perundang-undangan di bawah undang-undangIndonesiaterhadap undang-undang apabila dirugikan atas pemberlakuan peraturan tersebut. Dalam hal ini, Pemohon I yang merupakan Perkumpulan Berbadan Hukum yang dibuktikan dengan Akta Nomor 71 tanggal 21 Desember 2021 yang mendapatkan Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000863.AH.01.07.Tahun 2022, tanggal 2 Februari 2022 (vide Bukti P-3 dan P-4), sedangkan Pemohon II didirikan berdasarkan Akta Nomor 144 tanggal 29ahkamah September 2016Republikyang mendapatkan Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0076200.AH.01.07.Tahun 2016, tanggal 18 Oktober 2016 (vide Bukti P-6 dan P-7); 1. Bahwa di dalam Pasal 6 Anggaran Dasar Pemohon I (Bukti P-3), disebutkan bahwa: - Perkumpulan Himpunan Nelayan Purse Seine Nusantara Agungmempunyai visi menciptakan dan mewujudkanIndonesiamasyarakat Nelayan Purse Seine adil dan makmur; - Perkumpulan Himpunan Nelayan Purse Seine Nusantara ini memiliki misi: 1. Wadah komunikasi dan aspirasi Nelayan Purse Seine Nusantara Halaman 7 dari 113 halaman. Putusan Nomor 38 P/HUM/2022ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 7 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 8 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id 1. Wadah dalam memperjuangkan hak-hak dan kepentinganhkama masyarakat Nelayan Purse Seine Nusantara dalam upaya menciptakanRepubdan mewujudkan kemakmuran yang berkeadilan”. 1. Wadah perlindungan terhadap masyarakat Nelayan Purse Seine Nusantara dalam melakukan kegiatan sebagai masyarakat Nelayan; Di dalam Pasal 7 Anggaran Dasar Pemohon I disebutkan bahwa: “Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Himpunan Nelayan Purse Seine Nusantara menjalankan kegiatan: 5. AgungMengusahakan terciptanya iklim kerja/usaha danIndonesiamemperjuangkan adanya peraturan perundang-undangan yang memberikan jaminan dan perlindungan hukum dalam usaha/kerja bagi kepentingan masyarakat Nelayan Purse Seine Nusantara.” 1. Bahwa di dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Pemohon II (Bukti P-6), disebutkan bahwa: “Maksud dan Tujuan Perkumpulan ini adalah: - Sebagai wadah organisasi dari para pengusaha perikanan di Muara Baru, Perkumpulan memiliki maksud dan tujuan untuk melindungi dan memperjuangkan kepentingan-kepentinganahkamah anggota perkumpulanRepubliksesuai dengan kaidah norma dan aturan yang berlaku; - Sebagai wadah organisasi dari para pengusaha perikanan di Muara Baru, Perkumpulan memiliki maksud dan tujuan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif, toleran dan saling menghargai, serta menjadi tempat dan wadah untuk menyalurkan aspirasi para anggota perkumpulan.” AgungSelanjutnya di dalam Pasal 4 Anggaran Dasar PemohonIndonesiaII juga menyebutkan bahwa: “Untuk mencapai Maksud dan Tujuan tersebut di atas, Perkumpulan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 3. Mewakili anggota perkumpulan untuk melakukan upaya-upaya baik upaya legal maupun ekstra legal dalam penyelesaian persoalan yang dihadapi anggota.” Halaman 8 dari 113 halaman. Putusan Nomor 38 P/HUM/2022ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 8 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 9 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id 1. Bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung sepertihkama Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 62 P/HUM/2013 antara GabunganRepubPengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) dengan Menteri Kehutanan Republik Indonesia, disebutkan bahwa kerugian hak pemohon uji materiil harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: (1) Adanya hak para Pemohon yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan; (2) Hak tersebut oleh pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian; (3) Kerugian tersebut harus bersifat spesifik Agung(khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya Indonesiapotensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi; (4) Adanya hubungan sebab akibat (casual verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengajuan; (5) adanya kemungkinan dengan dikabulkannya permohonan uji materiil maka kerugian seperti yang dimaksud tidak akan atau tidak terjadi lagi; 1. Bahwa pemberlakuan Pasal 2 ayat (4), ayat (7) dan Lampiran PP Nomor 85 Tahun 2021 sangat merugikan anggota-anggota paraahkamah Pemohon khususnyaRepublikterkait kenaikan yang sangat signifikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berikut dengan sistem penarikan/pungutan sektor perikanan yang harus ditanggung oleh anggota Para Pemohon. Ketika sektor-sektor lain diberikan keringanan pajak akibat pandemi Covid-19, justru anggota-anggota Para Pemohon diberikan beban tambahan berupa kenaikan PNBP. Di samping itu ketentuan di dalam Pasal 2 ayat (4), ayat (7) PP AgungNomor 85 Tahun 2021 menciptakan iklim usahaIndonesiaperikanan yang tidak sehat, sehingga merugikan Nelayan Nasional yang menjadi anggota-anggota Para Pemohon; 1. Bahwa karena Para Pemohon mempunyai kualitas dan mempunyai kepentingan mengajukan permohonan a quo serta dirugikan atas berlakunya objek permohonan keberatan hak uji materiil, maka berdasarkan Pasal 1 ayat (1), (2) dan (4) Peraturan Mahkamah Halaman 9 dari 113 halaman. Putusan Nomor 38 P/HUM/2022ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 9 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 10 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Agung RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil juncto Pasalhkama 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang PerubahanRepubKedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan keberatan hak uji materiil; III. Alasan-alasan Permohonan; Latar Belakang Masalah Perikanan dan Nelayan Indonesia 1. Karakteristik nelayan di Indonesia sebagai pelaku usaha perikanan tangkap sangatlah beragam, hal tersebut dipengaruhi dan ditentukan Agungoleh kemampuan modal, kebiasaan, pengalamanIndonesiadan sumber daya ikan yang menjadi target eksploitasi; 1. Karakteristik nelayan pada setiap daerah pesisir di Indonesia dapat berbeda antara satu daerah dengan daerah lain. Dominasi latar belakang pendidikan yang relatif rendah sangat mempengaruhi pola pikir dan wawasan para nelayan. Secara umum, usaha perikanan tangkap di Indonesia masih didominasi perikanan artisanal dengan skala usaha mikro dan kecil; Tabel 1ahkamahKomposisi Usaha PerikananRepublikTangkap Nasional Berdasarkan Jenis Kapal Kenaikan Rata-rata Kategori dan Ukuran Tahun (%) Increasing Category and Size of Boat Average (%) 2012 2013 2014 2015 2016 2012-2016 2015-2016 Jumlah – Total 616.690 639.708 625.633 568.329 543.845 - 2,98 - 4,31 Perahu Tanpa Motor 172.333 175.510 165.066 143.135 190.923 4,00 33,39 Non Powered Boat Perahu Motor Tempel 245.819 237.625 238.010 246.882 181.178 - 6,51 - 26,61 Outboard Motor Kapal Motor 198.538 222.557 222.557 178.312 171.744 - 2,80 - 3,68 Agung Indonesia Inboard Motor ### < 5GT 137.587 151.939 153.493 117.848 115.814 - 3,37 - 1,73 ### 5-10 GT 37.694 46.358 41.374 39.429 35.988 - 0,30 - 8,73 ### 10-20 GT 11.583 15.208 14.310 10.515 9.790 - 2,01 - 6,89 Ukuran Kapal Motor 20-30 GT 7.611 8.782 9.578 7.680 6.481 - 2,74 - 15,61 Size of Boat ### 30-50 GT 917 1.074 1.029 825 805 - 2,33 - 2,42 ### 50-100 GT 1.641 1.727 1.766 1.435 2.008 7,17 39,93 ### 100-200 GT 1.167 1.127 840 571 847 - 3,15 48,34 Halaman 10 dari 113 halaman. Putusan Nomor 38 P/HUM/2022ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 10 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 11 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id ### > 200 GT 338 358 176 9 11 - 29,40 22,22 Sumber: KKP (2018)hkama Repub 3. Bahwa dengan karakteristik nelayan Indonesia sebagaimana dimaksud di atas, sangat membutuhkan dukungan dan perlindungan dari pemerintah demi terwujudnya keadilan sosial sebagaimana tertuang dalam sila ke-5 Pancasila; 1. Bahwa namun demikian, kondisi dan keadaan justru sebaliknya, pemerintah telah menerbitkan PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang sangat membebani dan Agung Indonesia memberatkan masyarakat nelayan Indonesia; 1. Bahwa terdapat beberapa perbedaan dalam regulasi PNBP Perikanan, yaitu antara PP Nomor 75 Tahun 2015 (yang lama) dan PP Nomor 85 Tahun 2021 (yang baru). Beberapa perbedaan tersebut untuk kasus perikanan tangkap. Pada PP Nomor 85 Tahun 2021, terdapat 3 skema penarikan Pungutan Hasil Perikanan (PHP), yaitu pra produksi, pasca produksi, dan sistem kontrak. Secara umum, terdapat beberapa tarif pada Pungutan Pengusahaan Perikanan (PPP). Sedangkan Harga Patokan Ikan (HPI) menjadiahkamah salah satu sorotanRepublikdari nelayan yang tidak setuju dengan PP Nomor 85 Tahun 2021 karena kenaikannya dinilai terlalu tinggi. Beberapa isu yang mencuat terkait dengan PP Nomor 85 Tahun 2021 antara lain adalah sebagai berikut: - Skema perikanan pasca produksi pada pungutan hasil perikanan, yang semula pra produksi; - Penarikan sistem kontrak dikhawatirkan memunculkan Agung Indonesia monopoli/oligopoli oleh perusahaan dengan modal besar; - Kenaikan prosentase pungutan hasil perikanan yang terlalu tinggi dan memberatkan masyarakat Nelayan. - Kenaikan Harga Patokan Ikan (HPI) yang ditentukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (semula Kementerian Perdagangan dan Perindustrian) dinilai terlalu tinggi dan memberatkan masyarakat Nelayan. Halaman 11 dari 113 halaman. Putusan Nomor 38 P/HUM/2022ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 11 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 12 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id - PP Nomor 85 Tahun 2021 diduga menjadikan legalitas bagihkama kapal asing mengeksploitasi WPP NRI (Wilayah Pengelolaan PerikananRepubNegara Republik Indonesia); III.1. Pasal 2 ayat (4) dan Lampiran PP Nomor 85 Tahun 2021 yang Memberlakukan Pungutan kepada Nelayan Kecil Bertentangan dengan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016; 1. Bahwa Pasal 2 ayat (4) PP Nomor 85 Tahun 2021 mengatur tentang formula perhitungan PNBP perikanan. Adapun ketentuan Agungdimaksud dapat dikutip sebagai berikut: Indonesia “Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan formula sebagai berikut: - Penarikan Pra Produksi: Tarif Range Gross Tonnage x Produktivitas kapal x Harga Patokan Ikan x Gross Tonnage kapal; - Penarikan Pasca Produksi: Indeks tarif x nilai produksi ikan pada saat didaratkan; atauahkamah c. PenarikanRepublikdengan sistem kontrak.” Bahwa di dalam Lampiran angka I huruf B PP Nomor 85 Tahun 2021: Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Satuan Tarif (Rupiah) B. Pungutan Hasil Perikanan atas Perizinan Berusaha Penangkapan Ikan untuk Kapal Penangkap Baru atau Perpanjangan. 1. Penarikan Pra Produksi - Kapal Penangkap ikan Berukuran di atas 5 GT 5 % x Produktivitas kapal Per tahun Agungs.d. 60 GT x HPIIndonesiax GT Kapal - Kapal Penangkap ikan berukuran di atas 60 GT 10 % x Produktivitas Per tahun s.d. 1.000 GT kapal x HPI x GT Kapal - Kapal Penangkap ikan berukuran di atas 1.000 25 % x Produktivitas Per tahun GT kapal x HPI x GT Kapal 1. Penarikan Pasca Produksi 5 % x Nilai Produksi Ikan - Kapal Penangkap Ikan Berukuran s.d. 60 GT Per kg pada saat didaratkan 10 % x Nilai Produksi - Kapal Penangkap Ikan Berukuran di atas 60 GT Per kg Ikan pada saat didaratkan Halaman 12 dari 113 halaman. Putusan Nomor 38 P/HUM/2022ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 12 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 13 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Selanjutnya di dalam Pasal 20 dinyatakan “Pada saat Peraturanhkama Pemerintah ini mulai berlaku, ketentuan terhadap penarikan PenerimaanRepubNegara Bukan Pajak Pra Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a, berlaku sampai tanggal 31 Desember 2022.” 1. Bahwa Pasal 2 ayat (4) PP Nomor 85 Tahun 2021 sebagaimana dimaksud di atas menggantikan ketentuan peraturan sebelumnya, yaitu PP Nomor 75 Tahun 2015, terutama Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 berikut dengan Lampirannya, yang dapat dikutip sebagai berikut: AgungPasal 5 Indonesia Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a berupa pungutan pengusahaan perikanan dan pungutan hasil perikanan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini dikenai kepada perusahaan perikanan di bidang penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan dengan menggunakan kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan berukuran di atas 30 (tiga puluh) Gross Ton (GT) yangahkamah beroperasi Republikdi wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/ atau laut lepas. ### Pasal 6 **(1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat** Jenderal Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud dalam ### Pasal 1 ayat (1) huruf a berupa pungutan hasil perikanan atas izin penangkapan ikan untuk kapal penangkap ikan dan/ atau Agungkapal pengangkut operasi penangkapan Indonesiaikan baru atau perpanjangan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini dikelompokkan menjadi skala kecil, skala menengah, dan skala besar; **(2) Ketentuan mengenai kriteria dan pengelompokan skala kecil,** skala menengah, dan skala besar sebagaimana dimaksud pada Halaman 13 dari 113 halaman. Putusan Nomor 38 P/HUM/2022ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 13 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 14 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Kelautan danhkama Perikanan; Pasal 7 Repub **(1) Tarif jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat** Jenderal Perikanan Tangkap berupa pungutan hasil perikanan untuk skala kecil, skala menengah, dan skala besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara persentase dengan produktivitas kapal, harga patokan ikan, dan ukuran Gross Ton (GT) kapal Agungsebagaimana ditetapkan dalam LampiranIndonesiaPeraturan Pemerintah ini; **(2) Produktivitas kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)** ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan secara periodik untuk setiap jenis alat penangkapan ikan; **(3) Harga patokan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)** ditetapkan oleh Menteri Perdagangan secara periodik berdasarkan harga jual rata-rata tertimbang hasil ikan yang berlaku di pasar domestik dan/atau internasional;ahkamah 3. Bahwa ketentuanRepublikdalam Pasal 2 ayat (4) PP Nomor 85 Tahun 2021 yang mengatur tentang 3 (tiga) formula perhitungan yakni: penarikan pra produksi (sampai dengan 31 Desember 2022), penarikan pasca produksi dan penarikan sistem kontrak, berbeda dan mengalami perubahan dari ketentuan sebelumnya yakni di dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 PP Nomor 75 Tahun 2015 yang hanya menggunakan 1 (satu) formula perhitungan yakni Agungpenarikan pra produksi; Indonesia 1. Bahwa telah terjadi perubahan yang sangat mendasar terkait dengan kualifikasi ukuran kapal maupun besaran pungutan, yaitu: PP Nomor 19 Tahun 2006: 1 % untuk ukuran kapal 30 (tiga puluh) GT s.d. 60(enam puluh) GT (Skala Kecil) Halaman 14 dari 113 halaman. Putusan Nomor 38 P/HUM/2022ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 14 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 15 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id 2,5 % untuk ukuran kapal 60 (enam puluh) GT ke atas. (Skalahkama Besar) PP NomorRepub75 Tahun 2015: 5 % untuk ukuran kapal 30 (tiga puluh) GT s.d. 60 (enam puluh) GT. (Skala Kecil) 10 % untuk ukuran kapal 60 (enam puluh) GT s.d. 200 (dua ratus) GT.(Skala Menengah) 25 % untuk ukuran kapal di atas 200 (dua ratus) GT. (Skala Besar) PP Nomor 85 Tahun 2021: Agung5 % untuk ukuran kapal sampai dengan 60 (enamIndonesiapuluh) GT 10 % untuk ukuran kapal di atas 60 (enam puluh) GT 1. Bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (4) huruf b dan Lampiran PP Nomor 85 Tahun 2021 yang mengatur Pungutan Penarikan Pasca Produksi bagi Kapal Penangkap Ikan yang berukuran s.d. 60 GT, mengakibatkan Kapal Nelayan Kecil yang menggunakan kapal dengan ukuran berapapun juga dikenakan Pungutan Hasil Perikanan Pasca Produksi sebesar 5 %, bertentangan dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomorahkamah 45 Tahun 2009Republiktentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Pasal 36 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam: ### Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009: “Pungutan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak Agungdikenakan bagi nelayan kecil dan pembudi daya ikanIndonesiakecil.” ### Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016: **(1) Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi dilakukan dengan:** - membebaskan biaya penerbitan perizinan yang terkait dengan Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan, pengolahan dan pemasaran dan usaha pergaraman bagi Nelayan Kecil, Pembudi Daya Ikan Kecil, atau Petambak Halaman 15 dari 113 halaman. Putusan Nomor 38 P/HUM/2022ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 15 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 16 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Garam Kecil, termasuk keluarga Nelayan dan Pembudihkama Daya Ikan yang melakukan pengolahan dan pemasaran; danRepub - membebaskan pungutan Usaha Perikanan atau Usaha Pergaraman, baik berupa pajak maupun retribusi bagi Nelayan Kecil, Pembudi Daya Ikan Kecil atau Petambak Garam Kecil, termasuk keluarga Nelayan dan Pembudi Daya Ikan yang melakukan pengolahan dan pemasaran; 1. Bahwa ketentuan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 AgungTahun 2009 dan Pasal 36 ayat (1) Undang-UndangIndonesiaNomor 7 Tahun 2016 mengatur dan menjamin secara tegas bahwa nelayan kecil tidak dikenakan pungutan perikanan, akan tetapi ketentuan dalam PP Nomor 85 Tahun 2021 justru memberikan pungutan kepada nelayan kecil karena mengatur pungutan terhadap kapal s.d. 60 GT dikenakan tarif sebesar 5 %; Bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang dimaksud Nelayan Kecil adalah:ahkamah “Nelayan KecilRepublikadalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi hidup sehari-hari”. Bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang dimaksud Nelayan Kecil adalah: “Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan Agungpenangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan Indonesiahidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) gross ton (GT).” Bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, yang dimaksud Nelayan Kecil adalah sebagai berikut: Halaman 16 dari 113 halaman. Putusan Nomor 38 P/HUM/2022ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 16 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 17 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id “Nelayan Kecil adalah Nelayan yang melakukan Penangkapan Ikanhkama untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakanRepubkapal penangkap Ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap Ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) gros ton (GT).” 1. Bahwa berdasarkan fakta dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diuraikan di atas, terang dan jelas bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (4) huruf b PP Nomor 85 Tahun 2021 dan Lampiran PP Nomor 85 Tahun 2021 yang mengatur AgungPenarikan Pasca Produksi bagi: “Kapal PenangkapIndonesiaIkan Berukuran s.d. 60 GT dikenakan tarif 5 % x Nilai Produksi Ikan pada saat didaratkan”, bertentangan dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, yang dimaksud Nelayan Kecil; 1. Bahwa sesuai dan mendasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (2)ahkamah Undang-UndangRepublikNomor 45 Tahun 2009 dan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016, terang dan jelas bahwa Nelayan Kecil tidak dikenakan pungutan perikanan. Namun demikian, dengan diterbitkannya PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak pada sektor perikanan, terutama ketentuan Pasal 2 ayat (4) huruf b dan Lampiran PP Nomor 85 Tahun 2021, Nelayan Kecil dengan menggunakan ukuran GT Agungberapapun menjadi dikenakan pungutan perikananIndonesiasebesar 5 %; 1. Bahwa sesuai dan berdasarkan pada Tabel 1 jumlah Nelayan Kecil dengan Kapal Penangkap Ikan berukuran sampai dengan 10 (sepuluh) GT, adalah 115.814 dan 35.988 Kapal. Jumlah dimaksud sangat-sangat besar dan merupakan dominasi/mayoritas dari Nelayan Nasional; Tabel I. Halaman 17 dari 113 halaman. Putusan Nomor 38 P/HUM/2022ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 17 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 18 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Komposisi Usaha Perikanan Tangkap Nasional Berdasarkan Jenis Kapal Kenaikan Rata-rata (%)hkama Tahun Kategori dan Ukuran Increasing Average (%) Category and Size of Boat 2012 Repub2013 2014 2015 2016 2012-2016 2015-2016 Jumlah – Total 616.690 639.708 625.633 568.329 543.845 - 2,98 - 4,31 Perahu Tanpa Motor 172.333 175.510 165.066 143.135 190.923 4,00 33,39 Non Powered Boat Perahu Motor Tempel 245.819 237.625 238.010 246.882 181.178 - 6,51 - 26,61 Outboard Motor Kapal Motor 198.538 222.557 222.557 178.312 171.744 - 2,80 - 3,68 Inboard Motor ### < 5GT 137.587 151.939 153.493 117.848 115.814 - 3,37 - 1,73 5-10 GT 37.694 46.358 41.374 39.429 35.988 - 0,30 - 8,73 Agung Indonesia ### 10-20 GT 11.583 15.208 14.310 10.515 9.790 - 2,01 - 6,89 Ukuran Kapal 20-30 GT 7.611 8.782 9.578 7.680 6.481 - 2,74 - 15,61 Motor Size of Boat 30-50 GT 917 1.074 1.029 825 805 - 2,33 - 2,42 ### 50-100 GT 1.641 1.727 1.766 1.435 2.008 7,17 39,93 ### 100-200 GT 1.167 1.127 840 571 847 - 3,15 48,34 ### > 200 GT 338 358 176 9 11 - 29,40 22,22 Sumber: KKP (2018) 1. Bahwa dari Tabel 1 di atas, merupakan fakta hukum bahwa dengan diterbitkannya PP Nomor 85 Tahun 2021 dimaksud, Nelayan Kecilahkamah Republik adalah salah satu pihak yang paling terdampak dan sangat dirugikan kepentingannya, selain kelompok-kelompok Nelayan Nasional yang lainnya yang juga terdampak dan ikut dirugikan kepentingannya; 1. Bahwa PP Nomor 85 Tahun 2021 dimaksud: - Telah memasukkan dalam kualifikasi kapal dengan ukuran jumlah kapal Agungsampai dengan 5 GT dan atau 10 GT, denganIndonesia mayoritas yang dimiliki oleh Nelayan Kecil, yaitu: Ukuran Kapal Motor < 5GT 137.587 151.939 153.493 117.848 115.814 Size of Boat 5-10 GT 37.694 46.358 41.374 39.429 35.988 Termasuk yang dikenakan Pungutan Hasil Perikanan sebesar 5 % (lima persen). Peraturan yang sebelumnya, yaitu PP Nomor Halaman 18 dari 113 halaman. Putusan Nomor 38 P/HUM/2022ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 18 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 19 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id 75 Tahun 2015, kapal berukuran s.d. dan atau di bawah 30 GThkama tidak dikenakan Pungutan Hasil Perikanan; - SedangkanRepubkapal yang semula dengan ukuran di atas 200 GT dikenakan Pungutan Hasil Perikanan sebesar 25 % (dua puluh lima persen), dengan dikeluarkannya PP Nomor 85 Tahun 2021 dimaksud, diturunkan menjadi hanya dikenakan Pungutan Hasil Perikanan sebesar 10 % (sepuluh persen); - Terang dan jelas muatan materi PP Nomor 85 Tahun 2021 dimaksud dibuat untuk kepentingan kelompok-kelompok elit Agungtertentu dan atau kelompok asing yang akanIndonesiasangat merugikan kepentingan masyarakat Nelayan Indonesia. Hal ini didasarkan fakta bahwa Nelayan Kecil dengan ukuran kapal s.d. 30 GT dan atau kapal ukuran 5 GT dan atau 10 GT dikenakan Pungutan Hasil Perikanan sebesar 5 % (lima persen) dan kapal dengan ukuran di atas 200 GT dikenakan Pungutan Hasil Perikanan hanya sebesar 10% (sepuluh persen) dari sebelumnya 25 % (dua puluh lima persen); 1. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas ketentuan Pasal 2ahkamah ayat (4) danRepublikLampiran PP Nomor 85 Tahun 2021 bertentangan dengan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, sehingga sangat beralasan untuk dibatalkan oleh Mahkamah Agung; AgungIII.2. Pasal 2 ayat (4) yang Mengatur tentang SistemIndonesiaKontrak Bertentangan dengan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, Pasal 25B ayat (3) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 1. Bahwa Pasal 2 ayat (4) PP Nomor 85 Tahun 2021 mengatur tentang penarikan hasil perikanan yang salah satunya mengatur tentang penarikan sistem kontrak: Halaman 19 dari 113 halaman. Putusan Nomor 38 P/HUM/2022ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 19 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 20 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id “Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimanahkama dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan formula sebagai berikut:Repub - Penarikan Pra Produksi: Tarif Range Gross Tonnage x Produktivitas kapal x Harga Patokan Ikan x Gross Tonnage kapal. - Penarikan Pasca Produksi: Indeks tarif x nilai produksi ikan pada saat didaratkan; atau - Penarikan dengan sistem kontrak.” Agung2. Bahwa ketentuan dalam PP Nomor 85 Tahun 2021Indonesiayang mengatur sistem kontrak bertentangan dengan Pasal 61 ayat (1) Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Pasal 25B Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam; ### Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004ahkamah “Nelayan kecilRepublikbebas menangkap ikan di seluruh wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.” ### Pasal 25B ayat (3) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 “Pemerintah berkewajiban menciptakan iklim usaha perikanan yang sehat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” ### Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 **(1) Untuk menjamin kepastian usaha, Pemerintah Pusat dan AgungPemerintah Daerah sesuai dengan Indonesiakewenangannya** berkewajiban: - menciptakan kondisi yang menghasilkan harga ikan atau harga garam yang menguntungkan bagi Nelayan dan Pembudi Daya Ikan atau Petambak Garam. - melakukan pengendalian kualitas lingkungan perairan, perairan pesisir, dan laut. Halaman 20 dari 113 halaman. Putusan Nomor 38 P/HUM/2022ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 20 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 21 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id - melakukan pengendalian kualitas lingkungan pengolahan,hkama dan d. memastikanRepubadanya perjanjian tertulis dalam hubungan Usaha Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan dan Pergaraman; 1. Bahwa dengan adanya penarikan sistem kontrak yang mengakibatkan perairan laut di Indonesia menjadi terkavling- kavling, maka nelayan kecil tidak bebas untuk menangkap ikan di daerah yang sudah dimiliki konsesi oleh pemain besar. Hal ini Agungbertentangan dengan Pasal 61 ayat (1) Undang-UndangIndonesiaNomor 31 Tahun 2004; 1. Bahwa di dalam PP Nomor 85 Tahun 2021 diberlakukan sistem kontrak kepada pelaku usaha berbadan hukum yang memiliki persetujuan pemanfaatan Sumber Daya Ikan di WPP-RI (Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia) dengan basis perhitungan berdasarkan “Nilai Kontrak Yang Tercantum Dalam Kontrak Kerjasama” dan atau “Jumlah Tangkapan Yang Diperbolehkan”, bukan atas dasar “Status Tingkat Pemanfaatanahkamah WPP-RI (HIJAURepublik(moderate), KUNING (fully exploited) atau MERAH (over exploited)”; 1. Bahwa sistem kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat **(4) huruf c PP Nomor 85 Tahun 2021 juga bertentangan dengan** ### Pasal 25B ayat (3) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 yang menyatakan: “Pemerintah berkewajiban menciptakan iklim usaha perikanan yang sehat sesuai dengan ketentuan peraturan Agungperundang-undangan.” Indonesia 1. Bahwa sistem kontrak mengakibatkan tersingkirnya nelayan pelaku usaha perorangan, karena persyaratan dalam sistem kontrak hanya bisa dipenuhi oleh pemain-pemain besar. Sistem kontrak juga sangat berbahaya bagi keberlanjutan sumber daya ikan jika hanya mengacu pada angka Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan (JTB). Upaya penangkapan ikan dipertahankan, ditambah atau Halaman 21 dari 113 halaman. Putusan Nomor 38 P/HUM/2022ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 21 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 22 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id dikurangi seharusnya melihat status tingkat pemanfaatan, apakahhkama WPP-RI dalam status hijau (moderate), kuning (fully exploited) atau merah (overRepubexploited); 1. Bahwa sistem kontrak dengan pola sebagaimana dimaksud di atas, terang dan jelas sangat merugikan dan bahkan mematikan usaha Nelayan Kecil dan atau Nelayan Nasional, serta sama sekali tidak mempertimbangkan status tingkat pemanfaatan dan keberlanjutan ketersediaan sumber daya perikanan, dan dengan demikian bertentangan dengan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 AgungTahun 2016 karena tidak memberikan perlindunganIndonesiakepada nelayan kecil; 1. Bahwa keberadaan kapal asing dengan ukuran kapal di atas 300 GT di perairan Indonesia telah menimbulkan pro dan kontra. Hasil survei yang dilakukan membuktikan tingginya penolakan nelayan terhadap keberadaan kapal asing. Kapal asing dinilai oleh nelayan lokal memiliki peralatan dan teknologi yang lebih canggih. Harga jual ikan di luar negeri juga dinilai lebih mahal sehingga nelayan asing berani ambil resiko dengan menangkap ikan di perairanahkamah Indonesia walaupunRepublikmelanggar hukum internasional; 1. Bahwa di dalam lampiran PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang PNBP, tertera tarif Pungutan Hasil Perikanan (PHP) untuk kapal berukuran di atas 1.000 (seribu) GT. Ukuran kapal tersebut tidak dimiliki oleh nelayan lokal dan nelayan nasional. Aturan dimaksud terang dan jelas adalah “jalan” dan atau “pintu masuk” bagi kapal-kapal asing untuk menangkap ikan di perairan Indonesia. Di dalam lampiran PP AgungNomor 85 Tahun 2021 juga ditetapkan tarif pungutanIndonesiauntuk kapal berbendera asing; 1. Bahwa selain itu, dengan sistem kontrak sebagaimana diatur dan dimungkinkan dalam ketentuan PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang PNBP, akan memunculkan sistem monopoli dan atau oligopoli dalam pengelolaan dan pemanfaatan hasil sumber daya alam kelautan, khususnya perikanan. Dengan demikian, pengaturan Halaman 22 dari 113 halaman. Putusan Nomor 38 P/HUM/2022ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 22 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 23 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id sistem kontrak dalam Pasal 2 ayat (4) PP Nomor 85 Tahun 2021hkama bertentangan dengan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004Repubtentang Perikanan, Pasal 25B Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dan Pasal 25 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, sehingga sangat beralasan untuk dibatalkan oleh Mahkamah Agung; AgungIII.3. Pasal 2 ayat (4) dan Lampiran PP NomorIndonesia85 Tahun 2021 bertentangan dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak; 1. Bahwa Pasal 2 ayat (4) PP Nomor 85 Tahun 2021 menyatakan: “Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan formula sebagai berikut: - Penarikan Pra Produksi: Tarif Range Gross Tonnage x Produktivitas kapal x Harga Patokan Ikan x Gross Tonnageahkamah kapal. Republik - Penarikan Pasca Produksi: Indeks tarif x nilai produksi ikan pada saat didaratkan; atau - Penarikan dengan sistem kontrak.” Bahwa di dalam Lampiran angka I huruf B PP Nomor 85 Tahun 2021: Jenis Penerimaan Negara Bukan Satuan Tarif (Rupiah) Pajak Agung Indonesia B. Pungutan Hasil Perikanan atas Perizinan Berusaha Penangkapan Ikan untuk Kapal Penangkap Baru atau Perpanjangan. 1. Penarikan Pra Produksi - Kapal Penangkap ikan Berukuran di 5 % x Produktivitas kapal x Per tahun atas 5 GT s.d. 60 GT HPI x GT Kapal - Kapal Penangkap ikan berukuran di Per tahun 10 % x Produktivitas Halaman 23 dari 113 halaman. Putusan Nomor 38 P/HUM/2022ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 23 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 24 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id atas 60 GT s.d. 1.000 GT kapal x HPI x GT Kapalhkama c. Kapal Penangkap ikan berukuran di 25 % x Produktivitas kapal Per tahun atas 1.000 GT x HPI x GT Kapal Repub 2. Penarikan Pasca Produksi - Kapal Penangkap Ikan Berukuran s.d. 5 % x Nilai Produksi Ikan Per kg 60 GT pada saat didaratkan - Kapal Penangkap Ikan Berukuran di 10 % x Nilai Produksi Ikan Per kg atas 60 GT pada saat didaratkan 1. Bahwa Lampiran PP Nomor 85 Tahun 2021 terdapat kenaikan PNBP yang cukup signifikan dibandingkan Lampiran PP Nomor 75 Tahun 2015; Agung Indonesia 1. Bahwa dengan perhitungan PNBP sebagaimana dimaksud dalam Lampiran PP Nomor 85 Tahun 2021 mengakibatkan kenaikan Pungutan Hasil Perikanan sebagai berikut: Kapal 5 s.d. 60 GT mengalami kenaikan rata-rata sebesar 11 kali atau 1.100 %; Kapal di atas 60 GT mengalami kenaikan rata-rata sebesar 22,2 kali atau 2.220 %; 1. Bahwa pemberlakuan PP Nomor 85 Tahun 2021, Keputusan Menteri Kelautan Perikanan Nomor 86 Tahun 2021 tentang Hargaahkamah Republik Patokan Ikan untuk Penghitungan Pungutan Hasil Perikanan dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 97 Tahun 2021 tentang Harga Patokan Ikan untuk Penghitungan Pungutan Hasil Perikanan, mengakibatkan kenaikan formulasi Pungutan Hasil Perikanan/GT yang dapat dilihat dalam tabel berikut: Tabel 2 Kenaikan Formulasi Pungutan Hasil Perikanan Agung Indonesia Alat Daerah PHP/GT PHP/GT PHP/GT Kepmen Penangkapan Produktivitas Penangkapan Range GT Kenaikan Kepmen Kepmendag 86/2021 Ikan Ikan 97/2021 Pukat cincin 1,35 Perairan dalam 5-60 GT 441.675 991.069 124,39 % 877.500 pelagis kecil ### 60-1000 GT 883.350 1.982.138 124,39 % 1.755.000 ### > 1000 GT 2.208.375 4.955.344 124,39 % 4.387.500 1,35 Perairan dangkal 5-60 GT 441.675 970.819 119,80 % 737.750 ### 60-1000 GT 883.350 1.941.6438 119,80 % 1.475.500 Halaman 24 dari 113 halaman. Putusan Nomor 38 P/HUM/2022ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 24 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 25 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id ### > 1000 GT 2.208.375 4.854.094 119,80 % 3.688.750 Pukat cincinhkama pelagis besar Perairan dalam ### 1,72 5-60 GT 901.000 1.723.268 91,26 % 1.544.345 dengan satu dan Laut Lepas Repub kapal ### 60-1000 GT 1.802.000 3.446.536 91,26 % 3.088.690 ### > 1000 GT 4.505.000 8.616.340 91,26 % 7.721.725 Jaring insang Perairan dalam ### 0,78 5-60 GT 260.950 1.024.140 292,47 % 554.644 tetap dan Laut Lepas ### 60-1000 GT 521.900 2.048.280 292,47 % 1.109.288 ### > 1000 GT 1.304.750 5.120.700 292,47 % 2.773.219 Sumber: Ditjen Perikanan Tangkap, KKP, 2021 Agung Indonesia 1. Bahwa kenaikan tarif PNBP dalam Lampiran PP Nomor 85 Tahun 2021 yang tidak memperhatikan kondisi nelayan yang sedang terkena krisis akibat Pandemi Covid-19, bertentangan dengan ### Pasal 7 ayat (2) huruf b dan c Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang menyatakan: “Tarif atas jenis PNBP yang berasal dari pemanfaatan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan: - dampak pengenaan tarif terhadap masyarakat, dunia usaha,ahkamah Republik pelestarian alam dan lingkungan, serta sosial budaya; - aspek keadilan;” 1. Bahwa kondisi Pandemi Covid-19 yang seharusnya nelayan diberikan keringanan, justru malah diberikan beban 2,2 kali lipat dibandingkan peraturan sebelumnya. Dengan demikian penerbitan Lampiran PP Nomor 85 Tahun 2021 yang tidak memperhatikan dampak pengenaan tarif terhadap masyarakat dan dunia usaha Agung Indonesia perikanan, bertentangan dengan Pasal 7 ayat (2) huruf b dan c Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak; 1. Bahwa berdasarkan kajian yang telah dilakukan oleh Tim Peneliti Departemen Perikanan Tangkap Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro, Nelayan Indonesia saat ini sudah Halaman 25 dari 113 halaman. Putusan Nomor 38 P/HUM/2022ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 25 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 26 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id menanggung beban beberapa jenis pungutan, baik yang bersifathkama formil atau informal. RepubTabel 3 Jenis Pendapatan Negara dari Sektor Perikanan No. Subyek Obyek Target Pungutan 1 Wajib Pajak (Usaha/Pribadi) Penghasilan Pajak untuk Belanja Negara 2 Wajib Pajak (Usaha/Pribadi) Barang (Properti) Pajak untuk Belanja Negara Ijin Usaha Perikanan 3 Pribadi/Usaha dengan Kapal >30GT PNBP ### (SIUP, SIKPI, SIPR) 4 Pribadi/Usaha dengan Kapal >30GT Produk Perikanan PNBP Agung Retribusi Jasa di Indonesia 5 Pribadi/Usaha dengan Kapal >5GT PNBP Pelabuhan Pungutan atas Ijin Usaha Pendapatan Asli Daerah 6 Pribadi/Usaha dengan Kapal 5-30GT (SIUP, SIPI, SIKPI) Provinsi Pungutan atas Ijin Usaha Pendapatan Asli 7 Usaha Perikanan dengan Kapal <10GT (SIUP, SIPI, SIKPI) Kabupaten/Kota Pajak Bumi dan 8 Wajib Pajak (Usaha/Pribadi) Bangunan (PBB) Usaha Pajak untuk Belanja Negara Perikanan Tangkap Sumber: Kementerian Keuangan (2020), Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 20/PJ/2015 1. Bahwa dengan kenaikan PNBP Perikanan sebagaimana dimaksudahkamah Republik dalam PP Nomor 85 Tahun 2021 berpotensi mempengaruhi kondisi finansial dari para pelaku usaha perikanan tangkap, termasuk pelaku usaha perikanan artisanal. Dalam PP Nomor 85 Tahun 2021, diatur bahwa kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 60 GT (termasuk perahu dari perikanan artisanal/Nelayan Kecil dengan kapal berukuran 1 s.d. 10 GT) dikenakan tarif 5% dari nilai produksi ikan pada saat didaratkan. Jika ketentuan tersebut Agung Indonesia tegas dijalankan, maka akan mengurangi pendapatan nelayan, termasuk nelayan artisanal. Tabel 7 di bawah menjelaskan perkembangan nilai NTNP (Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidayaan Ikan) di Indonesia. Nilai Tukar Nelayan (NTN) merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengetahui kemampuan tukar ikan hasil tangkapan terhadap barang/jasa yang diperlukan untuk kebutuhan produksi maupun kebutuhan konsumsi Halaman 26 dari 113 halaman. Putusan Nomor 38 P/HUM/2022ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi