36 P/HUM/2020

--- Page 1 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN Nomor 36 P/HUM/2020hkama DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Repub ### MAHKAMAH AGUNG Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 34 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat **(7), ayat (8), dan ayat (9) Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang** Perubahan ke dua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130), pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai Agung Indonesia berikut, dalam perkara: KUSNAN HADI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Pesapen Barat 10, RT.011 RW.002, Kelurahan Perak Timur Kecamatan Pabean Cantian, Kota Surabaya, pekerjaan Karyawan Swasta; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Muhammad Sholeh, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada kantor “Sholeh & Partners”, beralamat di Jalan Ngagel Jaya Indah B Nomor 29, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal13 Meiahkamah Republik 2020; Selanjutnya disebut sebagai Pemohon; melawan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat; Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa: 1). Hadiyanto, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, dan kawan-kawan, Agung Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor: SKU-214/MK.01/2020, tanggal 10 Juni 2020; 2). Widodo Ekatjahjana, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan pada Kementerian Hukum dan HAM RI, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor: M.HH.PP.06.02-22, tanggal 12 Juni 2020; 3). Sundoyo, S.H., MKM., M.Hum., Kepala Biro Hukum dan Organisasi pada Kementerian Halaman 1 dari 93 halaman. Putusan Nomor 36 P/HUM/2020ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 1 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 2 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Kesehatan RI, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusushkama Nomor: HK.05.04/Menkes/378/2020, tanggal 23 Juni 2020; SelanjutnyaRepubdisebut sebagai Termohon; Mahkamah Agung tersebut; Membaca surat-surat yang bersangkutan; ### DUDUK PERKARA Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Mei 2020, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 19 Mei 2020, dan diregister dengan Nomor 36 P/HUM/2020, Agungtelah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiilIndonesiadengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut: ### A. KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG 1. Pasal 24 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang”. 1. Pasal 31 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahanahkamah atas Undang-undangRepubliknomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menyatakan : **(1) Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan** perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang; **(2) Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-** undangan di bawah Undang-Undang atas alasan bertentangan Agungdengan dengan peraturan perundang-undangnIndonesiayang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. 1. Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyatakan “Dalam hal satu peraturan perundang-undangan di bawah Undang- Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.” Halaman 2 dari 93 halaman. Putusan Nomor 36 P/HUM/2020ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 2 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 3 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id 1. Pasal 31A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesiahkama Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 TahunRepub1985 Tentang Mahkamah Agung menyatakan: **(1) Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di** bawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia; **(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat** dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh Agungberlakunya peraturan perundang-undanganIndonesiadi bawah undang- undang, yaitu: - Perorangan warga Negara Indonesia; - Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang;atau - Badan hukum publik atau badan hukum privat 1. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahunahkamah 2011 tentang HakRepublikUji Materiil, Pasal 1 menyatakan: Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini, yang dimaksud dengan: **(1) Hak Uji Materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai** materi muatan Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-undang terhadap Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih tinggi; **(2) Peraturan Perundang-undangan adalah kaidah hukum tertulis Agungyang mengikat umum di bawah undang-undang;Indonesia** **(3) Permohonan Keberatan adalah suatu permohonan yang berisi** keberatan terhadap berlakunya suatu Peraturan Perundang- undangan yang diduga bertentangan dengan suatu Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih tinggi yang diajukan ke Mahkamah Agung untuk mendapatkan putusan; Halaman 3 dari 93 halaman. Putusan Nomor 36 P/HUM/2020ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 3 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 4 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id **(4) Pemohon keberatan adalah kelompok masyarakat atauhkama perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada MahkamahRepubAgung atas berlakunya suatu Peraturan Perundang-** Undangantingkat lebih rendah dari Undang-undang; **(5) Termohon adalah Badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang** mengeluarkan Peraturan Perundang-undangan; ### B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING). 1. Bahwa Pemohon adalah warga Indonesia yang tinggal di Surabaya Provinsi Jawa Timur dengan Kartu Tanda Penduduk nomor NIK Agung3578122805710002; Indonesia 1. Bahwa Termohon adalah Presiden Republik Indonesia yang mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan ke dua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130) yang menjadi objek Permohonan; 1. Bahwa Pemohon adalah Ketua Paguyuban Warung Kopi Surabaya, dimana Pemohon sangat berkepentingan terhadap diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan ke duaahkamah atas PeraturanRepublikPresiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130); 1. Pemohon dan istri saat ini menjadi peserta BPJS Kesehatan kelas 1 dengan Nomor Kartu: 0001804548249 (Pemohon). Setiap bulannya sebelum ada kenaikan, Pemohon membayar Rp.80.000 (delapan puluh ribu rupiah) X 2 = Rp.160.000., (seratus enam puluh ribu Agungrupiah); Indonesia 1. Bahwa sebelumnya Termohon telah menetapkan kenaikan iuran BPJS sebesar 100% untuk semua kelas melalui Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang jaminan Kesehatan, dan Pemohon telah mengajukan uji materi ke Mahkamah Agung pada tanggal 1 Nopember 2019 melalui Pengadilan Negeri Surabaya; Halaman 4 dari 93 halaman. Putusan Nomor 36 P/HUM/2020ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 4 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 5 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id 1. Bahwa Mahkamah Agung pada tanggal 27 Pebruari 2020 telahhkama mengadili perkara Nomor 7P/HUM/2020 terkait uji materi Pasal 34 ayat (1) danRepubayat (2) Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, yang amar putusannya sebagai: MENGADILI: 1. Mengabulkan sebagian permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) tersebut; Agung2. Menyatakan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) IndonesiaPeraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; 1. Menyatakan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presidenahkamah Republik IndonesiaRepublikNomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 1. Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya; 1. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Agung untuk mengirimkan Salinan putusan ini kepada Percetakan Negara untuk dicantumkan dalam Berita Negara; Agung6. Menghukum Termohon untuk membayar biaya Indonesiaperkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah); 1. Bahwa meskipun sudah dibatalkan oleh Mahkamah Agung, Termohon pada tanggal 5 Mei 2020 mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan ke dua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Sebagai respon atas putusan Mahkamah Agung Nomor 7P/HUM/2020, tapi sayangnya Halaman 5 dari 93 halaman. Putusan Nomor 36 P/HUM/2020ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 5 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 6 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id isi dari Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 justru isihkama substansinya sama dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 yang Repubtelah dibatalkan oleh Mahkamah Agung, yaitu terkait kenaikan iuran BPJS Kesehatan hal ini bisa dilihat dalam ketentuan ### Pasal 34 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat **(7), ayat (8) dan ayat (9) Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020;** 1. Bahwa dengan diberlakukannya Pasal 34 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 meskipun berlaku pada tanggal 1 Juli Agung2020, Pemohon berpotensi sangat dirugikanIndonesiaatas berlakunya peraturan a quo. Sebab iuran BPJS akan mengalami kenaikan karena menurut Pemohon Pasal a quo bertentangan dengan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Pasal 17 ayat (3) Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; 1. Bahwa berdasarkan argumentasi di atas Pemohon mempunyai legal standing terhadap pengujian Peraturan Presiden Nomor 64 Tahunahkamah 2020 tentang PerubahanRepublikke dua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan; ### C. POKOK PERMOHONAN Kenaikan ini diatur dalam Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020: **(1) Besaran Iuran bagi Peserta PBPU dan Peserta BP dengan Manfaat** pelayanan di ruang perawatan Kelas III yaitu sarna dengan besaran AgungIuran bagi Peserta PBI Jaminan Kesehatan sebagaimanaIndonesiadimaksud dalam Pasal 29 ayat (1 ) dengan ketentuan sebagai berikut: - untuk tahun 2020: 1. sebesar Rp.25.500,00 (dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) per orang per bulan dibayar oleh Peserta PBPU dan Peserta BP; 1. sebesar Rp.16.500,00 (enam belas ribu lima ratus rupiat) per Halaman 6 dari 93 halaman. Putusan Nomor 36 P/HUM/2020ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 6 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 7 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id orang per bulan dibayar oleh Pemerintah Pusat sebagaihkama bantuan Iuran kepada Peserta PBPU dan Peserta BP; 3. IuranRepubbagian Peserta PBPU dan Peserta BP atau pihak lain atas nama Peserta sebesar Rp.25.500,00 (dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) per orang per bulan sebagaimana dimaksud pada angka 1, yang sebelumnya dibayarkan oleh Pemerintah Daerah sebagai bagian dari penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah, berdasarkan Peraturan Presiden ini dibayarkan oleh Pemerintah Daerah; Agungb. untuk tahun 2021 dan tahun berikutnya: Indonesia 1. sebesar Rp.35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per orang per bulan dibayar oleh Peserta PBPU dan Peserta BP atau pihak lain atas nama Peserta; 1. sebesar Rp.7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per orang per bulan dibayar oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai bantuan Iuran kepada Peserta PBPU dan Peserta BP; dan 1. Iuran bagian Peserta PBPU dan Peserta BP atau pihak lainahkamah atas namaRepublikPeserta sebesar Rp.35.00,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per orang per bulan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dapat dibayarkan oleh Pemerintah Daerah sebagian atau seluruhnya; **(2) Iuran bagi Peserta PBPU dan Peserta BP dengan Manfaat pelayanan** di ruang perawatan Kelas II yaitu sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per orang per bulan dibayar oleh Peserta PBPU dan Peserta AgungBP atau pihak lain atas nama Peserta; Indonesia **(3) Iuran bagi Peserta PBPU dan Peserta BP dengan Manfaat pelayanan** di ruang perawatan Kelas I yaitu sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang per bulan dibayar oleh Peserta PBPU dan Peserta BP atau pihak lain atas nama Peserta; **(4) Bantuan iuran kepada Peserta PBPU dan Peserta BP dengan Manfaat** pelayanan di ruang perawatan Kelas III sebagaimana dimaksud pada Halaman 7 dari 93 halaman. Putusan Nomor 36 P/HUM/2020ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 7 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 8 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id ayat (1) diberikan kepada Peserta PBPU dan Peserta BP denganhkama status kepesertaan aktif; (5) Ketentuan lebihRepublanjut mengenai bantuan Iuran kepada Peserta PBPU dan Peserta BP dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan; **(6) Ketentuan mengenai besaran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat** **(1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) mulai berlaku pada tanggal Agung1 Juli 2020; Indonesia** **(7) Untuk bulan Januari, bulan Februari, dan bulan Maret 2020, luran bagi** Peserta PBPU dan Peserta BP yaitu sebesar: - Rp.42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah) per orang per bulan dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III; - Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) per orang per bulan dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II; atau - Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) per orang per bulan dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I;ahkamah (8) Untuk bulan April,Republikbulan Mei, dan bulan Juni 2020, Iuran bagi Peserta PBPU dan Peserta BP yaitu sebesar: - Rp.25.500,00 (dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) per orang per bulan dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III; - Rp.51.000,00 (lima puluh satu ribu rupiah) per orang per bulan dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II; atau - Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per orang per bulan Agungdengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan KelasIndonesiaI; **(9) Dalam hal Iuran yang telah dibayarkan oleh Peserta PBPU dan** Peserta BP melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8), BPJS Kesehatan memperhitungkan kelebihan pembayaran Iuran dengan pembayaran luran bulan berikutnya; Halaman 8 dari 93 halaman. Putusan Nomor 36 P/HUM/2020ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 8 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 9 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id ### Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badanhkama Penyelenggara Jaminan Sosial: “ BPJS menyelenggarakanRepubsistem jaminan sosial nasional berdasarkan asas: a. kemanusiaan; b. manfaat; dan c. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Pasal 17 ayat 3: “ Besarnya iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan untuk setiap jenis program secara berkala sesuai dengan Agungperkembangan sosial, ekonomi dan kebutuhan dasarIndonesiahidup yang layak”; D. Argumentasi Hukum. 1. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 adalah sebuah “negara hukum”. Para penyusun UUD 1945 menjelaskan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara berdasar atas hukum (rechtsstaat) dan bukan berdasar atas kekuasaan belaka (machtsstaat). Digunakannya istilah “rechtsstaat” ini menunjukkan bahwa para penyusun UUD 1945 menggunakan konsep negara hukum di Jermanahkamah di masa itu. JuliusRepublikSthal, seorang ahli hukum Jerman, menyebutkan ada tiga ciri negara hukum dalam konsep “rechsstaat” itu, dua diantaranya ialah “perlindungan terhadap hak asasi manusia” dan “pemerintahan haruslah berdasarkan atas Undang-Undang Dasar”. Sementara para penyusun UUD 1945 tegas mengatakan bahwa negara Republik Indonesia tidaklah berdasarkan atas “kekuasaan belaka” atau “machtsstaat” yang dalam Bahasa Jerman mengandung Agungarti negara itu dijalankan semata-mata berdasarkan kekuasaan,Indonesiabukan berdasarkan atas hukum; 1. Bahwa sebagaimana dijelaskan di dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 24/2011 yang menyatakan; Sistem jaminan sosial nasional merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1), ayat (2), dan Halaman 9 dari 93 halaman. Putusan Nomor 36 P/HUM/2020ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 9 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 10 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id ayat (3) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasarhkama Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, dalam Ketetapan Majelis PermusyawaratanRepubRakyat Nomor X/MPR/2001, Presiden ditugaskan untuk membentuk sistem jaminan sosial nasional dalam rangka memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat yang lebih menyeluruh dan terpadu; 1. Bahwa kesehatan sebagai salah satu bagian dari hajat hidup orang banyak merupakan hak yang dilindungi dan wajib dipenuhi negara sebagai perwujudan tujuan pembentukan negara Indonesia Agungsebagaimana termuat dalam Alinea keempat PembukaanIndonesiaUUD 1945 yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa; 1. Bahwa BPJS yang dibentuk melaui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional dibagi menjadi 2 (dua) yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011;ahkamah 5. Bahwa setiap Republiktahun BPJS Kesehatan mengalami kerugian trilliunan rupiah, sementara tahun ini diperkirakan BPJS Kesehatan mengalami defisit sebesar 32 trilliun untuk menutupi defisit tersebut akhirnya pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Kementrian Kesehatan berharap dengan dinaikkannya iuran BPJS, maka pelayanannya bisa meningkat. Hal ini patut menjadi pertanyaan, bagaimana cara BPJS meningkatkan pelayanan? Padahal dalam pelayanan kesehatan AgungPemohon tidak berurusan dengan BPJS, melainkanIndonesiadengan rumah sakit, yang mana sama sekai BPJS Kesehatan tidak berada di rumah sakit saat peserta BPJS berobat; 1. Bahwa kenaikan iuran peserta BPJS kelas 1 dan kelas 2 yang mendekati 100% adalah jalan pintas Termohon di dalam mengurangi defisit puluhan trilliun dari BPJS. Termohon tidak mau mencari akar Halaman 10 dari 93 halaman. Putusan Nomor 36 P/HUM/2020ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 10 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 11 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id persoalan kenapa BPJS terus rug, misalnya adanya mark up obat darihkama rumah sakit dll; 7. Bahwa padaRepubtanggal 5 Mei 2020 Termohon telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 sebagai respon atas dibatalkannya Perpres Nomor 75 Tahun 2019. Bahwa, alih-alih melaksanakan putusan dari Mahkamah Agung, ternyata Termohon mengeluarkan Perpres dengan isi yang hamper sama dengan Perpres 75 Tahun 2019 yaitu intinya iuran BPJS dinaikkan; 1. Bahwa Perpres 64 Tahun 2020 hanya berisi beberapa Pasal saja Agungyaitu Pasal 1, Pasal 29, Pasal 30. Pasal 32, PasalIndonesia34, Pasal 34A, ### Pasal 35A, Pasal 36A, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 42, Pasal 54A, Pasal 54B dan Pasal II peralihan; Kenaikan ini diatur dalam Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020: **(1) Besaran Iuran bagi Peserta PBPU dan Peserta BP dengan** Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III yaitu sama dengan besaran Iuran bagi Peserta PBI Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) denganahkamah ketentuan sebagaiRepublikberikut: - untuk tahun 2020: 1. sebesar Rp. 25.500,00 (dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) per orang per bulan dibayar oleh Peserta PBPU dan Peserta BP; 1. sebesar Rp. 16.500,00 (enam belas ribu lima ratus rupiat) per orang per bulan dibayar oleh Pemerintah Pusat sebagai Agungbantuan Iuran kepada Peserta PBPU dan PesertaIndonesiaBP; 1. Iuran bagian Peserta PBPU dan Peserta BP atau pihak lain atas nama Peserta sebesar Rp. 25.500,00 (dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) per orang per bulan sebagaimana dimaksud pada angka 1, yang sebelumnya dibayarkan oleh Pemerintah Daerah sebagai bagian dari penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah, berdasarkan Peraturan Halaman 11 dari 93 halaman. Putusan Nomor 36 P/HUM/2020ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 11 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 12 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Presiden ini dibayarkan oleh Pemerintah Daerah;hkama b. untuk tahun 2021 dan tahun berikutnya: 1. sebesarRepubRp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per orang per bulan dibayar oleh Peserta PBPU dan Peserta BP atau pihak lain atas nama Peserta; 1. sebesar Rp. 7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per orang per bulan dibayar oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai bantuan Iuran kepada Peserta PBPU dan Peserta BP; dan Agung3. Iuran bagian Peserta PBPU dan PesertaIndonesiaBP atau pihak lain atas nama Peserta sebesar Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per orang per bulan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dapat dibayarkan oleh Pemerintah Daerah sebagian atau seluruhnya; **(2) Iuran bagi Peserta PBPU dan Peserta BP dengan Manfaat** pelayanan di ruang perawatan Kelas II yaitu sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per orang per bulan dibayar oleh Peserta PBPU dan Peserta BP atau pihak lain atas nama Peserta;ahkamah (3) Iuran bagiRepublikPeserta PBPU dan Peserta BP dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I yaitu sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang per bulan dibayar oleh Peserta PBPU dan Peserta BP atau pihak lain atas nama Peserta; **(4) Bantuan iuran kepada Peserta PBPU dan Peserta BP dengan** Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III sebagaimana Agungdimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PesertaIndonesiaPBPU dan Peserta BP dengan status kepesertaan aktif; **(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan Iuran kepada Peserta** PBPU dan Peserta BP dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan; Halaman 12 dari 93 halaman. Putusan Nomor 36 P/HUM/2020ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 12 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 13 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id **(6) Ketentuan mengenai besaran Iuran sebagaimana dimaksud padahkama ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) mulai berlaku pada tanggalRepub1 Juli 2020;** **(7) Untuk bulan Januari, bulan Februari, dan bulan Maret 2020, luran** bagi Peserta PBPU dan Peserta BP yaitu sebesar: - Rp. 42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah) per orang per bulan dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III; - Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) per orang per bulan dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II; Agungatau Indonesia - Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) per orang per bulan dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I; **(8) Untuk bulan April, bulan Mei, dan bulan Juni 2020, Iuran bagi** Peserta PBPU dan Peserta BP yaitu sebesar: - Rp. 25.500,00 (dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) per orang per bulan dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III; - Rp. 51.000,00 (lima puluh satu ribu rupiah) per orang per bulanahkamah dengan RepublikManfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II; atau - Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per orang per bulan dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I; **(9) Dalam hal iuran yang telah dibayarkan oleh Peserta PBPU dan** Peserta BP melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat **(7) dan ayat (8), BPJS Kesehatan memperhitungkan kelebihan** pembayaran Iuran dengan pembayaran luran bulan berikutnya; Agung9. Bahwa pelayanan BPJS yang dikeluhkan oleh PemohonIndonesiaadalah: - Rujukan berjenjang; - Tidak semua obat dicover oleh BPJS Kesehatan; - BPJS Kesehatan tidak mendampingi peserta saat berobat di rumah sakit; 1. Bahwa BPJS Kesehatan menerapkan rujukan berjenjang, peserta BPJS Kesehatan jika mengalami sakit tidak bisa langsung memilih Halaman 13 dari 93 halaman. Putusan Nomor 36 P/HUM/2020ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 13 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 14 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id rumah sakit berkualitas tipe B maupun tipe A jika mengalami sakit.hkama Peserta harus mendatangi puskemas/klinik (fasilitas kesehatan tingkat pertama) dulu,Repubuntuk meminta rujukan, jika fasilitas kesehatan tingkat 1 tidak mampu menangani akan dirujuk ke rumah sakit tipe D, jika rumah sakit tipe D tidak mampu akan dirujuk ke rumah sakit tipe C, jika rumah sakit tipe C tidak mampu akan dirujuk ke rumah sakit tipe B, dan jika rumah sakit tipe B tidak mampu baru dirujuk ke rumah sakti tipe A. Hal ini diatur di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan AgungKesehatan Perorangan (Berita Negara RepublikIndonesiaIndonesia Tahun 2012 No 122); 1. Bahwa tidak semua obat dicover oleh BPJS itu artinya pasien BPJS harus keluar uang lagi jika dia dirawat di rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta. Berbeda dengan asuransi swasta, semua obat sudah ditanggung oleh pihak asuransi. Perbedaan tentu tidak nyaman bagi Pemohon jika saat sakit menggunakan asuransi BPJS; 1. Bahwa saat peserta BPJS sakit seringkali peserta ditolak oleh rumahahkamah sakit, dengan alasanRepubliktidak membawa rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama, padahal pesien menganggap kondisinya sakit berat, tapi rumah sakit tetap menolak jika tidak ada rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama (kasus di Probolinggo seorang pasien meninggal di jalan karena ditolak oleh rumah sakit daerah karena tidak membawa rujukan dari puskesmas). Padahal menurut BPJS Kesehatan dalam kondisi sakit berat, boleh langsung datang ke rumah Agungsakit. Antara teori dan praktek sering tidak sejalan, Indonesiakarena tidak ada petugas BPJS Kesehatan yang stand by di rumah sakit. Berbeda dengan asuransi swasta yang punya agen, dan agen asuransi yang mendampingi pasien saat datang ke rumah sakit; 1. Bahwa oleh karenanya kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tidak menyelesaikan permasalahan bagi Pemohon justru semakin merugikan Pemohon. Halaman 14 dari 93 halaman. Putusan Nomor 36 P/HUM/2020ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 14 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 15 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Bahwa Termohon juga tidak bisa memberikan kepastian kepadahkama Pemohon dengan dinaikkannya iuran BPJS akan ada manfaat tambahan Repubmisalnya dihapuskannya rujukan berjenjang yang merugikan Pemohon dan pasien lainnya; 1. Bahwa menurut Termohon kepersertaan BPJS itu bersifat gotong royong. Menurut Pemohon semua asuransi menggunakan prinsip gotong royong, yang tidak sakit membantu keuangan anggota yang sakit, tetapi permasalahan menjadi lain ketika orang yang tidak ikut diwajibkan harus ikut. Padahal fakta menunjukkan banyak obat yang Agungawalnya dicover oleh BPJS, karena anggota BJPSIndonesiasemakin banyak dan keuangan BPJS semakin defisit akhirnya BPJS mau tidak mau mengeluarkan kebijakan penghapusan beberapa obat yang dulunya dicover oleh BPJS. Ini menunjukkan betapa BPJS tidak bersifat murni social; 1. Kewajiban Negara bukan kewajiban warga Negara, bahwa, penyediaan fasilitas kesehatan menjadi tanggung jawab negara sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 harus dimaknai kewajiban Negara, bukan kewajiban warga negara.ahkamah Termohon tidakRepubliktidak bisa membedakan apa itu kewajiban negara, apa itu kewajiban warga negara. Terkait fasilitas kesehatan yang layak adalah kewajiban negara. Sementara membayar pajak adalah kewajiban warga Negara. Nah dari hasil kewajiban pembayaran pajak oleh warga negara, maka negara mengelola keuangan hasil pembayaran pajak digunakan untuk pembangunan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit. Menjadi aneh dan double kewajiban jika warga Agungnegara sudah diwajibkan membayar pajak, juga Indonesiadiwajibkan pula membayar iuran BPJS kesehatan sebagaimana ditegaskan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019; 1. Bahwa sebenarnya mudah saja jika BPJS Kesehatan tidak mau rugi seperti sekarang, cukup kepersetaan BPJS hanya orang-orag miskin yang ditanggung oleh negara, seperti jaman dulu sebelum diberlakukan BPJS. Dimana orang miskin yang sakit dibayar oleh Halaman 15 dari 93 halaman. Putusan Nomor 36 P/HUM/2020ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 15 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 16 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id pemerintah daerah masing-masing seperti jamkesda (Jaminanhkama Kesehatan Daerah). Tidak ada kewajiban negara untuk mensubsidi kesehatan Repubbagi orang kaya, justru Pasal 34 ayat (1) UUD menegaskan fakir miskin dan anak terlantar dipelihara negara. Bukankah penegasan UUD sudah sangat jelas? Kerugian setiap tahun yang derita oleh BPJS dikarena BPJS sendiri membuka ruang untuk semua peserta baik miskin atau kaya ikut BPJS, akhirnya antara pemasukan dengan biaya yang dikeluarkan tidak sebanding; 1. Bahwa yang harus disadari oleh BPJS Kesehatan, kerugian setiap Agungtahun mencapai puluhan trilliun diakibatkan golonganIndonesiaorang mampu yang ikut BPJS Kesehatan. Golongan orang mampu jika mengalami sakit berat dan tidak mau keluar uang banyak, mereka mendaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Setalah sembuh dari penyakitnya mereka tidak lagi bayar iuran peserta BPJS Kesehatan. Alhasil akhirnya BPJS Kesehatan mengalami kerugian setiap tahunnya. Sebab antara pemasukan keuangan dengan pembayara BPJS Kesehatan ke rumah sakit lebih besar. Dan pemerintah mau tidak mau memberikan subsidi kepada BPJS Kesehatan. Bukankah hal iniahkamah menjadikan subsidiRepublikdi bidang kesehatan tidak tepat sasaran? Sebab ada kelompok orang yang mampu tapi disubsidi oleh negara; 1. Bahwa jika berkaca terhadap alasan ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Perpres 75 Tahun 2019 dibatalkan oleh Mahkamah Agung, ternya pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agung Nomor 7 P/HUM/2020 halaman 66 yang menyatakan; Menimbang, bahwa apabila uraian di atas dihubungkan dengan Hasil AgungAudit Badan Pengawasan Keuangan dan PembangunanIndonesia(BPKP) terhadap BPJS Kesehatan dalam Rapat Gabungan Komisi IX dan XI DPR RI serta dikaitkan realitas BPJS Kesehatan saat ini, yaitu: - Anggaran BPJS Kesehatan yang selalu mengalami defisit setiap tahunnya, sehingga kesulitan dalam membayar utang ke Rumah Sakit sehingga mengakibatkan Rumah Sakit kesulitan juga dalam melakukan transaksi operasionalnya, seperti membeli obat, Halaman 16 dari 93 halaman. Putusan Nomor 36 P/HUM/2020ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 16 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 17 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id membayar dokter, dan para medis serta karyawan lainnya,hkama membayar alat kesehatan dan sebagainya; b. PermasalahanRepubNomor Induk Kependudukan (NIK) Peserta; - Tata kelola kepesertaan yang tidak konsiten dalam mendata masyarakat yang seharusnya ditanggung pemerintah. Hal tersebut karena tidak adanya kriteria terhadap warga miskin yang seharusnya berhak mendapatkan subsidi, sehingga menyebabkan alokasi subsidi iuran menjadi tidak tepat sasaran. - Manajemen dan perhitungan BPJS Kesehatan tidak dilakukan Agungdengan baik, sehingga tidak mampu mendeteksiIndonesiakecurangan yang dilakukan oleh peserta mereka memiliki taraf ekonomi relatif baik, namun berlaku curang guna bisa menikmati subsidi iuran BPJS Kesehatan; - Ketidak disiplinan masyarakat yang mampu secara finansial dalam membayar iuran; - Perilaku tercela sejumlah peserta mandiri atau peserta bukan penerima upah (PBPU) yang menggunakan layanan jaminan kesehatan nasional (JKN) namun menunggak iuran BPJSahkamah Kesehatan;Republik - Banyak rumah sakit rujukan yang melakulan pembohongan data, terkait dengan kategori rumah sakit sebagai Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Pertama (FKRTL) BPJS Kesehatan; - Pengobatan yang tidak perlu; - Kurangnya penegakan hukum sebagaimana diatur dalam PP 86 Tahun 2013 berupa tidak dapat layanan publik terhadap Agungperusahaan yang tidak mendaftarkan karyawannyaIndonesiasebagai peserta BPJS; - Badan usaha yang belum tertib bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, berupa tidak mendaftarkan pekerja dan tidak melaporkan gaji dengan benar; Halaman 17 dari 93 halaman. Putusan Nomor 36 P/HUM/2020ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 17 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 18 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id - Tidak disiplinnya perusahaan dalam melakukan pembayaran iuran,hkama sehingga Potensi penerimaan dari TPU Swasta menjadi tidak maksimal;Repub - Penggunaan layanan lebih besar dari jumlah peserta; - Tingkat kepesertaan aktif dari pekerja bukan penerima upah masih rendah; - Validitas dan integritas data BPJS Kesehatan tidak valid; - Manajemen klaim dalam sistem BPJS Kesehatan yang tidak akurat; Agungn. Dan lain-lain sebagainya; Indonesia Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah Agung, kesalahan dan kecurangan (fraud) dalam pengelolaan dan pelaksanaan program jaminan sosial oleh BPJS yang menyebabkan terjadinya defisit Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan, tidak boleh dibebankan kepada masyarakat, dengan menaikkan Iuran bagi Peserta PBPU dan Peserta BP sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 34 ayat 1 dan 2 Perpres Nomor 75 Tahun 2019. Apalagi dalam kondisi ekonomi global saat ini yang sedang tidakahkamah menentu. KesalahanRepublikdan kecurangan (fraud) pengelolaan dan pelaksanaan program jaminan sosial oleh BPJS tersebut haruslah dicarikan jalan keluar yang baik dan bijaksana dengan memperbaiki kesalahan dan kecurangan yang telah terjadi tanpa harus membebankan masyarakat untuk menanggung kerugian yang ditimbulkan; Pembiaran terhadap Kesalahan dan kecurangan (fraud) yang terjadi Agungjustru pada akhirnya akan merugikan kehidupanIndonesiaberbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, dibutuhkan kesadaran bersama berupa kehendak politik (political will) dari Presiden beserta jajarannya selaku pemegang kekuasaan pemerintahan dan niat baik (good will) dari masyarakat dan penyelenggara program jaminan sosial, untuk bersama-sama memperbaiki akar persoalan yang ada, membenahi sistem sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan program jaminan Halaman 18 dari 93 halaman. Putusan Nomor 36 P/HUM/2020ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 18 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 19 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id kesehatan yang sedang berjalan, agar tujuan untuk memberikanhkama kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat sebagaimanaRepubdiamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat terwujud; Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, kenaikan Iuran bagi peserta PBPU dan Peserta BP sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 34 ayat 1 dan 2 Perpres Nomor 75 Tahun 2019 secara sosiologis adalah bertentangan dengan kehendak masyarakat; Agung19. Bahwa dalam pertimbangan hukum halaman 70Indonesiayang menyatakan; dengan terbuktinya konsideran faktual Perpres Nomor 75 Tahun 2019, yang tidak mempertimbangkan suasana kebhatinan masyarakat dalam bidang ekonomi saat ini, maka dengan sendirinya ketentuan ### Pasal 34 ayat (1) dan (2) yang secara sepihak menaikkan Iuran bagi Peserta PBPU dan Peserta BP guna menutupi defisit dana BJPS, diaggap telah melanggar asas pemberian pertimbangan secara adil dan berimbang (audi et alterem partem); 1. Bahwa dengan demikian, pada hakikatnya kenaikan iuran BPJSahkamah sebagaimana ditentukanRepublikoleh ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan (2) tersebut, dalam kondisi ekonomi global yang sedang tidak menentu saat ini, dapat dinilai sebagai aturan yang tidak tepat dan tidak sesuai dengan tuntutan rasa keadilan masyarakat. Hal ini sejalan dengan doktrin ilmu hukum sebagaimana dikemukakan oleh para ahli seperti John Rawls, J.Stuart Mill dan Jeremy Bentham yang menegaskan pada pokoknya bahwa Hukum harus berpihak kepada masyarakat tak Agungmampu dan harus memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnyaIndonesia kepada masyarakat terbanyak, sehingga penerapan Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tidak boleh membebankan masyarakat di luar kemampuannya, melainkan justru sebaliknya memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada rakyat; 1. Bahwa oleh karenanya terbitnya Perpres Nomor 64 Tahun 2020 yang hakekat isinya sama yaitu kenaikan iuran BPJS menunjukkan Halaman 19 dari 93 halaman. Putusan Nomor 36 P/HUM/2020ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 19 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 20 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id ketidaktaatan hukum Termohon terhadap putusan Mahkamah Agunghkama Nomor 7 P/HUM/2020; 22. Bahwa TermohonRepubsama sekali tidak mempertimbangkan pertimbangan hukum putusan Mahkmah Agung yang menyatakan, jika defisit anggaran BPJS diakibatkan adanya kecurangan di dalam pengelolaan BPJS, seharusnya hal ini yag menjadi evaluasi bagi Termohon, agar BPJS tidak mengalami defisit anggaran, bukan membebankan kesalahan internal kepada peserta BPJS; 1. Bahwa karena keniakan iuran BPJS disaat kondisi ekonomi Agungmasyarakat masih susah karena terjadi wabah virusIndonesiaCorona, semakin jelas jika Pasal 34 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat **(6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) Pasal 34 ayat (1), ayat (2), ayat (3),** ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 yang dimohonkan oleh Pemohon bertentangan dengan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. yang menyatakan; Besarnya iuranahkamah sebagaimana dimaksudRepublikpada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan untuk setiap jenis program secara berkala sesuai dengan perkembangan sosial, ekonomi dan kebutuhan dasar hidup yang layak; 1. Bahwa makna perkembangan sosial ekonomi dan kebutuhan dasar yang layak harus dimaknai kondisi pendapatan rakyat sudah layak tidak? Bahwa menurut Pemohon, kondisi perekonomian sekarang masih belum baik, ekonomi rakyat masih susah, sehingga tidak layak Agungjika Termohon menaikkan iuran BPJS Kesehatan sebagaimanaIndonesiadiatur dalam Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020. Faktanya banyak penolakan baik di media cetak maupun media social atas keputusan Termohon menaikkan iuran BPJS; 1. Bahwa kenaiakan iuran BPJS Kesehatan sungguh menyengsarakan Pemohon maupun peserta lain yang memiliki keluarga lebih dari 3 orang. Sebab pembayaran BPJS akan membengkak; Halaman 20 dari 93 halaman. Putusan Nomor 36 P/HUM/2020ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 20 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 21 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id 1. Bahwa berdasarkan argumentasi di atas jelas Pasal 34 ayat (1), ayathkama (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) Pasal 34 ayatRepub(1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat **(7), ayat (8), dan ayat (9) Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020** bertentangan dengan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; 1. Bahwa oleh karena itu Pasal 34 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Agungayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9)IndonesiaPeraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan ke dua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2029 Nomor 130) harus dinyatakan tidak sah atau tidak berlaku untuk umum, maka Termohon harus segera mencabut peraturan a quo; Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:ahkamah1. Mengabulkan PermohonanRepublikPemohon untuk seluruhnya. 1. Menyatakan: ### Pasal 34 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan ke dua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 130) bertentangan dengan Pasal 2 Undang-Undang AgungRepublik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Indonesiatentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; 1. Menyatakan: ### Pasal 34 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan ke dua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Halaman 21 dari 93 halaman. Putusan Nomor 36 P/HUM/2020ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 21 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 22 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesiahkama Tahun 2020 Nomor 130) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 4. MemerintahkanRepubkepada Presiden Republik Indonesia segera mencabut Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan ke dua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 130); 1. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Lembaran Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; AgungAtau apabila Mahkamah Agung berpendapat lain, mohonIndonesiadiberi keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono); Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa: 1. Fotokopi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 (Bukti P-1); 1. Fotokopi Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2004 (Bukti P-2); 1. Fotokopi Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2011 (Bukti P-3); 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kusnan Hadi (Bukti P-4);ahkamah5. Fotokopi Kartu IndonesiaRepublikSehat atas nama Kusnan Hadi (Bukti P-5); Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 28 Mei 2020, berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 36/PER-PSG/V/36 P/HUM/2020, tanggal 19 Mei 2020; Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 18 Juni 2020 dan Agungperbaikan jawaban tertanggal 24 Juni 2020, yang pada pokoknyaIndonesiaatas dalil- dalil sebagai berikut: ### I. POKOK PERMOHONAN 1. Bahwa di dalam permohonannya, Pemohon mengakui dirinya sebagai peserta BPJS Kelas I. Dengan pekerjaan sebagai karyawan swasta. Pemohon keberatan atas pengaturan iuran BPJS yang diatur dalam ketentuan Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Halaman 22 dari 93 halaman. Putusan Nomor 36 P/HUM/2020ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 22 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 23 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahunhkama 2018 tentang Jaminan Kesehatan (selanjutnya disebut Perpres 64/2020); Repub 1. Bahwa ketentuan Pasal 34 Perpres 64/2020 yang diajukan uji materi oleh Pemohon, selengkapnya menyatakan: ### Pasal 34 Perpres 64/2020: **(1) Besaran Iuran bagi Peserta PBPU dan Peserta BP dengan** Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III yaitu sama dengan besaran Iuran bagi Peserta PBI Jaminan Kesehatan Agungsebagaimana dimaksud dalam Pasal 29Indonesiaayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut: - Untuk tahun 2020: 1. sebesar Rp.25.500,00 (dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) per orang per bulan dibayar oleh Peserta PBPU dan Peserta BP 1. sebesar Rp.16.500,00 (enam belas ribu lima ratus rupiat) per orang per bulan dibayar oleh Pemerintah Pusat sebagai bantuan Iuran kepada Peserta PBPU dan Peserta BP; danahkamah 3. IuranRepublikbagian Peserta PBPU dan Peserta BP atau pihak lain atas nama Peserta sebesar Rp.25.500,00 (dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) per orang per bulan sebagaimana dimaksud pada angka 1, yang sebelumnya dibayarkan oleh Pemerintah Daerah sebagai bagian dari penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah, berdasarkan Peraturan Presiden ini dibayarkan oleh Pemerintah Daerah; Agungb. Untuk tahun 2021 dan tahun berikutnya: Indonesia 1. sebesar Rp.35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per orang per bulan dibayar oleh Peserta PBPU dan Peserta BP atau pihak lain atas nama Peserta; 1. sebesar Rp.7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per orang per bulan dibayar oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Halaman 23 dari 93 halaman. Putusan Nomor 36 P/HUM/2020ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 23 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 24 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id sebagai bantuan Iuran kepada Peserta PBPU dan Pesertahkama BP; 3. IuranRepubbagian Peserta PBPU dan Peserta BP atau pihak lain atas nama Peserta sebesar Rp.35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per orang per bulan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dapat dibayarkan oleh Pemerintah Daerah sebagian atau seluruhnya; **(2) Iuran bagi Peserta PBPU dan Peserta BP dengan Manfaat** pelayanan di ruang perawatan Kelas II yaitu sebesar AgungRp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per orangIndonesiaper bulan dibayar oleh Peserta PBPU dan Peserta BP atau pihak lain atas nama Peserta; **(3) Iuran bagi Peserta PBPU dan Peserta BP dengan Manfaat** pelayanan di ruang perawatan Kelas I yaitu sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang per bulan dibayar oleh Peserta PBPU dan Peserta BP atau pihak lain atas nama Peserta; **(4) Bantuan Iuran kepada Peserta PBPU dan Peserta BP denganahkamah Manfaat pelayananRepublikdi ruang perawatan Kelas III sebagaimana** dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Peserta PBPU dan Peserta BP dengan status kepesertaan aktif; **(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan Iuran kepada Peserta** PBPU dan Peserta BP dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan Agungpemerintahan di bidang keuangan; Indonesia **(6) Ketentuan mengenai besaran Iuran sebagaimana dimaksud pada** ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2020; **(7) Untuk bulan Januari, bulan Februari, dan bulan Maret 2020, luran** bagi Peserta PBPU dan Peserta BP yaitu sebesar: Halaman 24 dari 93 halaman. Putusan Nomor 36 P/HUM/2020ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 24 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 25 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id - Rp.42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah) per orang perhkama bulan dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III; b. Rp.110.000,00Repub(seratus sepuluh ribu rupiah) per orang per bulan dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II; atau - Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) per orang per bulan dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I; **(8) Untuk bulan April, bulan Mei, dan bulan Juni 2020, Iuran bagi** Peserta PBPU dan Peserta BP yaitu sebesar: Agunga. Rp.25.500,00 (dua puluh lima ribu lima ratusIndonesiarupiah) per orang per bulan dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III; - Rp.51.000,00 (lima puluh satu ribu rupiah) per orang per bulan dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II; atau - Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per orang per bulan dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I; **(9) Dalam hal Iuran yang telah dibayarkan oleh Peserta PBPU dan** Peserta BP melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayatahkamah (7) dan ayatRepublik(8), BPJS Kesehatan memperhitungkan kelebihan pembayaran Iuran dengan pembayaran luran bulan berikutnya; 1. Bahwa menurut Pemohon, kenaikan iuran BPJS Kesehatan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 34 Perpres 64/2020 bertentangan dengan: - Pasal 2 UU Nomor: 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (selanjutnya disebut Undang-Undang BPJS): Agung“BPJS menyelenggarakan sistem jaminan Indonesiasosial nasional berdasarkan asas: - kemanusiaan; - manfaat; dan - keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Halaman 25 dari 93 halaman. Putusan Nomor 36 P/HUM/2020ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 25 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 26 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id - Pasal 17 ayat (3) UU Nomor: 40 Tahun 2004 tentang Sistemhkama Jaminan Sosial Nasional (selanjutnya disebut Undang-Undang SJSN): Repub “Besarnya iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat **(2) ditetapkan untuk setiap jenis program secara berkala sesuai** dengan perkembangan sosial, ekonomi dan kebutuhan dasar hidup yang layak.” 1. Bahwa adapun alasan-alasan Pemohon pada intinya adalah sebagai berikut: Agunga. Termohon seharusnya tidak menetapkan kembaliIndonesiakenaikan iuran BPJS Kesehatan, karena substansi kenaikan iuran BPJS Kesehatan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebelumnya pernah diuji dan telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung berdasarkan putusan Nomor 7P/HUM/2020. Tindakan Termohon dimaksud dianggap sebagai bentuk ketidaktaatan hukum Termohon terhadap putusan Mahkamah Agung dimaksud.ahkamah b. Kenaikan iuranRepublikBPJS Kesehatan sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 34 Perpres 64/2020 dianggap tidak disertai dengan kepastian peningkatan pelayanan BPJS Kesehatan antara lain seperti tidak perlu rujukan berjenjang, semua obat dicover, dan adanya petugas BPJS Kesehatan di rumah sakit. Menurut Pemohon, kenaikan iuran BPJS Kesehatan semestinya disertai dengan adanya peningkatan pelayanan dan perbaikan sistem Agungsehingga kesalahan BPJS sebagaimana hasil auditIndonesiaBPKP, tidak terjadi lagi. ### II. PENJELASAN PEMERINTAH ATAS PERMOHONAN PEMOHON: Pemohon Tidak Memiliki Legal Standing Untuk Mewakili Seluruh Kelas Peserta BPJS Kesehatan 1. Bahwa terkait dengan pihak yang dapat mengajukan uji materi, hal tersebut telah diatur dalam ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang- Halaman 26 dari 93 halaman. Putusan Nomor 36 P/HUM/2020ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs