34 P/HUM/2020

--- Page 1 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN Nomor 34 P/HUM/2020hkama DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Repub ### MAHKAMAH AGUNG Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2010, tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara: PT LANCAR SAMPOERNA BESTARI, beralamat di Esa Sampoerna Agung Indonesia Center Lantai 5, Jalan Dr. Ir. H. Soekarno Nomor 198 Surabaya, Jawa Timur, yang diwakili oleh Sunarjo Sampoerna, jabatan Direktur; Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh Eman Achmad Sulaeman, S.H., M.B.A. dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Eman Achmad & CO, beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2019; Selanjutnya disebut sebagai Pemohon; Lawanahkamah Republik PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat; Dalam hal ini diwakili oleh Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 3 Juni 2020; Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh: 1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang kemudian memberikan kuasa kepada Widodo Eka Tjahjana, Agung Indonesia jabatan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor M.HH.PP.06.03-21, tanggal 5 Juni 2020; 1. Menteri Keuangan Republik Indonesia, yang kemudian memberikan kuasa kepada Hadiyanto, jabatan Sekretaris Jenderal, Kementerian Keuangan, dan kawan-kawan, Halaman 1 dari 111 halaman. Putusan Nomor 34 P/HUM/2020ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 1 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 2 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id kewarganegaraan Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusushkama Nomor SKU-213/MK.01/2020, tanggal 10 Juni 2020; SelanjutnyaRepubdisebut sebagai Termohon; Mahkamah Agung tersebut; Membaca surat-surat yang bersangkutan; ### DUDUK PERKARA Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 Mei 2020, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 6 Mei 2020, dan diregister dengan Nomor 34 P/HUM/2020, Agungtanggal 8 Mei 2020, telah mengajukan permohonan keberatanIndonesiahak uji materiil terhadap Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2010, tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut: A. Kewenangan Mahkamah Mahkamah Agung Republik Indonesia; 1. Bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD 1945”) [bukti P-5] memberikan wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang kepadaahkamah Mahkamah AgungRepubliksebagaimana diatur dalam Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 [Vide bukti P-5] sebagai berikut: “Pasal 24A Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang”; Agung Indonesia 1. Wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman [Bukti P-6] yaitu dalam ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf b [Vide Bukti P-6] sebagai berikut: “Pasal 20 Halaman 2 dari 111 halaman. Putusan Nomor 34 P/HUM/2020ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 2 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 3 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id **(1) Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi darihkama badan peradilan yang berada di dalam keempat lingkungan peradilanRepubsebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;** **(2) Mahkamah Agung berwenang:** - mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, kecuali undang-undang menentukan lain; - menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang- Agung undang terhadap undang-undang; dan Indonesia - kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang; **(3) Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan** sebagai hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung”; 1. Pengaturan tentang wewenang menguji peraturan perundang- undangan di bawah undang-undang juga diatur dalam Undang-ahkamah Republik Undang Nomor 14 Tahun 1985, tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, tentang Mahkamah Agung (“Undang-Undang Mahkamah Agung”) [Bukti P-7a sampai dengan Bukti P-7c] yaitu dalam Pasal 31 ayat (1). Selanjutnya, pada ayat (2) [Vide bukti P-7a - Bukti P-7b] diatur alasan-alasan untuk menyatakan Agung Indonesia suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang tidak sah apabila (i) bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi; atau (ii) pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. Berikut kutipan Pasal 31 Undang-Undang Mahkamah Agung; Halaman 3 dari 111 halaman. Putusan Nomor 34 P/HUM/2020ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 3 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 4 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id “Pasal 31hkama (1) Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undanganRepubdi bawah undang-undang terhadap undang-undang; **(2) Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-** undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku; **(3) Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Indonesiadapat diambil baik** berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung; **(4) Peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah** sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; **(5) Dihapus”;** 1. Bahwa peraturan pemerintah merupakan peraturan perundang- undangan yang tingkatannya di bawah undang-undang,ahkamah Republik sebagaimana diatur dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor III/MPR/2000 Tahun 2000, tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan (“TAP MPR Nomor III/MPR/2000”) [Bukti P-8] Pasal 2 [Vide Bukti P-8] sebagai berikut: “Pasal 2 Tata urutan peraturan perundang-undangan merupakan pedoman dalam pembuatan aturan hukum di bawahnya; Agung Indonesia Tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia adalah: 1. Undang-Undang Dasar 1945; 1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia; 1. Undang-Undang; 1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu); 1. Peraturan Pemerintah; Halaman 4 dari 111 halaman. Putusan Nomor 34 P/HUM/2020ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 4 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 5 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id 1. Keputusan Presiden;hkama 7. Peraturan Daerah”; 5. Undang-UndangRepubNomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (“Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”) [Bukti P-9] juga menentukan bahwa Peraturan Pemerintah tingkatannya di bawah Undang- Undang, sebagaimana terdapat dalam Pasal 7 [Vide Bukti P-9] sebagai berikut: “Pasal 7 Agung (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undanganIndonesiaterdiri atas: - Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; - Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; - Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang; - Peraturan Pemerintah; - Peraturan Presiden; - Peraturan Daerah Provinsi; danahkamah Republik g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; **(2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan** hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”; 1. Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan [Vide Bukti P-9] mengisyaratkan bahwa dalam hal suatu peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya Agung Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung. Berikut kutipannya: “Pasal 9 **(1) Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan** Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi; Halaman 5 dari 111 halaman. Putusan Nomor 34 P/HUM/2020ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 5 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 6 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id **(2) Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawahhkama Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannyaRepubdilakukan oleh Mahkamah Agung”;** 1. Bahwa berdasarkan Pendapat Ahli Prof. Dr. H. Eman Suparman, S.H., M.H., [Bukti P-10] karena terdapat alur keterkaitan antara asas hukum dan norma hukum dimana asas hukum melahirkan norma hukum dan norma melahirkan aturan hukum maka hak uji materil di Mahkamah Agung dapat juga mencakup penilaian isi dalam suatu peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dari undang- Agung undang bertentangan atau tidak dengan asas-asasIndonesiayang terkandung dalam suatu undang-undang. Dengan demikian Mahkamah Agung dapat melakukan uji materil atas pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang apakah bertentangan dengan asas-asas yang terkandung dalam suatu undang-undang; 1. Bahwa yang dimohonkan oleh Pemohon kepada Mahkamah Agung dalam permohonan a quo adalah pengujian terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010, tentang Penghitunganahkamah Republik Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan, yaitu terhadap Pasal 9 ayat (1); 1. Bahwa berdasarkan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 [Vide Bukti P-5], Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman [Vide Bukti P- 6], Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung [Vide bukti P-7a - Bukti P-7b], Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Pembentukan Agung Indonesia Peraturan Perundang-undangan [Vide Bukti P-9], junctis Pasal 2 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor III/MPR/2000 [Vide Bukti P-8], Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan [Vide Bukti P-9], sebagaimana telah Pemohon uraikan di atas, maka dalam hal ini Mahkamah Agung berwenang menguji Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 yang Pemohon ajukan dalam permohonan a quo. Halaman 6 dari 111 halaman. Putusan Nomor 34 P/HUM/2020ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 6 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 7 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Oleh sebab itu, sudah sepantasnya apabila Yang Mulia Majelishkama Hakim Agung menyatakan berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonanRepuba quo; B. Kedudukan Hukum (legal standing) Pemohon; 1. Bahwa permohonan uji materiil hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Yang tergolong sebagai pihak adalah (i) perorangan warga negara Indonesia; (ii) Kesatuan masyarakat hukum adat; atau (iii) badan hukum publik Agung atau badan hukum privat. Pengaturan tersebutIndonesiadapat dilihat dalam ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Agung [Vide Bukti P-7a - Bukti P-7b], yaitu sebagai berikut: “(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang- undang, yaitu: - perorangan warga negara Indonesia; - kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup danahkamah Republik sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang- undang; atau - badan hukum publik atau badan hukum privat”; 1. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011, tentang Hak Uji Materiil (“Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011”) [Bukti P-11], Pasal 1 ayat (4) [Vide Bukti P-11] menentukan: Agung Indonesia “(4) Pemohon keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih rendah dari Undang- Undang”; Di dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 memang tidak disebutkan secara khusus “badan hukum privat”, Halaman 7 dari 111 halaman. Putusan Nomor 34 P/HUM/2020ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 7 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 8 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id oleh sebab itu “perorangan” dalam Peraturan Mahkamah Agunghkama Nomor 01 Tahun 2011 itu haruslah diartikan selain sebagai peroranganRepubsebagai “orang” termasuk juga perorangan sebagai “badan hukum privat”. Penafsiran demikian sejalan dengan asas lex superior derogat legi inferior; 1. Bahwa Pemohon adalah sebuah perseroan terbatas dalam negeri (badan hukum privat) yang memiliki kegiatan usaha utama yaitu aktivitas perusahaan holding (induk perusahaan) yang mendapatkan penghasilan di antaranya dari penyimpanan aset berupa deposito Agung dalam mata uang asing dan menyalurkan sebagianIndonesiakecil asetnya untuk kegiatan usaha dalam grupnya. Pada saat ini Pemohon memiliki aset berupa pokok deposito dolar [Bukti P-2] dengan penghasilan berupa pendapatan bunga yang atas pendapatan tersebut telah dikenakan Pajak Penghasilan Final [Bukti P-3]. Aset simpanan Pemohon tersebut tetap disimpan dalam bentuk mata uang Dolar Amerika Serikat dan tidak dicairkan ke dalam mata uang Rupiah sehingga tidak terjadi penambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh Pemohon;ahkamah Republik 4. Bahwa dengan berlakunya Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010, mengakibatkan pengenaan pajak yang tidak seharusnya atas Pokok Deposito Dolar Pemohon sebagai akibat dari keuntungan selisih kurs pada saat pembukuan. Padahal pokok deposito Dolar tersebut tidak dicairkan ke dalam mata uang Rupiah. Seharusnya atas keuntungan selisih kurs saat pembukuan tersebut bukan merupakan penghasilan. Tapi dengan diberlakukannya Agung Indonesia ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 yang memandatkan pembukuan atas perbedaan kurs tersebut harus mengikuti Standar Akuntansi Keuangan, maka atas perbedaan kurs saat pembukuan terhadap pokok deposito Dolar diperlakukan sebagai penghasilan atau biaya. Padahal Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 [Vide Bukti P-1] secara tegas Halaman 8 dari 111 halaman. Putusan Nomor 34 P/HUM/2020ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 8 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 9 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id menyebutkan bahwa terhadap keuntungan selisih kurs yanghkama Pemohon alami bukan merupakan penghasilan; 5. Bahwa selisihRepubkurs karena konversi pada saat pembukuan tidak sama dengan selisih kurs jual-beli atau tukar-menukar valuta asing. Selisih kurs karena konversi pembukuan adalah hanya sebagai rujukan untuk menilai aset, dalam kenyataannya valuta asing tersebut tetap dalam mata uang asing, sehingga tidak ada keuntungan yang didapat. Oleh karena tidak ada keuntungan, berarti bukan merupakan objek pajak penghasilan sebagaimana diatur Agung dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang NomorIndonesia7 Tahun 1983, tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (“Undang-Undang Pajak Penghasilan”) [Bukti P-12a sampai dengan Bukti P-12e]. Pokok Deposito Dolar baru akan menjadi objek pajak penghasilan apabila Pokok Deposito Dolar tersebut dicairkan atau ditukarkan ke dalam mata uang Rupiah. Jadi dalam hal ini, pada saat ini yang menjadi objek pajakahkamah Republik hanya penghasilan atas bunganya saja, bukan Pokok Deposito Dolar. Atas penghasilan bunga tersebut dikenakan Pajak Penghasilan Final [Vide Bukti P-3]; 1. Bahwa bagan berikut menjelaskan tentang mana yang merupakan objek pajak penghasilan dan mana yang bukan merupakan objek pajak penghasilan: Agung Indonesia Halaman 9 dari 111 halaman. Putusan Nomor 34 P/HUM/2020ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 9 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 10 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id 100%hkama Deposito USD Repub Rekening 10% 90% Giro USD Direalisasikan ke IDR Tetap dalam USD dan Didepositokan kembali dalam Agung USD Indonesia Tidak Terdapat Selisih Kurs ke Terdapat Selisih Kurs ke IDR IDR Ph./Biaya Bukan Ph./Biaya 1. Bahwa Pemohon menganggap dirugikan oleh berlakunya ketentuan ### Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 karenaahkamah dengan berlakunyaRepublikketentuan tersebut Pemohon berpotensi dikenakan pajak yang tidak seharusnya. Oleh sebab itu, Pemohon memiliki kepentingan dalam mengajukan permohonan a quo; 1. Berdasarkan dalil-dalil yang telah Pemohon kemukakan di atas, maka dalam hal ini, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo kepada Mahkamah Agung untuk menguji keabsahan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 94 AgungTahun 2010, tentang Penghitungan Penghasilan KenaIndonesiaPajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan. Oleh sebab itu, sudah sepantasnya apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung menyatakan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan permohonan a quo; Halaman 10 dari 111 halaman. Putusan Nomor 34 P/HUM/2020ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 10 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 11 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id C. Pokok Permohonan;hkama Bahwa dalil-dalil yang telah dikemukakan sebelumnya, dianggap disampaikan jugaRepubpada bagian ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian lain dari permohonan a quo; C.1. Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 bertentangan dengan Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan; 1. Bahwa dalil-dalil yang telah dikemukakan sebelumnya, dianggap disampaikan juga pada bagian ini yang merupakan Agungsatu kesatuan yang tidak terpisahkan denganIndonesiabagian lain dari permohonan a quo; 1. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan menyatakan bahwa: “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”; 1. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakanahkamah menyatakanRepublikbahwa: “Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, Agungpersekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasiIndonesiamassa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap”; 1. Bahwa dengan demikian Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan menjelaskan bahwa Wajib Pajak terdiri dari (i) Wajib Pajak orang perorangan dan (ii) Wajib Pajak badan; Halaman 11 dari 111 halaman. Putusan Nomor 34 P/HUM/2020ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 11 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 12 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id 1. Bahwa mengenai pembukuan telah diatur secara terperinci dihkama dalam ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Ketentuan Umum PerpajakanRepub[Vide Bukti P-4a sampai dengan Bukti P-4e], yaitu sebagai berikut: “Pasal 28 **(1) Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan** usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan; **(2) Wajib Pajak yang dikecualikan dari kewajiban Agungmenyelenggarakan pembukuan sebagaimanaIndonesiadimaksud** pada ayat (1), tetapi wajib melakukan pencatatan, adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas;ahkamah (3) PembukuanRepublikatau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya; **(4) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan di** Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan disusun dalam bahasa AgungIndonesia atau dalam bahasa asing yangIndonesiadiizinkan oleh Menteri Keuangan; **(5) Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas** dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas; **(6) Perubahan terhadap metode pembukuan dan/atau tahun** buku harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak; Halaman 12 dari 111 halaman. Putusan Nomor 34 P/HUM/2020ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 12 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 13 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id **(7) Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatanhkama mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan Repubbiaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat** dihitung besarnya pajak yang terutang; **(8) Pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan** mata uang selain Rupiah dapat diselenggarakan oleh Wajib Pajak setelah mendapat izin Menteri Keuangan; **(9) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri** atas data yang dikumpulkan secara teratur tentang Agungperedaran atau penerimaan bruto dan/atauIndonesiapenghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau yang dikenai pajak yang bersifat final; **(10) Dihapus;** **(11) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar** pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi on-lineahkamah wajibRepublikdisimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak Orang Pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak Badan; **(12) Bentuk dan tata cara pencatatan sebagaimana dimaksud** pada ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan”; Agung6. Bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (1) juncto Indonesiaayat (2) Undang- Undang Ketentuan Umum Perpajakan tersebut terdapat 2 (dua) keadaan Wajib Pajak yaitu (i) Wajib Pajak yang menyelenggarakan pembukuan, dan (ii) Wajib Pajak yang melakukan pencatatan; 1. Bahwa Berdasarkan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan tersebut, Wajib Pajak orang Halaman 13 dari 111 halaman. Putusan Nomor 34 P/HUM/2020ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 13 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 14 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id pribadi tidak wajib menyelenggarakan pembukuan tetapi wajibhkama melakukan pencatatan dengan menggunakan norma PenghitunganRepubPenghasilan Neto. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut Agung(Pasal 1 angka 29 Undang-Undang IndonesiaKetentuan Umum Perpajakan) sedangkan pencatatan terdiri atas data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau yang dikenai pajak yang bersifat final (Pasal 28 ayat (9) Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan); 1. Bahwa adanya Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomorahkamah 94 TahunRepublik2010 yang merujuk pada frasa “sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia” menunjukkan bahwa seolah-olah Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 berlaku hanya untuk Wajib Pajak badan saja karena Wajib Pajak badan saja yang memungkinkan untuk menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan padahal selain Wajib Pajak Badan ada Agungjuga Wajib Pajak orang pribadi yang tidak Indonesiasemuanya wajib menyelenggarakan pembukuan sebagaimana diatur dalam ### Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan. Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan tersebut Wajib Pajak orang pribadi dapat dikecualikan untuk menyelenggarakan pembukuan tetapi melakukan pencatatan dengan menggunakan norma Halaman 14 dari 111 halaman. Putusan Nomor 34 P/HUM/2020ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 14 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 15 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Penghitungan Penghasilan Neto. Jika Pasal 9 ayat (1)hkama Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 berlaku juga pada WajibRepubPajak orang pribadi, maka semua Wajib Pajak orang pribadi menjadi harus membuat pembukuan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan padahal Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan membolehkan Wajib Pajak orang pribadi hanya melakukan pencatatan bukan menyelenggarakan pembukuan apalagi pembukuan sesuai dengan Standar Akutansi Keuangan. Hal ini tentunya jelas sangat bertentangan Agungdengan Undang-Undang Ketentuan UmumIndonesiaPerpajakan sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum; C.2. Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 bertentangan dengan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan; 1. Bahwa Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan berbunyi sebagai berikut: ”Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperolehahkamah Wajib Pajak,Republikbaik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk...”; 1. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Pajak Penghasilan tersebut yang dimaksud penghasilan yang merupakan objek pajak, salah satunya adalah setiap tambahan Agungkemampuan ekonomis yang diterima atau Indonesiadiperoleh Wajib Pajak untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, sehingga apabila terdapat keadaan dimana wajib pajak mencatatkan nilai aset dalam pembukuan yang merupakan hasil konversi nilai aset dalam mata uang Dolar Amerika Serikat ke dalam mata uang Rupiah yang tidak Halaman 15 dari 111 halaman. Putusan Nomor 34 P/HUM/2020ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 15 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 16 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id menimbulkan tambahan kemampuan ekonomis kepada Wajibhkama Pajak tersebut, maka hal tersebut bukanlah Penghasilan; 3. PemohonRepubmemiliki aset berupa deposito dalam bentuk mata uang asing dalam hal ini dalam mata uang Dolar Amerika Serikat dengan penghasilan berupa pendapatan bunga yang atas pendapatan tersebut telah dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Final. Aset simpanan Pemohon tersebut tetap disimpan dalam bentuk mata uang Dolar Amerika Serikat dan tidak dicairkan ke dalam mata uang Rupiah sehingga tidak terjadi Agungtambahan kemampuan ekonomis yang diterimaIndonesiaoleh Pemohon sebagai Wajib Pajak Badan; 1. Bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (1) juncto ayat (2) Undang- Undang Ketentuan Umum Perpajakan tersebut bahwa Pemohon wajib menyelenggarakan pembukuan sebab Pemohon merupakan Wajib Pajak Badan; 1. Bahwa sebagai Wajib Pajak Badan, Pemohon menyelenggarakan pembukuan yang mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha Pemohon. Sebagaimana diharuskan olehahkamah Undang-UndangRepublikKetentuan Umum Perpajakan, pembukuan diselenggarakan dengan menggunakan huruf latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah dan disusun dalam Bahasa Indonesia. Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas. Karena keharusan penggunaan mata uang Rupiah di pembukuan Pemohon, penuangan dalam pembukuan atas nilai aset milik AgungPemohon yaitu Deposito dalam mata uangIndonesiaDolar Amerika Serikat dikonversikan ke dalam mata uang Rupiah. Atas konversi nilai aset ini terjadi keuntungan selisih kurs akibat adanya penguatan mata uang Dolar Amerika Serikat terhadap mata uang Rupiah akhir-akhir ini. Keuntungan selisih kurs ini seharusnya tidak dianggap sebagai penghasilan Pemohon karena hanya sebagai rujukan dalam mata uang Rupiah di Halaman 16 dari 111 halaman. Putusan Nomor 34 P/HUM/2020ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 16 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 17 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id pembukuan Pemohon atas nilai aset Deposito milik Pemohonhkama yang saat ini masih disimpan dalam bentuk mata uang Dolar AmerikaRepubSerikat tanpa adanya penukaran ke dalam mata uang Rupiah secara nyata (real); 1. Namun berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 atas keuntungan selisih kurs mata uang asing yang dimiliki oleh Pemohon yang mengandung pendelegasian keuntungan atau kerugian selisih kurs mata uang asing menurut frasa “Standar Akuntansi Keuangan yang Agungberlaku di Indonesia” mengakibatkan bahwaIndonesiakeuntungan atau kerugian selisih kurs mata uang asing seolah-olah sama sekali harus diakui sebagai penghasilan atau kerugian penghasilan atau biaya karena Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku terhadap pengaruh kurs mata uang asing tertuang di dalam Paragraf 39 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 10 tentang Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing, dengan bunyi sebagai berikut: “Hasil dan posisi keuangan entitas yang mata uangahkamah fungsionalnyaRepublikbukan mata uang dari suatu ekonomi hiperinflasi dijabarkan ke dalam mata uang penyajian yang berbeda, dengan menggunakan prosedur sebagai berikut: - Aset dan liabilitas untuk setiap laporan posisi keuangan yang disajikan (yaitu termasuk komparatif) dijabarkan menggunakan kurs penutup pada tanggal laporan posisi keuangan tersebut; Agungb. Penghasilan dan beban untuk setiap laporanIndonesialaba rugi dan penghasilan komprehensif lain (yaitu termasuk komparatif) dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal transaksi; - Seluruh selisih kurs yang dihasilkan diakui dalam penghasilan komprehensif lain”; 1. Bahwa pada penerapannya Standar Akuntansi Keuangan aturan dalam Paragraf 39 Pernyataan Standar Akuntansi Halaman 17 dari 111 halaman. Putusan Nomor 34 P/HUM/2020ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 17 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 18 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Keuangan (PSAK) 10 tidak berdiri sendiri akan tetapi terkaithkama dengan standar lainnya; 8. BahwaRepubterkait dengan penerapan Paragraf 39 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 10 Standar Akuntansi harus memperhatikan juga standar lain, yaitu sebagai berikut: (i) Paragraf 3 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 10 yang isinya: “Ruang lingkup: 0.3 Pernyataan ini diterapkan pada: Agunga. akuntansi transaksi dan saldo dalamIndonesiavaluta asing, kecuali transaksi dan saldo derivative yang termasuk dalam ruang lingkup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 55; Instrumen Keuangan; Pengakuan dan Pengukuran; - Penjabaran hasil dan posisi keuangan dari kegiatan usaha luar negeri yang termasuk dalam keuangan entitas dengan cara konsolidasi atau metode ekuitas; danahkamah c. penjabaranRepublikhasil dan posisi keuangan suatu entitas kedalam mata uang penyajian;” (ii) Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 1 Paragraf 7 yang isinya: “Paragraf 7 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 1 Penghasilan komprehensif lain berisi pos-pos penghasilan Agungdan beban (termasuk penyesuaian reklasifikasi)Indonesiayang tidak diakui dalam laba rugi dari laporan pendapatan komprehensif sebagaimana disyaratkan dan ditentukan Standar Akuntansi Keuangan (SAK); Komponen pendapatan komprehensif lain meliputi: (a) perubahan dalam surplus revaluasi (lihat Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 16: Aset Tetap Halaman 18 dari 111 halaman. Putusan Nomor 34 P/HUM/2020ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 18 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 19 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)hkama 19: Aset Tidak Berwujud); (b)RepubPengukuran kembali program imbalan pasti (lihat 24: Imbalan Kerja); (c) keuntungan dan kerugian yang timbul dari penjabaran laporan keuangan dari kegiatan usaha luar negeri (lihat Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 10: Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Uang Asing); (d) keuntungan dan kerugian dari pengukuran kembali Agungaset keuangan yang dikategorikanIndonesiasebagai ’tersedia untuk dijual’ (lihat Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran); (e) Bagian efektif dari keuntungan dan kerugian instrumen lindung nilai dalam rangka lindung nilai arus kas (lihat Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran)”; 1. Bahwa berdasarkan hal tersebut untuk transaksi yang tidakahkamah memenuhiRepublikkualifikasi, sebagaimana diatur dalam Paragraf 3 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 10 juncto Paragraf 7 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 1 maka berakibat pada, penempatan “penghasilan” akibat adanya selisih kurs yang belum direalisasikan tidak dapat dimasukkan ke dalam akun penghasilan komprehensif lainnya. Bahwa dengan adanya uraian diatas maka akan menyebabkan Agungtambahan atas selisih kurs tersebut diperlakukanIndonesiasebagai pendapatan dalam Laporan Laba Rugi Perusahaan; 1. Bahwa penjelasan penerapan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 atas penuangan dalam pembukuan Pemohon atas nilai aset Pemohon dalam bentuk Deposito dalam mata uang Dolar Amerika Serikat ke dalam mata uang Rupiah sebagaimana disebutkan di atas Halaman 19 dari 111 halaman. Putusan Nomor 34 P/HUM/2020ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 19 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 20 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id mengakibatkan tambahan selisih kurs tersebut diperlakukanhkama sebagai penghasilan Pemohon meskipun kenyataannya saat ini DepositoRepubPemohon masih ada dalam jumlah yang sama dan masih dalam mata uang Dolar Amerika Serikat karena tidak direalisasikan ke dalam mata uang Rupiah sehingga tidak mengakibatkan adanya tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Pemohon sebagai Wajib Pajak dan tidak menambah kekayaan Pemohon. Oleh karena itu penerapan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 94 AgungTahun 2010 dalam pembukuan PemohonIndonesiaterkait penuangan nilai aset Pemohon mengakibatkan Pemohon seolah-olah telah memperoleh penghasilan atas asetnya tersebut bertentangan dengan Pasal 4 Undang-Undang Pajak Penghasilan yang mengharuskan adanya tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dan adanya penambahan kekayaan Wajib Pajak sebagai syarat disebutnya adanya penghasilan; C.3. Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010ahkamah mengandung pertentanganRepublikdengan ketentuan dalam Pasal 9 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 yang menjelaskan bahwa keuntungan atau kerugian selisih kurs mata uang asing bisa saja tidak diakui sebagai keuntungan atau kerugian jika keuntungan atau kerugian selisih kurs mata uang asing tersebut berkaitan langsung dengan Usaha Wajib Pajak yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final atau bukan objek pajak Agung1. Pasal 9 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah NomorIndonesia94 Tahun 2010, tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan yang berbunyi sebagai berikut: 1. Keuntungan atau kerugian selisih kurs mata uang asing diakui sebagai penghasilan atau biaya berdasarkan sistem pembukuan yang dianut dan dilakukan secara taat asas sesuai Halaman 20 dari 111 halaman. Putusan Nomor 34 P/HUM/2020ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 20 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 21 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku dihkama Indonesia; 2) KeuntunganRepubatau kerugian selisih mata uang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan langsung dengan usaha Wajib Pajak yang: - dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final, atau - tidak termasuk objek pajak, tidak diakui sebagai penghasilan atau biaya; 1. Bahwa inti dari Pengaturan ketentuan tersebut secara prinsip Agungadalah: Indonesia - Berdasarkan Pasal 9 ayat 2 huruf b dinyatakan bahwa apabila suatu penghasilan yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan usaha dan tidak termasuk objek pajak maka atas penghasilan tersebut tidak akan diakui sebagai penghasilan atau biaya yang akan menjadi dasar pengenaan pajak; - Bahwa pada prinsipnya penghasilan atas selisih kurs dari deposito yang dimiliki oleh wajib pajak perusahaan tidak terkait dengan kegiatan usaha wajib pajak badan tersebut;ahkamah c. Bahwa sejalanRepublikketentuan dalam Pasal 4 Undang-undang Pajak Penghasilan juncto Pasal 28 Ketentuan Umum Perpajakan, Wajib Pajak diberikan kebebasan untuk menggunakan metode pembukuan apakah dengan metode akrual atau kas basis, sepanjang dilakukan secara konsisten; - Bahwa menurut ketentuan perpajakan apabila metode pembukuan yang digunakan adalah metode pembukuan secara Agungakrual, pada dasarnya sebelum pendapatanIndonesiatersebut direalisasikan menurut ketentuan perpajakan belum menjadi objek pajak; - Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan yang diatur oleh Pasal 4 Undang-undang Pajak Penghasilan juncto Pasal 28 Ketentuan Umum Perpajakan maka penghasilan dari selisih kurs deposito yang belum dikonversikan kedalam mata uang Halaman 21 dari 111 halaman. Putusan Nomor 34 P/HUM/2020ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 21 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 22 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id rupiah seharusnya belum menjadi objek pajak sehingga tidakhkama dikenakan pajak; 3. Bahwa dalamRepubpenerapan ketentuan dalam Pasal 9 ayat 2 huruf b tersebut tidak akan bisa diterapkan oleh Pajak Badan yang melakukan pembukuan dengan rupiah karena, dibatasi oleh frasa “sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia” yang diatur dalam Pasal 9 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010. Hal tersebut dikarenakan ternyata dalam Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia tidak Agungsemua penghasilan yang tidak terkait dengan kegiatanIndonesiausaha, bisa ditempatkan dalam pos akun yang bisa dianggap sebagai penghasilan yang diperlakukan secara akrual basis atau dengan kata lain terkait dengan penghasilan, kecuali untuk bidang usaha tertentu saja, Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia wajib memperlakukan setiap penghasilan sebagai penerimaan yang sudah diakui pada akhir tahun atau dianggap telah diterima secara kas pada tahun tersebut; 1. Bahwa dengan demikian pendapatan atau penghasilan dari selisihahkamah kurs atau depositoRepublikmata uang asing dari Wajib Pajak Badan yang melakukan pembukuan dengan rupiah, walaupun belum dikonversi dengan rupiah, atau dengan kata lain penghasilan selisih kurs tersebut belum secara nyata diterima, namun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia, pada setiap akhir tahun buku, selisih tersebut harus dianggap telah diterima dan otomatis menjadi objek pajak; Agung5. Terkait dengan gambaran sebagaimana disebutkanIndonesiadi atas, Prof. Dr. H. Eman Suparman berpendapat sebagai berikut: “Dengan memperhatikan penjelasan di atas, saya melihat gambaran bahwa ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 dalam pelaksanaan bisa mempengaruhi bahkan menghambat penerapan dari Pasal 9 ayat **(2) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010. Dari apa yang** Halaman 22 dari 111 halaman. Putusan Nomor 34 P/HUM/2020ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 22 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 23 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id digambarkan dalam pengantar pertanyaan ini, disebutkan bahwahkama apabila ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 94RepubTahun 2010 dilaksanakan maka secara praktis implementasi dari ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf b, Pasal 9 ayat **(1) Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2010 secara praktis tidak** akan bisa dilaksanakan oleh Wajib Pajak Badan yang melakukan pembukuan dengan mata uang rupiah, karena terhambat oleh keharusan pembukuan atas penghasilan yang merujuk pada ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 94 AgungTahun 2010; Indonesia Sehubungan dengan apa yang digambarkan tersebut, saya melihat bahwa walaupun tidak disebut sebagai suatu pertentangan tapi saya melihat bahwa dalam setidaknya 2 (dua) ketentuan tersebut dalam implementasinya menimbulkan 2 (dua) norma yang berbeda tapi berkaitan dan ternyata penerapan norma yang satu dapat menyebabkan tujuan dari adanya norma yang lainnya menjadi tidak biasa dilaksanakan” [Vide Bukti P-10 Halaman 14-15]; 1. Dengan demikian, adanya frasa Standar Akuntansi Keuangan yangahkamah berlaku di IndonesiaRepublikpada hakekatnya akan menghalangi Wajib Pajak Badan yang memiliki deposito mata uang asing dan melakukan pembukuan dengan mata uang rupiah, untuk menggunakan haknya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9 ayat 2 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010; C.4. Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 Mengandung Ketentuan Tambahan Yang Menimbulkan Norma Baru AgungYang Bertentangan Dengan Norma Dalam Pasal 4 IndonesiaUndang-Undang Pajak Penghasilan Juncto Pasal 6 Undang-Undang Pajak Penghasilan Juncto Pasal 28 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan; 1. Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010, tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan yang berbunyi sebagai berikut: Halaman 23 dari 111 halaman. Putusan Nomor 34 P/HUM/2020ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 23 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 24 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id “Keuntungan atau kerugian selisih kurs mata uang asing diakuihkama sebagai penghasilan atau biaya berdasarkan sistem pembukuan yang dianutRepubdan dilakukan secara taat asas sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia”; 1. Terkait dengan aturan tersebut, sebagaimana dinyatakan dalam bagian menimbang dari Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 disebutkan bahwa peraturan pemerintah tersebut dibuat berdasarkan delegasi dari Pasal 35 Undang-Undang Pajak Penghasilan yang menyatakan bahwa apabila ada hal-hal belum Agungdiatur dalam undang-undang tersebut makaIndonesiaakan dibuatkan Peraturan Pemerintah; 1. Pemohon akan memberikan gambaran bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 khususnya Pasal 9 ayat (1), materi muatannya ternyata terkait dengan norma yang telah diatur dalam pasal-pasal yang ada dalam Undang-undang selain Pasal 35 Undang-Undang Pajak Penghasilan dalam hal ini adalah Pasal 4 dan Pasal 6 Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Pasal 28 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan yaitu terkait denganahkamah aturan mengenaiRepublikobjek pajak, biaya dan pembukuan. Dengan kata lain ternyata seacara materi muatan ketentuan dalam Pasal 9 ayat **(1) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 menyangkut** dengan norma yang sudah ada dalam materi muatan Undang- Undang Pajak Penghasilan dan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan selain dari Pasal 35 Undang-Undang Pajak Penghasilan; Agung4. Sehubungan dengan hal tersebut sebelumnya IndonesiaPemohon akan menjelaskan perbandingan pengaturan yang terjadi mengenai penerapan norma hukum sebelum dan sesudah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 dengan uraian sebagai berikut: Sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 Halaman 24 dari 111 halaman. Putusan Nomor 34 P/HUM/2020ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 24 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 25 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id - Bahwa terkait dengan masalah Objek Pajak dan Pendapatanhkama secara khusus sebenarnya telah diatur didalam Pasal 4 Undang-UndangRepubPajak Penghasilan. Adapun terkait dengan masalah pembukuan atas objek pajak dan/atau penghasilan yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Pajak Penghasilan tersebut Pasal 28 huruf (i) Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan memberikan hak dan keleluasaan kepada seluruh wajib pajak untuk menentukan perlakuan objek pajak dan melakukan pilihan pembukuan ataupun pencatatan atas Agungpenghasilan termasuk didalamnya terkait Indonesiadengan selisih kurs dengan metoda pembukuan baik secara akrual maupun kas basis sepanjang dilakukan secara konsisten dengan tanpa membatasi harus sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia; - Dengan demikian, norma yang terkait dengan perlakuan penghasilan dan pembukuan yang ada dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan memberikan hak kepada seluruh wajib pajak untukahkamah memilih Republikmetode dengan tanpa batasan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia. Hal tersebut berlaku juga atas pendapatan dari selisih kurs baik akibat transaksi maupun yang dihasilkan dari simpanan mata uang asing yang dimiliki oleh wajib pajak; - Bahwa terkait dengan batasan atau keharusan agar sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia AgungUndang-Undang Pajak Penghasilan hanya mengaturIndonesiaapabila objek yang terkait dengan selisih kurs akan diperlakukan sebagai pengurang kewajiban pajak (deductable expenses). Didalam Pasal 6 huruf e Undang-Undang Pajak Penghasilan memang diatur secara tegas bahwa kerugian selisih kurs hanya bisa dibiayakan sepanjang pembukuan dilakukan secara Halaman 25 dari 111 halaman. Putusan Nomor 34 P/HUM/2020ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 25 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 26 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id konsisten berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yanghkama berlaku di Indonesia; d. DenganRepubdemikian, ternyata undang-undang Perpajakan memisahkan pengaturan mengenai penghasilan atau keuntungan dan pengaturan mengenai biaya atau kerugian dimana dalam hal ini terkait dengan keuntungan diatur dalam ### Pasal 4 Undang-Undang Pajak Penghasilan juncto Pasal 28 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan dengan tanpa batasan harus mengacu kepada Standar Akuntansi Keuangan Agungyang berlaku di Indonesia sedangkan terkaitIndonesiakerugian diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Pajak Penghasilan dimana terkait dengan kerugian selisih kurs secara tegas harus mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia; - Bahwa penerapan atas norma-norma yang diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 6 Undang-Undang Pajak Penghasilan serta Pasal 28 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan dalam kaitannya dengan penghasilan dari selisih kurs, menyebabkanahkamah pada kondisiRepublikyang sama yaitu bagi seluruh subjek pajak dimana pada akhir tahun buku atas deposito mata uang asing yang dimiliki baik oleh subjek Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan yang melakukan pembukuan dengan rupiah maupun Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan yang melakukan pembukuan dengan rupiah dan Wajib Pajak Badan yang melakukan pembukuan dengan mata uang asing, sepanjang Agungtidak melakukan pencairan dan menukarkanIndonesiadepositonya kedalam rupiah ditahun buku berjalan, pada akhir tahun semuanya tidak dikenakan pajak atas pendapatan selisih kurs mata uang asing. Hal itu dikarenakan menurut Pasal 4 Undang- Undang Pajak Penghasilan juncto Pasal 28 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan, semua wajib pajak diberikan hak untuk menerapkan pembukuan atau pencatatan dengan Halaman 26 dari 111 halaman. Putusan Nomor 34 P/HUM/2020ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 26 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 27 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id metoda akrual atau kas basis tanpa harus mengacu padahkama Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia. SedangkanRepubacuan terhadap Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia hanya apabila wajib pajak tersebut akan menjadikan kerugian selisih kurs sebagai biaya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6 Undang-Undang Pajak Penghasilan; - Norma-norma yang ada dalam Pasal 4 dan 6 Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Pasal 28 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan, khususnya terkait dengan perlakuan atas Agungselisih kurs telah sesuai dan mengacuIndonesiapada dan asas perpajakan yaitu asas keadilan (equity) dimana dalam keadaan yang sama pajak diterapkan kepada semua subjek dan dikenakan atas objek yang sama tanpa pengecualian; Setelah Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010; - Berbeda dengan norma yang diatur dalam Pasal 4, Pasal 6 Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Pasal 28 Undang- Undang Ketentuan Umum Perpajakan, t