32 P/HUM/2021

--- Page 1 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN Nomor 32 P/HUM/2021hkama DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Repub ### MAHKAMAH AGUNG Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 73 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6623), pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara: Agung Indonesia ### PERKUMPULAN UNIT PENGELOLA KEGIATAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA, beralamat di Kabupaten Bogor di Jalan Raya Atma Asnawi Nomor 51 Kampung Prumpung RT. 003 RW. 002 Desa Gunung Sindur Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat; Selanjutnya memberi kuasa kepada Prof. Dr. YUSRIL IHZA MAHENDRA, SH., MSc., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Bulan Bintang beralamat di Jalan Raya Pasar Minggu KM. 18 Nomor 1Bahkamah Republik Lantai 2, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 18 Juni 2021; Selanjutnya disebut sebagai Pemohon; melawan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 3, Rt.02/Rw.03, Gambir, Kec. Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110; Agung Indonesia Selanjutnya memberi kuasa kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Agustus 2021; 1. Selanjutnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI memberi Surat Kuasa Substitusi Nomor: SKU-11/M.EKON/08/2021 Halaman 1 dari 113 halaman. Putusan Nomor 32 P/HUM/2021ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 1 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 2 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 16 Agustus 2021 kepada Elen Setiadi, S.H., M.S.E., danhkama kawan-kawan, jabatan Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakkan Hukum Repubdan Ketahanan Ekonomi kewarganegaraan Indonesia, Kesemuanya adalah Penerima Kuasa Substitusi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI yang beralamat di Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4, Jakarta Pusat; 1. Selanjutnya Menteri Keuangan RI memberi Surat Kuasa Substitusi Nomor: SKU-319/MK.01/2021 tanggal 26 Agustus 2021 kepada Heru Pambudi, dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, AgungKesemuanya adalah Penerima Kuasa IndonesiaSubstitusi Menteri Keuangan RI beralamat Jalan Wahidin Raya Nomor 1, Jakarta Pusat; 1. Selanjutnya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI memberi Surat Kuasa Substitusi tanggal 18 Agustus 2021 kepada Benny Riyanto, dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Kesemuanya adalah Penerima Kuasa Substitusi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI beralamat Jalan H.R. Rasuna Said Nomor Kavling 6, Jakarta Selatan;ahkamah 4. SelanjutnyaRepublikMenteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi memberi Surat Kuasa Substitusi Nomor: 003/PRI.02/VIII/2021 tanggal 26 Agustus 2021 kepada Taufik Madjid, S.Sos., M.Si., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Kesemuanya adalah Penerima Kuasa Substitusi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI beralamat Jalan Abdul Muis Nomor 7, Jakarta Pusat; AgungSelanjutnya disebut sebagai Termohon; Indonesia Mahkamah Agung tersebut; Membaca surat-surat yang bersangkutan; ### DUDUK PERKARA Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Juli 2021 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada Tanggal 2 Agustus 2021 dan diregister dengan Nomor 32 P/HUM/2021 Halaman 2 dari 113 halaman. Putusan Nomor 32 P/HUM/2021ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 2 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 3 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap ketentuanhkama Pasal 73 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) Peraturan PemerintahRepubNomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6623), dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut: I. Kewenangan Mahkamah Agung: Bahwa berdasarkan: 1. Ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan AgungRepublik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebutIndonesiaUUD 1945 (Bukti P-15) menyatakan, bahwa "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi"; 1. Ketentuan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 menyatakan, "Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-ahkamah undang dan mempunyaiRepublikwewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang"; 1. Ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman (Bukti P-16) menyatakan "Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan Agungperadilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkunganIndonesiaperadilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi"; 1. Ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf b UU Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa Mahkamah Agung berwenang "menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang", dan ayat (3) berbunyi "putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagai hasil pengujian Halaman 3 dari 113 halaman. Putusan Nomor 32 P/HUM/2021ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 3 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 4 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diambil baikhkama berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkanRepubpermohonan langsung pada Mahkamah Agung”; 1. Bahwa jenis dan hierarki perundang-undangan menurut Pasal 7 ayat **(1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan** Peraturan Perundang-Undangan, selanjutnya disebut UU Pembentukan Per”UU” (Bukti P-2) adalah sebagai berikut: - UUD 1945; - Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; Agungc. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah PenggantiIndonesiaUndang- Undang; - Peraturan Pemerintah; - Peraturan Presiden; - Peraturan Daerah Provinsi; - Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; dan kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki; 1. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) UU Pembentukan Per”UU” menyatakanahkamah bahwa “DalamRepublikhal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung”; 1. Ketentuan Pasal 31A ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, selanjutnya disebut UU MA (Bukti P- 1. menyatakan, bahwa “Permohonan pengujian peraturan Agungperundang-undangan di bawah undang-undang dilakukanIndonesialangsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia”; 1. Ketentuan Pasal 31A ayat (10) UU MA menyatakan “Ketentuan mengenai tata cara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung.”; Halaman 4 dari 113 halaman. Putusan Nomor 32 P/HUM/2021ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 4 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 5 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (1) Peraturanhkama Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materil, selanjutnya Repubdisebut Perma HUM (Bukti P-18), menyatakan “hak uji materil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan Peraturan Perundang-undangan dibawah Undang-undang terhadap Peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi”; Bahwa berdasarkan uraian di atas, dan oleh karena objek yang dimohonkan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut PP BUMDES (Bukti P-1) Agungdiajukan oleh Pemohon atau kuasanya kepada MahkamahIndonesiaAgung RI dan dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, maka Mahkamah Agung RI berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan keberatan ini; II. Kedudukan hukum (Legal standing) dan Kepentingan Hukum Pemohon: 1. Kedudukan Hukum Pemohon: Bahwa berdasarkan: 1.1. Ketentuan Pasal 31 ayat (2) UU Mahkamah Agung bahwa “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapatahkamah dilakukan olehRepublikpihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang- undang, yaitu: - Perorangan warga negara Indonesia; - Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang- Agungundang; atau Indonesia - Badan hukum publik atau badan hukum privat”; 1.2. Ketentuan Pasal 1 angka (4) Perma HUM: bahwa “Pemohon keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung Atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang”; Halaman 5 dari 113 halaman. Putusan Nomor 32 P/HUM/2021ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 5 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 6 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id 1.3. Bahwa pemohon adalah PERKUMPULAN UNIT PENGELOLAhkama KEGIATAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA, dalam hal ini diwakili KetuaRepubUmum, Asep Septuna Sukirman, selanjutnya disebut Asosiasi UPK NKRI, berdiri dan memiliki Anggaran Dasar berdasarkan Akta tanggal 14 (empat belas) Desember 2016 (dua ribu enam belas) Nomor 1, dibuat dihadapan Moch. Syaifuddin, SH., MKn, Notaris di Kabupaten Bogor, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI dengan Surat Keputusan tanggal 14 (empat belas) Desember 2016 (dua ribu enam belas) Nomor AHU- Agung0080767.AH.01.07.Tahun 2016, diubah denganIndonesiaakta tertanggal 21 (dua puluh satu) Desember 2020 (dua ribu dua puluh) Nomor 36 dibuat dihadapan Suwanda SH., MKn, Notaris di Kabupaten Bogor, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI dengan surat keputusan tertanggal 29 (dua puluh Sembilan) Desember 2020 (dua ribu dua puluh) Nomor AHU- 0001374.AH.01.08.Tahun 2020, terakhir diubah dengan Akta tertanggal 26 (dua puluh enam) Februari 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor 43 dibuat dihadapan Suwanda SH., MKn, Notaris diahkamah Kabupaten Bogor,Republikyang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI dengan surat keputusan tertanggal 1 (satu) Maret 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor AHU-0000348.AH.01.08.Tahun 2021, selanjutnya disebut Anggaran Dasar (AD); (Bukti P-7, Bukti P-8, Bukti P-9, Bukti P-10, Bukti P-11, Bukti P-12, Bukti P-13, dan Bukti P-21); 1.4. Ketentuan Pasal 4 AD Asosiasi UPK NKRI menyatakan bahwa Agungperkumpulan ini merupakan perkumpulan berbadan Indonesiahukum bagi UPK yang terbentuk melalui PPK dan/atau PNPM MPd seluruh Indonesia bersifat independent dan nirlaba; 1.5. Ketentuan Pasal 6 AD Asosiasi UPK NKRI menyatakan Perkumpulan ini bertujuan: 1. Meningkatkan akses pengetahuan (knowledge) dan menambah ketrampilan pengelolaan (skill); Halaman 6 dari 113 halaman. Putusan Nomor 32 P/HUM/2021ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 6 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 7 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id 1. Membentuk standar sikap sebagai individu-individu pengelolahkama yang professional dan akuntabel (attitude); 3. PenguatanRepubUPK baik yang bersifat kelembagaan maupun individu pengurus UPK; 1. Memupuk rasa nasionalisme serta rasa persaudaraan pengelola UPK Indonesia; 1. Bidang sosial; 1.6. Ketentuan Pasal 7 AD Asosiasi UPK NKRI menyatakan bahwa perkumpulan ini berfungsi sebagai: Agung1. Wadah dalam pemersatu dan mempereratIndonesiahubungan Kerjasama yang saling menguntungkan baik antar UPK dengan pihak lain; 1. Sarana pembinaan, mediator dan fasilitator dalam hal pelestarian dan pengembangan Lembaga UPK, menampung serta memecahkan permasalahan yang timbul melalui jalur Kerjasama UPK dan dengan pihak-pihak lain; 1. Saran untuk mengkordinir sumber daya yang ada di UPK untuk dijadikan suatu potensi Bersama;ahkamah 4. SaranaRepublikuntuk memperjuangkan hak-hak pengurus UPK; 1. Mitra pemerintah dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat dan/atau pembangunan partisipatif; 1.7. Ketentuan Pasal 8 AD Asosiasi UPK NKRI menyatakan bahwa untuk menjalankan fungsinya, Asosiasi UPK NKRI melaksanakan kegiatan- kegiatan sebagai berikut: 1. Memupuk dan mengembangkan Kerjasama yang baik dan Agungsaling mengisi antar sesama anggota; Indonesia 1. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan sumber daya manusia dikalangan UPK untuk memenuhi kebutuhan tenaga professional; 1. Melindungi dan memperjuangkan hak-hak pengurus UPK; Halaman 7 dari 113 halaman. Putusan Nomor 32 P/HUM/2021ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 7 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 8 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id 1. Mengumpulkan keterangan, data serta angka statistik dihkama kalangan UPK serta memberikan pandangan dan saran- saranRepubkepada pihak-pihak terkait untuk kepentingan anggota; 1. Memberikan pembinaan kepada anggota perkumpulan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku; 1. Memberikan petunjuk-petunjuk, mediasi dan mendamaikan perselisihan yang terjadi diantara anggota; 1. Membantu pemerintah dalam kegiatan pemberdayaan Agungmasyarakat dan/atau pembangunan partisipatif;Indonesia 1. Pelaksana program pemerintah terutama dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan/atau penanggulangan kemiskinan; 1. Menjatuhkan sanksi dan atau mencabut keanggota asosiasi yang melanggar Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan-ketentuan asosiasi lainnya; 1. Mengupayakan usaha-usaha lainnya yang sah; 1.8. Ketentuan Pasal 9 AD Asosiasi UPK NKRI menyatakan anggotaahkamah Asosiasi UPKRepublikNKRI adalah UPK Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dan/atau Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) se-Indonesia yang sudah mendaftar sebagai anggota Asosiasi UPK NKRI; 1.9. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) AD Asosiasi UPK NKRI menyatakan bahwa “Setiap anggota mempunyai hak sebagai berikut: - Hak bicara; Agungb. Hak memilih dan dipilih; Indonesia - Hak membela diri; - Hak mendapatkan perlindungan dan pembelaan dari Asosiasi UPK NKRI; Halaman 8 dari 113 halaman. Putusan Nomor 32 P/HUM/2021ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 8 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 9 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id 1.10. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a dan b Anggaran Rumah Tanggahkama Asosiasi UPK NKRI, selanjutnya disebut ART Asosiasi UPK NKRI (Bukti P-14)Repubmenyatakan: ### Pasal 13: Tugas, kewajiban, dan tanggung jawab pengurus Asosiasi UPK NKRI: 1. Ketua Umum Asosiasi UPK NKRI mempunyai tugas, kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut: - Memimpin organisasi secara menyeluruh berdasarkan AgungAnggaran Dasar dan Anggaran RumahIndonesiaTangga; - Berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Asosiasi UPK NKRI baik di dalam maupun di luar pengadilan; 1.11. Bahwa terhitung sejak berdirinya asosiasi ini dan sampai dengan permohonan ini disampaikan, tercatat sebanyak 1.252 UPK telah resmi menjadi anggota Asosiasi UPK NKRI, dimana UPK dimaksud terdiri dari Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD), Badan Pengawas Unit Pengelola Kegiatan (BP UPK), Unit Pengelola Kegiatan (UPK),ahkamah Tim PenangananRepublikMasalah dan Penyehatan Pinjaman, Tim Verifikasi, dan Tim Pendanaan, atau sebutan lainnya, yang tersebar di 150 kabupaten dan 24 Provinsi, Adapun jumlah pengurus masing-masing UPK terdiri dari BKAD/DPP/BPP: 4.162 orang, BP UPK: 3.302 orang, UPK: 4.997 orang, Tim Verifikasi: 3.040 orang, Tim Pendanaan: 2.085 orang dan Tim Penanganan Masalah: 1.212; AgungAdapun modal Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)Indonesiayang diterima UPK s/d Tahun Anggaran (TA) 2014 sebesar Rp 2.23 Triliun, dan dari hasil pengelolaan dana tersebut (melalui SPP dan/atau UEP) s/d saat ini mencapai Rp 5,6 Triliyun, dimana dana tersebut s/d saat ini telah dimanfaatkan (ditangan masyarakat) kelompok masyarakat miskin dan/atau rumah tangga miskin sebanyak + 2.1 juta orang (tergabung dalam 236.083 kelompok). Selain itu dana sebesar Rp Halaman 9 dari 113 halaman. Putusan Nomor 32 P/HUM/2021ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 9 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 10 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id 406 juta lebih yang diperoleh dari hasil pengelolaan dana BLM telahhkama disalurkan dan/atau dimanfaatkan dan/atau diserahkan dalam bentuk bantuan sosialRepubkepada + 3 juta orang (Bukti P-21, Lihat Company Profile hal 7); selain BLM, UPK juga mengelola dana lainnya (Bukti P-41, Bukti P-42, Bukti P-43 dan Bukti P-54); Jumlah pengelola / pengurus dan nilai asset tersebut belum termasuk UPK lain diluar asosiasi; 1.12. Peran UPK tersebut di atas adalah sebagai lembaga pengelola sekaligus lembaga operasional pelaksana Program Nasional AgungPemberdayaan Masyarakat Program PengembanganIndonesiaKecamatan (PNPM PPK) dan/atau Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd) antar desa, berkedudukan di Kecamatan; Khususnya dalam hal ini sebagai pengelola dana amanah pemberdayaan masyarakat (DAPM) yang diberikan pemerintah dalam bentuk bantuan sosial berupa bantuan langsung masyarakat (BLM), dimana dana tersebut dikelola dan disalurkan melalu program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan/atau Usaha Ekonomi Produktif (UEP); (Bukti P-35, Bukti P-36,ahkamah Bukti P-37); Republik Adapun sumber dana BLM Bantuan sosial tersebut berasal dari APBN dan APBD dalam skema pendanaan urusan bersama pemerintah pusat (DUB) dan derah (DDUB) dalam pos belanja bantuan sosial (Bukti P-38, Bukti P-39, Bukti P-40); 1.13. Adapun gambaran struktur tim penanggulangan kemiskinan terkait PNPM Mandiri di Indonesia sebagai berikut: Agung Indonesia Halaman 10 dari 113 halaman. Putusan Nomor 32 P/HUM/2021ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 10 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 11 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.idhkama Repub (Bukti P-19, Lihat Buku Pedoman PNPM Mandiri , hal 30) Agung Indonesia 1.14. Bahwa PNPM Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan dasar dan acuan pelaksanaan program- program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan, dan pendanaan stimulant untuk mendorong prakarsa dan inoveiasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan berkelanjutan;ahkamah Republik (Bukti P-19, Lihat Buku Pedoman PNPM Mandiri, hal 11) 1.15. Adapun tujuan PNPM Mandiri yaitu:  Tujuan Umum: - Meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri;  Tujuan khusus: - Meningkatnya partisipasi seluruh masyarakat, termasuk Agung Indonesia masyarakat miskin, kelompok perempuan, komunitas adat terpencil, dan kelompok masyarakat lain yang rentan dan sering terpinggirkan ke dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan; - Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat yang mengakar, representative dan akuntabel; Halaman 11 dari 113 halaman. Putusan Nomor 32 P/HUM/2021ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 11 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 12 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id - Meningkatnya kapasitas pemerintah dalam memberikanhkama pelayanan kepada masyarakat terutama masyarakat miskin melaluiRepubkebijakan, program dan penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin (pro-poor); - Meningkatnya sinergi masyarakat, pemerintah daerah, swasta, asosiasi, perguruan tinggi, Lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, dan kelompok peduli lainnya, untuk mengefektif upaya-upaya penanggulangan kemiskinan; Agunge. Meningkatkan keberdayaan dan kemandirianIndonesiamasyarakat, serta kapasitas pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat dalam menanggulangi kemiskinan diwilayahnya; - Meningkatnya inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna, informasi dan komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat; (Bukti P-19, Lihat Buku Pedoman PNPM Mandiri, hal 11); 1.16. Pendekatan PNPM Mandiri: Pendekatan atau upaya-upaya rasional dalam mencapai tujuanahkamah program denganRepublikmemperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan program adalah pembangunan yang berbasis masyarakat dengan: - Menggunakan kecamatan sebagai lokus program untuk mengharmonisasikan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program; - Memposisikan masyarakat sebagai penentu/pengambil kebijakan dan pembangunan pada tingkat lokal; Agungc. Mengutamakan pendekatan pemberdayaan masyarakatIndonesiasesuai dengan karakteristik sosial, budaya dan geografis; - Melalui proses pemberdayaan yang terdiri atas pembelajaran, kemandirian, keberlanjutan; (Lihat Bukti P-11, Buku Pedoman PNPM Mandiri, hal 13 – 14); 1.17. Kategori Program penanggulangan kemiskinan: Halaman 12 dari 113 halaman. Putusan Nomor 32 P/HUM/2021ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 12 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 13 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id - PNPM – Inti: terdiri dari program/kegiatan pemberdayaanhkama masyarakat berdasarkan kewilayahan yang mencakup PPK, P2KP, PISEW danRepubP2DTK; - PNPM Penguatan: terdiri dari program-program pemberdayaan masyarakat berbasis setoral, kewilayahan, serta khusus mendukung penanggulangan kemiskinan yang pelaksanannya terkait pencapaian target tertentu. Pelaksanaan program – program ini di tingkat komunitas mengacu pada kerangka kebijakan PNPM Mandiri; Agung(Bukti P-19, Buku Pedoman PNPM Mandiri, halIndonesia16); 1.18. Komponen program terdiri:  Pengembangan masyarakat;  Bantuan langsung masyarakat;  Peningkatan kapasitas pemerintah dan pelaku lokal;  Bantuan pengelolaan dan pengembangan program; (Bukti P-19, Lihat Buku Pedoman PNPM Mandiri, hal 16 – 17); 1.19. Adapun dasar hukum awal pelaksanaan PNPM Mandiri mengacu pada landasan konstitusionil UUD 1945 beserta amandemennya,ahkamah landasan idiilRepublikPancasila, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta landasan hukum khusus pelaksanaan PNPM, diantaranya peraturan perundang-undangan terkait Sistem Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan Negara dan kebijakan penanggulangan kemiskinan adalah sebagai berikut: Terkait sistem pemerintahan mengacu pada: 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 juncto Undang-Undang AgungNomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;Indonesia 1. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa. 1. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan. 1. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Kordinasi Penanggulangan Kemiskinan; Terkait sistem perencanaan mengacu pada: Halaman 13 dari 113 halaman. Putusan Nomor 32 P/HUM/2021ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 13 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 14 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistemhkama perencanaan pembangunan (UU SPPN); 2. Undang-UndangRepubNomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang nasional 2005 – 2025 (Bukti P- 13); 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2004 – 2009; 1. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara AgungPengendalian dan Evaluasi PelaksanaanIndonesiaRencana Pembangunan; 1. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional; 1. Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional; Terkait sistem keuangan Negara mengacu pada: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;ahkamah 2. Undang-UndangRepublikNomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara; 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah; 1. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepala Daerah; 1. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Tata AgungCara Pengadaan Pinjaman Dan/Atau PenerimaanIndonesiaHibah Serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PP Pinjaman); 1. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah; 1. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 005/MPPN/06/2006 tentang Tata Cara Perencanaan dan Halaman 14 dari 113 halaman. Putusan Nomor 32 P/HUM/2021ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 14 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 15 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Pengajuan Usulan serta Penilaian Kegiatan yang dibiayai darihkama Pinjaman/Hibah Luar Negeri; 8. PeraturanRepubMenteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2006 tentang Tata Cara Pemberian Hibah kepada daerah; 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; (Vide - Bukti P-19, Buku Pedoman PNPM Mandiri, hal 14 – 15), 1.20. Meskipun strategi penanggulangan kemiskinan melalui program PPK /PNPM Mandiri dinilai berhasil dan UPK amanah dalam Agungmengelola DAPM, bahkan dinilai mampu mengembangkanIndonesiadana milik masyarakat itu melalui Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP), dan kini memiliki asset mencapai triliunan rupiah, namun dilain sisi meninggalkan persoalan yang belum terselesaikan, dimana kelembagaan UPK tidak dikenal dalam sistem hukum di Indonesia sementara program tersebut akan berakhir dipenghujung Tahun 2014; 1.21. Bahwa merujuk pada:  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuanganahkamah Negara; Republik  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Convenant International on Economic, Social and Cultural Rights); Agung Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentangIndonesiaPengesahan Konvenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (International Convenant on Civil and Political Rights);  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN Tahun 2005 – 2025; Halaman 15 dari 113 halaman. Putusan Nomor 32 P/HUM/2021ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 15 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 16 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id  Undang-Undang tentang APBN, terakhir Nomor Undang-Undanghkama Nomor 23 Tahun 2014 tentang APBN 2014;  Undang-UndangRepubNomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;  Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2004 – 2009;  Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana AgungPembangunan Jangka Menengah (RPJM) NasionalIndonesiaTahun 2010 – 2014;  Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019, selanjutnya disebut Perpres RPJMN 2015 – 2019;  Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015;  Keputusan Presiden tentang Rincian Anggaran Belanjaahkamah PemerintahRepublikPusat, terakhir berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2013 tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2014;  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2009 tentang Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah Untuk Penanggulangan Kemiskinan;  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2012 tentang AgungBelanja Bantuan Sosial Pada Kementrian Negara/Lembaga;Indonesia  Keputusan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Nomor 25/KEP/MENKO/KESRA/ VII/2007 tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri); Halaman 16 dari 113 halaman. Putusan Nomor 32 P/HUM/2021ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 16 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 17 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id  Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri,hkama Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Gubernur Bank IndonesiaRepubNomor 351.1/KMK.010/2009, Nomor 900-639A TAHUN 2009, Nomor 01/SKB/M.KUKM/IX/ 2009 dan Nomor 11/43A/KEP.GBI/2009 tentang Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro;  Surat Menko Kesra Nomor B27/MENKO/KESRA/I/2014 tertanggal 31 Januari 2014 Perihal Pemilihan Bentuk Badan Hukum Pengelola Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat AgungPNPM Mandiri yang ditujukan kepada MenteriIndonesiaDalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum; dan aturan teknis lainnya sehubungan dengan PNPM Mandiri; 1.22. Bahwa pada Surat Menko Kesra Menko Kesra Nomor B27/MENKO/KESRA/I/2014 tertanggal 31 Januari 2014 pada pokoknya menegaskan bahwa:  Penguatan Kelembagaan Masyarakat dengan pokok perhatian merumuskan Kebijakan dan Kepastian Hukum Kelembagaan Dana Bergulir Masyarakat;ahkamah  PengelolaanRepublikdana bergulir masyarakat (DBM) PNPM Mandiri yang selanjutnya disebut Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) merupakan kegiatan simpan pinjam perempuan (SPP), atau dengan sebutan lain, telah berperan dalam membantu pembiayaan usaha masyarakat miskin produktif yang keberadaannya tersebar di pelosok tanah air dengan persyaratan yang mudah untuk dapat dipenuhi oleh Agungmasyarakat yang membutuhkan. Indonesia  Kelembagaan masyarakat sebagai pengelola DAPM tersebut belum berbadan hukum, baik yang berada pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) untuk PNPM Mandiri Pedesaan maupun Unit Pengelola Keuangan yang berada di bawah Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) untuk PNPM Mandiri Perkotaan; Halaman 17 dari 113 halaman. Putusan Nomor 32 P/HUM/2021ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 17 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 18 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id  Badan hukum diperlukan untuk menjamin keberlanjutanhkama pelayanan dalam memenuhi kebutuhan dana pinjaman bagi wargaRepubmiskin produktif, yaitu dengan (i) melindungi keberadaan DAPM dan asetnya dan (ii) melindungi pengelolanya dari segi hukum, serta (iii) membuka peluang kepada DAPM untuk bekerjasama dengan program pemberdayaan masyarakat lainnya, termasuk akses kepada sumber-sumber pembiayaan;  Hasil rapat Kelompok Kerja Pengendali PNPM Mandiri yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2013 telah memutuskan Agungtentang (3) pilihan bentuk badan hukumIndonesiapengelola DAPM sesuai peraturan perundang-undangan yaitu: (1). Koperasi, (2). Perkumpulan Badan Hukum, dan (3). Perseroan Terbatas; (Bukti P-20); 1.23. Bahwa rencana penguatan kelembagaan pengelola DAPM tersebut telah pula dimuat dalam dalam Perpres RPJMN 2015 – 2019 tersebut di atas, dimana pemerintah menegaskan telah melakukan kajian komprehensif terkait status hukum kelembagaan untuk mendukung visi misi penanggulangan kemiskinan. Adapun statusahkamah badan hukumRepublikUPK yang menjadi pilihan dan diakui dalam sistem hukum positif di Indonesia adalah (i) Badan Hukum Koperasi, (ii) PT Lembaga Keuangan Mikro, dan (iii) Perkumpulan Berbadan Hukum (PBH). SOP dan AD/ART dari model lembaga bisnis yang akan dibentuk diarahkan agar dapat mengoptimalkan layanan bagi segmen sasaran yang fokus utamanya ditujukan kepada masyarakat kurang mampu. Oleh karena itu, diperlukan adanya Peraturan AgungPemerintah (PP) terkait proses legalisasi DAPM menjadiIndonesiakoperasi, PT. LKM, atau PBH yang memuat perlakuan khusus dari seluruh proses legal-formal yang diperlukan untuk memperlancar dan mengefektifkan pemanfaatan DAPM; (Bukti P-23); 1.24. Bahwa sehubungan dengan poin 1.19, poin 1.21, poin 1.22 dan poin 1.23 di atas, dan sembari berharap terbitnya peraturan pemerintah Halaman 18 dari 113 halaman. Putusan Nomor 32 P/HUM/2021ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 18 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 19 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id yang mengatur khusus tentang UPK, UPK (BKAD, BP UPK, UPK,hkama Tim Penanganan Masalah dan Penyehatan Pinjaman, Tim Verifikasi, dan Tim Pendanaan,Repubatau sebutan lainnya) anggota Asosiasi UPK NKRI telah bertransformasi menjadi badan hukum perkumpulan, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM, sebagai contoh:  Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Berkah Mandiri MAJASARI Kabupaten Padeglang Provinsi Banten, selanjutnya disebut UPK MAJASARI (Bukti P-41); Agung Perkumpulan Dana Amanah PemberdayaanIndonesiaMasyarakat (PDAPM) Tigo Sepakat Kabupaten Muko-Muko Provinsi Bengkulu, selanjutnya disebut UPK TIGO SEPAKAT (Bukti P-42);  Perkumpulan UPK DAPM Kecamatan Cingambul, di Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut UPK CINGAMBUL (Bukti P-43);  Perkumpulan Pengelola Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut UPK PANCA TENGAHahkamah (Bukti P-52);Republik 1.25. Bahwa dengan berlakunya PP BUMDES, maka keberadaan BKAD, BP UPK, UPK, Tim Penanganan Masalah dan Penyehatan Pinjaman, Tim Verifikasi, dan Tim Pendanaan, atau sebutan lainnya terancam bubar, dan dana amanah milik masyarakat PNPM Mandiri yang dikelola UPK berikut hasilnya diklaim milik masyarakat desa satu kecamatan. Kemudian UPK dan lembaga lainya wajib menjadi AgungBUMDES Bersama selambat-lambatnya 2 (dua) IndonesiaTahun sejak PP BUMDES diundangkan, dan dana tersebut dinyatakan menjadi modal BUMDES Bersama; 1.26. Bahwa proses pembentukan BUMDES Bersama tersebut saat ini sedang berjalan, contohnya di Kabupaten Jepara, Kepala Dinas Sosial (Kandinsos) Kab. Jepara mengirim Surat / Formulir Berita Kepada Camat Nomor. 412.2/1282, tertanggal 8 Juni 2021, Halaman 19 dari 113 halaman. Putusan Nomor 32 P/HUM/2021ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 19 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 20 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Klasifikasi: Penting, dengan isi berita “dalam rangka percepatanhkama Pendaftaran Bumdes Bersama eks PNPM MPd di Kab Jepara akan diadakan sosialisasiRepubpada tanggal 15, 21, 22, dan 23 Juni 2021(Bukti P-44); 1.27. Bahwa ini ancaman nyata dan akan menimbulkan kerugian bagi UPK baik secara Lembaga maupun peorangan pengurus/pengelola, dimana kerugian UPK tersebut tentunya juga merupakan kerugian bagi Asosiasi UPK NKRI, dan berdasarkan AD dan ART tersebut di atas, Asosiasi UPK NKRI berkewajiban melindungi dan Agungmemperjuangkan hak-hak pengurus UPK; IndonesiaDengan demikian, Asosiasi UPK NKRI memiliki kedudukan hukum (legal standing) mewakili anggotanya dalam upaya mengajukan permohonan keberatan ini; 1.28. Bahwa dalam salah satu putusannya: - Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 02P/HUM/2007 tertanggal 28 September 2008 (Bukti P-45), Mahkamah Agung Republik Indonesia menerima kedudukan hukum (legal standing) dari pemohon keberatan yang merupakan sebuah organisasi yaituahkamah Dewan PengurusRepublikNasional Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO); - Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 64P/HUM/2013 tertanggal 25 Februari 2014 (Bukti P-23), Mahkamah Agung Republik Indonesia menerima kedudukan hukum (legal standing) dari pemohon keberatan yang merupakan sebuah organisasi yaitu Ikatan Kamar Dagang Indonesia (KADIN); Agung2. Kepentingan Hukum Pemohon: Indonesia Bahwa berdasarkan: 2.1. Berlakunya ketentuan Pasal 73 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat **(4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) PP BUMDes Bersama** menimbulkan kerugian nyata bagi UPK (termasuk BKAD, BP UPK, Tim Penanganan Masalah dan Penyehatan Pinjaman, Tim Halaman 20 dari 113 halaman. Putusan Nomor 32 P/HUM/2021ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 20 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 21 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Verifikasi, dan Tim Pendanaan, atau sebutan lainnya) se-hkama Indonesia; 2.2. KetentuanRepubPasal tersebut di atas, menengaskan bahwa pengelola dana bergulir masyarakat eks program PNPM MPd wajib dibentuk menjadi BUMDES Bersama paling lama 2 (dua) Tahun sejak PP BUMDES ini diundangkan; keseluruhan aset yang dikelola pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat eks PNPM Mandiri Perdesaan (PNPM MPd) menjadi modal BUMDES Bersama dengan dasar bahwa asset tersebut merupakan kepemilikan Agungbersama masyarakat Desa dalam 1 (satu) kecamatanIndonesiaeks PNPM MPd; serta BUMDES Bersama disebut Lembaga Keuangan Desa, dimana dapat membentuk badan usaha sesuai peraturan perundang-undangan; 2.3. Bahwa adapun kerugian bagi UPK baik secara kelembagaan, perorangan maupun terhadap asset yang dikelola, diantaranya: 1. Sebanyak 1.252 UPK UPK (termasuk BKAD, BP UPK, Tim Penanganan Masalah dan Penyehatan Pinjaman, Tim Verifikasi, dan Tim Pendanaan, atau sebutan lainnya)ahkamah anggotaRepublikAsosiasi UPK NKRI selaku Lembaga pengelola DAPM terancam bubar, termasuk juga UPK diluar asosiasi, sementara UPK memiliki kewajiban hukum dan bertanggung jawab kepada Masyarakat untuk mengelola dan melestarikan asset eks PPK / PNPM MPd berikut programnya untuk senantiasa dapat dimanfaatkan kelompok masyarakat miskin dan/atau rumah tangga miskin melalui program Simpan AgungPinjam Perempuan dan/atau Usaha EkonomiIndonesiaProduktif; 1. Sebanyak 18.798 orang pengurus / pengelola UPK dengan rincian:  BPP/DPP/BKAD berjumlah 4.162 orang;  BP UPK berjumlah 3.302 orang  UPK berjumlah 4.997 orang;  Tim Verifikasi berjumlah 3.040 orang Halaman 21 dari 113 halaman. Putusan Nomor 32 P/HUM/2021ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 21 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 22 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id  Tim Pendanaan berjumlah 2.085 oranghkama  Tim Penanganan Masalah berjumlah 1.212 orang; TerancamRepubkehilangan pekerjaan dan penghasilan tetap; ini belum termasuk pengurus / pengelola UPK diluar anggota asosiasi; 1. Asset senilai Rp 5,68 tirliun yang selama ini dikelola UPK dan dimanfaatkan 2.140.148 orang pemanfaat (terhimpun dalam 236.035 kelompok) berpotensi hilang, menimbulkan persoalan hukum baru dan ketidakpastian hukum; Agung2.4. Bahwa faktanya UPK itu adalah lembagaIndonesiamasyarakat yang dibentuk oleh, dari, dan untuk masyarakat kecamatan sasaran Program PPK atau PNPM Mandiri melalui forum Unit Daerah Kerja Pembagunan (UDKP) Kecamatan, atau forum Musyawarah Kecamatan (FMK), atau melalui forum Musyawarah Antar Desa (MAD), atau melalui forum Musyawarah Antar Kelurahan (MAK), dimana lembaga bentukan masyarakat itu berkedudukan di Kecamatan, dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Camat dan/atau Bupati, bukan Keputusan Bersama Kepala, sertaahkamah terbentuk Republikdan ada jauh sebelum berlakunya UU Desa, UU Ciptaker dan PP BUMDES; Contoh:  Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Berkah Mandiri MAJASARI, di Kecamatan Kabupaten Padeglang Provinsi Banten, selanjutnya disebut UPK MAJASARI (Bukti P-41);  Perkumpulan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Agung(PDAPM) Tigo Sepakat, di Kabupaten Muko-MukoIndonesiaProvinsi Bengkulu, selanjutnya disebut UPK TIGO SEPAKAT (Bukti P- 42);  Perkumpulan UPK DAPM Kecamatan Cingambul, di Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut UPK CINGAMBUL (Bukti P-43); Halaman 22 dari 113 halaman. Putusan Nomor 32 P/HUM/2021ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 22 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 23 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id  UPK PANCATENGAH Kabupaten Tasikmalaya awal dibentukhkama Tahun 1999 berdasarkan SK Camat Panca Tengah, SK Bupati dan saatRepubini telah berbadan hukum bernama Badan Hukum Perkumpulan Pengelola Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Pancatengah (Bukti P-54); 2.5 Bahwa faktanya UPK dan/atau BKAD diberi mandat oleh masyarakat kecamatan sasaran PPK dan/atau PNPM MPd melalui forum MAD/MAK/FAK untuk menerima, mengelola dan bertanggung jawab terhadap pelestarian dan pengelolaan aset AgungPNPM Mandiri, dan dimana dana bantuan sosialIndonesiayang diberikan pemerintah itu secara hukum tidak untuk kembalikan baik modal maupun hasilnya kepada pemerintah selaku pemberi bantuan sosial sehingga tidak ada kewajiban bagi UPK untuk tunduk pada ketentuan Pasal 73 PP BUMDES; 2.6. Bahwa meskipun tidak ada satu norma pun, baik di dalam undang- undang maupun peraturan pemerintah tersebut, yang mengatur secara tegas mengenai sanksi bagi UPK dan/atau BKAD yang menolak/tidak mengikuti/tidak mematuhi ketentuan Pasal 73 PPahkamah BUMDES, termasukRepublikdidalamnya tidak menyerahkan seluruh asset UPK kepada BUMDES Bersama, namun hal demikian menimbulkan ketidak-pastian hukum dan berpotensi menimbulkan persoalan hukum baru bagi UPK maupun pengurusnya dan/atau karyawannya, baik itu secara perdata maupun pidana; 2.7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, secara jelas dapat dinyatakan bahwa terdapat hak pemohon yang dirugikan, atau Agungdengan rumusan lain dapat dinyatakan PemohonIndonesiamemiliki alasan yang sah untuk menganggap haknya dirugikan dengan berlakunya ### Pasal 73 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) PP BUMDES; 1. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Keberatan (Hak Uji Materil) ke Mahkamah Agung RI; Halaman 23 dari 113 halaman. Putusan Nomor 32 P/HUM/2021ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 23 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 24 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id III. Prinsip-Prinsip Dasar yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 11hkama Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Juncto Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang RepubDesa Juncto Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembedaharaan Negara yang seharusnya dipatuhi PP BUMDES: Sebelum memasuki materi pokok permohonan, perkenankan Pemohon menguraikan prinsip-prinsip BUMDES Bersama dan Kerjasama Antar Desa, dan pengelolaan keuangan negara dalam rangka melaksanakan program penanggulangan kemiskinan di Indonesia, khususnya PNPM AgungMandiri sesuai dengan semangat, maksud, tujuan Indonesiadan ketentuan yang digariskan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku: 1. Prinsip – Prinsip Dasar dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU Ciptaker) Juncto Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut UU Desa): 1.1. Bahwa Pemerintah Pusat telah berupaya untuk perluasan program jaminan dan bantuan sosial yang merupakan komitmen dalam rangka meningkatkan daya saing dan penguatan kualitasahkamah sumber Republikdaya manusia, serta untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan (Bukti P-3, Lihat Penjelasan Umum UU Ciptaker, halaman 2); 1.2. Bahwa Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan dalam berusaha, salah satu penyebabnya adalah kompleksitas dan obesitas regulasi, dimana Regulasi dan institusi menjadi hambatan paling utama disamping hambatan terhadap fiskal, Agunginfrastruktur dan sumber daya manusia. IndonesiaRegulasi tidak mendukung penciptaan dan pengembangan usaha, dan bahkan cenderung membatasi (Bukti P-3, Lihat Penjelasan Umum UU Ciptaker, halaman 2); 1.3. Bahwa untuk itu diperlukan kebijakan dan langkah-langkah strategis Cipta Kerja yang memerlukan keterlibatan semua pihak yang terkait, dan terhadap hal tersebut perlu menyusun dan Halaman 24 dari 113 halaman. Putusan Nomor 32 P/HUM/2021ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 24 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 25 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id menetapkan Undang-Undang tentang Cipta Kerja dengan tujuanhkama untuk menciptakan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat IndonesiaRepubsecara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dalam rangka memenuhi hak atas penghidupan yang layak (Bukti P-3, Lihat Penjelasan Umum UU Ciptaker, halaman 3); 1.4. UU Ciptaker ini dibentuk dengan tujuan untuk: - Menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan Agungterhadap koperasi dan UMK-M sertaIndonesiaindustri dan perdagangan nasional sebagai upaya untuk dapat menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kemajuan antar daerah dalam kesatuan ekonomi nasional; - Menjamin setiap warga negara memperoleh pekerjaan, serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja; - Melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yangahkamah berkaitanRepublikdengan keberpihakan, penguatan, dan perlindungan bagi koperasi dan UMK-M serta industri nasional; dan - Melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi, kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional yang berorientasi pada kepentingan nasional yang berlandaskan Agungpada ilmu pengetahuan dan teknologi Indonesianasional dengan berpedoman pada haluan ideologi Pancasila; 1.5. Bahwa UU Ciptaker diselenggarakan berdasarkan asas: - Pemerataan hak; - Kepastian hukum; - Kemudahan berusaha; - Kebersamaan; dan Halaman 25 dari 113 halaman. Putusan Nomor 32 P/HUM/2021ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 25 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 26 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id - Kemandirian.hkama Penjelasan: HurufRepuba: Yang dimaksud dengan "pemerataan hak" adalah bahwa penciptaan kerja untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi rakyat Indonesia dilakukan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; Huruf b: AgungYang dimaksud dengan "kepastian hukum"Indonesiaadalah bahwa penciptaan kerja dilakukan sejalan dengan penciptaan iklim usaha kondusif yang dibentuk melalui sistem hukum yang menjamin konsistensi antara peraturan perundang-undangan dengan pelaksanaannya; Huruf c: Yang dimaksud dengan "kemudahan berusaha" adalah bahwa penciptaan kerja yang didukung dengan proses berusaha yang sederhana, mudah, dan cepat akan mendorong peningkatanahkamah investasi,Republikpemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah untuk memperkuat perekonomian yang mampu membuka seluas-luasnya lapangan kerja bagi ralryat Indonesia; Huruf d: Yang dimaksud dengan "kebersamaan" adalah bahwa penciptaan kerja dengan mendorong peran seluruh dunia usaha dan usaha mikro, kecil, dan menengah termasuk Agungkoperasi secara bersama-sama dalam kegiatannyaIndonesiauntuk kesejahteraan rakyat; Huruf e: Yang dimaksud dengan "kemandirian" adalah bahwa pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah termasuk koperasi dilakukan dengan tetap mendorong, menjaga, dan mengedepankan potensi dirinya; Halaman 26 dari 113 halaman. Putusan Nomor 32 P/HUM/2021ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 26 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 27 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id (Bukti P-3, Lihat, Pasal 2 ayat (1) UU Ciptaker danhkama penjelasannya); SelainRepubitu, penyelenggaraan Cipta Kerja dilaksanakan berdasarkan asas lain sesuai dengan bidang hukum yang diatur dalam undang-undang yang bersangkutan (Bukti P-3, Lihat, Pasal 2 ayat (2) UU Ciptaker); 1.6. Tujuan ditetapkannya pengaturan Desa dalam UU Desa, yaitu: 1. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah Agungterbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;Indonesia 1. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia; 1. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa; 1. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;ahkamah 5) MembentukRepublikPemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab; 1. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum; 1. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional; Agung8) Memajukan perekonomian masyarakat Desa Indonesiaserta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan 1. Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan; (Bukti P-4, Lihat Tujuan Pengaturan pada Penjelasan Umum UU Desa, halaman 4 s/d halaman 5); 1.7. Asas pengaturan dalam UU Desa adalah: 1. Rekognisi, yaitu pengakuan terhadap hak asal usul; Halaman 27 dari 113 halaman. Putusan Nomor 32 P/HUM/2021ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 27 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 28 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id 1. Subsidiaritas, yaitu penetapan