32 P/HUM/2018

--- Page 1 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN Nomor 32 P/HUM/2018hkama DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Repub ### MAHKAMAH AGUNG Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 116/PMK.010/2017, tentang Barang Kebutuhan Pokok Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara: tinggal di Jalan AgungNELPA ENITA, kewarganegaraan Indonesia, tempatIndonesia Bentengan Timur II, Nomor 65, RT 002, RW 006, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara; Selanjutnya memberi kuasa kepada Edu Herdi Ginting, S.H. dan Farrengga Aceng Supriyatna, S.H., M.H., Advokat-advokat pada Kantor Law Office Edu Ginting & Associates, beralamat di Hypermall Kelapa Gading, Lantai Dasar Blok D8 Nomor 105-106, Jalan Boulevard Barat Raya Kelapa Gading, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2018; Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;ahkamah Republik melawan: MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Kantor Kementerian Keuangan, Gedung Juanda, Jalan Dr. Wahidin Raya Nomor 1 Jakarta; Selanjutnya memberi kuasa kepada 1. Sekretaris Jenderal, Kementerian Keuangan; Agung2. Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan; Indonesia 1. Kepala Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan; 1. Direktur Peraturan Perpajakan II, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan; Halaman 1 dari 56 halaman. Putusan Nomor. 32 P/HUM/2018ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1 mah blik --- --- Page 2 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Kesemuanya beralamat di Kantor Kementerian Keuangan, Gedunghkama Juanda, Jalan Dr. Wahidin Raya Nomor 1 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa KhususRepubNomor SKU-249/MK.01/2018, tanggal 4 Juni 218; Selanjutnya disebut sebagai Termohon; Mahkamah Agung tersebut; Membaca surat-surat yang bersangkutan; ### DUDUK PERKARA Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 Mei 2018 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada Agungtanggal 16 Mei 2018 dan diregister dengan Nomor 32IndonesiaP/HUM/2018 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 116/PMK.010/2017 tentang Barang Kebutuhan Pokok Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut: I. Kedudukan Hukum Pemohon Pemohon Sebagai Subjek Hukum Perorangan 1. Bahwa Pemohon adalah seorang warga Negara Republik Indonesia, Pemegang KTP No. 3172025208630011 beralamat di Jalan Bentengan Timur II, Nomor 65, RT 002, RW 006, Kelurahan Sunter Jaya,ahkamah Republik Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara ; (Vide Bukti P-2a dan P-2b); 1. Bahwa Pemohon selaku Warga Negara Indonesia sejak lahir memiliki hak yang sama dihadapan hukum termasuk untuk mengajukan keberatan dan Permohonan Uji Materiil terhadap peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang sepanjang terdapat haknya yang dilanggar akibat pemberlakuan peraturan tersebut; hukum yang Agung3. Bahwa berdasarkan uraian di atas Pemohon adalah SubjekIndonesia sah dan dapat mengajukan permohonan uji materiil sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. (Vide Bukti P-3); Halaman 2 dari 56 halaman. Putusan Nomor. 32 P/HUM/2018ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2 mah blik --- --- Page 3 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id ### Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentanghkama Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;Repub “Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang undangan di bawah undang-undang, yaitu : - Perorangan warga negara Indonesia; - Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan Agungsesuai dengan perkembangan masyarakat danIndonesiaprinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau - Badan hukum publik atau badan hukum privat;” Pemohon adalah Pedagang Pasar Yang Terdampak Atas Berlakunya ### Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor ### 116/PMK.010/2017; 1. Bahwa Pemohon merupakan Pedagang Pasar yang sehari-hari berjualan kacang-kacangan dan Ikan di Pasar ......... . (Vide Bukti P-4);ahkamah5. Bahwa PemohonRepublikmengalami kendala ketika menjual barang dagangannya. Preferensi konsumen yang lebih cenderung mencari harga yang lebih murah menyebabkan komoditi pangan yang menjadi barang dagangan Pemohon seperti kacang-kacangan dan Ikan mengalami penurunan dan konsumen beralih ke komoditi pangan lainnya akibat pengenaan PPN atas kedua komoditi tersebut; 1. Bahwa akibat kecenderungan mencari harga termurah, hal ini Agung menyebabkan banyaknya komoditas panganIndonesiaterkhusus kacang-kacangan import selundupan yang harganya menjadi lebih murah dikarenakan tidak dikenakan PPN. Barang-barang selundupan tersebut lebih laku dikalangan konsumen mengalahkan komoditi lokal “resmi”. Hal ini menyebabkan dagangan Pemohon yang tak lain adalah komoditi lokal dan dikenai PPN tidak laku; Halaman 3 dari 56 halaman. Putusan Nomor. 32 P/HUM/2018ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3 mah blik --- --- Page 4 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id 1. Bahwa komoditi pangan yang diperdagangkan oleh Pemohonhkama dikecualikan dari pengenaan bebas Pajak Pertambahan Nilai meskipun bahan panganRepubkonsumsi dan perdagangan Pemohon juga merupakan bahan pangan yang diperlukan rakyat banyak, serta termasuk kedalam komoditi pangan yang dapat dikategorikan kebutuhan dasar karena Kandungan gizi yang sangat tinggi; 1. Bahwa Pemenuhan hak Pemohon serta masyarakat luas pada umumnya akan kebutuhan pangan sehari-hari tersebut menjadi “mahal”, “ekslusif”, dan semakin “berat” untuk dapat terpenuhi karena akibat Agungberlakunya Pasal aquo, menjadikan potensi pengembanganIndonesiadiri melalui usaha perdagangan atas komoditi-komoditi pangan tersebut menjadi terhambat; 1. Bahwa seharusnya Pemerintah memperhatikan hal ini dan bukannya hanya membuat peraturan yang justru semakin menjerat pelaku usaha kecil; II. Kepentingan Hukum Pemohon Keberatan; 1. Bahwa dalam pengajuan permohonan ini, Pemohon memiliki kepentingan hukum dalam mengajukan permohonan ini karena:ahkamah  Pemohon adalahRepublikpedagang pasar yang menjual ikan dan kacang-kacangan dimana kedua komoditi tersebut merupakan komoditi pangan yang juga sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak namun dikenakan PPN;  Pemohon sebagai pedagang merasakan dampak secara langsung dari kebijakan sebagaimana diatur dalam Pasal a quo dan menyebabkan barang dagangan Pemohon menjadi tidak terlalu laku Agung dibandingkan komoditas lainnya; Indonesia  Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan membuat peraturan yang justru semakin menyuburkan praktek-praktek penyelundupan serta membuat produk lokal menjadi kalah bersaing; 1. Bahwa akibat pengenaan PPN atas komoditi pangan selain 13 jenis komoditas yang diatur dalam Pasal a quo menyebabkan terjadinya beberapa hal, antara lain : Halaman 4 dari 56 halaman. Putusan Nomor. 32 P/HUM/2018ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4 mah blik --- --- Page 5 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id 1. Di pasaran dan di tengah-tengah masyarakat terdapat komoditashkama pangan yang dikenai PPN dan ada juga yang tidak dikenai PPN; 2. Bagi masyarakatRepubyang preferensi pangannya seperti ikan serta kacang-kacangan harus menghadapi kenyataan kenaikan harga yang cukup signifikan akibat pembebanan PPN atas komoditas tersebut; 1. Pengenaan PPN atas mayoritas komoditas pangan sehari-hari berdampak pada kenaikan harga yang harus ditanggung oleh konsumen; 1. Akibat adanya kenaikan harga karena pembebanan PPN pada Agungkomoditas pangan mengakibatkan daya beli danIndonesiajumlah konsumsi menurun; 1. Penurunan daya beli berimbas pada turunnya kuantitas dan kualitas pangan yang dikonsumsi masyarakat; 1. Akibat kuantitas dan kualitas pangan yang dikonsumsi menurun, berdampak pada terancamnya pemenuhan gizi bagi anak-anak dan keluarga; 1. Di samping tidak terpenuhinya gizi, dampak lain akibat kenaikan harga atas komoditas pangan karena pembebanan PPN berupaahkamah hilangnya lapanganRepublikpekerjaan; 1. Bahwa aturan serupa dan nyaris sama secara sempurna seperti Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.010/2017 sebelumnya pernah ada yaitu sebagaimana diatur dalam Penjelasan ### Pasal 4 Ayat (2) Huruf B Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 yang saat itu mereduksi Kebutuhan Pokok yang Dibutuhkan oleh Rakyat Banyak hanya terbatas pada komoditi pangan yang terdiri hanya dari 11 Agungmacam saja; Indonesia 1. Bahwa peraturan tersebut kemudian diajukan permohoan uji materiil oleh yang salah satu pemohonnya saat itu juga berprofesi sebagai pedagang komoditi pangan kecil; 1. Bahwa dalam Permohonan Uji Materiil tersebut, Mahkamah Konstitusi juga menyetujui jika Pemohon yang juga kebetulan adalah pedagang Halaman 5 dari 56 halaman. Putusan Nomor. 32 P/HUM/2018ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5 mah blik --- --- Page 6 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id mengalami kerugian serta memiliki kepentingan hukum atashkama pemberlakuan aturan tersebut; 11. Bahwa kemudianRepubPeraturan tersebut dibatalkan namun kemudian justru Pemerintah kembali tidak belajar dari kesalahan yang sudah pernah dilakukan, justru kembali melahirkan peraturan yang isi dan semangatnya sama sehingga, nasib yang dialami oleh Pedagang kecil seperti Pemohon tidak berubah; 1. Bahwa atas dasar hal tersebut, Pemohon memiliki kepentingan hukum atas Pasal a quo sehingga layak untuk menjadi Pemohon dan Agungmengajukan Permohonan Uji Materiil ini; Indonesia III. Dasar Hukum Permohonan; 1. Bahwa Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.010/2017 Tentang Barang Kebutuhan Pokok yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai yang dijadikan objek permohonan keberatan a quo merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 1. Bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentangahkamah Pembentukan PeraturanRepublikPerundang-undangan, menyebutkan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut: - Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; - Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; - Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; - Peraturan Pemerintah; Agung e. Peraturan Presiden; Indonesia - Peraturan Daerah; 1. Bahwa Pasal 8 Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyebutkan selain apa yang diuraikan dalam Pasal 7, peraturan perundang-undangan juga meliputi Peraturan Menteri; Halaman 6 dari 56 halaman. Putusan Nomor. 32 P/HUM/2018ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6 mah blik --- --- Page 7 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id “(1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimanahkama dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan olehRepubMajelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, AgungBupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat;Indonesia “2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan; 1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahunahkamah 1985 tentang MahkamahRepublikAgung, Peraturan Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang; 1. Bahwa Pasal 24 A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan : “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap Agungundang-undang dan mempunyai wewenang lainnyaIndonesiayang diberikan undang-undang”; 1. Bahwa Pasal 20 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 20 ayat (2) huruf b menyatakan: “Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang”; Halaman 7 dari 56 halaman. Putusan Nomor. 32 P/HUM/2018ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7 mah blik --- --- Page 8 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id 1. Bahwa Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentanghkama Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah AgungRepubmenyatakan : “Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji materiil hanya terhadap peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang”; 1. Bahwa Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyatakan: Agung“Mahkamah Agung menyatakan tidak Indonesiasah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku”; 1. Bahwa Pasal 31 A ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyatakan: “Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung olehahkamah pemohon atau kuasanyaRepublikkepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia”; 1. Bahwa Pasal 1 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil memberikan penegasan bahwa Mahkamah Agung memiliki kewenangan Hak Uji Materiil atau Judicial Review Power terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang sesuai dengan asas lex Agungsuperior derogate legi inferior, yang disertai denganIndonesiakewenangan Mahkamah Agung untuk menyatakan invalidated (tidak sah) dan memerintahkan pencabutan peraturan perundang-undangan; ### Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil: Halaman 8 dari 56 halaman. Putusan Nomor. 32 P/HUM/2018ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8 mah blik --- --- Page 9 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id “Hak Uji Materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materihkama muatan peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap peraturanRepubperundang-undangan tingkat lebih tinggi” ; ### Pasal 1 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil: “Peraturan perundang-undangan adalah kaidah hukum tertulis yang mengikat umum dibawah undang-undang”; ### Pasal 1 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil: Agung“Permohonan keberatan adalah kelompok Indonesiamasyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang; 1. Bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil maka terkait tenggang waktu batas pengajuan permohonan keberatan telah dihapus sehingga meskipun PERPRES ini diajukan keberatan saat ini namun masih dapat diterima dan dipertimbangkan serta diputus olehahkamah Mahkamah Agung;Republik Menimbang huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil: “Bahwa pada dasarnya penentuan tenggat waktu pengajuan permohonan keberatan Hak Uji Materiil adalah tidak tepat diterapkan bagi suatu aturan yang bersifat umum (regelend) karena sejalan dengan perkembangan hukum yang sedemikian rupa, dirasakan telah Agungbertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi danIndonesiatidak lagi sesuai dengan “hukum yang hidup (the living law)” ; Menimbang huruf (c) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil: “Bahwa oleh karena itu penentuan batas waktu 180 (seratus delapan puluh) hari seperti yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (4) tersebut di Halaman 9 dari 56 halaman. Putusan Nomor. 32 P/HUM/2018ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9 mah blik --- --- Page 10 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id atas, sudah seharusnya dihapuskan dan/atau dicabut dari materihkama Peraturan Mahkamah Agung tersebut”; 24. Bahwa denganRepubdemikian permohonan ini memiliki dasar hukum yang sah dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil. Oleh karena itu, Mahkamah Agung berwenang menguji Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.010/2017 Tentang Barang Kebutuhan Pokok yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai; IV. Pertentangan Dengan Aturan Diatasnya AgungKetentuan Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Menteri IndonesiaKeuangan Republik Indonesia Nomor 116/Pmk.010/2017 Bertentangan Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Diatasnya; 1. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Keberatan Uji Materiil terhadap Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 116/PMK.010/2017 yang berbunyi sebagai berikut : ### Pasal 1 Ayat (2); “Barang kebutuhan pokok yang sangat diperlukan oleh rakyat banyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan barang yangahkamah menyangkut hajatRepublikhidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat yang berupa : - Beras dan Gabah; - Jagung; - Sagu; - Kedelai; Agunge. Garam Konsumsi; Indonesia - Daging; - Telur; - Susu; - Buah-buahan; - Sayur-sayuran; - Ubi-ubian; Halaman 10 dari 56 halaman. Putusan Nomor. 32 P/HUM/2018ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10 mah blik --- --- Page 11 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id - Bumbu-bumbuan, danhkama m. Gula konsumsi Ketentuan Pasal 1RepubAyat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 116/Pmk.010/2017 Mengulangi Kesalahan Penjelasan Pasal 4 Ayat **(2) Huruf B Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan** Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Yang Sudah Dinyatakan Tidak Berlaku 1. Bahwa Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia AgungNomor 116/PMK.010/2017 mengulang kembaliIndonesiakesalahan yang dilakukan oleh pembuat Undang-undang khususnya Penjelasan Pasal 4 Ayat (2) Huruf B Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No.8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah; 1. Bahwa Penjelasan Pasal 4 Ayat (2) Huruf B Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, telah dinyatakan tidak berlaku dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusanahkamah No.39/PUU-XIV/2016Republikkarena disamping bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 pembatasan yang bersifat limitatif terhadap barang kebutuhan pokok yang sangat diperlukan oleh rakyat banyak hanya dengan 11 jenis (lebih lanjut didalam Pasal a quo menjadi hanya 13 jenis) menjadikan produk eraturan perundang-undangan tersebut bersifat tidak adil; 1. Bahwa disamping bersifat tidak adil, peraturan perundang-undangan Agungyang melakukan pembatasan yang bersifat limitatif Indonesiaterhadap barang kebutuhan pokok yang sangat diperlukan oleh rakyat banyak sebagaimana yang dilakukan oleh pembuat Pasal a quo tidak sesuai dengan kondisi faktual-sosiologis masyarakat (Penjelasan Pasal 4 Ayat **(2) Huruf B Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Vide Perimbangan** Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No.39/PUU-XIV/2016); Halaman 11 dari 56 halaman. Putusan Nomor. 32 P/HUM/2018ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11 mah blik --- --- Page 12 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id 1. Bahwa didalam Pasal a quo tidak dijelaskan kriteria kebutuhan pokokhkama yang dibutuhkan rakyat banyak baik dalam definisi yang jelas maupun asumsi serta Repubkrieria ke-13 komoditi tersebut dimasukkan sebagai kebutuhan pokok yang diperlukan rakyat banyak; 1. Bahwa dalam Putusan MK No.39/PUU-XIV/2016 yang menyatakan Penjelasan Pasal 4 Ayat (2) Huruf B Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tidak berlaku dan memiliki kekuatan hukum mengikat diamanatkan bahwa dalam menyusun peraturan perundang-undangan terkait barang-barang yang diperlukan oleh rakyat banyak khususnya terkait Agungkomoditi pangan haruslah memperhatikan beberapa Indonesiafaktor antara lain:  Faktor ekologi (lingkungan fisik, sosial dan budaya,serta ketersediaan pangan);  Faktor Ekonomi khususnya daya beli (harga pangan dan pendapatan);  Faktor kesukaan atau preferensi; 1. Bahwa dalam penyusunan Pasal a quo terlihat jelas jika Termohon tidak memperhatikan ketiga faktor tersebut. Hal ini terbukti dari abusrd dan tidak jelasnya kriteria “barang yang menyangkut hajat hidup orangahkamah banyak” sehinggaRepublikkemudian menjadi seolah-olah hanya 13 (tiga belas) komoditi tersebut saja yang termasuk kedalam barang yang dibutuhkan oleh rakyat banyak sehingga kepadanya harus dibebaskan dari PPN; 1. Bahwa pola konsumsi pangan penduduk Indonesia tidak hanya terdiri dari 13 kelompok komoditas pangan yang dibatasi oleh Pasal a quo. Hal ini dikarenakan Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan mendasar. Tanpa pangan, tubuh manusia tidak akan Agungmemperoleh zat gizi. Tanpa zat gizi tubuh manusia Indonesiatidak akan bisa bergerak, tidak bisa berpikir, tidak bisa bekerja bahkan tidak bisa bernafas. Jangankan tanpa gizi, seorang ibu hamil yang kekurangan gizi saja akan melahirkan bayi yang cacat fisik disertai gangguan motorik dan mental, berisiko mengalami berbagai penyakit, sehingga akan melahirkan generasi lemah, sakit-sakitan dan tidak produktif. Sebaliknya dengan gizi yang baik akan melahirkan manusia atau generasi yang Halaman 12 dari 56 halaman. Putusan Nomor. 32 P/HUM/2018ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12 mah blik --- --- Page 13 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id sehat cerdas dan produktif atau berkualitas. Itulah sebabnya penting gizihkama pada 1000 hari pertama kehidupan, yang oleh PBB dijadikan sebagai suatu gerakanRepubgizi global yang disebut Scale Up Nutrition Movement (SUN Movement); 1. Bahkan untuk hal tersebut Definisi pangan merujuk pada UU No. 18 Tahun 2012, yaitu :“Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, Agungtermasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan,Indonesiadan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman”; 1. Bahwa berdasarkan Permenkes No. 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi yang dianjurkan bagi Bangsa Indonesia, ada 33 (tiga puluh tiga) zat gizi yang dibutuhkan oleh setiap orang untuk hidup sehat. Pemenuhan semua zat gizi tersebut tidak mungkin hanya dari 13 jenis pangan saja. Itulah sebabnya Pemerintah setiap Negara menyusun Pedoman Gizi Seimbang. Di Indonesia diatur dengan Permenkes No. 41ahkamah Tahun 2014, yaituRepublikTumpeng Gizi Seimbang; Agung Indonesia Halaman 13 dari 56 halaman. Putusan Nomor. 32 P/HUM/2018ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13 mah blik --- --- Page 14 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.idhkama Repub Agung Indonesia ahkamah Republik 1. Tumpeng Gizi Seimbang (Gambar 1) menganjurkan pentingnya makan beraneka-ragam pangan, tidak hanya beragam antar kelompok Agung pangan (makanan pokok, lauk pauk, sayur, buah, bumbu)Indonesiatetapi juga pentingnya beragam dalam suatu kelompok pangan, misal makanan pokok tidak hanya beras, lauk hewani tidak hanya daging; 1. Indonesia dikenal sebagai Negara Kepulauan dari Sabang sampai Merauke, dihuni oleh sekitar 240 juta penduduk dari ratusan etnis penduduk, dan kaya akan keragaman hayati termasuk keragaman jenis pangan yang tumbuh dan dikonsumsi penduduk. Secara umum Halaman 14 dari 56 halaman. Putusan Nomor. 32 P/HUM/2018ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14 mah blik --- --- Page 15 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id pola konsumsi pangan penduduk terbentuk sejak waktu yang lama,hkama dipengaruhi oleh faktor ekologi (lingkungan fisik, sosial dan budaya serta ketersediaanRepubpangan), faktor ekonomi khususnya daya beli (harga pangan dan pendapatan) dan faktor pengetahuan dan kesukaan atau preferensi. Pada prinsipnya jenis pangan yang dikonsumsi oleh suatu penduduk di suatu daerah atau wilayah adalah pangan yang tersedia di daerah tersebut, baik tersedia dari kegiatan produksi setempat maupun dari pangan yang didatangkan dari luar daerah karena disukai dan terjangkau; Agung37. Bahwa berdasarkan persentase penduduk yang banyakIndonesiamengonsumsi pangan tersebut, kenapa sagu (hanya dikonsumsi 1.8% penduduk) tetapi masuk dalam 13 pangan yang tidak dikenai PPN. Sebaliknya ikan yang dikosumsi banyak penduduk sebesar 19,6% tidak termasuk dalam jenis pangan yang tidak dikenai PPN (Data dari Laporan Studi Diet Total, Kementerian Kesehatan Tahun 2014 serta Data Survei Sosial Ekonomi Nasional BPS Tahun 2013, Makalah Keterangan Ahli Prof. Dr. Hardinsyah, halm. 4 s/d 5, beserta Lampiran I); 1. Bahwa dari segi pola konsumsi pangan lauk-pauk, pendudukahkamah Indonesia juga mengonsumsiRepublikikan dan berbagai kacang-kacangan bukan saja kacang kedelai. Bahkan fakta lebih lanjut menyatakan di Sulawesi Tenggara, nilai pengeluaran pangan penduduk untuk ikan mendekati nilai pengeluaran pangan untuk beras. ikan menjadi komoditas penting dalam pola konsumsi penduduk di Sulawesi Tenggara; 1. Disini terlihat sangat jelas telah terjadi ketidakadilan dan tidak Agung terlindunginya secara menyeluruh hak atas pangan Indonesiarakyat. Sehingga bukan hal yang mengherankan jika terjadi ketimpangan angka kecukupan gizi di sebagian daerah di Indonesia dan Negara bertanggungjawab salah satunya dengan memperparah kesenjangan tersebut melalui kebijakan “salah kaprah” pembebanan PPN atas komoditas pangan; Halaman 15 dari 56 halaman. Putusan Nomor. 32 P/HUM/2018ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15 mah blik --- --- Page 16 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id 1. Bahwa dengan demikian telah jelas jika Pasal a quo kembali mengulangihkama kesalahan Pasal yang sebenarnya sudah dibatalkan oleh MK. Lebih anehnya lagi, RepubPasal a quo ingin menterjemahkan pasal yang telah dibatalkan oleh MK tetapi justru kembali mengulangi kesalahan yang sama; 1. Dengan demikian terdapat pertentangan norma antara Pasal a quo dengan Pasal 4 Ayat (2) Huruf B Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 sehingga sudah selayaknya untuk dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Norma Ketentuan Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan AgungRepublik Indonesia Nomor 116/Pmk.010/2017 BertentanganIndonesiaDengan Norma Dasar Dari Pajak Pertambahan Nilai Dan Pangan Sehingga Bertentangan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Serta Uu No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan; 1. Bahwa dapat diketahui jika maksud dari Termohon membetuk Pasal a quo adalah untuk membebaskan barang kebutuhan pokok khususnya komoditi pangan yang dibutuhkan oleh rakyat banyak dari pengenaan PPN. Namun demikian,terjadi kesalahan dalam alur berpikir Termohonahkamah yang hanya melimitasiRepublikbarang kebutuhan pokok yang dibutuhkan rakyat banyak hanya menjadi 13 komoditi saja; 1. Bahwa ada beberapa komoditi pangan lainnya yang juga sangat dibutuhkan rakyat namun tidak dimasukkan kedalam 13 komoditas yang dibebaskan dari pengenaan PPN, padahal komoditas tersebut belum berubah bentuk dan memiliki nilai tambah sama seperti 13 komoditas tersebut. Agung44. Hal ini membuat terdapat pertentangan norma dalamIndonesiaPasal a quo dengan ketentuan yang mengatur tentang Pangan dan Pajak Pertambahan Nilai itu sendiri. Dimana seharusnya hal ini menjadi pertimbangan utama dari Termohon tetapi sayangnya sama sekali tidak dipertimbangkan dengan baik, sehingga mengakibatkan lahirnya aturan yang kembali mengulangi kesalahan yang sama; Halaman 16 dari 56 halaman. Putusan Nomor. 32 P/HUM/2018ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16 mah blik --- --- Page 17 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id 1. Bahwa dengan memperhatikan uraian sebagaimana tersebut diatas,hkama penafsiran Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia NomorRepub116/Pmk.010/2017 setidaknya harus memperhatikan hal-hal sbb : a.Definisi “Pangan”, yang mengacu pada Pasal 1 Ayat (1) UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, sbb. : “Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak Agungdiolah yang diperuntukkan sebagai makananIndonesiaatau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman”; b.Prinsip “Value Added” dalam PPN, yaitu : “Pertambahan nilai atas BKP (Barang Kena Pajak) dan JKP (Jasa Kena Pajak) yang diserahkan sebagai akibat dari kegiatan “menghasilkan” (Makalah Ahli Pajak Yustinus Prastowo, S.E.,ahkamah M.Hak UjiRepublikMateriil., M.A. Halm. 10); c.Definisi “Menghasilkan” berdasarkan Pasal 1 huruf (m) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, yaitu : “Menghasilkan adalah kegiatan mengolah melalui proses mengubah bentuk atau sifat suatu barang dari bentuk aslinya Agung menjadi barang baru atau mempunyai daya gunaIndonesiabaru termasuk membuat, memasak, merakit, mencampur, me/ngemas, membotolkan, dan menambang atau menyuruh orang atau badan lain melakukan kegiatan ini; - Yang tidak termasuk “Menghasilkan” berdasarkan Pasal 1 huruf (m) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Halaman 17 dari 56 halaman. Putusan Nomor. 32 P/HUM/2018ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 17 mah blik --- --- Page 18 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah,hkama yaitu: Yang tidakRepubtermasuk dalam pengertian “Menghasilkan” ialah: 1. menanam atau memetik hasil pertanian atau memelihara hewan; 1. menangkap atau memelihara ikan; 1. mengeringkan atau menggarami makanan; 1. membungkus atau mengepak yang lazimnya terjadi dalam usaha perdagangan besar atau eceran; Agung5) menyediakan makanan dan minuman Indonesiadi restoran, rumah penginapan, atau yang dilaksanakan oleh usaha ketering.” - Definisi “Menghasilkan” berdasarkan Pasal 1 butir 16 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah : “Menghasilkan” adalah kegiatan mengolah melalui proses mengubah bentuk dan/atau sifat suatu barang dari bentukahkamah aslinya menjadiRepublikbarang baru atau mempunyai daya guna baru atau kegiatan mengolah sumber daya alam, termasuk menyuruh orang pribadi atau badan lain melakukan kegiatan tersebut; - Definisi “Industri” berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian : “Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang Agungmengolah bahan baku dan/atau memanfaatkanIndonesiasumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi termasuk, jasa industri”; 1. Bahwa jelas undang-undang telah memberikan pembatasan yang jelas, atas apa yang bisa dikategorikan “kegiatan menghasilkan” melalui proses pengolahan sebagaimana dijelaskan di atas. Dengan demikian barang-barang komoditas pangan yang dimasukkan dalam kategori Halaman 18 dari 56 halaman. Putusan Nomor. 32 P/HUM/2018ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 18 mah blik --- --- Page 19 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id “tidak termasuk menghasilkan” tersebut seharusnya tidak dikenai PPN.hkama Sedangkan di luar kegiatan yang “dikecualikan” tersebut dapat dikenakan PPNRepubkarena sudah memasuki “proses pengolahan/industrial menjadi barang baru”; 1. Bahwa terminologi “nilai tambah” pada Undang-Undang Industri dan “pengolahan” pada Undang-Undang PPN secara seragam mengaitkan PPN dengan nilai tambah dan proses pengolahan yang bersifat industrial. Hal ini kemudian sejalan dengan pendapat PARA Pemohon sebagaimana telah diuraikan sebelumnya yaitu hendaknya pembebanan AgungPPN atas komoditi pangan tidak memberatkan masyarakatIndonesianamun di sisi lain, fasilitas tidak dikenai PPN juga janganlah merugikan Negara; 1. Dengan demikian mengacu pada pedoman-pedoman di atas, adalah tepat bila Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 116/Pmk.010/2017 seharusnya dijelaskan, sbb. : “Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak adalah barang pangan yang berasal dari hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air yang diambil langsung dari sumbernya atau diolah sebatas kegiatan pasca panen danahkamah bukan merupakanRepublikhasil dari proses pengolahan (industri) sebagaimana dimaksud dalam pengertian “menghasilkan” dalam Pasal 1 angka (16) Undang-undang ini, tidak dikenai PPN”; Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut: Primair: Agung1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untukIndonesiaseluruhnya; 1. Menyatakan Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 116/Pmk.010/2017 Bertentangan Dengan Norma Dasar Dari Pajak Pertambahan Nilai Dan Pangan Sehingga Bertentangan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan; Halaman 19 dari 56 halaman. Putusan Nomor. 32 P/HUM/2018ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 19 mah blik --- --- Page 20 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id 1. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republikhkama Indonesia sebagaimana mestinya; Subsidair: Repub Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon, Putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono); Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa: 1. Fotokopi Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 116/PMK.010/2017 tentang Barang Kebutuhan Pokok yang tidak dikenai AgungPajak Pertambahan Nilai (Bukti P-1); Indonesia 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon (Bukti P-2); 1. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon (Bukti P-3); 1. Fotokopi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Bukti P-4); 1. Fotokopi nota took Sinar Matahari (Bukti P-5); 1. Fotokopi Bon PT. Sumber Alfaria Tria Jaya, Tbk (Bukti P-6); 1. Fotokopi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahanahkamah Ketiga atas Undang-UndangRepublikPertambahan Nilai Barang dan Jasa dean Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Bukti P-7); 1. Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XIV/2016 (Bukti P-8); 1. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Bukti P-9); 10.Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Agung tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia(Bukti P-10); 11.Fotokopi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (yang dipadukan dengan Perubahan I, II, III, & IV) (Bukti P-11); 12.Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman (Bukti P-12); Halaman 20 dari 56 halaman. Putusan Nomor. 32 P/HUM/2018ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 20 mah blik --- --- Page 21 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id 13.Fotokopi Undang-Undang Repubik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004hkama tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah AgungRepub(Bukti P-13); 14.Fotokopi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 (Bukti P-14); 15.Fotokopi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Bukti P-15); 16.Fotokopi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang AgungHak Uji Materiil (Bukti P-16, 17, 18, 19 dan 20); Indonesia 17.Fotokopi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi yang dianjurkan bagi Bangsa Indonesia (Bukti P-21); 18.Fotokopi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Bukti P-22); 1. Fotokopi Keterangan Ahli Gizi Masyarakat Pemohon perkara Nomor 39/PUU-XIV/2016 (Bukti P-23); 20.Fotokopi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Buktiahkamah P-24); Republik 21.Fotokopi Barang Kebutuhan Pokok Yang Sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak- Judicial Review Penjelesan Pasal 4A ayat (2) huruf b Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM) (Bukti P-25); 22.Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Agung Mewah (Bukti P-26); Indonesia 23.Fotokopi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Bukti P-27); 24.Fotokopi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Bukti P-28); Halaman 21 dari 56 halaman. Putusan Nomor. 32 P/HUM/2018ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 21 mah blik --- --- Page 22 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebuthkama telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 17 Mei 2018 berdasarkan SuratRepubPanitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 32/PER-PSG/V/32 P/HAK UJI MATERIIL/2018, tanggal 17 Mei 2018; Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 5 Juni 2018, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut: I. Syarat Formal Penyampaian Jawaban Termohon; Bahwa sebelum Termohon menyampaikan keberatan-keberatan atas Agungdalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya, perluIndonesiakiranya Termohon sampaikan bahwa terhadap permohonan Hak Uji Materiil register Nomor: 32 P/HUM/2018, telah diberitahukan secara resmi kepada Termohon melalui surat Panitera Mahkamah Agung RI Nomor: 32/PR/V/32P/HUM/2018 dan diterima oleh Termohon pada tanggal 23 Mei 2018. Oleh karena itu, jawaban Termohon kiranya dapat diterima oleh Ketua Mahkamah Agung RI sebab jawaban Termohon disampaikan masih dalam tenggang waktu 14 hari sejak diterimanya surat permohonan keberatan sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuanahkamah Pasal 3 ayat (4) RepublikPeraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil; II. Pokok Permohonan Pemohon Bahwa pada pokoknya Pemohon keberatan karena komoditas berupa ikan dan kacang-kacangan tidak dimasukkan ke dalam Barang Kebutuhan Pokok yang dibebaskan dari PPN sebagaimana diatur dalam ### Pasal 1 ayat (2) PMK 116/2017; Agung III. Tanggapan Termohon Terhadap Legal Standing Pemohon;Indonesia Bahwa sebelum Termohon memberikan jawaban, pertama-tama Termohon akan memberikan tanggapan apakah benar Pemohon dirugikan dengan berlakunya Pasal 1 ayat (2) PMK 116/2017, karena dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung telah diatur bahwa permohonan uji materiil hanya Halaman 22 dari 56 halaman. Putusan Nomor. 32 P/HUM/2018ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 22 mah blik --- --- Page 23 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id dapat diajukan oleh Pihak yang menganggap haknya dirugikan olehhkama berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang; 1. Bahwa sebagaimanaRepubtelah Termohon kemukakan di atas, inti dari keberatan Pemohon karena komoditas ikan dan kacang-kacangan tidak dimasukkan ke dalam barang kebutuhan pokok yang dibebaskan dari PPN sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (2) PMK No. 116/2017; 1. Bahwa mengenai kedua komoditas tersebut, dapat Termohon sampaikan bahwa ikan dan kacang-kacangan tidak dikenakan PPN Agungmeskipun tidak dicantumkan dalam Pasal 1 Indonesiaayat (2) PMK No. 116/2017, dengan alasan sebagai berikut: - Perlakuan PPN terhadap komoditas berupa ikan; 1. Dalam ketentuan Pasal 16B ayat (1) huruf b UU PPN, pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya atau dibebaskan dari pengenaan pajak, baik untuk sementara waktu maupun selamanya, untuk penyerahan BKP tertentu atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) tertentu diatur dengan Peraturan Pemerintah;ahkamah 2) DalamRepublikketentuan Pasal 1 ayat (1) huruf b dan Pasal 1 ayat **(2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015** tentang Impor dan atau Penyerahan BKP Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan PPN (PP 81/2015), diatur bahwa BKP tertentu yang bersifat strategis yang atas impor dan/atau penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN meliputi barang yang dihasilkan dari Agungkegiatan usaha di bidang kelautan dan Indonesiaperikanan, baik penangkapan maupun budidaya, sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran PP 81/2015; 1. Dalam Lampiran PP 81/2015 diatur bahwa komoditi barang hasil kelautan dan perikanan yang bersifat strategis meliputi ikan hias dan ikan (tidak termasuk ikan hias), artinya ikan merupakan komoditi yang atas impor dan/atau Halaman 23 dari 56 halaman. Putusan Nomor. 32 P/HUM/2018ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 23 mah blik --- --- Page 24 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id penyerahannya mendapat fasilitas pembebasan darihkama pengenaan PPN; 4) BerdasarkanRepubPasal 2 ayat (6) huruf a angka 3 Perpres 71/2015, komoditi ikan segar merupakan barang kebutuhan pokok hasil peternakan dan perikanan, namun mengingat komoditi ikan telah diatur secara rinci sebagai BKP tertentu yang bersifat strategis yang mendapat fasilitas pembebasan PPN berdasarkan PP 81/2015, yang secara substansi tidak ada unsur PPN yang dipungut dan secara formal kedudukan AgungPeraturan Pemerintah lebih tinggi dariIndonesiapada Peraturan Menteri Keuangan dalam hierarki peraturan perundang-undangan, maka komoditi ikan tidak dimasukkan dalam PMK 116/2017; 1. Dengan demikian keberatan Pemohon bahwa komoditi ikan tidak termasuk barang yang tidak dikenakan PPN menjadi tidak relevan karena komoditi ikan telah mendapat fasilitas pembebasan PPN berdasarkan PP 81/2015; - Perlakuan PPN terhadap komoditas berupa kacang-kacangan.ahkamah 1) DalamRepublikLampiran PMK 116/2017 mengatur lebih lanjut mengenai komoditi sayur-sayuran yang tidak dikenai PPN dengan kriteria dan/atau rincian, serta pos tarif tertentu yang disesuaikan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor; Agung2) Dalam Lampiran PMK 116/2017, kacang-kacanganIndonesiatelah dimasukkan dalam pos tarif komoditi sayur-sayuran, antara lain: - 0708.10.00 Sayuran polongan, dikupas atau tidak, segar atau dingin: kacang kapri (Pisum sativum); Halaman 24 dari 56 halaman. Putusan Nomor. 32 P/HUM/2018ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 24 mah blik --- --- Page 25 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id - 0708.20.10 Sayuran polongan, dikupashkama atau tidak, segar atau dingin berupa Repubkacang (dengan genus Vigna spp, Phaseolus spp): kacang perancis; - 0708.20.20 Sayuran polongan, dikupas atau tidak, segar atau dingin berupa kacang (dengan genus Vigna spp, Phaseolus spp): kacang panjang; - 0708.20.90 Sayuran polongan, dikupas Agung atau tidak, segar atauIndonesiadingin berupa kacang (dengan genus Vigna spp, Phaseolus spp): lain-lain, selain kacang perancis dan kacang panjang; - 0708.90.00 Sayuran polongan, dikupas/tidak, segar atau dingin: lain-lain, selain kacang kapri dan kacang dengan genus Vigna spp, Phaseolus spp; - Ex 0710.21.00 Sayuran polonganahkamah Republikbeku selain dimasak, dikupas atau tidak: kacang kapri (Pisum sativum); - Ex 0710.22.00 Sayuran polongan beku selain dimasak, dikupas atau tidak, berupa kacang (dengan genus Vigna spp, Phaseolus spp); - Ex 0710.29.00 Sayuran polongan Agung beku selain dimasak,Indonesiadikupas/tidak: lain-lain, selain kacang kapri dan kacang dengan genus Vigna spp, Phaseolus spp; 1. Khusus untuk kacang-kacangan seperti biji mete dan kacang tanah tetap dikenakan PPN karena Implikasi dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 70P/HAK UJI MATERIIL/2013 adalah Barang Hasil Pertanian sebagaimana ditetapkan Halaman 25 dari 56 halaman. Putusan Nomor. 32 P/HUM/2018ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 25 mah blik --- --- Page 26 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 berupahkama komoditi hasil perkebunan biji mete dan komoditi tanaman panganRepubkacang tanah yang semula dibebaskan dari pengenaan PPN berubah menjadi dikenai PPN, sehingga atas impor dan/atau penyerahannya dikenai PPN tarif 10% dan atas ekspornya dikenai PPN tarif 0%; 1. Dengan demikian keberatan Pemohon bahwa komoditi kacang-kacangan tidak termasuk barang yang tidak dikenakan PPN menjadi tidak relevan karena sebagian Agungkomoditi kacang-kacangan telah termasukIndonesiadalam kriteria dan/atau rincian dari komoditi sayur-sayuran; 1. Bahwa kerugian Pemohon terkait penurunan komoditi pangan berupa ikan dan kacang-kacangan yang menjadi barang dagangan Pemohon dan konsumen beralih ke komoditi lainnya atau komoditi impor yang lebih murah, tidak disebabkan oleh dampak secara langsung dari kebijakan PMK 116/2017 mengingat komoditi ikan yang mendapat fasilitas dibebaskan dari PPN dan komoditi kacang-kacangan berupa sayuran polongan yang merupakanahkamah barang kebutuhanRepublikpokok yang tidak dikenai PPN, sehingga tidak ada unsur PPN baik dalam harga beli oleh pemasok maupun harga jual komoditi kepada konsumen; 1. Bahwa mengingat kerugian yang didalilkan Pemohon tidak disebabkan oleh dampak secara langsung dari kebijakan PMK 116/2007, terbukti Pemohon tidak mempunyai legal standing dalam mengajukan permohonan uji materiil a quo; AgungIV. Pemohon Salah Mengajukan Upaya Hukum; Indonesia 1. Bahwa sebagaimana telah Termohon kemukakan di atas, inti dari keberatan Pemohon karena komoditas ikan dan kacang-kacangan tidak dimasukkan ke dalam barang kebutuhan pokok yang dibebaskan dari PPN sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (2) PMK No. 116/2017; Halaman 26 dari 56 halaman. Putusan Nomor. 32 P/HUM/2018ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 26 mah blik --- --- Page 27 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id 1. Bahwa selain keinginan Pemohon tersebut telah terakomodirhkama sebagaimana telah Termohon jelaskan di atas, juga ternyata Pemohon telahRepubsalah dalam mengajukan upaya hokum; 1. Bahwa seandainyapun Pemohon menganggap keinginannya belum terakomodir, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 2 PMK 116/2017, masih dibuka upayanya yakni Pemohon mengajukan usulan kepada instansi yang terkait sehingga berdasarkan usulan dari instansi tersebut, dapat ditetapkan kembali kriteria dan/rincian Barang Kebutuhan Pokok; Agung4. Bahwa permohonan Pemohon dengan memintaIndonesiapembatalan PMK a quo justru akan menimbulkan kerugian bagi rakyat banyak karena tidak ada lagi landasan hukum yang dipergunakan untuk membebaskan beberapa kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak dimaksud; V. Jawaban Termohon Terhadap Pokok Permohonan Pemohon A. Kewenangan Menteri Keuangan Dalam Penerbitan Pmk 116/2017 Pemahaman terkait kewenangan Menteri Keuangan dalam menentukan kriteria dan/atau rincian atas barang kebutuhan pokokahkamah yang tidak dikenaiRepublikPPN (penerbitan PMK 116/2017) adalah sebagai berikut: 1. Bahwa secara umum mengenai kelompok jenis barang yang tidak dikenai PPN diatur di dalam Pasal 4A ayat (2) UU PPN. Untuk kelompok barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak diatur dalam huruf b pasal dimaksud; 1. Sesuai dengan Penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf b UU PPN, Agungkelompok barang kebutuhan pokok yang sangatIndonesiadibutuhkan oleh rakyat banyak meliputi: - beras; - gabah; - jagung; - sagu; - kedelai; Halaman 27 dari 56 halaman. Putusan Nomor. 32 P/HUM/2018ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 27 mah blik --- --- Page 28 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id - garam, baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium;hkama g. daging, yaitu daging segar yang tanpa diolah, tetapi telah melaluiRepubproses disembelih, dikuliti, dipotong, didinginkan, dibekukan, dikemas atau tidak dikemas, digarami, dikapur, diasamkan, diawetkan dengan cara lain, dan/atau direbus; - telur, yaitu telur yang tidak diolah, termasuk telur yang dibersihkan, diasinkan, atau dikemas; - susu, yaitu susu perah baik yang telah melalui proses didinginkan maupun dipanaskan, tidak mengandung Agungtambahan gula atau bahan lainnya, dan/atauIndonesiadikemas atau tidak dikemas; - buah-buahan, yaitu buah-buahan segar yang dipetik, baik yang telah melalui proses dicuci, disortasi, dikupas, dipotong, diiris, di-grading, dan/atau dikemas atau tidak dikemas; dan - sayur-sayuran, yaitu sayuran segar yang dipetik, dicuci, ditiriskan, dan/atau disimpan pada suhu rendah, termasuk sayuran segar yang dicacah; 1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 19 UU PPN, bahwa hal-hal yangahkamah belum diaturRepublikdalam Undang-Undang ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah; 1. Bahwa selanjutnya ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor Agung42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga AtasIndonesiaUndang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PP 1/2012). 1. Dalam ketentuan Pasal 7 PP 1/2012 diatur: **(1) Jenis barang dan jenis jasa yang tidak dikenai PPN adalah** sebagaimana diatur dalam Pasal 4A Undang-Undang PPN. Halaman 28 dari 56 halaman. Putusan Nomor. 32 P/HUM/2018ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 28 mah blik --- --- Page 29 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id **(2) Ketentuan mengenai kriteria dan/atau rincian barang danhkama jasa yang termasuk dalam jenis barang dan jenis jasa yang tidakRepubdikenai PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)** diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan; 1. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XIV/2016 yang menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf b UU PPN bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang rincian barang kebutuhan pokok Agungtersebut diartikan limitatif, maka perlu diatur dalamIndonesiaperaturan lebih lanjut yang tidak bersifat limitatif mengenai jenis-jenis barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan rakyat banyak yang tidak dikenai PPN dan menyelaraskan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XIV/2016 untuk lebih memberikan kepastian hokum; 1. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) PP 1/2012 dengan menyelaraskan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XIV/2016, maka ditetapkan Peraturan Menteriahkamah Keuangan RepublikNomor 116/PMK.010/2017 tentang Barang Kebutuhan Pokok yang Tidak Dikenai PPN. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.010/2017 bukanlah peraturan yang bersifat limitatif, secara jelas hal tersebut termaktub dalam Pasal 2 yang menyatakan kriteria dan/atau rincian barang kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) dapat dilakukan penyesuaian setelah mendapat usulan dari kementerian pembina Agungsektor terkait; Indonesia Dengan demikian, kriteria dan/atau rincian Barang Kebutuhan Pokok dapat setiap saat bertambah atau berkurang sesuai dengan barang kebutuhan pokok masyarakat; 1. Pasal 7 ayat (2) PP 1/2012 memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk menentukan batasan yang menjadi dasar penilaian atau penetapan apakah suatu barang dan jasa Halaman 29 dari 56 halaman. Putusan Nomor. 32 P/HUM/2018ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 29 mah blik --- --- Page 30 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id termasuk dalam kriteria Barang Kena Pajak (BKP) atau Non BKPhkama sehingga kriteria dan/atau rincian jenis barang kebutuhan pokok yang sangatRepubdibutuhkan rakyat banyak diatur secara rinci dan jelas, serta cakupannya jenis barang kebutuhan pokok tidak dimaknai terbatas pada 11 (sebelas) jenis barang sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf b UU PPN; 1. Bahwa sebagai gambaran, dalam Penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf b UU PPN, jenis barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak yang dikategorikan Non BKP Agungmeliputi 11 (sebelas) jenis barang. Namun, PenjelasanIndonesiaPasal 4A ayat (2) huruf b UU PPN tidak menjelaskan definisi, jenis, kriteria, dan/atau rincian barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak. Oleh karena itu, masih diperlukan pengaturan yang lebih rinci mengenai barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, mana yang termasuk BKP dan mana yang termasuk Non BKP; 1. Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) PMK 116/2017 diatur mengenai definisi barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan olehahkamah rakyat banyak,Republiksedangkan dalam Pasal 1 ayat (3) PMK 116/2017 diatur mengenai kriteria dan/atau rincian barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak yang dikategorikan sebagai Non BKP, yang dituangkan dalam bentuk Lampiran pada ### PMK 116/2017; 1. Dalam ketentuan Pasal 2 PMK 116/2017 diatur bahwa kriteria dan/atau rincian barang kebutuhan pokok dapat dilakukan Agungpenyesuaian setelah mendapat usulan dari kementerianIndonesiapembina sektor terkait, yang artinya kriteria dan/rincian barang kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (2) PMK 116/2017 tidak dimaknai terbatas pada 13 (tiga belas) jenis barang dan memberi ruang kepada publik untuk menyesuaikan kriteria dan/atau rincian barang kebutuhan pokok sepanjang telah mendapat usulan dari kementerian pembina sektor terkait; Halaman 30 dari 56 halaman. Putusan Nomor. 32 P/HUM/2018ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 30 mah blik --- --- Page 31 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id 1. Definisi mengenai barang kebutuhan pokok yang sangathkama dibutuhkan oleh rakyat banyak sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (2)RepubPMK 116/2017 telah sesuai dengan definisi “Barang Kebutuhan Pokok” yang mengacu pada Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Perpres 71/2015), mengingat jenis barang yang tidak dikenai PPN sesuai Pasal 4A ayat 2 huruf b UU PPN bukanlah “pangan” melainkan “barang kebutuhan pokok”; Agung13. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Perpres 71/2015Indonesiadiatur bahwa Barang Kebutuhan Pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat; 1. Bahwa prinsip yang dianut dalam UU PPN adalah negative list, sepanjang tidak disebutkan secara tegas sebagai barang yang dikecualikan dari pengenaan PPN, maka barang tersebut apabila ditransaksikan adalah terutang PPN. Dengan demikian, suatu barang dikenakan PPN atau tidak, bukan didasarkan atas adaahkamah atau tidaknyaRepublikproses untuk menghasilkan suatu barang, namun didasarkan atas apakah barang tersebut termasuk negative list atau bukan; 1. Bahwa Pemohon telah salah dalam memahami prinsip-prinsip yang diatur dalam UU PPN, yang tidak lagi mengkategorikan proses pengolahan untuk menghasilkan suatu barang sebagai dasar penetapan suatu barang sebagai BKP. Sebagai contoh: Agunga. Makanan dan minuman yang juga diatur dalamIndonesiaPasal 4A UU PPN sebagai barang yang tidak dikenai PPN. Produk makanan dan minuman banyak yang telah mengalami proses pengolahan/menghasilkan, namun demikian hal tersebut tidak menjadikan makanan dan minuman sebagai BKP yang dikenai PPN. Pemerintah dan DPR sepakat untuk mengaturnya sebagai barang yang tidak dikenai PPN melalui Halaman 31 dari 56 halaman. Putusan Nomor. 32 P/HUM/2018ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 31 mah blik --- --- Page 32 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id ### Pasal 4A UU PPN sebagai kebijakan instrumentalnyahkama (instrumental policy); b. BatuRepubbara walaupun telah mengalami berbagai proses, namun sepanjang belum menjadi briket batu bara, maka diperlakukan sebagai Non BKP (vide Penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf a poin e UU PPN); 1. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ‘kriteria’ dan ‘rincian’/’perincian’, secara berturut-turut, didefinisikan sebagai berikut: Agunga. ukuran yang menjadi dasar penilaian atau Indonesiapenetapan sesuatu; - uraian yang berisi bagian yang kecil-kecil satu demi satu; 1. Bahwa dengan demikian, PP1/2012 selain menegaskan isi dan substansi Pasal 4A ayat (2) huruf a UU PPN juga memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk menentukan: - ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu; dan/atau - uraian yang berisi bagian yang kecil-kecil satu demi satu; yang diperlukan untuk mengatur jenis barang kebutuhan pokokahkamah yang dikategorikanRepubliksebagai Non BKP; 1. Dengan demikian, ketentuan Pasal 1 ayat (2) PMK 116/2017 yang mengatur barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak yang tidak dikenai PPN, dengan rincian dan/atau kriterianya diatur dalam Lampiran PMK 116/2017, telah sejalan dengan ketentuan Pasal 4A ayat (2) huruf b UU PPN, yakni hanya merinci cakupan barang kebutuhan pokok yang sangat Agungdibutuhkan oleh rakyat banyak; Indonesia 1. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas PMK 116/2017 tidak bertentangan dengan Pasal 4A ayat (2) huruf b UU PPN dan asas-asas umum pemerintahan yang baik; B. Pengaturan Terkait Bkp Secara Umum, Perlakuan Ppn Atas Komoditi Tertentu (Ikan Dan Kacang-Kacangan), Dan Batasan Pengusaha Kecil Halaman 32 dari 56 halaman. Putusan Nomor. 32 P/HUM/2018ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 32 mah blik --- --- Page 33 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Pengaturan Terkait BKP;hkama 1. Pemohon berpendapat bahwa barang-barang komoditas pangan yang dimasukkanRepubdalam kategori “tidak termasuk menghasilkan” seharusnya tidak dikenai PPN, artinya Pemohon memunculkan kembali konsep dimana PPN adalah pajak yang dikenakan terhadap BKP dan suatu barang menjadi BKP karena barang tersebut telah melalui proses pengolahan atau proses menghasilkan; 1. Pola pikir mengenai BKP yang seperti ini adalah pola pikir kriteria AgungBKP pada saat yang berlaku UU PPN 8/1983,Indonesiasedangkan sejak perubahan pertama pada UU PPN 8/1983 melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994, yang kemudian diubah lagi oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, tidak terdapat lagi pola pikir/pemahaman bahwa suatu barang adalah otomatis menjadi BKP jika barang tersebut telah melalui proses pengolahan atau poses menghasilkan; 1. Mengenai hal ini dapat Termohon jelaskan dengan menggunakanahkamah tabel sebagaiRepublikberikut: UU PPN yang saat ini berlaku Pokok N (UU PPN 8/1983 sebagaimana telah Pengaturan UU PPN 8/1983 o diubah beberapakali terakhir dengan tentang: UU No 42 Tahun 2009) 1 Barang Pasal 1 huruf b Pasal 1 angka 2 Barang adalah Barang adalah barang berwujud, barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya yang menurut sifat dapat berupa barang bergerak atau Agungatau hukumnya barang tidak bergerak,Indonesiadan barang dapat berupa barang tidak berwujud bergerak maupun barang tidak bergerak Halaman 33 dari 56 halaman. Putusan Nomor. 32 P/HUM/2018ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 33 mah blik --- --- Page 34 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id 2 Barang Kena Pasal 1 huruf c Pasal 1 angka 3 Pajak (BKP) Barang Kena Pajak Barang Kena Pajak adalahhkama adalah barang barang yang dikenai pajak s e b a g a i m a n a berdasarkan Undang-Undang ini Repub dimaksud pada huruf b sebagai hasil proses pengolahan (pabrikasi) yang dikenakan pajak b e r d a s a r k a n undang-undang ini 3 Menghasilkan Pasal 1 huruf m Pasal 1 angka 16 M e n g h a s i l k a n Menghasilkan adalah kegiatan adalah kegiatan mengolah melalui proses mengubah mengolah melalui bentuk dan/atau sifat suatu barang Agung Indonesia proses mengubah dari bentuk aslinya menjadi barang bentuk atau sifat baru atau mempunyai daya guna suatu barang dari baru atau kegiatan mengolah bentuk aslinya sumber daya alam, termasuk menjadi barang baru menyuruh orang pribadi atau badan atau mempunyai lain melakukan kegiatan tersebut daya guna baru termasuk membuat, memasak, merakit, m e n c a m p u r , mengemas, tolkan, dan menambang atau menyuruh orang atau badan lain melakukanRepublikkegiatanahkamah itu Agung Indonesia Halaman 34 dari 56 halaman. Putusan Nomor. 32 P/HUM/2018ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 34 mah blik --- --- Page 35 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id 4 Penggunaan Frasa ‘menghasilkan’ a. Frasa ‘menghasilkan’ menjadi f r a s a menjadi relevan tidak relevan lagi untukhkama ‘menghasilka untuk mentukan menentukan suatu barang n dalam kapan suatu barang menjadi BKP yang dikenai PPN Repub UU’PPN menjadi BKP atau tidak karena Pasal 1 angka sehingga dikenai 3 sudah tidak lagi PPN dan atau Pajak mendefinisikan BKP sebagai Penjualan atas hasil proses pengolahan Barang Mewah (pabrikasi), namun strict (PPnBM). kepada hasil kebijakan Pemerintah dan DPR yang disepakati dengan disahkannya UU PPN ini. - Frasa ‘menghasilkan’ digunakan pengenaan Agung untuk menentukanIndonesia PPnBM, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) sebagai berikut: **(1) Di samping pengenaan Pajak** Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dikenai juga Pajak Penjualan atas Barang Mewah terhadap: - penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah yang dilakukan olehahkamah Republikpengusaha yang menghasilkan barang tersebut di dalam Daerah Pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya; dan - impor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah. **(2) Pajak Penjualan atas** Barang Mewah dikenakan hanya 1 (satu) kali pada Barang Agung waktu penyerahanIndonesia Kena Pajak yang tergolong mewah oleh pengusaha yang menghasilkan atau pada waktu impor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah. Halaman 35 dari 56 halaman. Putusan Nomor. 32 P/HUM/2018ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384