32 P/HUM/2016

--- Page 1 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN Nomor 32 P/HUM/2016hkama DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Repub ### MAHKAMAH AGUNG Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara: 1. BUDI SANTOSO, S.H, LLM, Ph.D, kewarganegaraan Agung Indonesia Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Danau Limboto Timur A5 M–14, RT 004, RW 014, Kelurahan Sawojajar, Kecamatan KedungKandang, Kota Malang, Jawa Timur, pekerjaan Dosen Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Universitas Brawijaya Malang Jawa Timur; 1. DWI MARYOSO, S.H., kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Teratai Nomor 75, Kupang Kidul RT. 06 RW. 08, Kelurahan Kupang, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah,ahkamah pekerjaanRepublikPegawai Negeri Sipil (PNS) pada Pemerintah Daerah Provinsi, Jawa Tengah; ### 3. FERYANDO AGUNG SANTOSO, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Swadaya 9 Blok B Nomor 11 RT. 09 RW. 01 Kelurahan Jaticempaka, Kecamatan Pondokgede, Kota Bekasi, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kementerian AgungTenaga Kerja Republik Indonesia; Indonesia 1. OLOAN NADEAK, S.H., kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Tengki Perumahan Green Marapu Blok A4 RT. 04 RW. 03 Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung Kota, Jakarta Timur, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kementerian Tenaga Kerja RepubIik Indonesia; Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;ahkamah Republik Halaman 1 dari 48 halaman. Putusan Nomor 32 P/HUM/2016 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1 mah blik --- --- Page 2 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id melawan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jl.hkama Merdeka Selatan Blok 8-9. Jakarta Pusat, Selanjutnya memberi Repub kuasa kepada: 1. Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia; 1. Menteri Keuangan Republik Indonesia; 1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia; 1. Jaksa Agung Republik Indonesia; AgungBerdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17IndonesiaOktober 2016; Selanjutnya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia memberikan kuasa substitusi kepada: 1. Widodo Ekatjahjana, Jabatan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan; 1. Yunan Hilmy, Jabatan Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan; 1. Mulyanto, Jabatan Kepala Sub Direktorat Penyiapan dan Pendampingan Persidangan Bidang Kesejahteraan Rakyat, Direktorat Litigasi Peraturan Perundang-undangan;ahkamah Republik 1. R. Tony Prayogo, Jabatan kepala Seksi Bidang Kesejahteraan Rakyat II, Direktorat Litigasi Peraturan Perundang-undangan; Kesemuanya beralamat di Jl. Hr. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor M.HH.PP.04.02-55 tanggal 31 Oktober 2016; Agung Selanjutnya Jaksa Agung Republik Indonesia,Indonesiamemberikan kuasa substitusi kepada : 1. Johanis Tanak., S.H., M.Hum.; 1. Arie Sudihar, S.H., M.Hum.; 1. Arie Eko Yuliearti, S.H., M.H.; 1. Hanifa, S.H.; 1. Yanti Widya, S.H.; 1. Erik Meza Nusantara, S.H., M.H., 1. Arry Djaelani, S.H., KesemuanyaRepublikadalah Jaksa Pengacara Negara yang beralamatahkamah di Jl. Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Halaman 2 dari 48 halaman. Putusan Nomor 32 P/HUM/2016 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2 mah blik --- --- Page 3 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Selatan berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SK- 110/A/JA/10/2016, tanggal 25 Oktober 2016;hkama Selanjutnya disebut sebagai Termohon; Repub Mahkamah Agung tersebut; Membaca surat-surat yang bersangkutan; ### DUDUK PERKARA Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 September 2016 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 23 September 2016 dan diregister dengan Nomor 32 P/HUM/2016 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Agung Indonesia ### Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut: Adapun dasar-dasar permohonan uji materiil adalah sebagai berikut : I. Kewenangan Mahkamah Agung; 1. Pasal 24A Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat Kasasi, menguji peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-undang terhadap Undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yangahkamah diberikan olehRepublikUndang-undang; 1. Pasal 31A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung menyatakan bahwa Permohonan Pengujian Peraturan perundang-undangan dibawah Undang-undang diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia; 1. Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Agungtentang Hak Uji Materiil menyatakan yang dimaksudIndonesiadengan Hak Uji Materiil adalah Hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang terhadap peraturan perundangundangan yang lebih tinggi; 1. Berdasarkan Jenis dan susunan hierarki peraturan Perundang- undangan menurut Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah: - UUD Negara RI Tahun 1945; - Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; - UU/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;ahkamah Republik - Peraturan Pemerintah; Halaman 3 dari 48 halaman. Putusan Nomor 32 P/HUM/2016 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3 mah blik --- --- Page 4 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id - Peraturan Presiden; - Peraturan Daerah Provinsi; danhkama - Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; Repub 1. Pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa dalam hal suatu peraturan Perundang-undangan dibawah Undang- undang diduga bertentangan dengan Undang-undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung; 1. Bahwa objek Keberatan adalah Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2015 Tentang Jaminan Agung Indonesia Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang jenis dan hierarki peraturan perundang- undangannya adalah di bawah Undang-undang; 1. Oleh karena itu Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memberikan putusan atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan dalam perkara a quo; II. Kedudukan Hukum (Legal Standing); Para Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang oleh karena itu berdasarkan Undang-undang nomor 40 tahun 2004 tentang Sistemahkamah Republik Jaminan Sosial Nasional dan Undang-undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial berhak mendapatkan Jaminan Kesehatan yang dikelola oleh BPJS Kesehatan dan Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Kematian yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan; III. Alasan-alasan permohonan uji materiil adalah sebagai berikut: 1. Pasal 28 H ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak Agung atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembanganIndonesiadirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Sejalan dengan ketentuan tersebut, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dalam TAP Nomor X/MPR/2001 menugaskan Presiden untuk membentuk Sistem Jaminan Sosial Nasional dalam rangka memberikan perlindungan sosial yang menyeluruh dan terpadu; 1. Untuk melaksanakan perintah Pasal 28 H ayat (3) UUD 1945 dan TAP Nomor X/MPR/2001 maka pada tanggal 19 Oktober 2004 pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Undang-undang nomorRepublik40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosialahkamah Nasional (Undang-undang SJSN). undang-undang SJSN tersebut Halaman 4 dari 48 halaman. Putusan Nomor 32 P/HUM/2016 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4 mah blik --- --- Page 5 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id dimaksudkan untuk membentuk Sistem Jaminan Sosial Nasional yang mampu mensinkronisasikan penyelenggaraan berbagai bentuk jaminanhkama sosial yang dilaksanakan oleh beberapa penyelenggara agar dapat Repub menjangkau kepesertaan yang lebih luas serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi setiap peserta; 1. Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) pada dasarnya merupakan program negara yang bertujuan memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui program ini, setiap penduduk diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan Agung Indonesia hilang atau berkurangnya pendapatan, karena menderita sakit, mengalami kecelakaan, kehilangan pekerjaan, memasuki usia lanjut, atau pensiun; 1. Sebelum disahkannya Undang-undang SJSN, Indonesia telah menjalankan beberapa program jaminan sosial. Sebelumnya, undang- undang yang secara khusus mengatur jaminan sosial bagi tenaga kerja swasta adalah Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK), yang mencakup program jaminan pemeliharaan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tuaahkamah Republik dan jaminan kematian. Untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS), telah diselenggarakan program Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN) yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1981 dan program Asuransi Kesehatan (ASKES) yang diselenggarakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 yang bersifat wajib bagi PNS/Penerima Pensiun/Perintis Kemerdekaan/Veteran dan anggota keluarganya. Untuk prajurit Tentara Agung Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian RepublikIndonesiaIndonesia (POLRI), dan PNS Departemen Pertahanan/TNI/POLRI beserta keluarganya, telah dilaksanakan program Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1991 yang merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1971. Berbagai program tersebut di atas baru mencakup sebagian kecil rakyat. Sebagian besar rakyat belum memperoleh perlindungan melalui jaminan sosial. Disamping itu, pelaksanaan berbagai program jaminan sosial tersebut belum mampu memberikanRepublikperlindungan yang adil dan memadaiahkamah Halaman 5 dari 48 halaman. Putusan Nomor 32 P/HUM/2016 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5 mah blik --- --- Page 6 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id kepada para peserta sesuai dengan manfaat program yang menjadi hak peserta;hkama 1. Prinsip Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) sebagaimana yang Repub ditentukan dalam pasal 4 Undang-undang SJSN adalah sebagai berikut: 5.1 Prinsip kegotong-royongan; Prinsip ini diwujudkan dalam mekanisme gotong royong dari peserta yang mampu kepada peserta yang kurang mampu dalam bentuk kepesertaan wajib bagi seluruh rakyat, peserta yang berisiko rendah membantu yang berisiko tinggi, dan peserta yang Agung Indonesia sehat membantu yang sakit. Melalui prinsip kegotong-royongan ini, jaminan sosial dapat menumbuhkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia; 5.2 Prinsip nirlaba. Pengelolaan dana amanat tidak dimaksudkan untuk mencari laba (nirlaba) bagi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, akan tetapi tujuan utama penyelenggaraan jaminan sosial adalah untuk memenuhi sebesar-besarnya kepentingan peserta. Dana amanat, hasil pengembangannya, dan surplus anggaran akanahkamah Republik dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan peserta; 5.3 Prinsip keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas; Prinsip-prinsip manajemen ini diterapkan dan mendasari seluruh kegiatan pengelolaan dana yang berasal dari iuran peserta dan hasil pengembangannya. 5.4 Prinsip portabilitas. Agung Jaminan sosial dimaksudkan untuk memberikanIndonesiajaminan yang berkelanjutan meskipun peserta berpindah pekerjaan atau tempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 5.5 Prinsip kepesertaan bersifat wajib; Kepesertaan wajib dimaksudkann agar seluruh rakyat menjadi peserta sehingga dapat terlindungi. Meskipun kepesertaan bersifat wajib bagi seluruh rakyat, penerapannya tetap disesuaikan dengan kemampuan ekonomi rakyat dan Pemerintah serta kelayakan penyelenggaraan program. Tahapan pertama dimulai dari pekerja di sektor formal,Republikbersamaan dengan itu sektor informal dapatahkamah menjadi peserta secara suka rela, sehingga dapat mencakup Halaman 6 dari 48 halaman. Putusan Nomor 32 P/HUM/2016 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6 mah blik --- --- Page 7 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id petani, nelayan, dan mereka yang bekerja secara mandiri, sehingga pada akhirnya Sistem Jaminan Sosial Nasional dapathkama mencakup seluruh rakyat; Repub 5.6 Prinsip dana amanat. Dana yang terkumpul dari iuran peserta merupakan titipan kepada badan-badan penyelenggara untuk dikelola sebaik-baiknya dalam rangka mengoptimalkan dana tersebut untuk kesejahteraan peserta; 5.7 Prinsip hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial Nasional dalam Undang-undang ini adalah hasil berupa deviden dari pemegang Agung Indonesia saham yang dikembalikan untuk kepentingan peserta jaminan sosial; 1. Berdasarkan pasal 18 Undang-undang SJSN Jenis program jaminan sosial meliputi lima program yaitu: 6.1 Jaminan kesehatan; Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yangahkamah Republik telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah; 6.2 Jaminan kecelakaan kerja; Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja; Agung 6.3 Jaminan hari tua; Indonesia Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap; 6.4 Jaminan pensiun; Jaminan Pensiun adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah pesertaRepublikmemasuki usia pensiun, mengalami cacat totalahkamah tetap, atau meninggal dunia; Halaman 7 dari 48 halaman. Putusan Nomor 32 P/HUM/2016 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7 mah blik --- --- Page 8 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id 6.5 Jaminan kematian. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalahhkama manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika Repub peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja; 1. Dalam pasal 1 angka 8 Undang-undang SJSN disebutkan Peserta program jaminan sosial adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran; 1. Dalam pasal 1 angka 9 Undang-undang SJSN disebutkan Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau Agung Indonesia badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya; 1. Pasal 13 ayat (1) Undang-undang SJSN menyatakan pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti. Berdasarkan Pasal 13 ayat (2) maka Pentahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden;ahkamah Republik Berdasarkan pasal 1 angka 9, Pasal 13 ayat (1) Undang-undang SJSN maka Penyelenggara Negera wajib mendaftarkan Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagai peserta BPJS; 1. Bahwa untuk menyelenggarakan program-program jaminan sosial maka pasal 5 Undang-undang SJSN mengamanatkan untuk dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dengan undang-undang; 1. Untuk melaksanakan pasal 5 ayat (1) Undang-undang SJSN pada Agung tanggal 25 November 2011 Pemerintah bersama DewanIndonesiaPerwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Undang-undang BPJS). Pasal 1 angka 1 Undang-undang BPJS meyatakan bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Undang-undang BPJS dibentuk dua BPJS yaitu : - BPJS Kesehatan; danahkamah b. BPJS KetenagakerjaanRepublik Halaman 8 dari 48 halaman. Putusan Nomor 32 P/HUM/2016 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8 mah blik --- --- Page 9 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id 1. Berdasarkan pasal 6 ayat (1) UU BPJS maka BPJS Kesehatan menyelenggarakan jaminan kesehatan sedangkan berdasarkan pasal 6hkama ayat (2) Undang-undang BPJS maka BPJS Ketenagakerjaan Repub menyelenggarakan Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun dan Jaminan Kematian; 1. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang BPJS disebutkan bahwa status BPJS adalah badan hukum publik. Dalam ayat 2 disebutkan bahwa BPJS bertanggung jawab kepada Presiden; 1. Dalam pasal 4 Undang-undang BPJS disebutkan BPJS menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional berdasarkan prinsip: Agung Indonesia - kegotongroyongan; - nirlaba; - keterbukaan; - kehati-hatian; - akuntabilitas; - portabilitas; - kepesertaan bersifat wajib; - dana amanat; dan - hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnyaahkamah Republik untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan Peserta; 1. Pasal 15 ayat (1) Undang-undang BPJS menyatakan bahwa Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti. Yang dimaksud dengan pemberi kerja menurut pasal 1 huruf 12 UU SJSN dan pasal 1 Agung huruf 9 UU BPJS pemberi kerja adalah orangIndonesiaperseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya. Berdasarkan pasal 15 ayat (3) Undang-undang BPJS maka penahapan sebagaimana dimaksud pasal 15 ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden; Berdasarkan pasal 5 ayat (2), pasal 6 ayat (1) dan pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara RepublikJaminan Sosial maka Penyelenggara Negaraahkamah secara bertahap wajib mendaftarkan Pegawai Aparatur Sipil Halaman 9 dari 48 halaman. Putusan Nomor 32 P/HUM/2016 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9 mah blik --- --- Page 10 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Negara sebagai peserta program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) kepada Badan Penyelenggarahkama Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan ; Repub 1. Untuk melaksanakan pentahapan kepesertaan jaminan sosial sesuai ### pasal 13 ayat (2) Undang-undang SJSN dan pasal 15 ayat (3) Undang- undang BPJS maka pada tanggal 27 Desember 2013 Presiden menetapkan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 Tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial. Dalam Pasal 5 ayat **(2) dan (3) Presiden Nomor 109 Tahun 2013 disebutkan bahwa** penyelenggara negara wajib mendaftarkan pekerjanya dalam Agung Indonesia program Jaminan Kecelakaan Kerja, Program Jaminan Pensiun, dan Program Jaminan Pensiun secara bertahap kepada BPJS Ketenagakerjaan. Penahapan dimulainya pendaftaran bagi pekerja yang bekerja pada penyelenggara negara untuk program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian paling lambat tanggal 1 Juli 1. Berdasarkan pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 yang dimaksud dengan Pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara negara meliputi : - calon pegawai negeri sipil;ahkamah Republik b. pegawai negeri sipil; - anggota TNI; - anggota POLRI; - pejabat negara; - pegawai pemerintah non pegawai negeri; - prajurit siswa TNI; dan - peserta didik POLRI Agung Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 109 TahunIndonesia2013 Tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial maka Penyelenggara Negara harus mendaftarkan Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagai peserta program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan paling lambat tanggal 1 Juli 2015; 1. Dalam Pasal 57 Ketentuan Peralihan Undang-undang BPJS disebutkan Pada saat Undang-Undang BPJS mulai berlaku yaitu pada tanggal 25 November 2011 maka:Republikahkamah Halaman 10 dari 48 halaman. Putusan Nomor 32 P/HUM/2016 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10 mah blik --- --- Page 11 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id 17.1 Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Kesehatan Indonesia atau disingkat PT Askes (Persero) diakuihkama keberadaannya dan tetap melaksanakan program jaminan Repub kesehatan, termasuk menerima pendaftaran peserta baru, sampai dengan beroperasinya BPJS Kesehatan; 17.2 Kementerian Kesehatan tetap melaksanakan kegiatan operasional penyelenggaraan program jaminan kesehatan masyarakat, termasuk penambahan peserta baru, sampai dengan beroperasinya BPJS Kesehatan; 17.3 Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Agung Indonesia Kepolisian Republik Indonesia tetap melaksanakan kegiatan operasional penyelenggaraan program layanan kesehatan bagi pesertanya, termasuk penambahan peserta baru, sampai dengan beroperasinya BPJS Kesehatan, kecuali untuk pelayanan kesehatan tertentu berkaitan dengan kegiatan operasionalnya, yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden; 17.4 Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja atau disingkat PT Jamsostek (Persero) tetap melaksanakan kegiatan operasional penyelenggaraan:ahkamah Republik 1) program jaminan pemeliharaan kesehatan termasuk penambahan peserta baru sampai dengan beroperasinya BPJS Kesehatan; dan 1. program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua bagi pesertanya, termasuk penambahan peserta baru sampai dengan berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan; Agung 17.5 Perusahaan Perseroan (Persero) PT ASABRIIndonesiaatau disingkat PT ASABRI (Persero) tetap melaksanakan kegiatan operasional penyelenggaraan program Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan program pembayaran pensiun bagi pesertanya, termasuk penambahan peserta baru, sampai dengan dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan; 17.6 Perusahaan Perseroan (Persero) PT DANA TABUNGAN DAN ASURANSI PEGAWAI NEGERI atau disingkat PT TASPEN (Persero)Republiktetap melaksanakan kegiatan operasionalahkamah penyelenggaraan program tabungan hari tua dan program Halaman 11 dari 48 halaman. Putusan Nomor 32 P/HUM/2016 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11 mah blik --- --- Page 12 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id pembayaran pensiun bagi pesertanya, termasuk penambahan peserta baru sampai dengan dialihkan ke BPJShkama Ketenagakerjaan; Repub ### Pasal 57 huruf f Undang-undang BPJS secara jelas menyebutkan bahwa PT TASPEN (Persero) hanya diperkenankan untuk menambah peserta baru bukan menambah program baru. Penambahan peserta baru hanya dilakukan pada program yang sudah dijalankan oleh PT TASPEN (Persero) yaitu program tabungan hari tua dan program pembayaran pensiun bagi pesertanya sampai dengan Agung Indonesia dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan; 1. Berdasarkan Pasal 60 Undang-undang BPJS; 18.1 BPJS Kesehatan mulai beroperasi menyelenggarakan program jaminan kesehatan pada tanggal 1 Januari 2014; 18.2 Sejak beroperasinya BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1): - Kementerian Kesehatan tidak lagi menyelenggarakan program jaminan kesehatan masyarakat; - Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, danahkamah Republik Kepolisian Republik Indonesia tidak lagi menyelenggarakan program pelayanan kesehatan bagi pesertanya, kecuali untuk pelayanan kesehatan tertentu berkaitan dengan kegiatan operasionalnya, yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden; dan - PT Jamsostek (Persero) tidak lagi menyelenggarakan program jaminan pemeliharaan kesehatan; Agung Indonesia 18.3 Pada saat BPJS Kesehatan mulai beroperasi maka : - PT Askes (Persero) dinyatakan bubar tanpa likuidasi dan semua aset dan liabilitas serta hak dan kewajiban hukum PT Askes (Persero) menjadi aset dan liabilitas serta hak dan kewajiban hukum BPJS Kesehatan; - semua pegawai PT Askes (Persero) menjadi pegawai BPJS Kesehatan; dan - Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham mengesahkan laporan posisi keuanganahkamah penutupRepublikPT Askes (Persero) setelah dilakukan audit oleh kantor akuntan publik dan Menteri Keuangan mengesahkan Halaman 12 dari 48 halaman. Putusan Nomor 32 P/HUM/2016 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12 mah blik --- --- Page 13 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id laporan posisi keuangan pembuka BPJS Kesehatan dan laporan posisi keuangan pembuka dana jaminanhkama kesehatan; Repub 1. Berdasarkan Pasal 62 Undang-undang BPJS : 19.1 PT. Jamsostek (Persero) berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan pada tanggal 1 Januari 2014. 19.2 Pada saat PT. Jamsostek (Persero) berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1): - PT Jamsostek (Persero) dinyatakan bubar tanpa likuidasi dan semua aset dan liabilitas serta hak dan kewajiban Agung Indonesia hukum PT Jamsostek (Persero) menjadi aset dan liabilitas serta hak dan kewajiban hukum BPJS Ketenagakerjaan; - semua pegawai PT Jamsostek (Persero) beralih menjadi pegawai BPJS Ketenagakerjaan; - Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham mengesahkan laporan posisi keuangan penutup PT Jamsostek (Persero) setelah dilakukan audit oleh kantor akuntan publik dan Menteri Keuangan mengesahkan posisi laporan keuangan pembukaan BPJSahkamah Republik Ketenagakerjaan dan laporan posisi keuangan pembukaan dana jaminan ketenagakerjaan; dan - BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan hari tua, dan program jaminan kematian yang selama ini diselenggarakan oleh PT Jamsostek (Persero), termasuk menerima peserta baru, sampai dengan beroperasinya Agung Indonesia BPJS Ketenagakerjaan yang sesuai dengan ketentuan ### Pasal 29 sampai dengan Pasal 38 dan Pasal 43 sampai dengan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456), paling lambat 1 Juli 2015; 1. Berdasarkan Pasal 65 undang-undang BPJS disebutkan : **(1) PT ASABRI (Persero) menyelesaikan pengalihan programahkamah Asuransi SosialRepublikAngkatan Bersenjata Republik Indonesia dan** Halaman 13 dari 48 halaman. Putusan Nomor 32 P/HUM/2016 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13 mah blik --- --- Page 14 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id program pembayaran pensiun ke BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tahun 2029;hkama **(2) PT TASPEN (Persero) menyelesaikan pengalihan program Repub** tabungan hari tua dan program pembayaran pensiun dari PT TASPEN (Persero) ke BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tahun 2029; 1. Berdasarkan pasal 65 ayat (2) undang-undang BPJS seharusnya PT TASPEN (Persero) menyusun Roadmap untuk mengalihkan program tabungan hari tua dan program pembayaran pensiun dari PT TASPEN (Persero) ke BPJS Ketenagakerjaan. Tetapi PT TASPEN (Persero) Agung Indonesia justru membuat Roadmap yang isinya ingin mengadakan revisi undang-undang BPJS dengan membatalkan pengalihan PT TASPEN (Persero) ke BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini sangat tampak dalam Roadmap yang dibuat oleh PT. TASPEN (Persero) terutama dalam Bab 10 tentang aspek sosialisasi dan Advokasi halaman 153 sampai dengan halaman 166. Pada Aspek Advokasi dalam Roadmap yang ada dalam website resmi PT TASPEN (Persero) berisi sebagai berikut : 10.2.2. Advokasiahkamah Republik A. Tujuan. Mempengaruhi pengambil keputusan dan penentu kebijakan untuk melakukan sesuatu berdasarkan fakta, data dan informasi yang disampaikan. Dalam kaitan ini maka pengambil keputusan dan penentu kebijakan diharapkan untuk: - Menerbitkan PP turunan UU ASN tentang: - Program Jaminan Sosial ASN. ii. PT TASPEN (Persero) ditunjuk sebagai pengelola Agung program Jaminan Sosial ASN. Indonesia iii. PPPK menjadi peserta program PT. TASPEN (Persero). - Mengadakan revisi UU SJSN dimana Jaminan Sosial PNS dan Pejabat Negara dikelola secara terpisah. B. Mengadakan revisi UU BPJS dengan membatalkan pengalihan program dari PT TASPEN (Persero) kepada BPJS Ketenagakerjaan. Tujuan dari upaya advokasi sangat luas dan kompleks karena terkait dengan perubahan peraturan perundangan yang melibatkan berbagai penentu kebijakan diahkamah jajaran eksekutifRepublikdan legislatif. Oleh karena itu maka upaya Halaman 14 dari 48 halaman. Putusan Nomor 32 P/HUM/2016 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14 mah blik --- --- Page 15 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id advokasi harus dipersiapkan dengan matang dan sistematis agar mampu memberikan hasil yang optimal;hkama C. Target sasaran. Penentu kebijakan: KemenKeu, KemenPAN- Repub RB, BKN, Kemeneg BUMN. Pengambil keputusan: Presiden, DPR; D. Bauran aktivitas. Round table discussion, seminar/lokakarya, advokasi meeting, rapat dengar pendapat, one-on-one lobby. E. Membangun Kelompok Kerja/Tim Advokasi. Tim advokasi adalah garda terdepan dalam melakukan upaya perubahan peraturan perundangan melalui pengungkapan fakta dan data Agung Indonesia yang menimbulkan motivasi penentu kebijakan dan pengambil keputusan untuk melakukan sesuatu dalam kaitan ini mengubah dan atau menerbitkan PP dan UU baru; Berikut beberapa hal penting terkait pembentukan Tim Kerja Advokasi : - Tugas utama Tim Advokasi adalah merencanakan, melaksanakan, monitoring dan evaluasi aktivitas advokasi untuk perubahan peraturan perundangan. Oleh karenanya Tim Advokasi harus mampu mengungkapkan fakta danahkamah Republik data secara efektif, akurat, dan lengkap sehingga penentu kebijakan dan pengambil keputusan memperoleh kejelasan (clearness) bahwa pengelolaan Jaminan Sosial PNS dan Pejabat Negara harus terpisah dari BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini menjadi masalah krusial yang dihadapi dalam penerapan UU SJSN dan UU BPJS; - Tim Advokasi dibentuk hanya di tingkat Pusat karena Agung keputusan mengenai peraturan perundanganIndonesiaSJSN, BPJS dan ASN ditentukan oleh jajaran Pemerintahan tingkat Pusat. Tim advokasi juga merupakan unit adhoc karena merupakan aktivitas advokasi harus dilakukan bersama- sama oleh PT TASPEN (Persero) bekerja sama dengan stakeholders lainnya; - Anggota Tim Advokasi terdiri dari Pimpinan Divisi Renbang PT TASPEN (Persero) dengan partner dari berbagai institusi yang berpengaruh terhadap Jaminan Sosial PNSahkamah dan PejabatRepublikNegara antara lain Perwakilan dari KemenKeu, KemenPAN-RB, Kemendagri, KemenKumHam, PWRI, Halaman 15 dari 48 halaman. Putusan Nomor 32 P/HUM/2016 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15 mah blik --- --- Page 16 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id KORPRI dan instansi terkait lainnya. Divisi Renbang PT TASPEN (Persero) sebaiknya menjadi team leaderhkama sehingga mampu mengendalikan dan mengarahkan upaya Repub advokasi yang dilaksanakan; - Anggota Tim Advokasi harus dipilih dari mereka yang memiliki kemampuan dan pengalaman memadai untuk merancang dan mengkoordinasikan pelaksanaan aktivitas advokasi di tingkat pusat. Tim Advokasi sebaiknya didampingi oleh Konsultan Independen yang memiliki keahlian dan pengalaman dalam bidang peraturan Agung Indonesia perundangan; - Untuk meningkatkan kapabilitas Tim Advokasi maka perlu diberikan pelatihan tentang teknik-teknik advokasi terkini seperti Spitfire-Smartchart, Netmapping dan Advocacy Costing yang telah terbukti efektif diterapkan di Indonesia oleh perwakilan lembaga internasional seperti Gates Institute dan Johns Hopkins Center for Communication Program; - Dalam kelompok kerja advokasi harus disusun strukturahkamah Republik Ketua, Sekretaris dan Bendahara yang berperan sebagai koordinator umum dan penggerakkan, koordinasi administratif dan penyiapan materi dan koordinasi bidang keuangan. Struktur organisasi kelompok harus ringkas, sederhana dan efektif menggerakkan seluruh anggota kelompok melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing; Agung Indonesia F. Tugas pokok Kelompok Kerja Advokasi. Secara lebih spesifik tugas pokok kelompok kerja advokasi mencakup antara lain: - Menyusun analisa berdasarkan data, informasi dan bukti dari perspektif hukum, Perundang-undangan dan PP tentang legalitas penyelenggaraan program Pensiun, THT, JHT, JKK dan JKm bagi PNS, Pejabat Negara dan PPPK berdasarkan UU ASN; - Menyusun ringkasan analisa historis, legalistic, teknis danahkamah operasionalRepublikpengelolaan program Pensiun, THT, JHT, JKK Halaman 16 dari 48 halaman. Putusan Nomor 32 P/HUM/2016 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16 mah blik --- --- Page 17 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id dan JKm bagi PNS, Pejabat Negara dan PPPK yang tidak dapat dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan;hkama - Menyusun analisa berdasarkan data, informasi dan bukti Repub dari perspektif identifikasi kelompok pengambil keputusan, kelompok yang mempengaruhi pengambil keputusan serta aspek-aspek lain berkenaan dengan kelompok pengambil keputusan; - Menyusun rencana kerja spesifik langkah-langkan yang akan dilaksanakan dalam upaya advokasi ke pengambil keputusan Agung Indonesia G. Menyusun rencana kerja advokasi. Pendekatan awal dari penyusunan rencana kerja adalah memahami konteks bahwa terdapat tiga komponen yang saling terkait yaitu tujuan, strategi dan rencana kerja. Dalam rencana kerja harus secara jelas diuraikan tujuan yang hendak dicapai, strategi atau peta jalan untuk mencapai tujuan tersebut dan aktivitas-aktivitas yang akan dilaksanakan sebagai upaya realistis untuk mencapai tujuan; Sebagaimana diuraikan diatas tujuan upaya advokasi adalahahkamah Republik mempengaruhi pengambil keputusan dan penentu kebijakan untuk melakukan sesuatu berdasarkan fakta, data dan informasi yang disampaikan dalam kaitan ini menerbitkan PP turunan dari UU ASN dan perubahan UU SJSN serta UU BPJS; Strategi advokasi merupakan peta jalan yang membutuhkan alokasi penggunaan sumber daya dan dana untuk mencapai Agung tujuan secara efektif dan efisien. Strategi merupakanIndonesiaacuan dan titik tolak dari rencana kerja sehingga terdapat keterkaitan erat antara tujuan, strategi dan rencana kerja. Rencana kerja yang merupakan upaya realistis untuk mencapai tujuan harus mencakup aktivitas apa yang akan dilaksanakan, siapa target sararannya, dampak apa yang ingin dicapai, kapan akan dilaksanakan serta siapa penanggung jawab dari aktivitas tersebut. Prinsip SMART-spesific, measurable, achievable, reasonbale dan time-bound dapatahkamah dipakai sebagaiRepublikacuan dalam menyusun rencana kerja; Halaman 17 dari 48 halaman. Putusan Nomor 32 P/HUM/2016 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 17 mah blik --- --- Page 18 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Perlu diberi penegasan bahwa upaya advokasi dilaksanakan agar kelompok sasaran mengetahui latar belakang dan dasarhkama pemikiran mengapa Jaminan Sosial PNS dan Pejabat Negara Repub perlu dikelola terpisah dari BPJS Ketenagakerjaan. Disamping itu pelaksanaan UU ASN membutuhkan PP tentang program ASN, penunjukkan PT TASPEN (Persero) sebagai pengelola program Jaminan Sosial ASN serta PPPK menjadi peserta program Jaminan Sosial ASN. Melalui upaya advokasi penentu kebijakan dan pengambil keputusan termotivasi untuk melakukan perubahan perundangan dan menerbitkan PP Agung Indonesia turunan UU ASN. Pesan advokasi harus disampaikan secara factual, informatif, persuasif, instruktif, dan secara sistematik disampaikan kepada target sasaran untuk memperoleh hasil yang optimal; Setiap pelaksanaan aktivitas harus disertai dengan kegiatan monitoring dan evaluasi jangka pendek (progress monitoring and evaluation) yang bertujuan untuk memberikan masukan tentang activity management, dampak yang dihasilkan serta substansi yang disampaikan sebagai dasar untuk penguatanahkamah Republik aktivitas di masa mendatang; H. Rancangan Strategis advokasi. Selanjutnya dalam merancang pelaksanaan aktivitas advokasi melalui presentasi langsung dalam seminar, lokakarya, round table discussion dan one-on-one lobby perlu didahului dengan beberapa analisa strategis antara lain sebagai berikut: - Analisis Netmapping. Pemetaan proses penentuan Agung kebijakan dan pengambilan keputusanIndonesiaserta dinamika komunikasinya termasuk siapa yang mampu secara efektif mempengaruhi penentuan kebijakan dan pengambil keputusan. Melalui analisis ini dapat diketahui kelompok sasaran primer dan sekunder; - Analisis target sasaran/khalayak. Memetakan profil dari kelompok sasaran baik yang langsung (primer) maupun tidak langsung (sekunder) terdampak dari usulan perubahan peraturan perundangan. Perlu diantisipasiahkamah kemungkinanRepublikreaksi/response mereka terhadap pesan advokasi yang akan disampaikan; Halaman 18 dari 48 halaman. Putusan Nomor 32 P/HUM/2016 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 18 mah blik --- --- Page 19 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id - Analisis pembawa pesan/message. Pesan yang akan disampaikan harus ditata secara utuh dan komprehensifhkama dengan alur penyampaian yang sistematis. Termasuk Repub dalam kegiatan ini adalah : (i) Framing, cara menonjolkan fakta (seleksi isu) yang akan disampaikan ke public. (ii) Signing, cara menggunakan bahasa atau gambar untuk mengemas pesan, dan; (iii) Priming, cara mengatur tempat (place) dan waktu (timing) untuk menyampaikan pesan tentang PT TASPEN (Persero) dan program programnya. Perlu ditekankan bahwa pembawa pesan advokasi adalah Agung Indonesia personil yang ditugaskan untuk melakukan presentasi langsung kepada kelompok sasaran; - Analisis pesan advokasi. Melakukan analisis terhadap pesan advokasi yang harus menimbulkan kesan memiliki legitimasi publik yaitu kredibel, persuasif, relevan, atraktif dan antusias. Perlu pula disampaikan secara jelas dukungan yang diharapkan dari penentu kebijakan serta dalam bentuk apa dukungan itu diberikan. Dalam persepktif ini intonasi, gaya bahasa dan metode penyampaian jugaahkamah Republik harus dirancang dan ditentukan sebelumnya untuk mencegah timbulnya kesan bahwa tim advokasi berusaha menekan penentu kebijakan memberikan dukungan terhadap program-program yang dijalankan. Analisa ini juga akan sangat membantu dalam proses penyiapan pelaksanaan aktivitas advokasi maupun dalam pembuatan materi pendukung advokasi seperti slide presentasi dan Agung lembar fakta. Konsultan Independen dalamIndonesiabidang advokasi dapat didayagunakan secara optimal dalam proses ini; I. Penyiapan materi advokasi. Materi yang harus disiapkan untuk melaksanakan kegiatan advokasi mencakup antara lain: - Lembar fakta yang memuat ringkasan dari informasi, data dan fakta serta rekomendasi tentang hal-hal yang diharapkan dari penentu kebijakan. Slide presentasi yang menarik; - Buku ringkasan operasional pengelolaan dan manfaatahkamah program-programRepublikJaminan Sosial ASN sebagai referensi bagi penentu kebijakan; Halaman 19 dari 48 halaman. Putusan Nomor 32 P/HUM/2016 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 19 mah blik --- --- Page 20 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id - Materi-materi pendukung seperti kliping artikel yang terkait, tulisan ringkas para ahli bidang Jaminan Sosial dan lain-lainhkama untuk memperkuat justifikasi advokasi; Repub Disamping menarik dan profesional materi advokasi harus disusun dalam format yang memungkinkan penentu kebijakan dapat dengan mudah dan cepat memahami pesan advokasi dan hal-hal yang diharapkan. Karena itu bantuan dan pendampingan dari Konsultan Independen yang ahli dan berpengalaman dalam kegiatan advokasi akan sangat mendukung efektifitas dari pelaksanaan Agung Indonesia advokasi; Kegiatan sosialisasi dan advokasi harus diselenggarakan dengan mencermati prinsip-prinsip komunikasi yang mengikuti tahapan-tahapan: pertama menarik perhatian, selanjutnya menggugah minat, kemudian disusul dengan timbulnya kebutuhan untuk melakukan sesuatu dan akhirnya memicu target sasaran untuk melakukan tindakan. Metode penyampaian pesan dan dengan gaya bahasa yang singkat dan lugas serta didukung oleh materi yang menarikahkamah Republik akan sangat membantu dalam menimbulkan motivasi dan komitmen target sasaran untuk melakukan tindakan yang diharapkan; Motivasi dan komitmen mendukung eksistensi PT. TASPEN (Persero) sebagai pengelola Jaminan Sosial ASN merupakan tujuan utama dari upaya advokasi. Motivasi akan tercermin dalam sikap positif target sasaran dan Agung komitmen tercermin dalam bentuk ikrarIndonesiabersama serta pernyataan tertulis kesiapan mendukung usulan eksistensi PT. TASPEN (Persero) sebagai pengelola Jaminan Sosial ASN. Komitmen tertulis dari pihak eksternal merupakan bukti penguat bahwa target sasaran dapat sepenuhnya menerima usulan dan memperkuat posisi PT. TASPEN (Persero) sebagai pengelola Jaminan Sosial. Komponen inilah yang merupakan tantangan bagi kelompok kerja advokasi untuk membuktikan kemampuannya dalam mempengaruhiRepubliktarget sasaran agar termotivasi danahkamah Halaman 20 dari 48 halaman. Putusan Nomor 32 P/HUM/2016 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 20 mah blik --- --- Page 21 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id berkomitmen mendukung secara konsisten eksistensi PT TASPEN (Persero) mengelola Jaminan Sosial ASN;hkama 1. Pada tanggal 15 Januari 2014 disahkan Undang-Undang Republik Repub Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Dalam ### pasal 92 ayat (1) disebutkan bahwa Pemerintah wajib memberikan perlindungan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) berupa: - jaminan kesehatan; - jaminan kecelakaan kerja; - jaminan kematian; dan - bantuan hukum. Agung Indonesia 1. Dalam pasal 92 ayat (2) disebutkan bahwa perlindungan berupa Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c mencakup jaminan sosial yang diberikan dalam program jaminan sosial nasional; Berdasarkan pasal 92 ayat (2) Undang-undang ASN maka Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak berdiri sendiri tetapi tetap harus merujuk pada Sistem Jaminan Sosial Nasional yang dalam hal iniahkamah Republik telah diatur dalam undang-undang SJSN dan undang-undang BPJS ; 1. Pada tanggal 16 September 2015 Presiden Republik Indonesia menetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2015 Tentang Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang mulai berlaku surut sejak tanggal 1 Juli 2015. Dalam pasal 7 disebutkan Peserta Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan IndonesiaPeserta JKK dan JKM yang dikelola oleh PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero); Maksudnya adalah Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Program Jaminan Kematian (JKM) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dikelola oleh PT TASPEN (Persero); 1. Ketentuan dalam pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2015 Tentang Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang memberikan kewenanganRepublikkepada PT TASPEN (Persero) tersebutahkamah bertentangan dengan : Halaman 21 dari 48 halaman. Putusan Nomor 32 P/HUM/2016 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 21 mah blik --- --- Page 22 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id 25.1 Pasal 1 angka 6 Undang-undang SJSN dan pasal 1 angka 1 Undang-undang BPJS bahwa yang berwenang menyelenggarakanhkama program jaminan sosial nasional yang meliputi Jaminan Repub Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kkerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun dan Jaminan Kematian untuk seluruh penduduk Indonesia termasuk di dalamnya Aparatur Sipil Negara adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS); Berdasarkan pasal 5 ayat (2) undang-undang nomor 24 tahun 2011 hanya ada dua Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Agung Indonesia Berdasarkan pasal 5 ayat (1) undang-undang SJSN Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) harus dibentuk dengan undang-undang. BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dibentuk dengan Undang-undang BPJS. Berdasarkan pasal 7 ayat **(1) Undang-undang BPJS disebutkan bahwa BPJS berstatus** Badan Hukum Publik. Berdasarkan pasal 4 huruf b Undang- undang BPJS disebutkan bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional menggunakan prinsip nirlaba. PT. Taspen (Pesero) bukan Badanahkamah Republik Penyelenggara Jaminan Sosial yang dibentuk dengan undang- undang dan berstatus Badan Hukum Publik tetapi PT. Taspen adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dibentuk bukan dengan undang-undang tetapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1981 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). PT TASPEN (Persero) adalah Agung Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menurutIndonesiapasal 2 ayat (1) huruf b undang-undang 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara bahwa maksud dan tujuannya BUMN adalah untuk mengejar keuntungan. Hal ini bertentangan prinsip BPJS yaitu nirlaba; 25.2 Pasal 13 ayat (1) Undang-undang SJSN dan Pasal 15 ayat (1) undang-undang BPJS yang menyebutkan bahwa Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sesuai denganRepublikprogram jaminan sosial yang diikuti. Berdasarkanahkamah ### pasal 13 ayat (2) undang-undang SJSN dan pasal 15 ayat (3) Halaman 22 dari 48 halaman. Putusan Nomor 32 P/HUM/2016 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 22 mah blik --- --- Page 23 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id undang-undang BPJS bahwa penahapan sebagaimana Pasal 13 ayat (1) Undang-undang SJSN dan Pasal 15 ayat (1) undang-hkama undang BPJS diatur dengan Peraturan Presiden. Dalam pasal 5 Repub ayat (2) dan (3) Peraturan Presiden nomor 109 tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial yang merupakan pelaksanaan dari 13 ayat (2) undang-undang SJSN dan pasal 15 ayat (3) undang-undang BPJS disebutkan bahwa penyelenggara negara wajib mendaftarkan pekerjanya yang meliputi calon pegawai negeri sipil, pegawai negeri sipil, anggota TNI, anggota, POLRI, pejabat negara, pegawai pemerintah non Agung Indonesia pegawai negeri, prajurit siswa TNI dan peserta didik POLRI dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja, Program Jaminan Hari Tua, Program Jaminan Pensiun, dan Program Jaminan Kematian secara bertahap kepada BPJS Ketenagakerjaan. Penahapan dimulainya pendaftaran bagi pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara negara dilakukan untuk program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian paling lambat 1 Juli 2015; 25.3 Pasal 57 huruf f Undang-undang BPJS yang disebutkan bahwaahkamah Republik Perusahaan Perseroan (Persero) PT DANA TABUNGAN DAN ASURANSI PEGAWAI NEGERI atau disingkat PT. TASPEN (Persero) tetap melaksanakan kegiatan operasional penyelenggaraan program tabungan hari tua dan program pembayaran pensiun bagi pesertanya, termasuk penambahan peserta baru sampai dengan dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan. Jadi pasal 57 huruf f Undang-undang BPJS Agung secara jelas menyebutkan bahwa PT TASPENIndonesia(Persero) hanya diperkenankan untuk menambah peserta baru bukan menambah program jaminan sosial baru. Penambahan peserta baru hanya dilakukan pada program yang sudah dijalankan oleh PT. TASPEN (Persero) yaitu program tabungan hari tua dan program pembayaran pensiun bagi pesertanya sampai dengan dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan; 25.4 Pasal 92 ayat (2) undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menegaskan bahwa perlindungan kepada Aparatur Sipil Negara yangRepublikberupa Jaminan Kesehatan dan Jaminanahkamah Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian mencakup jaminan Halaman 23 dari 48 halaman. Putusan Nomor 32 P/HUM/2016 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 23 mah blik --- --- Page 24 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id sosial yang diberikan dalam program jaminan sosial nasional. Artinya baik program jaminan sosial maupun penyelenggarahkama jaminan sosial dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang- Repub undangan yang mengatur jaminan sosial nasional yaitu undang- undang SJSN dan undang-undang BPJS; IV. Kesimpulan 1. Yang berwenang meyelenggarakan program jaminan sosial yang bersifat wajib yaitu Jaminan Kesehatan, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian, Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Pensiun untuk seluruh rakyat indonesia berdasarkan Undang-undang SJSN dan Agung Indonesia Undang-undang BPJS adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yaitu BPJS Kesehatan untuk Jaminan Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan untuk Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun dan Jaminan Kematian; 1. Undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN) mewajibkan Penyelenggara Negara atau Pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) berupa Jaminan kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. Undang-undang ASN juga memerintahkan agar Jaminan kesehatan,ahkamah Republik Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diberikan kepada Aparatur Sipili Negara sesuai dengan program Sistem Jaminan Sosial Nasional. Berdasarkan Sistem Jaminan Sosial Nasional maka yang menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan adalah BPJS Kesehatan sedangkan yang menyelenggarakan Progam Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun dan Jaminan Kematian adalah BPJS Ketenagakerjaan. Saat ini kewajiban Agung penyelenggara negara untuk mendaftarkan pekerjanyaIndonesiamenjadi peserta BPJS baru dilaksanakan untuk BPJS Kesehatan sedangkan untuk BPJS Ketenagakerjaan belum dilaksanakan. 1. Berdasarkan ketentuan tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial yang merupakan pelaksanaan undang-undang SJSN dan undang-undang BPJS seharusnya penyelenggara negara wajib mendaftarkan pekerjanya yang meliputi calon pegawai negeri sipil, pegawai negeri sipil, anggota TNI, anggota, POLRI, pejabat negara, pegawai pemerintah non pegawai negeri, prajurit siswa TNI dan peserta didik POLRIRepublikdalam untuk program Jaminan Kecelakaan Kerjaahkamah Halaman 24 dari 48 halaman. Putusan Nomor 32 P/HUM/2016 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 24 mah blik --- --- Page 25 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id dan Jaminan Kematian kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lambat 1 Juli 2015;hkama 1. PT TASPEN (Persero) tidak melaksanakan perintah undang-undang Repub yaitu Undang-undang BPJS untuk membuat Roadmap Pengalihan Program Tabungan hari Tua dan Program pembayaran pensiun kepada BPJS Ketenagakerjaan tetapi PT TASPEN (Persero) justru membuat Roadmap yang berisi langkah-langkah advokasi untuk Mengadakan revisi UU BPJS dengan membatalkan pengalihan program dari PT TASPEN (Persero) kepada BPJS Ketenagakerjaan. 1. Kewenangan yang diberikan oleh Peraturan Pemerintah Republik Agung Indonesia Indonesia Nomor 70 Tahun 2015 kepada PT TASPEN (Persero) untuk menyelenggarakan Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertentangan dengan undang-undang SJSN, undang-undang BPJS dan undang- undang ASN. Karena PT. Taspen (Persero) bukan merupakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang berstatus Badan Hukum Publik dan dibentuk dengan undang-undang serta berprinsip nirlaba atau tidak mencari keuntungan tetapi PT TASPEN (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dibentuk dengan Peraturanahkamah Republik Pemerintah. PT TASPEN (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang maksud dan tujuannya adalah untuk mengejar keuntungan; Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Para Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut: 1. Menyatakan pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Agung Tahun 2015 Tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan JaminanIndonesiaKematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara bertentangan dengan : 1. Pasal 1 angka 6, Pasal 5 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) dan (2) undang-undang nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial nasional (SJSN); 1. Pasal 1 angka 1, pasal 4 huruf b, pasal 5 ayat (2), pasal 7 ayat (1), ### pasal 15 ayat (1) dan (3), 57 huruf f undang-undang nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS); 1. Pasal 92 ayat (2) undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil NegaraRepublik(ASN);ahkamah Halaman 25 dari 48 halaman. Putusan Nomor 32 P/HUM/2016 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 25 mah blik --- --- Page 26 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id 1. Menyatakan pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2015 Tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematianhkama Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara tidak sah dan tidak berlaku umum. Repub 1. Memerintahkan kepada Presiden Republik Indonesia untuk mencabut ### pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2015 Tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara; Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa: 1. Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2015 Agung Indonesia tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (bukti P-1); 1. Fotokopi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (bukti P-2); 1. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (bukti P-3); 1. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (bukti P-4); 1. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011ahkamah Republik Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (bukti P-5); 1. Fotokopi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil (bukti P-6); 1. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (bukti P-7); 1. Fotokopi Roadmap PT Taspen (Persero) Tahun 2014-2029; Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut Agung telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 23 IndonesiaSeptember 2016 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 32/PER-PSG/IX/32 P/HUM/2016, tanggal 23 September 2016; Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 8 November 2016, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut: ### I. POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON; 1. Bahwa menurut Para Pemohon, ketentuan Pasal 7 PP 70/2015 telah memberikan kewenangan kepada PT. TASPEN (Persero) untuk mengelola jaminanRepublikkecelakaan kerja jaminan kematian yangahkamah bertentangan dengan ketentuan Oasal 1 angka 6 UU SJSN dan Pasal 1 Halaman 26 dari 48 halaman. Putusan Nomor 32 P/HUM/2016 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 26 mah blik --- --- Page 27 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id angka 1 UU BPJS, dimana yang berwenang untuk menyelenggarakan program jaminan sosial nasional yang meliputi jaminan kesehatan,hkama jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan Repub jaminan kematian untuk seluruh penduduk Indonesia termasuk didalamnya ASN adalah BPJS; 1. Bahwa menurut Para Pemohon, Pasal 5 ayat (1) UU SJSN disebutkan bahwa badan penyelenggara jaminan sosial harus dibentuk dengan UU dan sesuai dengan Pasal 4 huruf b, Pasal 5 ayat (2), dan Pasal 7 ayat (1) UU 24/2011 bahwa badan penyelenggara jaminan sosial berstatus badan hukum publik dan Agung Indonesia menggunakan prinsip nirlaba; 1. Bahwa menurut Para Pemohon, ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang SJSN dan Pasal 15 ayat (1) Undang-undang BPJS yang menyebutkan bahwa Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti. Berdasarkan Pasal 13 ayat **(2) Undang-Undang SJSN dan pasal 15 ayat (3) Undang-undang** BPJS bahwa penahapan sebagaimana Pasal 13 ayat (1)ahkamah Republik Undang-undang SJSN dan Pasal 15 ayat (1) undang-undang BPJS diatur dengan Peraturan Presiden. Dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 109 tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan program Jaminan Sosial yang merupakan pelaksanaan dari 13 ayat (2) Undang-Undang SJSN dan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang BPJS disebutkan bahwa penyelenggara negara wajib mendaftarkan pekerjanya yang Agung meliputi calon pegawai negeri sipil, pegawai negeriIndonesiasipil, anggota TNI/Polri, pejabat negara, pegawai pemerintah non pegawai negeri, prajurit siswa TNI dan peserta didik POLRI dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja, Program Jaminan Hari Tua, Program Jaminan Pensiun dan Program Jaminan Kematian secara bertahap kepada BPJS Ketenagakerjaan. Penahapan dimulainya pendaftaran bagi pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara negara dilakukan untuk Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian paling lambat 1 Juli 2015"; Republikahkamah Halaman 27 dari 48 halaman. Putusan Nomor 32 P/HUM/2016 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 27 mah blik --- --- Page 28 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id 1. Bahwa menurut Para Pemohon, kewenangan PT Taspen sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 PP 70/2015 telahhkama bertentangan dengan ketentuan Pasal 57 huruf f UU BPJS yang Repub secara jelas menyebutkan bahwa PT TASPEN (Persero) hanya diperkenankan untuk menambah peserta baru bukan menambah program jaminan sosial baru. Penambahan peserta baru hanya dilakukan pada program yang sudah dijalankan oleh PT TASPEN (Persero) yaitu program tabungan hari tua dan program pembayaran pensiun bagi pesertanya sampai dengan dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan; Agung Indonesia 1. Bahwa menurut Para Pemohon, bahwa ketentuan Pasal 92 ayat **(2) undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang** menegaskan bahwa perlindungan kepada Aparatur Sipil Negara yang berupa Jaminan Kesehatan dan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian mencakup jaminan sosial yang diberikan dalam program jaminan sosial nasronal. Artinya baik program jaminan sosial maupun penyelenggara jaminan sosral dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang mengatur jaminan sosial nasional yaitu undang-undangahkamah Republik SJSN dan undang-undang BPJS; ### II. PENJELASAN TERMOHON TERHADAP KEDUDUKAN ### HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON Berkenaan dengan kedudukan hukum (legal standing/persona standi in judicio) dan kepentingan hukum Para Pemohon Keberatan dalam perkara a quo, Termohon menyampaikan penjelasan, sebagai berikut: Agung Indonesia Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang berbunyi: "Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu: - Perorangan warga Negara Indonesia;ahkamah Republik b. Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sepanjang masih hidup Halaman 28 dari 48 halaman. Putusan Nomor 32 P/HUM/2016 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 28 mah blik --- --- Page 29 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalamhkama undang-undang; atau Repub - Badan hukum public atau badan hukum privet"; Bahwa Mahkamah Agung sejak Putusan Nomor 54 P/HUM/2013, tanggal 19 Desember 2013 dan Putusan Nomor 62 P/HUM/2013, tanggal 18 November 2013 serta putusan-putusan berikutnya berpendirian bahwa kerugian hak sebagaimana dimaksud dalam ### Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Agung Indonesia tentang Mahkamah Agung harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: - adanya hak Para Pemohon yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan; - hak tersebut oleh Para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian; - kerugian tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;ahkamah Republik d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya peraturan perundang- undangan yang dimohonkan pengujian; - adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, permohonan keberatan Agung uji materiil hanya dapat diajukan oleh pihak-pihakIndonesiayang tepat dan adanya kerugian langsung yang diderita oleh pihak-pihak tersebut, dan benar-benar diakibatkan karena berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan uji materi tersebut. Selanjutnya, berdasarkan uraian tersebut, Termohon berpendapat bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam pemohonan a quo, didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut: a. Para PemohonRepubliktidak jelas (obscuur libels) dalam menyebutkanahkamah pihak yang menjadi Termohon (Pejabat Tata Usaha Negara Halaman 29 dari 48 halaman. Putusan Nomor 32 P/HUM/2016 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 29 mah blik --- --- Page 30 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id yang mengeluarkan peraturan perundang-undangan) dalam permohonan aquo, sehingga tidak sesuai dengan Permahkama Nomor 1 Tahun 2011 dalam Pasal 1 ayat (5) dan Pasal 2 ayat Repub **(2) Jo. UU No. 12 Tahun 2011 Pasal 1 angka 2. Oleh** karena itu menurut Termohon, permohonan aquo tidak memenuhi syarat formal pengajuan permohonan; - Bahwa menurut Termohon perlu dipertanyakan kepentingan Para Pemohon apakah sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan dirugikan oleh berlakunya ketentuan Pasal 7 PP 70/2015. Juga apakah Agung Indonesia kerugian Para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan apakah ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya Pasal 7 PP 70/2015 yang dimohonkan untuk diuji; - Bahwa menurut Termohon tidak terdapat kerugian yang diderita oleh Para Pemohon, karena Para Pemohon tidak dapat mendalilkan kerugian yang dideritanya atas keberlakuanahkamah Republik Pasal 7 PP 70/2015 yang dianggap bertentangan dengan UU 40/2004 tentang SJSN, UU 24/2011 tentang BPJS dan UU 5/2014 tentang ASN. Hal ini didasarkan karena Para Pemohon tidak terhalang-halangi dalam menjalankan pekerjaannya sebagai PNS yang diakibatkan berlakunya ketentuan a quo, selain itu, hak-hak Para Pemohon sebagai PNS (seperti: gaji, tunjangan, serta fasilitas lainnya yang diberikan Negara, Agung termasuk jaminan kesehatan, jaminan kecelakaanIndonesiakerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian) yang diterima oleh Para Pemohon pun tidak dikurangi, dihilangkan, dibatasi, dipersulit maupun dirugikan oleh karena berlakunya ketentuan a quo. Sehingga menurut Termohon terhadap argumentasi adanya kerugian Para Pemohon nyata- nyata tidak ada dan tidak terbukti; - Bahwa menurut Termohon, justru dengan berlakunya PP 70/2015 telah memberikan manfaat bagi ASN untuk mendapatkan Republikperlindungan jaminan kecelakaan kerja danahkamah jaminan kematian yang sebelumnya belum pernah diatur Halaman 30 dari 48 halaman. Putusan Nomor 32 P/HUM/2016 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 30 mah blik --- --- Page 31 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id dalam peraturan pemerintah secara tersendiri; - Bahwa menurut Termohon, aspek manfaat/benefithkama berdasarkan PP 70/2015 lebih baik dan lebih tinggi Repub dari manfaat yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2015. Selain itu manfaat-manfaat yang ada pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 1981, antara lain uang duka wafat (udw), tunjangan cacat, berobat ke luar negeri sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2015. (Bukti T-1); Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, menurut Termohon, Agung Indonesia maka adalah tepat jika Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Agung menyatakan Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dan karenanya permohonan Para Pemohon wajib dinyatakan tidak dapat diterima (NIET ONVANKELIJK VERKLRAAD); ### III. LANDASAN TERBITNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 70 ### TAHUN 2015 TENTANG JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN ### JAMINAN KEMATIAN BAGI PEGAWAI APARATURSIPIL NEGARA Bahwa diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagiahkamah Republik Pegawai Aparatur Sipil Negara didasarkan pada pokok-pokok pikiran, yaitu: 1. Bahwa Pasal 92 ayat (4) dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengamanatkan Pemerintah untuk memberikan perlindungan berupa JKK dan JKM bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara; 1. Bahwa perlindungan tersebut bertujuan rriernberikan Agung perlindungan bagi Peserta dalam menjalankanIndonesiatugas dan fungsinya menyelenggarakan pemerintahan umum dan pelayanan public; 1. Bahwa Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan sebagai landasan hukum yang memadai bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam memperoleh hak perlindungannya dan manfaat yang akan diperoleh dari JKK dan JKM; 1. Selain itu, Peraturan Pemerintah ini juga menjadi dasar pemberian manfaat bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam Undang-UndangRepublikNomor 12 Tahun 1980 tentang Hakahkamah Keuangan/ Administrasi Pimpinan dan Anggota Lembaga Halaman 31 dari 48 halaman. Putusan Nomor 32 P/HUM/2016 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :