31 P/HUM/2020

--- Page 1 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id PENETAPAN Nomor 31 P/HUM/2020hkama DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Repub ### MAHKAMAH AGUNG Majelis pada Mahkamah Agung; Membaca surat permohonan pencabutan dari Walikota Bekasi, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Nomor 1, Kota Bekasi, tanggal 3 Juni 2020, dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dyah Kusumo W., S.H., M.H., dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/3435/SETDA.Huk, tanggal 29 Mei 2020, bertindak untuk dan atas nama Agung Indonesia Pemohon, dalam perkara antara: WALIKOTA BEKASI,tempat kedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Nomor 1, Kota Bekasi; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dyah Kusumo W., S.H., M.H., dan kawan-kawan, kesemuanya Tim Kuasa Hukum Pemerintah Kota Bekasi, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor 180/131.1/SETDA.Huk,tanggal18 Maret 2020; Pemohon; melawan:ahkamah Republik PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,tempat kedudukandi Jalan Medan Merdeka Utara, Gambir Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Yasonna H. Laoly, jabatan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, dan kawan- kawan, berdasarkan Surat KuasaKhusus dengan hak substitusi,tanggal 12 Mei 2020; Agung Indonesia Termohon; Mahkamah Agung tersebut; Membaca surat-surat yang bersangkutanyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini; Menimbang, bahwa permohonan pencabutan sebagaimana diuraikan di atas yang dikuatkan dengan Akta Pencabutan Hak Uji MateriilNomor MA/PANMUD.TUN/VI/140A/2020,tanggal 3 Juni 2020yang Halaman 1dari 4 Halaman. Penetapan Nomor 31 P/HUM/2020ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 1 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 2 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id dibuat oleh Kepaniteraan Mahkamah Agungpada pokoknya berisihkama pencabutan perkara Hak Uji Materiil, karena berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam NegeriRepubRepublik Indonesia Nomor 188/13699/SJ, tanggal 6 Desember 2019 yang ditujukan Kepada Seluruh Bupati/Walikota di Indonesia Perihal Peran Biro Hukum dan Bagian Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa agar dalam penyelesaian permasalahan hukum antar Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota ditempuh upaya administratif ketatanegaraan dengan difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri, serta tidak melakukan upaya penyelesaian di lembaga peradilan; AgungMenimbang, bahwa Mahkamah Agung sebagaiIndonesiaPeradilan Negara tertinggi selain melaksanakan fungsi Peradilan di tingkat kasasi dan peninjauan kembali, berwenang juga untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan permohonan keberatan hak uji materiil peraturan perundang- undangan di bawah undang-undang dengan peraturan perundang-undangan yang tingkatnya lebih tinggi sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 selanjutnya disingkat menjadi UU MA;ahkamah Menimbang,Republikbahwa dalam proses pemeriksaan di tingkat kasasi maupun pada peninjauan kembali di Mahkamah Agung, Pemohon Kasasi ataupun Pemohon Peninjauan Kembali dapat mencabut kembali permohonan kasasi ataupun peninjauan kembali sepanjang belum diputus oleh Mahkamah Agung sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 66 ayat **(3) UU MA. Namun terhadap permohonan pencabutan dalam pemeriksaan** keberatan hak uji materiil tidak diatur secara eksplisit dalam UU MA maupun AgungPeraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentangIndonesiaHak Uji Materiil; Menimbang, bahwa permohonan untuk mencabut kembali permohonan keberatan hak uji materiil ini diajukan oleh Pemohon pada tanggal 3 Juni 2020 dan diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 3 Juni 2020 sedangkan perkara Hak Uji Materiil a quo ditetapkan untuk musyawarah dan pengucapan pada tanggal 2 Juli 2020 berdasarkan Penetapan Nomor 31/PEN/P/HUM/2020 oleh karena itu permohonan Halaman 2dari 4 Halaman. Penetapan Nomor 31 P/HUM/2020ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 2 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 3 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id pencabutan perkara Hak Uji Materiil a quo diajukan oleh Pemohon danhkama diterima sebelum permohonan a quo diputus; Menimbang,Repubbahwa selanjutnya pada prinsipnya Mahkamah Agung bersikap pasif dalam menerima permohonan keberatan hak uji materiil sebagaimana tercermin dalam ketentuan Pasal 31 UU MA. Seperti halnya dalam melakukan pemeriksaan di tingkat kasasi maupun pada peninjauan kembali. Oleh karena itu dengan menggunakan penafsiran secara sistematis ketentuan Pasal 31 juncto Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (3) Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana Agungtelah diubah terakhir dengan Undang-Undang NomorIndonesia3 Tahun 2009, permohonan untuk mencabut permohonan keberatan hak uji materiil tersebut di atas dapat dikabulkan; Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan keberatan hak uji materiil tersebut diajukan setelah berkas perkaranya diterima dan didaftar di Mahkamah Agung, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini; Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahunahkamah1985 tentang MahkamahRepublikAgung sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait; ### MENETAPKAN: 1. Mengabulkan permohonan pencabutan hak uji materiil dari AgungPemohon:WALIKOTA BEKASI; Indonesia 1. Memerintahkan Panitera Mahkamah Agung untuk mencoret permohonan keberatan hak uji materiil Register Nomor 31 P/HUM/2020tersebut dalam buku Register Perkara Permohonan Hak Uji Materiil; 1. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.000.000,00(satu juta rupiah); Halaman 3dari 4 Halaman. Penetapan Nomor 31 P/HUM/2020ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 3 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 4 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimhkama pada hari Kamis, tanggal 2 Juli 2020 oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua MudaRepubMahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Prof. Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.,dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan Michael Renaldy Zein, S.H., M.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak. AgungAnggota Majelis: KetuaIndonesiaMajelis, ttd. ttd. Prof. Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum. ttd. Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum. Panitera Pengganti, ttd. Michael Renaldy Zein, S.H., M.H. Biaya-biaya: 1. Meterai Rp6.000,00ahkamah Republik 2. Redaksi Rp 10.000,00 1. Administrasi HUMRp 984.000,00 Jumlah Rp1.000.000,00 Untuk salinan Mahkamah Agung RI atas nama Panitera Panitera Muda Tata Usaha Negara, Agung Indonesia H. Ashadi, S.H. ### NIP 19540924 198403 1 001 Halaman 4dari 4 Halaman. Penetapan Nomor 31 P/HUM/2020ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 4 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik