31 P/HUM/2017

--- Page 1 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN Nomor 31 P/HUM/2017hkama DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Repub ### MAHKAMAH AGUNG Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap: 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan Di Kehutanan, AgungLuar Kegiatan Kehutanan Yang Berlaku Pada KementerianIndonesia Penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 dan Lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Angka 1, Angka 2 dan Angka 3; 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan; 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan; 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesiaahkamah Republik Nomor P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan; 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.89/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 Tentang Pedoman Penanaman Bagi Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Dalam Rangka Rehabilitasi Daeran Aliran Sungai Berikut Lampiran Angka Romawi I Sampai Dengan Lampiran Angka Romawi VIII; Agung Indonesia pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara: 1. ASOSIASI PERTAMBANGAN BATUBARA INDONESIA (selanjutnya disebut APBI-ICMA), beralamat di Gedung Menara Kuningan, Lantai 1, Jalan HR Rasuna Said BIok X-7 Kav. 5, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940, diwakili oleh Pandu Patria Syahrir, selaku Ketua Umum; 1. ASOSIASI PERTAMBANGAN INDONESIA (selanjutnya disebut API- IMA), beralamat di Gedung Gajah, Unit A-II, Lantai 5, Jalan Dr. Saharjoahkamah Republik Halaman 1 dari 185 halaman. Putusan Nomor 31 P/HUM/2017 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1 mah blik --- --- Page 2 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 111, Tebet, Jakarta Selatan, 12810, diwakili oleh Maringanhkama M.I.H. Hutabarat, selaku Ketua Umum; Selanjutnya keduanya memberi kuasa kepada: Mohammad Andree, S.H., Repub dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor Hukum MMS Consulting, beralamat di Gedung CEO, Lantai 12, Jalan TB Simatupang Nomor 18C, Jakarta Selatan, 12430, masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2017 dan tanggal 19 Maret 2017; Selanjutnya disebut sebagai Pemohon; melawan: I. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Medan Agung Indonesia Merdeka Utara, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Keuangan dan Jaksa Agung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Mei 2017; Selanjutnya untuk masing-masing Menteri dan Jaksa Agung tersebut memberikan kuasa kepada: 1. Widodo Ekatjahjana, Direktur Jenderal Peraturan Perundang- Undangan Kementerian Hukum dan HAM RI, dan kawan-kawan, beralamat di Jalan H.R Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan, Jakartaahkamah Republik Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor M.HH.PP.04.02-41 tanggal 23 Mei 2017; 1. Krisna Rya, S.H., M.H., Kepala Biro Hukum pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, dan kawan-kawan, beralamat di Gedung Manggala Wanabakti Blok 7 Lantai 3, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor KS.21/Menlhk/Setjen/Kum.6/6/2017, Agung tanggal 5 Juni 2017; Indonesia 1. Tio Serepina Siahaan, S.H., LL.M., Kepala Biro Bantuan Hukum pada Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, dan kawan, beralamat di Jalan Dr. Wahidin Raya Nomor 1, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Nomor SKU-210/SJ/2017 tanggal 13 Juni 2017; 1. Johanis Tanak, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, para Jaksa Pengacara Negara pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tataahkamah Republik Halaman 2 dari 185 halaman. Putusan Nomor 31 P/HUM/2017 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2 mah blik --- --- Page 3 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Usaha Negara Kejaksaan Agung RI, beralamat di JI. Sultanhkama Hasanuddin Nomor 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SK-072/A/JA/06/2017 Repub tanggal 22 Juni 2017; ### II. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat; Selanjutnya memberikan kuasa kepada Krisna Rya, S.H., M.H., Kepala Biro Hukum dan kawan-kawan, beralamat di Gedung Manggala Wanabakti Blok 7 Lantai 3, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Agung Indonesia Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor KS.21/Menlhk/Setjen/Kum.6/6/2017, tanggal 5 Juni 2017; Selanjutnya disebut sebagai Termohon; Mahkamah Agung tersebut; Membaca surat-surat yang bersangkutan; ### DUDUK PERKARA Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 12 April 2017 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung dan diregister dengan Nomor 31 P/HUM/2017 tanggal 13 April 2017 telah mengajukan permohonanahkamah Republik keberatan hak uji materiil dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: ### I. KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA UNTUK ### MEMERIKSA DAN MENGADILI PERMOHONAN HAK UJI MATERIIL ### (JUDICIAL REVIEW). 1. Bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 berikut amandemennya (selanjutnya disebut “UUD RI 1945”), pada pokoknya menjelaskan bahwa, Agung Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk mengujiIndonesiaperaturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang; Adapun ketentuan Pasal 24A ayat (1) UUD RI 1945, selengkapnya berbunyi sebagai berikut : (Bukti P-4A) “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang- undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang- undang.”ahkamah Republik Halaman 3 dari 185 halaman. Putusan Nomor 31 P/HUM/2017 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3 mah blik --- --- Page 4 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id 1. Bahwa selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 31 Ayat (1), Ayat (2), Ayathkama (3) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Repub (selanjutnya disebut “UU Nomor 5 Tahun 2004”), dijelaskan kembali mengenai adanya penegasan kewenangan Mahkamah Agung untuk dapat melakukan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang- undang terhadap undang-undang; Adapun ketentuan Pasal 31 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) UU Nomor 5 Tahun 2004, selengkapnya berbunyi sebagai berikut : (Bukti P-4B)  Pasal 31 Ayat (1) : Agung Indonesia “Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang- undang.”  Pasal 31 Ayat (2) : “Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang- undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi kriteria yang berlaku.”  Pasal 31 Ayat (3) :ahkamah Republik “Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung.”  Pasal 31 Ayat (4) : “Peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempunyai kekuatan Agung Indonesia hukum mengikat.” 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Ayat (2) Huruf b dan ketentuan ### Pasal 20 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut “UU Kekuasaan Kehakiman”) secara tegas menyatakan bahwa Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang;ahkamah Republik Halaman 4 dari 185 halaman. Putusan Nomor 31 P/HUM/2017 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4 mah blik --- --- Page 5 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Adapun ketentuan Pasal 20 Ayat (2) Huruf b dan ketentuan Pasal 20 Ayathkama (3) UU Kekuasaan Kehakiman, selengkapnya berbunyi sebagai berikut : (Bukti P-4C) Repub  Pasal 20 Ayat (2) huruf b: “Mahkamah Agung berwenang: b. menguji peraturan perundang- undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.”  Pasal 20 Ayat (3) : “Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagai hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat Agung Indonesia kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung.” 1. Bahwa menurut ketentuan Pasal 31A Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (selanjutnya disebut “UU Nomor 3 Tahun 2009”), pada pokoknya telah dijelaskan kembali mengenai tata cara dan persyaratan untuk melakukan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang yang diajukan kepada Mahkamah Agung;ahkamah Republik Adapun ketentuan Pasal 31A Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) UU Nomor 3 Tahun 2009, selengkapnya berbunyi sebagai berikut : (Bukti P-4D) Pasal 31A Ayat (1) : “Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia.” Agung Indonesia Pasal 31A Ayat (2) : “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu : a. Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diaturahkamah Republik Halaman 5 dari 185 halaman. Putusan Nomor 31 P/HUM/2017 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5 mah blik --- --- Page 6 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id dalam undang-undang; atau c. Badan hukum publik atau badan hukumhkama privat.” Pasal 31A Ayat (3) : Repub “Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat: - Nama dan alamat pemohon; - Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan menguraikan dengan jelas bahwa : 1). materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan di bawah undang- undang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi ; dan/atau 2). pembentukan peraturan Agung Indonesia perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku ; dan - Hal-hal yang diminta untuk diputus.” 1. Bahwa terakhir kewenangan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk melakukan hak uji materiil terhadap materi muatan peraturan perundang- undangan dibawah undang-undang terhadap peraturan perundang- undangan tingkat lebih tinggi, diatur dan ditegaskan kembali pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil (selanjutnya disebut “Perma Nomor 1 Tahun 2011”); Adapun ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2011,ahkamah Republik selengkapnya berbunyi sebagai berikut : (Bukti P-4E) “Hak Uji Materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan Peraturan Perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih tinggi.” Oleh karena itu, berdasarkan kaidah-kaidah hukum sebagaimana yang telah dikemukakan Para Pemohon tersebut, maka secara yuridis, Mahkamah Agung Republik Indonesia memiliki kewenangan untuk memeriksa dan Agung Indonesia mengadili permohonan hak uji materiil a quo yang diajukan oleh Para Pemohon; ### II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KEPENTINGAN HUKUM ### PARA PEMOHON. 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31A ayat (2) UU Nomor 3 Tahun 2009 menjelaskan pada pokoknya bahwa permohonan pengujian peraturan dibawah undang-undang terhadap undang-undang dapat diajukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang. Adapun yang dimaksudahkamah Republik Halaman 6 dari 185 halaman. Putusan Nomor 31 P/HUM/2017 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6 mah blik --- --- Page 7 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id pihak yang dapat mengajukan permohonan tersebut salah satunya adalahhkama badan hukum privat; Bahwa adapun ketentuan Pasal 31A Ayat (2) UU Nomor 3 Tahun 2009, Repub selengkapnya berbunyi sebagai berikut : “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu : a. Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; Agung Indonesia atau c. Badan hukum publik atau badan hukum privat.” 1. Bahwa menurut doktrin hukum dari Dr. H. Salim H.S., S.H., M.S dalam bukunya “Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)”, Penerbit Sinar Grafika, Tahun 2008, halaman 28–29, pada pokoknya menjelaskan bahwa badan hukum privat merupakan badan hukum yang didirikan oleh privat (bukan pemerintah). Adapun salah satu yang termasuk kategori badan hukum privat adalah perhimpunan yang memiliki karakteristik sebagai berikut: - Tujuan dan organisasi ditentukan oleh para anggota; - Anggota-anggota itu sewaktu-waktu dapat diganti;ahkamah Republik c. Ada hubungan pelaksanaan tujuan dengan pekerjaan yang harus dilakukan oleh para anggota atau alat perlengkapan badan itu. 1. Bahwa Pemohon I merupakan badan hukum privat berbentuk perhimpunan atau asosiasi, yang didirikan dan dibentuk berdasarkan Akta Anggaran Dasar APBI-ICMA Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (Indonesian Coal Mining Association) Nomor 01 tanggal 22 Maret 2007 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Ratih Gondo Kusumo, S.H. sebagaimana telah Agung diubah dengan Akta Nomor 2 tanggal 21 Juni 2007 yang selanjutnyaIndonesiadiubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Musyawarah Anggota Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (Indonesian Coal Mining Association) (APBI-ICMA) Nomor 20 tanggal 22 Juni 2009 dan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Musyawarah Nomor 7 tanggal 6 Mei 2015 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Rismalena Kasri, S.H., yang keanggotaannya terdiri dari : (Bukti P-5A dan Bukti P-5B – vide Pasal 14 Ayat 3 Anggaran Dasar dan Rumah Tangga APBI-ICMA):ahkamah Republik Halaman 7 dari 185 halaman. Putusan Nomor 31 P/HUM/2017 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7 mah blik --- --- Page 8 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id - Anggota utama adalah perusahaan pertambangan batubara (vide Pasalhkama 14 Ayat 4 huruf a); - Anggota Pendamping adalah perusahaan yang menyediakan jasa yang Repub berhubungan langsung dengan operasi produksi pertambangan batubara seperti consultant, contractor, surveyor, supplier peralatan pertambangan, dan lain- lain (vide Pasal 14 Ayat 4 huruf b). serta memiliki tujuan sebagai berikut (vide Pasal 5 Anggaran Dasar APBI- ICMA tahun 2007): **(1) membina dan mengembangkan kemampuan, kegiatan dan kepentingan** perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batubara di Agung Indonesia Indonesia, dalam rangka mewujudkan ekonomi nasional yang sehat dan tertib berlandaskan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945; **(2) menciptakan dan mengembangkan iklim usaha di bidang industri** pertambangan batubara di Indonesia yang memungkinkan keikut- sertaan seluas-luasnya sehingga dapat berperan-serta secara efektif dalam Pembangunan Nasional. dengan fungsi sebagai berikut (vide Pasal 8 Anggaran Dasar APBI-ICMA tahun 2007): “APBI-ICMA merupakan wadah komunikasi dan konsultasi antar Anggota,ahkamah Republik atau antara para Anggota APBI-ICMA dengan Pemerintah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah industri pertambangan batubara serta wadah komunikasi dengan pihak pengusaha luar negeri.” 1. Bahwa PEMOHON II merupakan badan hukum privat berbentuk perhimpunan atau asosiasi, yang didirikan dan dibentuk berdasarkan Akta Nomor 103 tanggal 26 Januari 1988 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris R. Sudibio Djojopranoto, S.H. sebagaimana diubah dengan Akta Agung Perubahan Akta Pendirian Perkumpulan Asosiasi PertambanganIndonesiaIndonesia (Indonesian Mining Association) (API-IMA) Nomor 17 tanggal 17 Juni 2011 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Ratih Gondokusumo Siswono, S.H. dan Akta Anggaran Rumah Tangga Asosiasi Pertambangan Indonesia (Indonesian Mining Association) Nomor 18 tanggal 17 Juni 2011 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Ratih Gondokusumo Siswono, S.H., dan terakhir telah diubah dengan Akta Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Asosiasi Pertambangan Indonesia Nomor 39 tanggal 22 Desember 2016 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Suprapto, S.H., yangahkamah Republik Halaman 8 dari 185 halaman. Putusan Nomor 31 P/HUM/2017 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8 mah blik --- --- Page 9 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id keanggotaannya terdiri dari: (Bukti P–6A dan Bukti P-6B – vide Pasal 8hkama Anggaran Dasar API-IMA): - Anggota Penuh adalah perusahaan-perusahaan yang telah secara Repub resmi telah mengajukan permohonan untuk mempunyai kepentingan atau yang telah mempunyai atau mengelola kepentingannya dalam hak- hak sedemikian yang telah diakui oleh pemerintah Republik Indonesia (Pasal 9 Ayat 1 huruf a); - Anggota Penunjang adalah organisasi yang ada hubungannya secara langsung dengan industri pertambangan di Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan-perusahaan jasa dibidang Agung Indonesia pertambangan dan organisasi-organisasi sejenis, lembaga-lembaga pendidikan dan organisasi yang mencari keuntungan yang oleh badan pengurus dianggap penting bagi industri pertambangan (vide Pasal 9 Ayat 2 huruf a); - Anggota-anggota Perorangan adalah perorangan yang berperan serta dalam kegiatan-kegiatan pertambangan termasuk namun tidak terbatas kepada mereka yang bekerja pada anggota yang tersebut di dalam ### Pasal 9 Ayat 1 dan Ayat 2 (vide Pasal 9 Ayat 3 huruf a); serta memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut (vide Pasal 5 Ayat (1) danahkamah Republik (2) Anggaran Dasar API-IMA Tahun 2011: - Maksud dan tujuan asosiasi adalah dibidang sosial; - Dengan menyelenggarakan kegiatan antara lain sebagai berikut: - Memberikan saran-saran untuk industri pertambangan Indonesia dan meningkatkan kesadaran dan pengertian atas masalah-masalah penting (kritis) yang menyangkut industri pertambangan seutuhnya (keseluruhannya); Agung b. Memberikan kepada pemerintah saran-saran yang Indonesiapenting mengenai masalah-masalah industri pertambangan; 1. Bahwa berdasarkan tujuan dan fungsi PARA PEMOHON sebagai badan hukum privat yang berbentuk perhimpunan atau asosiasi sebagaimana yang telah dikemukakan dalam dalil angka 8 dan angka 9 diatas maka PARA PEMOHON sebagai badan hukum privat – yang berbentuk perhimpunan atau asosiasi – merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum berupa adanya hak PARA PEMOHON in casu anggota-anggota PARA PEMOHON yang dirugikan atas berlakunya peraturan perundang-undangan dibawahahkamah Republik Halaman 9 dari 185 halaman. Putusan Nomor 31 P/HUM/2017 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9 mah blik --- --- Page 10 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id undang-undang in casu PP RI Nomor 33 Tahun 2014 berikut Lampiran PPhkama RI Nomor 33 Tahun 2014 Angka 1, Angka 2 dan Angka 3; PP RI Nomor 24 Tahun 2010; PP RI Nomor 105 Tahun 2015; Permen LHK RI Nomor 50 Repub Tahun 2016 dan Permen LHK RI Nomor 89 Tahun 2016 berikut Lampiran Permen LHK RI Nomor 89 Tahun 2016 Angka Romawi I Sampai Dengan Lampiran Angka Romawi VIII – vide Pasal 31A ayat (2) UU Nomor 3 Tahun 1. Adapun hak PARA PEMOHON yang dirugikan atas berlakunya PP RI Nomor 33 Tahun 2014 berikut Lampiran PP RI Nomor 33 Tahun 2014 Angka 1, Angka 2 dan Angka 3; PP RI Nomor 24 Tahun 2010; PP RI Nomor 105 Tahun 2015; Permen LHK RI Nomor 50 Tahun 2016 dan Permen LHK Agung Indonesia RI Nomor 89 Tahun 2016 berikut Lampiran Permen LHK RI Nomor 89 Tahun 2016 Angka Romawi I Sampai Dengan Lampiran Angka Romawi VIII tersebut akan diuraikan dan dijelaskan secara lengkap oleh PARA PEMOHON pada Bagian Pokok-Pokok Permohonan Hak Uji Materiil (Judicial Review) Angka Romawi IV dalam Permohonan aquo; Oleh karena itu, berdasarkan dalil-dalil dan argumentasi-argumentasi sebagaimana yang PARA PEMOHON kemukakan tersebut, maka, PARA PEMOHON memiliki kedudukan hukum (legal standing) dan kepentingan hukum untuk mengajukan Permohonan Hak Uji Materiil (Judicial Review)ahkamah Republik aquo ; ### III. KETENTUAN-KETENTUAN YANG DIAJUKAN SEBAGAI OBJEK ### PERMOHONAN HAK UJI MATERIIL (JUDICIAL REVIEW). ### A. KETENTUAN-KETENTUAN YANG BERKAITAN DENGAN PEMBAYARAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (selanjutnya disebut “PNBP”), ### YAITU SEBAGAI BERIKUT: 1. Bahwa adapun ketentuan-ketentuan yang akan diajukan sebagai objek Agung permohonan hak uji materiil (judicial review) oleh PARA IndonesiaPEMOHON yang berkaitan dengan PNBP sebagaimana yang diatur dalam PP RI Nomor 33 Tahun 2014, PP RI Nomor 24 Tahun 2010, PP RI Nomor 105 Tahun 2015, Permen LHK RI Nomor 50 Tahun 2016 akan kami uraikan secara rinci dibawah ini, sebagai berikut: 11.1. PP RI Nomor 33 Tahun 2014, yaitu : - Ketentuan Pasal 1 Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (5) PP RI Nomor 33 Tahun 2014, yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut :ahkamah Republik Halaman 10 dari 185 halaman. Putusan Nomor 31 P/HUM/2017 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10 mah blik --- --- Page 11 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id ### Pasal 1  Ayat 2 : “Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimanahkama dimaksud pada ayat (1) dikenakan atas seluruh Repub area kawasan hutan yang dipinjampakaikan dan seluruh area perjanjian pinjam pakai kawasan hutan yang masih berlaku sesuai kriteria penggunaannya.”  Ayat 3 : “Kriteria penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari: Agung Indonesia - L1 adalah area penggunaan kawasan hutan dalam satuan hektar untuk bukaan tambang aktif, sarana prasarana penunjang yang bersifat permanen dan area pengembangan dan/atau area penyangga untuk pengamanan kegiatan, yang merupakan bagian rancangan yang disusun dalam baseline penggunaan kawasan hutan; - L2 adalah area penggunaan kawasan hutanahkamah Republik dalam satuan hektar yang bersifat temporer yang secara teknis dapat dilakukan reklamasi, yang merupakan bagian rancangan yang disusun dalam baseline penggunaan kawasan hutan; - L3 adalah area penggunaan kawasan hutan dalam satuan hektar yang mengalami Agung Indonesia kerusakan permanen yang pada bagian tertentu setelah dilakukan reklamasi tetapi tidak dapat dilakukan secara optimal, yang merupakan bagian rancangan yang disusun dalam baseline penggunaan kawasan hutan.  Ayat 5 : “Dalam hal hasil verifikasi terdapat area L3, maka tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitungahkamah Republik Halaman 11 dari 185 halaman. Putusan Nomor 31 P/HUM/2017 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11 mah blik --- --- Page 12 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan formula sebagai berikut: PNBP =hkama {(L1 x 1 x tarif) + (L2 x 4 x tarif) + (L3 x 7 x tarif)} Rp/tahun. Repub - Lampiran PP RI Nomor 33 Tahun 2014, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut : ### NO. JENIS PNBP SATUAN TARIF (RP) 1. Penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan dan sarana prasarana penunjangnya : Ha/tahun 4.000.000,00 - Hutan lindung Ha/tahun 3.500.000,00 - Hutan produksi 1. Penggunaan kawasan hutan untuk area Agungpengembangan dan/atau area penyangga untukIndonesia keamanan kegiatan pertambangan : - Hutan lindung Ha/tahun 2.000.000,00 - Hutan produksi Ha/tahun 1.750.000,00 1. Penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan antara lain migas, panas bumi, jaringan telekomunikasi, repiter telekomunikasi, stasiun pemancar radio, stasiun relai televisi, ketenagalistrikan, instalasi teknologi energi terbarukan, instalasi air, jalan tol, atau pertanian tertentu yang bersifat komersil, beserta sarana prasarana penunjangnya dan area pengembangan dan/atau area penyangga untuk Ha/tahun 2.000.000,00 keamanan kegiatan : Ha/tahun 1.600.000,00 - Hutan lindung - Hutan produksiahkamah 11.2. PP RI NomorRepublik24 Tahun 2010, yaitu : Ketentuan Pasal 21 Ayat (1) Huruf a PP RI Nomor 24 Tahun 2010, yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut : 1. Hapusnya izin pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 tidak membebaskan kewajiban pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan untuk menyelesaikan kewajiban : Penggunaan Agunga. Membayar Penerimaan Negara Bukan PajakIndonesia Kawasan Hutan; 11.3. PP RI Nomor 105 Tahun 2015, yaitu : - Ketentuan Pasal 6 Ayat (2) Huruf b Angka 1 PP RI Nomor 105 Tahun 2015, yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut : Ayat (2) Huruf b : “pada provinsi yang luas kawasan hutannya di atas 30% (tiga puluh per seratus) dari luas daerah aliran sungai,ahkamah Republik Halaman 12 dari 185 halaman. Putusan Nomor 31 P/HUM/2017 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12 mah blik --- --- Page 13 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id pulau, dan/atau provinsi, denganhkama kompensasi: 1. membayar Penerimaan Negara Repub Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan dan melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai terutama pada kawasan hutan untuk penggunaan komersial.” - Ketentuan Pasal 15 Ayat (1) Huruf b PP RI Nomor 105 Tahun 2015, yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut : Agung Indonesia ### Pasal 15  Ayat 1 : Pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan wajib : - Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan; 11.4. Permen LHK RI Nomor 50 Tahun 2016, yaitu: - Ketentuan Pasal 5 Ayat (2) Huruf b Angka 1 Permen LHK RI Nomor 50 Tahun 2016, yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut:ahkamah Republik Pasal 5 Ayat 2 :Izin pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan: - pada provinsi yang luas kawasan hutannya di atas 30% (tiga puluh perseratus) dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi, dengan kompensasi: Agung Indonesia 1. membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan dan melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai terutama pada kawasan hutan untuk penggunaan kawasan hutan yang bersifat komersial, dengan ratio 1:1; - Ketentuan Pasal 19 Ayat (1) Huruf d Permen LHK RI Nomor 50 Tahun 2016, yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut:ahkamah Republik Halaman 13 dari 185 halaman. Putusan Nomor 31 P/HUM/2017 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13 mah blik --- --- Page 14 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id ### Pasal 19hkama Ayat 1 :Pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun setelah terbit Repub izin pinjam pakai kawasan hutan wajib untuk: - menyampaikan baseline penggunaan kawasan hutan sesuai dengan hasil tata batas bagi pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan dengan kewajiban membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan; - Ketentuan Pasal 22 Huruf e dan Huruf r Angka 4 Permen LHK Agung Indonesia RI Nomor 50 Tahun 2016, yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut: ### Pasal 22 Pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan setelah mendapat penetapan batas areal kerja izin pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), wajib : - membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan; - Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf q, memuat:ahkamah Republik 4). pemenuhan kewajiban membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan. - Ketentuan Pasal 47 Ayat (1) Huruf a dan Ayat (2) Huruf c Permen LHK RI Nomor 50 Tahun 2016, yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut: ### Pasal 47 Ayat 1 :Berdasarkan hasil evaluasi sebagaima dimaksud dalam Agung Pasal 41, izin pinjam pakai kawasanIndonesiahutan dapat dicabut oleh Menteri apabila pemegang izin: - tidak memenuhi sebagian atau seluruh kewajiban; Ayat 2 :Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain: - membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan;ahkamah Republik Halaman 14 dari 185 halaman. Putusan Nomor 31 P/HUM/2017 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14 mah blik --- --- Page 15 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id B. KETENTUAN-KETENTUAN YANG BERKAITAN DENGAN KEWAJIBANhkama PENANAMAN DALAM RANGKA REHABILITASI DAERAH ALIRAN SUNGAI (selanjutnya disebut “DAS”), YAITU SEBAGAI BERIKUT: Repub 1. Bahwa adapun ketentuan-ketentuan yang akan diajukan sebagai objek permohonan hak uji materiil (judicial review) oleh PARA PEMOHON yang berkaitan dengan kewajiban penanaman dalam rangka rehabilitasi DAS sebagaimana yang diatur dalam PP RI Nomor 24 Tahun 2010, PP RI Nomor 105 Tahun 2015, Permen LHK RI Nomor 50 Tahun 2016 dan Permen LHK RI Nomor 89 Tahun 2016 akan kami uraikan secara rinci dibawah ini, sebagai berikut: Agung Indonesia 12.1.PP RI Nomor 24 Tahun 2010, yaitu: Ketentuan Pasal 21 Ayat (1) Huruf b PP RI Nomor 24 Tahun 2010, yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut: ### Pasal 21 Ayat 1 : Hapusnya izin pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 tidak membebaskan kewajiban pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan untuk menyelesaikan kewajiban: - Melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasiahkamah Republik daerah aliran sungai atau reboisasi pada lahan kompensasi; 12.2.PP RI Nomor 105 Tahun 2015, yaitu: - Ketentuan Pasal 6 Ayat (2) Huruf b Angka 1 PP RI Nomor 105 Tahun 2015, yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut: ### Pasal 6  Ayat (2) huruf b : “pada provinsi yang luas kawasan Agung Indonesia hutannya di atas 30% (tiga puluh per seratus) dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi, dengan kompensasi: 1. membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan dan melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerahahkamah Republik Halaman 15 dari 185 halaman. Putusan Nomor 31 P/HUM/2017 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15 mah blik --- --- Page 16 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id aliran sungai terutama pada kawasanhkama hutan untuk penggunaan komersial.” - Ketentuan Pasal 15 Ayat (1) Huruf c PP RI Nomor 105 Tahun Repub 2015, yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut: ### Pasal 15  Ayat 1 : Pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan wajib : - Melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai; 12.3. Permen LHK RI Nomor 50 Tahun 2016, yaitu: Agung Indonesia - Ketentuan Pasal 19 Ayat (1) Huruf c Permen LHK RI Nomor 50 Tahun 2016, yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut: ### Pasal 19 Ayat 1 :Pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun setelah terbit izin pinjam pakai kawasan hutan wajib untuk: - menyampaikan peta lokasi penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai bagi pemegang izin pinjam pakai kawasan hutanahkamah Republik dengan kewajiban melakukan penanaman daerah aliran sungai; - Ketentuan Pasal 22 Huruf d, Huruf q Angka 4 dan Angka 7 serta Huruf r Angka 5 Permen LHK RI Nomor 50 Tahun 2016, yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut: ### Pasal 22 Pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan setelah mendapat Agung Indonesia penetapan batas areal kerja izin pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), wajib : - melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai dan dilaksanakan paling lambat 1(satu) tahun sebelum berakhirnya izin pinjam pakai kawasan hutan; - membuat laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Menteri mengenai penggunaan kawasan hutan yang dipinjam pakai, dengan tembusan:ahkamah Republik Halaman 16 dari 185 halaman. Putusan Nomor 31 P/HUM/2017 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16 mah blik --- --- Page 17 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id 4). Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliranhkama Sungai dan Hutan Lindung; 7). Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Repub dan Hutan Lindung; - Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf q, memuat: 5). rencana dan realisasi penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai; - Ketentuan Pasal 47 Ayat (1) Huruf a dan Ayat (2) Huruf b Permen LHK RI Nomor 50 Tahun 2016, yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut: Agung Indonesia ### Pasal 47 Ayat 1 : Berdasarkan hasil evaluasi sebagaima dimaksud dalam Pasal 41, izin pinjam pakai kawasan hutan dapat dicabut oleh Menteri apabila pemegang izin: - tidak memenuhi sebagian atau seluruh kewajiban; Ayat 2 : Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain:ahkamah Republik b. melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai; 12.4. Permen LHK RI Nomor 89 Tahun 2016, yaitu : - Ketentuan Pasal 15 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Permen LHK RI Nomor 89 Tahun 2016, yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut : ### Pasal 15 Agung Ayat 1: Pemegang IPPKH setelah mendapatIndonesiapenetapan areal kerja IPPKH wajib melaksanakan penanaman rehabilitasi DAS. Ayat 2: Penanaman rehabilitasi DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan : - Penyusunan rencana penanaman ; - Pelaksanaan penanaman; dan - Evaluasi tanaman.ahkamah Republik Halaman 17 dari 185 halaman. Putusan Nomor 31 P/HUM/2017 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 17 mah blik --- --- Page 18 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Ayat 3: Penanaman rehabilitasi DAS sebagaimana dimaksudhkama pada ayat (2) dilakukan oleh tenaga teknis yang mempunyai sertifikat kompetensi yang dimiliki oleh Repub Pemegang IPPKH, - Ketentuan Pasal 28 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) Permen LHK RI Nomor 89 Tahun 2016, yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut: ### Pasal 28 Ayat 1: Pemegang IPPKH dalam melaksanakan penanaman rehabilitasi DAS wajib melakukan: Agung Indonesia - Pemeliharan tanaman; dan - Perlindungan dan pengamanan tanaman. Ayat 2: Pemeliharaan tanaman dan perlindungan dan pengamanan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap hasil penanaman rehabilitasi DAS sampai dengan serah terima kepada pengelola/pemangku kawasan atau instansi yang menangani. Ayat 3: Pemeliharaan tanaman sebagaimana dimaksud padaahkamah Republik ayat (1) huruf a terdiri dari: - Pemeliharaan tahun berjalan dilakukan pada akhir tahun penanaman meliputi pemupukan, penyulaman, penyiangan, pendangiran, dan pemberantasan hama dan penyakit; dan - Pemeliharaan I dan II dilakukan pada tahun kedua dan ketiga dengan komponen pekerjaan Agung pemupukan, penyulaman, Indonesiapenyiangan, pendangiran, dan pemberantasan hama dan penyakit. Ayat 4: Perlindungan dan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari antara lain pencegahan dan pengendalian kebakaran tanaman dan pengembalaan ternak. - Ketentuan Pasal 30 Ayat (1) dan Ayat (2) Permen LHK RI Nomor 89 Tahun 2016, yang secara lengkap berbunyi sebagaiahkamah Republik Halaman 18 dari 185 halaman. Putusan Nomor 31 P/HUM/2017 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 18 mah blik --- --- Page 19 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id ### Pasal 30hkama Ayat 1: Pemegang IPPKH yang telah melaksanakan penanaman, pemeliharaan serta perlidungan dan Repub pengamanan tanaman bertanggung jawab atas keberhasilan penanaman sampai diserahterimakan kepada pengelola/pemangku kawasan atau instansi yang menangani. Ayat 2: Keberhasilan penanaman rehabilitasi DAS merupakan salah satu syarat dalam perpanjangan dan pengembalian IPPKH. Agung Indonesia - Ketentuan Pasal 38 Permen LHK RI Nomor 89 Tahun 2016, yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut : ### Pasal 38 Semua biaya yang timbul dalam kegiatan penanaman dalam rangka DAS dibebankan kepada pemegang IPPKH, meliputi : - Fasilitasi verifikasi calon lokasi penanaman ; - Penyusunan rancangan kegiatan, pelaksanaan dan evaluasi penanaman, dan - Penilaian keberhasilan.ahkamah Republik e. Ketentuan Pasal 39 Ayat (1) dan Ayat (2) Permen LHK RI Nomor 89 Tahun 2016, yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut : ### Pasal 39 Ayat 1 : Dalam hal pemegang IPPKH tidak melakukan penanaman atau melakukan penanaman tetapi tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, Agung dikenakan sanksi administratif; Indonesia Ayat 2: Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berupa peringatan 3 (tiga) kali secara berturut-berturut masing-masing untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja oleh Direktur Jenderal. ### IV. POKOK-POKOK PERMOHONAN. ### A. POKOK-POKOK PERMOHONAN YANG BERKAITAN DENGAN PEMBAYARAN PNBP:ahkamah Republik Halaman 19 dari 185 halaman. Putusan Nomor 31 P/HUM/2017 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 19 mah blik --- --- Page 20 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id PP RI NOMOR 33 TAHUN 2014 BERIKUT LAMPIRAN PP RI NOMOR 33 TAHUN 2014hkama 13. BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA 1945, UNDANG-UNDANGRepubNOMOR 20 TAHUN 1997 TENTANG PENERIMAAN NEGARA ### BUKAN PAJAK, UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN ### DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN ### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. - Bahwa pada dasarnya pengenaan dan pemberlakuan norma tentang pengenaan PNBP atas penggunaan seluruh area kawasan hutan yang dipinjam-pakaikan dan seluruh area perjanjian pinjam pakai kawasan hutan khususnya dalam rangka kegiatan pertambangan Agung Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat 2, ayat 3 dan ayat 5 PP RI Nomor 33 Tahun 2014 dan Lampiran PP RI Nomor 33 Tahun 2014 angka 1, angka 2 dan angka 3 telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 23A UUD RI 1945, yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut : (vide Bukti P-4A) “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang.” Bahwa mencermati kembali ketentuan Pasal 23A UUD RI 1945 tersebut maka dijelaskan secara tegas bahwa pungutan lain yangahkamah Republik bersifat memaksa diatur dengan undang-undang. Apabila dilihat dari esensinya, maka PNBP dapat dikategorikan sebagai jenis pungutan lain yang bersifat memaksa menurut ketentuan Pasal 23A UUD RI tersebut. Berdasarkan hal tersebut maka, pengaturan mengenai pencantuman dan pengenaan dan pemberlakuan norma tentang pengenaan PNBP atas seluruh area kawasan hutan yang dipinjam-pakaikan dan Agung seluruh area perjanjian pinjam pakai kawasan Indonesiahutan khususnya dalam rangka kegiatan pertambangan sebagai jenis pungutan lain yang bersifat memaksa harus diatur dalam bentuk undang-undang. - Bahwa digunakannya ketentuan Pasal 23a UUD RI 1945 sebagai pedoman untuk pengaturan mengenai pencantuman dan pengenaan dan pemberlakuan norma pengenaan PNBP atas penggunaan seluruh area kawasan hutan yang dipinjam-pakaikan dan seluruh area perjanjian pinjam pakai kawasan hutan khususnya dalam rangka kegiatan pertambangan sebagai jenis pungutan lain yang bersifatahkamah Republik Halaman 20 dari 185 halaman. Putusan Nomor 31 P/HUM/2017 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 20 mah blik --- --- Page 21 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id memaksa tersebut dalam bentuk undang-undang juga ditegaskanhkama dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) ketentuan, Pasal 5 huruf c dan huruf d serta ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf g Undang-Undang Repub Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (selanjutnya disebut “UU NOMOR 12 TAHUN 2011”), yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : (bukti p-7) : ### Pasal 3 Ayat 1 : “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang- undangan.” Agung Indonesia ### Pasal 5 Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang- undangan yang baik, yang meliputi: - kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan; - dapat dilaksanakan; Penjelasan Pasal 5 Huruf c : yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalamahkamah Republik pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar- benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. huruf d : yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang- undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara Agung filosofis, sosiologis, maupun yuridis; Indonesia ### Pasal 6 Ayat 1 : Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas : - keadilan Penjelasan Pasal 6 Huruf g : yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undanganahkamah Republik Halaman 21 dari 185 halaman. Putusan Nomor 31 P/HUM/2017 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 21 mah blik --- --- Page 22 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagihkama setiap warga negara.. bahwa adapun sifat memaksa dari pengenaan PNBP atas Repub penggunaan seluruh area kawasan hutan yang dipinjam-pakaikan dan seluruh area perjanjian pinjam pakai kawasan hutan khususnya dalam rangka kegiatan pertambangan tersebut dapat dilihat dari hal- hal sebagai berikut : 1. Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Dikenakan Atas Seluruh Area Kawasan Hutan Yang Dipinjam pakai Dan Seluruh Area Perjanjian Pinjam Pakai Kawasan Hutan Yang Masih Berlaku Agung Indonesia Yang Terdiri : L 1, L 2, L3 Yang Tidak Dibayarkan Maka Dapat Dikategorikan Sebagai Piutang Negara Macet Oleh Termohon II sehingga Tetap Dapat Dilakukan Penagihan Secara Memaksa Oleh Termohon II – melalui tata cara yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.27/Menlhk/Setjen/Keu-1/2/2016 Tentang Pedoman Tata Cara Pengurusan Piutang Negara Dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (selanjutnya disebutahkamah Republik “Permen LHK RI Nomor 27 Tahun 2016”); – (Bukti P–8); 1. TERMOHON I melalui TERMOHON II in casu Satuan Kerja di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia tetap dapat melakukan penagihan dan peringatan tertulis (somasi) sebanyak tiga kali berturut-turut terhadap penerimaan negara bukan pajak yang dikenakan atas seluruh area kawasan hutan yang dipinjampakaikan dan seluruh Agung area perjanjian pinjam pakai kawasan hutan yangIndonesiamasih berlaku yang terdiri : L 1, L 2, L3 yang tidak dibayarkan (vide ketentuan ### Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) Permen LHK RI Nomor 27 Tahun 1. ; (vide Bukti P-8) ; 1. Apabila setelah dilakukan penagihan dan peringatan tertulis (somasi) sebanyak tiga kali terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak yang dikenakan atas seluruh Area Kawasan Hutan Yang Dipinjampakaikan Dan Seluruh Area Perjanjian Pinjam Pakai Kawasan Hutan Yang Masih Berlaku yang terdiri : L 1, Lahkamah Republik Halaman 22 dari 185 halaman. Putusan Nomor 31 P/HUM/2017 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 22 mah blik --- --- Page 23 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id 2, L 3 yang tidak dibayarkan (yang merupakan piutang negarahkama macet) tersebut, tetap dilakukan penagihan secara memaksa oleh Panitia Urusan Piutang Negara (“PUPN”) melalui Kantor Repub Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (“KPKNL”) – setelah adanya penyerahan pengurusan piutang negara macet oleh Satuan Kerja di lingkup Kementerian Kehutanan Republik Indonesia kepada pihak PUPN melalui KPKNL setempat – dengan cara penerbitan Surat Paksa (vide ketentuan Pasal 138 dan Pasal 139 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 128/PMK.06/2007 tentang Agung Indonesia Pengurusan Piutang Negara sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 88/PMK.06/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 128/PMK.06/2007 tentang Pengurusan Piutang Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 163/PMK.06/2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 128/PMK.06/2007 tentang Pengurusan Piutang Negara serta Terakhir diubah dengan Peraturanahkamah Republik Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 21/PMK.06/2016 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007 Tentang Pengurusan Piutang Negara; (Bukti P-9) Bahwa selanjutnya, pengenaan dan pemberlakuan norma tentang pengenaan PNBP atas penggunaan seluruh area kawasan hutan yang dipinjam-pakaikan dan seluruh area perjanjian pinjam pakai Agung kawasan hutan khususnya dalam rangka kegiatanIndonesiapertambangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat 2, ayat 3 dan ayat 5 PP RI Nomor 33 Tahun 2014 dan Lampiran PP RI Nomor 33 Tahun 2014 angka 1, angka 2 dan angka 3 juga telah bertentangan dengan ketentuan, Pasal 5 huruf c dan huruf d serta ketentuan Pasal 6 ayat **(1) huruf G UU Nomor 12 Tahun 2011. Hal ini didasarkan pada** argumentasi-argumentasi sebagai berikut : 1. berpedoman pada ketentuan Pasal 23A UUD RI 1945 maka jenis pungutan bukan pajak yang bersifat memaksa in casuahkamah Republik Halaman 23 dari 185 halaman. Putusan Nomor 31 P/HUM/2017 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 23 mah blik --- --- Page 24 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id PNBP, secara muatan dan hierarki, harus diatur dalam bentukhkama undang-undang (UU); 1. Walaupun dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ketentuan Repub ### Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (selanjutnya disebut “UU Nomor 20 TAHUN 1997”) mengatur tentang adanya peluang pengaturan dalam bentuk peraturan pemerintah namun berpedoman pada ketentuan Pasal 5 huruf c dan huruf D (dan Penjelasan Pasal 5 huruf c dan huruf D) dan ketentuan PasaL 6 ayat (1) huruf G (dan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf G) UU Agung Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 maka pengaturan tentang pungutan PNBP dalam bentuk peraturan pemerintah, secara muatan materi dan hierarki, adalah bertentangan dan tidak didasarkan pada ketaatan Asas Kesesuaian Jenis, Hierarki Dan Materi Muatan serta Asas Dapat Dilaksanakan termasuk halnya juga bertentangan Asas Keadilan. hal ini didasarkan pada argumentasi-argumentasi sebagai berikut: 2.1). Menurut Asas Kesesuaian Jenis Dan Hierarki Serta Materi Muatan yang diatur maka berpedoman pada amanat yangahkamah Republik diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 23A UUD RI 1945 dijelaskan bahwa pengaturan PNBP yang dikategorikan sebagai jenis pungutan yang bersifat memaksa diatur dalam bentuk undang-undang; 2.2). Dalam ketentuan Pasal 3 UU Nomor 12 Tahun 2011 menjelaskan secara tegas bahwa dalam penyusunan dan pembentukan perturan perundang-undangan harus Agung berpedoman pada UUD RI 1945 sebagaiIndonesiahukum dasar pembentukan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, ditinjau dari konsistensi Asas Hierarki Dan Materi Muatan serta jenisnya, maka walaupun dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ketentuan Pasal 3 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 1997 diberikan peluang pengaturan PNBP dalam bentuk peraturan pemerintah maka hal tersebut secara yuridis normatif juga bertentangan denganahkamah Republik Halaman 24 dari 185 halaman. Putusan Nomor 31 P/HUM/2017 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 24 mah blik --- --- Page 25 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id norma dasar dalam ketentuan Pasal 23A UUD RI 1945hkama dan ketentuan Pasal 3 UU Nomor 12 Tahun 2011; 2.3). Apabila dicermati kembali esensi dalam ketentuan Pasal Repub 45 ayat (1) dan ayat (3) UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (selanjutnya disebut dengan “UU Nomor 41 Tahun 1999”) – sebagai ketentuan khusus (lex specialis) dan sektoral yang mengatur secara khusus tentang bidang kehutanan – maka hanya mengatur tentang dua hal pokok, yaitu 1). Adanya kewajiban untuk melakukan reklamasi dan rehabilitasi kepada pemegang Agung Indonesia ijin pinjam pakai kawasan hutan (selanjutnya disebut “IPPKH”) atas timbulnya kerusakan hutan dari adanya penggunaan kawasan hutan dan 2). adanya kewajiban pembayaran dana jaminan reklamasi dan rehabilitasi. Dengan demikian, UU Nomor 41 Tahun 1999 secara tegas tidak pernah mengatur dan menyebutkan tentang adanya pengenaan PNBP sebagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha bidang pertambangan pemegang IPPKH atas timbulnya kerusakan hutan dari adanyaahkamah Republik penggunaan kawasan hutan. Sebaliknya, UU Nomor 41 Tahun 1999 hanya mengatur dan merekognisi adanya kewajiban yang limitatif bagi pelaku usaha bidang pertambangan pemegang IPPKH yaitu berupa melakukan reklamasi dan rehabilitasi serta membayar dana jaminan reklamasi dan rehabilitasi. Oleh karena itu, berdasarkan argumentasi tersebut maka pengenaan dan pengaturan Agung norma kewajiban pembayaran PNBPIndonesiadalam bentuk peraturan pemerintah, telah bertentangan secara filosofis dan yuridis dari segi materi muatan dan hierarkinya. 2.4). Dalam ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (3) UU Nomor 41 Tahun 1999 telah dijelaskan secara tegas bahwa batasan tolok ukur pengenaan kewajiban melakukan reklamasi dan rehabilitasi hanya terbatas pada kawasan hutan yang secara nyata telah timbul kerusakan (limitatif) dan bukan terhadap seluruh kawasan hutan yangahkamah Republik Halaman 25 dari 185 halaman. Putusan Nomor 31 P/HUM/2017 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 25 mah blik --- --- Page 26 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id dipinjam-pakaikan. sebaliknya, pengenaan kewajibanhkama PNBP dalam PP RI Nomor 33 Tahun 2014 – yang secara filosofis dan yuridis telah bertentangan dengan Asas Repub Kesesuaian Jenis, Hierarki Dan Materi Muatan – tidak didasarkan pada batasan kawasan hutan yang secara nyata telah timbul kerusakan secara limitatif melainkan dikenakan terhadap seluruh kawasan hutan yang dipinjam- pakaikan. Adanya pengenaan dan pengaturan norma kewajiban pembayaran PNBP – yang secara filosofis dan yuridis telah bertentangan dengan asas kesesuaian jenis, Agung Indonesia hierarki dan materi muatan – terhadap seluruh area kawasan hutan yang dipinjam-pakaikan maka secara sosiologis pasti menimbulkan dampak berupa adanya beban secara ekonomis yang harus ditanggung secara tidak proporsional oleh para pelaku usaha bidang pertambangan pemegang IPPKH yang menggunakan pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan usaha pertambangan (non kegiatan usaha kehutanan). Hal ini tentunya menimbulkan adanya ketidakadilan bagi pelakuahkamah Republik usaha bidang pertambangan pemegang ippkh tersebut dalam melaksanakan kegiatan usahanya. adanya dampak berupa tambahan beban secara ekonomis terhadap adanya pengenaan pungutan PNBP yang merupakan pungutan imajiner dan liar serta multi pungutan (dalam hal mana sebidang tanah atau obyek yang sama tidak boleh dikenakan pungutan lebih dari satu pungutan/berkali-kali) – Agung yang secara hierarki tidak pernah diaturIndonesiadan tidak pernah direkognisi serta bertentangan dengan ketentuan Pasal 45 Ayat (1) dan Ayat (3) UU Nomor 41 Tahun 1999 – bagi para pelaku usaha bidang pertambangan pemegang IPPKH tentunya mengakibatkan bahwa norma yang mengatur tentang pengenaan PNBP dalam bentuk peraturan pemerintah – in casu Ketentuan Pasal 1 ayat 2, ayat 3 dan ayat 5 pp RI Nomor 33 Tahun 2014 dan Lampiran PP RI Nomor 33 Tahun 2014 angka 1, angka 2ahkamah Republik Halaman 26 dari 185 halaman. Putusan Nomor 31 P/HUM/2017 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 26 mah blik --- --- Page 27 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id dan angka 3 PP RI Nomor 33 Tahun 2014 – jugahkama bertentangan dengan asas dapat dilaksanakan dan asas keadilan; Repub Dasar argumentasi atas Multi Pungutan dijabarkan sebagai berikut : ### MULTI PUNGUTAN TERHADAP SATU OBJEK (LAHAN) YANG ### SAMA UNTUK INDUSTRI PERTAMBANGAN PEMEGANG IPPKH No. Jenis Dibayar ke Metode dan Tarif Perhitungan Pungutan Instansi 1 Pajak : AgungPBB Pemerintah Tahap Eksplorasi Indonesia Daerah On Shore : Dibayar setiap tahun berdasarkan luas lahan dan luas bangunan dikalikan dengan NJOP dan tarif tertentu yang ditetapkan oleh instansi pajak. Tubuh Bumi : Dibayar setiap tahun berdasarkan luas khusus areal potensi/cadangan dikalikan NJOP dan faktor/tarif tertentu yang ditetapkan oleh instansi pajak. Tahap Operasi Produksi On Shore : Dibayar setiap tahun berdasarkan luas lahan dan bangunan dikalikan dengan NJOP dan tarif tertentu yang ditetapkan oleh instansi pajak. Tubuh Bumi :ahkamah RepublikDibayar setiap tahun berdasarkan hasil produksi tahun sebelumnya dikalikan harga komoditas setelah dikurangi biaya-biaya sesuai peraturan pajak, kemudian dikalikan faktor kapitalisasi dan faktor/tarif tertentu yang ditetapkan oleh instansi pajak. 2 Pungutan : Dead Rent Kementerian Metode : / Iuran ESDM Dibayar setiap tahun berdasarkan luas lahan (Ha) tetap dikalikan tariff sesuai tahap kegiatan Tarif : USD 2 atau USD 4/Ha setiap tahun sesuai tahap kegiatan (Eksplorasi atau Operasi Produksi) Agung 3 Pungutan : Indonesia PNBP- Kementerian Metode : PKH LHK Dibayar setiap tahun berdasarkan luas lahan sesuai status hutan dan kriteria penggunaan lahan. Tarif A. Hutan Produksi : Rp. 1.750.000 dan Rp. 3.500.000/Ha/Tahun Mengikuti kriteria penggunaan lahan B. Hutan Lindung : Rp. 2.000.000 dan Rp. 4.000.000/Ha/Tahun Mengikuti kriteria penggunaan lahan Kriteria penggunaan lahan : L1 : Areal terganggu untuk bukaan tambang aktif,ahkamah Republik Halaman 27 dari 185 halaman. Putusan Nomor 31 P/HUM/2017 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 27 mah blik --- --- Page 28 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id sarana prasarana penunjang yang bersifat permanen dan areal pengembangan / penyangga L2 :hkama Areal terganggu yang bersifat temporer yang secara teknis dapat dilakukan reklamasi RepubL3 : Areal terganggu yang mengalami kerusakan permanen yang tidak dapat dilakukan reklamasi secara optimal Formula perhitungan : L1 : [1 x Rp. 3.500.000 x luas (Ha) areal terganggu untuk tambang aktif dan sarana prasarana] + [1 x Rp. 1.750.000 x luas (Ha) areal belum digunakan/areal penyangga] L2 : 4 x Rp. 3.500.000 x luas (Ha) areal terganggu bersifat temporer Agung L3 : Indonesia 7 x Rp. 3.500.000 x luas (Ha) areal terganggu bersifat permanen + Kewajiban PNBP PKH = L1 + L2 + L3 2.5). Perumusan dan pemberlakuan norma tentang pengenaan PNBP atas penggunaan seluruh area kawasan hutan yang dipinjam-pakaikan dan seluruh area perjanjian pinjam pakai kawasan hutan khususnya dalam rangka kegiatan pertambangan,Republiksecara sosiologis, tidak mencerminkan danahkamah juga bertentangan dengan asas dapat dilaksanakan dan asas keadilan sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 5 Huruf c dan Huruf d serta Ketentuan Pasal 6 Ayat (1) Huruf g UU Nomor 12 Tahun 2011. Hal ini dapat dilihat dari adanya reaksi dan tanggapan secara sosiologis dari beberapa pelaku usaha bidang pertambangan melalui sungguh sangat AgungPEMOHON I dan PEMOHON II yangIndonesia berkeberatan dengan dikenakannya kewajiban pembayaran PNBP atas penggunaan kawasan hutan yang dipinjam pakai untuk kegiatan pertambangan (non kegiatan kehutanan). Pada kenyataannya, konsekuensi dari adanya pengenaan pungutan PNBP yang merupakan pungutan imajiner dan liar serta multi pungutan – yang secara hierarki tidak pernah diatur dan tidak pernah direkognisi serta bertentangan dengan ketentuan Pasal 45ahkamah Republik Halaman 28 dari 185 halaman. Putusan Nomor 31 P/HUM/2017 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 28 mah blik --- --- Page 29 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Ayat (1) dan Ayat (3) UU Nomor 41 Tahun 1999 – telahhkama memberikan beban ekonomis yang sangat luar biasa yang harus ditanggung oleh para pelaku usaha bidang Repub pertambangan pemegang IPPKH berupa munculnya multi pungutan dan perlakuan diskriminatif dari adanya pengenaan pnbp tersebut. Adanya beban multi pungutan dan perlakuan diskriminatif tersebut memberikan dampak kerugian yang sangat signifikan bagi para pelaku usaha bidang pertambangan pemegang IPPKH. Hal ini sebagaimana pernah dikemukakan oleh para pemohon Agung Indonesia melalui korespondensi tertulis yang ditujukan kepada para termohon dalam rangka pembentukan dan penyusunan peraturan pemerintah tentang PNBP (Bukti P-10A, Bukti P-10B, Bukti P-10C, Bukti P-10D, Bukti P-10E, Bukti P-10F dan Bukti P-10G). Dampak kerugian dari adanya multi pungutan tersebut dapat dilihat dari adanya data yang menjelaskan bahwa sebagian pelaku usaha bidang pertambangan pemegang IPPKH telah melakukan pengembalian kawasan hutanahkamah Republik yang dipinjam-pakaikan kepada pihak yang berwenang – in casu kepada TERMOHON II dan perangkat kelembagaannya – sedangkan sebagian lain dari para pelaku usaha bidang pertambangan pemegang IPPKH juga merasakan kecemasan terhadap adanya potensi berhentinya dan/atau terhambatnya keberlanjutan/ kelangsungan kegiatan usaha sebagai akibat dari Agung besarnya beban finansial yang harusIndonesiaditanggung dan dibayarkan secara rutin per tahun – termasuk halnya beban atas pungutan imajiner dan liar serta multi pungutan yang bernama PNBP Penggunaan Kawasan Hutan (Bukti P–11A, Bukti P–11B, Bukti P–11C dan Bukti P–11D). Dalam rangka mendukung argumentasi tentang adanya beban multi pungutan dan perlakuan diskriminatif tersebut maka berikut kami berikan uraian ilustrasi dan penjelasannya dalam bentuk kolom matriks dibawah ini:ahkamah Republik Halaman 29 dari 185 halaman. Putusan Nomor 31 P/HUM/2017 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 29 mah blik --- --- Page 30 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.idhkama Contoh Ilustrasi Perhitungan PNBP: PT. XYC merupakan Pengguna kawasan hutan produksi Repub untuk bukaan tambang aktif dan sarana prasarana penunjangnya serta area pengembangan dan atau area penyangga: - Luas wilayah perjanjian = 50.000 ha yang operasional tambangnya dari tahun 2008 - 2036, Luas izin pinjam pakai kawasan hutan pada kawasan hutan produksi tahun 2008 - 2011 teridentifikasi = 12.500 ha, dengan Agung Indonesia rincian: 1). Area yang digunakan direncanakan pada tahun pertama adalah sebagai berikut: - Bukaan tambang aktif, (L1) = 1.400 ha - Sarana prasarana (jalan, perumahan, sarana pengolahan), (L1) = 800 ha - Penimbunan material/waste dump, (L2) = 2.400 ha - Areal Pengembangan/Penyangga, (L1) = 7.900 ha 1. Perhitungan PNBP pada menjelang akhir tambang,ahkamah Republik dimana area penggunaan kawasan hutan yang mengalami kerusakan permanen atau area L3 yaitu seluas 1400 ha, maka formula PNBP adalah: No. Kriteria Luas (Ha) Tarif (Rp) Jumlah L1 1 Bukaan Tambang Aktif 0 Rp. 3.500.000 Rp. 0 Agung2 Sarana Prasarana 800 Ha Rp. 3.500.000 IndonesiaRp. 2.800.000.000 3 Areal 7900 Ha Rp. 1.750.000 Rp. 13.825.000.000 Pengembangan/Penyangga TOTAL L 1 Rp. 16.625.000.000 L2 1 Penimbunan Materi/Waste 2400 Ha Rp.3.500.000 Rp. 33.600.000.000 Dump TOTAL L 2 Rp. 33.600.000.000ahkamah Republik Halaman 30 dari 185 halaman. Putusan Nomor 31 P/HUM/2017 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 30 mah blik --- --- Page 31 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id L3hkama 1 Bukaan tambang yang tidak 1400 Ha Rp.3.500.000 Rp. 34.300.000.000 dapat direklamasi Repub TOTAL PNBP ( L 1, L 2 DAN L3) Rp. 84.525.000.000 MATRIK : ### TABEL PERBANDINGAN TENTANG JENIS KEWAJIBAN YANG ### DIBEBANKAN KEPADA INDUSTRI KEHUTANAN DAN INDUSTRI PERTAMBANGAN Agung Indonesia No. Bidang Usaha Peraturan Jenis Kewajiban Metode Perhitungan Ulasan (Utama) 1 Perusahaan Undang-Undang a. Iuran izin usaha Luas (Ha) x Tarif Pembayaran tidak Kehutanan Nomor 41 Tahun dilakukan hanya sekali berulang (Pemegang 1999 pada saat izin diberikan Izin Usaha Pasal 35 Pemanfaatan b. Provisi Sumber Volume kayu (m3) x Berlaku sama Hutan/IUPH) Daya Hutan Tarif dalam rupiah dengan sesuai realisasi perusahaan penebangan pohon pertambangan Volume kayu (m3) x Berlaku sama c. Dana Reboisasi Tarif dalam US Dollar dengan sesuai realisasi perusahaan penebangan pohon pertambangan - Dana Jaminan Jaminan usaha Jaminan ini dapatahkamah RepublikKinerja pemanfaatan hutan dikembalikan (bukan biaya) 2 Perusahaan I. Undang- a. PNBP Dibayar setiap tahun Pembayaran Pertambangan Undang Penggunaan berdasarkan IPPKH berulang setiap (Pemegang Nomor 41 Kawasan Hutan sesuai status hutan dan tahun Izin Pinjam kriteria penggunaan Tahun 1999 Pakai lahan Pasal 35 dan Kawasan Hutan/IPPKH) Peraturan b. Provisi Sumber Menteri LHK Volume kayu (m3) x Berlaku sama Daya Hutan Nomor Tarif dalam rupiah dengan P.50/Setjen sesuai realisasi perusahaan /Kum.1/6/201 penebangan pohon kehutanan Agung Indonesia 6 Pasal 22 c. Dana Reboisasi Volume kayu (m3) x Berlaku sama Tarif dalam US Dollar dengan sesuai realisasi perusahaan penebangan pohon kehutanan - Ganti Rugi Nilai Luas areal tumpang Kewajiban ini Tegakan hasil tindih (Ha) dan volume berlaku bila terjadi rehabilitasi kayu tegakan (m3) tumpang tindih dengan areal rehabilitasi - Rehabilitasi DAS Penanaman seluas Tidak IPPKH di luar areal diberlakukan IPPKH pada perusahaan kehutananahkamah Republik Halaman 31 dari 185 halaman. Putusan Nomor 31 P/HUM/2017 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 31 mah blik --- --- Page 32 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Melakukan reklamasi Dilaksanakan - Reklamasi pada areal IPPKH pada areal yang telah digunakanhkama Repub II. Peraturan a. Iuran Tetap Dibayar setiap tahun Diberlakukan Pemerintah berdasarkan luas lahan setiap tahun bagi Nomor 9 (Ha) dikalikan tarif perusahaan tertentu dalam US pertambangan. Tahun 2012 Dollar sesuai tahap kegiatan yang ditetapkan Pemerintah. - Iuran Harga komoditas hasil Hasil penjualan penjualan setiap ton dari produksi Produksi/Royalty dikurangi biaya-biaya tambang juga sesuai peraturan, merupakan objek kemudian dikalikan tarif dalam perhitungan Agung tertentu Indonesiayang pembayaran PBB ditetapkan oleh (tubuh bumi tahap Pemerintah. Operasi Produksi) bagi perusahaan pertambangan. III. Peraturan a. Jaminan Penempatan dana di - Dilaksanakan Pemerintah Reklamasi muka setiap tahun pada areal yang Nomor 78 sebagai jaminan telah Tahun 2010 pelaksanaan reklamasi digunakan untuk lokasi kerja tahun - Jaminan ini berjalan. dapat dikembalikan (bukan biaya) setelah penempatan dana jaminanahkamah Republik untuk tahun berikutnya sesuai dengan lokasi kerja. Jaminan ini dapat - Jaminan Pasca Penempatan dana di dikembalikan tambang muka secara bertahap (bukan biaya) hingga 2 tahun sebelum dalam periode tambang berakhir Pascatambang (3-4 sebagai jaminan tahun setelah pelaksanaan Pasca tambang berakhir). tambang. Agung Indonesia - Bahwa pengenaan dan pemberlakuan norma tentang pengenaan PNBP atas penggunaan seluruh area kawasan hutan yang dipinjam- pakaikan dan seluruh area perjanjian pinjam pakai kawasan hutan khusus