2 P/HUM/2025

hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 1 dari 115 halaman. Putusan Nomor 2 P/HUM/2025 PUTUSAN Nomor 2 P/HUM/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara: PENGURUS BESAR IKATAN DOKTER INDONESIA (PB IDI), tempat kedudukan di Jalan Dr. G.S.S.Y. Ratulangi, Nomor 29 Menteng, Jakarta Pusat; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Masbuhin, S.H., M.H., dan kawan- kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum Masbuhin and Partners Law Firm, beralamat di Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2024; Selanjutnya disebut sebagai Pemohon; melawan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Merdeka Utara, Nomor 1, Jakarta Pusat; Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2024 tentang Pemberian Mandat kepada Menteri Sekretaris Negara untuk menerbitkan Surat Kuasa Khusus atas nama Presiden dalam Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang di Mahkamah Agung, Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia atas nama Presiden Republik Indonesia memberikan kuasa kepada: 1. Menteri Hukum Republik Indonesia; 2. Menteri Kesehatan Republik Indonesia; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 24 Januari 2025, selanjutnya: Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 2 dari 115 halaman. Putusan Nomor 2 P/HUM/2025 1. Menteri Hukum Republik Indonesia memberikan kuasa substitusi kepada: a. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum; b. Direktur Litigasi dan Non Litigasi Peraturan Perundang- undangan Kementerian Hukum; c. Kepala Sub Direktorat Penyiapan Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang-undangan bidang Kesejahteraan Rakyat, Sosial, Budaya, Hukum, dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum; Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 17 Februari 2025; 2. Menteri Kesehatan Republik Indonesia memberikan kuasa substitusi kepada: a. Kunta Wibawa Dasa Nugraha; b. dr. Yuli Farianti, M.Epid.; c. Dr. Sundoyo, S.H., M.K.M., M.Hum.; d. Indah Febrianti, S.H., M.H.; e. Cici Sri Suningsih, S.H., M.H.; f. Sri Hastutik Ekowati, S.H., M.H.; g. Teza Eka Setyawati, S.H., M.H.; h. Gunawan Sobara, S.H., M.Kn.; Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor HK.05.04/Menkes/115/2025, tanggal 2 Februari 2025; Selanjutnya disebut sebagai Termohon; Mahkamah Agung tersebut; Membaca surat-surat yang bersangkutan; DUDUK PERKARA Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Desember 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 4 Desember 2024 dan diregister dengan Nomor 2 P/HUM/2025 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 3 dari 115 halaman. Putusan Nomor 2 P/HUM/2025 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut: I. Kewenangan Mahkamah Agung RI Untuk Melakukan Uji Materiil (Judicial Review) Peraturan Pemerintah; 1. Bahwa Mahkamah Agung RI memiliki kewenangan konstitusional untuk melakukan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang (uji materiil), berdasarkan Pasal 24A ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi: “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang”; 2. Bahwa ketentuan tersebut menegaskan kalau Mahkamah Agung Republik Indonesia juga memiliki fungsi pengawasan terhadap peraturan yang berada di bawah undang-undang dalam hierarki peraturan perundang-undangan guna memastikan kesesuaian antara peraturan tersebut dengan undang-undang sebagai instrumen hukum yang lebih tinggi; 3. Bahwa kewenangan Mahkamah Agung RI di atas kemudian dijabarkan dan diatur kembali berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan: “Kekuasan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 4. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 juga disebutkan: “Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang”; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 4 dari 115 halaman. Putusan Nomor 2 P/HUM/2025 Sedangkan pada Pasal 20 ayat (3) disebutkan: “Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagai hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat Kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung”; 5. Bahwa adanya kewenangan Mahkamah Agung tersebut, selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, juga secara spesifik kewenangan a quo diatur berdasarkan ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang meyebutkan antara lain: a. Mahkamah Agung mempunyai kewenangan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang- undang; b. Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang- undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku; c. Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada Tingkat Kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung; d. Peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”; 6. Bahwa kedudukan hierarki setiap jenis atau bentuk peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 5 dari 115 halaman. Putusan Nomor 2 P/HUM/2025 Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur kedudukan hierarki peraturan perundang-undangan ditentukan sebagai berikut: Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan: “Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”; 7. Bahwa sebagaimana ketentuan yang terdapat pada poin 6 (enam) di atas, berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan, Peraturan Pemerintah terdapat berada di bawah Undang-Undang sehingga Mahkamah Agung RI memiliki kewenangan untuk melakukan uji materiil (judicial review) atas Peraturan Pemerintah; 8. Bahwa sebagaimana uraian-uraian di atas, maka sangatlah jelas dan menyakinkan dimilikinya kewenangan untuk melakukan uji materiil (judicial review) atas peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dimiliki oleh Mahkamah Agung RI, yang mana dalam hal ini tidak adanya keraguan sedikitpun yang dimiliki oleh Pemohon atas kewenangan tersebut, sehingga Pemohon memohon kepada Mahkamah Agung RI untuk dapat melakukan uji materiil (judicial review) atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan terhadap Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, hal mana kewenangan untuk melakukan uji materiil (judicial review) atas ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut melekat pada Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 6 dari 115 halaman. Putusan Nomor 2 P/HUM/2025 Mahkamah Agung RI atau dengan kata lain Mahkamah Agung Republik Indonesia berwenang Untuk Melakukan Uji Materiil (judicial review) Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan terhadap Undang-Undang; 9. Bahwa dalam melaksankan kewenangan uji materiil (judicial review), Mahkamah Agung RI bertujuan untuk menjaga harmoni sistem hukum Indonesia dengan cara memastikan bahwa setiap peraturan di bawah undang-undang tidak menyimpang dari norma undang-undang yang lebih tinggi, baik dari segi substansi maupun asas pembentukannya; Apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan adanya ketidaksesuaian antara peraturan yang diuji dengan undang-undang, Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk menyatakan peraturan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (batal demi hukum); 10. Bahwa dengan dengan demikian, Mahkamah Agung berperan sebagai penjaga konsistensi hukum (guardian of legality) yang memastikan setiap produk hukum di bawah undang-undang berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku dan tidak merugikan hak-hak konstitusional Pemohon, yang oleh karena itu dengan adanya ketentuan hukum yang melandasi kewenangan Mahkamah Agung dalam uji materiil (judicial review) ini, pengajuan permohonan uji materiil atas perundang- undangan yang diduga bertentangan dengan undang-undang merupakan bagian dari upaya penegakan hukum dan perlindungan hak warga negara yang dijamin oleh hukum nasional; II. Kedudukan Hukum (legal standing) Pemohon; 1. Bahwa dimilikinya kedudukan hukum (legal standing) merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap Pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian peraturan perundang-undangan terhadap undang-undang kepada Mahkamah Agung RI sebagaimana diatur didalam Pasal 31A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 7 dari 115 halaman. Putusan Nomor 2 P/HUM/2025 2. Bahwa Pasal 31A ayat (1) Undang-Undang a quo berbunyi: Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh Pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia. Kemudian ayat (2) Undang-Undang a quo berbunyi: Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang- undang yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang atau c. badan hukum publik atau badan hukum privat; 3. Bahwa Pemohon berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia bernomor 0104/KU/PB IDI/04/2022, tanggal 25 April 2022 Tentang Susunan Personalia Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia Masa Bakti 2022-2025 menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) berdasarkan hasil Muktamar Ikatan Dokter Indonesaia XXXI tahun 2022, halmana telah bersesuaian dengan Anggaran Dasar IDI Bab III Pasal 7 dan bab VI Pasal 13 dan 14, Anggaran Rumah Tangga IDI Bab III Pasal 18 atau sebagaimana Bukti Tulis Pemohon bertanda P.1, P.2, P.3 dan P.5 terlampir; 4. Bahwa Ikatan Dokter Indonesia, berkedudukan hukum di Jakarta adalah suatu perkumpulan yang didirikan berdasarkan Akta tanggal 24 Oktober 1950, Nomor 109, yang dibuat dihadapan Raden Kadiman, pada waktu itu Notaris di Jakarta, yang salinannya dikeluarkan oleh John Leonard Waworuntu, pada waktu itu Notaris di Jakarta, selaku pemegang protokol Notaris Raden Kadiman tersebut, Perubahan Anggaran Dasar Ikatan Dokter Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 8 dari 115 halaman. Putusan Nomor 2 P/HUM/2025 Akta yang dibuat dihadapan Aryanti Artisari, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan, tertanggal 8 Agustus 2017, Nomor 13, dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Keputusannya tertanggal 30 Januari 2018, Nomor AHU-0000065.AH.01.08. Tahun 2018, kemudian diubah lagi dalam Akta yang dibuat dihadapan Aulia Taufani, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan, tertanggal 13 Januari 2020, Nomor 15 dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Keputusannya tertanggal 4 September 2020, Nomor AHU- 0000840.AH.01.08.Tahun 2020, sedangkan susunan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia Masa Bakti 2022 sampai dengan 2025, sebagaimana ternyata dalam akta, Notaris Indah Prastiti Extensia, S.H., tanggal 28 Oktober 2022, Nomor 14, yang Surat Keputusan persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar mengenai kepengurusan Perkumpulan Ikatan Dokter Indonesia dalam bahasa Inggris disebut The Indonesian Medical Association disingkat IDI yang sudah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000956.AH.01.08. Tahun 2023 Tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Ikatan Dokter Indonesia dalam bahasa Inggris disebut The Indonesian Medical Association atau sebagaimana Bukti Tulis Pemohon bertanda P.4 terlampir; 5. Bahwa oleh karena itu Pemohon jelas sebagai badan hukum privat yang memiliki hak dan dilindungi secara hukum sebagaimana amanat konstitusi dan mempunyai kepentingan hukum, yang oleh karenanya memiliki legal standing dalam mengajukan permohonan a quo karena haknya dirugikan atas berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil, oleh karena itu secara yuridis Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan keberatan Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 9 dari 115 halaman. Putusan Nomor 2 P/HUM/2025 hak uji materiil atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undangan Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, sehingga memenuhi syarat formal yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 dan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009; 6. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon terhadap objek hak uji materiil yang diajukan oleh Pemohon mempunyai legal standing maka permohonan a quo secara formal prosedural tersebut dapat diterima; III. Alasan-Alasan Keberatan Pemohon Dalam Mengajukan Permohonan Uji Materiil (Judicial Review) Terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan; Bahwa Pemohon akan menyampaikan alasan-alasan yang menjadi keberatan terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Terhadap Undang-Undang dengan keberatan-keberatan sebagai berikut: 1. Bahwa bagian Ketujuh tentang Kolegium pada Pasal 704 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 705 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5), Pasal 706, Pasal 707, Pasal 708 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 709, Pasal 710 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 711 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan; 2. Bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan telah diundangkan pada tanggal 8 Agustus 2023, tercatat dalam lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 105, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6887, dalam Pasal 451 Undang-Undang a quo berbunyi: Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 10 dari 115 halaman. Putusan Nomor 2 P/HUM/2025 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, kolegium yang dibentuk oleh setiap organisasi profesi tetap diakui sampai dengan ditetapkannya Kolegium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang ini; Pasal 272 Undang-Undang Tentang Kesehatan a quo berbunyi: (1) Untuk mengembangkan cabang disiplin ilmu dan standar pendidikan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, setiap kelompok ahli tiap disiplin ilmu Kesehatan dapat membentuk Kolegium; (2) Kolegium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alat kelengkapan Konsil dan dalam menjalankan perannya bersifat independen; (3) Kolegium memiliki peran: a. menyusun standar kompetensi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, dan b. menyusun standar kurikulum pelatihan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan; (4) Keanggotaan Kolegium berasal dari para guru dan ahli bidang ilmu Kesehatan; (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kolegium, termasuk tugas, fungsi, dan wewenang diatur dengan Peraturan Pemerintah; A. Sejarah Panjang Terbentuknya Kolegium Kedokteran Indonesaia Oleh Organisasi Profesi IDI sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan; 3. Bahwa Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sebagai organisasi profesi dalam pembentukannya mempunyai sejarah yang panjang dengan dilandasi tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia yang mempunyai tanggung jawab tidak hanya terbatas pada bidang kesehatan, tetapi lebih dari itu dokter Indonesia sebagai warga negara yang sejak awal ikut aktif dalam gerakan perjuangan kemerdekaan bertekad memberikan darma baktinya untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 dalam kehidupan keprofesian sebagai dokter. Dengan landasan pemikiran tersebut para dokter Indonesia menghimpun diri Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 11 dari 115 halaman. Putusan Nomor 2 P/HUM/2025 dalam suatu organisasi yang diberi nama Ikatan Dokter Indonesia (IDI); 4. Bahwa sesuai dengan tujuan umum terbentuknya organisasi profesi, IDI mengedapankan pentingnya independensi dan otonomi profesi, serta mengutamakan kepentingan masyarakat, karena itu dalam darma baktinya sebagai salah satu pilar pokok pembangunan kesehatan, dokter Indonesia perlu senantiasa meningkatkan profesionalisme dan perannya sebagai agen pembaharu dan agen pembagunan terutama dalam advokasi kesehatan dengan berpegang teguh pada sumpah dokter dan kode etik kedokteran Indonesia menuju kehidupan masyarakat bangsa yang sehat dan sejahtera sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”; 5. Bahwa peran Dokter Indonesia tersebut di atas dapat terlaksana dengan jiwa dan semangat gerakan Boedhi Oetomo pada tahun 1908 serta jiwa dan semangat persaudaran dokter Indonesia (vereniging van Inlandsche Artsen) yang terwujud sejak tahun 1911, dilanjutkan dengan menggalang seluruh potensi yang dimiliki oleh organisasi. Jiwa dan semangat Boedhi Oetomo dan persaudaraan dokter Indonesia ini telah mengilhami lahirnya Ikatan Dokter Indonesia yang tumbuh dan berkembang menjadi organisasi yang memiliki nilai-nilai profesionalisme, integritas etik dan moral, pengabdian, independensi serta kesejawatan untuk melakukan upaya-upaya memajukan, menjaga dan meningkatkan harkat-martabat dokter Indonesia serta menjadi bagian dalam memajukan kesejahteraan umum dan mecerdaskan bangsa Indonesia; 6. Bahwa perspektif historis ini memberikan gambaran tentang semangat yang mendasari lahirnya Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sebagai wadah profesi kedokteran Indonesai serta tujuan pembentuknya. Kiprah Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 12 dari 115 halaman. Putusan Nomor 2 P/HUM/2025 organisasi profesi kedokteran dalam memperjuangkan kepentingan para dokter telah jamak dimiliki organisasi profesi kedokteran di negara-negara lain. Kiprah ini berbanding lurus dengan upaya organisasi profesi kedokteran untuk memberikan pelayanan kesehatan terbaik kepada pasien sebagai warga negara pemegang hak atas pelayanan kesehatan sebagai hak asasi manusia yang dijamin konstitusi. Kiprah organisasi profesi kedokteran berakit erat dengan pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara sebagaimana termaktub dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945; Oleh karena itu pengaturan organisasi profesi kedokteran harus berdasarkan pada kerangka pemikiran untuk mengupayakan terwujudnya tujuan tersebut khususnya dalam meningkatkan derajat kesehatan warga negara. Pengaturan dimakud haruslah meliputi berbagai aspek kemajuan profesi kedokteran baik dari segi organisasi, pendidikan, kompetensi, etika dan pelayanan; 7. Bahwa dari perspektif perbandingan, penyelenggaraan organisasi profesi kedokteran diberbagai negara bertujuan selain untuk memperjuangkan kepentingan para dokter dan pendidikan kedokteran juga merupakan wadah untuk mewujudkan tercapainya pelayanan kesehatan terbaik bagi masyarakat. Pendidikan para dokter penting untuk mendapatkan perhatian secara sungguh-sungguh, selain karena didalamnya terdapat upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang kedokteran harus disamakan dengan upaya sistematis dibidang pendidikan. Kemajuan dibidang kedokteran akan mengejawantah dalam sistem pelayanan kesehatan dimana profesi kedokteran memainkan peran penting. Keseluruhan upaya ini tidak dapat dilepaskan dari amanah Konstitusi untuk memenuhi hak warga negara atas kesehatan; 8. Bahwa IDI sebagai Organisasi Profesi Dokter, keberadaannya untuk memadukan segenap potensi dokter Indonesia, meningkatkan harkat, martabat, dan kehormatan diri dan profesi kedokteran di Indonesia serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 13 dari 115 halaman. Putusan Nomor 2 P/HUM/2025 dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan rakyat Indonesia menuju masyarakat sehat dan sejahtera; 9. Bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan Organisasi, IDI membentuk struktur organisasi dan struktur kepemimpinan pada Organisasi IDI kekuasaan tertinggi organisasi di tingkat nasional berada pada Muktamar, ditingkat provinsi berada pada musyawarah wilayah dan tingkat kabupaten/kota berada pada musyawarah cabang. Stuktur kepemimpinan pada tingkat pusat terdiri dari: a) Pengurus Besar IDI, b) Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia (MKKI), c) Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK), d) Majelis Pengembangan Pelayanan Keprofesian (MPPK), yang masing-masing memiliki wewenang dan tanggung jawab sesuai tugasnya; Pengaturan mengenai kegiatan internal organisasi yang berkaitan dengan bidang pendidikan kedokteran menjadi tanggung jawab Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia (MKKI); 10. Bahwa Pendidikan Kedokteran merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional sebagai salah satu bentuk upaya pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara bukan hanya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa tetapi juga untuk memajukan kesejahteraan umum dan untuk tujuan demikian, sudah selayaknya pendidikan kedokteran dikelola dengan sangat serius bukan hanya untuk kepentingan profesi dokter sendiri tetapi juga untuk masyarakat luas. Pendidikan kedokteran tidak hanya diarahkan untuk menyembuhkan penyakit tetapi juga bagaimana memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh; 11. Bahwa oleh karena itu pendidikan kedokteran dalam segala tingkatannya baik basic medical education, post graduated medical education maupun continuing professional development harus dapat meneguhkan profesi kedokteran sebagai profesi yang mulia (officium nobile) yang diarahkan untuk mensejahterakan bangsa; 12. Bahwa di dalam profesi kedokteran terkandung tanggung jawab sosial yang mulia sehingga nilai dan kualitas yang terbangun haruslah nilai Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 14 dari 115 halaman. Putusan Nomor 2 P/HUM/2025 dan kualitas yang sama-sama diinginkan oleh profesi kedokteran maupun masyarakat luas. Keseriusan dan Profesionalisme dalam pengelolaan segala hal yang berkaitan dengan pendidikan kedokteran, yang dalam kerangka organisasi IDI merupakan tugas dari kolegium, mengharuskan setiap pemangku kepentingan untuk mementingkan upaya pendidikan dokter guna tercapainya mutu dokter yang tinggi berdasarkan Standar Pendidikan Profesi Dokter (SPPD) yang telah menjadi patokan secara nasional dalam penyelenggaraan pendidikan kedokteran. Pendidikan kedokteran seyogyanya mempersiapkan para dokter agar mampu menerapkan pengetahuan ilmiah termutakhir untuk memajukan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit dan meneguhkan standar etik profesi kedokteran. Selama seorang dokter masih menjalankan profesinya dalam masing-masing bidang keahliannya, masyarakat luas memiliki keyakinan dengan persiapan terbaik yang dilakukan melalui proses pendidikan dengan standard dan mutu yang tinggi; 13. Bahwa ihwal profesi dokter dan pendidikan kedokteran yang dikaitkan dengan wadah organisasi profesi dokter dalam hal ini Ikatan Dokter Indonesia yang diuraikan Pemohon di atas sejalan dengan pandangan Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum Putusan Makhmakah Konstitusi Nomor 10/PUU-XV/2017 dalam pengujian Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, walaupun kedua Undang-Undang tersebut, yaitu Undang- Undang Nomor 29 Tahun 2024 tentang Praktik Kedokteran dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi berdasarkan ketentuan pasal 454 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan; 14. Bahwa sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, hubungan Organisasi Profesi Kedokteran dalam Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 15 dari 115 halaman. Putusan Nomor 2 P/HUM/2025 hal ini IDI dengan Kolegium Kedokteran Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2024 Tentang Praktik Kedokteran adalah sangat erat dan tidak bisa dipisahkan, karena Kolegium Kedokteran Indonesia adalah badan yang dibentuk oleh organisasi profesi IDI untuk masing-masing cabang disiplin ilmu, dengan tugas mengampu cabang disiplin ilmu tersebut. Sedangkan organisasi profesi di profesi kedokteran adalah Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sebagaimana disebutkan dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran; 15. Bahwa oleh karena itu Pengurus Besar (PB) IDI telah membentuk Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia (MKKI) sebagai wadah berhimpun bagi para kolegium dibidang kedokteran, dan menjadikan MKKI sebagai salah satu Majelis dalam Musyawarah Pimpinan Pusat (MPP) Ikatan Dokter Indonesia, sehingga kolegium menjadi bagian dari Organisasi Profesi. Sebagaimana dalam dalil Pemohon sebelumnya dimana Stuktur kepemimpinan pada tingkat pusat Ikatan Dokter Indonesia terdiri dari: a) Pengurus Besar IDI, b) Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia (MKKI), c) Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK), d) Majelis Pengembangan Pelayanan Keprofesian (MPPK), yang masing-masing memiliki wewenang dan tanggung jawab sesuai tugasnya. Pengaturan mengenai kegiatan internal organisasi yang berkaitan dengan bidang pendidikan kedokteran menjadi tanggung jawab Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia (MKKI); 16. Bahwa selanjutnya agar Kolegium yang dibentuk oleh organsiasi profesi Ikatan Dokter Indonesia terus dapat menjalankan peran, tugas, fungsi dan wewenangnya, maka Pemohon kemudian menerbitkan Surat Keputusan Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia Nomor 0106/KU/PB IDI/04/2022 Tentang Susunan Personalia Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia Masa Bakti 2022- 2025, tanggal 25 April 2022, dengan merujuk kepada: a. Anggaran Dasar IDI Bab III Pasal 7 dan Bab VI Pasal 13 dan 14; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 16 dari 115 halaman. Putusan Nomor 2 P/HUM/2025 b. Anggaran Rumah Tangga IDI Bab IV Pasal 23; c. Ketetapan Muktamar Ikatan Dokter Indonesia XXXI Tahun 2022 tanggal 25 Maret 2022; 17. Bahwa adapun susunan pengurus dan personalia Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia (MKKI) masa bakti 2022-2025 atau sebagaimana bukti tulis Pemohon bertanda P.6 terlampir adalah sebagai berikut: Badan Pembina/Penasehat: Prof. DR. Dr. David S Perdanakusuma Sp.BP.RE(K); Prof. Dr. Menaldi Rasmin, Sp.P(K); Prof. Dr. Errol U. Hutagalung, Sp. B, Sp.OT(K); Prof. Dr. Harmani Kalim, MPH., Sp.JP(K); Ketua : DR. Dr. Setyo Widi Nugroho, Sp.BS (K); Wakil Ketua I : DR. Dr. Ferdiansyah, Sp.OT (K); Wakil Ketua II : DR. Dr. Irsan Hasan, SpPD-KGEH, FINASIM; Sekretaris I : DR. Dr. Nani Cahyani Sudarsono, Sp.KO; Sekretaris II : DR. Dr. Putri Dianita Ika Meilia, SpFM, MCRM; Komisi-Komisi 1. Komisi Pendidikan; Ketua : Dr. Eko Arisetijono Sp.S (K); Anggota : DR. Dr. Tjut Nurul Alam Jacoeb, Sp.DV(K); Prof. DR. Dr. Aryono Hendarto, Sp.A (K), MPH.; Prof. DR. Dr. Endang Sutedja, Sp.DV(K); Prof. DR. Dr. Ignatius Riwanto, Sp.B, Sp.BD; 2. Komisi Sumber Daya Manusia, Distribusi dan Adaptasi; Ketua : Dr. Renan Sukmawan, ST, SpJP(K), FIHA, MARS, PhD Anggota : DR.Dr. Andi Ade Wijaya, SpAn. KAP; DR.Dr. Isman Firdaus, Sp.JP (K); DR.Dr. Kuntjoro Harimurti, SpPD-KGer, MSc.; Dr. Pattiselanno Roberth Johan, MARS; DR.Dr. Lisa Hasibuan, SpBP-RE(K); Dr. Rachmat Andi Hartanto, Sp BS (K); Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 17 dari 115 halaman. Putusan Nomor 2 P/HUM/2025 3. Komisi Ujian Nasional; Ketua : DR. Dr. Kiki Lukman M.Kes,Sp.B Sub.BD, FCSI, FAMS Anggota : DR. Dr. M. Rodasi Seswandhana, Sp.B, Sp.BP-RE(K); DR. Dr. Susi Susanah, SpA(K), M.Kes.; 4. Komisi Akreditasi dan Sertifikasi; Ketua : DR. Dr. Sandra Widaty, Sp.DV(K); Anggota : Dr. Pukovisa Prawiroharjo, SpN (K), PhD.; Dr. Ida Ayu Kshanti, Sp.PD.KEMD; Dr. Affan Priyambodo, Sp.BS(K); 5. Komisi Hubungan Luar Negeri; Ketua : Prof. DR. Dr. Budi Wiweko, Sp.OG(K) MPH.; Anggota : Prof. Dr. Wiwien Heru Wiyono, Ph.D, Sp.P(K), FISR; Prof. DR. Dr. Dwikora Novembri Utomo, Sp. OT (K); 18. Bahwa dalam upaya mengkoordinasikan peran, tugas, fungsi dan wewenang Kolegium Kedokteran Indonesia masing-masing disiplin ilmu kedokteran sebagaimana dalam poin 17 di atas, maka Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IDI mengamanahkan kepada struktur pimpinan IDI yaitu Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia (MKKI) untuk membuat pedoman pokok dalam tata kelola organsiaisi MKKI yang lazim disebut “Kompendium”. atau sebagaimana bukti tulis Pemohon bertanda P. 9 terlampir, berikut peran, tugas, fungsi dan wewenang Kolegium sejak berdirinya sampai dengan sekarang yaitu: 1. Membina dan mengkoordinasi kegiatan kolegium dalam pelaksanaan pendidikan profesi kedokteran; 2. Menetapkan kebijakan umum pendidikan profesi kedokteran Indonesia; 3. Menetapkan kebijakan terhadap tumpang tindih substansi/kewenangan bidang ilmu; 4. MKKI/Kolegium adalah bagian dari tim evaluasi pembukaan fakultas Kedokteran (FK)/Institusi Pendidikan Dokter Spesialis (IPDS) baru; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 17 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 18 dari 115 halaman. Putusan Nomor 2 P/HUM/2025 5. Berperan dalam menentukan sistem pendidikan profesi bidang kedokteran; 6. Berperan dalam menentukan kebijakan dalam pelaksanaan ujian nasional pendidikan profesi kedokteran; 7. Berperan dan merekomendasikan pengakuan keahlian dalam bidang kedokteran; 8. Menilai kelaikan dokter/dokter spesialis lulusan luar negeri yang hendak mengikuti program adaptasi dokter luar negeri, bersama dengan kolegium ilmu kedokteran terkait; 19. Bahwa Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia dan struktur kepengurusannya tetap menjalankan peran, tugas, fungsi dan wewenangnya sampai dengan sekarang ini, Kolegium Kedokteran Indonesia yang dibentuk organisasi profesi IDI tidak pernah dibekukan dan/atau dibubarkan atau dengan bahasa lain, eksistensi dan keberadaan Kolegium Kedokteran Indonesia tetap bertahan seperti biasanya sebagaimana diatur dan disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik kedokteran (exsisting), karena memang belum pernah terjadi permintaan dari Pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan vide Pasal 451 Undang-Undang a quo untuk melakukan serah terima dan/atau berkoordinasi dengan Pemerintah terkait dengan tugas, pokok dan fungsi sebagai sebuah kolegium kedokteran yang dibentuk oleh organisasi profesi IDI selama dalam masa transisi dan/atau peralihan kewenangan tugas dan jabatan tersebut kepada Kolegium yang dibentuk oleh Pemerintah bernama Kolegium Kesehatan Indonesia; 20. Bahwa halmana sejalan dengan Pandangan Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya atas Putusan Perkara Nomor 10- PUU-XIII-2017, yang secara lengkap Pemohon kutip secara lengkap sebagai berikut: “Kolegium Kedokteran/Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia merupakan unsur yang terdapat dalam IDI dan bukan merupakan Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 18 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 19 dari 115 halaman. Putusan Nomor 2 P/HUM/2025 organisasi yang terpisah dari IDI. Sebagai rumah besar dokter Indonesia, IDI mewadahi profesi kedokteran dari berbagai disiplin ilmu. Dengan demikian, setiap unsur dalam IDI memiliki fungsi masing-masing sesuai dengan AD/ART IDI. Kolegium Kedokteran Indonesia/Majelis Kolegium kedokteran Indonesia merupakan unsur dalam IDI yang bertugas untuk melakukan pengaturan dan pembinaan pelaksanaan sistem pendidikan profesi kedokteran. Dalam melakukan fungsi ini, Kolegium/Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia tetap berkoordinasi dengan berbagai unsur terkait baik di dalam maupun di luar IDI untuk mewujudkan cita-cita nasional dalam meningkatkan derajat kesehatan rakyat Indonesia yang juga menjadi tujuan pembentukan IDI melalui penyelenggaraan pendidikan kedokteran. Dengan demikian, terkait penyelenggaraan pendidikan kedokteran, sebagaimana juga disebutkan dalam AD/ART IDI, merupakan fungsi Kolegium Kedokteran/Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia sebagai salah satu unsur dari IDI yang memiliki kompetensi di bidang pendidikan kedokteran. Tidaklah berlebihan bila menempatkan Kolegium/Majelis Kolegium sebagai academic body profesi kedokteran. Berkenaan dengan adanya disharmoni perihal kolegium sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran yang hanya melibatkan Kolegium Kedokteran Indonesia dan Kolegium Kedokteran Gigi Indonesia, sementara itu dalam Undang-Undang Pendidikan Kedokteran hanya menyebutkan organisasi profesi, hal demikian tidaklah dimaknai bahwa terjadi inkonstitusionalitas norma karena pada hakikatnya kolegium adalah bagian dari organisasi profesi dalam hal ini IDI. Dalam hal ini organisasi profesi (IDI) harus memberdayakan keberadaan unsur- unsur dalam struktur organisasi termasuk kolegium sesuai dengan fungsinya masing- masing”; 21. Bahwa aspek kesejarahan yang penting dari organisasi profesi dan kolegium seperti yang Pemohon uraikan di atas itulah yang kemudian diakui oleh pembentuk undang-undang dalam melahirkan Undang- Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 19 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 20 dari 115 halaman. Putusan Nomor 2 P/HUM/2025 Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan vide Pasal 451 atau sebagaimana bukti tulis Pemohon bertanda P. 7 terlampir; B. Lahirnya Kolegium Kesehatan Indonesia Berdasarkan Pasal 451 dan 272 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan; 22. Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, telah diundangkan pada tanggal 8 Agustus 2023, tercatat dalam lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, tambahan lembaran negara republik Indoneia Nomor 6887. Dalam Pasal 451 Undang-Undang a quo disebutkan: “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Kolegium yang dibentuk oleh setiap organisasi profesi tetap diakui sampai dengan ditetapkannya kolegium sebagaimna dimaksud dalam Pasal 272 yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang ini”; Kemudian dalam bagian Kedelapan Tentang Kolegium pada Pasal 272 Undang-Undang a quo disebutkan: (1). Untuk mengembangkan cabang disiplin ilmu dan standar pendidikan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, setiap kelompok ahli tiap disiplin ilmu Kesehatan dapat membentuk Kolegium; (2). Kolegium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alat kelengkapan Konsil dan dalam menjalankan perannya bersifat independen; (3). Kolegium memiliki peran: a. menyusun standar kompetensi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan; dan b. menyusun standar kurikulum pelatihan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan; (4). Keanggotaan Kolegium berasal dari para guru dan ahli bidang ilmu Kesehatan; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 20 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 21 dari 115 halaman. Putusan Nomor 2 P/HUM/2025 (5). Ketentuan lebih lanjut mengenai Kolegium, termasuk tugas, fungsi, dan wewenang diatur dengan Peraturan Pemerintah”. 23. Bahwa menurut Pemohon anasir atau unsur Pasal 451 Undang- Undang Kesehatan a quo terdiri dari: 1. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku; Undang-Undang Kesehatan bernomor 17 Tahun 2023 yang berlaku sejak 8 Agustus 2023.LN 2023 (105), TLN (6887), Pasal 454 Undang-Undang Kesehatan mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 20204 Tentang Praktik Kedokteran dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Dokter, maka sesuai asas lex pasteriori (peraturan terbaru) mengesampingkan peraturan lama (lex priori); 2. Kolegium yang dibentuk oleh setiap organisasi profesi; Kenapa dan/atau ada apa dengan kolegium setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 a quo? jawabnya adalah kolegium yang dibentuk oleh organisasi profesi seperti Ikatan Dokter Indonesia yang membentuk organ bernama Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia, dimana dahulunya Kolegium ini dibentuk organisasi profesi berdasarkan ke-2 Undang-Undang existing, yaitu Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Pasal 1 angka 13 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013, Tetap diakui; “Kolegium Kedokteran Indonesia dan kolegium kedokteran gigi Indonesia adalah badan yang dibentuk oleh organisasi profesi untuk masing-masing cabang disiplin ilmu yang bertugas mengampu cabang disiplin ilmu tersebut”; 3. Tetap diakui; Organisasi Profesi bernama Ikatan Dokter Indonesia, membentuk kolegium bernama MKKI, Perhimpunan Ahli Bedah Orthopedi dan Traumatologi (PABOI) membentuk Kolegium bernama Kolegium Orthopedi dan Traumatologi dan seterusnya, mereka semua “Diakui”, baik secara de facto maupun de jure; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 21 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 22 dari 115 halaman. Putusan Nomor 2 P/HUM/2025 Secara de facto, Organisasi profesi membentuk kolegium dalam kenyataannya adalah sebagai subyek hukum yang melakukan segala hak dan kewajibannya (peran, fungsi, kedudukan dan kewenangan semuanya mendapatkan pengakuan dari Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan; Secara de jure, Pengakuan negara secara hukum terhadap entitas organisasi profesi sebagai sebuah badan hukum dalam bentuk perkumpulan yang terdaftar dan mendapatkan pengesahan dari kementerian hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia; Sementara sifat pengakuan terhadap Kolegium yang dibentuk oleh organisasi profesi oleh Pemerintah tersebut dapat secara Temporary atau Permanent (Penuh dan Tetap); 4. Sampai dengan ditetapkannya; Kolegium yang dibentuk oleh organisasi profesi semua tersebut sampai kapan mendapatkan pengakuan secara de facto dan de jure dengan sifat pengakuannya yang sementara tersebut, maka dijawab dalam pasal lain Undang-Undang Kesehatan a quo yaitu sampai dengan ditetapkannya Kolegium berdasakan Pasal 272; Makna frasa sampai dengan ditetapkannya menurut Pemohon adalah sebagai jembatan hukum (tugas, pokok, fungsi dan kewenangan/hak dan kewajiban) sebagai titian jalan yang menghubungkan antara entitas badan hukum lama dengan segala hak dan kewajibannya kepada entitas badan hukum baru dengan segala hak dan kewajibannya pula. Maka disinilah harus terjadi transisi terstruktur agar sesuai tujuan hukum itu sendiri berupa (kepastian, kemanfaatan dan keadilan) sehingga tidak berimplikasi terjadinya ketidakpastian hukum dan kekosongan hukum. Terjaga stabilitas dan kesinambungan dalam pendidikan dan sertifikasi profesi dalam masa transisi menuju pembentukan kolegium baru; 5. Kolegium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang ini; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 22 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 23 dari 115 halaman. Putusan Nomor 2 P/HUM/2025 Pasal 272 Undang-Undang tentang Kesehatan a quo menyebutkan dalam ayat (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kolegium, termasuk tugas, fungsi, dan wewenang diatur dengan Peraturan Pemerintah”; 24. Bahwa makna pada Ketentuan Pasal 451 Undang-Undang a quo, apabila ditafsirkan dengan metode penafsiran sistematis, penafsiran historis, dan penafsiran teleologis (sosiologis), maka akan dijumpai kandungan maknanya sebagai berikut: a. Penafsiran sistematis; Penafsiran sistematis adalah pendekatan yang melihat sebuah pasal dalam konteks keseluruhan undang-undang atau sistem hukum secara menyeluruh, mempertimbangkan pasal-pasal lain dalam undang-undang yang sama, serta kaitan antara ketentuan yang diatur dalam peraturan di atasnya atau di bawahnya; Penerapan pada ketentuan Pasal 451 Undang-Undang a quo perlu ditafsirkan dengan mengaitkannya dengan ketentuan Pasal 272 Undang-Undang a quo, yang menyebutkan pembentukan kolegium baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Ketentuan Pasal 451 Undang-Undang a quo mengatur pengakuan sementara, sehingga penafsirannya harus mempertimbangkan bahwa kolegium lama yang dibentuk organisasi profesi IDI bernama Kolegium Kedokteran Indonesia tetap berfungsi sampai kolegium baru (yang diatur oleh Pasal 272) ditetapkan; Penafsiran ini membantu memahami bagaimana norma didalam ketentuan Pasal 451 Undang-Undang a quo berdampingan dan koheren dengan norma lainnya dalam undang-undang yang sama untuk menghindari pertentangan dan memastikan koherensi antar pasal; b. Penafsiran historis; Penafsiran historis berusaha memahami maksud pembentuk undang-undang dengan meninjau latar belakang dan proses Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 23 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 24 dari 115 halaman. Putusan Nomor 2 P/HUM/2025 pembentukan undang-undang, termasuk naskah akademik dan pembahasan dalam rapat pembahasan undang-undang; Penerapan pada ketentuan Pasal 451 Undang-Undang a quo perlu ditafsirkan, karena kolegium kedokteran Indonesia yang dibentuk organisasi profesi IDI dalam kesejarahannya di Indonesia, sebelumnya telah berperan penting dalam regulasi dan pendidikan kedokteran, penafsiran historis terhadap ketentuan Pasal 451 Undang-Undang a quo dapat membantu memahami alasan pembentuk undang-undang memberikan pengakuan sementara bagi kolegium yang dibentuk Organisasi Profesi IDI bernama Kolegium Kedokteran Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang bermaksud memberikan kesinambungan fungsi kolegium sambil menunggu peralihan penuh ke sistem kolegium baru berdasarkan ketentuan Pasal 272 Undang-Undang a quo; Pendekatan ini membantu memperjelas maksud dan tujuan dibalik pengaturan transisi dalam ketentuan Pasal 451 Undang-Undang a quo, sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk pengaturan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah atau Peraturan Pelaksana lainnya yang komprehensif dan berkepastian hukum sehingga tidak sampai terjadi kekosongan hukum; c. Penafsiran teleologis (sosiologis); Penafsiran teleologis atau sosiologis adalah pendekatan yang mempertimbangkan tujuan sosial atau nilai yang hendak dicapai oleh ketentuan undang-undang. Fokusnya adalah manfaat sosial atau kemaslahatan yang ingin dicapai oleh ketentuan hukum tersebut; Penerapan pada ketentuan Pasal 451 Undang-Undang a quo dapat ditafsirkan secara teleologis dengan memahami bahwa pengakuan sementara terhadap kolegium organisasi profesi IDI bernama Kolegium Kedokteran Indonesia dimaksudkan untuk menjaga stabilitas dan kesinambungan dalam pendidikan dan sertifikasi Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 24 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 25 dari 115 halaman. Putusan Nomor 2 P/HUM/2025 profesi kesehatan di tengah proses transisi menuju pembentukan kolegium baru. Ini untuk menghindari kekosongan pengaturan yang dapat mengganggu sistem pendidikan kedokteran dan proses sertifikasi yang sudah berjalan; Dengan pendekatan ini, ketentuan Pasal 451 Undang-Undang a quo dilihat sebagai langkah untuk melindungi kepentingan publik dalam memastikan adanya kesinambungan regulasi di bidang kesehatan, terutama di sektor pendidikan dan standar kompetensi profesi medis; 25. Bahwa dengan demikian penafsiran ketentuan Pasal 451 Undang- Undang a quo yang paling tepat menurut Pemohon adalah melalui kombinasi dari pendekatan sistematis, historis, dan teleologis. Ketiga pendekatan ini memberikan gambaran yang menyeluruh tentang maksud pasal tersebut sebagai aturan transisi yang menjamin kelangsungan fungsi kolegium lama yang dibentuk organisasi profesi IDI bernama Kolegium Kedokteran Indonesia hingga kolegium baru yang diatur oleh undang-undang kesehatan ini terbentuk; Dari sisi sistematis, pengakuan sementara ini memperlihatkan adanya kesinambungan regulasi, historis menunjukkan maksud untuk mempertahankan otoritas kolegium lama yang dibentuk oleh organisasi profesi, dan teleologis memastikan tidak ada kekosongan hukum yang dapat menghambat operasionalisasi pendidikan dan sertifikasi kesehatan; 26. Bahwa menurut Pemohon makna dan tafsir dari pengakuan kolegium dalam ketentuan Pasal 451 Undang-Undang a quo mengandung beberapa aspek penting yang berhubungan dengan status hukum kolegium yang telah dibentuk oleh organisasi profesi kedokteran IDI bernama Kolegium Kedokteran Indonesia, yaitu: 1. Pengakuan sementara atas keberadaan kolegium organisasi profesi; Ketentuan Pasal 451 Undang-Undang a quo dapat dimaknai dengan memberikan pengakuan sementara terhadap kolegium Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 25 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 26 dari 115 halaman. Putusan Nomor 2 P/HUM/2025 yang dibentuk oleh organisasi profesi kedokteran IDI. Artinya, kolegium yang sudah ada sebelumnya tetap diakui dan dapat beroperasi sebagaimana mestinya dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya hingga terbentuknya kolegium baru yang diatur dalam Undang-Undang Kesehatan ini; Pengakuan ini menunjukkan adanya continuity atau kelanjutan operasional kolegium kedokteran Indonesia yang dibentuk organisasi profesi IDI untuk menghindari kekosongan otoritas atau peraturan dalam hal pendidikan kedokteran dan standar profesi selama masa transisi; 2. Masa berlaku pengakuan terbatas; Ketentuan Pasal 451 Undang-Undang a quo menetapkan bahwa pengakuan terhadap kolegium kedokteran Indonesia yang dibentuk organisasi profesi IDI berlaku hanya sampai dengan "ditetapkannya kolegium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 Undang- Undang a quo yang dibentuk berdasarkan undang-undang ini." Dengan kata lain, begitu kolegium baru yang diatur oleh Pemerintah qq Kementerian Kesehatan terbentuk dan ditetapkan, maka pengakuan terhadap kolegium lama otomatis berakhir; Ini mengindikasikan bahwa keberadaan kolegium kedokteran Indonesaia yang dibentuk oleh organisasi profesi IDI hanya diakui selama proses pembentukan kolegium baru berlangsung, sehingga pengakuan tersebut bersifat sementara dan kondisional; 3. Makna recognition atau pengakuan dalam konteks legal; Penggunaan istilah “diakui” dalam pasal ini berarti bahwa secara hukum, negara mengakui eksistensi, peran, fungsi, tugas dan wewenang kolegium kedokteran Indonesaia yang dibentuk oleh organisasi profesi IDI. Dengan demikian, kolegium ini tetap dapat menjalankan fungsi regulasi pendidikan kedokteran, standar kompetensi, dan sertifikasi sementara hingga ada penggantian resmi; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 26 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 27 dari 115 halaman. Putusan Nomor 2 P/HUM/2025 Dalam konteks yuridis, pengakuan ini menunjukkan bahwa produk, keputusan, atau standar yang dikeluarkan oleh kolegium kedokteran Indonesia yang dibentuk organisasi profesi IDI tetap memiliki kekuatan hukum selama kolegium baru belum berfungsi penuh; 4. Jaminan keberlanjutan pelaksanaan fungsi dan tugas kolegium kedokteran Indonesia yang dibentuk organisasi profesi IDI; Pengakuan ini memberikan jaminan agar kolegium kedokteran Indonesia yang dibentuk organisasi profesi IDI tetap bisa menjalankan tugas dan fungsinya, seperti menetapkan standar kompetensi, melakukan sertifikasi, dan pembinaan profesi tanpa terhambat oleh perubahan regulasi; Dengan kata lain, negara menghindari risiko terhentinya pelaksanaan tugas kolegium kedokteran Indonesaia yang dibentuk organisasi profesi IDI terkait pendidikan dan kompetensi kesehatan selama masa transisi menuju kolegium yang baru yang dibentuk oleh Pemerintah; 5. Implikasi terhadap pengaturan transisi; Ketentuan Pasal 451 dan Pasal 272 Undang-Undang a quo mengisyaratkan pentingnya pengaturan yang lebih rinci melalui Peraturan Pemerintah atau regulasi pelaksana lain agar transisi dari kolegium kedokteran Indonesia yang dibentuk organisasi profesi IDI ke kolegium baru yang dibentuk oleh Pemerintah qq Kementerian Kesehatan dapat berjalan tertib. Transisi tersebut bisa mencakup tata cara pengalihan wewenang, standar kompetensi, serta tugas administratif lainnya; Tanpa peraturan transisi yang jelas, pengakuan sementara ini dapat menimbulkan dampak hukum berupa ketidakpastian hukum dan kekosongan hukum bagi perguruan tinggi, tenaga kesehatan, dan organisasi profesi mengenai kelangsungan regulasi profesi kedokteran; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 27 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 28 dari 115 halaman. Putusan Nomor 2 P/HUM/2025 27. Bahwa oleh karena itu Pasal 451 Undang-Undang a quo memberikan pengakuan sementara atas kolegium yang dibentuk oleh organisasi profesi IDI bernama Kolegium Kedokteran Indonesia sampai terbentuknya kolegium baru sesuai Pasal 272 Undang-Undang a quo. Ini berarti kolegium yang dibentuk organisasi profesi IDI bernama Kolegium Kedokteran Indonesaia masih memiliki otoritas hukum untuk menjalankan tugas dan fungsinya sampai ada penggantian resmi. Karena itulah maka penting artinya pengaturan transisi secara rinci dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan untuk memastikan kelancaran peralihan fungsi dan menghindari ketidakpastian hukum dan kekosongan hukum; 28. Bahwa karena itu dapat disimpulkan kalau makna yang terkandung dalam Pasal 451 Undang-Undang a quo berfungsi sebagai ketentuan transisional yang memastikan kelangsungan hukum dan operasional kolegium yang telah dibentuk oleh organisasi profesi IDI bernama Kolegium Kedokteran Indonesia denga tujuan utamanya adalah untuk: a. Menjaga kontinuitas sehingga tidak terjadi ketidak pastian hukum, kekosongan hukum dan operasional kolegium selama masa transisi dari sistem kolegium lama ke sistem kolegium baru; b. Memberikan waktu adaptasi sehingga memungkinkan waktu bagi pemerintah dan organisasi profesi untuk menyesuaikan diri dengan regulasi baru yang diatur dalam Undang-Undang a quo; c. Mencegah ketidakpastian hukum, kekosongan hukum dan memastikan keberadaan dan fungsi Kolegium Kedokteran Indonesia yang dibentuk organisasi profesi IDI tetap diakui sampai kolegium baru resmi dibentuk pemerintah qq Kementerian Kesehatan sesuai dengan ketentuan undang-undang ini; 29. Bahwa pandangan Pemohon di atas didasarkan pada frasa kunci dalam Pasal 451 Undang-Undang a quo yang terdiri: a. Pada saat undang-undang ini mulai berlaku; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 28 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 29 dari 115 halaman. Putusan Nomor 2 P/HUM/2025 Frasa ini menunjukkan bahwa ketentuan dalam Pasal 451 Undang-Undang a quo mulai berlaku bersamaan dengan penerapan Undang-Undang a quo. Dengan kata lain, perubahan yang diatur dalam undang-undang ini langsung berpengaruh sejak undang-undang tersebut disahkan; b. Kolegium yang dibentuk oleh setiap organisasi profesi tetap diakui; Pengakuan akan kolegium yang dibentuk oleh organisasi profesi IDI bernama Kolegium Kedokteran Indonesia sebelum undang- undang ini tetap memiliki status hukum yang sah dan diakui oleh negara. Organisasi profesi IDI yang merujuk pada badan atau perkumpulan yang dibentuk oleh para profesional di bidang kedokteran untuk mengatur standar kompetensi, etika, dan pelatihan; c. Sampai dengan ditetapkannya kolegium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 Undang-Undang a quo yang dibentuk berdasarkan undang-undang ini, maka masa berlaku pengakuan terhadap Kolegium Kedokteran Indonesia yang dibentuk organisasi profesi IDI berlanjut hingga kolegium baru yang diatur dalam Pasal 272 Undang-Undang Kesehatan resmi dibentuk; 30. Bahwa sehingga makna dan implikasi hukum dari Pasal 451 Undang- Undang a quo adalah: a. Pengakuan terhadap kolegium kedokteran Indonesia yang dibentuk organisasi profesi IDI; Dengan adanya pengakuan terhadap kolegium yang dibentuk oleh organisasi profesi IDI bernama Kolegium Kedokteran Indonesia, undang-undang ini memberikan perlindungan hukum kepada institusi-institusi tersebut; Ini memastikan bahwa Kolegium Kedokteran Indonesia yang dibentuk organisasi profesi IDI dapat terus menjalankan fungsi- fungsinya tanpa gangguan hingga kolegium yang dibentuk Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 29 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 30 dari 115 halaman. Putusan Nomor 2 P/HUM/2025 pemerintah qq Kementerian Kesehatan yang baru resmi dibentuk, karena itu pengakuan tersebut mencakup: 1. Legitimasi operasional dimana Kolegium Kedokteran Indonesia yang dibentuk organisasi profesi IDI tetap dapat mengatur dan mengawasi anggotanya sesuai dengan peran yang telah ditetapkan sebelumnya; 2. Transisi yang terstruktur guna memberikan waktu bagi pemerintah untuk menyusun dan menetapkan kolegium yang dibentuk pemerintah qq Kementerian Kesehatan yang baru dan yang akan menggantikan Kolegium Kedokteran Indonesaai yang dibentuk organisasi profesi IDI sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Kesehatan a quo; b. Pembentukan kolegium oleh Pemerintah berdasarkan Undang- Undang Tentang Kesehatan; Pasal 451 Undang-Undang a quo menekankan bahwa pengakuan terhadap Kolegium Kedokteran Indonesia yang dibentuk organisasi profesi IDI berlanjut hingga kolegium baru dibentuk pemerintah berdasarkan undang-undang ini, yang oleh karena itu akan muncul implikasi hukumnya berupa: 1. Peralihan kepemilikan dan wewenang dimana Kolegium baru yang diatur oleh Kementerian Kesehatan akan mengambil alih fungsi pengawasan dan penetapan standar kompetensi yang sebelumnya dipegang oleh Kolegium Kedokteran Indonesia yang dibentuk oleh organisasi profesi IDI; 2. Harmonisasi regulasi; Dimana kolegium baru yang dibentuk oleh Pemerintah qq Kementerian Kesehatan diharapkan akan lebih selaras dengan regulasi kesehatan yang lebih terpusat, mengurangi tumpang tindih regulasi yang mungkin terjadi antara kolegium kedokteran Indonesaia yang dibentuk organisasi profesi IDI dan kolegium baru yang dibentuk Pemerintah qq Kementerian Kesehatan; c. Kepastian hukum dan stabilitas sistem regulasi; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 30 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 31 dari 115 halaman. Putusan Nomor 2 P/HUM/2025 Ketentuan Pasal 451 Undang-Undang a quo berkontribusi pada kepastian hukum dengan memastikan bahwa tidak akan ada kekosongan hukum, rechtsvacuum atau konflik regulasi yang terjadi secara tiba-tiba karena adanya alasan: 1. Profesionalisme dan kepercayaan publik dimana terdapat jaminan kalau regulasi yang mengatur profesi kesehatan tetap berjalan dengan baik, menjaga kepercayaan publik terhadap sistem kesehatan; 2. Kepastian bagi praktisi kesehatan hal ini untuk memberikan kepastian bagi tenaga medis bahwa standar kompetensi dan sertifikasi mereka tetap diakui selama masa transisi; Hal ini menunjukkan bahwa Undang-Undang a quo memberikan masa transisi bagi kolegium lama bernama Kolegium Kedokteran Indonesia yang dibentuk oleh organisasi profesi IDI untuk tetap berfungsi sampai dengan kolegium nasional yang baru yang dibentuk oleh Pemerintah qq Kementerian Kesehatan ditetapkan. Ketentuan ini penting dari sisi asas lex posterior derogat legi priori (undang-undang yang lebih baru mengesampingkan undang-undang yang lama) dan asas kepastian hukum, karena ketentuan ini menjamin keberlanjutan fungsi kolegium lama yang dibentuk oleh organisasi profesi IDI bernama Kolegium Kedokteran Indonesia tanpa menimbulkan kekosongan hukum dan ketidakpastian hukum; Maka dalam konteks ini, Undang-Undang a quo secara tegas memberikan ruang bagi kolegium kedokteran Indonesia yang dibentuk organisasi profesi IDI untuk tetap menjalankan fungsi mereka, yang berarti kolegium kedokteran Indonesia yang dibentuk organisasi profesi masih diakui secara sah; 31. Bahwa akan tetapi ketentuan koherensi antara Pasal 451 dan Pasal 272 Undang-Undang a quo yang jelas-jelas inheren dan satu kesatuan, karena lahirnya norma hukum ketentuan Pasal 272 Undang-Undang a quo adalah berasal dari norma hukum pokok yang berasal dari ketentuan Pasal 451 Undang-Undang a quo, atau secara Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 31 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 32 dari 115 halaman. Putusan Nomor 2 P/HUM/2025 normatif hukum dapat dijelaskan kalau Pasal 451 Undang-Undang a quo dengan Pasal 272 Undang-Undang a quo memiliki karakterisik, dan relevansi idealistik hukum yang nantinya harus dan wajib dijabarkan secara teknis oleh Termohon dalam Peraturan Pemerintah sebagai Pelaksanaan dari Undang-Undang a quo tentang kolegium agar terjamin kepastian hukum dan keadilan hukum secara timbal balik terhadap pemenuhan hak dan penenuaian kewajiban hukum yang bersumber kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi ternyata ketentuan Pasal 451 dan Pasal 272 Undang-Undang a quo dimaknai lain dalam ketentuan tentang “Kolegium” yang diatur dalam Pasal 704 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 705 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5), Pasal 706, Pasal 707, Pasal 708 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 709, Pasal 710 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 711 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, ternyata dihilangkannya dan/atau ditiadakannya norma hukum sebagian dalam Pasal 451 dan Pasal 272 Undang-Undang a quo tentang kedudukan hukum organisasi profesi IDI yang membentuk Kolegium Kedokteran Indonesai, dengan segala struktur, peran, tugas dan fungsi serta keberadaannya, termasuk pada masa peralihan atau transisi yang seharusnya diatur dalam ketentuan Pasal 704 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 705 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5), Pasal 706, Pasal 707, Pasal 708 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 709, Pasal 710 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 711 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, ketika Termohon hendak melaksanakan ketentuan Pasal 451 dan 272 Undang-Undang a quo, sebagaimana dalam konsideran menimbang atas Peraturan Pemerintah a quo; C. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Menciptakan Kekosongan Hukum Dan Ketidakpastian Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 32 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 33 dari 115 halaman. Putusan Nomor 2 P/HUM/2025 Hukum Karena Tidak Diaturnya Proses Transisi Dari Kolegium Kedokteran Indonesia Yang Dibentuk Oleh Organisasi Profesi IDI Ke Kolegium Kesehatan Indonesia Yang Dibentuk Oleh Pemerintah; 32. Bahwa untuk pelaksanaan ketentuan Pasal 451 dan Pasal 272 Undang-Undang a quo, secara lengkap Termohon menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yang dalam bagian Ketujuh Pasal 704 s.d. Pasal 711 Peraturan Pemerintah a quo mengatur tentang “Kolegium” atau sebagaimana bukti tulis Pemohon bertanda P. 8 terlampir, yang bunyinya sebagai berikut: a. Pasal 704 Peraturan Pemerintah a quo, tentang Umum menyebutkan: (1). Untuk mengembangkan cabang disiplin ilmu dan standar pendidikan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, setiap kelompok ahli tiap disiplin ilmu kesehatan dapat membentuk kolegium; (2). Keanggotaan Kolegium berasal dari para guru dan ahli bidang ilmu kesehatan; (3). Kolegium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh Menteri; b. Pasal 705 Peraturan Pemerintah a quo, tentang tugas, fungsi dan wewenang menyebutkan: (1). Kolegium memiliki peran: a. menyusun standar kompetensi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan; b. menyusun standar kurikulum pelatihan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan; (2). Dalam menjalankan peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kolegium bersifat independen; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 33 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 34 dari 115 halaman. Putusan Nomor 2 P/HUM/2025 (3). Kolegium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas mengembangkan cabang disiplin ilmu dan standar pendidikan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan; (4). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kolegium menjalankan fungsi: a. penyusunan standar kompetensi dan standar kurikulum pelatihan; b. terlibat dalam penyusunan standar nasional pendidikan tinggi pada pendidikan tinggi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang dilaksanakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan; c. penyusunan kurikulum pendidikan tinggi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan bersama penyelenggara pendidikan; d. penyusunan standar profesi bersama dengan Konsil untuk ditetapkan oleh Menteri; e. bekerja sama dengan penyelenggara pendidikan tinggi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan untuk melaksanakan uji kompetensi; f. penyusunan kajian jenis dan kelompok Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan bersama dengan Konsil untuk ditetapkan Menteri; g. penyusunan kompetensi yang beririsan; h. penyusunan kajian penambahan kompetensi; i. pelaksanaan evaluasi kompetensi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan WNI lulusan luar negeri dan WNA lulusan luar negeri bersama Menteri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan Konsil; j. pemberian dukungan penyusunan persyaratan dan standar Rumah Sakit Pendidikan; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 34 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 35 dari 115 halaman. Putusan Nomor 2 P/HUM/2025 (5). Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), kolegium memiliki wewenang untuk menerbitkan sertifikat kompetensi; c. Pasal 706 Peraturan Pemerintah a quo menyebutkan: Kolegium dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya berkoordinasi dengan pihak terkait sesuai disiplin ilmunya; d. Pasal 707 Peraturan Pemerintah a quo menyebutkan: (1). Kolegium dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 705 ayat (3) sampai dengan ayat (5) harus berkoordinasi dengan Menteri dalam menjamin kesesuaian dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri; (2). Dalam hal pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri, Menteri dapat melakukan penyesuaian pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang; e. Pasal 708 Peraturan Pemerintah a quo, tentang Kolegium Kesehatan Indonesia menyebutkan: (1). Dalam rangka mengoordinasikan pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Kolegium, dibentuk Kolegium Kesehatan Indonesia; (2). Susunan keanggotaan Kolegium Kesehatan Indonesia, terdiri atas: a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; b. 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota; dan c. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing Kolegium sebagai anggota; (3). Ketua Kolegium Kesehatan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan sebagai perwakilan dalam Konsil Kesehatan Indonesia; f. Pasal 709 Peraturan Pemerintah a quo menyebutkan: Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 35 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 36 dari 115 halaman. Putusan Nomor 2 P/HUM/2025 Untuk dapat diangkat sebagai anggota Kolegium Kesehatan Indonesia harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. warga negara Indonesia; b. sehat jasmani dan rohani; c. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia; d. berkelakuan baik; e. berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat diangkat; f. bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, pernah melakukan praktik keprofesian paling sedikit 10 (sepuluh) tahun dan memiliki STR; g. tidak pernah dan tidak sedang menjalani sanksi disiplin, etik dan hukum; dan h. tidak merangkap jabatan yang memiliki potensi konflik kepentingan; g. Pasal 710 Peraturan Pemerintah a quo menyebutkan: (1). Menteri melakukan seleksi calon anggota Kolegium Kesehatan Indonesia dengan melibatkan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan untuk penetapan Kolegium Kesehatan Indonesia; (2). Keanggotaan Kolegium Kesehatan Indonesia diangkat dan diberhentikan oleh Menteri; (3). Masa bakti keanggotaan Kolegium Kesehatan Indonesia selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 709; h. Pasal 711 Peraturan Pemerintah a quo menyebutkan: Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, mekanisme seleksi, tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota, serta tata cara Kolegium Kesehatan Indonesia diatur dengan Peraturan Menteri; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 36 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 37 dari 115 halaman. Putusan Nomor 2 P/HUM/2025 33. Bahwa secara karakteristik Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan seharusnya merupakan penjabaran hukum rinci atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yang harus dibuat secara integratif dan holistik untuk meningkatkan kapasitas dan ketahanan kesehatan, hal mana sejalan dan sesuai dengan konsideran huruf e Undang-Undang Kesehatan a quo, ini juga sesuai dengan Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia dalam alinea Pertama Peraturan a quo disebutkan: “Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan ketahanan Kesehatan dalam kerangka transformasi Kesehatan untuk tercapainya peningkatan derajat Kesehatan Masyarakat yang setinggi-tingginya, diselenggarakan upaya kesehatan, sumber daya kesehatan, dan pengelolaan kesehatan yang didukung dengan penguatan regulasi”; Masih menurut Penjelasan atas Peraturan Pemerintah a quo dalam alinea ketiga Penjelasan Peraturan Pemerintah a quo disebutkan juga sebagai berikut: “Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, terdapat kebutuhan hukum untuk mengatur penyelenggaraan upaya kesehatan dan sumber daya kesehatan secara komprehensif. Oleh karena itu, dalam rangka memberikan kepastian hukum, mengimplementasikan transformasi kesehatan, dan melakukan simplifikasi regulasi, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan”; 34. Bahwa faktanya ketentuan Pasal 451 dan 272 Undang-Undang tentang Kesehatan a quo harusnya dijabarkan secara rinci menurut hukum kedalam Peraturan Pemerintah a quo, ternyata hanya dijabarkan secara parsial dengan cara ditiadakannya kedudukan hukum Kolegium Kedokteran Indonesia yang dibentuk oleh organisasi profesi IDI, halmana terlihat dari tidak adanya Kedudukan hukum Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 37 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 38 dari 115 halaman. Putusan Nomor 2 P/HUM/2025 Kolegium Kedokteran Indonesia yang dibentuk oleh organisasi profesi IDI dengan segala tugas, fungsi, peran dan kewenangannya yang akan mentransisikan kepada Kolegium baru yang dibentuk berdasarkan Pasal 272 Undang-Undang tentang Kesehatan a quo; Ketentuan Pasal 704 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 705 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5), Pasal 706, Pasal 707, Pasal 708 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 709, Pasal 710 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 711 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan akhirnya tidak sejalan dan bersesuaian dengan Konsideran huruf e Undang-Undang a quo serta Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 dalam alinea pertama dan ketiga a quo; 35. Bahwa apalagi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan kemudian ternyata dijadikan dasar oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menerbitkan Peraturan Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Mekanisme Seleksi, Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian, Dan Tata Kerja Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia dan Majelis Disipilin Profesi, atau sebagaimana bukti tulis Pemohon bertanda P. 10 terlampir, serta dari adanya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 a quo, kemudian Menteri Kesehatan menerbitkan Surat Keputusan Nomor HK.01.07/MENKES/1581/2024 Tentang Keanggotaan Kolegium Kesehatan Indonesia Periode Tahun 2024-2028, yang dalam Diktum Kedelapan surat keputusan a quo berbunyi: “Pada saat Keputusan Menteri ini dimulai berlaku, kolegium yang dibentuk oleh setiap organisasi profesi dinyatakan tidak diakui berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan”, atau sebagaimana bukti tulis Pemohon bertanda P. 11 terlampir; 36. Bahwa Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 12 Tahun 2024 yang mengatur mekanisme seleksi, tata cara pengangkatan dan Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 38 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 39 dari 115 halaman. Putusan Nomor 2 P/HUM/2025 pemberhentian, serta tata cara kerja Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia, dan Majelis Disiplin Profesi, memiliki kedudukan hukum sebagai peraturan pelaksana dalam kerangka sistem hukum di Indonesia; Akan tetapi terdapat beberapa persoalan terkait kedudukan hukum dan implementasi Permenkes tersebut, terutama jika dikaitkan dengan keberadaan kolegium lama yang dibentuk oleh organisasi profesi sesuai Pasal 451 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Berikut ini kedudukan hukum dan implikasinya: 1. Kedudukan hukum Permenkes dalam hierarki peraturan perundang-undangan; Permenkes merupakan peraturan pelaksana yang secara hukum berfungsi untuk menjabarkan atau memberikan rincian teknis dari ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang menjadi dasar operasionalnya. Sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, posisi Permenkes berada di bawah undang-undang dan peraturan pemerintah. Artinya, Permenkes tidak boleh bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang atau peraturan pemerintah; 2. Permasalahan ketiadaan pengaturan teknis transisi dalam Peraturan Pemerintah; Pasal 451 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 memberikan pengakuan sementara terhadap kolegium yang dibentuk oleh organisasi profesi, sampai terbentuknya kolegium baru sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Idealnya, Peraturan Pemerintah yang merupakan turunan langsung dari Undang- Undang tersebut perlu mencantumkan ketentuan teknis mengenai transisi dari kolegium lama ke kolegium baru, termasuk aspek pengalihan tugas, wewenang, dan tanggung jawab; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 39 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 40 dari 115 halaman. Putusan Nomor 2 P/HUM/2025 Ketiadaan aturan transisi dalam Peraturan Pemerintah ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum (legal uncertainty) bagi kolegium yang dibentuk oleh organisasi profesi. Karena tidak ada pedoman jelas mengenai cara dan waktu pengalihan peran, kolegium lama dan baru dapat mengalami tumpang tindih kewenangan, yang berpotensi menimbulkan konflik atau dualisme dalam tata kelola profesi kesehatan; 3. Implikasi hukum dari ketiadaan pengaturan transisi dalam Peraturan Pemerintah; Ketiadaan aturan transisi dalam Peraturan Pemerintah menyebabkan peran Permenkes menjadi lebih dominan dalam mengatur aspek operasional dari kolegium kesehatan, konsil, dan majelis disiplin. Namun, karena posisi Permenkes lebih rendah dari Peraturan Pemerintah, seharusnya pengaturan teknis yang krusial seperti transisi kewenangan kolegium lama ke kolegium baru diatur dalam Peraturan Pemerintah. Dengan ketiadaan tersebut, Permenkes tidak sepenuhnya mampu memberikan landasan hukum yang kuat bagi proses transisi ini; Jika Permenkes mengatur sendiri mekanisme transisi tanpa adanya arahan dari Peraturan Pemerintah, maka hal ini berpotensi menimbulkan implikasi hukum berupa: a. Dualisme Kewenangan; Kolegium lama yang masih diakui oleh Pasal 451 Undang- Undang Kesehatan berpotensi merasa tetap berwenang hingga ada aturan teknis transisi yang jelas, yang bisa menimbulkan konflik kepentingan dengan kolegium baru yang dibentuk sesuai Permenkes; b. Pelanggaran Hierarki Peraturan; Permenkes tidak boleh mengatur lebih jauh dari kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di atasnya. Jika Permenkes mengatur sendiri hal-hal yang seharusnya dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah, ini berpotensi Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 40 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 41 dari 115 halaman. Putusan Nomor 2 P/HUM/2025 bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan yang benar; 4. Potensi Maladministrasi; Mengingat bahwa Pasal 451 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 masih mengakui kolegium lama, mengabaikan atau menyingkirkan kolegium tersebut tanpa panduan transisi yang jelas berpotensi menimbulkan maladministrasi. Hal ini dapat berdampak pada terjadinya kesalahan prosedur administratif, terutama jika kolegium lama merasa hak dan kewenangannya terabaikan; Dengan demikian Permenkes Nomor 12 Tahun 2024 berfungsi sebagai peraturan pelaksana, namun kedudukannya lebih rendah dari undang-undang dan peraturan pemerintah. Oleh karena itu, pengaturan transisi dari kolegium lama ke kolegium baru seharusnya diatur terlebih dahulu dalam Peraturan Pemerintah. Ketiadaan ketentuan transisi dalam Peraturan Pemerintah menyebabkan ketidakpastian hukum yang berdampak pada dualisme kewenangan, potensi maladministrasi, dan pelanggaran hierarki peraturan. Revisi pada Peraturan Pemerintah, koordinasi dengan organisasi profesi, dan pemberian jangka waktu transisi yang jelas adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk menjaga kepastian hukum dan mencegah konflik dalam pelaksanaan undang-undang; 37. Bahwa demikian pula dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1581/2024 Tentang Keanggotaan Kolegium Kesehatan Indonesia Periode Tahun 2024- 2028, yang dalam Diktum Kedelapan Surat Keptusan a quo berbunyi: “Pada saat Keputusan Menteri ini dimulai berlaku, kolegium yang dibentuk oleh setiap organisasi profesi dinyatakan tidak diakui berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan”, telah membawa implikasi hukum kepada organisasi profesi; 38. Bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Mekanisme Seleksi, Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian, Dan Tata Kerja Konsil Kesehatan Indonesia, Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 41 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 42 dari 115 halaman. Putusan Nomor 2 P/HUM/2025 Kolegium Kesehatan Indonesia, Dan Majelis Disiplin Profesi dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1581/2024 tentang keanggotaan Kolegium Kesehatan Indonesia untuk periode 2024-2028, dalam diktum kedelapan menyatakan bahwa pada saat keputusan ini mulai berlaku, kolegium yang dibentuk oleh setiap organisasi profesi tidak diakui lagi. Pernyataan ini memiliki beberapa implikasi hukum, di antaranya: 1. Pertentangan dengan Undang-Undang Kesehatan: Dalam hukum administrasi, keputusan menteri tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang menjadi dasarnya. Pasal 451 Undang-Undang tentang Kesehatan masih mengakui kolegium lama selama masa transisi hingga kolegium baru terbentuk. Keputusan Menteri yang menyatakan kolegium lama tidak lagi diakui berpotensi bertentangan dengan prinsip asas legalitas yang menyatakan bahwa tindakan pemerintah harus didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku; 2. Asas keseimbangan dan perlindungan hak-hak otonomi: Keputusan Menteri yang menghapus pengakuan kolegium lama sebelum kolegium baru sepenuhnya beroperasi dapat mengabaikan asas keseimbangan dan perlindungan hak-hak organisasi profesi. Keputusan ini seolah menghilangkan hak-hak legal kolegium lama yang sebelumnya diakui dalam Pasal 451, tanpa memberikan ruang adaptasi yang memadai bagi organisasi profesi untuk menyesuaikan diri; 39. Bahwa dalam sistem hukum di Indonesia, undang-undang merupakan salah satu bentuk peraturan perundang-undangan tertinggi di bawah konstitusi yang mengatur ketentuan dasar dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, akan tetapi agar ketentuan-ketentuan tersebut dapat diterapkan secara efektif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, diperlukan aturan pelaksana yang memberikan penjabaran lebih rinci. Maka di sinilah peran, fungsi dan kedudukan Peraturan Pemerintah (PP) menjadi sangat penting, yaitu sebagai Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 42 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 43 dari 115 halaman. Putusan Nomor 2 P/HUM/2025 aturan pelaksanaan yang menjelaskan lebih lanjut isi dan maksud dari sebuah undang-undang tersebut; 40. Bahwa karena itu urgensitas pembuatan sebuah Peraturan Pemerintah yang baik dalam implementasi atas sebuah undang- undang sangat dibutuhkan, karena kendala yang muncul apabila Peraturan Pemerintah tidak segera diterbitkan dan/atau diterbitkan akan tetapi substansi dan materi yang diatur tidak baik, rinci dan jelas akan berdampak terhadap kepastian hukum itu sendiri, karena Peraturan Pemerintah berfungsi sebagai pedoman teknis untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang, dimana fungsi sebuah Peraturan Pemerintah dalam sistem hukum di Indonesia meliputi beberapa aspek berikut ini, yaitu: a. Penjabaran Ketentuan Umum dalam undang-undang; Undang-Undang sering kali memuat ketentuan yang bersifat umum atau prinsipil, maka Peraturan Pemerintah bertugas mengurai dan menjabarkan ketentuan ini menjadi aturan yang lebih detail, sehingga memudahkan pelaksanaan di lapangan; b. Membantu pelaksanaan hak dan kewajiban; Dalam undang-undang sering kali ditentukan hak dan kewajiban masyarakat atau institusi tertentu, akan tetapi tanpa aturan pelaksana yang jelas, implementasi hak dan kewajiban ini dapat menemui kendala. Peraturan Pemerintah membantu memastikan bahwa pihak-pihak yang berkepentingan dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara efektif dan sah; c. Menjaga konsistensi dan kejelasan dalam pelaksanaan undang- undang; Peraturan Pemerintah memastikan tidak ada multitafsir atau kekeliruan dalam melaksanakan ketentuan undang-undang, dengan penjelasan yang rinci, Peraturan Pemerintah mencegah terjadinya interpretasi yang berbeda-beda dari berbagai pihak yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 43 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 44 dari 115 halaman. Putusan Nomor 2 P/HUM/2025 41. Bahwa karena itulah dalam sistem hukum di Indonesia, Peraturan Pemerintah memiliki kedudukan penting dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dimana urgensi Peraturan Pemerintah dalam sistem hukum di Indonesia dapat dijelaskan dari beberapa sudut pandang Pemohon sebagai berikut, seperti: a. Kepastian hukum dan keadilan, dimana salah satu prinsip utama dalam hukum adalah adanya kepastian hukum. Tanpa Peraturan Pemerintah yang menjabarkan ketentuan dalam Undang-Undang, penerapan sebuah undang-undang tersebut menjadi tidak pasti, dan berpotensi merugikan hak-hak warga negara; b. Efisiensi dan efektivitas pelaksanaan undang-undang, dimana Peraturan Pemerintah memungkinkan implementasi sebuah undang-undang secara efisien dan efektif. Tanpa aturan pelaksana, pihak pelaksana mungkin menemui kesulitan dalam memahami ketentuan yang harus dijalankan, dan ini bisa menghambat tujuan dari undang-undang itu sendiri; c. Fleksibilitas dalam penyesuaian hukum, dimana Undang-Undang adalah produk legislatif yang memerlukan proses panjang dan persetujuan dari parlemen, sedangkan Peraturan Pemerintah dapat disesuaikan dengan situasi dan kebutuhan yang berkembang dengan lebih cepat. Hal ini memungkinkan pemerintah untuk merespons perubahan kondisi secara lebih fleksibel; 42. Bahwa karena itulah maka ketika sebuah Peraturan Pemerintah sebagai aturan pelaksanaan atas sebuah undang-undang tidak segera diterbitkan dan/atau diterbitkan tetapi substansi atau materi yang diatur tidak benar, tidak rinci dan tidak jelas akan memunculkan dampak negatif berupa hambatan dalam implementasi undang- undang, ketidakpastian hukum dan peluang penyalahgunaan Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 44 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 45 dari 115 halaman. Putusan Nomor 2 P/HUM/2025 wewenang seperti dalam Undang-Undang Kesehatan a quo yang membutuhkan Peraturan Pemerintah yang substansinya dapat mengatur hal-hal teknis dan prosedur tertentu yang tidak tercantum dalam Undang-Undang Kesehatan, vide Pasal 451 dan Pasal 272 Undang-Undang a quo, terkait peralihan dalam masa transisi kolegium yang dibentuk oleh organisasi profesi, terkait tugas, pokok, fungsi dan kewenangan serta masa waktu peralihannya kepada Kolegium yang dibentuk oleh Pemerintah berdasarkan Pasal 272 Undang-Undang tentang Kesehatan a quo, tetapi ternyata Peraturan Pemerintah a quo tidak mengaturnya; 43. Bahwa dengan demikian keberadaan sebuah Peraturan Pemerintah, menjadi komponen penting untuk menjamin kejelasan, kepastian hukum, dan efektivitas pelaksanaan undang-undang di Indonesia. Jika sebuah Peraturan Pemerintah (PP) secara sengaja menghilangkan norma atau ketentuan yang telah diatur dalam pasal sebuah undang-undang, maka hal ini memiliki sejumlah implikasi hukum yang signifikan, baik terhadap kedudukan Peraturan Pemerintah terhadap Undang-Undang itu sendiri, penerapan hukum, maupun hak-hak warga negara yang diatur dalam undang-undang; 44. Bahwa secara rinci Pemohon dalilkan apabila sebuah Peraturan Pemerintah yang dengan sengaja menghilangkan norma atau ketentuan yang telah diatur dalam pasal sebuah undang-undang, maka implikasi dari Peraturan Pemerintah tersebut dapat dipastikan sebagai: a. Inkonstitusionalitas dan tidak sahnya Peraturan Pemerintah; Peraturan Pemerintah adalah aturan pelaksana yang dibentuk untuk menjabarkan sebuah undang-undang, bukan mengubah atau menghilangkan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh sebuah undang-undang. Apabila Peraturan Pemerintah menghilangkan atau mengabaikan suatu norma yang secara jelas diatur dalam sebuah undang-undang, maka Peraturan Pemerintah tersebut dapat dianggap melampaui kewenangan (ultra vires). Ini Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 45 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 46 dari 115 halaman. Putusan Nomor 2 P/HUM/2025 berpotensi melanggar prinsip hierarki peraturan perundang- undangan di Indonesia, di mana Peraturan Pemerintah harus tunduk pada undang-undang. Akibatnya, Peraturan Pemerintah tersebut dapat digugat melalui judicial review di Mahkamah Agung (MA) untuk membatalkan ketentuan yang tidak sesuai dengan undang-undang, karena dianggap bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi; b. Ketidakpastian hukum bagi masyarakat dan pemerintah; Penghilangan norma yang telah diatur dalam sebuah undang- undang akan menimbulkan ketidakpastian hukum, karena norma yang seharusnya diikuti tidak lagi tercantum dalam aturan pelaksana. Ketidakpastian ini bisa berdampak buruk bagi masyarakat yang mengandalkan undang-undang dan Peraturan Pemerintah untuk mendapatkan kepastian hukum, terutama dalam hal yang berkaitan dengan hak atau kewajiban mereka. Pemerintah juga bisa mengalami kesulitan dalam menerapkan undang-undang secara konsisten jika terdapat ketidaksesuaian antara Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah; c. Risiko penyalahgunaan wewenang; Ketika Peraturan Pemerintah menghilangkan ketentuan Undang- Undang, ini membuka peluang bagi penyalahgunaan wewenang (abuse of power). Ketentuan dalam sebuah undang-undang dibuat melalui proses legislasi yang panjang dan melibatkan berbagai pihak, termasuk legislatif yang mewakili masyarakat. Oleh karena itu, perubahan atau penghilangan norma dalam Peraturan Pemerintah bisa dilihat sebagai pengabaian terhadap kehendak legislatif dan masyarakat. Ini bisa merusak prinsip checks and balances antara eksekutif dan legislatif; d. Pelanggaran terhadap asas legalitas; Asas legalitas (rechtmatigheid) dalam hukum administrasi negara mengharuskan seluruh tindakan pemerintah, termasuk penerbitan Peraturan Pemerintah, didasarkan pada peraturan yang lebih Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 46 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 47 dari 115 halaman. Putusan Nomor 2 P/HUM/2025 tinggi, dalam hal ini Undang-Undang. Menghilangkan norma yang telah diatur dalam sebuah Undang-Undang berarti Peraturan Pemerintah tidak lagi sejalan dengan asas legalitas, sehingga bisa dianggap melanggar hukum. Ini dapat berdampak pada keabsahan tindakan administratif yang diambil berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut, karena tindakan tersebut didasarkan pada peraturan yang cacat hukum; d. Kerugian terhadap warga negara atau pemangku kepentingan lainnya; Apabila Peraturan Pemerintah menghilangkan ketentuan yang memberikan hak atau kewajiban tertentu bagi warga negara atau pemangku kepentingan, ini berpotensi merugikan pihak-pihak yang seharusnya diuntungkan atau dilindungi oleh sebuah undang-undang. Misalnya, jika ketentuan mengenai hak tertentu dihilangkan dalam Peraturan Pemerintah, maka warga negara yang bergantung pada hak tersebut akan kehilangan perlindungan hukum yang dijanjikan oleh undang-undang. Ini bisa memicu tuntutan atau keberatan hukum dari masyarakat atau kelompok yang merasa dirugikan; e. Dampak terhadap tata kelola pemerintahan dan integritas sistem hukum; Tindakan menghilangkan norma yang telah diatur dalam Undang- Undang melalui Peraturan Pemerintah dapat merusak integritas sistem hukum. Ini menciptakan preseden buruk bahwa eksekutif dapat mengubah atau mengabaikan ketentuan dalam UU tanpa melalui proses legislasi yang sah. Akibatnya, tata kelola pemerintahan bisa terpengaruh, karena masyarakat dapat kehilangan kepercayaan pada proses legislasi dan penerapan hukum yang seharusnya adil dan transparan; 45. Bahwa ternyata secara normatif hukum tidak terdapat dan tidak memiliki relevansi idealistik hukum antara ketentuan Pasal 704 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 705 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5), Pasal 706, Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 47 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 48 dari 115 halaman. Putusan Nomor 2 P/HUM/2025 Pasal 707, Pasal 708 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 709, Pasal 710 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 711 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dengan Pasal 451 dan 272 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 46. Bahwa apabila ketentuan Pasal 451 dan Pasal 272 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan dikaitkan dengan “Kolegium” berdasarkan ketentuan Pasal 704 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 705 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5), Pasal 706, Pasal 707, Pasal 708 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 709, Pasal 710 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 711 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, maka Peraturan Pemerintah yang diharapkan untuk mengatur pelaksanaan ketentuan Pasal 451 dan Pasal 272 a quo perlu mencakup beberapa hal pokok untuk memastikan kelancaran transisi dari kolegium lama bernama kolegium kedokteran Indonesia yang dibentuk organisasi profesi IDI ke kolegium baru bernama Kolegium Kesehatan Indonesia yang dibentuk Pemerintah qq Kementerian Kesehatan. Peraturan Pemerintah ini seharusnya memberikan pedoman yang jelas mengenai aspek hukum sebagi berikut: a. Ketentuan transisi operasional kolegium Kedokteran Indonesia yang dibentuk organisasi profesi IDI; Pengakuan secara hukum dan operasional, dimana Peraturan Pemerintah harus mengatur bagaimana pengakuan secara hukum terhadap kolegium kedokteran Indonesaia yang dibentuk oleh organisasi profesi IDI akan berlangsung hingga kolegium baru dibentuk oleh pemerintah qq Kementerian Kesehatan, vide Pasal 272 Undang-Undang a quo. Ini mencakup jangka waktu transisi dan bagaimana kolegium kedokteran Indonesia yang dibentuk Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 48 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 49 dari 115 halaman. Putusan Nomor 2 P/HUM/2025 organisasi profesi IDI dapat tetap menjalankan tugasnya selama masa tersebut, maka peran dan fungsi sementara ini harus dijelaskan peran dan batasan kolegium organisasi profesi selama masa transisi, termasuk tugas dan kewenangan apa yang tetap bisa dilaksanakan dan kewajiban apa saja yang harus mereka patuhi; b. Kolaborasi dengan organisasi profesi; Ruang lingkup partisipasi organisasi profesi, dimana peran organisasi profesi dalam proses pembentukan kolegium baru perlu dijabarkan, misalnya dalam hal konsultasi atau pemberian masukan terkait standar kompetensi dan etika profesi; Mekanisme Konsultasi artinya menetapkan mekanisme konsultasi antara pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan dan organisasi profesi terkait adaptasi terhadap kolegium baru, agar tetap menghargai masukan dari organisasi profesi yang selama ini terlibat dalam pembentukan kolegium lama; c. Pedoman operasional selama masa transisi; Pedoman operasional bagi kolegium lama yang mengatur batasan operasional kolegium lama, termasuk kegiatan yang diizinkan dan yang dilarang untuk memastikan mereka beroperasi sesuai dengan tujuan Undang-Undang tentang Kesehatan; Prosedur peralihan tugas tentang bagaimana tugas dan wewenang yang sebelumnya dipegang oleh kolegium lama akan dialihkan secara bertahap ke kolegium baru, termasuk proses dokumentasi, penyusunan data, dan transfer tanggung jawab; d. Pengawasan, transparansi dan akuntabilitas; Monitoring masa transisi dimana Peraturan Pemerintah harus mengatur mekanisme pengawasan dan evaluasi terhadap operasional kolegium lama selama masa transisi untuk memastikan mereka tetap mematuhi ketentuan yang berlaku. Evaluasi Pembentukan Kolegium Baru ini maka Pemerintah perlu mengatur langkah-langkah evaluasi untuk memastikan Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 49 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 50 dari 115 halaman. Putusan Nomor 2 P/HUM/2025 pembentukan kolegium baru sesuai dengan standar yang ditetapkan dan berjalan sesuai timeline yang disepakati; e. Penyelesaian sengketa; Mekanisme penyelesaian konflik dimana Peraturan Pemerintah harus menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa atau ketidaksepakatan antara kolegium lama, kolegium baru, organisasi profesi, dan Kementerian Kesehatan, terutama jika terdapat ketidaksesuaian dalam implementasi aturan atau tumpang tindih tugas; f. Penyesuaian standar kompetensi dan kurikulum; Penyusunan standar kompetensi baru dimana Peraturan Pemerintah perlu mengatur tentang bagaimana kolegium baru akan merumuskan standar kompetensi yang berlaku nasional dan sesuai dengan kebutuhan sistem hospital-based; Integrasi dengan perguruan tinggi, dimana Peraturan Pemerintah juga dapat mencakup aturan mengenai integrasi standar baru ini dengan kurikulum di perguruan tinggi yang terkait dengan pendidikan tenaga kesehatan; g. Jangka waktu dan batas akhir masa transisi; Time line pembentukan kolegium baru harus diatur, demikian juga mengatur batas waktu atau jadwal pembentukan kolegium baru untuk mencegah ketidakpastian berkepanjangan bagi kolegium lama; Batas akhir pengakuan kolegium lama ini juga perlu diatur guna memberikan kepastian waktu kapan kolegium lama akan berhenti diakui dan tugas mereka sepenuhnya dialihkan ke kolegium baru; Peraturan Pemerintah yang mengatur Pasal 451 Undang-Undang a quo akan sangat penting untuk memberikan kepastian hukum, struktur yang jelas, dan panduan pelaksanaan yang komprehensif bagi semua pihak terkait, terutama dalam memastikan bahwa kolegium lama dan kolegium baru dapat menjalankan peran Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 50 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 51 dari 115 halaman. Putusan Nomor 2 P/HUM/2025 mereka dengan efektif tanpa adanya kekosongan fungsi atau konflik regulasi; 47. Bahwa “kolegium” yang diatur dalam ketentuan Pasal 704 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 705 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5), Pasal 706, Pasal 707, Pasal 708 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 709, Pasal 710 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 711 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 sebagai peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 harusnya melengkapi aturan tentang pengalihan kewenangan dari kolegium lama bernama Kolegium Kedokteran Indonesia yang dibentuk organisasi profesi IDI ke Kolegium Kesehatan Indonesia. Ketentuan Pasal-Pasal dalam Peraturan Pemerintah a quo secara garis besar hanya menetapkan tugas, tanggung jawab, dan keanggotaan Kolegium Kesehatan Indonesia, yang secara hukum mengatur implementasi dari kolegium baru yang diatur Undang- Undang tentang Kesehatan; Meskipun Peraturan Pemerintah ini memperjelas tugas dan tanggung jawab kolegium yang baru yang dibentuk oleh Pemerintah qq. Kementerian Kesehatan bernama Kolegium Kesehatan Indonesia, aturan ini tidak secara eksplisit mencabut pengakuan terhadap kolegium lama bernama Kolegium Kedokteran Indonesia yang dibentuk organisasi profesi IDI; Oleh karena itu, “Kolegium” yang diatur dalam ketentuan Pasal 704 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 705 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5), Pasal 706, Pasal 707, Pasal 708 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 709, Pasal 710 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 711 Peraturan Pemerintah ini seharusnya tidak bertentangan dengan Pasal 451 dan Pasal 272 Undang-Undang a quo, yang mengakui keberadaan Kolegium Kedokteran Indonesia atau Kolegium lama yang dibentuk oleh organisasi profesi IDI selama masa transisi. Jika ketentuan 704 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 705 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5), Pasal 706, Pasal 707, Pasal 708 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 709, Pasal 710 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 711 Peraturan Pemerintah ini diinterpretasikan sebagai mencabut Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 51 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 52 dari 115 halaman. Putusan Nomor 2 P/HUM/2025 pengakuan Kolegium Kedokteran Indonesia atau kolegium lama yang dibentuk oleh organisasi profesi IDI secara sepihak, hal ini dapat bertentangan dengan prinsip asas legalitas, di mana peraturan pelaksana tidak boleh melampaui ketentuan undang-undang yang mendasarinya dan asas hukum lex superior derogat legi inferiori (Peraturan lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi); 48. Bahwa apabila “Kolegium” yang diatur dalam ketentuan Pasal 704 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 705 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5), Pasal 706, Pasal 707, Pasal 708 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 709, Pasal 710 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 711 Peraturan Pemerintah (PP) yang dibuat berdasarkan Undang-Undang a quo hanya mengatur tentang pembentukan Kolegium baru bernama Kolegium Kesehatan Indonesia, tanpa menyertakan petunjuk atau aturan terkait keberadaan kolegium Kedokteran Indonesia yang dibentuk oleh organisasi profesi IDI dan diakui secara hukum dalam Pasal 451 Undang-Undang a quo, serta tidak mengatur masa transisi atau peralihan tugas, maka hal ini akan menimbulkan beberapa implikasi hukum yang signifikan berupa: 1. Ketidakpastian hukum bagi Kolegium Kedokteran Indonesia yang dibentuk organisasi profesi IDI, sehingga akan terjadi: a. Kekosongan hukum; Ketidakjelasan mengenai status Kolegium Kedokteran Indonesia yang dibentuk organisasi profesi IDI yang secara nyata diakui dalam Undang-Undang tentang Kesehatan vide Pasal 451 Undang-Undang a quo hingga terbentuknya kolegium baru bernama Kolegium Kesehatan Indonesia, akan menciptakan kekosongan hukum, terutama terkait peran, tugas, dan fungsi serta hak Kolegium Kedokteran Indonesia yang dibentuk oleh organisasi profesi IDI dalam masa transisi. Tanpa adanya petunjuk, Kolegium Kedokteran Indonesia yang dibentuk organisasi profesi IDI mungkin akan tetap Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 52 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 53 dari 115 halaman. Putusan Nomor 2 P/HUM/2025 melaksanakan tugasnya, tetapi dengan legitimasi yang dipertanyakan; b. Kesulitan dalam pelaksanaan tugas; Kolegium Kedokteran Indonesia yang dibentuk organisasi profesi IDI mungkin akan menghadapi keraguan dalam menjalankan tugasnya karena tidak ada aturan yang secara eksplisit memperbolehkan atau melarang aktivitas mereka selama masa peralihan. Hal ini dapat berdampak pada pelayanan dan kualitas pelaksanaan tugas profesi medis dan pendidkkan kedokteran di lapangan; 2. Potensi dualisme kolegium; a. Dualisme fungsi dan otoritas; Dengan tidak adanya aturan yang jelas tentang masa transisi antara Kolegium Kedokteran Indonesia yang dibentuk organisasi profesi IDI dan kolegium baru bernama Kolegium Kesehatan Indonesia, mungkin keduanya akan beroperasi secara paralel, yang akan menimbulkan dualisme dalam pengaturan dan pengawasan profesi kesehatan. Dualisme ini dapat membingungkan tenaga medis dan rumah sakit serta Perguruan Tinggi dalam menentukan kolegium mana yang memiliki otoritas sah; b. Potensi konflik antar kolegium; Perbedaan pandangan antara Kolegium Kedokteran Indonesia yang dibentuk organisasi profesi IDI dan kolegium baru bernama Kolegium Kesehatan Indonesia bisa mengarah pada konflik kewenangan dan ketidaksepakatan dalam penentuan standar dan kompetensi profesi, yang pada akhirnya dapat menurunkan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan kedokteran; 3. Kesulitan dalam penegakan standar profesi; a. Kerancuan standar kompetensi; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 53 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 54 dari 115 halaman. Putusan Nomor 2 P/HUM/2025 Tanpa aturan yang mengatur peralihan, standar kompetensi atau akreditasi yang telah diterapkan oleh Kolegium Kedokteran Indonesia yang dibentuk organisasi profesi IDI mungkin tidak sejalan dengan standar yang akan ditetapkan oleh kolegium baru bernama Kolegium Kesehatan Indonesia. Hal ini bisa membuat tenaga medis mengalami ketidakjelasan dalam memenuhi standar kompetensi yang diakui; b. Kesenjangan dalam sertifikasi dan pendidikan profesi; Jika kolegium baru bernama Kolegium Kesehatan Indonesia belum sepenuhnya operasional atau standar baru belum diterapkan, maka ada potensi kesenjangan dalam pelaksanaan sertifikasi atau pendidikan profesi, yang bisa berdampak pada kualitas tenaga medis; 4. Keterbatasan hak dan perlindungan bagi anggota profesi; a. Kepastian hukum yang lemah; Tanpa aturan masa transisi, anggota profesi di bawah Kolegium Kedokteran Indonesia yang dibentuk organisasi profesi IDI mungkin merasa hak dan perlindungan mereka tidak lagi terjamin. Mereka dapat merasa kurang terlindungi jika Kolegium Kedokteran Indonesia yang dibentuk organisasi profesi IDI tidak lagi dianggap berwenang, sementara kolegium baru bernama Kolegium Kesehatan Indonesia belum siap untuk menggantikan fungsinya secara penuh; b. Risiko maladministrasi; Kolegium Kedokteran Indonesia yang dibentuk organisasi profesi IDI bisa dituduh maladministrasi jika tetap menjalankan fungsi tanpa dasar hukum yang jelas, padahal Peraturan Pemerintah tidak mengatur masa transisi; 5. Dampak pada implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; a. Ketidakefektifan implementasi Undang-Undang; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 54 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 55 dari 115 halaman. Putusan Nomor 2 P/HUM/2025 Tidak adanya pengaturan masa transisi akan menghambat implementasi yang efektif dari Undang-Undang tentang Kesehatan a quo, khususnya dalam pembentukan Kolegium Kesehatan Indonesaia yang diharapkan menjadi regulator tunggal. Ketidakjelasan peralihan membuat Kolegiuam Kesehatan Indonesia sulit untuk segera mengambil peran penuh; b. Pengawasan yang lemah; Tanpa masa transisi, pengawasan terhadap praktik medis dan pengembangan kompetensi tenaga medis mungkin menjadi kurang optimal, karena belum ada sistem yang sepenuhnya siap menggantikan Kolegium Kedokteran Indonesia yang dibentuk organisasi profesi IDI; 6. Ketidakjelasan dalam arah kebijakan kesehatan nasional; a. Inkonsistensi Kebijakan; Ketidakjelasan dalam peralihan tugas dapat menyebabkan kebijakan yang tidak konsisten antara Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan Tinggi dan Organisasi Profesi, yang akan berdampak pada perencanaan dan pelaksanaan program kesehatan nasional; b. Penurunan kepercayaan publik; Ketidakjelasan ini juga bisa menyebabkan penurunan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan otoritas kesehatan, terutama dalam hal jaminan terhadap kualitas dan kompetensi tenaga kesehatan yang ada; 49. Bahwa terlepas dari kewenangan hukum dan otoritas kebijakan dibidang kesehatan yang prudent dimiliki oleh Pemerintah dalam bentuk atribusi sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 451 dan 272 Undang-Undang a quo, maka kewenangan tersebut berfungsi mengatur (regulurend) yaitu berupa prosedur dan kewenangan berikut substansi terhadap pelaksanaan yang berkaitan dengam implementasinya atas pasal-pasal dalam Undang-Undang tentang Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 55 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 56 dari 115 halaman. Putusan Nomor 2 P/HUM/2025 Kesehatan sebagai sebuah politik hukum, sehingga Peraturan Pemerintah tersebut tidak boleh bertentangan dan wajib mematuhi norma hukum apa yang menjadikan hak dan pemenuhan kewajiban Kolegium Kedokteran Indonesia yang dibentuk organisasi profesi IDI secara equilibrium, dengan demikian Peraturan Pemerintah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam artian bahwa pada asasnya negara mempunyai hak mutlak untuk menjamin warga negara untuk mewujudkan kehidupan yang baik, sehat, serta sejahtera lahir dan batin demi tercapainya tujuan nasional dalam melindungi segenap bangsa Indonesaia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesaia Tahun 1945 karena kewajiban negara, tetapi kewajiban itu bukan semata-mata tanpa hak, melainkan kewajiban itu timbul justru karena adanya hak warga negara (staatsburgerrechts) nya, maka perwujudan penyelesaian pemenuhan dan penuaian hak dan kewajibannya harus mencerminkan keadilan yang bersendikan pada hukum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik; 50. Bahwa terdapat pertentangan secara parsialistik yang nyata antara Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan, ternyata juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan diantaranya: a. Bahwa ketentuan Pasal 451 dan Pasal 272 Undang-Undang a quo yang dijadikan dasar dan alasan hukum perkara a quo oleh Pemerintah untuk membuat aturan yang sifatnya materiil Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 56 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 57 dari 115 halaman. Putusan Nomor 2 P/HUM/2025 seharusnya antara Pasal 451 dan Pasal 272 inheren dan satu kesatuan; b. Bahwa ketentuan Pasal 704 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 705 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5), Pasal 706, Pasal 707, Pasal 708 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 709, Pasal 710 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 711 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, disusun dan berasal dari Ketentuan Pasal 451 dan Pasal 272 Undang-Undang tentang Kesehatan, Pasal 272 Undang-Undang a quo berasal dari ketentuan Pasal 451 Undang-Undang Kesehatan. Peraturan Pemerintah yang mengatur “Kolegium”, nyata-nyata bertentangan dan menghilangkan eksistensi dan kedudukan, peran dan fungsi Kolegium Kedokteran Indonesia yang dibentuk organsiasi profesi kedokteran Indonesia yang selama ini ada, dijamin dan diakui oleh Pasal 451 Undang- Undang a quo, yang karenanya juga secara nyata-nyata tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Oleh karena itu tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah tersebut melanggar asas-asas pemerintahan yang baik karena penghilangan hak-hak konstitusional Kolegium Kedokteran Indonesaia yang dibentuk oleh organisasi profesi IDI dan yang telah memiliki sejarah panjang dalam partisipasi pembangunan sumber daya kesehatan di Indonesia, hak-hak konstitusional yang dihilangkan oleh Peraturan Pemerintah in casu yang sebenarnya dijamin oleh Konstitusi Negara Republik Indonesia (UUD 1945) diantaranya terdapat dalam Pasal 28C, D, E, ayat (3), dan H Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945; c. Bahwa Kolegium Kesehatan Indonesaia yang diatur dalam ketentuan Pasal 704 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 705 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5), Pasal 706, Pasal 707, Pasal 708 ayat (1), (2) dan Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 57 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 58 dari 115 halaman. Putusan Nomor 2 P/HUM/2025 (3), Pasal 709, Pasal 710 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 711 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 sebagai Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 harusnya melengkapi aturan tentang pengalihan kewenangan dari kolegium lama bernama Kolegium Kedokteran Indonesia yang dibentuk organisasi profesi IDI ke Kolegium Kesehatan Indonesia yang dibentuk oleh Pemerintah tersebut. Ketentuan Pasal-Pasal dalam Peraturan Pemerintah a quo secara garis besar hanya menetapkan tugas, tanggung jawab, dan keanggotaan Kolegium Kesehatan Indonesia, yang secara hukum mengatur lebih lanjut implementasi dari kolegium baru yang diatur Undang-Undang tentang Kesehatan; Meskipun Peraturan Pemerintah ini memperjelas tugas dan tanggung jawab kolegium yang baru, aturan ini tidak secara eksplisit mencabut pengakuan terhadap kolegium lama bernama Kolegium Kedokteran Indonesia yang dibentuk organisasi profesi IDI; Oleh karena itu, ketentuan Pasal 704 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 705 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5), Pasal 706, Pasal 707, Pasal 708 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 709, Pasal 710 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 711 Peraturan Pemerintah ini seharusnya tidak bertentangan dengan Pasal 451 dan Pasal 272 Undang-Undang a quo, yang mengakui keberadaan Kolegium Kedokteran Indonesia atau Kolegium lama yang dibentuk oleh organisasi profesi IDI selama masa transisi. Jika ketentuan Pasal 704 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 705 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5), Pasal 706, Pasal 707, Pasal 708 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 709, Pasal 710 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 711 Peraturan Pemerintah ini diinterpretasikan sebagai mencabut pengakuan Kolegium Kedokteran Indonesia atau kolegium lama yang dibentuk oleh organisasi profesi IDI secara sepihak, hal ini dapat bertentangan dengan prinsip asas legalitas, di mana Peraturan Pelaksana tidak boleh melampaui ketentuan undang-undang yang mendasarinya dan asas hukum lex superior Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 58 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 59 dari 115 halaman. Putusan Nomor 2 P/HUM/2025 derogat legi inferiori (Peraturan lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi); 51. Bahwa dengan demikian maka Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan bertentangan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan, ternyata juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 704 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 705 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5), Pasal 706, Pasal 707, Pasal 708 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 709, Pasal 710 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 711 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan harus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku untuk umum serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; 52. Bahwa oleh karena itulah maka selanjutnya diperlukan kembali untuk melakukan penyusunan atas Peraturan Pemerintah dalam perkara a quo yang berorientasi pada normatif hukum dan karakteristik serta idealistik hukum yang menjamin kepastian hukum dan keadilan hukum secara timbal balik terhadap pemenuhan hak dan penenuaian kewajiban hukum yang bersumber kepada peraturan perundang- undangan yang berlaku sehingga peraturan turunan secara detail atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yang mengatur tentang “Kolegium” yang dijadikan dasar oleh Pemerintah untuk membentuk Kolegium baru bernama Kolegium Kesehatan Indonesia menjadi ambiguitas bahkan melahirkan konflik hukum baru, ketidakpastian hukum dan kekosongan hukum; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 59 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 60 dari 115 halaman. Putusan Nomor 2 P/HUM/2025 V. Petitum; Bahwa selanjutnya berdasarkan alasan-alasan hukum di atas, maka mohon kiranya Majelis Hakim Mahkamah Agung berkenan memutuskan: 1. Mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 704 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 705 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5), Pasal 706, Pasal 707, Pasal 708 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 709, Pasal 710 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 711 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan karenanya tidak sah dan tidak berlaku umum; 3. Memerintahkan kepada Presiden Republik Indonesia untuk mencabut Pasal 704 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 705 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5), Pasal 706, Pasal 707, Pasal 708 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 709, Pasal 710 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 711 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan; 4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkmah Agung untuk mengirimkan petikan putusan ini kepada Sekretaris Negara untuk dicantumkan dalam Berita Negara; 5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara; Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon kiranya agar diberikan putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono); Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa: 1. Fotokopi Akta Pernyataan Ketetapan Muktamar XXXI Dan Surat Keputusan Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (The Indonesian Medical Association) Nomor 0104/KU/PB IDI/04/2022 tanggal Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 60 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 61 dari 115 halaman. Putusan Nomor 2 P/HUM/2025 28 Oktober 2022, Nomor 14, yang dikeluarkan oleh Notaris/PPAT Indah Prastiti Extensia, S.H. (Bukti P-1); 2. Fotokopi Akta Pernyataan Ketetapan Muktamar XXXI Perubahan Anggaran Dasar Ikatan Dokter Indonesia (The Indonesian Medical Association), tanggal 28 Oktober 2022, Nomor 15, yang dikeluarkan oleh Notaris/PPAT Indah Prastiti Extensia, S.H. (Bukti P-2); 3. Fotokopi Akta Pernyataan Ketetapan Muktamar XXXI Perubahan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Dokter Indonesia (The Indonesian Medical Association), tanggal 28 Oktober 2022, Nomor 16, yang dikeluarkan oleh Notaris/PPAT Indah Prastiti Extensia, S.H. (Bukti P-3); 4. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000956.AH.01.08. Tahun 2003 Tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Ikatan Dokter Indonesia Dalam Bahasa Inggris Disebut The Indonesian Medical Association, tanggal 18 Juli 2023, beserta Lampiran Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000956.AH.01.08. Tahun 2003 Tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Ikatan Dokter Indonesia Dalam Bahasa Inggris Disebut The Indonesian Medical Association, tanggal 18 Juli 2023(Bukti P-4); 5. Fotokopi Surat Keputusan Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan dokter Indonesia Nomor 0104/KU/PB IDI/04/2022 Tentang Susunan Dan Personalia Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia Masa Bakti 2022 – 2025, tanggal 25 April 2022 (Bukti P-5); 6. Fotokopi Surat Keputusan Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan dokter Indonesia Nomor 0106/KU/PB IDI/04/2022 Tentang Susunan Dan Personalia Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia Masa Bakti 2022 – 2025, tanggal 25 April 2022 (Bukti P-6); 7. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Bukti P-7); 8. Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, beserta Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2024 Tentang Peraturan Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 61 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 62 dari 115 halaman. Putusan Nomor 2 P/HUM/2025 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Bukti P-8); 9. Fotokopi Tata Kelola (Kompendium) Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia Tahun 2016 (Bukti P-9); 10. Fotokopi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Mekanisme Seleksi, Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian, Dan Tata Kerja Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia, Dan Majelis Disiplin Profesi (Bukti P-10); 11. Fotokopi Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1581/2024 Tentang Keanggotaan Kolegium Kesehatan Indonesia Periode Tahun 2024-2028 (Bukti P-11); 12. Fotokopi Surat dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Nomor AHU-AH.01-252, tanggal 30 Oktober 2024, Perihal Surat Pemberitahuan, Kepada Daftar Perkumpulan Terlampir (Bukti P-12); Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 2 Januari 2025 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 2/PER-PSG/I/2 P/HUM/2025, tanggal 2 Januari 2025; Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 14 Februari 2025, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut: I. Pokok Permohonan Pemohon; Bahwa Pemohon dalam permohonan a quo menguji ketentuan Pasal 704, Pasal 705, Pasal 706, Pasal 707, Pasal 708, Pasal 709, Pasal 710, dan Pasal 711 PP 28/2024, sebagai berikut: Pasal 704 (1) Untuk mengembangkan cabang disiplin ilmu dan standar pendidikan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, setiap kelompok ahli tiap disiplin ilmu Kesehatan dapat membentuk Kolegium; (2) Keanggotaan Kolegium berasal dari para guru besar dan ahli bidang ilmu Kesehatan; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 62 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 63 dari 115 halaman. Putusan Nomor 2 P/HUM/2025 (3) Kolegium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh Menteri. Pasal 705 (1) Kolegium memiliki peran: a. menyusun standar kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan; dan b. menyusun standar kurikulum pelatihan tenaga medis dan tenaga kesehatan. (2) Dalam menjalankan peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kolegium bersifat independen; (3) Kolegium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas mengembangkan cabang disiplin ilmu dan standar pendidikan tenaga medis dan tenaga kesehatan; (4) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kolegium menjankan fungsi: a. penyusunan standar kompetensi dan standar kurikulum pelatihan; b. terlibat dalam penyusunan standar nasional pendidikan tinggi pada pendidikan tinggi tenaga medis dan tenaga kesehatan yang dilaksanakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan; c. penyusunan kurikulum pendidikan tinggi tenaga medis dan tenaga kesehatan bersama penyelenggara pendidikan; d. penyusunan standar profesi bersama dengan Konsil untuk ditetapkan oleh Menteri; e. bekerja sama dengan penyelenggara pendidikan tinggi tenaga medis dan tenaga kesehatan untuk melaksanakan uji kompetensi; f. penyusunan kajian jenis dan kelompok tenaga medis dan tenaga kesehatan bersama dengan Konsil untuk ditetapkan Menteri; g. penyusunan kompetensi yang beririsan; h. penyusunan kajian penambahan kompetensi; i. Penyusunan evaluasi kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri serta Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 63 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 64 dari 115 halaman. Putusan Nomor 2 P/HUM/2025 tenaga medis dan tenaga kesehatan Warga Negara Asing Lulusan Luar Negeri bersama Menteri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, dan Konsil; dan j. pemberian dukungan penyusunan persyaratan dan standar rumah sakit pendidikan; (5) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kolegium memiliki wewenang untuk menerbitkan sertifikasi kompetensi; Pasal 706 Kolegium dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya berkoordinasi dengan pihak terkait sesuai disiplin ilmunya; Pasal 707 (1) Kolegium dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 705 ayat (3) sampai dengan ayat (5) harus berkoordinasi dengan Menteri dalam rangka menjamin kesesuaian dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri; (2) Dalam hal pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri, Menteri dapat melakukan penyesuaian pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang; Pasal 708 (1) Dalam rangka mengoordinasikan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Kolegium, dibentuk Kolegium Kesehatan Indonesia; (2) Susunan keanggotaan Kolegium Kesehatan Indonesia, terdiri atas: a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; b. 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota; dan c. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing Kolegium sebagai anggota; (3) Ketua Kolegium Kesehatan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan sebagai perwakilan dalam Konsil Kesehatan Indonesia; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 64 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 65 dari 115 halaman. Putusan Nomor 2 P/HUM/2025 Pasal 709 Untuk dapat diangkat sebagai anggota Kolegium Kesehatan Indonesia harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. warga negara Indonesia; b. sehat jasmani dan rohani; c. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia; d. berkelakuan baik; e. berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat diangkat; f. bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, pernah melakukan praktik keprofesian paling sedikit 10 (sepuluh) tahun dan memiliki STR; g. tidak pernah dan tidak sedang menjalani sanksi disiplin, etik, dan hukum; dan h. tidak merangkap jabatan yang memiliki potensi konflik kepentingan; Pasal 710 (1) Menteri melakukan seleksi calon anggota Kolegium Kesehatan Indonesia dengan melibatkan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan untuk penetapan Kolegium Kesehatan Indonesia; (2) Keanggotaan Kolegium Kesehatan Indonesia diangkat dan diberhentikan oleh Menteri; (3) Masa bakti keanggotaan Kolegium Kesehatan Indonesia selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 709; Pasal 711 Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, mekanisme seleksi, tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota, serta tata kerja Kolegium Kesehatan Indonesia diatur dengan Peraturan Menteri; Dianggap bertentangan dengan: Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 65 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 66 dari 115 halaman. Putusan Nomor 2 P/HUM/2025 Ketentuan Pasal 272 dan Pasal 451 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut UU 17/2023), yang menyatakan: Pasal 272 (1) Untuk mengembangkan cabang disiplin ilmu dan standar pendidikan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, setiap kelompok ahli tiap disiplin ilmu Kesehatan dapat membentuk Kolegium; (3) Kolegium memiliki peran: a. menyusun standar kompetensi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan; dan b. menyusun standar kurikulum pelatihan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan; (4) Keanggotaan Kolegium berasal dari para guru besar dan ahli bidang ilmu Kesehatan; Pasal 451 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Kolegium yang dibentuk oleh setiap organisasi profesi tetap diakui sampai dengan ditetapkannya Kolegium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang ini; Dengan alasan-alasan sebagai berikut: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 menciptakan kekosongan hukum dan ketidakpastian hukum karena tidak diaturnya proses transisi dari Kolegium Kedokteran Indonesia yang dibentuk oleh Organisasi Profesi IDI ke Kolegium Kesehatan Indonesia yang dibentuk oleh Pemerintah karena ketentuan Pasal 451 dan Pasal 272 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 hanya dijabarkan secara parsial dengan cara ditiadakannya kedudukan Kolegium Kedokteran Indonesia yang dibentuk oleh organisasi profesi IDI, yang mana terlihat dari tidak adanya kedudukan hukum Kolegium Kedokteran Indonesia yang dibentuk oleh Organisasi Profesi IDI dengan segala tugas, fungsi, peran, dan kewenangannya yang akan mentransisikan kepada Kolegium baru yang Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 66 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 67 dari 115 halaman. Putusan Nomor 2 P/HUM/2025 dibentuk berdasarkan Pasal 272 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023; 2. Kolegium yang diatur dalam ketentuan Pasal 704 – Pasal 711 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 hanya mengatur tentang pembentukan Kolegium baru tanpa menyertakan petunjuk atau aturan terkait keberadaan Kolegium yang dibentuk Organisasi Profesi dan diakui dalam Pasal 451 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dan tidak mengatur masa transisi atau peralihan tugas, sehingga menimbulkan beberapa implikasi hukum berupa ketidakpastian hukum bagi Kolegium yang dibentuk Organisasi Profesi IDI, potensi dualisme Kolegium; kesulitan dalam penegakan standar profesi, keterbatasan hak dan perlindungan bagi anggota profesi, dampak pada implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, dan ketidakjelasan dalam arah kebijakan kesehatan nasional; 3. Bahwa PP 28/2024 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut UU 13/2022) karena ketentuan Pasal 451 dan Pasal 272 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 yang dijadikan dasar dan alasan hukum perkara a quo oleh pemerintah untuk membuat aturan yang sifatnya meteriil seharusnya antara Pasal 451 dan Pasal 272 inheren dan satu kesatuan. Pasal 704 – Pasal 711 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 diinterpretasikan mencabut pengakuan Kolegium Kedokteran Indonesia yang dibentuk Organisasi Profesi IDI secara sepihak, yang mana hal ini dapat bertentangan dengan prinsip asas legalitas, dimana peraturan pelaksana tidak boleh melampaui ketentuan Undang-Undang yang mendasarinya dan asas hukum lex superior derogat legi inferiori (peraturan lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi); II. Penjelasan Tentang Wewenang Mahkamah Agung; Bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok permohonan Pemohon terkait uji materiil atas ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 67 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 68 dari 115 halaman. Putusan Nomor 2 P/HUM/2025 Tahun 2024, perlu kiranya Mahkamah Agung untuk mempertimbangkan terlebih dahulu prinsip wewenang menyangkut kekuasaan mutlak antar badan-badan peradilan yang berwenang untuk mengadili suatu perkara (atributie van rechtsmacts) sebagaimana Termohon sampaikan sebagai berikut: A. Permohonan Pemohon Prematur; 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), yang menyatakan: “Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi”; 2. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XV/2017 tanggal 20 Maret 2018 memutuskan dalam amarnya: “Menyatakan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) yang menyatakan, “Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi”, sepanjang mengenai kata “dihentikan” dinyatakan bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 68 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 69 dari 115 halaman. Putusan Nomor 2 P/HUM/2025 “Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung ditunda pemeriksaannya apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi”; 3. Bahwa permohonan Hak Uji Materiil Nomor 2 P/HUM/2025 tanggal 2 Januari 2025 yang diajukan oleh Pemohon adalah permohonan keberatan terhadap PP 28/2024 dengan batu uji UU 17/2023; 4. Bahwa terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 saat ini sedang dalam poses pengujian di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut: a. Register Perkara Nomor 111/PUU-XXII/2024 tanggal 14 Agustus 2024 yang dimohonkan oleh Prof. Dr. Djohansjah Marzoeki, dr., Sp. BP-RE., Sub.Sp EL, dengan kuasa hukumnya Muhammad Joni, S.H., M.H., dkk., yang tergabung pada Law Office Joni & Tanamas dengan objek permohonan uji materiil adalah Pasal 1 angka 26, Pasal 272 ayat (2) dan ayat (5), Pasal 421 ayat (2) huruf b, dan Pasal 451 Undang-Undang 17/2023 (vide Bukti T.1), yang mana beberapa pasal dimaksud merupakan batu uji dalam permohonan hak uji materiil Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 a quo; b. Register Perkara Nomor 156/PUU-XXII/2024 tanggal 31 Oktober 2024 yang dimohonkan oleh Perkumpulan Konsultan Hukum Medis dan Kesehatan (Pemohon I), Elia Fransisco Silitonga (Pemohon II), dan Debby Natalia (Pemohon III), dengan kuasa hukumnya Petrus Bala Pattyona, SH, MH, CLA, dkk merupakan Para Advokat, Konsultan Hukum dan Pembela Hak-Hak Konstitusional pada Tim Advokasi Konsultan Hukum Medis dan Kesehatan Pengawas Undang-Undang Kesehatan (vide Bukti T.2); c. Register Perkara Nomor 171/PUU-XXII/2024 tanggal 6 Desember 2024 yang dimohonkan oleh Dr. dr. M. Nasser, Sp.K.K., Doctor of Law; dkk (20 Pemohon), dengan kuasa hukumnya Dr. M. Djunaidi, SPS, SH, MH. Kes & Rekan (vide Bukti T.3); Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 69 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 70 dari 115 halaman. Putusan Nomor 2 P/HUM/2025 d. Register Perkara Nomor 179/PUU-XXII/2024 tanggal 18 Desember 2024 yang dimohonkan oleh Astro Alfa, S.S/Astro Li (vide Bukti T.4); e. Register Perkara Nomor 182/PUU-XXII/2024 tanggal 20 Desember 2024 yang dimohonkan oleh Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), dkk. (53 Pemohon) dengan kuasa hukumnya Muhammad Joni, S.H., M.H., dkk. yang tergabung pada Law Office Joni & Tanamas, objek permohonan uji materiil adalah Pasal 258 ayat (2), Pasal 264 ayat (1) dan ayat (5), Pasal 268 ayat (1), Pasal 270, Pasal 272 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 291 ayat (2), Pasal 311 ayat (1), Pasal 421 ayat (1), Pasal 442, dan Pasal 454 huruf c UU 17/2023 (vide Bukti T.5) yang mana pasal dimaksud merupakan batu uji dalam permohonan hak uji materiil Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 a quo; 5. Oleh karena Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 sedang dilakukan pengujian di Mahkamah Konstitusi maka sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XV/2017 tanggal 20 Maret 2018 maka pengujian Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun terhadap undang-undang tersebut ditunda pemeriksaannya sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi. 6. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung antara lain: a. Putusan Nomor 34 P/HUM/2017 tanggal 19 Juni 2017 pada halaman 132-133, Mahkamah Agung menyatakan: “Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Agung mempelajari dalil-dalil dalam alasan-alasan permohonan Pemohon keberatan hak uji materiil dihubungkan dengan dalil-dalil yang disampaikan oleh Termohon dalam Jawaban atas permohonan a quo, ternyata Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dijadikan dasar dalam permohonan keberatan hak uji materiil sedang diproses pengujiannya pada Mahkamah Konstitusi”; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 70 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 71 dari 115 halaman. Putusan Nomor 2 P/HUM/2025 “Menimbang, bahwa oleh karena Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dijadikan dasar dalam permohonan a quo sedang dalam proses pengujian di Mahkamah Konstitusi dengan register perkara Nomor 13/PUU-XV/2017, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan: “Pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada Putusan Mahkamah Konstitusi”, maka permohonan hak uji materiil ke Mahkamah Agung yang diajukan oleh para Pemohon menjadi prematur (belum waktunya)”; “Menimbang, bahwa oleh karena Mahkamah Agung belum waktunya menguji objek permohonan hak uji materiil a quo, maka permohonan hak uji materiil Para Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.” b. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022 pada halaman 120, Mahkamah Agung menyatakan: “Bahwa pengujian objek HUM a quo, terkait erat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai PERPU Nomor 2 Tahun 2022, sehingga guna menjaga harmonisasi terkait pengujian HUM a quo, maka Mahkamah Agung berpendapat harus menunggu Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, dan diajukan belum waktunya/prematur, sehingga permohonan keberatan HUM tidak dapat diterima”. Berdasarkan uraian tersebut di atas dan dikaitkan dengan objek permohonan hak uji materiil a quo, maka atas permohonan hak uji materiil Perkara Nomor 2 P/HUM/2025 tanggal 2 Januari 2025 yang diajukan oleh Pemohon, Mahkamah Agung belum waktunya menguji objek permohonan hak uji materiil a quo atau ditunda pemeriksaannya sampai dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi terkait pengujian Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 71 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 72 dari 115 halaman. Putusan Nomor 2 P/HUM/2025 materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard); B. Permohonan Pemohon Tidak Jelas/Kabur (Obscuur Libel); 1. Bahwa selain itu permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (obscuur libel) karena Pemohon keliru menggunakan ketentuan peralihan yaitu Pasal 451 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 sebagai batu uji; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 merupakan bentuk konkret pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 sebagaimana diatur dalam Pasal 272 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 yang mengamanatkan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai Kolegium, termasuk tugas, fungsi, dan wewenang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Berdasarkan Pasal 12 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa "materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan Undang- Undang sebagaimana mestinya."Penjelasan pasal tersebut juga menegaskan bahwa yang dimaksud dengan "menjalankan Undang- Undang sebagaimana mestinya" adalah "penetapan Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan perintah Undang-Undang atau untuk menjalankan Undang-Undang sepanjang diperlukan dengan tidak menyimpang dari materi yang diatur dalam Undang-Undang yang bersangkutan." Dengan demikian, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 merupakan bentuk peraturan pelaksanaan yang sah, tidak menyimpang dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, dan justru memberikan kepastian hukum dalam implementasinya; 3. Bahwa Pemohon dalam positanya halaman 41 angka 50 menyatakan: “Bahwa terdapat pertentangan secara parsialistik yang nyata antara Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 72 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 73 dari 115 halaman. Putusan Nomor 2 P/HUM/2025 2023 tentang Kesehatan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, ternyata juga bertentangan dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan….”; Bahwa menurut Termohon permohonan Pemohon tidak jelas/kabur karena tidak sesuai antara posita dengan petitum yang dimohonkan, yang mana dalam positanya mendalilkan PP 28/2024 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tetapi dalam petitum Pemohon hanya menggunakan batu uji Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Pemohon dalam positanya mendalilkan PP 28/2024 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tetapi Pemohon tidak menguraikan terkait pertentangan antara pasal yang dimohonkan pengujian dengan pasal dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, sehingga permohonan Pemohon menjadi tidak jelas/kabur; 4. Bahwa Pemohon dalam permohonannya halaman 30 - 31 angka 36 point 4 mendalilkan yang pada pokoknya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, dan Tata Kerja Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia, dan Majelis Disiplin Profesi (selanjutnya disebut Permenkes 12/2024) mengandung unsur maladministrasi; Termohon menanggapi bahwa argumentasi Pemohon tersebut tidak relevan dengan pokok permohonan dalam Perkara 2 P/HUM/2025 karena hak uji materiil yang dimohonkan adalah terhadap PP 28/2024, bukan terhadap Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2024. Keberatan mengenai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2024 seharusnya tidak dimasukkan dalam uraian permohonan karena merupakan objek yang berbeda dan keluar dari lingkup pengujian norma yang dimintakan pengujian. Dengan Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 73 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 74 dari 115 halaman. Putusan Nomor 2 P/HUM/2025 demikian keberatan Pemohon atas objek hak uji materiil menjadi tidak jelas/kabur; Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka terhadap permohonan uji materiil Pemohon yang menguji ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard); III. Penjelasan Termohon Terhadap Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon; Berkenaan dengan kedudukan hukum (legal standing/persona standi in judicio) dan kepentingan hukum Pemohon dalam perkara a quo, Termohon menyampaikan penjelasan, sebagai berikut: 1. Bahwa ketentuan Pasal 31A ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (selanjutnya disebut UU MA), yang berbunyi: (1) …; (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau c. badan hukum publik atau badan hukum privat.” (3) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat: a. nama dan alamat pemohon; b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan menguraikan dengan jelas bahwa: 1. materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dianggap Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 74 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 75 dari 115 halaman. Putusan Nomor 2 P/HUM/2025 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau 2. pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku; dan c. hal-hal yang diminta untuk dihapus. 2. Bahwa Mahkamah Agung sejak Putusan Nomor 54 P/HUM/2013, tanggal 19 Desember 2013 dan Putusan Nomor 62 P/HUM/2013, tanggal 18 November 2013 serta putusan-putusan berikutnya berpendirian bahwa kerugian hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang tentang Mahkamah Agung harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. Adanya hak Pemohon yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan; b. Hak tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian; e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 3. Bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, berbunyi: “Pemohon keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang.” 4. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, permohonan uji materiil hanya dapat diajukan oleh pihak-pihak yang tepat dan adanya kerugian Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 75 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 76 dari 115 halaman. Putusan Nomor 2 P/HUM/2025 langsung yang diderita oleh pihak-pihak tersebut, dan benar-benar diakibatkan karena berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan uji materi tersebut; 5. Bahwa selain yang telah dijelaskan tersebut di atas Para Pemohon dalam pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang- undang harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon; b. kerugian hak yang diakibatkan oleh berlakunya peraturan perundang- undangan yang dimohonkan pengujian. Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena Pemohon tidak memenuhi 5 (lima) syarat kerugian hak sebagaimana ditentukan dalam Putusan Nomor 54 P/HUM/2013 tanggal 19 Desember 2013 dan Putusan Nomor 62 P/HUM/2013 tanggal 18 November 2013 serta putusan-putusan berikutnya mengenai kerugian hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang tentang Mahkamah Agung dengan alasan sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon adalah organisasi profesi, yang mana Kolegium yang dibentuk oleh organisasi profesi Pemohon tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan hak uji materiil a quo karena Kolegium yang dibentuk oleh Pemohon sudah tidak diakui sejak telah terbentuknya kolegium sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 sebagaimana ketentuan Pasal 451 dan Pasal 272 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 yang menyatakan sebagai berikut: Pasal 451 “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Kolegium yang dibentuk oleh setiap organisasi profesi tetap diakui sampai dengan ditetapkannya Kolegium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang ini.” Pasal 272 (1) Untuk mengembangkan cabang disiplin ilmu dan standar pendidikan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, setiap kelompok ahli tiap disiplin ilmu Kesehatan dapat membentuk Kolegium; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 76 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 77 dari 115 halaman. Putusan Nomor 2 P/HUM/2025 (2) Kolegium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alat kelengkapan Konsil dan dalam menjalankan perannya bersifat independen; (3) Kolegium memiliki peran: a. menyusun standar kompetensi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan; dan b. menyusun standar kurikulum pelatihan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan. (4) Keanggotaan Kolegium berasal dari para guru besar dan ahli bidang ilmu Kesehatan; (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kolegium, termasuk tugas, fungsi, dan wewenang diatur dengan Peraturan Pemerintah; Bahwa untuk melaksanakan Pasal 272 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tersebut, pembentukan Kolegium diatur lebih lanjut dalam Pasal 704-711 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 yang mengatur mengenai organisasi, tugas, fungsi, dan wewenang, serta persyaratan pembentukan. Kolegium dibentuk oleh tiap disiplin ilmu kesehatan dan dikoordinasikan oleh Kolegium Kesehatan Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Pasal 704 dan Pasal 708 ayat (1) sebagai berikut: Pasal 704 (1) Untuk mengembangkan cabang disiplin ilmu dan standar pendidikan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, setiap kelompok ahli tiap disiplin ilmu Kesehatan dapat membentuk Kolegium; (2) Keanggotaan Kolegium berasal dari para guru besar dan ahli bidang ilmu Kesehatan; (3) Kolegium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh Menteri. Pasal 708 ayat (1) “Dalam rangka mengoordinasikan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Kolegium, dibentuk Kolegium Kesehatan Indonesia.” Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 77 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 78 dari 115 halaman. Putusan Nomor 2 P/HUM/2025 Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Menteri Kesehatan menindaklanjuti dengan menerbitkan beberapa Keputusan Menteri Kesehatan sebagai berikut: a. Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) Nomor HK.01.07/Menkes/1560/2024 tentang Pengesahan Kolegium Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan tanggal 20 September 2024 (vide Bukti T.6), yang mana dalam KMK tersebut Menteri Kesehatan telah menetapkan 50 (lima puluh) Kolegium Tenaga Medis dan 31 (tiga puluh satu) Kolegium Tenaga Kesehatan; b. Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) Nomor HK.01.07/Menkes/1581/2024 tentang Keanggotaan Kolegium Kesehatan Indonesia Periode Tahun 2024-2028 tanggal 30 September 2024 (vide Bukti T.7). Diktum Kedelapan dari KMK dimaksud menyatakan: “Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Kolegium yang dibentuk oleh setiap organisasi profesi dinyatakan tidak diakui berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.” Dengan demikian, sejak disahkannya Kolegium berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 maka Kolegium yang dibentuk oleh organisasi profesi (in casu Pemohon) tidak diakui lagi sebagaimana ketentuan Pasal 451 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 sehingga Pemohon tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan hak uji materiil a quo; 2. Bahwa Pemohon sama sekali tidak menguraikan adanya bentuk kerugian yang benar-benar dialami oleh Pemohon sebagai akibat berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024; 3. Bahwa dalam permohonannya, tidak ada satu pun dalil Pemohon yang dapat menjelaskan adanya hak Pemohon yang dirugikan, apalagi membahas hingga rinci dan spesifik mengenai kerugian-kerugian tersebut. Pemohon juga tidak dapat menjelaskan adanya kerugian aktual Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 78 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 79 dari 115 halaman. Putusan Nomor 2 P/HUM/2025 atau setidak-tidaknya potensial yang dialaminya dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024. Pemohon dalam menjelaskan alasan-alasan dalam permohonannya hanya berdasarkan asumsi-asumsi kepentingan Pemohon semata tanpa adanya kerugian yang dialaminya, bahkan tidak ada fakta hukum dan data-data sama sekali yang dapat menjelaskan dan membuktikan adanya kerugian dari Pemohon akibat berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024; 4. Bahwa Pemohon dalam permohonannya sama sekali tidak menunjukkan Pemohon memenuhi syarat untuk mewakili kepentingan Kolegium Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan, baik yang terbentuk sebelum atau sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dan tidak menjelaskan hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian yang dialaminya dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, sehingga patut dipertanyakan maksud dan kepentingan dari Pemohon; 5. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, dalam Lampiran II angka 127 disebutkan bahwa ketentuan peralihan bertujuan untuk: a. menghindari terjadinya kekosongan hukum; b. menjamin kepastian hukum; c. memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan d. mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara. Ketentuan Pasal 451 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 menegaskan bahwa Kolegium yang dibentuk oleh setiap organisasi profesi tetap diakui sampai dengan dibentuknya Kolegium baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Hal ini kemudian ditindaklanjuti oleh Kementerian Kesehatan dengan memberikan kesempatan kepada seluruh tenaga medis dan tenaga kesehatan, Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 79 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 80 dari 115 halaman. Putusan Nomor 2 P/HUM/2025 termasuk anggota Kolegium yang dibentuk organisasi profesi (Kolegium lama) untuk mengikuti proses seleksi; 6. Bahwa oleh karena tidak terdapat kerugian dari Pemohon dan Pemohon tidak dapat membuktikan adanya kerugian dimaksud dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 31A ayat (2 Undang-Undang Mahkamah Agung maka menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing). Oleh karena itu tepat jika Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI menyatakan menolak atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard); Berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena permohonan Pemohon tidak memenuhi 5 (lima) syarat kerugian hak sebagaimana ditentukan dalam Putusan Nomor 54 P/HUM/2013, tanggal 19 Desember 2013 dan Putusan Nomor 62 P/HUM/2013, tanggal 18 November 2013 serta putusan-putusan berikutnya mengenai kerugian hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang tentang Mahkamah Agung, maka menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing). Oleh karena itu tepat jika Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI menyatakan menolak atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard); IV. Latar Belakang Ketentuan Pasal 704 – 711 PP 28/2024; 1. Bahwa dalam Naskah Akademik (NA) Rancangan Undang Undang Kesehatan telah tertuang dan dikaji mengenai kondisi Kolegium berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yakni: - Pada saat ini Kolegium pada masing-masing Tenaga Kesehatan merupakan badan yang dibentuk oleh organisasi profesi untuk setiap cabang disiplin ilmu kesehatan yang bertugas mengampu dan meningkatkan mutu pendidikan cabang ilmu tersebut. Organisasi profesi idealnya fokus dan bertindak sebagai organisasi Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 80 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 81 dari 115 halaman. Putusan Nomor 2 P/HUM/2025 profesi yang berjuang untuk kesejahteraan anggotanya, dan berkaitan dengan sisi pelayanan para profesi Tenaga Kesehatan yang menjadi anggotanya di tengah masyarakat. Di lain pihak, Kolegium juga harus fokus dalam pengembangan keilmuan dan pendidikan. Penyatuan Kolegium dan organisasi profesi berpotensi dapat menimbulkan monopoli dan kekuasaan pada suatu badan. Di sisi lain, penyatuan Kolegium dengan organisasi profesi membuat ranah keilmuan Tenaga Kesehatan dapat menjadi stagnan dan tidak berkembang, karena hakikat Kolegium sebagai pusat riset dan pengembangan keilmuan Tenaga Kesehatan berhimpitan dengan fungsi organisasi profesi yang bersifat lebih praktis. Hal tersebut yang secara logis menjadi dasar pemisahan Kolegium dan organisasi profesi, sebagaimana juga secara luas dipraktikkan dan diterapkan di luar negeri, seperti Amerika dan Australia; - Kolegium masing-masing Tenaga Kesehatan adalah wadah untuk berhimpun para pendidik, ketua departemen, ketua program studi, dan dapat dibantu oleh ahli pendidikan, dan guru besar untuk masing-masing cabang disiplin ilmu yang mengampu cabang disiplin ilmu tersebut yang diakui Pemerintah Pusat dan bersifat mandiri (vide NA halaman 204-205); - Pendidikan profesi bidang kesehatan perlu dilakukan transformasi, dimana terdapat dua alternatif sistem pendidikan yaitu sistem pendidikan yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi dan bekerja sama dengan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi, Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, dan Kolegium yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi sesuai dengan atau biasa disebut sebagai sistem university-based. Selain itu, pendidikan profesi bidang kesehatan juga dapat diselenggarakan oleh rumah sakit atau wahana pendidikan, bekerja sama dengan perguruan tinggi, Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 81 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 82 dari 115 halaman. Putusan Nomor 2 P/HUM/2025 tinggi, Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, dan Kolegium yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi atau biasa disebut sebagai sistem hospital- based (vide NA halaman 221); - Penyelenggaraan pendidikan tinggi harus memenuhi standar nasional pendidikan Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan. Standar nasional pendidikan Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi. Standar nasional pendidikan Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan disusun bersama oleh menteri yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pendidikan tinggi, Menteri dan Kolegium masing-masing Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan. Kolegium masing-masing Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan bertugas untuk mengembangkan dan mengampu suatu cabang disiplin ilmu kesehatan. Standar nasional pendidikan Tenaga Kesehatan ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pendidikan tinggi setelah berkoordinasi dengan Menteri (vide NA halaman 299). 2. Konsep Kolegium sebelum adanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tercantum dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (selanjutnya disebut UU Nomor 29/2004) dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (selanjutnya disebut UU Nomor 36/2014). Konsep Kolegium dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 mengedepankan peran organisasi profesi sebagai pembentuk Kolegium sehingga Kolegium berada sebagai bagian dari organisasi profesi. Hal ini berdampak pada potensi timbulnya monopoli dan kekuasaan pada suatu badan yang dapat membuat ranah keilmuan tenaga medis dan tenaga kesehatan menjadi stagnan dan tidak berkembang serta menjadi tidak independen; 3. Bahwa adanya perubahan pengaturan terkait Kolegium melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 bukan berarti menghilangkan Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 82 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 83 dari 115 halaman. Putusan Nomor 2 P/HUM/2025 adanya Kolegium, namun mengubah pengaturan atas Kolegium yang sudah ada. Apabila diperhatikan kembali, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 justru memberikan ruang yang lebih luas bagi pembentukan dan pengembangan Kolegium. Beberapa poin penting terkait pembentukan Kolegium dalam undang-undang tersebut adalah: a. Otonomi Kolegium: Kolegium diberikan otonomi yang lebih besar dalam mengatur organisasi dan kegiatannya; b. Partisipasi Anggota: Anggota Kolegium memiliki hak untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan di dalam Kolegium; c. Akuntabilitas: Kolegium wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsinya; d. Kolaborasi: Kolegium diharapkan dapat bekerja sama dengan pemerintah, perguruan tinggi, dan organisasi profesi lainnya dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. 4. Perubahan pengaturan terkait Kolegium tersebut tidak seperti yang dihawatirkan oleh Pemohon melainkan untuk lebih meningkatkan peran Kolegium itu sendiri dalam mewujudkan ekosistem kesehatan yang lebih baik dengan adanya dukungan pemerintah dan masyarakat. Beberapa hal yang menjadi dasar perubahan pengaturan terkait Kolegium diantaranya: a. Kurangnya kesadaran akan pentingnya Kolegium: tidak semua tenaga medis dan tenaga kesehatan memahami pentingnya berorganisasi dalam Kolegium dan pentingnya peran Kolegium dalam pengembangan disiplin ilmu Kesehatan; b. Sumber daya yang terbatas: beberapa Kolegium mungkin mengalami kesulitan dalam mendapatkan sumber daya yang cukup untuk menjalankan kegiatannya; c. Koordinasi antar Kolegium: perlu adanya koordinasi yang baik antar Kolegium untuk menghindari tumpang tindih dalam pelaksanaan kegiatan; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 83 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 84 dari 115 halaman. Putusan Nomor 2 P/HUM/2025 5. Hal tersebut yang secara logis menjadi dasar perlunya pemisahan Kolegium dan organisasi profesi. Bahwa terhadap pemisahan Kolegium dan organisasi profesi, Pemerintah telah melakukan benchmarking di beberapa negara yang pada prinsipnya Kolegium terpisah dari organisasi profesi, sebagai berikut: a. Di negara Singapura, yang menjalankan peran Kolegium adalah Specialists Accreditation Board (SAB), yang memiliki fungsi akreditasi dan sertifikasi tenaga medis spesialis dan menyusun standar pendidikan/pelatihan spesialis, terpisah dengan organisasi profesi Singapore Medical Association (SMA) yang menaungi profesi tenaga medis dan tenaga kesehatan; b. Di negara Malaysia, yang menjalankan peran Kolegium adalah Midwifery Board dan Nursing Board, yang memiliki fungsi meregistrasi dan mengatur praktik keperawatan/kebidanan, terpisah dengan organisasi profesi Malaysian Nurses Association (MNA) dan National Midwife Society Malaysia (NMSM); c. Di negara Thailand, yang menjalankan peran Kolegium adalah Royal Colleges, yang memiliki fungsi sertifikasi dan mengembangkan standar pendidikan/pelatihan dokter spesialis, terpisah dengan organisasi profesi Medical Association of Thailand yang menaungi tenaga medis; d. Di negara Inggris, yang menjalankan peran Kolegium adalah The Academy of Medical Royal Colleges (AoMRC), yang memiliki fungsi sertifikasi tenaga medis dan penyusunan standar pendidikan/pelatihan/continuing professional development, terpisah dengan organisasi profesi British Medical Association (BMA); e. Di negara Jepang, yang menjalankan peran Kolegium adalah Japanese Medical Specialty Board (JMSB), yang memiliki fungsi sertifikasi tenaga spesialis dan menyusun standar pendidikan/pelatihan, terpisah dengan organisasi profesi Japan Medical Association (JMA); Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 84 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 85 dari 115 halaman. Putusan Nomor 2 P/HUM/2025 f. Di negara Amerika, yang menjalankan peran Kolegium adalah American Board of Medical Specialties (ABMS), yang memiliki fungsi sertifikasi tenaga medis dan penyusunan standar pendidikan/pelatihan/continuing professional development, terpisah dengan organisasi profesi American Medical Association (AMA); 6. Sejalan dengan Benchmarking di atas, mengenai konsep Kolegium dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 lebih pada pengembangan keilmuan dan pendidikan tenaga medis dan tenaga kesehatan. Kolegium tidak lagi dibentuk oleh organisasi profesi, melainkan Kolegium dapat dibentuk oleh setiap kelompok ahli tiap disiplin ilmu kesehatan untuk mengembangkan cabang disiplin ilmu dan standar pendidikan tenaga medis dan tenaga kesehatan. Keanggotaan Kolegium berasal dari para guru besar dan ahli bidang ilmu kesehatan; 7. Berdasarkan ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, dalam rangka mendukung pelaksanaan pembinaan, pengawasan, serta peningkatan mutu dan kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan, pemerintah pusat dibantu oleh Konsil dan/atau Kolegium. Dengan demikian, Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian Kesehatan, dalam melaksanakan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan salah satunya dibantu oleh Konsil dan/atau Kolegium untuk mendukung pembinaan, pengawasan, serta peningkatan mutu dan kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan; 8. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 diatur lebih lanjut mengenai Konsil dan Kolegium, termasuk mengenai kedudukan, tugas, fungsi, dan kewenangannya; 9. Konsil atau disebut Konsil Kesehatan Indonesia adalah lembaga nonstruktural yang melaksanakan tugas secara independen dalam rangka meningkatkan mutu praktik dan kompetensi teknis keprofesian tenaga medis dan tenaga kesehatan serta memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 85 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 86 dari 115 halaman. Putusan Nomor 2 P/HUM/2025 10. Kolegium adalah kumpulan ahli dari setiap disiplin ilmu Kesehatan yang mengampu cabang disiplin ilmu tersebut yang menjalankan tugas dan fungsi secara independen dan merupakan alat kelengkapan Konsil; 11. Bahwa Kolegium dibentuk oleh setiap kelompok ahli tiap disiplin ilmu kesehatan untuk mengembangkan cabang disiplin ilmu dan standar pendidikan tenaga medis dan tenaga kesehatan, yang keanggotaannya berasal dari para guru besar dan ahli bidang ilmu kesehatan; 12. Kolegium mempunyai peranan yang sangat besar dalam mendukung Konsil agar Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan kompeten sehingga mampu memberikan pelayanan praktik yang bermutu. Berdasarkan Pasal 272 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, Kolegium memiliki peran dalam penyusunan standar kompetensi dan standar kurikulum pelatihan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan. Dalam menjalankan perannya Kolegium bersifat independen. Kolegium memiliki tugas mengembangkan cabang disiplin ilmu dan standar pendidikan tenaga medis dan tenaga kesehatan. Dalam melaksanakan tugas, Kolegium menjalankan fungsi: a. penyusunan standar kompetensi dan standar kurikulum pelatihan; b. terlibat dalam penyusunan standar nasional pendidikan tinggi pada pendidikan tinggi tenaga medis dan tenaga kesehatan yang dilaksanakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan; c. penyusunan kurikulum pendidikan tinggi tenaga medis dan tenaga kesehatan bersama penyelenggara pendidikan; d. penyusunan standar profesi bersama dengan Konsil untuk ditetapkan oleh Menteri; e. bekerja sama dengan penyelenggara pendidikan tinggi tenaga medis dan tenaga kesehatan untuk melaksanakan uji kompetensi; f. penyusunan kajian jenis dan kelompok tenaga medis dan tenaga kesehatan bersama dengan Konsil untuk ditetapkan Menteri; g. penyusunan kompetensi yang beririsan; h. penyusunan kajian penambahan kompetensi; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 86 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 87 dari 115 halaman. Putusan Nomor 2 P/HUM/2025 i. pelaksanaan evaluasi kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan Warga Negara Indonesia lulusan luar negeri serta tenaga medis dan tenaga kesehatan Warga Negara Asing lulusan luar negeri bersama Menteri, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, dan Konsil; dan j. pemberian dukungan penyusunan persyaratan dan standar rumah sakit pendidikan; Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Kolegium memiliki wewenang untuk menerbitkan sertifikat kompetensi; 13. Dalam rangka mengoordinasikan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Kolegium setiap disiplin ilmu, dibentuk Kolegium Kesehatan Indonesia, yang susunannya terdiri atas: a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; b. 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota; dan c. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing Kolegium sebagai anggota; 14. Kolegium Kesehatan Indonesia memiliki tugas melakukan koordinasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Kolegium tiap disiplin ilmu kesehatan. Dengan demikian Kolegium Kesehatan Indonesia akan berperan dalam melakukan koordinasi, evaluasi, dan pemantauan pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang kolegium tiap disiplin ilmu kesehatan; 15. Pelaksanaan tugas Kolegium Kesehatan Indonesia tersebut diperlukan dalam rangka efektivitas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan dari Kolegium tiap disiplin ilmu kesehatan sebagai pengampu cabang disiplin ilmu yang mendukung tanggung jawab pemerintah dalam pelaksanaan pembinaan, pengawasan, serta peningkatan mutu dan kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan; 16. Berkenaan kronologi pengangkatan anggota Kolegium Kesehatan Indonesia periode Tahun 2024-2028 adalah sebagai berikut: a. Tanggal 8 Agustus 2023, telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 87 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 88 dari 115 halaman. Putusan Nomor 2 P/HUM/2025 b. Tanggal 26 Juli 2024, telah ditetapkan PP 28/2024. Dalam Pasal 704 ayat (3) PP 28/2024 diamanatkan bahwa Kolegium disahkan oleh Menteri; c. Tanggal 20 September 2024, Menteri Kesehatan menetapkan KMK Nomor HK.01.07/Menkes/1560/2024 tentang Pengesahan Kolegium Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 704 ayat (3) PP 28/2024; d. Tanggal 23 September 2024 terbit Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor 12 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, dan Tata Kerja Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia, dan Majelis Disiplin Profesi. PMK ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 703, Pasal 711 dan Pasal 718 PP 28/2024; e. Pada tanggal 23 September 2024, Kementerian Kesehatan mengeluarkan pengumuman Nomor KP.01.02/A/5105/2024 mengenai Seleksi Calon Anggota Kolegium Kesehatan Indonesia; f. Pada tanggal 26 September 2024 sampai dengan 27 September 2024, bakal calon anggota Kolegium Kesehatan Indonesia menyampaikan visi, misi, dan program kerja dihadapan Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan sesuai disiplin ilmu kesehatan masing-masing, melalui zoom dan youtube; g. Link zoom dan Youtube dapat diakses di: http://link.kemkes.go.id/SeleksiKolegiumKesehatanIndonesia h. Pada tanggal 27 September 2024 sampai dengan 28 September 2024, dilakukan pemilihan/voting calon Kolegium tiap disiplin ilmu kesehatan oleh Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan sesuai disiplin ilmu kesehatan masing-masing untuk mendapatkan paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon; i. Pemilihan/voting dilakukan melalui sistem informasi Voting Kolegium Kesehatan Indonesia/melalui website: https://votingkolegium.kemkes.go.id/; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 88 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 89 dari 115 halaman. Putusan Nomor 2 P/HUM/2025 j. Pada tanggal 28 September 2024 sampai dengan 29 September 2024, Panitia seleksi melakukan seleksi/penilaian berdasarkan hasil pemilihan calon pada Kolegium tiap disiplin ilmu kesehatan; k. Pada tanggal 30 September 2024, Menteri Kesehatan menetapkan KMK Nomor HK.01.07/MENKES/1581/2024 tentang Keanggotaan Kolegium Kesehatan Indonesia Periode Tahun 2024-2028, sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 710 ayat (2) PP Nomor 28/2024; l. Pada tanggal 14 Oktober 2024, para Anggota Kolegium Kesehatan Indonesia Periode Tahun 2024-2028 mengucapkan sumpah/janji di hadapan Menteri Kesehatan; m. Kolegium Kesehatan Indonesia setelah mengucapkan sumpah/janji di hadapan Menteri Kesehatan selanjutnya melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya; V. Jawaban Termohon Terhadap Pokok Permohonan Pemohon; 1. Terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa PP 28/2024 menciptakan kekosongan hukum dan ketidakpastian hukum karena tidak diaturnya proses transisi dari Kolegium Kedokteran Indonesia yang dibentuk oleh Organisasi Profesi IDI ke Kolegium Kesehatan Indonesia yang dibentuk oleh Pemerintah karena ketentuan Pasal 451 dan Pasal 272 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 hanya dijabarkan secara parsial dengan cara ditiadakannya kedudukan Kolegium Kedokteran Indonesia yang dibentuk oleh organisasi profesi IDI, yang mana terlihat dari tidak adanya kedudukan hukum Kolegium Kedokteran Indonesia yang dibentuk oleh Organisasi Profesi IDI dengan segala tugas, fungsi, peran, dan kewenangannya yang akan mentransisikan kepada Kolegium baru yang dibentuk berdasarkan Pasal 272 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, dapat Termohon tanggapi sebagai berikut: - Bahwa ketentuan Pasal 451 merupakan ketentuan yang terdapat dalam Bab XIX mengenai Ketentuan Peralihan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Sesuai Lampiran II angka 127 (mengenai ketentuan peralihan) Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 89 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 90 dari 115 halaman. Putusan Nomor 2 P/HUM/2025 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 12/2011), ketentuan peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lama terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, yang bertujuan untuk: a. menghindari terjadinya kekosongan hukum; b. menjamin kepastian hukum; c. memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dalam hal ini Kolegium yang dibentuk oleh organisasi profesi; dan d. mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara. - Bahwa ketentuan Pasal 451 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 sama sekali tidak menghilangkan Kolegium yang ada, justru diaturnya ketentuan Pasal 451 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi Kolegium yang ada (eksisting) dalam suatu ketentuan peralihan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Kepastian hukum dan perlindungan hukum dimaksud agar Kolegium yang ada (eksisting) yang dibentuk oleh organisasi profesi dapat tetap melaksanakan tugas dan fungsi sampai dengan terbentuknya Kolegium sebagaimana ketentuan Pasal 272 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Ketentuan Pasal 451 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 menjamin pelaksanaan transisi Kolegium eksisting yang dibentuk oleh organisasi profesi menjadi Kolegium sebagaimana ketentuan Pasal 272 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023; - Bahwa tujuan perumusan Pasal 451 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 juga untuk mengantisipasi terjadinya dualisme kedudukan Kolegium sebagai lembaga yang mengampu cabang disiplin ilmu kesehatan dan mengembangkan standar pendidikan Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 90 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 91 dari 115 halaman. Putusan Nomor 2 P/HUM/2025 bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan. Hal ini penting mengingat sebelumnya pernah terjadi kasus dualisme kedudukan Kolegium pada disiplin ilmu radiologi, dimana terjadi perselisihan antara pengurus Perhimpunan Dokter Spesialis Radiologi Indonesia (PDSRI) dan Kolegium Radiologi Indonesia (KRI) dengan Perhimpunan Dokter Spesialis Radiologi Klinik Indonesia (PDSRKI) dan Kolegium Radiologi Klinik Indonesia (KRKI). Perselisihan antara pengurus Kolegium tersebut menyebabkan adanya permasalahan tentang siapa yang paling berhak menerbitkan sertifikat kompetensi atau memberikan rekomendasi untuk dasar penerbitan STR oleh Konsil Kedokteran Indonesia. Perselisihan tersebut berujung pada Konsil Kedokteran Indonesia pada saat itu hanya mengakui sertifikat kompetensi dan menerbitkan STR bagi dokter spesialis Radiologi yang berasal dari Perhimpunan Dokter Spesialis Radiologi Klinik Indonesia (PDSRKI) bersama Kolegium Radiologi Klinik Indonesia (KRKI), sehingga merugikan dokter spesialis Radiologi lainnya yang bernaung di bawah Perhimpunan Dokter Spesialis Radiologi Indonesia (PDSRI) dan Kolegium Radiologi Indonesia (KRI); Oleh karena itu, dalam ketentuan peralihan ditegaskan bahwa ketika sudah terbentuk Kolegium dengan desain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 maka kolegium yang lama sudah tidak diakui lagi dan dapat bertransisi menjadi Kolegium sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, dengan memenuhi semua ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024. Dengan sudah terbentuknya kolegium sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 diharapkan dalam implementasi di lapangan tidak ada lagi kolegium lama (yang dibentuk organisasi profesi), sehingga tidak menimbulkan kebingungan (dualisme) dalam ranah pengembangan disiplin ilmu kesehatan; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 91 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 92 dari 115 halaman. Putusan Nomor 2 P/HUM/2025 - Dalam ketentuan Pasal 704 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 diatur bahwa untuk mengembangkan cabang ilmu dan standar pendidikan tenaga medis dan tenaga kesehatan, setiap kelompok ahli tiap disiplin ilmu kesehatan dapat membentuk Kolegium yang keanggotaannya berasal dari para guru besar dan ahli bidang ilmu kesehatan yang kemudian disahkan oleh Menteri Kesehatan; - Selanjutnya pada tanggal 20 September 2024, Menteri Kesehatan telah menerbitkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1560/2024 tentang Pengesahan Kolegium Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, yang mana dalam Keputusan Menteri Kesehatan tersebut Menteri Kesehatan telah menetapkan 50 (lima puluh) Kolegium Tenaga Medis dan 31 (tiga puluh satu) Kolegium Tenaga Kesehatan. Bahwa Kolegium yang telah disahkan berdasarkan KMK tersebut merupakan Kolegium yang diakui sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Terhadap Kolegium yang dibentuk oleh setiap organisasi profesi sebelum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 seharusnya telah menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Pemerintah memberikan kesempatan untuk kelompok ahli tiap disiplin ilmu kesehatan untuk membentuk Kolegium dan tenaga medis atau tenaga kesehatan dapat bergabung atau menjadi bagian dari Kolegium tersebut; - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 merupakan bentuk konkret pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 sebagaimana diatur dalam berbagai ketentuannya yang memerlukan pengaturan lebih lanjut melalui peraturan pelaksana. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa "materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya." Penjelasan pasal tersebut juga menegaskan bahwa yang dimaksud dengan "menjalankan Undang-Undang Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 92 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 93 dari 115 halaman. Putusan Nomor 2 P/HUM/2025 sebagaimana mestinya" adalah "penetapan Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan perintah Undang-Undang atau untuk menjalankan Undang-Undang sepanjang diperlukan dengan tidak menyimpang dari materi yang diatur dalam Undang-Undang yang bersangkutan." Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 telah mengatur secara rinci kebutuhan norma sebagai penjabaran dari Pasal 272 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 yang membutuhkan aturan pelaksanaan mengenai Kolegium, termasuk tugas, fungsi, dan wewenangnya. Dengan demikian, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 merupakan bentuk peraturan pelaksanaan yang sah, tidak menyimpang dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dan justru memberikan kepastian hukum dalam implementasinya; - Pelaksanaan dari Pasal 272 dan Pasal 451 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 telah jelas dan clear dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tersebut yang kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan Kolegium dengan menerbitkan: a. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES /1560/2024 tanggal 20 September 2024 tentang Pengesahan Kolegium Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, yang mana Keputusan Menteri Kesehatan ini merupakan tindak lanjut dari Pasal 704 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024. Keputusan Menteri Kesehatan ini mengesahkan 50 (lima puluh) Kolegium Tenaga Medis dan 31 (tiga puluh satu) Kolegium Tenaga Kesehatan, dengan rincian sebagai berikut: 1) Kolegium Tenaga Medis; a) Kolegium Akupuntur; b) Kolegium Andrologi; c) Kolegium Anestesiologi dan Terapi Intensif; d) Kolegium Bedah; e) Kolegium Bedah Anak; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 93 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 94 dari 115 halaman. Putusan Nomor 2 P/HUM/2025 f) Kolegium Bedah Plastik dan Rekonstruksi Estetik; g) Kolegium Bedah Saraf; h) Kolegium Bedah Toraks Kardiak dan Vaskular; i) Kolegium Bedah Onkologi; j) Kolegium Dermatologi, Venereologi, dan Estetika; k) Kolegium Kedokteran Emergensi; l) Kolegium Farmakologi Klinik; m) Kolegium Kedokteran Forensik dan Medikolegal; n) Kolegium Gizi Klinik; o) Kolegium Kesehatan Anak; p) Kolegium Penyakit Dalam; q) Kolegium Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi; r) Kolegium Kesehatan Telinga Hidung Tenggorok Bedah Kepala dan Leher; s) Kolegium Jantung dan Pembuluh Darah; t) Kolegium kedokteran Nuklir dan Teranostik Molekuler; u) Kolegium Kedokteran Olahraga; v) Kolegium Kedokteran Okupasi; w) Kolegium Kesehatan Mata; x) Kolegium Mikrobiologi Klinik; y) Kolegium Neurologi; z) Kolegium Obstetri dan Ginekologi; aa) Kolegium Onkologi Radiasi; bb) Kolegium Orthopaedi dan Traumatologi; cc) Kolegium Parasitologi Klinik; dd) Kolegium Patologi Anatomik; ee) Kolegium Patologi Klinik; ff) Kolegium Psikiatri; gg) Kolegium Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi; hh) Kolegium Radiologi; ii) Kolegium Urologi; jj) Kolegium Kedokteran Penerbangan; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 94 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 95 dari 115 halaman. Putusan Nomor 2 P/HUM/2025 kk) Kolegium Kedokteran Kelautan; ll) Kolegium Kedokteran Keluarga Layanan Primer; mm) Kolegium Dokter; nn) Kolegium Dokter Gigi; oo) Kolegium Bedah Mulut dan Maksilofasial; pp) Kolegium Kedokteran Gigi Anak; qq) Kolegium Konservasi Gigi; rr) Kolegium Ortodonti; ss) Kolegium Penyakit Mulut; tt) Kolegium Periodonsia; uu) Kolegium Prostodonsia; vv) Kolegium Radiologi Kedokteran Gigi; ww) Kolegium Odontologi Forensik; xx) Kolegium Patologi Mulut dan Maksilofasial; 2) Kolegium Tenaga Kesehatan; a) Kolegium Keperawatan; b) Kolegium Kebidanan; c) Kolegium Farmasi; d) Kolegium Gizi; e) Kolegium Elektromedis; f) Kolegium Teknologi Laboratorium Medik; g) Kolegium Fisikawan Medik; h) Kolegium ortotis Prostetis; i) Kolegium Radiografer; j) Kolegium Okupasi Terapis; k) Kolegium Fisioterapi; l) Kolegium Terapis Wicara; m) Kolegium Akupuntur Terapis; n) Kolegium Entomolog Kesehatan; o) Kolegium Kesehatan Lingkungan; p) Kolegium Epidemologi Kesehatan; q) Kolegium Promosi Kesehatan; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 95 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 96 dari 115 halaman. Putusan Nomor 2 P/HUM/2025 r) Kolegium Kesehatan dan Keselamatan Kerja; s) Kolegium Kesehatan Masyarakat; t) Kolegium Penata Anestesi; u) Kolegium Optometris; v) Kolegium Terapis Gigi dan Mulut; w) Kolegium Perekam Medis dan Informasi Kesehatan; x) Kolegium Audiologis; y) Kolegium Teknisi Pelayanan Darah; z) Kolegium Teknisi Gigi; aa) Kolegium Teknisi Kardiovaskuler; bb) Kolegium Psikologi Klinis; cc) Kolegium Kesehatan Tradisional Ramuan dan Jamu; dd) Kolegium Pengobatan Tradisional; ee) Kolegium Pengobatan Tradisional Interkontinental; b. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES /1581/2024 tanggal 30 September 2024 tentang Keanggotaan Kolegium Kesehatan Indonesia Periode Tahun 2024-2028, yang mana KMK ini merupakan tindak lanjut dari Pasal 710 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024; Dalam Diktum Kedelapan Keputusan Menteri Kesehatan disebutkan bahwa pada saat Keputusan Menteri tersebut berlaku, Kolegium yang dibentuk oleh setiap organisasi profesi dinyatakan tidak diakui berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. Beberapa Keputusan Menteri Kesehatan pengesahan Kolegium tiap disiplin ilmu kesehatan; 2. Terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Kolegium yang diatur dalam ketentuan Pasal 704 – Pasal 711 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 hanya mengatur tentang pembentukan Kolegium baru tanpa menyertakan petunjuk atau aturan terkait keberadaan Kolegium yang dibentuk organisasi profesi dan diakui dalam Pasal 451 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dan tidak Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 96 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 97 dari 115 halaman. Putusan Nomor 2 P/HUM/2025 mengatur masa transisi atau peralihan tugas, sehingga menimbulkan beberapa implikasi hukum berupa ketidakpastian hukum bagi Kolegium yang dibentuk organisasi profesi IDI, potensi dualisme Kolegium, kesulitan dalam penegakan standar profesi, keterbatasan hak dan perlindungan bagi anggota profesi, dampak pada implementasi Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2023, dan ketidakjelasan dalam arah kebijakan kesehatan nasional, dapat Termohon tanggapi sebagai berikut: - Bahwa diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 justru telah memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 sebagaimana Termohon telah jelaskan pada tanggapan di atas. - Menurut pendapat Ahli Peraturan Perundang-Undangan (vide Bukti T.8), dalam hukum perundang-undangan, kekosongan hukum terjadi apabila suatu norma hukum yang diperlukan untuk mengatur aspek tertentu tidak tersedia, sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam implementasinya. Dalam konteks ini, tidak ada kekosongan hukum yang ditimbulkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, karena: a. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 merupakan aturan pelaksanaan yang diperintahkan oleh Pasal 272 ayat (5) Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2023, yang mengatur lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, dan wewenang kolegium dalam sistem yang baru. b. Norma-norma dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 telah secara eksplisit mengatur mekanisme transisi dari kolegium lama yang sebelumnya dibentuk oleh organisasi profesi ke kolegium baru yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, sehingga tidak ada kekosongan dalam pengelolaan kelembagaan kolegium; c. Keberadaan kolegium lama tetap diakui dalam masa transisi sebagaimana diatur dalam Pasal 451 Undang-Undang Nomor 17 Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 97 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 98 dari 115 halaman. Putusan Nomor 2 P/HUM/2025 Tahun 2023, sehingga tidak ada penghapusan mendadak yang menyebabkan ketidakpastian hukum; Secara substansial, yang sedang terjadi bukanlah kekosongan hukum, melainkan transisi hukum, yang merupakan suatu mekanisme wajar dalam perubahan regulasi. Transisi hukum ini merupakan bagian dari proses reformasi regulasi dalam sektor kesehatan, di mana kolegium yang sebelumnya berada di bawah organisasi profesi seperti IDI kini harus menyesuaikan dengan sistem yang ditetapkan oleh negara berdasarkan peraturan yang lebih tinggi, yaitu Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2023; Selain itu, adaptasi atau transisi dalam pengalihan kewenangan dan pengalihkelolaan kolegium dengan segala tugas, wewenang, dan fungsinya ke dalam kolegium baru yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 adalah persoalan implementasi kebijakan, bukan persoalan ketidakpastian hukum. Dalam konteks hukum kenegaraan, perubahan struktur kelembagaan dalam suatu sektor adalah hal yang lazim dan diatur dalam undang- undang, sehingga pihak yang terkena dampak perubahan tersebut harus menyesuaikan diri dengan regulasi yang baru; - Pengakuan sementara dalam hal ini terhadap Kolegium merupakan bagian dari kondisi transisional dalam konteks kelembagaan, yang secara normatif telah diatur dalam sistem hukum yang berlaku; Secara teoritis dan yuridis, transisi kelembagaan adalah hal yang wajar dalam perubahan regulasi, terutama ketika terjadi perubahan dalam hierarki norma hukum, di mana peraturan perundang-undangan yang lebih rendah harus menyesuaikan diri dengan peraturan yang lebih tinggi. Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 telah mencabut dasar hukum kolegium lama, dan PP 28/2024 hadir sebagai aturan pelaksana yang mengatur mekanisme transisi dari sistem lama ke sistem baru. Guna lebih memahami kedudukan pengakuan sementara dalam konteks hukum, perlu dianalisis berdasarkan hierarki perundang-undangan sebagai berikut: Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 98 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 99 dari 115 halaman. Putusan Nomor 2 P/HUM/2025  Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, hierarki peraturan perundang-undangan menempatkan undang- undang lebih tinggi daripada peraturan pemerintah;  Dalam konteks ini, Pasal 451 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 secara eksplisit mengatur pengakuan sementara terhadap kolegium lama, sehingga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tidak ada ketidakpastian hukum karena norma mengenai transisi Kolegium lama telah diatur dalam undang- undang;  Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 sebagai peraturan pelaksana kemudian mengatur lebih lanjut mekanisme transisi tersebut, termasuk bagaimana tugas, wewenang, dan fungsi dari Kolegium baru, tanpa menyimpang dari norma dalam undang- undang; Pengakuan sementara terhadap kolegium lama bukanlah bentuk ketidakpastian hukum, melainkan bagian dari jaminan hukum agar tidak terjadi kekosongan dalam pengelolaan tenaga medis dan kesehatan selama proses transisi berlangsung; Setiap perubahan sistem hukum memerlukan mekanisme transisi, dan pengakuan sementara ini adalah bentuk perlindungan hukum terhadap proses adaptasi kelembagaan dari sistem lama ke sistem baru. Perubahan struktur kelembagaan dalam suatu sektor harus selalu memperhitungkan aspek keberlanjutan dan tidak boleh menciptakan disrupsi yang mengganggu sistem yang ada. Oleh karena itu, pengakuan sementara terhadap kolegium lama adalah bentuk implementasi dari prinsip good governance dalam peralihan regulasi; - Dalam alasan permohonan, Pemohon berargumen bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 seharusnya mengatur secara eksplisit mengenai "masa transisional" untuk menghindari ketidakpastian hukum. Pemohon juga berpendapat bahwa dihapusnya Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 99 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 100 dari 115 halaman. Putusan Nomor 2 P/HUM/2025 atau tidak dimasukkannya norma hukum sebagaimana dalam Pasal 451 dan Pasal 272 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 telah menciptakan ketidakpastian hukum. Hanya saja, Ahli berpandangan bahwa argumentasi ini tidak memiliki dasar yang kuat, karena justru dengan tidak memasukkan norma baru mengenai masa transisi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, konsistensi hukum tetap terjaga dan terhindar dari dualisme norma yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum; Dalam hierarki peraturan perundang-undangan, Pasal 272 Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2023 merupakan norma induk yang menjadi dasar bagi pembentukan kolegium baru. Pasal ini secara tegas menyatakan bahwa kolegium dalam sistem yang baru diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah, bukan oleh organisasi profesi seperti dalam sistem sebelumnya. Selain itu, Pasal 451 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 telah secara eksplisit mengatur keberlanjutan sementara dari kolegium lama hanya sampai dibentuknya Kolegium baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Dalam hal norma dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 juga perlu untuk memasukkan ketentuan khusus yang mengatur "masa transisional" sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon, maka hal ini justru akan mengacaukan norma hukum yang sudah jelas dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Berikut adalah beberapa alasan mengapa tambahan norma mengenai masa transisi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tidak diperlukan dan justru berbahaya bagi kepastian hukum; a. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 adalah aturan pelaksana, bukan peraturan yang mengatur ulang norma dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023; - Dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia, peraturan pemerintah hanya dapat mengatur lebih lanjut norma yang sudah diperintahkan dalam undang-undang; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 100 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 101 dari 115 halaman. Putusan Nomor 2 P/HUM/2025 - Pasal 272 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 hanya mengamanatkan Peraturan Pemerintah untuk mengatur Kolegium sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, termasuk tugas, fungsi, dan wewenang kolegium baru, bukan untuk mengatur kembali masa transisional yang sudah dijelaskan dalam Pasal 451 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023; - Dalam hal Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 memasukkan norma tambahan mengenai masa transisi, hal ini akan menimbulkan tumpang tindih dan berpotensi menyimpang dari mandat undang-undang; b. Memasukkan norma transisional dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 justru berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum; - Pasal 451 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 telah memberikan pengakuan sementara dari kolegium lama hanya sampai terbentuknya Kolegium baru yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023; - Dalam hal Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 menambahkan ketentuan baru mengenai prosedur atau tahapan transisi, hal ini justru dapat memunculkan dualisme kelembagaan, di mana kolegium lama dan kolegium baru berjalan berdampingan tanpa batas waktu yang jelas; - Dalam hukum perundang-undangan, kejelasan norma adalah prinsip fundamental yang harus dipatuhi, dan menambahkan norma transisional dalam Peraturan Pemerintah dapat memperumit implementasi regulasi, karena dapat membuka celah bagi munculnya interpretasi lain yang justru bertentangan dengan undang-undang; c. Pasal 272 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 adalah norma induk yang tidak dapat dikesampingkan oleh peraturan pelaksana; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 101 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 102 dari 115 halaman. Putusan Nomor 2 P/HUM/2025 - Pasal 272 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 telah secara eksplisit mengatur bahwa Kolegium sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, termasuk tugas, fungsi, dan wewenangnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah, sehingga tidak ada kewenangan tambahan bagi Peraturan Pemerintah untuk mengatur mekanisme transisional sedemikian rupa; - Dalam hal Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 menambahkan norma transisi, akan muncul pertanyaan mengenai dasar hukum dari norma baru tersebut, yang berpotensi mengganggu konsistensi peraturan perundang-undangan; d. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 telah secara tegas mengatur mekanisme kelembagaan kolegium baru tanpa menyimpang dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023; - Dalam Pasal 704 hingga Pasal 711 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, telah dijelaskan secara rinci bagaimana kolegium baru akan beroperasi dalam sistem yang baru; - Ahli berpendapat bahwa tidak ada kebutuhan untuk menambahkan norma transisional ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 yang mana dalam hal ini justru dapat memperumit implementasi regulasi, karena transisi kelembagaan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 itu sendiri; - Berdasarkan pendapat Ahli Peraturan Perundang-undangan di atas, jelas bahwa Pasal 704-711 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 telah jelas dan rinci mengatur pembentukan Kolegium sesuai amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dan memberikan kepastian hukum, dan terkait kedudukan Kolegium lama yang tidak lagi diakui setelah terbentuknya Kolegium baru sudah jelas dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dan tidak perlu ditambahkan norma transisional kembali yang akan berpotensi menjadikan Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 102 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 103 dari 115 halaman. Putusan Nomor 2 P/HUM/2025 ketidakjelasan implementasi regulasi, karena Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 berisi norma teknis untuk membentuk Kolegium baru sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023; - Sejak mengucapkan sumpah pada tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan saat ini, Kolegium yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 telah menjalankan beberapa kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya dalam pengembangan disiplin ilmunya, antara lain: 1). Pelaksanaan uji kompetensi; Uji kompetensi yang dilaksanakan tahun 2024: No Nama Kolegium Tanggal Pelaksanaan 1 Kesehatan Anak 8-10 November 2024 2 Kedokteran Penerbangan 30 November 2024 3 Anestesiologi dan Terapi Intensif 30 November 2024 4 Onkologi Radiasi 5-7 Desember 2024 5 Radiologi Kedokteran Gigi 5-7 Desember 2024 6 Bedah Mulut dan Maksilofasial 7-8 Desember 2024 7 Kedokteran Gigi Anak 7 Desember 2024 8 Radiologi 13-14 Desember 2024 9 Konservasi Gigi 16-17 Desember 2024 10 Neurologi 22 Desember 2024; dan 28-29 Desember 2024 11 Kedokteran Forensik dan Medikolegal 16-17 Desember 2024 12 Dermatologi Venereologi dan Estetika 14-15 Desember 2024 13 Prostodonsia 14-15 Desember 2024 14 Kedokteran Gigi 2-3 November 2024; dan Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 103 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 104 dari 115 halaman. Putusan Nomor 2 P/HUM/2025 No Nama Kolegium Tanggal Pelaksanaan 7-8 Desember 2024 15 Perawat (retaker) 21-22 Desember 2024 16 Urologi 14 Desember 2024 17 Orthopaedi dan Traumatologi 13 Desember 2024 18 Bedah saraf 13 Desember 2024 Uji kompetensi yang dilaksanakan tahun 2025: No Nama Kolegium Tanggal Pelaksanaan 1 Anestesiologi dan Terapi Intensif 18 Februari 2025 2 Bedah Toraks Kardiak dan Vaskular 7-8 Februari 2025 3 Mikrobiologi Klinik 7-8 Februari 2025 4 Kolegium Obstetri dan Ginekologi 10 Januari 2025 5 Kolegium Bedah Mulut dan maksilofasial 5-7 Februari 2025 6 Audiologis 19 Januari 2025 7 Patologi Klinik 25 Januari 2025 Sesuai dengan Pasal 213 juncto 220 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, uji kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan dilaksanakan oleh penyelenggara pendidikan bekerja sama dengan Kolegium dalam rangka menilai pencapaian standar kompetensi Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan. Hal tersebut sangat penting untuk menjamin kualitas pelayanan yang diberikan oleh Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan kepada masyarakat; 2). Peran kolegium dalam penyelenggaraan program fellowship; Program fellowship diselenggarakan melalui kerja sama antara Rumah Sakit Pendidikan dengan Kolegium tiap disiplin ilmu kesehatan. Program fellowship diperlukan untuk pemerataan dan peningkatan akses pelayanan kesehatan subspesialistik yang saat ini masih terbatas. Dengan peran kolegium yang optimal, jumlah program fellowship yang diselenggarakan meningkat menjadi 22 Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 104 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 105 dari 115 halaman. Putusan Nomor 2 P/HUM/2025 rumah sakit penyelenggara program fellowship dalam negeri dan 14 rumah sakit penyelenggara program fellowship di luar negeri; Dalam upaya pemenuhan tenaga medis subspesialistik prioritas pelayanan Kanker Jantung Stroke Uronefrologi, Kolegium berkolaborasi dengan rumah sakit penyelenggara program fellowship baik di dalam negeri dan luar negeri dalam menentukan kurikulum yang terstandar sesuai kebutuhan; saat ini telah terdapat 31 jenis program fellowship untuk prioritas pelayanan Kanker Jantung Stroke dan Uronefrologi. Penambahan jenis program tersebut signifikan dari program fellowship sebelumnya yaitu sejumlah 19 jenis program. Hal tersebut tidak terlepas dari peran kolegium untuk menentukan jenis program fellowship yang menjadi prioritas sekaligus mengawal sampai terbitnya sertifikat kompetensi; 3). Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi; Saat ini Kolegium Kesehatan Indonesia sedang merumuskan pedoman penyusunan standar kompetensi yang akan dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas penyusunan standar kompetensi untuk tiap disiplin ilmu Kesehatan; 4). Penyusunan Standar Profesi; Untuk melaksanakan fungsi kolegium dalam penyusunan standar profesi bersama dengan Konsil sebagaimana diatur dalam Pasal 705 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, beberapa kolegium tiap disiplin ilmu telah merumuskan standar profesi yaitu: No Standar Profesi Konsil 1 Dokter Gigi Dokter Gigi 2 Psikolog Klinis Tenaga Psikologi Klinis 3 Perawat Tenaga Keperawatan 4 Bidan Tenaga Kebidanan 5 Apoteker Tenaga Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 105 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 106 dari 115 halaman. Putusan Nomor 2 P/HUM/2025 6 Tenaga Vokasi Farmasi Kefarmasian 7 Nutrisionis Tenaga Gizi 8 Dietisien 9 Elektromedis Tenaga Teknik Biomedika 10 Tenaga Teknologi Laboratorium Medik 11 Fisikawan Medik 12 Ortotis Prostetis 13 Radiografer 14 Okupasi Terapis Tenaga Keterapian Fisik 15 Fisioterapis 16 Terapis Wicara 17 Akupunktur Terapis 18 Entomolog Kesehatan Tenaga Kesehatan Lingkungan 19 Tenaga SanitasiLingkungan 20 Epidemiolog Kesehatan Tenaga Kesehatan Masyarakat 21 Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku 22 Pembimbing Kesehatan Kerja 23 Tenaga Kesehatan Masyarakat 24 Penata Anestesi 25 Teknisi Gigi 26 Terapis Gigi dan Mulut 27 Perekam Medis dan Informasi Kesehatan Tenaga Keteknisian Medis 28 Audiologis 29 Teknisi Pelayanan Darah 30 Optometris 31 Teknisi Kardiovaskuler 32 Nakestrad Jamu 33 Nakestrad Batra Tenaga Kesehatan Tradisional Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 106 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 107 dari 115 halaman. Putusan Nomor 2 P/HUM/2025 34 Nakestrad Interkontinental 5). Koordinasi kompetensi antar kolegium tiap disiplin ilmu Kesehatan; Kolegium Kesehatan Indonesia melakukan koordinasi terkait dengan kompetensi yang beririsan (shared competency), ditujukan untuk meningkatkan aksesibilitas pelayanan untuk masyarakat. Sebagai contoh: a) Jumlah dokter spesialis bedah syaraf yang memiliki kompetensi penanganan pembedahan perdarahan dalam otak masih terbatas. Dengan adanya kompetensi tambahan (sharing competency), dokter spesialis bedah umum yang telah diberikan kegiatan peningkatan kompetensi dapat turut menangani kasus yang sebelumnya hanya dilakukan oleh dokter spesialis bedah syaraf. Hal ini merupakan hasil kerjasama kolegium bedah syaraf dan kolegium bedah umum yang dikoordinasikan oleh Kolegium Kesehatan Indonesia; b) Pemeriksaan ultrasonografi (USG) bagi ibu hamil dan untuk skrining kanker dapat dilakukan oleh dokter umum di puskesmas yang telah mendapatkan pelatihan. Kolegium Kesehatan Indonesia mengoordinasikan kolegium radiologi, kolegium obstetri dan ginekologi, dan kolegium dokter; 3. Terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentuan Peraturan Perundang-Undangan karena ketentuan Pasal 451 dan Pasal 272 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 yang dijadikan dasar dan alasan hukum perkara a quo oleh pemerintah untuk membuat aturan yang sifatnya materiil seharusnya antara Pasal 451 dan Pasal 272 inheren dan satu kesatuan. Pasal 704 – Pasal 711 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 diinterpretasikan mencabut pengakuan Kolegium Kedokteran Indonesia yang dibentuk Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 107 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 108 dari 115 halaman. Putusan Nomor 2 P/HUM/2025 organisasi profesi IDI secara sepihak, yang mana hal ini dapat bertentangan dengan prinsip asas legalitas, dimana peraturan pelaksana tidak boleh melampaui ketentuan Undang-Undang yang mendasarinya dan asas hukum lex superior derogat legi inferiori (peraturan lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi), dapat Termohon tanggapi sebagai berikut: - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 merupakan bentuk konkret pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023sebagaimana diatur dalam berbagai ketentuannya yang memerlukan pengaturan lebih lanjut melalui peraturan pelaksana. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa "materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya." Penjelasan pasal tersebut juga menegaskan bahwa yang dimaksud dengan "menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya" adalah "penetapan Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan perintah Undang-Undang atau untuk menjalankan Undang-Undang sepanjang diperlukan dengan tidak menyimpang dari materi yang diatur dalam Undang-Undang yang bersangkutan." Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 telah mengatur secara rinci kebutuhan norma sebagai penjabaran dari Pasal 272 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 yang membutuhkan aturan pelaksanaan mengenai Kolegium, termasuk tugas, fungsi, dan wewenangnya. Dengan demikian, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 merupakan bentuk peraturan pelaksanaan yang sah, tidak menyimpang dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dan justru memberikan kepastian hukum dalam implementasinya; - Bahwa sebagaimana telah Termohon uraikan sebelumnya berdasarkan pandangan ahli (vide Bukti T.8), dalam hierarki peraturan perundang-undangan, Pasal 272 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 merupakan norma induk yang menjadi dasar bagi Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 108 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 109 dari 115 halaman. Putusan Nomor 2 P/HUM/2025 pembentukan Kolegium baru. Pasal ini secara tegas menyatakan bahwa kolegium dalam sistem yang baru diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah, bukan oleh organisasi profesi seperti dalam sistem sebelumnya. Selain itu, Pasal 451 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 telah secara eksplisit mengatur keberlanjutan sementara dari kolegium lama hanya sampai terbentuknya Kolegium baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Untuk itu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 telah menguraikan pengaturan kolegium baru termasuk tata cara pembentukannya, sehingga tidak ada pertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 sebagaimana yang disampaikan Pemohon; - Tujuan dari transformasi kesehatan sejatinya bermuara pada upaya tercapainya peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang menjadi bagian dari hak asasi manusia sebagaimana yang dimuat secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, di mana Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 secara substansi, materi muatan, dan proses pembentukan peraturan perundang-undangan, menurut Ahli telah sesuai dengan proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, maupun secara substansi terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023; VI. Petitum; Berdasarkan seluruh uraian dan penjelasan di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan uji materiil a quo, dapat memberikan Putusan dengan amar sebagai berikut: 1. Menerima jawaban Termohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing); Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 109 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 110 dari 115 halaman. Putusan Nomor 2 P/HUM/2025 3. Menyatakan menolak permohonan pengujian Pemohon untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard); 4. Menyatakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tentang Kesehatan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023; Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa: 1. Fotokopi Surat Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor 106.111/PUU/PAN.MK/SPP/09/2024 tanggal 18 September 2024, hal Salinan Perbaikan Permohonan Perkara Nomor 111/PUU-XXII/2024 (Bukti T-1); 2. Fotokopi Surat Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor 167.156/PUU/PAN.MK/SP/10/2024 tanggal 31 Oktober 2024, hal Salinan Permohonan Perkara Nomor 156/PUU-XXII/2024 (Bukti T-2); 3. Fotokopi Surat Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor 183.171/PUU/PAN.MK/SP/12/2024 tanggal 9 Desember 2024, hal Salinan Permohonan Perkara Nomor 171/PUU-XXII/2024 (Bukti T-3); 4. Fotokopi Surat Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor 192.179/PUU/PAN.MK/SP/12/2024 tanggal 20 Desember 2024, hal Salinan Permohonan Perkara Nomor 179/PUU-XXII/2024 (Bukti T-4); 5. Fotokopi Surat Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor 191.182/PUU/PAN.MK/SP/12/2024 tanggal 20 Desember 2024, hal Salinan Permohonan Perkara Nomor 182/PUU-XXII/2024 (Bukti T-5); 6. Fotokopi Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1560/2024 tentang Pengesahan Kolegium Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan (Bukti T-6); 7. Fotokopi Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1581/2024 tentang Keanggotaan Kolegium Kesehatan Indonesia Periode Tahun 2024-2028 (Bukti T-7); Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 110 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 111 dari 115 halaman. Putusan Nomor 2 P/HUM/2025 8. Fotokopi Affidavit Keterangan Ahli Peraturan Perundang-undangan Prof. Dr. Lita Tyesta ALW, S.H., M.Hum. (Bukti T-8); PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas; Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, vide bukti P-8; Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang pokok permohonan keberatan hak uji materiil yang diajukan Pemohon, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Mahkamah Agung untuk memeriksa, memutus dan mengadili permohonan a quo; Menimbang, terhadap hal tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut: - Bahwa Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung juncto Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang pada pokoknya menyatakan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang- Undang; - Bahwa Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukkan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 111 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 112 dari 115 halaman. Putusan Nomor 2 P/HUM/2025 Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau Pemerintah atas perintah undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Wali Kota, Kepala Desa atau yang setingkat"; - Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XV/2017 tanggal 20 Maret 2018 memutuskan dalam amarnya menyatakan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan, "Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi", sepanjang mengenai kata "dihentikan" dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai "Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung ditunda pemeriksaannya apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi”; - Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, terdapat kaidah hukum sebagai berikut, Mahkamah Agung berwenang melakukan hak uji materiil, meskipun undang-undang yang menjadi dasar pengujian hak uji materiil di Mahkamah Agung masih diuji oleh Mahkamah Konstitusi, sepanjang bab, materi muatan pasal, atau ayat yang sedang diuji di Mahkamah Konstitusi tidak menjadi dasar Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 112 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 113 dari 115 halaman. Putusan Nomor 2 P/HUM/2025 pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang di Mahkamah Agung; - Bahwa yang menjadi objek Hak Uji Materiil adalah Pasal 704 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 705 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), Pasal 706, Pasal 707, Pasal 708 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 709, Pasal 710 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 711 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dimana Pemohon menyatakan objek Hak Uji Materiil bertentangan dengan Pasal 272 dan Pasal 451 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; - Bahwa terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sedang dalam poses pengujian di Mahkamah Konstitusi dengan Register Perkara Nomor 111/PUU-XXII/2024 tanggal 14 Agustus 2024 dimana yang diuji adalah Pasal 1 angka 6, Pasal 272 ayat (2) dan ayat (5), Pasal 421 ayat (2) huruf b, dan Pasal 451 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Register Perkara Nomor 182/PUU-XXII/2024 tanggal 20 Desember 2024 dimana yang diuji adalah Pasal 258 ayat (2), Pasal 264 ayat (1) dan ayat (5), Pasal 268 ayat (1), Pasal 270, Pasal 272 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 291 ayat (2), Pasal 311 ayat (1), Pasal 421 ayat (1), Pasal 442, dan Pasal 454 huruf c Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; - Bahwa oleh karena Pasal 272 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5) dan Pasal 451 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sedang diuji di Mahkamah Konstitusi dengan Register Perkara Nomor 111/PUU-XXII/2024 tanggal 14 Agustus 2024 dan Register Perkara Nomor 182/PUU-XXII/2024 tanggal 20 Desember 2024 dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XV/2017 tanggal 20 Maret 2018 serta Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka permohonan a quo ditunda Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 113 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 114 dari 115 halaman. Putusan Nomor 2 P/HUM/2025 pemeriksaannya sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa dengan Register Perkara Nomor 111/PUU-XXII/2024 tanggal 14 Agustus 2024 dan Register Perkara Nomor 182/PUU-XXII/2024 tanggal 20 Desember 2024; - Bahwa oleh karena Mahkamah Agung belum waktunya menguji objek permohonan hak uji materiil a quo, maka permohonan hak uji materiil Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima; Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara, dan oleh karenanya terhadap substansi permohonan a quo tidak perlu dipertimbangkan lagi; Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait; MENGADILI, Menyatakan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon PENGURUS BESAR IKATAN DOKTER INDONESIA (PB IDI) tersebut tidak dapat diterima; Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah); Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 15 April 2025, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 114 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 115 dari 115 halaman. Putusan Nomor 2 P/HUM/2025 Michael Renaldy Zein, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak. Anggota Majelis: Ketua Majelis, ttd. ttd. Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. ttd. Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum. Panitera Pengganti, ttd. Michael Renaldy Zein, S.H., M.H. Biaya-biaya: 1. Meterai Rp 10.000,00 2. Redaksi Rp 10.000,00 3. Administrasi HUM Rp 980.000,00 Jumlah Rp 1.000.000,00 Untuk salinan Mahkamah Agung RI atas nama Panitera, Panitera Muda Tata Usaha Negara, H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum. NIP 19610514 198612 1 001 Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 115