28 P/HUM/2015

--- Page 1 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN Nomor 28 P/HUM/2015hkama DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Repub ### MAHKAMAH AGUNG Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 213) tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di bawah Mahkamah Agung, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara: 1. DJUYAMTO, S.H., kewarganegaaan Indonesia, beralamat di Agung Indonesia Pengadilan Negeri Dompu, Jalan Beringin Nomor 2 Dompu, Nusa Tenggara Barat, Kode Pos 84212, pekerjaan Hakim/Wakil Ketua pada Pengadilan Negeri Dompu,; 1. LANKA ASMAR, SHI, M.H., kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Pengadilan Agama Balige, Jalan Balige-Laguboti Km. 5, Desa Lumban Pea Timur, Tambunan, Balige Provinsi Sumatera Utara, Kode Pos 22315, pekerjaan Hakim pada Pengadilan Agama Balige, Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon; melawan:ahkamah PRESIDEN REPUBLIKRepublikINDONESIA, tempat kedudukan Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat: Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2015, memberi kuasa kepada: 1. YASONNA H. LAOLY, Menteri Hukum dan Ham RI, memberi kuasa substitusi kepada: 1. WICIPTO SETIADI, Direktur Jenderal Peraturan Perundang- Agungundangan; Indonesia 1. MUALIMIN ABDI, Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia; 1. NASRUDIN, Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan; 1. I GEDE DODI BARIMAN, Kepala Sub Direktorat Penyiapan dan Pendampingan Persidangan II Direktorat Litigasi Peraturan Perundang-undangan; 1. R. TONY PRAYOGO, Perancang Muda Direktorat Litigasi Peraturan Perundang-undangan; berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor M.HH.PP.04.02-74, tanggal 16 Juni 2015;ahkamah Republik 1. BAMBANG BRODJONEGORO, Menteri Keuangan RI; Halaman 1 dari 73 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2015 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1 mah blik --- --- Page 2 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id 1. H. M. PRASETYO, Jaksa Agung RI, selanjutnya memberi kuasa substitusi kepada:hkama 1. RUSDI HADI TEGUH, SH., MH., Jaksa Pengacara Negara; Repub 1. SUNARTO, SH., MH., Jaksa Pengacara Negara; 1. HANIFA, SH., Jaksa Pengacara Negara; 1. YANTI WIDYA, SH., Jaksa Pengacara Negara; 1. ADHITYA NUGRAHA, SH., Jaksa Pengacara Negara; 1. DWI NUGRAHA HABSARA, SH., Jaksa Pengacara Negara; berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SK-061/A/JA/06/2015, tanggal 10 Juni 2015; Agung Indonesia Selanjutnya disebut sebagai Termohon; Mahkamah Agung tersebut; Membaca surat-surat yang bersangkutan; ### DUDUK PERKARA Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 April 2015 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 29 April 2015 dan diregister dengan Nomor 28 P/HUM/2015 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 213)ahkamah Republik tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di bawah Mahkamah Agung, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut: ### KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG A. Landasan Yuridis Formil Kewenangan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk memeriksa, mengadili dan memutus, permohonan a quo yang diajukan oleh para Pemohon: 1. Ketentuan Pasal 24A ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Agung Indonesia Tahun 1945 menetapkan dengan tegas (expressisIndonesiaverbis), bahwa “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang terhadap Undang- undang, dan wewenang lain yang diberikan oleh Undang-undang” 1. Ketentuan peraturan perundang-undangan organik yang pembentukannya diperintahkan oleh UUD NRI Tahun 1945 yaitu: - Ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf (b) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menentukan dengan tegas (expressis verbis) bahwa: (2). “Mahkamah AgungRepublikberwenang:ahkamah Halaman 2 dari 73 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2015 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2 mah blik --- --- Page 3 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id - Menguji peraturan perundang-undangan dibawah Undang-undang terhadap Undang-undang“;hkama **(3) “Putusan mengenai tidak sahnya Peraturan Perundang-undangan Repub** sebagai hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (b) dapat diambil baik dengan pemeriksaan tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung”; - Ketentuan Pasal 31 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menetapkan secara tegas (expressis verbis) bahwa: Agung Indonesia **(1). “Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan** perundang-undangan dibawah Undang-undang terhadap Undang- undang”; **(2) “Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-** undangan di bawah Undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku”; **(3) “ Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diambil baikahkamah Republik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung”; **(4) ” Peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah** sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”; Sedangkan penjelasannya menyatakan “cukup jelas”; - Ketentuan Pasal 31A (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) dan (10) Agung Undang-undangRepublik Indonesia Nomor 3 TahunIndonesia2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menetapkan secara tegas (expressis verbis) bahwa: **(1) “Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah** Undang-undang terhadap Undang-undang diajukan langsung oleh para Pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia”; **(2) “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan olehRepublikpihak yang menganggap haknya dirugikan olehahkamah** Halaman 3 dari 73 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2015 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3 mah blik --- --- Page 4 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id berlakunya Peraturan Perundang-undangan dibawah Undang- undang yaitu :hkama - Perorangan warga negara Indonesia; Repub - Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang- undang, atau; - Badan hukum publik atau badan hukum privat; **(3) “Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:** - Nama dan alamat para Pemohon; Agung Indonesia - Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan, dan wajib menguraikan dengan jelas bahwa: 1. Materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian peraturan perundang-undangan dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan/atau; 1. Pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku; - Hal-hal yang diminta untuk diputus”; **(4) “Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ahkamah Republik dilakukan oleh Mahkamah Agung paling lambat 14 (empat belas)** hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan”; **(5) “Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa Para Pemohon** atau permohonannya tidak memenuhi syarat, amar putusan menyatakan permohonan tidak diterima”; **(6) “Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan** beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan”; Agung (7) “Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimanaIndonesiadimaksud pada ayat (6), amar putusan menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang yang bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi”; **(8) “Putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan** sebagaimana dimaksud ayat (7) harus dimuat dalam Berita Negara atau Berita Daerah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal putusan diucapkan”; (9) “Dalam hal peraturanRepublikperundang-undangan tidak bertentanganahkamah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau Halaman 4 dari 73 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2015 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4 mah blik --- --- Page 5 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id tidak bertentangan dalam pembentukannya, amar putusan menyatakan permohonan ditolak”;hkama **(10) “Ketentuan lebih lanjut mengenai pengujian peraturan perundang- Repub** undangan dibawah Undang-undang diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung”; Mahkamah Agung telah menindaklanjuti ketentuan Pasal 31A ayat **(10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009** tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung tersebut dengan cara mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Agung Indonesia RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materil; - Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materil dinyatakan: **(1) “Permohonan keberatan diajukan kepada Mahkamah Agung** dengan cara: - Langsung ke Mahkamah Agung; - Melalui Pengadilan Negeri yang membawahi wilayah hukum tempat kedudukan Pemohon”; - Ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12ahkamah Republik Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan menetapkan secara tegas (expressis verbis) bahwa: “Dalam hal suatu peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung”; B. Hermeneutika Yuridis, Logika Yuridis, dan Implikasi Yuridis tentang kewenangan dan kewajiban Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk Agung mengadili (menerima, memeriksa dan memutus) sengketaIndonesiapermohonan kasus a quo dan hal demikian tidak berbenturan dengan asas “Nemo judex idoneus in propria causa atau asas Niemand is Geschikt om Als Rechter In Zijn Eigen Zaak op te Treden” yaitu bahwa tidak seorang pun dapat menjadi hakim dalam perkaranya sendiri; Point ke-1: Bahwa peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujiannya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Yang Berada Di Bawah Mahkamah Agung;ahkamah Republik Halaman 5 dari 73 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2015 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5 mah blik --- --- Page 6 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id ### Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Yanghkama Berada Di Bawah Mahkamah Agung menentukan bahwa: Repub “Hakim adalah hakim pada badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agng dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan mliter, dan lingkungan peradilan tata usaha negara; Artinya Peraturan tersebut tidak berlaku dan tidak berdampak kepada Hakim Agung yang menangani perkara a quo sehingga terang nyata dalam kedudukannya Agung Indonesia tersebut, Hakim Agung yang menangani perkara a quo tidak memiliki benturan kepentingan (conflict of interest) dengan perkara a quo; Selain daripada itu makna “Hakim Yang Berada Di Bawah Mahkamah Agung” tidak pula menunjukan bahwa Hakim tersebut adalah pejabat yang hanya mendapatkan kewenangan delegasi dari Mahkamah Agung sehingga dapat dipandang sebagai bawahan dari Hakim Agung; “Hakim Yang Berada Di Bawah Mahkamah Agung”ahkamah Republik merupakan nomenklatur yang dipilih karena Hakim tersebut melakukan kekuasaan kehakiman pada Badan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara berdasarkan ketentuan Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang Agung menentukan bahwa: Indonesia “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Dari bunyi ketentuan tersebut kekuasaan kehakiman dilakukan oleh: 1. Mahkamah Agung; 2. badanRepublikperadilan yang berada di bawahnya dalamahkamah lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, Halaman 6 dari 73 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2015 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6 mah blik --- --- Page 7 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara;hkama 1. sebuah Mahkamah Konstitusi; Repub Dengan demikian meskipun badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara tersebut berada di bawah Mahkamah Agung akan tetapi kewenangan yang dimilikinya untuk melakukan kekuasaan kehakiman bukan pendelegasian dari Mahkamah Agung tetapi bersifat atributif langsung dari Agung Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum negara yang tertinggi; Kewenangan yang bersifat atributif dari badan peradilan dibawah Mahkamah Agung dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara menunjukan bahwa badan peradilan tersebut tidak dapat dimaknai sebagai bagian bawahan langsung dari Mahkamah Agung dan hal ini dengan jelas ditentukan oleh Pasal 2 ayat (3)ahkamah Republik Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa: “Semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur Undang- Undang”; Artinya meskipun badan peradilan itu berada dibawah Mahkamah Agung tetapi badan peradilan tersebut adalah Agung peradilan negara yang pengaturannyaIndonesiahanya dapat dilakukan oleh Undang-Undang bukan oleh Mahkamah Agung; Oleh karena itu meskipun dalam hal ini yang dimohonkan pengujiannya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Yang Berada Di Bawah Mahkamah Agung yang secara sekilas tampak berpotensi benturan kepentingan (conflict of interest), akan tetapi karena Hakim yang dimaksud dalam peraturanRepublikperundang-undangan tersebut tidak termasukahkamah Hakim Agung dan makna di bawah Mahkamah Agung Halaman 7 dari 73 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2015 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7 mah blik --- --- Page 8 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id bukan berarti bagian bawahan langsung dari Mahkamah Agung maka dalam perkara a quo asas “Nemo judexhkama idoneus in propria causa”atau asas “Niemand is Geschikt Repub om Als Rechter In Zijn Eigen Zaak op te Treden” yaitu bahwa tidak seorang pun dapat menjadi hakim dalam perkaranya sendiri, tidak dapat diterapkan dalam perkara a quo; Point ke-2 : Berdasarkan prinsip hierarki norma yang lazim dikenal dengan sebutan tata urutan peraturan perundang- undangan, maka Undang-Undang Dasar Negara Republik Agung Indonesia Indonesia Tahun 1945 berkedudukan sebagai hukum negara yang tertinggi (supreme law of the land); Ketentuan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan secara tegas (expressis verbis) bahwa: “Mahkamah Agung berwenang menguji Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-undang terhadap Undang-undang”; Oleh karena kewenangan atau hak Mahkamah Agung untukahkamah Republik menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang- undang terhadap Undang-undang tersebut adalah merupakan kewenangan atau hak yang diberikan langsung oleh UUD NRI Tahun 1945 dalam kapasitasnya sebagai hukum negara yang tertinggi (the supreme law of the land) maka secara yuridis normatif kewenangan atau hak konstitusional tersebut tidak bisa diganggu gugat baik Agung disimpangi, ditambahi, dikurangi, maupunIndonesiadihapuskan oleh pihak manapun tanpa terkecuali termasuk juga dalam konteks ini hakim agung yang mengadili perkara permohonan a quo; Di dalam kewenangan atau hak konstitusional untuk menguji Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang- undang terhadap Undang-undang dimaksud melekat pula suatu kewajiban konstitusional bagi Mahkamah Agung untuk melaksanakan kewenangan atau hak konstitusional mengujiRepublikPeraturan Perundang-undangan di bawah Undang-ahkamah undang terhadap Undang-undang yang diajukan Halaman 8 dari 73 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2015 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8 mah blik --- --- Page 9 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id kepadanya sebagai suatu sengketa yang bersifat konstitusionalitas yang perlu diputus dan diselesaikanhkama secara tuntas. Oleh karena kewenangan dan kewajiban Repub Mahkamah Agung untuk menguji Peraturan Perundang- undangan di bawah Undang-undang terhadap Undang- undang tersebut adalah merupakan kewenangan dan kewajiban yang diberikan secara langsung oleh UUD NRI Tahun 1945 dalam kapasitasnya sebagai hukum negara yang tertinggi kedudukannya (the supreme law of the land), maka secara yuridis normatif kewenangan dan kewajiban Agung Indonesia konstitusional tersebut tidak bisa diganggu gugat baik disimpangi, ditambahi, dikurangi, maupun dihapuskan oleh pihak manapun terkecuali termasuk juga dalam konteks ini hakim agung yang mengadili perkara permohonan a quo; Point ke-3: Sebagaimana telah ditetapkan di dalam ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, maka setiap Hakim Agung tanpa terkecuali sebelum memangku jabatannya bersumpah:ahkamah Republik “… akan memenuhi kewajiban Hakim Agung dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala Peraturan Perundang- undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa“; Agung Redaksional teks kata, “memegang teguh”Indonesiadan “menurut” dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung di atas membawa konsekuensi logis yaitu : Hakim Agung dianggap melanggar sumpah atau janji jabatannya jika melakukan perbuatan yang bertentangan dengan amanat UUD NRI Tahun 1945 juncto ketentuan (peraturan) Perundang- undangan organik yang pembentukannya diperintahkan oleh UUD NRI Tahun 1945 apabila dalam tataran praktek peradilanRepublikternyata hakim agung justru membiarkan tanpaahkamah adanya penyelesaian sengketa dalam perkara permohonan Halaman 9 dari 73 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2015 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9 mah blik --- --- Page 10 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id a quo yang telah diajukan Para Pemohon kepadanya untuk diputus dengan cara berlindung dibalik pemberlakuan asashkama “Nemo judex idoneus in propria causa” atau asas “niemand Repub is geschikt om als rechter in zijn eigen zaak op te treden”, padahal dalam kenyataan praktek terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut: Fakta hukum pertama : Mahkamah Agung kedudukannya sebagai suatu lingkungan kerja (ambt) untuk bertindak dipersonifikasikan oleh hakim sebagai pemangku jabatan (ambtsdrager) telah diberikan kewenangan dan kewajiban Agung Indonesia konstitusional secara langsung oleh UUD NRI Tahun 1945 dalam kapasitasnya sebagai hukum negara yang tertinggi (the supreme law of the land) untuk mengadili dan menyelesaikan setiap persoalan konstitusionalitas dalam perkara pengujian Peraturan Perundang-undangan dibawah Undang-undang terhadap Undang-undang yang diajukan kepadanya, termasuk juga dalam konteks ini persoalan konstitusionalitas dalam perkara permohonan a quo;ahkamah Republik Fakta hukum kedua: ketentuan Pasal 31 A ayat (3) Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung juga telah menetapkan dengan tegas pada pokoknya bahwa: “Objectum Litis” perkara permohonan pengujian Peraturan Perundang-undangan dibawah Undang-undang terhadap Undang-undang yang Agung diajukan kepada Mahkamah Agung antaraIndonesialain meliputi hal- hal berikut ini: 1. Materi muatan ayat, pasal yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; 1. Bagian peraturan perundang-undangan yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; 1. Pembentukan peraturan perundang-undangan dibawah Undang-undangRepublikyang dianggap tidak memenuhiahkamah ketentuan yang berlaku; Halaman 10 dari 73 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2015 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10 mah blik --- --- Page 11 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id 1. Materi muatan ayat, pasal yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebihhkama tinggi dan bagian peraturan perundang-undangan yang Repub dianggap bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi; 1. Materi muatan ayat, pasal dan pembentukan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang yang dianggap tidak memenuhi ketentuan yang berlaku; 1. Bagian dari peraturan perundang-undangan yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang- Agung Indonesia undangan yang lebih tinggi, dan pembentukan peraturan perundang-undangan dibawah Undang-undang yang dianggap tidak memenuhi ketentuan yang berlaku; 1. Materi muatan ayat, pasal yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan bagian dari peraturan perundang-undangan yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan pembentukan peraturan perundang-undangan di bawahahkamah Republik Undang-undang yang dianggap tidak memenuhi ketentuan yang berlaku; Bahwa dengan bersandar pada kaidah aturan di atas, maka kewenangan konstitusional hakim agung yang diberikan secara langsung oleh UUD NRI Tahun 1945 untuk mengadili dan menyelesaikan setiap persoalan konstitusionalitas dalam perkara pengujian peraturan Agung perundang-undangan di bawah Undang-undangIndonesiaterhadap Undang-undang yang diajukan kepadanya, secara yuridis normatif mencakup pula “Objectum Litis” dalam perkara permohonan a quo; Fakta hukum ketiga: hakikatnya adalah kurang tepat bila dikatakan bahwa “Objectum Litis” dalam perkara permohonan a quo bersentuhan secara langsung maupun tidak langsung dengan kepentingan individual (diri pribadi) hakim agung yang mengadili perkara permohonan a quo. Sebab,Republikbila dilihat secara de facto, maka tiap-tiap perkaraahkamah permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di Halaman 11 dari 73 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2015 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11 mah blik --- --- Page 12 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id bawah Undang-undang terhadap Undang-undang yang diajukan kepada Mahkamah Agung kesemuanya memilikihkama “Objectum Litis” yang senantiasa berkorelasi positif dengan Repub permasalahan yuridis yang bersifat “konstitusionalitas”. Sedangkan persoalan konstitusionalitas itu sendiri adalah merupakan bagian dari hukum konstitusi yang berada dalam domain/ranah hukum publik; Kenyataan ini membawah konsekuensi yuridis yang logis, bahwa sifat konstitusionalitas yang melekat pada “Objectum Litis” dari tiap-tiap perkara permohonan Agung Indonesia pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang terhadap Undang-undang yang diajukan kepada Mahkamah Agung termasuk juga dalam konteks ini perkara permohonan a quo akan selalu membawa perkara- perkara bersangkutan berada dalam ranah publik sehingga tidak bisa dipisah-pisahkan antara satu dan lainnya dengan persoalan maupun kepentingan publik; Berdasarkan seluruh rangkaian dalil-dalil tersebut di atas, maka secara singkat dapat ditarik suatu legal opinion yaitu:ahkamah Republik Mahkamah Agung dan Hakim Agung memiliki kewenangan maupun kewajiban untuk mengadili dan menyelesaikan persoalan konstitusional menyangkut “Objectum Litis” dalam perkara permohonan a quo; Bahwa kewenangan maupun kewajiban yang dimaksud adalah merupakan kewenangan dan kewajiban konstitusional yang diberikan secara langsung oleh UUD Agung NRI Tahun 1945 sebagai hukum negara yangIndonesiatertinggi; Oleh karena kewenangan dan kewajiban Mahkamah Agung dan Hakim Agung untuk mengadili dan menyelesaikan persoalan konstitusionalitas dalam perkara permohonan a quo adalah merupakan kewenangan dan kewajiban konstitusional yang diberikan secara langsung oleh UUD NRI Tahun 1945 sebagai hukum negara yang tertinggi maka asas “Nemo judex idoneus in propria causa” atau asas “niemand is geschikt om als rechter in zijn eigen zaak op teRepubliktreden” tidak bisa diterapkan dan dijadikan alasanahkamah untuk mengesampingkan kewenangan dan kewajiban Halaman 12 dari 73 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2015 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12 mah blik --- --- Page 13 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id konstitusional Mahkamah Agung dan Hakim Agung untuk mengadili dan menyelesaikan persoalan konstitusionalhkama dalam perkara permohonan a quo; Repub Point ke-4: Pengesampingan asas hukum acara “Nemo judex idoneus in propria causa” dalam perkara permohonan a quo juga merupakan implikasi yuridis dari diberlakukannya asas “Ius curia novit” yang dianut pula oleh Mahkamah Agung dan Hakim Agung dalam tataran praktek peradilan; Asas “Ius curia novit” memberi amanat kepada Mahkamah Agung dan Hakim Agung untuk menyelesaikan setiap Agung Indonesia persoalan konstitusionalitas yang diajukan kepadanya sehingga menjadi sebuah kewajiban bagi Mahkamah Agung dan Hakim Agung untuk menyelesaikan persoalan konstitusionalitas yang diajukan kepadanya tersebut termasuk dalam konteks ini “Objectum Litis” perkara permohonan a quo; Hakim dalam mengadili suatu perkara memang harus berdasarkan hukum, akan tetapi mengadili dengan hukum tidak semata-mata diartikan hanya menerapkan hukumahkamah Republik tertulis /Undang-undang (wet) akan tetapi juga hukum tidak tertulis. Artinya, hakim tidak hanya sebagai “corong undang-undang” (la bouche de la loi); Dalam menerapkan hukum, hakim harus menemukan hukum. Jika hakim tidak mampu menemukan hukum dari hukum tertulis, maka hakim harus menggali hukum tidak tertulis dari nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup Agung dalam masyarakat; Indonesia Bila terjadi benturan antara asas “Nemo judex idoneus in propria causa” atau asas “niemand is geschikt om als rechter in zijn eigen zaak op te treden” dengan asas “Ius curia novit” hendaknya hakim mengedepankan asas “Ius curia novit” dan mengesampingkan asas“Nemo judex idoneus in propria causa” atau asas “niemand is geschikt om als rechter in zijn eigen zaak op te treden”; Tegasnya asas “Nemo judex idoneus in propria causa” atau asas “niemandRepublikis geschikt om als rechter in zijn eigen zaakahkamah op te treden” tidak dapat diterapkan dalam setiap kasus Halaman 13 dari 73 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2015 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13 mah blik --- --- Page 14 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id dan pengesampingan asas tersebut dalam perkara permohonan a quo adalah merupakan sebuahhkama pengecualian; Repub Ada satu hal yang menarik untuk dipahami dalam suatu interpretasi. Dalam amandemen ke-14 (empat belas) Konstitusi Amerika terdapat jaminan kesamaan setiap warga negara dihadapan hukum (equality before the law). Jaminan tersebut sangat sulit diberikan tafsiran, apalagi pemahaman dari masyarakat awam bahwa persamaan di depan hukum tersebut adalah perlakuan yang serupa tanpa Agung Indonesia beda. Dalam hal kejadian di Amerika Serikat tersebut terdapat beberapa pertanyaan, Apakah dalam memberlakukan jaminan “equality before the law” itu berarti memperlakukannya dengan sama ataukah diperlakukan secara case by case? Ternyata dalam sejarah peradilan Amerika, pemahaman terhadap jaminan tersebut menyebabkan peradilan memberikan keputusan yang berbeda-beda; Hal tersebut di atas memperlihatkan bahwa dalam suatuahkamah Republik konstitusi bisa saja terdapat kalimat yang ambigu. Disinilah peran hakim menjadi penting untuk menghilangkan keraguan terhadap ketentuan konstitusi. Aspek ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh HLA Hart, Chief Justice Hughes dari Supreme Court Amerika yang menyatakan bahwa “the constitution is what the judge say it is!”; Agung Konklusi substansial pengesampingan asasIndonesiasesuai konteks di atas dengan memperhatikan dimensi: Pertama. Secara yuridis tidak ada lembaga lain mempunyai kewenangan menyelesaikan permohonan Para Pemohon a quo dan apabila permohonan a quo dibiarkan dapat menganggu tertib hukum dalam masyarakat; Kedua. Hakim harus selektif mungkin dan penuh kehati- hatian artinya tidak begitu mudah untuk mengesampingkan asas tersebut; Ketiga.RepublikBerpegang teguh pada ide dasar hukum yangahkamah tertinggi yaitu keadilan; Halaman 14 dari 73 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2015 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14 mah blik --- --- Page 15 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Dalam konteks ini, sesuai sistem hukum Indonesia masa kini, maka ada beberapa doktrin dapat dijadikan landasanhkama hukum bagi Hakim Agung untuk memeriksa, mengadili dan Repub memutus permohonan keberatan a quo yakni: - Hakim sebagai pembuat hukum. (judge is a law maker atau judge made law); Ada beberapa alasan kuat yang mendasari ajaran ini, yang terpenting diantaranya dapat dikemukakan sebagai berikut: Undang-undang langsung konservatif. Menurut aliran ini, Agung Indonesia masyarakat dihadapkan dengan kenyataan: bahwa adanya Undang-undang yang dibuat dan diundangkan langsung menjadi konservatif, karena segera menjadi rumusan huruf mati dan langsung menjadi statis ketika berhadapan perubahan sosial yang terus berjalan. Di sisi lain, dalam kehidupan sosial yang mengalami perubahan, ekonomi dan moral berpacu mengalami perubahan perspektif (the social, economic, and moral almost change their perspective);ahkamah Republik Untuk mengimbangi perubahan tersebut, hakim berwenang untuk mengaktualkan penerapan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Legislasi. Tujuannya, agar hukum atau peraturan perundang- undangan yang dibuat dapat mengikuti perubahan dan perkembangan masyarakat dan mentransformasikan nilai-nilai dan kebutuhan perkembangan sosial, ekonomi, Agung budaya dan moral yang terjadi, sehinggaIndonesiadapat berfungsi sebagai hukum yang hidup. (living law); Tidak ada satu pun peraturan perundang-undangan yang sempurna. Pada saat Undang-undang dibuat, orang berpendapat bahwa Undang-undang tersebut baik dan sempurna. Akan tetapi tidak lama setelah diundangkan, akan dihadapkan pada permasalahan konkret yang tidak pernah terpikirkan pada saat Undang- undang tersebut dibahas di parlemen. Permasalahan tersebutRepublikterjadi antara lain karena: (i). rumusan Undang-ahkamah undang seringkali sulit dipahami (elusive term), (ii). Halaman 15 dari 73 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2015 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15 mah blik --- --- Page 16 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Tidak jelas artinya (unclear term), (iii). Kabur dan samar (vague outline), atau (iv) mengandung pengertian yanghkama mendua atau ambiguitas (ambiguity). Selain itu suatu Repub Undang-undang mungkin dapat bertentangan dengan konstitusi (unconstitutional) atau bisa juga melanggar atau mengancam hak asasi individu atau isinya bertentangan dengan akal sehat (contrary to common sense) dan adakalanya pula ketentuan Undang-undang menimbulkan akibat yang tidak layak, karena Undang- undang tersebut terlampau formalistik, tidak sederhana Agung Indonesia dan tidak mudah dipahami, sehingga tidak dapat memberi kepastian; Menghadapi kondisi seperti itu, sudah sewajarnya bila hakim tidak berdiam diri, dan diberi kebebasan untuk mencari dan menemukan hakikat makna yang sebenarnya dengan cara melakukan penafsiran dan penyesuaian dengan kondisi perkembangan sosial. Apalagi jika belum ada preseden atas suatu perkara hukum, maka hakim layak diberi kebebasan agar hukumahkamah Republik yang diterapkan sesuai dengan perkembangan kehidupan sosial dalam masyarakat; - “Teori hakim sebagai pemberi keadilan”; Teori ini mendasari pemikiran kepada pendapat bahwa adil tidaknya suatu Undang-undang berada di pundak hakim. Teori ini menolak supremasi legislatif berdasarkan kenyataan bahwa setelah pembuat Agung Undang-undang selesai menciptakanIndonesiaUndang-undang, maka tugas legislatif sudah berakhir. Legislatif tidak berurusan lagi apakah ketentuan Undang-undang itu adil atau tidak, manusiawi atau tidak dalam pelaksanaannya. Tanggung jawab penerapan Undang-undang tersebut beralih kepada hakim. (Disarikan dari J. Djohansyah, Reformasi Mahkamah Agung Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman, Bekasi Timur, Kesaint Blanc, 2008, halaman 126-127); Point ke-5: DalamRepublikpraktek peradilan asas “Nemo judex idoneus inahkamah propria causa” atau asas “niemand is geschikt om als Halaman 16 dari 73 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2015 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16 mah blik --- --- Page 17 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id rechter in zijn eigen zaak op te treden” telah diterobos oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi;hkama Mahkamah Agung dalam putusan Nomor: 36 Repub P/HUM/2011 mengesampingkan asas “Nemo judex idoneus in propria causa” atau asas “niemand is geschikt om als rechter in zijn eigen zaak op te treden”, pada pokoknya, Pertama. Hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan hukumnya tidak ada atau hukumnya kurang lengkap (Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009). Kedua. Tidak ada badan Agung Indonesia peradilan lain, yang berwenang secara absolut untuk menyidangkan permohonan Hak Uji Materiil ini kecuali Mahkamah Agung. Ketiga. Secara logika seharusnya yang khawatir terlanggar asas tersebut adalah Para Pemohon Hak Uji Materril karena diasumsikan bahwa hakim tidak dapat berlaku netral dan akan memihak Mahkamah Agung (Termohon I) in casu Para Pemohon tidak menaruh keberatan dan tidak khawatir terlanggarnya asas tersebut, namun justru Termohon IIahkamah Republik (Komisi Yudisial) yang keberatan, padahal kepentingannya sama (paralel) dengan Termohon I (Mahkamah Agung). Keempat. Objek sengketa yaitu Surat Keputusan Bersama (SKB) pada hakikatnya bukanlah produk hukum yang dibuat sendiri oleh Mahkamah Agung melainkan bersama-sama dengan Komisi Yudisial, sehingga tidaklah tepat bila dikatakan Agung asas“Nemo judex idoneus in propria Indonesiacausa” atau asas “niemand is geschikt om als rechter in zijn eigen zaak op te treden” diartikan bahwa Mahkamah Agung dilarang memeriksa dan mengadili produk hukumnya sendiri, karena yang diperiksa merupakan produk bersama dengan badan lain. Kemudian Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 005/PUU-IV/2006 memberikan pertimbangan atas permohonan para Pemohon berikut ini: Pertama. Permohonan para Pemohon menyangkut perluasanRepublikpengertian hakim menurut Pasal 24B ayat (1)ahkamah Halaman 17 dari 73 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2015 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 17 mah blik --- --- Page 18 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id UUD Tahun 1945 yang meliputi hakim konstitusi bertentangan dengan UUD Tahun 1945;hkama Dengan demikian, hakim konstitusi tidak termasuk dalam Repub pengertian hakim yang perilaku etiknya diawasi oleh Komisi Yudisial. Pengawasan Komisi Yudisial terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi akan menganggu dan memandulkan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pemutus sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara. Kedua. Permohonan Para Pemohon menyangkut pengertian hakim menurut Pasal 24 B ayat Agung Indonesia **(1) UUD Tahun 1945 tidak cukup beralasan. Oleh** karena itu, permohonan para Pemohon sepanjang menyangkut hakim agung tidak terdapat cukup alasan untuk mengabulkannya. Mahkamah Konstitusi tidak menemukan dasar konstitusionalitas dihapuskannya pengawasan Komisi Yudisial terhadap Hakim Agung. Ketiga. Menyangkut fungsi pengawasan, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa segala ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisiahkamah Republik Yudisial yang menyangkut pengawasan dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat karena terbukti menimbulkan ketidak pastian hukum (rechtzekerheid). Bahkan dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi juga menegaskan diri sebagai lembaga “untouchable” di negeri ini dengan memutuskan bahwa Hakim Konstitusi Agung tidak termasuk sebagai pihak yang diawasiIndonesiaoleh Komisi Yudisial; Point ke-6: Peraturan perundang-undangan adalah merupakan salah satu bagian atau “sub-sistem” dalam satu kesatuan “Sistem Hukum Nasional” dalam arti yang sangat luas (integral). Dengan demikian bila dikaji dari perspektif satu kesatuan “Sistem Hukum Nasional”, maka boleh dikatakan bahwa peraturan perundang- undangan hanyalah merupakan salah satu sumber hukumRepublikdan bukan merupakan hukum itu sendiri. Karena,ahkamah peraturan perundang-undangan hakikatnya hanyalah Halaman 18 dari 73 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2015 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 18 mah blik --- --- Page 19 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id seperangkat kata-kata yang diucapkan secara lisan maupun disusun secara tertulis oleh Badan Pembuathkama Peraturan Perundang-undangan dan selanjutnya Repub menjadi tugas pengadilan dalam hal ini hakim untuk mengatakan apa arti dari kata-kata tersebut; Menghidupkan kata-kata mati dalam peraturan perundang-undangan adalah menjadi tugas pokok pengadilan dalam hal ini hakim. Oleh karena, tidak ada satu pihak pun di dalam suatu negara yang memiliki kewenangan mutlak untuk menafsirkan peraturan Agung Indonesia perundang-undangan apapun baik yang tertulis maupun lisan kecuali (hanya) pengadilan dalam hal ini hakim. Oleh karena, peraturan perundang-undangan adalah merupakan sub-sistem dalam satu kesatuan “Sistem Hukum Nasional” maka pendekatan yang lebih tepat dilakukan terhadap (semua bentuk) peraturan perundang-undangan ialah melalui pendekatan sistem dan oleh karena setiap sub-sistem memiliki “prinsip” maka konsekuensi logis dari prinsip ke-sistemanahkamah Republik (systemic principles and consequences) itu adalah peraturan perundang-undangan yang lebih rendah derajatnya harus berbanding lurus dan/atau tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi derajatnya. Dalam perspektif teoritis, hal ini berkorelasi erat dengan prinsip hierarki norma; Bahwa salah satu tugas dan fungsi pokok hakim adalah Agung menegakkan kepastian hukum demi menjagaIndonesiaketertiban hukum dan aspek penting dalam ketertiban hukum yaitu berlakunya prinsip hierarki norma atau prinsip tata urutan peraturan perundang-undangan. Prinsip ini menggambarkan, bahwa sistem hukum pada hakikatnya merupakan sistem hierarki yang tersusun mulai dari peringkat yang terendah sampai dengan peringkat tertinggi. Hukum yang lebih rendah harus berdasar atau bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan hukum yangRepubliklebih tinggi. Prinsip ini dimaksudkan untuk menjagaahkamah harmonisasi normatif, dan sekaligus merupakan kontrol Halaman 19 dari 73 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2015 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 19 mah blik --- --- Page 20 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id normatif terhadap produk hukum yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan Undang-undang olehhkama pemerintah (Presiden); Repub Tindakan hakim yang membiarkan berlakunya peraturan perundang-undangan yang bertentangan satu sama lain akan menimbulkan ketidakpastian hukum yang pada akhirnya mempengaruhi tertib hukum. Hal ini mudah diinsafi oleh siapa pun merupakan tindakan yang berlawanan dengan tugas dan fungsi pokoknya sebagai hakim yaitu menegakkan kepastian hukum demi Agung Indonesia menjaga ketertiban hukum; Bersandar dari paradigma tersebut di atas, maka menjadi sebuah kewajiban bagi Mahkamah Agung yang dalam hal ini dipersonifikasikan oleh Hakim Agung untuk menyelesaikan sengketa yang bersifat konstitusionalitas dalam perkara permohonan a quo yang diajukan oleh Para Pemohon kepadanya; Point ke-7: Bila “cacat yuridis” (juridische gebreken) pada “Objectum Litis” dalam perkara permohonan a quo tetap dibiarkanahkamah Republik atau ditelantarkan begitu saja tanpa adanya penyelesaian yang nyata maka fenomena ini berpotensi menimbulkan implikasi faktual bagi hak-hak hakim sebagai Pejabat Negara, sehingga hakim sebagai pejabat negara tidak mempunyai rumah negara dan atau sarana transpotasi, atau semestinya jika belum tersedia (rumah negara dan atau sarana transportasi), maka Agung hakim diberikan tunjangan perumahanIndonesiadan tunjangan transportasi.Hingga saat ini, setelah 3 tahun diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang hak keuangan dan fasilitas hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung, kenyataannya masih belum tersedia rumah negara dan sarana transportasi. Sehingga realita hakim sebagai pejabat negara yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman masih angan-angan;Republikahkamah Halaman 20 dari 73 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2015 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 20 mah blik --- --- Page 21 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Kemudian ketika seorang hakim pensiun, hak pensiun seorang hakim mengikuti ketentuan di bidang pensiunhkama Pegawai Negeri Sipil.Sehingga ketika seorang hakim Repub pensiun, pengabdian hakim sebagai pejabat negara hilang dan hakim mesti menerima pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil; Bila kita meninjau bagaimana pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 di lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung, terlihat fasilitas hakim belum terealisasi, terutama rumah negara dan Agung Indonesia sarana transportasi. Sehingga menimbulkan ketidakpastian, kesalahkaprahan penafsiran, dan bersifat ambiguitas dalam penerapannya; Apabila “hakim dapat diberikan tunjangan perumahan dan sarana transportasi sesuai dengan kemampuan keuangan negara”, tersebut diikuti, diterapkan dalam kehidupan bernegara maka konsekuensi logisnya adalah nantinya bertentangan dengan asas “lex superior derogate legi inferiori” yang menyatakan bahwaahkamah Republik peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan peraturan yang lebih tinggi akan mengesampingkan peraturan yang lebih rendah; Penggunaan frasa “hakim dapat diberikan tunjangan perumahan dan sarana transportasi sesuai dengan kemampuan keuangan negara”, maka makna kata Agung “dapat” menurut Kamus Besar BahasaIndonesiaIndonesia (KBBI) adalah mampu, sanggup, bisa, boleh dan mungkin. Padahal muatan ayat dan pasal dalam suatu peraturan perundang-undangan harus jelas, lugas, tepat dan monosemantis (tidak bermakna ganda). Selain itu makna kalimatnya harus jelas (clear), tidak samar (not vague), tidak taksa (tidak ambigu) dan isi informasinya benar, sehingga tidak menyulitkan pemahaman dan penerapan hukum dan peraturan perundang-undangan itu Republiksendiri;ahkamah Halaman 21 dari 73 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2015 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 21 mah blik --- --- Page 22 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Apabila frasa “dapat” dalam Pasal 5 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 diterapkan, makahkama akan bertentangan dengan rasionalitas atau akal sehat Repub (contrary to common sense), karena hakim sebagai pelaku utama atau pelaku sentral dalam kekuasaan kehakiman merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 sebagai hukum negara yang tertinggi dan atau ketentuan peraturan organiknya dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; Agung Indonesia Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 1994 tentang rumah negara, pengertian rumah negara adalah bangunan yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan atau pegawai negeri. Penempatan frasa “rumah negara” dalam muatan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 telah tepat, namun belumahkamah Republik terlaksana sampai saat ini. Sedangkan Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang memberlakukan buku I pada tanggal 24 Agustus 2007 telah menjelaskan Prototype Gedung Pengadilan (halaman 433 s/d 642) Pengadilan Umum, Pengadilan Agama, Pengadilan Agung Tinggi Tata Usaha Negara, PeradilanIndonesiaMiliter dan Pola Rumah Jabatan/Mess; Sedangkan jika dilihat macam-macam sarana transportasi terdiri dari transportasi darat, transportasi air, dan transportasi udara. Tentunya frasa “sarana transportasi” bisa menimbulkan multi tafsir, apakah dimaksud sarana transportasi darat?atau sarana transportasi air? atau sarana transportasi udara? Tentunya jika suatu makna suatu pasal atau ayat ambigu,Republikmaka berakibat fatal terhadap akibat hukumnya.ahkamah Halaman 22 dari 73 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2015 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 22 mah blik --- --- Page 23 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Berdasarkan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakimanhkama dinyatakan bahwa “Negara memberikan jaminan Repub keamanan dan kesejahteraan hakim dan hakim konstitusi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan kekuasaan kehakiman”. Sedangkan frasa “memberikan” dalam pasal tersebut diartikan “menyerahkan sesuatu”; Kemudian frasa “sesuai dengan kemampuan keuangan negara” dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Agung Indonesia Nomor 94 Tahun 2012 merupakan kebijakan dalam tataran hukum publik. Jika mengacu masalah keuangan negara tentunya mesti didasari kepada Pasal 23 ayat **(1), (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik** Indonesia Tahun 1945 yang merupakan landasan hukum keuangan negara.Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) ditetapkan setiap tahun dengan peraturan perundang-undangan dan Undang-undang APBN merupakan Undang-undang yang tergolong keahkamah Republik dalam arti formal (wet in formalin zin) maupun arti materil (wet in materielen zin), karena ada keterlibatan rakyat selaku pemilik kedaulatan. Jika mengacu frasa “sesuai dengan kemampuan keuangan negara” tentunya berdasarkan Pasal 12 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara mestinya anggaran negara bisa diperkirakan defisit dan Agung bisa diperkirakan surplus. Tentunya dalamIndonesiasetiap tahun penyusunan APBN negara bisa memperkirakan defisit dan surplus suatu keuangan negara.Makna frasa“sesuai dengan kemampuan keuangan negara” merupakan makna yang tidak jelas artinya (unclear term), kabur dan samar (vague outline) dan mengandung pengertian yang mendua atau ambiguitas (ambiguity). Oleh sebab itu seharusnya dihapus; Bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (1) huruf (i) dan (j) Undang-UndangRepublikNomor 12 Tahun 2011 tentangahkamah pembentukan peraturan perundang-undangan dijelaskan Halaman 23 dari 73 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2015 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 23 mah blik --- --- Page 24 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id bahwa materi perundang-undangan harus mencerminkan asas ketertiban dan kepastian hukumhkama dan atau keseimbangan, keserasian, dan keselarasan; Repub Berdasarkan seluruh rangkaian uraian yuridis tersebut di atas, maka Mahkamah Agung Republik Indonesia berwenang untuk memeriksa, mempertimbangkan dan memutus perkara permohonan pengujian a quo; ### KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON 1. Bahwa ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menetapkan dengan tegas Agung Indonesia (expressis verbis) bahwa: “Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang- undang terhadap Undang-undang hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang- undangan di bawah Undang-undang yaitu: - Perorangan warga negara Indonesia; - Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang, atau;ahkamah Republik c. Badan hukum publik atau badan hukum privat; Sedangkan penjelasannya mengatakan: “yang dimaksud dengan “perorangan” adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama”; 1. Para Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang menduduki jabatan sebagai hakim pada Badan Peradilan Tingkat Pertama yang berada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia (Bukti P-6). Agung Bersandar pada kedudukan hukum para Pemohon tersebutIndonesiadi atas, maka Para Pemohon adalah kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama dan dengan demikian telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 31 A ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung berikut penjelasannya; 1. Sebagai perorangan Warga Negara Indonesia, yang berprofesi dan menduduki jabatan sebagai hakim pada Badan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka Para Pemohon memiliki hak atau kewenanganRepublikkonstitusional sebagai pelaku nyata yangahkamah melaksanakan kekuasaan kehakiman; Halaman 24 dari 73 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2015 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 24 mah blik --- --- Page 25 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Landasan yuridis formil hak atau kewenangan konstitusional para Pemohon sebagai pelaku nyata kekuasaan kehakiman adalah sebagai berikut:hkama - Ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Repub Indonesia Tahun 1945 menetapkan dengan tegas (expressis verbis) bahwa: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan tata usaha negara”; - Ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Agung Indonesia Tahun 2009 menetapkan dengan tegas (expressis verbis) bahwa: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan tata usaha negara,…”; Sedangkan penjelasannya menyatakan: “Cukup jelas”; - Ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menetapkan dengan tegasahkamah Republik (expressis verbis) bahwa: “Hakim dan Hakim Konstitusi adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Undang-undang”; Sedangkan penjelasannya menyatakan: “Cukup jelas”; - Ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menetapkan dengan Agung tegas (expressis verbis) bahwa: Indonesia “Hakim pengadilan di bawah Mahkamah Agung merupakan pejabat negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang berada pada badan peradilan di bawah Mahkamah Agung”; Sedangkan penjelasannya menyatakan: “Cukup jelas”; - Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum menetapkan dengan tegas (expressis verbis) bahwa:Republikahkamah Halaman 25 dari 73 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2015 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 25 mah blik --- --- Page 26 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id “Peradilan umum adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya”;hkama Sedangkan penjelasannya menyatakan: Repub “Di samping peradilan umum yang berlaku bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya mengenai perkara perdata dan pidana, pelaku kekuasaan kehakiman lainnya yang merupakan peradilan khusus bagi golongan rakyat tertentu yaitu peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara. Yang dimaksud “rakyat pencari keadilan” adalah setiap orang bagi Warga Negara Indonesia maupun orang asing yang mencari keadilan pada pengadilan di Indonesia”; Agung Indonesia - Ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum menetapkan dengan tegas (expressis verbis) bahwa: “Hakim pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman”; Sedangkan penjelasannya menyatakan: “Cukup Jelas”; - Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahunahkamah Republik 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama menetapkan dengan tegas (expressis verbis) bahwa: “Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini”; Sedangkan penjelasannya menyatakan: Agung “Yang dimaksud dengan”rakyat pencari keadilan” adalahIndonesiasetiap orang baik warga negara Indonesia maupun orang asing yang mencari keadilan pada pengadilan di Indonesia”; - Ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama menetapkan dengan tegas (expressis verbis) bahwa: “Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman” Sedangkan penjelasannya menyatakan: “Cukup Jelas”;ahkamah Republik Halaman 26 dari 73 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2015 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 26 mah blik --- --- Page 27 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id - Ketentuan Pasal 122 huruf (e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menetapkan denganhkama tegas (expressis verbis) bahwa: Repub “Pejabat negara yang dimaksud dalam Pasal 121 yaitu: - Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung, serta Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim ad hoc”; Sedangkan penjelasannya menyatakan: “Cukup Jelas”; Dari seluruh rangkaian paradigma yuridis di atas, maka dapat ditegaskan Agung Indonesia bahwa Para Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi dan menduduki jabatan sebagai hakim pada badan peradilan di bawah Mahkamah Agung memiliki hak atau kewenangan konstitusional yang diberikan secara langsung oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan ketentuan (peraturan) organik yang pembentukannya diperintahkan oleh UUD NRI Tahun 1945 yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman sebagai pejabat negara yang secara yuridis normatif (das sein) bertugas dan berfungsi sebagai pelaku nyata atauahkamah Republik pelaku utama (sentral) yang melaksanakan tugas dan fungsi kekuasaan kehakiman; 1. Kendati secara konstitusional telah diletakkan induk paradigma yuridis yang menegaskan pada pokoknya bahwa secara yuridis normatif hakim adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman. Akan tetapi, dalam kenyataan praktek pelaksanaan pemerintahan yudisial (das sollen) ternyata masih mudah dijumpai berbagai bentuk tindakan penyimpangan atau Agung pelanggaran terhadap amanat konstitusi tersebut; Indonesia Misalnya saja, pada dimensi subsistem hukum substantif. Dalam dimensi ini kita bisa dengan mudah menemukan adanya frasa-frasa dalam ketentuan (peraturan) perundang-undangan organik yang mengatur lebih lanjut tentang persoalan-persoalan internal badan peradilan Indonesia yang mengandung multi tafsir. Bahkan dengan mudah pula bisa ditemukan diantara ketentuan (peraturan) perundang-undangan organik yang mengatur lebih lanjut tentang persoalan-persoalan internal badan peradilan Indonesia tersebut yang isinya sama sekali tidak harmonis atau inkonsistensi dengan amanat konstitusi tersebut di atas; Republikahkamah Halaman 27 dari 73 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2015 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 27 mah blik --- --- Page 28 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Kondisi tersebut secara faktual telah bermutasi menjadi penghambat yang nyata dalam proses pelaksanaan tugas-tugas kekuasaan kehakiman danhkama berimplikasi yuridis pula telah mereduksi hak atau kewenangan Repub konstitusional hakim sebagai pelaku nyata atau pelaku utama (sentral) yang melaksanakan kekuasaan kehakiman atau setidak-tidaknya berpotensi menimbulkan implikasi yuridis berupa tereduksinya hak atau kewenangan konstitusional hakim sebagai pelaku nyata yang melakukan kekuasaan kehakiman; 1. Salah satu aturan dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan “setiap orang berhak atas Agung Indonesia pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Sehingga ketentuan Pasal 3 ayat **(2), Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 11 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94** Tahun 2012 yang mengatur tentangketentuan dan besaran gaji pokok hakim, tentang rumah negara dan atau sarana transportasi serta pensiunan hakim mengandung cacat yuridis “juridische gebreken” sehingga berimplikasi yuridis mereduksi hak atau kewenangan konstitusional hakim sebagai pejabat negara; Bersandar pada seluruh paradigma yuridis di atas, maka telah nyata hak atauahkamah Republik kewenangan konstitusional para Pemohon dalam kapasitas sebagai hakim Indonesia yang dirugikan atau setidak-tidaknya berpotensi dirugikan karena pemberlakuan Pasal 3 ayat (2), Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 11 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2012 tersebut, dan oleh karena telah nyata didapati unsur kepentingan langsung Para Pemohon yang dirugikan atau setidak-tidaknya berpotensi dirugikan karena diberlakukannya ketentuan Peraturan Pemerintah tersebut, maka Para Pemohon secara “prima facie” Agung memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukanIndonesiaperkara permohonan pengujian atas ketentuan Pasal 3 ayat (2), Pasal 5 ayat (2) dan ### Pasal 11 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2012 tentang hak keuangan dan fasilitas hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung; ### ALASAN-ALASAN PERMOHONAN PENGUJIAN PASAL 3 AYAT (2), PASAL 5 ### AYAT (2) DAN PASAL 11 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN 2012 Para Pemohon mengajukan perkara permohonan a quo berpijak pada alasan- alasan yuridis sebagai berikut: A. Ketentuan Pasal 3 ayatRepublik(2), Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 11 Peraturanahkamah Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2012 mengandung “cacat Halaman 28 dari 73 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2015 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 28 mah blik --- --- Page 29 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id yuridis”(juridische gebreken) karena bertentangan dengan Pasal 19, Pasal 31 dan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentanghkama kekuasaan kehakiman junctis Pasal 122 Undang-Undang Nomor 5 Tahun Repub 2014 tentang Aparatur Sipil negara,Pasal 25 ayat (2), (4) huruf (a) dan (c) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pasal 24 ayat (2), (4) huruf (a) dan (c) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 25 ayat (2), (4) huruf (a) dan (c) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Agung Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; 1. Landasan yuridis formil hak atau kewenangan konstitusional hakim sebagai pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman adalah sebagai berikut: Ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan secara tegas (expressis verbis) bahwa: “Kekuasaaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer,ahkamah Republik lingkungan peradilan tata usaha negara…”; Ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut di atas mengandung beberapa substansi pokok diantara lain sebagai berikut: - Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, Agung dalam kedudukannya sebagai suatu lingkungan kerjaIndonesia(ambt) untuk bertindak dipersonifikasikan oleh hakim sebagai pemangku jabatan (ambtsdrager); - Mahkamah Agung dan badan yang berada di bawahnya dalam kedudukan sebagai organ konstitusi hanya dapat melaksanakan hak atau kewenangan konstitusionalnya melalui para hakimnya; Konstruksi paradigma yuridis tersebut di atas secara yuridis normatif telah dituangkan dengan jelas dan tegas di dalam ketentuan (peraturan) perundang-undangan organik yang pembentukannya diperintahkan oleh ketentuan Pasal 24Republikayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republikahkamah Indonesia Tahun 1945 antara lain sebagai berikut: Halaman 29 dari 73 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2015 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 29 mah blik --- --- Page 30 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id 1. Ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menetapkan denganhkama tegas (expressis verbis) bahwa: Repub “Hakim dan hakim konstitusi adalah pejabat negara yang melakukan kekuasan kehakiman yang diatur dalam undang-undang”; Sedangkan penjelasannya menyatakan: “Cukup Jelas”; Hakim sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 huruf 5 Undang-Undang Agung Indonesia tersebut yaitu: “Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkngan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut”; Sedangkan penjelasannya menyatakan: “Cukup Jelas”; 1. Ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesiaahkamah Republik Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menetapkan dengan tegas (expressis verbis) bahwa: “Hakim pengadilan di bawah Mahkamah Agung merupakan pejabat negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang berada pada badan peradilan di bawah Mahkamah Agung”; Sedangkan penjelasannya menyatakan: “Cukup Jelas”; Agung 3. ketentuan Pasal 122 huruf e Undang-Undang NomorIndonesia5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menetapkan (expressis verbis) bahwa: “Pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 yaitu: Ketua, wakil ketua, ketua muda dan hakim agung pada Mahkamah Agung serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim ad hoc”; Sedangkan penjelasannya menyatakan: “Cukup Jelas”; 1. Ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 TahunRepublik2009 tentang kekuasaan kehakiman menetapkanahkamah dengan tegas (expressis verbis) bahwa: Halaman 30 dari 73 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2015 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 30 mah blik --- --- Page 31 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id “Negara memberikan jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim dan hakim konstitusi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabhkama penyelenggaraan kekuasaaan kehakiman”; Repub Sedangkan penjelasannya menyatakan: “Yang dimaksud dengan “jaminan keamanan dalam melaksanakan tugasnya” adalah hakim dan hakim konstitusi diberikan penjagaan keamanan dalam menghadiri dan memimpin persidangan. Hakim dan hakim konstitusi harus diberikan perlindungan keamanan oleh aparat terkait yakni aparat kepolisian agar hakim dan hakim konstitusi mampu memeriksa, mengadili dan memutus perkara secara baik dan Agung Indonesia benar tanpa adanya tekanan atau intervensi dari pihak manapun. Jaminan kesejahteraan meliputi gaji pokok, tunjangan, biaya dinas, dan pensiun serta hak lainnya sesuai dengan peraturan perundang- undangan”; 1. Ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum menetapkan dengan tegas (expressis verbis) bahwa: “Selain mempunyai kedudukan protokoler, hakim pengadilan berhakahkamah Republik memperoleh gaji pokok, tunjangan, biaya dinas, pensiun dan hak-hak lainnya”; Sedangkan penjelasannya menyatakan: “Cukup Jelas”; 1. Ketentuan Pasal 25 ayat (4) huruf (a) dan (c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum Agung menetapkan dengan tegas (expressis verbis) bahwa:Indonesia “Hak-hak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa: - Rumah jabatan milik negara; - Sarana transportasi milik negara”; Sedangkan penjelasannya menyatakan: “Huruf a : Cukup Jelas; Huruf c : yang dimaksud “sarana transportasi” adalah kendaraan bermotor roda empat beserta pengemudinya atau sarana lain yang memungkinkan seorang hakim menjalankan tugas-tugasnya”;Republikahkamah Halaman 31 dari 73 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2015 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :