25 P/HUM/2017

--- Page 1 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN Nomor 25 P/HUM/2017hkama DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Repub ### MAHKAMAH AGUNG Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Lampiran II Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Yang Berada Di Bawah Mahkamah Agung (Lampiran II PP No. 94 Tahun 2012) terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 juncto Undang-Undang Nomor 5 2009 tentang AgungTahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 3 TahunIndonesia Mahkamah Agung, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara: 1. Nama : Made Rawa Aryawan, S.H, M.Hum. Jabatan : Panitera Mahkamah Agung RI Alamat : Jalan Medan Merdeka Utara 9 - 13, Jakarta Pusat 1. Nama : Ashadi, S.H. Jabatan : Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI. Alamat : Jalan Medan Merdeka Utara 9 - 13, Jakarta Pusatahkamah Republik 1. Nama : Dr. Rahmi Mulyati, S.H, M.H. Jabatan : Panitera Muda Perdata Khusus Mahkamah Agung RI. Alamat : Jalan Medan Merdeka Utara 9 - 13, Jakarta Pusat 1. Nama : Roki Panjaitan, S.H. Jabatan : Panitera Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung RI Alamat : Jalan Medan Merdeka Utara 9 - 13, Jakarta Pusat Agung5. Nama : Suharto, S.H, M.Hum. Indonesia Jabatan : Panitera Muda Pidana Mahkamah Agung RI. Alamat : Jalan Medan Merdeka Utara 9 - 13, Jakarta Pusat 1. Nama : Drs. H. Abd. Ghoni, S.H, M.H. Jabatan : Panitera Muda Agama Mahkamah Agung RI Alamat : Jalan Medan Merdeka Utara 9 - 13, Jakarta Pusat Selanjutnya disebut sebagai Pemohon; Halaman 1 dari 28 halaman. Putusan Nomor. 25 P/HUM/2017ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1 mah blik --- --- Page 2 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.idhkama melawan: PRESIDEN RepubREPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat: Selanjutnya disebut sebagai Termohon; Mahkamah Agung tersebut; Membaca surat-surat yang bersangkutan; ### DUDUK PERKARA Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya Agungtertanggal 3 April 2017 yang diterima di KepaniteraanIndonesiaMahkamah Agung pada Tanggal 3 April 2017 dan diregister dengan Nomor 25 P/HUM/2017 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Lampiran II Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Yang Berada Di Bawah Mahkamah Agung (Lampiran II PP No. 94 Tahun 2012) terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 juncto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:ahkamahI. KEWENANGAN MAHKAMAHRepublikAGUNG 1. Para Pemohon memohon agar Mahkamah Agung (MA) melakukan pengujian terhadap Lampiran II PP No. 94 Tahun 2012 terhadap Undang-Undang Mahkamah Agung (UUMA); 1. Merujuk pada ketentuan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 juncto Pasal 31A ayat (1) Undang-undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Agung juncto Pasal 1 ayat (1) Peraturan MahkamahIndonesiaAgung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil, bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Agung adalah pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. - Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 antara lain menyatakan: Halaman 2 dari 28 halaman. Putusan Nomor. 25 P/HUM/2017ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2 mah blik --- --- Page 3 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, mengujihkama peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang,Repubdan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang; Pasal 31A ayat (1) UU No. 3 Tahun 2009 antara lain menyatakan : Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia. AgungPasal 1 ayat (1) PERMA RI No. 1 TahunIndonesia2011 antara lain menyatakan: Hak uji materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 1. Bahwa menguji peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 tersebut tidaklah semata-mata menguji apakah norma peraturan perundang-undangan itu bertentangan dengan normaahkamah undang-undang,Republiknamun juga harus dimaknai bahwa yang dapat menjadi objek pengujian ke Mahkamah Agung adalah materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan undang-undang. Hal tersebut dijabarkan lebih lanjut oleh ketentuan undang-undang bahwa Pemohon wajib menguraikan dengan jelas “materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan di bawah Agungundang-undang dianggap bertentangan denganIndonesiaperaturan perundang-undangan yang lebih tinggi (vide Pasal 31 ayat (3) huruf b angka 1 UU No. 3 Tahun 2009). Ketentuan yang hampir sama ditemukan pula dalam Pasal 9 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mengatakan bahwa Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga Halaman 3 dari 28 halaman. Putusan Nomor. 25 P/HUM/2017ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3 mah blik --- --- Page 4 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukanhkama oleh Mahkamah Agung, dan dalam Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 tentangRepubPembentukan Peraturan Perundang-undangan angka 192 yang menjelaskan bahwa Dalam hal Peraturan Perundang-undangan memerlukan lampiran, hal tersebut dinyatakan dalam batang tubuh bahwa lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan perundang-undangan. 1. Bahwa Pasal 4 ayat (2) PP No. 94 Tahun 2012 berbunyi: Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam AgungLampiran II yang merupakan bagian yang tidakIndonesiaterpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini. 1. Bahwa ketentuan yang diajukan oleh Para Pemohon adalah ketentuan di dalam produk hukum Peraturan Perundang-undangan, in casu Lampiran II PP No. 94 Tahun 2012 terhadap Undang-Undang Mahkamah Agung (UUMA) untuk diuji oleh Mahkamah Agung terhadap ketentuan di dalam Undang-Undang Mahkamah Agung (UUMA). Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Mahkamah Agungahkamahberwenang untuk memeriksaRepublikdan memutus permohonan pengujian Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang ini. ### II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON 1. Bahwa Pasal 31 ayat (2) UU No. 3 Tahun 2009 mengatur bahwa : Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, Agungyaitu: Indonesia - perorangan warga negara Indonesia; - kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau - badan hukum publik atau badan hukum privat. Halaman 4 dari 28 halaman. Putusan Nomor. 25 P/HUM/2017ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4 mah blik --- --- Page 5 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Selanjutnya Pasal 1 ayat (3) PERMA RI No. 1 Tahun 2011hkama menyatakan: Pemohon keberatanRepubadalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang. 1. Bahwa Para Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai hakim dan menduduki jabatan (ambt) sebagai Panitera Mahkamah Agung dan Panitera Muda Mahkamah AgungAgung berdasarkan Surat Keputusan Ketua MahkamahIndonesiaAgung: 1. Nomor 52/M TAHUN 2016 tanggal 19 Agustus 2016. 1. Nomor KMA/UP.IV/035/SK.TAHUN 2006 tanggal 30 Agustus 2006 1. Nomor 030/KMA/SK/II/2012 tanggal 20 Februari 2012. 1. Nomor 021/KMA/SK/I/2008 tanggal 31 Januari 2008. 1. Nomor 88/KMA/SK/2014 tanggal 26 Mei 2014. 6 Nomor 105/KMA/SK/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014. 1. Nomor 34/KMA/SK/III/2016 tanggal 07 Maret 2016. 1. Nomor 59/KMA/SK/IV/2014 tanggal 15 April 2014.ahkamah (Bukti P-2.1 s/dRepublikP-2.8). Sehingga telah memenuhi kualifikasi sebagai warga negara yang dapat mengajukan permohonan pengujian Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang kepada Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) UU No. 3 Tahun 2009 juncto Pasal 1 ayat (3) PERMA RI No. 1 Tahun 2011; 1. Bahwa sebagai perorangan Warga Negara Indonesia yang berprofesi Agungsebagai hakim dan menduduki jabatan (ambt) sebagaiIndonesiaPanitera Mahkamah Agung dan Panitera Muda Mahkamah Agung, Para Pemohon memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, yakni hak kebebasan sebagai hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang ditanganinya. Ketentuan Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945 berbunyi: “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna Halaman 5 dari 28 halaman. Putusan Nomor. 25 P/HUM/2017ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5 mah blik --- --- Page 6 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id menegakkan hukum dan keadilan”, sedangkan Ayat (2)-nya berbunyi:hkama “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilanRepubyang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Dengan demikian, sebagai perorangan Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai hakim yang menduduki jabatan (ambt) pada Kepaniteraan Mahkamah Agung, Para Pemohon memiliki hak Agungkonstitusional yang diberikan oleh UUD Indonesia1945 dan UUKK (Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman). 1. Bahwa hak dan kewenangan konstitusional para pemohon sebagai Panitera Mahkamah Agung dan Panitera Muda Mahkamah Agung untuk mendapatkan jaminan kemerdekaan dan kemandirian peradilan yang menentukan indepedensi hakim telah dirugikan dengan berlakunya Lampiran II PP No. 94 Tahun 2012 (Bukti P-3). Bahwa Lampiran II PP No. 94 Tahun 2012 membuat tabel Tunjangan Hakim di Lingkungan Peradilan Umum. Peradilan Agama, Peradilanahkamah Tata Usaha Negara.RepublikDan Peradilan Militer untuk Hakim Tingkat Banding sebagai berikut: No JABATAN Pengadilan Tinggi, Dilmiltama, Dilmilti ### A HAKIM TINGKAT BANDING 1 Ketua/Kepala 40.200.000 Agung Indonesia 2 Wakil Ketua/Wakil Kepala 36.500.000 Bahwa ketentuan di atas, telah mengesampingkan hak-hak pemohon sebagai pejabat negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman pada Mahkamah Agung (Vide Pasal 20 UU No. 14 Tahun 1985 juncto UU No. 5 Tahun 2004 juncto UU No. 3 Tahun 2009 Tentang Halaman 6 dari 28 halaman. Putusan Nomor. 25 P/HUM/2017ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6 mah blik --- --- Page 7 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Mahkamah Agung). Hal ini disebabkan karena kata “Ketua/Kepala”hkama dan frasa “Wakil Ketua/Wakil Kepala”” dalam tabel Tunjangan Hakim di LingkunganRepubPeradilan Umum. Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer untuk Hakim Tingkat Banding dalam Lampiran II PP No. 94 Tahun 2012 tersebut, memuat norma hukum yang menimbulkan multi penafsiran. Padahal dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, dimana dalam salah satu asas Agungtersebut menekankan harus adanya kejelasan Indonesiarumusan sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. (Vide Pasal 5 huruf f UU 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan). Bahwa dengan berlakunya Lampiran II PP No. 94 Tahun 2012 yang memuat tabel Tunjangan Hakim di Lingkungan Peradilan Umum. Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer untuk Hakim Tingkat Banding tersebut, telah menimbulkan implikasi ketidakpastian hukum (rechtsonzekerheid) dalam pelaksanaannyaahkamah menyangkut TunjanganRepublikHakim pada organisasi Kepaniteraan Mahkamah Agung. Mengingat Kepaniteraan Mahkamah Agung mempunyai tugas yang luas yaitu melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi justisial kepada Majelis Hakim Agung dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara, serta melaksanakan administrasi penyelesaian putusan Mahkamah Agung. (Vide Pasal 2 PERPRES No. 14 Tahun 2005 Tentang AgungKepaniteraan Mahkamah Agung), maka ketidakpastianIndonesiahukum dalam hal “Tunjangan Hakim” pada Kepaniteraan Mahkamah Agung tersebut, nyata-nyata telah mengurangi hak konstitusional pemohon untuk dapat menjalankan tugas dan kewajiban memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, serta menjaga kemerdekaan dan independensi peradilan. Bahwa, berdasarkan uraian di atas, telah nyata terdapat kepentingan Halaman 7 dari 28 halaman. Putusan Nomor. 25 P/HUM/2017ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7 mah blik --- --- Page 8 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id langsung Para Pemohon sebagai seorang Hakim pada Kepaniteraanhkama Mahkamah Agung terhadap hak-hak pejabat negara dalam hubungan dengan bekerjanyaRepubsistem Kekuasaan Kehakiman sebagaimana dimaksud oleh Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi :“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Sedangkan Ayat (2)-nya berbunyi: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan Agungperadilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkunganIndonesiaperadilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. 1. Bahwa apabila permohonan pengujian terhadap ketentuan Lampiran II PP No. 94 Tahun 2012 dikabulkan, maka “Tunjangan Hakim” pada Kepaniteraan Mahkamah Agung terdapat kejelasan dan kepastian hukum. Hal itu dengan sendirinya akan memulihkan hak konstitusional Para Pemohon sebagai seorang Hakim yang menduduki jabatan pada Kepaniteraan Mahkamah Agung untuk dapat menjalankan tugas secara independen dan turut menjagaahkamah kemerdekaan danRepublikkemandirian peradilan. Bahwa berdasarkan seluruh rangkaian uraian di atas menunjukkan bahwa Para Pemohon (Perseorangan Warga Negara Indonesia) yang berprofesi sebagai hakim yang menduduki jabatan (ambt) sebagai Panitera Mahkamah Agung dan Panitera Muda Mahkamah Agung, memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian undang-undang ini. AgungIII. ALASAN-ALASAN PARA PEMOHON MENGAJUKANIndonesiaPERMOHONAN ### PENGUJIAN LAMPIRAN II PP NO. 94 TAHUN 2012 A. Persyaratan Menjadi Panitera Mahkamah Agung dan Panitera Muda Mahkamah Agung. 1. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, susunan Mahkamah Agung terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, dan Sekretaris Jenderal. Halaman 8 dari 28 halaman. Putusan Nomor. 25 P/HUM/2017ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8 mah blik --- --- Page 9 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Sedangkan susunan Kepaniteraan Mahkamah Agung berdasarkanhkama Pasal 18 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 dipimpin oleh seorang paniteraRepubdan dibantu oleh seorang wakil panitera, beberapa panitera muda, dan beberapa orang panitera pengganti. 1. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung, Kepaniteraan Mahkamah Agung mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi justisial kepada Majelis Hakim Agung dalam memeriksa, mengadili dan Agungmemutus perkara, serta melaksanakan administrasiIndonesiapenyelesaian putusan Mahkamah Agung. 1. Bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ### Pasal 2, Kepaniteraan Mahkamah Agung menyelenggarakan fungsi : - koordinasi pelaksanaan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi justisial; - koordinasi urusan administrasi keuangan perkara di lingkungan Mahkamah Agung; - pelaksanaan pemberian dukungan di bidang teknis danahkamah administrasiRepublikjustisial; - pelaksanaan minutasi perkara; - pembinaan lembaga teknis dan evaluasi; - pelaksanaan administrasi Kepaniteraan. 1. Bahwa Struktur Organisasi Kepaniteraan Mahkamah Agung, terdiri dari: (1) Panitera dibantu oleh Panitera Muda dan beberapa Panitera Pengganti, dan (2) Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti Agungsebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatanIndonesiafungsional kepaniteraan. 1. Bahwa syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi Panitera Mahkamah Agung seorang calon harus memenuhi salah satu syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang Mahkamah Agung yaitu: berpengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai Ketua Pengadilan Tingkat Banding atau 10 (sepuluh) Halaman 9 dari 28 halaman. Putusan Nomor. 25 P/HUM/2017ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9 mah blik --- --- Page 10 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id tahun sebagai Hakim Pengadilan Tingkat Banding atau 15 (limahkama belas) tahun sebagai Panitera Muda Mahkamah Agung. Sedangkan untuk dapatRepubdiangkat menjadi Panitera Muda Mahkamah Agung seorang calon harus memenuhi syarat-syarat yang salah satunya adalah berpengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai Hakim Pengadilan Tingkat Banding atau 5 (lima) tahun sebagai Ketua Pengadilan Tingkat Pertama atau 5 (lima) tahun sebagai Panitera Pengganti Mahkamah Agung. (Vide Pasal 20 ayat 1 dan ayat 3 UU No. 14 Tahun 1985 juncto UU No. 5 Tahun 2004). Selanjutnya Agungpersyaratan tersebut dirubah dengan UU No. 3 TahunIndonesia2009 Tentang Mahkamah Agung, sehingga syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi Panitera Mahkamah Agung seorang calon harus memenuhi salah satu syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang Mahkamah Agung yaitu: berpengalaman sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai Panitera Muda Mahkamah Agung atau sebagai Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Tingkat Banding. Sedangkan untuk dapat diangkat menjadi Panitera Muda Mahkamah Agung seorang calon harus memenuhiahkamah syarat-syarat Republikyang salah satunya adalah berpengalaman sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sebagai Hakim Tinggi. 1. Bahwa berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa Kepaniteraan Mahkamah Agung terdiri dari organisasi jabatan fungsional kepaniteraan, (dalam kaitan dengan permohonan HUM ini Panitera Mahkamah Agung dan Panitera Muda Mahkamah Agung), yang diisi oleh pejabat (ambtsdrager) dengan persyaratan yang Agungditetapkan oleh Ketentuan Pasal 20 ayat 1 dan ayatIndonesia3 UU No. 14 Tahun 1985 juncto UU No. 5 Tahun 2004 juncto UU No. 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung yaitu Ketua Pengadilan Tingkat Banding, Wakil Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Hakim Pengadilan Tingkat Banding (Hakim Tinggi). B. Pasca Diundangkannya Peraturan Pemerintah Tentang Hak Keuangan Dan Fasilitas Hakim, Tunjangan Panitera Mahkamah Agung dan Panitera Halaman 10 dari 28 halaman. Putusan Nomor. 25 P/HUM/2017ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10 mah blik --- --- Page 11 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Muda Mahkamah Agung Pada Kepaniteraan Mahkamah Agung Tidakhkama Diakomodir Pada Lampiran II PP No. 94 Tahun 2012 Yang Memuat Tentang TunjanganRepubHakim di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer. 1. Bahwa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 37/PUU-X/2012 tanggal 31 Juli 2012, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2012 Tentang Hak Keuangan Dan Fasilitas Hakim Yang Berada Di Bawah Mahkamah Agung. Agung2. Bahwa PP No. 94 Tahun 2012 terdiri dari IndonesiaIII lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PP tersebut, yaitu: - Lampiran I memuat tentang gaji pokok hakim di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara. - Lampiran II memuat tentang Tunjangan Hakim di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer. - Lampiran III memuat tentang Tunjangan Kemahalan.ahkamah 3. Bahwa dalam Republikkaitannya dengan Tunjangan Hakim sebagaimana termuat dalam Lampiran II PP No. 94 Tahun 2012 tersebut, tidak ada norma atau kaidah hukum yang mengatur tentang Tunjangan Panitera Mahkamah Agung dan Panitera Muda Mahkamah Agung pada tabel untuk Hakim Tingkat Banding, sebagaimana halnya norma yang mengatur Tunjangan Hakim Yustisial yang diperbantukan di Mahkamah Agung pada tabel untuk Hakim Tingkat Pertama. Agung4. Bahwa dengan tidak diaturnya Tunjangan Panitera MahkamahIndonesiaAgung dan Panitera Muda Mahkamah Agung Pada Kepaniteraan Mahkamah Agung Lampiran II PP No. 94 Tahun 2012, nyata-nyata tidak sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yaitu asas kejelasan rumusan. Ketidakjelasan rumusan tersebut telah menimbulkan berbagai interpretasi dalam pelaksanaannya, yang dalam prakteknya menempatkan tunjangan Para Pemohon di bawah Halaman 11 dari 28 halaman. Putusan Nomor. 25 P/HUM/2017ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11 mah blik --- --- Page 12 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Ketua/Kepala dan Wakil Ketua/Wakil Kepala Tingkat Banding.hkama Sebagai contoh: Pemohon pertama sebelum menduduki jabatan Panitera MahkamahRepubAgung, Pemohon pertama menjabat sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta dan mendapatkan Tunjangan sebesar Rp. 40.200.000,- (empat puluh juta dua ratus ribu rupiah), namun pada saat naik jabataban/promosi menduduki jabatan sebagai Panitera Mahkamah Agung, tunjangan tidak bertambah tapi justru turun mengikuti Hakim Tinggi menjadi Rp. 33.300.000,- (tiga puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah). Akibat yang ditimbulkan dari kondisi Agungyang demikian adalah tidak terpenuhinya hak-hakIndonesiaPara Pemohon sebagai pejabat fungsional kepaniteraan secara maksimal. 1. Bahwa pelaksanaan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi justisial kepada Majelis Hakim Agung dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara, serta melaksanakan administrasi penyelesaian putusan Mahkamah Agung, yang dilaksanakan oleh Kepaniteraan Mahkamah Agung tidak mungkin dapat diwujudkan secara baik, apabila ternyata hak-hak Para Pemohon sebagai pejabat fungsional kepaniteraan belum terealisasi seperti pemenuhanahkamah Tunjangan PaniteraRepublikMahkamah Agung dan Panitera Muda Mahkamah Agung sebagaimana mestinya. Apalagi pada saat ini tuntutan terhadap syarat-syarat integritas, kepribadian tidak tercela, profesional dan lain-lain hal seperti tingginya sistem pengawasan dan penindakan terhadap Hakim dan kepaniteraan. Dengan demikian, pengaturan hak-hak Para Pemohon sebagai pejabat fungsional kepaniteraan yang melaksanakan tugas pemberian dukungan di Agungbidang teknis dan administrasi justisial dalam LampiranIndonesiaII PP No. 94 Tahun 2012 adalah suatu kemestian. 1. Bahwa berdasarkan uraian di atas, apabila dikaitkan dengan syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi Panitera Mahkamah Agung dan syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi Panitera Muda Mahkamah Agung sebagaimana yang ditetapkan oleh Ketentuan ### Pasal 20 ayat 1 dan ayat 3 UU No. 14 Tahun 1985 juncto UU No. 5 Halaman 12 dari 28 halaman. Putusan Nomor. 25 P/HUM/2017ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12 mah blik --- --- Page 13 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Tahun 2004 juncto UU No. 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agunghkama yaitu Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Hakim Pengadilan Tingkat Banding,Repubmaka sepanjang kata “Ketua/Kepala”, dan sepanjang frasa “Wakil Ketua/Wakil Kepala”” dalam tabel Tunjangan Hakim di Lingkungan Peradilan Umum. Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer untuk Hakim Tingkat Banding Lampiran II PP No. 94 Tahun 2012, haruslah dimaknai sebagai termasuk juga Panitera Mahkamah Agung dan Panitera Muda Mahkamah Agung. Agung7. Bahwa berdasarkan seluruh argumentasi di atas Indonesiaadalah sangat tepat apabila Mahkamah Agung menyatakan Lampiran II PP No. 94 Tahun 2012, sepanjang kata “Ketua/Kepala” dan sepanjang frasa “Wakil Ketua/Wakil Kepala”” dalam tabel Tunjangan Hakim di Lingkungan Peradilan Umum. Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer untuk Hakim Tingkat Banding adalah bertentangan dengan UU No. 14 Tahun 1985 juncto UU No. 5 Tahun 2004 juncto UU No. 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung. Dengan perumusan norma yang demikian, maka Para Pemohonahkamah memohon kepadaRepublikKetua Mahkamah Agung untuk memberikan penafsiran terhadap kata “Ketua/Kepala”, dan sepanjang frasa “Wakil Ketua/Wakil Kepala”” dalam tabel Tunjangan Hakim di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer untuk Hakim Tingkat Banding Lampiran II PP No. 94 Tahun 2012 harus dimaknai sebagai termasuk juga Panitera Mahkamah Agung dan Panitera Muda Mahkamah Agung; AgungBahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnyaIndonesiaPemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut: ### DALAM POKOK PERKARA : 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya. 1. Menyatakan: Halaman 13 dari 28 halaman. Putusan Nomor. 25 P/HUM/2017ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13 mah blik --- --- Page 14 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id - Lampiran II Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94hkama Tahun 2012 Tentang Hak Keuangan Dan Fasilitas Hakim Yang Berada Di RepubBawah Mahkamah Agung, sepanjang kata “Ketua/Kepala” dalam tabel Tunjangan Hakim di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer untuk Hakim Tingkat Banding adalah bertentangan dengan UU No. 14 Tahun 1985 juncto UU No. 5 Tahun 2004 juncto UU No. 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung sepanjang tidak dimaknai termasuk juga Panitera Mahkamah Agung. Agungb. Lampiran II Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaIndonesiaNomor 94 Tahun 2012 Tentang Hak Keuangan Dan Fasilitas Hakim Yang Berada Di Bawah Mahkamah Agung, sepanjang frasa “Wakil Ketua/Wakil Kepala”” dalam tabel Tunjangan Hakim di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer untuk Hakim Tingkat Banding adalah bertentangan dengan UU No. 14 Tahun 1985 juncto UU No. 5 Tahun 2004 juncto UU No. 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung sepanjang tidak dimaknai termasuk juga Panitera Muda Mahkamahahkamah Agung. Republik 1. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung dan atau Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Agung Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa: Indonesia 1. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (Bukti P-1); 1. Fotokopi Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52/M Tahun 2016 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Panitera Mahkamah Agung (Bukti P-2.1); Halaman 14 dari 28 halaman. Putusan Nomor. 25 P/HUM/2017ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14 mah blik --- --- Page 15 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id 1. Fotokopi Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomorhkama : KMA/UP.IV/035/SK.TAHUN 2006 Tentang Pengangkatan Panitera Muda di LingkunganRepubMahkamah Agung Republik Indonesia (Bukti P-2.2); 1. Fotokopi Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 030/KMA/SK/II/2012 Tentang Pengangkatan Panitera Muda Perdata di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Bukti P-2.3); 1. Fotokopi Petikan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 021/KMA/SK/I/2008 Tentang Pengangkatan Panitera Muda di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Agung(Bukti P-2.4); Indonesia 1. Fotokopi Salinan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 88/KMA/SK/V/2014 (Bukti P-2.5); 1. Fotokopi Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 105/KMA/SK/IV/2014 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Militer (Bukti P-2.6); 1. Fotokopi Salinan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 34/KMA/SK/III/2016 Tentang Promosi dan Mutasi Hakimahkamah Pengadilan Tinggi Republikdi Lingkungan Peradilan Umum (Bukti P-2.7); 1. Fotokopi Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 59/KMA/SK/IV/2014 Tentang Pengangkatan Panitera Muda di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Bukti P-2.8); 10.Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2012 Tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Yang Berada di Bawah Agung Mahkamah Agung (Bukti P-3); Indonesia Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 3 April 2017 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 25/PER-PSG/III/25 P/HUM/2017, tanggal 3 April 2017; Halaman 15 dari 28 halaman. Putusan Nomor. 25 P/HUM/2017ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15 mah blik --- --- Page 16 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut,hkama Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya menolak dalil-dalil permohonanRepubpara pemohon; ### PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas; Bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan pokok permohonan yang diajukan Para Pemohon, terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah permohonan a quo memenuhi syarat formal, Agungyaitu mengenai kewenangan Mahkamah Agung untukIndonesiamenguji objek permohonan keberatan hak uji materiil, dan kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil. Kewenangan Mahkamah Agung Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24A Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atasahkamahUndang-Undang NomorRepublik14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, serta ### Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, ditegaskan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Agung adalah berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Bahwa peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Agung Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuatIndonesianorma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (vide Pasal 1 angka 2); Bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan disebutkan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yaitu: Halaman 16 dari 28 halaman. Putusan Nomor. 25 P/HUM/2017ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16 mah blik --- --- Page 17 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id - Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945;hkama b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/PeraturanRepubPemerintah Pengganti Undang-Undang; - Peraturan Pemerintah; - Peraturan Presiden; - Peraturan Daerah Provinsi; dan - Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; Bahwa di samping peraturan perundang-undangan di atas, ada Agungperaturan perundang-undangan lain sebagaimana Indonesiadisebutkan dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang ada delegasi dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Para Pemohon adalah Lampiran II Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Yang Berada Di Bawah Mahkamah Agung (selanjutnya disebut Lampiran II PP No. 94 Tahun 2012) terhadap peraturanahkamahperundang-undanganRepublikyang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 juncto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (2) UU No. 3 Tahun Agung2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang NomorIndonesia14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, mengatur bahwa: Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu: - perorangan warga negara Indonesia; Halaman 17 dari 28 halaman. Putusan Nomor. 25 P/HUM/2017ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 17 mah blik --- --- Page 18 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id - kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hiduphkama dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NegaraRepubKesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau - badan hukum publik atau badan hukum privat. Selanjutnya Pasal 1 ayat (3) PERMA RI No. 1 Tahun 2011 menyatakan: Pemohon keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas Agungberlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkatIndonesialebih rendah dari undang-undang. Bahwa dengan demikian, Pemohon dalam pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi harus menjelaskan terlebih dahulu: - kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam ### Pasal 31 ayat (2) UU No. 3 Tahun 2009; - ada tidaknya haknya pemohon yang dirugikan sebagai akibatahkamah berlakunyaRepublikperaturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang dimohonkan pengujian; Menimbang bahwa para Pemohon selaku perseorangan warganegara Indonesia yang menganggap haknya dirugikan dengan diberlakukannya Lampiran II PP No. 94 Tahun 2012, mendalilkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:  Bahwa para pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang Agungberprofesi sebagai hakim dan menduduki jabatanIndonesia(ambt) sebagai Panitera Mahkamah Agung dan Panitera Muda Mahkamah Agung;  Bahwa hak dan kewenangan konstitusional para pemohon sebagai Panitera Mahkamah Agung dan Panitera Muda Mahkamah Agung untuk mendapatkan jaminan kemerdekaan dan Halaman 18 dari 28 halaman. Putusan Nomor. 25 P/HUM/2017ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 18 mah blik --- --- Page 19 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id kemandirian peradilan yang menentukan indepedensi hakim telahhkama dirugikan dengan berlakunya Lampiran II PP No. 94 Tahun 2012;  Bahwa Repubketentuan tersebut telah mengesampingkan hak-hak pemohon sebagai pejabat negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman pada Mahkamah Agung (Vide Pasal 20 UU No. 14 Tahun 1985 juncto UU No. 5 Tahun 2004 juncto UU No. 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung). Hal ini disebabkan karena kata “Ketua/Kepala” dan frasa “Wakil Ketua/Wakil Kepala”” dalam tabel Tunjangan Hakim di Lingkungan Peradilan Umum. Peradilan AgungAgama, Peradilan Tata Usaha Negara dan PeradilanIndonesiaMiliter untuk Hakim Tingkat Banding dalam Lampiran II PP No. 94 Tahun 2012 tersebut, memuat norma hukum yang menimbulkan multi penafsiran. Padahal dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, dimana dalam salah satu asas tersebut menekankan harus adanya kejelasan rumusan sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya;ahkamah  Bahwa denganRepublikberlakunya Lampiran II PP No. 94 Tahun 2012 yang memuat tabel Tunjangan Hakim di Lingkungan Peradilan Umum. Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer untuk Hakim Tingkat Banding tersebut, telah menimbulkan implikasi ketidakpastian hukum (rechtsonzekerheid) dalam pelaksanaannya menyangkut Tunjangan Hakim pada organisasi Kepaniteraan Mahkamah Agung. Mengingat AgungKepaniteraan Mahkamah Agung mempunyai Indonesiatugas yang luas yaitu melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi justisial kepada Majelis Hakim Agung dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara, serta melaksanakan administrasi penyelesaian putusan Mahkamah Agung. (Vide ### Pasal 2 PERPRES No. 14 Tahun 2005 Tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung), maka ketidakpastian hukum dalam hal Halaman 19 dari 28 halaman. Putusan Nomor. 25 P/HUM/2017ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 19 mah blik --- --- Page 20 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id “Tunjangan Hakim” pada Kepaniteraan Mahkamah Agunghkama tersebut, nyata-nyata telah mengurangi hak konstitusional pemohonRepubuntuk dapat menjalankan tugas dan kewajiban memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, serta menjaga kemerdekaan dan independensi peradilan.  Bahwa apabila permohonan pengujian terhadap ketentuan Lampiran II PP No. 94 Tahun 2012 dikabulkan, maka “Tunjangan Hakim” pada Kepaniteraan Mahkamah Agung terdapat kejelasan dan kepastian hukum. Hal itu dengan sendirinya akan Agungmemulihkan hak konstitusional Para PemohonIndonesiasebagai seorang Hakim yang menduduki jabatan pada Kepaniteraan Mahkamah Agung untuk dapat menjalankan tugas secara independen dan turut menjaga kemerdekaan dan kemandirian peradilan; Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada Pasal 31 ayat (2) UU No. 3 Tahun 2009 mengenai kedudukan hukum (legal standing) serta dikaitkan dengan kerugian yang dialami oleh Pemohon, menurut Mahkamah, Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil a quo:ahkamah Menimbang bahwaRepublikoleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan keberatan hak uji materiil a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan; Pokok Permohonan Menimbang bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah pengujian materiil kata “Ketua/Kepala” dan frasa “Wakil Ketua/Wakil Kepala” Agung dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaIndonesiaNomor 94 Tahun 2012 Tentang Hak Keuangan Dan Fasilitas Hakim Yang Berada Di Bawah Mahkamah Agung, terhadap UU No. 14 Tahun 1985 juncto UU No. 5 Tahun 2004 juncto UU No. 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung. Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya para Pemohon mengajukan alat bukti tulis/surat (BuktiP-1 sampai dengan Bukti P-3); Halaman 20 dari 28 halaman. Putusan Nomor. 25 P/HUM/2017ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 20 mah blik --- --- Page 21 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut,hkama Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya menolak dalil-dalil permohonanRepubpara pemohon; Pendapat Mahkamah Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan dalil-dalil para Pemohon beserta alat bukti tulis yang diajukan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan, kata “Ketua/Kepala” dan frasa “Wakil Ketua/Wakil Kepala” dalam Lampiran II Peraturan AgungPemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2012IndonesiaTentang Hak Keuangan Dan Fasilitas Hakim Yang Berada Di Bawah Mahkamah Agung, nyata-nyata tidak sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yaitu asas kejelasan rumusan. Ketidakjelasan rumusan tersebut telah menimbulkan berbagai interpretasi dalam pelaksanaannya, yang dalam prakteknya menempatkan tunjangan Para Pemohon di bawah Ketua/Kepala dan Wakil Ketua/Wakil Kepala Tingkat Banding. Sebagai contoh: Pemohon pertama sebelum menduduki jabatan Panitera Mahkamah Agung, Pemohon pertama menjabat sebagaiahkamahKetua Pengadilan TinggiRepublikJakarta dan mendapatkan Tunjangan sebesar Rp. 40.200.000,- (empat puluh juta dua ratus ribu rupiah), namun pada saat naik jabatan/promosi menduduki jabatan sebagai Panitera Mahkamah Agung, tunjangan tidak bertambah tapi justru turun mengikuti Hakim Tinggi menjadi Rp. 33.300.000,- (tiga puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah). Akibat yang ditimbulkan dari kondisi yang demikian adalah tidak terpenuhinya hak-hak Para Pemohon sebagai pejabat fungsional kepaniteraan secara maksimal; AgungMenimbang bahwa mengenai asas kejelasan rumusanIndonesiadalam dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2012 Tentang Hak Keuangan Dan Fasilitas Hakim Yang Berada Di Bawah Mahkamah Agung, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:  Bahwa Kekuasaan Kehakiman diatur dalam UUD 1945 Perubahan Ketiga pada Pasal 24 ayat (1) yang berbunyi, “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka Halaman 21 dari 28 halaman. Putusan Nomor. 25 P/HUM/2017ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 21 mah blik --- --- Page 22 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum danhkama keadilan”. Pasal 24 ayat (2) berbunyi, “Kekuasaan kehakiman dilakukanRepuboleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.  Bahwa Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 dilaksanakan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang AgungKetentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman,Indonesiayang diganti Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Justifikasinya termuat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.  Bahwa Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, susunan Mahkamah Agung terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, dan Sekretaris Jenderal.ahkamah  Bahwa KepaniteraanRepublikMahkamah Agung berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 dipimpin oleh seorang Panitera dan dibantu oleh seorang Wakil Panitera, beberapa Panitera Muda, dan beberapa orang Panitera Pengganti.  Bahwa setelah lahir Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, susunan organisasi Mahkamah Agung mengalami perubahan, yakni adanya pemisahan satuan Agungkerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan yang Indonesiasemula dipimpin oleh seorang Panitera/Sekretaris Jenderal, berdasarkan Pasal 18 UU Nomor 5 Tahun 2004, Kepaniteraan dipimpin oleh seorang Panitera, kesekretariatan dipimpin oleh seorang Sekretaris.  Bahwa Ketentuan mengenai organisasi kepaniteraan diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005. Sedangkan peraturan mengenai Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung RI diatur Halaman 22 dari 28 halaman. Putusan Nomor. 25 P/HUM/2017ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 22 mah blik --- --- Page 23 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomorhkama KMA/018/SK/III/2006.  Bahwa RepubPanitera Mahkamah Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung. Sedang Panitera Muda dan Panitera Pengganti diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Mahkamah Agung atas usul Panitera Mahkamah Agung (Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005).  Bahwa Tunjangan jabatan Panitera Mahkamah Agung dalam AgungPasal 13 Peraturan Presiden Nomor 14 TahunIndonesia2005 disebutkan: “Panitera Mahkamah Agung diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.  Bahwa Tunjangan jabatan Panitera Mahkamah Agung sampai saat ini belum diatur dalam peraturan perundang-undangan, karena Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung hanya mengatur tunjangan jabatan hakim pada pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding, sedang hakim yang bertugasahkamah di MahkamahRepublikAgung, khususnya Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti yang sesungguhnya adalah seorang hakim tidak terakomodir didalam Peraturan Pemerintah tersebut dan belum diatur secara khusus. bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung tidak mengatur AgungTunjangan Panitera Mahkamah Agung dan Panitera MudaIndonesiaMahkamah Agung Pada Kepaniteraan Mahkamah Agung. Menimbang bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung merupakan bentuk dari delegasi kewenangan yang dibentuk dari Undang-Undang Pasal 25 ayat (6) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Halaman 23 dari 28 halaman. Putusan Nomor. 25 P/HUM/2017ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 23 mah blik --- --- Page 24 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha, Pasal 24 ayat (6)hkama Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang NomorRepub7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Pasal 25 ayat (6) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Akan tetapi dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2012 tersebut tidak mengatur Tunjangan Panitera Mahkamah Agung dan Panitera Muda Mahkamah Agung Pada Kepaniteraan Mahkamah Agung. AgungBahwa mengingat, Undang-Undang NomorIndonesia14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan diubah kembali oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, yang masing-masing ketentuannya berbunyi sebagai berikut: ### Pasal 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 menyatakan: “Susunan Mahkamah Agung terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, dan Sekretaris Jenderal”. ### Pasal 18 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 menyatakan:ahkamah“Pada Mahkamah AgungRepublikditetapkan adanya Kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera dan dibantu oleh seorang Wakil Panitera, beberapa orang Panitera Muda, dan beberapa orang Panitera Pengganti”. ### Pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 diubah sehingga berbunyi: “Pada Mahkamah Agung ditetapkan adanya kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera yang dibantu oleh beberapa orang Panitera Muda dan beberapa orang Panitera Pengganti”. AgungPasal 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentangIndonesiaMahkamah Agung yang berbunyi sebagai berikut: **(1) Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Mahkamah Agung,** seorang calon harus memenuhi syarat: - warga negara Indonesia; - bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; Halaman 24 dari 28 halaman. Putusan Nomor. 25 P/HUM/2017ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 24 mah blik --- --- Page 25 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id - berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyaihkama keahlian di bidang hukum; dan d. berpengalamanRepubsekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai Panitera Muda Mahkamah Agung atau sebagai Ketua atau Wakil Ketua pengadilan tingkat banding. **(2) Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Muda Mahkamah Agung,** seorang calon harus memenuhi syarat: - sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c; dan Agungb. berpengalaman sekurang-kurangnya 1 (satu)Indonesiatahun sebagai hakim tinggi. **(3) Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengganti Mahkamah** Agung, seorang calon harus memenuhi syarat: - sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c; dan - berpengalaman sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sebagai hakim pengadilan tingkat pertama. Menurut Mahkamah Lampiran II Peraturan Pemerintah RepublikahkamahIndonesia Nomor 94RepublikTahun 2012 Tentang Hak Keuangan Dan Fasilitas Hakim Yang Berada Di Bawah Mahkamah Agung, nyata-nyata bertentangan dengan UU No. 14 Tahun 1985 juncto UU No. 5 Tahun 2004 juncto UU No. 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung. Mahkamah menilai, belum diaturnya Tunjangan Panitera Mahkamah Agung dan Panitera Muda Mahkamah Agung Pada Kepaniteraan Mahkamah Agung dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Agung Keuangan dan Fasilitas Hakim yang berada di bawah MahkamahIndonesiaAgung, pada praktiknya menyebabkan tunjangan Para Pemohon di bawah Ketua/Kepala dan Wakil Ketua/Wakil Kepala Tingkat Banding. Bahwa dalam rangka meluruskan ketidakjelasan, kata “Ketua/Kepala” dan frasa “Wakil Ketua/Wakil Kepala” dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2012 Tentang Hak Keuangan Dan Fasilitas Hakim Yang Berada Di Bawah Mahkamah Halaman 25 dari 28 halaman. Putusan Nomor. 25 P/HUM/2017ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 25 mah blik --- --- Page 26 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Agung, Mahkamah berpedoman pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 3hkama Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Dengan demikian, kata “Ketua/Kepala” danRepubfrasa “Wakil Ketua/Wakil Kepala” dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2012 adalah bertentangan dengan Undang-Undang Mahkamah Agung secara bersyarat. Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon supaya Mahkamah “ Menetapkan agar pengalokasian dana pemenuhan hak-hak hakim yang menduduki Jabatan Panitera dan Panitera Muda di Mahkamah Agung dipenuhi oleh Presiden selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan AgungKeuangan Negara yang dikuasakan kepada Menteri KeuanganIndonesiamulai Tahun Anggaran 2019”, hal demikian bukanlah kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya melainkan kewajiban Termohon untuk melaksanakannya; Menimbang bahwa oleh karena permohonan para pemohon dikabulkan secara bersyarat, Mahkamah menetapkan agar pelaksanaan lebih lanjut amar putusan mahkamah oleh Presiden perlu segera dilaksanakan dan dialokasikan dalam APBN tahun 2019 yang sedang berjalan. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbanganahkamahtersebut di atas, menurutRepublikMahkamah dalil-dalil permohonan para pemohon beralasan menurut hukum. Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan keberatan hak uji materiil dari para Pemohon, maka Termohon dihukum untuk membayar biaya perkara; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 A ayat (8) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan AgungMahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011, Panitera MahkamahIndonesiaAgung mencantumkan petikan putusan ini dalam Berita Negara/Berita Daerah; Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Halaman 26 dari 28 halaman. Putusan Nomor. 25 P/HUM/2017ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 26 mah blik --- --- Page 27 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturanhkama perundang-undangan lain yang terkait; RepubMENGADILI, 1. Menerima dan mengabulkan sebagian permohonan 1. MADE RAWA ### ARYAWAN, S.H, M.HUM., 2. ASHADI, S.H., 3. DR. RAHMI MULYATI, ### S.H, M.H., 4. ROKI PANJAITAN, S.H., 5. SUHARTO, S.H, M.HUM., 6. DRS. H. ABD. GHONI, S.H, M.H. tersebut; 1. Menyatakan: - Lampiran II Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Agung Tahun 2012 Tentang Hak Keuangan Dan FasilitasIndonesiaHakim Yang Berada Di Bawah Mahkamah Agung, sepanjang kata “Ketua/Kepala” dalam tabel Tunjangan Hakim di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer untuk Hakim Tingkat Banding adalah bertentangan dengan UU No. 14 Tahun 1985 juncto UU No. 5 Tahun 2004 juncto UU No. 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung sepanjang tidak dimaknai termasuk juga Panitera Mahkamah Agung.ahkamah b. Lampiran IIRepublikPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2012 Tentang Hak Keuangan Dan Fasilitas Hakim Yang Berada Di Bawah Mahkamah Agung, sepanjang frasa “Wakil Ketua/Wakil Kepala”” dalam tabel Tunjangan Hakim di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer untuk Hakim Tingkat Banding adalah bertentangan dengan UU No. 14 Tahun 1985 juncto UU Agung No. 5 Tahun 2004 juncto UU No. 3 TahunIndonesia2009 Tentang Mahkamah Agung sepanjang tidak dimaknai termasuk juga Panitera Muda Mahkamah Agung. 1. Menyatakan permohonan Para Pemohon ditolak untuk selebihnya; 1. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Agung untuk mengirimkan petikan putusan ini kepada Sekretariat Negara untuk dicantumkan dalam Berita Negara; Halaman 27 dari 28 halaman. Putusan Nomor. 25 P/HUM/2017ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 27 mah blik --- --- Page 28 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id 1. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sebesarhkama Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah); DemikianlahRepubdiputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 18 Desember 2018, oleh Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum, Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Agunghari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-HakimIndonesiaAnggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak. Anggota Majelis: Ketua Majelis, ttd. ttd.ahkamah Republik Is Sudaryono, S.H., M.H. Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum ttd. Agung Indonesia Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN. Panitera Pengganti, ttd. Halaman 28 dari 28 halaman. Putusan Nomor. 25 P/HUM/2017ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 28 mah blik --- --- Page 29 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H.hkama Biaya-biaya Repub 1. Meterai ……..…… Rp 6.000,- 1. Redaksi ……….… Rp 5.000,- 1. Administrasi …... Rp 989.000,- Jumlah ………………. Rp1.000.000,- Agung Indonesia ahkamah Republik Agung Indonesia Halaman 29 dari 28 halaman. Putusan Nomor. 25 P/HUM/2017ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 29 mah blik