21 P/HUM/2025

hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 1 dari 68 halaman. Putusan Nomor 21 P/HUM/2025 PUTUSAN Nomor 21 P/HUM/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 228A ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib terhadap Pasal 70 ayat (3), Pasal 185 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 234 ayat (2) Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara: 1. SETYA INDRA ARIFIN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dukuh Kalisuren, RT 010 RW 001, Wanatirta, Paguyangan, Brebes, pekerjaan Dosen; 2. A. FAHRUR ROZI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Gunung Malang, RT 02 RW 14, Poteran, Talango, Sumenep, pekerjaan Mahasiswa; Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Abdul Hakim, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor Hukum Dignity Attorney And Consellours At Law, beralamat di Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 018/SKK- DIGNITY/II/2025, tanggal 17 Februari 2025; Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon; melawan: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta Pusat; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. Habiburokman, S.H., M.H., jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor P/728/HK.04.05/03/2025, tanggal 14 Maret 2025; Selanjutnya disebut sebagai Termohon; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 2 dari 68 halaman. Putusan Nomor 21 P/HUM/2025 Mahkamah Agung tersebut; Membaca surat-surat yang bersangkutan; DUDUK PERKARA Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Januari 2025 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 24 Februari 2025 dan diregister dengan 21 P/HUM/2025 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 228A ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib terhadap Pasal 70 ayat (3), Pasal 185 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 234 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut: I. Pendahuluan; Konfigurasi ketatanegaraan Indonesia pasca-reformasi mengalami transformasi yang signifikan dengan lahirnya berbagai lembaga independen yang dimaksudkan untuk memperkuat sistem dan kontrol kelembagaan antara lembaga kekuasaan (check and balance). Namun, dinamika ini menghadapi tantangan baru dengan terbitnya Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib yang memberikan kewenangan kepada DPR untuk melakukan evaluasi terhadap calon yang telah ditetapkan dalam pengisian suatu jabatan pada lembaga penegak hukum, kekuasaan kehakiman, dan lembaga independen. Peraturan ini tidak hanya menimbulkan polemik konstitusional tetapi juga memunculkan pertanyaan fundamental tentang batasan kewenangan legislatif dalam sistem ketatanegaraan Indonesia; Secara historis, pembentukan lembaga-lembaga independen merupakan manifestasi dari semangat reformasi untuk menciptakan institusi-institusi negara yang bebas dari intervensi politik dan mampu menjalankan fungsinya secara profesional. Sejumlah lembaga ini dibentuk Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 3 dari 68 halaman. Putusan Nomor 21 P/HUM/2025 dengan landasan konstitusional dan legitimasi undang-undang yang secara eksplisit menjamin independensi secara kelembagaan. Jaminan independensi ini tidak hanya mencakup aspek kelembagaan, tetapi juga meliputi proses pengambilan keputusan dan perlindungan terhadap pimpinan lembaga dari intervensi politik; Lahirnya Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 mencerminkan adanya kecenderungan ekspansif dari lembaga legislatif untuk memperluas kewenangannya melalui instrumen internal. Revisi tatib ini memberikan kewenangan evaluasi yang sangat luas, mencakup tidak hanya lembaga independen tetapi juga institusi penegak hukum dan kekuasaan kehakiman. Cakupan yang demikian luas ini menimbulkan persoalan serius mengingat masing-masing lembaga memiliki karakteristik, fungsi, dan derajat independensi yang berbeda yang dijamin melalui konstitusi dan undang-undang pembentukannya; Dalam perspektif hukum tata negara, upaya DPR untuk memperluas kewenangannya melalui tata tertib menghadirkan problematika yuridis yang kompleks. Pertama, terkait dengan hierarki norma hukum, di mana tata tertib sebagai aturan internal tidak dapat mengesampingkan atau bertentangan dengan jaminan independensi yang telah ditetapkan dalam konstitusi dan undang-undang. Kedua, menyangkut prinsip delegasi kewenangan, di mana tidak ada dasar hukum yang secara eksplisit memberikan kewenangan kepada DPR untuk melakukan evaluasi terhadap pimpinan lembaga-lembaga tersebut melalui tata tertib; Konteks politik hukum yang melatarbelakangi terbitnya Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 juga tidak dapat dipisahkan dari dinamika relasi kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Di satu sisi, DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat memang memiliki fungsi pengawasan yang dijamin konstitusi. Namun, pengawasan tersebut harus dilakukan dalam koridor hukum yang telah ditetapkan dan dengan tetap menghormati independensi lembaga-lembaga negara lainnya. Faktanya, perluasan kewenangan melalui tata tertib berpotensi menciptakan subordinasi yang tidak sesuai dengan desain ketatanegaraan dan Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 4 dari 68 halaman. Putusan Nomor 21 P/HUM/2025 mengancam efektivitas fungsi lembaga-lembaga independen. DPR merasa seolah-olah berada di atas pejabat yang ditunjuknya karena telah melakukan seleksi uji kelayakan dan persetujuan kepada mereka; Implikasi dari pemberlakuan Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 dapat sangat luas dan mendalam. Pada tataran praktis, kewenangan evaluasi ini dapat menjadi instrumen tekanan politik terhadap pimpinan lembaga independen, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi objektivitas dan profesionalitas dalam pengambilan keputusan. Pada level sistemik, hal ini dapat menggerus fondasi kontrol (checks and balances) yang telah dibangun selama era reformasi yang dapat menciptakan preseden buruk dalam praktik ketatanegaraan Indonesia. Ketidakpastian hukum pun dipastikan terjadi. Pasalnya, tata tertib dapat diubah secara sepihak oleh DPR, maka parameter dan mekanisme evaluasi dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan dinamika politik di parlemen. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip negara hukum yang mensyaratkan adanya kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan; II. Objek Permohonan; Bahwa Para Pemohon dengan ini mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap norma: Pasal 228A ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, selengkapnya berbunyi: (1) Dalam rangka meningkatkan fungsi pengawasan dan menjaga kehormatan DPR terhadap hasil pembahasan komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 ayat (2), DPR dapat melakukan evaluasi secara berkala terhadap calon yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna DPR; (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mengikat dan disampaikan oleh komisi yang melakukan evaluasi kepada pimpinan DPR untuk ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 5 dari 68 halaman. Putusan Nomor 21 P/HUM/2025 Terhadap Pasal 70 ayat (3), Pasal 185 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 234 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selengkapanya berbunyi: Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014: (3) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Pasal 185 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014: (1) DPR mengajukan calon untuk mengisi suatu jabatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui rapat paripurna DPR; (2) DPR memberikan persetujuan atau pertimbangan atas calon untuk mengisi suatu jabatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui rapat paripurna DPR; Pasal 234 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014: (1) Tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku di lingkungan internal DPR; III. Kewenangan Mahkamah Agung; 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RepubIik Indonesia 1945, terdapat lembaga kekuasaan kehakiman yang menyelenggarakan peradilan dalam penegakan hukum dan keadilan, yang menyatakan, “Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”; 2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara RepubIik Indonesia 1945, Mahkamah Agung merupakan salah satu lembaga kekuasaan kehakiman yang menyelenggarakan peradilan dalam penegakan hukum dan keadilan, yang selengkapnya menyatakan, “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 6 dari 68 halaman. Putusan Nomor 21 P/HUM/2025 lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 3. Bahwa berdasarkan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RepubIik Indonesia 1945, salah satu kewenangan Mahkamah Agung adalah melakukan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, yang selengkapnya menyatakan, “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang”; 4. Bahwa kewenangan Mahkamah Agung dalam pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang- undang juga diatur dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang selengkapnya menyatakan, “Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang”; 5. Bahwa kewenangan Mahkamah dalam menguji ketentuan peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diatur pula melalui Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang selengkapnya berbunyi: (1) Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang; (2) Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang- undangan di bawah Undang-Undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku; 6. Bahwa selain itu, ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 7 dari 68 halaman. Putusan Nomor 21 P/HUM/2025 juga menegaskan dalam ihwal terdapat suatu ketentuan peraturan di bawah undang-undang yang diduga bertentangan dengan undang- undang, maka pengujiannya dapat dilakukan oleh Mahkamah Agung, selengkapnya berbunyi, “Dalam hal suatu Peraturan Perundang- undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung”; 7. Bahwa selain diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, kewenangan Mahkamah Agung dalam pengujian peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang juga dipertegas kembali dalam ketentuan khusus pada Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, yang selengkapnya berbunyi, “Hak Uji Materill adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan Peraturan Perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih tinggi”; 8. Bahwa mengacu kepada sejumlah ketentuan tersebut di atas, Mahkamah Agung berwenang untuk melakukan pengujian suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang dianggap bertentangan dengan undang-undang dalam perkara hak uji materiil (HUM). Oleh karena permohonan a quo menguji ketentuan materi muatan pada Pasal 228A ayat (1) dan ayat (2) Peraturan DPR 1/2025 (yang kedudukannya berada di bawah undang-undang) terhadap Pasal 70 ayat (3), Pasal 185 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 234 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, maka Mahkamah Agung berwenang mengadili permohonan keberatan hak uji materiil a quo; IV. Kedudukan Hukum Para Pemohon; 1. Bahwa Pasal 31A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyatakan: (1) Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 8 dari 68 halaman. Putusan Nomor 21 P/HUM/2025 pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia; (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang- undang, yaitu: 1. Perorangan Warga Negara Indonesia; 2. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau 3. Badan hukum publik atau badan hukum privat; 2. Bahwa dalam konteks itu, perlu dijelaskan bahwa Para Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepimilikan kartu tanda penduduk (KTP) [Bukti P-3], dengan uraian sebagai berikut: a. Pemohon I pemilik Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 3329043101920004 yang beralamat di DK. Kalisuren RT010/RW001, Desa Wanatirta, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah; b. Pemohon II pemilik Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 3529041805030005 yang beralamat Dusun Gunung Malang RT 02 RW 14, Desa Poteran, Kecamatan Talango, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur; 3. Bahwa sebagai perorangan Warga Negara Republik Indonesia, Para Pemohon mempunyai hak-hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, baik yang bersifat tidak langsung berupa jaminan sistem tatanan dan pengelolaan pemerintahan yang baik (good governance), maupun hak-hak konstitusional yang bersifat langsung yang normanya dirumuskan secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar Negara RepubIik Indonesia 1945, seperti pelaksanaan pemerintahan yang berdasarkan “negara hukum” sebagaimana dijamin Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 9 dari 68 halaman. Putusan Nomor 21 P/HUM/2025 pada Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) yang menjamin adanya “pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil”; 4. Bahwa adanya jaminan hak Para Pemohon untuk memperoleh sistem tatanan dan pengelolaan pemerintahan yang baik juga diatur secara ekplisit dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyebutkan bahwa setiap wewenang yang dijalankan oleh pemerintah wajib didasarkan pada dua hal; peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), yang selengkapnya berbunyi, “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan Wewenang wajib berdasarkan: a. peraturan perundang-undangan; dan b. AUPB”; 5. Bahwa ketentuan sebagaimana disebutkan merupakan seperangkat aturan, asas, dan prinsip yang dijadikan sebagai dasar acuan bagi pejabat pemerintahan untuk mengeluarkan keputusan atau kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Bahkan, sebagai seperangkat acuan, Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 juga telah merumuskan kualifikasi-kualifikasi tertentu yang menjadi acuan dasar bagi penyelenggaraan pemerintahan, diantaranya berupa berupa kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik. Dengan demikian, sebagai perorangan warga negara Indonesia, Para Pemohon berhak memperoleh penyelanggaraan pemerintahan yang baik di mana pejabat pemerintahan dalam menjalankan wewenangnya harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan prinsip pemerintahan yang baik; 6. Bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil berbunyi, “Pemohon keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih rendah dari Undang-Undang”; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 10 dari 68 halaman. Putusan Nomor 21 P/HUM/2025 7. Bahwa untuk menjelaskan letak keberatan Para Pemohon terhadap berlakunya ketentuan pasal yang dujikan sebagaimana dimaksud pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011, perlu dijelaskan bahwa Para Pemohon dalam kapasitasnya sebagai akademisi yang berstatus dosen dan mahasiswa adalah orang yang memiliki kepentingan yang sama dan perhatian (concern) yang tinggi terhadap sistem ketatanegaraan dan penyelenggaraan tatanan pemerintahan. Kepentingan dan concern sebagaimana disebutkan telah mengilhami Para Pemohon dalam melakukan aktivitas dan advokasi terhadap sejumlah kebijakan maupun keputusan pejabat pemerintah yang tidak sejalan dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yang selengkapnya dijelaskan sebagai berikut: a. Pemohon I;  Bahwa Pemohon I merupakan Dosen Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan jabatan Asisten Ahli pada unit kerja LLDIKTI Wilayah III pada Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia [Bukti P.4]. Selain sebagai akademisi, Pemohon I juga merupakan aktivis hukum dengan legal expert di bidang hukum pidana dan hukum Pemilu;  Bahwa Pemohon I kerap kali aktif mengkritisi sistem dan penerapan hukum dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hukum di Indonesia. Hal tersebut dilakukan sebagai usaha untuk memastikan setiap keberlakuan norma peraturan perundang- undangan berlaku secara objektif, memperhatikan hak-hak konstitusional warga negara, dan sejalan dengan koridor legal- konstitusional prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepatian hukum;  Bahwa dalam kapasitasnya itu, Pemohon I terus aktif memberikan edukasi dan penyadaran kepada publik melalui resportase kritis yang disebarkan melalui platform-platform digital, termasuk salah satu di antaranya adalah berkenaan dengan aspek keadilan dalam revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik [lihat “Pakar Hukum Pidana Kritik Ketiadaan Asas Keadilan dalam Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 11 dari 68 halaman. Putusan Nomor 21 P/HUM/2025 Revisi UU ITE”, NUonline 10/1/2024, https://nu.or.id/nasional/pakar-hukum-pidana-kritik-ketiadaan- asas-keadilan-dalam-revisi-uu-ite-jilid-ii-jhZsb]; b. Pemohon II;  Bahwa Pemohon II merupakan mahasiswa aktif program studi Hukum Tata Negara di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta [Bukti P.5]. Sebagai mahasiswa, Pemohon II tergabung dalam sejumlah organisasi kemahasiswaan tingkat nasional, diantaranya Asosiasi Mahasiswa Hukum Tata Negara se-Indonesia (AMHTN-SI) dan Dema Fakultas Syariah Se-Indonesia (Demfasna) yang berfokus pada isu-isu ketatanegaraan dan belakangan ini aktif melakukan diskusi dan advokasi terhadap keputusan dan kebijakan pemerintah. Sebagai salah satu pengurus pada organisasi kemahasiswaan tingkat nasional, Pemohon II sering kali melontarkan kritik terhadap kebijakan pemerintah yang tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan, diantaranya sebagai berikut: a. Komisi Pemilihan Umum Hapus Kewajiban Lapor Sumbangan Kampanye, Mahasiswa Menolak (detikNews, 9/6/2023), [lihat https://news.detik.com/berita/d-6762029/kpu-hapus-kewajiban- lapor-sumbangan-kampanye-mahasiswa-menolak]; b. Kelompok Mahasiswa Tolak Perpanjangan Masa Jabatan Kades (detikNews, 12/7/2023), [lihat https://news.detik.com/berita/d-6818695/kelompok-mahasiswa- tolak-perpanjangan-masa-jabatan-kades]; c. Mahasiswa Hukum Tata negara Anggap Wacana Amendemen UUD Masih Parsial (detikNews, 19/8/2023), [lihat https://news.detik.com/berita/d-6885425/mahasiswa-hukum- tata-negara-anggap-wacana-amendemen-uud-masih-parsial]; d. Asosiasi Mahasiswa Hukum Tata Negara: Revisi UU MK Sangat Politis (detikNews, 4/12/2023), [lihat Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 12 dari 68 halaman. Putusan Nomor 21 P/HUM/2025 https://news.detik.com/berita/d-7071016/asosiasi-mahasiswa- hukum-tata-negara-revisi-uu-mk-sangat-politis]; e. Putusan MA Soal Syarat Usia Calon di Pilkada Dinilai Problematik (detikNews, 31/5/2024), [lihat https://news.detik.com/berita/d-7367373/putusan-ma-soal- syarat-usia-calon-di-pilkada-dinilai-problematik].  Bahwa Pemohon II juga aktif menulis di sejumlah media nasional baik cetak maupun online dalam merespon isu-isu politik hukum ketatanegaraan yang kontroversial dan menjadi perbincangan publik. Dalam salah satu artikel yang tayang di laman Kolom detikNews pada Senin (3/6/2024) dengan judul “Jerat Kuasa Politik Legislasi”, Pemohon II memotret fenomena jerat kuasa politik legislasi yang dijalankan oleh DPR dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Karena tidak jarang, revisi undang-undang yang dijalankan DPR selama ini membonceng kepentingan politik yang tidak sehat sehingga kerap kali menabrak ketentuan formil pembentukan peraturan perundang-undangan, in casu tanpa partispasi masyarakat secara bermakna (meaningfull participation);  Bahwa Pemohon II belakangan ini juga aktif melakukan advokasi melalui jalur litigasi dengan mengajukan sejumlah permohonan pengujian undang-undang (judicial review) terhadap sejumlah ketentuan yang memiliki persoalan konstitusional ke Mahkamah Konstitusi. Beberapa pengujian undang-undang yang sudah dilakukan diantaranya Perkara Nomor 128/PUU-XXI/2023 tentang ketentuan kampanye pemilihan umum di dunia pendidikan dan fasilitas pemerintahan, Perkara Nomor 52/PUU-XXII/2024 tentang ketentuan kampanye bagi kepala daerah dan pejabat negara aktif dalam pemilihan daerah, dan Perkara Nomor 70/PUU-XXII/2024 tentang titik hitung syarat usia minimum calon kepala daerah yang mengakhiri polemik syarat usia minimal kepada daerah akibat adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 13 dari 68 halaman. Putusan Nomor 21 P/HUM/2025 8. Bahwa berdasarkan kualifikasi sebagaimana diuraikan tersebut, Para Pemohon adalah orang yang memilki aktvitas yang concern di bidang aktivisme hukum yang bergerak dalam memperjuangakan penerapan hukum dan tindakan pejabat pemerintahan senantiasa sesuai dengan kaidah yang legal dan tetap dalam koridor yang konstitusional. Keberadaan sikap aktivisme hukum Para Pemohon tentu dilindungi dan dijamin oleh konstitusi sebagai bagian dari kebebasan berpendapat dan berekspresi. Hak aktivisme hukum yang menjadi concern Para Pemohon selama ini jelas keberadaannya diatur pada Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menjamin adanya hak berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran baik secara tulisan maupun lisan, serta hak untuk memperjuangkan haknya secara kolektif; 9. Bahwa dalam posisi yang demikian itu, Para Pemohon dirugikan dengan berlakunya Pasal 228A ayat (1) dan ayat (2) Peraturan DPR 1/2025 yang kedudukannya menjadi aturan turunan dari Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah. Pasalnya, norma yang tertuang pada Pasal a quo mengacaukan tatanan sistem ketatanegaraan yang selama ini Para Pemohon perjuangkan; 10. Bahwa Pasal 228A ayat (1) Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2025 mengatur suatu kewenangan baru di mana DPR dapat melakukan evaluasi secara berkala terhadap calon yang telah ditetapkan dalam suatu pengisian jabatan. Berdasarkan keterangan yang diberikan DPR secara terbuka, pemberlakuan norma hasil revisi tersebut bertujuan dalam rangka meningkatkan fungsi pengawasan dan menjaga kehormatan DPR sebagai lembaga yang memberikan persetujuan dan pertimbangan terhadap calon dalam pengisian suatu jabatan. Ketentuan evaluasi sebagaimana dimaksud tentu memiliki dampak yuridis bagi pejabat/pimpinan yang dihasilkan melalui seleksi lembaga DPR, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Pemilihan Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 14 dari 68 halaman. Putusan Nomor 21 P/HUM/2025 Umum (KPU), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Yudisial (KY), Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan lembaga lainnya; 11. Bahwa ketentuan sebagaimana disebutkan tersebut jelas tidak memberikan jaminan kepastian hukum yang adil bagi Para Pemohon. Pasalnya, kewenangan untuk mengevaluasi suatu jabatan yang telah disetujui oleh DPR tidak pernah dijumpai asal-usul legalitasnya dalam undang-undang, dan bahkan bertentangan dengan norma yang sebelumnya telah mengatur tugas dan wewenang lembaga DPR pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Sebagaimana diketahui, undang-undang hanya mengatribusikan kewenangan untuk memberikan persetujuan atau pertimbangan terhadap calon dalam pengisian suatu jabatan. Pengaturan kewenangan dalam pengisian suatu jabatan sama sekali tidak mengatribusikan adanya wewenang evaluasi terhadap calon yang telah disetujui. Fakta ini menunjukkan bahwa keberadaan pasal yang diujikan jelas tidak memberikan kepastian hukum yang adil; 12. Bahwa secara aktual, kerugian Para Pemohon telah terjadi secara spesifik dan faktual ketika kewenangan yang tidak ada asal-usul legalitasnya itu sebagaimana termuat pada Pasal 228A ayat (1) Peraturan DPR 1/2025 digunakan oleh DPR untuk mengevaluasi Pimpinan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada tanggal 11 Februari 2025. Evaluasi dilakukan oleh Komisi II DPR RI dalam rapat yang digelar secara tertutup. Berdasarkan pada kewenangan baru tersebut, Komisi II DPR RI merasa berwenang untuk mengevaluasi kinerja lembaga DKPP menyangkut ihwal laporan pengaduan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu selama proses pelaksanaan Pemilu 2024 dan Pilkada 2024 [lihat “Tatib Baru Berlaku, DPR Langsung “Gas” Evaluasi Pimpinan DKPP”, Kompas 11/2/2025, https://www.kompas.id/artikel/tatib-baru-berlaku-dpr- langsung-gas-evaluasi-pimpinan-dkpp]; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 15 dari 68 halaman. Putusan Nomor 21 P/HUM/2025 13. Bahwa terhadap suatu ketentuan kewenangan evaluasi DPR yang tidak ada dasar legalitasnya, bahkan diberlakukan secara mengikat terhadap objek jabatan yang dievaluasi sebagaimana tertuang pada Pasal 228A ayat (2) Peraturan DPR 1/2025. Kerancuan hukum pun dipastikan terjadi mengingat tidak ada dasar kepastian hukum dari kewenangan evaluasi DPR tesebut. Pasalnya, evaluasi seperti apa dan sejauh mana kewenangan tersebut dapat dijalankan; apakah sebatas masukan, peringatan, atau justru berujung pada pemberhentian? Pada tahap inilah norma a quo tidak dapat diterima sebagai suatu kebenaran karena memberlakukan suatu ketentuan secara mengikat yang jelas- jelas kedudukannya tidak berkepastian hukum sedari awal; 14. Bahwa secara aktual, ketentuan mengikat dari hasil evaluasi DPR terhadap suatu jabatan yang dipilihnya masih terus untuk diberlakukan oleh DPR. Faktanya, setelah melakukan rapat tertutup dengan agenda evaluasi Pimpinan DKPP, DPR berusaha memberlakukan hasil evaluasi tersebut untuk ditindaklanjuti. Kendati mendapat kritik keras dan desakan pembatalan dari publik, DPR tetap bersikukuh untuk terus mengimplementasikan hasil evaluasi kelembagaan dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 228A ayat (1) Peraturan DPR 1/2025 [lihat “Ditolak Mahasiswa, Implementasi Tatib DPR Masih Bergulir”, Kompas 18/2/2025, https://www.kompas.id/artikel/ditolak- mahasiswa-implementasi-tatib-dpr-masih-bergulir]; 15. Bahwa keberlakuan norma pasal a quo jelas menjadi ancaman bagi sistem ketatanegaraan dan tatanan kelembagaan ke depan. Dengan disahkannya tatib yang memberikan kewenangan evaluasi kepada DPR, kini semua pejabat negara yang ditetapkan dalam rapat paripurna DPR bisa dievaluasi sewaktu-waktu oleh DPR, termasuk pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), hingga hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dan hakim Mahkamah Agung (MA). Bahkan, melalui Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad menyatakan tidak menutup kemungkinan sewaktu-waktu Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 16 dari 68 halaman. Putusan Nomor 21 P/HUM/2025 hasil evaluasi yang dilakukan DPR dapat pula berujung pada pemberhentian pejabat negara bersangkutan jika dianggap tidak lagi mampu menjalankan tugasnya dengan baik [Bukti P-6], sebagaimana dikutip: “Nah, ini, kan, kemudian kami harus lakukan fit and proper test, apakah yang bersangkutan itu masih dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Nah, kalau tidak, kan, kami harus kemudian lakukan mekanisme agar yang bersangkutan dapat digantikan oleh yang lebih layak dalam menjalankan tugas-tugas negara” [dikutip dalam artikel online Kompas 4/2/2025]; 16. Bahwa dapat dipastikan, keberlakuan pasal a quo dapat merusak tatanan kelembagaan dan prinsip independensi jabatan yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna untuk menjalankan tugas dan wewenangnya sebagaimana diatribusikan oleh undang-undang. Pasalnya, DPR bertindak seolah-olah berada di atas pejabat yang ditunjuknya karena merasa melakukan seleksi uji kelayakan (fit and proper test) dan persetujuan kepada mereka. Padahal, kewenangan fit and proper test DPR terhadap pejabat negara tersebut sebagai bentuk bagian dari tindakan menjalankan ketentuan undang-undang, bukan berdasarkan pada logika struktural yang mendudukkan DPR seolah- olah lebih tinggi dari pada pejabat negara yang diujinya. Selain itu, dalam tatanan ketatanegaraan pasca amendemen konstitusi, hubungan antarlembaga negara berdasarkan pada fungsinya (functional interrelationship), dan bukan berdasarkan tatanan subordinatif atau struktural; 17. Bahwa akibat ketentuan norma yang jelas-jelas dapat merusak sistem dan tatanan ketatanegaraan, Para Pemohon merasa dirugikan secara aktual karena keberlakuan norma a quo jelas bertentangan dan mengingkari spirit laku aktivisme hukum yang telah diperjuangkan Para Pemohon selama ini. Ketentuan Pasal 228A ayat (1) dan ayat (2) Peraturan DPR 1/2025 jelas merugikan Para Pemohon sebagai seorang aktivis hukum yang aktif memperjuangkan penegakan hukum Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 17 dari 68 halaman. Putusan Nomor 21 P/HUM/2025 secara berkeadilan dan berkepastian hukum. Dengan demikian, keberlakuan norma a quo telah menciderai hak Para Pemohon untuk mendapatkan jaminan penyelanggaraan pemerintahan berdasarkan negara hukum yang diatur pada Pasal 1 ayat (3) dan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin pada Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; 18. Bahwa dengan adanya hubungan sebab akibat (caulsal verband) antara berlakunya Pasal 228A ayat (1) dan ayat (2) Peraturan DPR 1/2025 yang dimohokan pengujiannya dengan anggapan kerugian Para Pemohon yang bersifat spesifik dan aktual, Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil dalam pengujian Pasal 228A ayat (1) dan ayat (2) Peraturan DPR 1/2025 terhadap Pasal 185 ayat (2) dan Pasal 234 ayat (2) UU 17/2014 karena telah memenuhi ketentuan Pasal 31A Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; V. Alasan-Alasan Permohonan; 1. Bahwa Pasal 228A ayat (1) Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2025 mengatur tentang kewenangan baru yang dimiliki DPR dalam mengevaluasi secara berkala para pejabat lembaga negara yang telah disetujuinya dalam pengisian suatu jabatan. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tertuang pada butir (a) konsideran, kewenangan baru ini diberikan dalam rangka menguatkan fungsi pengawasan DPR dalam mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara Republik Indonesia. Selain itu, butir (b) konsideran juga menyebutkan bahwa pengawasan sebagaimana dimaksud pada pasal a quo juga dalam rangka penguatan kelembagaan DPR dalam menjalankan fungsi, wewenang, dan tugasnya secara optimal. Bahkan, pada bagian ayat (2) pasal a quo juga ditegaskan bahwa kewenangan evaluasi tersebut berlaku mengikat terhadap jabatan yang dievaluasi sehingga hasilnya dapat ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 17 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 18 dari 68 halaman. Putusan Nomor 21 P/HUM/2025 2. Bahwa kewenangan evaluasi DPR sebagaimana dimaksud pada Pasal 228A Peratutan DPR 1/2025 telah melampaui kewenangan dan tugas DPR sebagaimana diatur secara limitatif pada Pasal 71 dan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3). Bahkan, Pasal 72 huruf h secara tegas menyatakan bahwa dalam hal DPR akan melaksanakan tugas lain, maka hal tersebut harus diatur dalam Undang-Undang; 3. Bahwa keberadaan kewenangan evaluasi DPR sebagaimana dimaksud pada Pasal 228A ayat (1) Peraturan DPR 1/2025 jelas tidak memiliki legalitas norma sebagai landasan validitas dalam kedudukannya sebagai norma turunan dari undang-undang di atasnya. Artinya, kewenangan evaluasi DPR sebagaimana tertuang pada pasal a quo tidak dapat dibenarkan legalitasnya mengingat kewenangan tersebut tidak pernah ada dalam kewenangan DPR sebagaimana diatur secara limitatif pada Pasal 71 dan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014; 4. Bahwa untuk membuktikan dalil pertentangan norma Pasal 228A ayat (1) Peraturan DPR 1/2025, penting diuraikan 3 (tiga) ketentuan norma yang berkaitan langsung dengan ketentuan kewenangan evaluasi yang tertuang dalam Peraturan DPR 1/2025, sebagaimana uraian poin di bawah ini: a. Kewenangan DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan terbatas pada pengawasan terhadap pelaksaanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah; b. Kewenangan DPR untuk melakukan pengajuan, persetujuan, atau pertimbangan dalam pengisian suatu jabatan publik, dan; c. Keberlakuan tata tertib (tatib) DPR yang mengikat secara internal kelembagaan; 5. Bahwa dalam posisi yang demikian itu, posisi kewenangan Mahkamah dalam permohonan keberatan hak uji materiil a quo adalah untuk Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 18 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 19 dari 68 halaman. Putusan Nomor 21 P/HUM/2025 menilai adanya legalitas norma dengan menguji kesesuaian Pasal 228A ayat (1) dan ayat (2) Peraturan DPR 1/2025 sebagai aturan turunan undang-undang terhadap Pasal 70 ayat (3), Pasal 185 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 234 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 [Jimly Asshiddiqie. Hukum Acara Pengujian Undang-Undang. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. 2006].  Bertentangan dengan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014: Kewenangan Evaluasi DPR Tidak Termuat Dalam Ketentuan Fungsi Pengawasan; 6. Bahwa dasar pertimbangan pokok adanya kewenangan evaluasi DPR terhadap calon yang telah ditetapkan untuk mengisi suatu jabatan adalah penguatan fungsi pengawasan yang dimiliki oleh DPR. Sebagaimana disebutkan pada bagian konsideran Peraturan DPR 1/2025, kewenangan evaluasi ini bertujuan untuk penguatan kelembagaan DPR dalam melakukan tugas dan wewenang pengawasan terhadap pejabat dalam pengisian jabatan yang telah melalui mekanisme uji kelayakan (fit and proper test). Dalam posisi ini, penting untuk dianalisis apakah evaluasi menjadi bagian dari kewenangan dan fungsi pengawasan DPR sebagaimana diatur dalam undang-undang; 7. Bahwa untuk menjawab persoalan dimaksud, perlu diuraikan fungsi pengawasan yang dimiliki oleh DPR. Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 menyebutkan bahwa lembaga DPR mempunyai tiga fungsi kelembagaan; fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan fungsi pengawasan sebagaimana dijelaskan pada Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 adalah fungsi untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksaan undang-undang dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara oleh pemerintah, selengkapnya berbunyi sebagai berikut, “Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 19 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 20 dari 68 halaman. Putusan Nomor 21 P/HUM/2025 ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara”; 8. Bahwa fungsi pengawasan DPR merupakan salah satu fungsi konstitusional yang diamanatkan dalam Pasal 20A ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Fungsi ini memberikan kewenangan kepada DPR untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan kebijakan pemerintah. Dalam konteks ketatanegaraan di Indonesia, fungsi pengawasan ini menjadi instrumen penting dalam sistem checks and balances antara lembaga legislatif dan eksekutif; 9. Bahwa fungsi pengawasan DPR ini juga dipertegas melalui Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 yang memberikan rincian mekanisme pelaksanaan fungsi pengawasan. Dalam menjalankan fungsi pengawasan, DPR memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat sebagai instrumen dalam melaksanakan fungsi pengawasannya. Hak interpelasi memungkinkan DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan yang berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sementara itu, hak angket memberikan kewenangan kepada DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang- undangan; 10. Bahwa dalam implementasinya, fungsi pengawasan DPR juga mencakup pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai instrumen fiskal negara. DPR memiliki wewenang untuk mengawasi setiap tahapan dalam siklus anggaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban. Selain itu, fungsi pengawasan DPR juga meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan politik luar negeri, yang mencakup persetujuan terhadap perjanjian internasional tertentu, pengangkatan duta besar, dan penerimaan serta penempatan duta besar negara lain. Hal ini sejalan Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 20 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 21 dari 68 halaman. Putusan Nomor 21 P/HUM/2025 dengan prinsip kedaulatan rakyat di mana DPR sebagai representasi rakyat memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan pemerintah dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan kepentingan rakyat; 11. Bahwa berdasarkan uraian yuridis pada sejumlah ketentuan perundang-undangan di atas, konsep kewenangan DPR dalam melakukan fungsi pengawasan tidak pernah digunakan untuk mengawasi kerja-kerja lembaga penegak hukum, lembaga kekuasaan kehakiman, dan lembaga independen lainnya yang dibentuk berdasarkan perintah undang-undang. Pada dasarnya, terdapat prinsip independensi yang melindungi lembaga-lembaga dimaksud di mana kerja pengawasan DPR hanya akan mengancam independensi dalam sistem ketatanegaraan yang telah dibangun; 12. Bahwa sebelum menguraikan pertentangan norma a quo, penting terlebih dahulu menjelaskan bahwa kewenangan evaluasi DPR sebagaimana diatur pada Pasal 228A Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2025 berkenaan dengan pengawasan terhadap pejabat lembaga yang dihasilkan melalui mekanisme uji kelayakan (fit and proper test) oleh DPR menyasar beberapa lembaga yang dikualifikasikan pada tiga kelompok berikut ini, di antaranya: a. Lembaga penegak hukum, seperti Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN, dan Kepala Staf TNI AD/AU/AL; b. Lembaga kekuasaan kehakiman, seperti hakim MA, 3 (tiga) hakim MK, dan Komisi Yudisial; c. Lembaga independen yang dibentuk atas perintah undang-undang, seperti KPK, Penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu, DKPP), Gubernur BI, KPPU, KPI, LPSK, dan BPKH; Dalam posisi yang demikian itu, selain tidak termuat dalam ketentuan norma peraturan perundang-undangan, penting diuraikan pula validitas pengawasan DPR dalam mengevaluasi jabatan pada lembaga penegak hukum, lembaga kekuasaan kehakiman, dan lembaga independen yang dibentuk berdasarkan perintah undang-undang; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 21 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 22 dari 68 halaman. Putusan Nomor 21 P/HUM/2025 13. Bahwa pengawasan terhadap kekuasaan kehakiman secara fundamental bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang secara eksplisit menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kata "merdeka" dalam konteks ini memiliki makna yang komprehensif, tidak hanya terbatas pada independensi dalam memutus perkara, tetapi juga mencakup kemandirian secara institusional. Pengawasan oleh DPR, bahkan dalam aspek administratif dan anggaran, dapat menjadi celah bagi intervensi politik yang berpotensi mengancam kemerdekaan kekuasaan kehakiman secara keseluruhan; 14. Bahwa pengawasan berupa kewenangan evaluasi sebagaimana dimaksud tidak dapat dibenarkan karena institusi ini telah memiliki sistem pengawasan internal tersendiri secara kelembagaan, seperti terhadap Hakim Agung yang dikontrol oleh Pengawasan Internal Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, penyelenggara Pemilu oleh DKPP, atau Hakim Konstitusi oleh MKMK. Pengawasan eksternal oleh DPR justru dapat menciptakan tumpang tindih kewenangan dan berpotensi menimbulkan konflik kelembagaan. Lebih jauh lagi, adanya fenomena multiple oversight ini dapat menciptakan ketidakpastian hukum dan mengganggu efektivitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam konteks ini, prinsip "pengawasan terhadap pengawas" (quis custodiet ipsos custodes) sudah terjawab melalui mekanisme checks and balances yang ada dalam sistem peradilan itu sendiri; 15. Bahwa pengawasan DPR terhadap institusi penegak hukum menjadi problem yang krusial. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, lembaga penegak hukum seperti Kepolisian dan TNI memiliki kedudukan dan fungsi secara spesifik dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Kepolisian sebagaimana disebut pada Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, berperan sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta bertugas melindungi, mengayomi, melayani Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 22 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 23 dari 68 halaman. Putusan Nomor 21 P/HUM/2025 masyarakat dalam penegakan hukum. Sementara TNI sebagaimana diatur pada Pasal 30 ayat (3), berperan sebagai alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Kedua lembaga ini memerlukan otonomi dan independensi tertentu dalam menjalankan tugasnya agar tidak terjadi intervensi politik yang dapat mengganggu profesionalisme mereka; 16. Bahwa institusi penegak hukum seperti TNI dan Polri memiliki karakteristik khusus yang memerlukan independensi dari intervensi politik. Pengawasan DPR terhadap institusi militer, misalnya, dapat mengancam profesionalisme dan netralitas TNI yang telah dibangun sejak era reformasi. Begitu pula terhadap institusi Polri, di mana independensi dari pengawasan politik menjadi hal yang krusial mengingat perannya sebagai institusi penegak hukum. Objektivitas dalam proses penyelidikan dan penyidikan harus dijaga dari potensi intervensi politik. Pengawasan DPR dapat secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi objektivitas proses penegakan hukum, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan kepentingan politik. Sistem komando terpadu yang dimiliki Polri juga dapat terganggu dengan adanya pengawasan DPR; 17. Bahwa pengawasan DPR terhadap lembaga independen seperti KPK, KPU, atau Bank Indonesia juga tidak memiliki dasar legalitas yang dibenarkan. Pasalnya, lembaga independen seperti ini dibentuk dengan tujuan khusus untuk menjalankan fungsi-fungsi negara yang memerlukan independensi dari pengaruh politik. Adanya pengawasan oleh DPR sebagai lembaga politik hanya akan berpotensi mengikis independensi yang menjadi alasan pokok (raison d'etre) dari pembentukan lembaga-lembaga tersebut. Misalnya, pengawasan DPR terhadap KPK dapat menimbulkan kesan bahwa pemberantasan korupsi tunduk pada kepentingan politik, yang justru bertentangan dengan semangat pembentukan KPK sebagai lembaga independen. Pengawasan DPR terhadap lembaga independen hanya akan menciptakan political pressure yang kontraproduktif terhadap kinerja Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 23 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 24 dari 68 halaman. Putusan Nomor 21 P/HUM/2025 lembaga tersebut. Sebagai contoh, pengawasan terhadap kebijakan moneter Bank Indonesia berpotensi mengintervensi independensi bank sentral dalam mengelola stabilitas moneter. Padahal, independensi bank sentral merupakan prinsip universal yang diakui dalam sistem keuangan modern; 18. Bahwa dengan demikian, pengawasan DPR memang seharusnya dijalankan dalam kerangka pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang dan APBN oleh pemerintah, serta kebijakan-kebijakan pemerintah yang memberikan dampak luas dalam kehidupan warga negara. Sedari awal fungsi pengawasan DPR sebagaimana diatur dalam undang-undang tidak dibentuk untuk melakukan pengawasan terhadap lembaga penegak hukum, kekuasaan kehakiman, dan lembaga independen yang dibentuk atas perintah undang-undang. Pasalnya, lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan telah memiliki mekanisme checks and balances internal tersendiri secara kelembagaan. KPK misalnya, memiliki mekanisme pelaporan kepada publik dan pengawasan oleh Dewan Pengawas KPK. Selain itu, Bank Indonesia juga memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan kepada publik dan berkoordinasi dengan pemerintah dalam forum- forum tertentu. Penambahan lapisan pengawasan oleh DPR justru dapat membebani lembaga-lembaga ini dengan urusan administratif yang tidak perlu; 19. Bahwa dengan demikian, Pasal 228A ayat (1) dan ayat (2) Peraturan DPR 1/2025 menjadi bertentangan dengan Pasal 70 ayat (3) Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2014 karena memuat suatu rumusan norma berkaitan dengan fungsi pengawasan DPR untuk melakukan evaluasi terhadap pimpinan pada lembaga penegak hukum, kekuasaan kehakiman, dan lembaga independen yang dibentuk atas perintah undang-undang. Padahal, lingkup objek pengawasan DPR hanya terbatas pada pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah yang berdampak secara luas terhadap kehidupan bernegara; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 24 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 25 dari 68 halaman. Putusan Nomor 21 P/HUM/2025  Bertentangan dengan Pasal 185 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014: Kewenangan Evaluasi DPR Tidak Pernah Termuat Dalam Ketentuan Mekanisme Pengisian Suatu Jabatan; 20. Bahwa dalam pengisian suatu jabatan, DPR diberikan kewenangan untuk mengajukan calon, memberikan persetujuan, atau pertimbangan terhadap calon yang diajukan. Kewenangan tersebut jelas diatur secara eksplesit dalam Pasal 185 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 ihwal pengajuan dan pemberian persetujuan atau pertimbangan atas calon untuk pengisian jabatan, selengkapnya sebagai berikut: (1) DPR mengajukan calon untuk mengisi suatu jabatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui rapat paripurna DPR; (2) DPR memberikan persetujuan atau pertimbangan atas calon untuk mengisi suatu jabatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui rapat paripurna DPR; 21. Bahwa mengacu pada ketentuan tersebut, kewenangan DPR dalam suatu pengisian jabatan sejatinya terbatas pada pengajuan calon dan pemberian persetujuan atau pertimbangan terhadap calon yang diajukan. Pada posisi itu, DPR berhak melakukan penelitian keterpenuhan syarat administrasi calon, menguji visi dan misi calon, uji kepatutan dan kelayakan (fid and proper test); 22. Bahwa sejatinya, keterlibatan DPR dalam pengisian jabatan sudah menumbulkan diskursus yang krusial dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pasalnya, keterlibatan tersebut dianggap terlalu luas mencampuri kewenangan cabang kekuasaan di luarnya. Dalam penelitian yang dilakukan Assyayuti, M.M. (2022), misalnya, disebutkan bahwa DPR telah melampaui fungsinya sebagaimana yang diatur dalam konstitusi dengan adanya perluasan dan perkembangan fungsi untuk melakukan rekrutmen pejabat, sehingga pertanyaan yang muncul selanjutnya adalah bagaimanakah konstitusionalitas kewenangan yang luas ini. Karena sejatinya konstitusionalisme memiliki tujuan agar Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 25 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 26 dari 68 halaman. Putusan Nomor 21 P/HUM/2025 penyelenggaraan negara dan pemerintahan tidak sewenang-wenang, maka hal yang dimaksud haruslah diatur secara tegas pada pasal-pasal dalam konstitusi; 23. Bahwa meski tidak dimungkiri, kewenangan DPR dalam pengisian jabatan publik tersebut merupakan pendelegasian kewenangan atributif yang diberikan oleh Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Hal Ini menunjukkan bahwa kewenangan DPR memiliki kekuatan yang “supra power” dibandingkan cabang kekuasaan lainnya. Selain memiliki fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran, DPR juga mempunyai kewenangan rekrutmen dalam pengisian jabatan publik. Menurut Saldi Isra (2021), kewenangan DPR dalam menjalankan fungsi perekrutan politik merupakan bentuk keterlibatan DPR dalam pengisian jabatan-jabatan publik, baik pada level pengisian lembaga negara maupun pengisian komisi-komisi negara yang bersifat independen (Saldi Isra. Lembaga Negara: Konsep, Sejarah, Wewenang, dan Dinamika Konstitusional, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2021); 24. Bahwa keterlibatan DPR dalam pengisian jabatan publik pada lembaga negara tampak dalam lembaga kekuasaan kehakiman, seperti pengisian calon hakim agung, dan hakim konstitusi. Pengisian jabatan pada lembaga independen seperti pengisian anggota Komisi Yudisial, anggota Komisi Pemilihan Umum, anggota Badan Pemeriksa Keuangan, anggota Komisi Pemberantasan Korupsi dan beberapa lembaga independen lainnya. Bahkan, DPR juga terlibat dalam seleksi jabatan publik di bidang kekuasaan eksekutif seperti seleksi Panglima Tentara Nasional Indonesai (TNI), Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), dan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN); 25. Bahwa hal itu membuktikan adanya overpower kewenangan DPR dalam seleksi pejabat publik. Hal itu telah mencampuradukkan dan menciptakan ketidakjelasan mengenai batasan kekuasaan yang dimiliki masing-masing kekuasan negara. Setidaknya, ada tiga implikasi dari Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 26 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 27 dari 68 halaman. Putusan Nomor 21 P/HUM/2025 ketidakjelasan kerangka kewenangan seleksi jabatan publik dan keikutsertaan DPR dalam proses di dalamnya, yaitu: a. Kewenangan DPR menjadi lembaga super power yang melakukan fungsi pengisian jabatan publik, baik di eksekutif maupun di luar kekuasaan eksekutif, seperti lembaga lembaga independen dan komisi negara; b. Proses seleksi jabatan publik yang semakin rumit dengan banyaknya tahapan birokrasi yang melakukan seleksi terhadap pengisian jabatan publik dapat menjadi momentum untuk melahirkan korupsi politik; c. Keikutsertaan DPR dalam memberikan persetujuan dan menjadi lembaga konsultatif dalam pengisian jabatan mempengaruhi efektivitas pelaksanaan pemerintahan. Hal ini dikarenakan terdapat proses lobi-lobi politik antara DPR dan eksekutif dalam menentukan pilihan; Bahkan, beberapa penelitian menyebutkan bahwa keterlibatan DPR dalam seleksi jabatan publik secara konseptual tidak lagi sejalan prinsip distribusi kekuasaan negara dan terlalu banyak mengintervensi kekuasan lainnya. Hal ini berimplikasi terhadap kedudukan DPR menjadi terlalu kuat (supra power) dalam sistem pemerintahan presidensial Indonesia. Terhadap hal tersebut, Moh. Mahfud MD juga telah memberikan catatan kritis tentang keterlibatan DPR dalam pengisian jabatan tidak dibutuhkan kembali: “Bahwa keikutsertaan DPR dalam penentuan jabatan-jabatan publik telah melahirkan korupsi-korupsi yang demikian menjijikan, maka dari itu banyak pihak yang menghendaki bahwa keterlibatan DPR tidak diperlukan dalam berbagai pengisian jabatan dan kembali pada tugas utama yang bersumber dari fungsi pengawasan yang dimilikinya. selain itu, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh DPR dalam proses fit and proper test juga tidak lebih kritis dari pertanyaan yang disampaikan oleh anak-anak SMA, bahkan tak jarang pihak yang diuji jauh lebih pintar jika dibandingkan dengan Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 27 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 28 dari 68 halaman. Putusan Nomor 21 P/HUM/2025 pihak yang melakukan pengujian”. [Susanto, Mei. et.al. “Kekuasaan DPR dalam Pengisian Pejabat Negara dalam Sistem Ketatangearaan Indonesia.” Jurnal Penelitian Hukum De Jure 18, No 1 (2018). 23-41. http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2018.V1 8.23-41]; 26. Bahwa alih-alih menyelesaikan diskursus limitasi dan dorongan restrukturisasi sistem keterlibatan DPR dalam pengisian suatu jabatan publik, DPR justru merevisi tata tertib dengan mengatribusikan kewenangan tambahan berupa kewenangan evaluasi sebagaimana tertuang pada Pasal 228A ayat (1) dan ayat (2) Peraturan DPR 1/2025. Kewenangan tersebut jelas tidak pernah diatribusikan oleh konstitusi dan tidak pula diatur dalam undang-undang. Kewenangan tersebut justru memperluas lagi kuasa DPR tidak lagi hanya terbatas pada pengajuan, pertimbangan, atau persetujuan terhadap calon dalam pengisian suatu jabatan publik, melainkan juga dapat melakukan evaluasi terhadap pejabat yang telah dipilih atau disetujuinya. Ironisnya, karena tidak pernah tertuang dalam konstitusi dan undang-undang, DPR menuangkan norma wewenang evaluasi tersebut dalam peraturan tata tertib lembaganya; 27. Bahwa perlu diuraikan dalam sistem dan praktek hukum yang selama ini berlaku, calon yang sudah mendapat persetujuan DPR untuk mengisi suatu jabatan publik, DPR tidak memiliki kewenangan lagi terhadap pejabat yang telah disetujuinya tersebut, baik untuk melakukan pengawasan maupun mengevaluasi jabatan yang diemban. Pasalnya, terdapat mekanisme pengawasan dan evaluasi tersendiri yang berlaku internal secara kelembagaan. Kendati pun berujung pada hasil rekomendasi dan pemberhentian, baik lembaga penegak hukum, kekuasaan kehakiman, dan lembaga independen lainnya terdapat mekanismenya tersendiri yang diatur oleh undang-undang, seperti tampak dalam tabel ketentuan perundang-undangan di bawah ini: Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 28 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 29 dari 68 halaman. Putusan Nomor 21 P/HUM/2025 Tabel I: Kewenangan DPR dalam Pengisian Suatu Jabatan No. Lembaga Dasar Hukum Ketentuan 1 Kepala Kepolisian Republik Indonesia Pasal 11 ayat (1) Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 “Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”. 2 Panglima Tentara Nasional Indonesia Pasal 13 ayat (2) Undang- undang Nomor 34 Tahun 2004 “Panglima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”. 3 Kepala Badan Intelijen Negara Undang-undang Pasal 36 ayat (1) Nomor 17 Tahun 2011 “Kepala Badan Intelijen Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 4 Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Pasal 83 ayat (1) Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 “Anggota Komnas HAM berjumlah 35 (tiga puluh lima) orang yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan usulan Komnas HAM dan diresmikan oleh Presiden selaku Kepala Negara”. 5 Gubernur Bank Indonesia Pasal 41 ayat (1) Undang- undang Nomor 3 Tahun 2004 “Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan Deputi Gubernur diusulkan dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”. 6 Anggota Komisi Yudisial Pasal 27 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 “Anggota Komisi Yudisial diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR” 7 Anggota Komisi Pemilihan Umum Pasal 25 ayat (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 “DPR memilih calon anggota Kpu berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan” 8 Anggota Badan Pengawas Pemilu Pasal 121 ayat (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 “DPR memilih calon anggota Bawaslu berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan”. 9 Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Pasal 155 ayat (5) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 “Anggota DKPP yang berasal dari tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c diusulkan oleh Presiden sebanyak Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 29 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 30 dari 68 halaman. Putusan Nomor 21 P/HUM/2025 2 (dua) orang dan diusulkan oleh DPR sebanyak 3 (tiga) orang”. 10 Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Pasal 30 ayat (1) Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 “Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan calon anggota yang diusulkan oleh Presiden Republik Indonesia”. 11 Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Pasal 65 ayat (3) Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2023 “Anggota Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dipilih oleh DPR berdasarkan calon anggota yang diusulkan oleh Presiden” 12 Anggota Badan Amil Zakat Nasional Pasal 10 ayat (2) Undang- undang Nomor 23 Tahun 2011 “Anggota BAZNAS dari unsur masyarakat diangkat oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”. 13 Dewan Pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Pasal 30 ayat (3) Undang- undang Nomor 24 Tahun 2011 “Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memilih anggota Dewan Pengawas yang berasal dari unsur Pekerja, unsur Pemberi Kerja, dan unsur tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan usulan dari Presiden” 14 Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Ombudsman Pasal 14 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 “Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Ombudsman dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan calon yang diusulkan oleh Presiden” 15 Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Pasal 14 ayat (1) Undang- undang Nomor 15 Tahun 2006 “Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD”. 16 Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pasal 10 ayat (2) Undang- undang Nomor 32 Tahun 2002 “Anggota KPI Pusat dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan KPI Daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atas usul masyarakat Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 30 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 31 dari 68 halaman. Putusan Nomor 21 P/HUM/2025 melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka; (3) Anggota KPI Pusat secara administratif ditetapkan oleh Presiden atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan anggota KPI Daerah secara administratif ditetapkan oleh Gubernur atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi”. 17 Hakim Mahkamah Konstitusi Pasal 18 ayat (1) Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 “Hakim konstitusi diajukan masing-masing 3 (tiga) orang oleh Mahkamah Agung, 3 (tiga) orang oleh DPR, dan 3 (tiga) orang oleh Presiden, untuk ditetapkan dengan keputusan Presiden”. 18 Hakim Mahkamah Agung Pasal 8 ayat (1) Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2009 “Hakim Agung ditetapkan oleh Presiden dari nama calon yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat”. 28. Bahwa jika mengacu pada tabel di atas, dapat disimpulkan keterlibatan DPR dalam pengisian jabatan mencakup pada semua cabang kekuasaan, baik eksekutif maupun yudikatif. Dari banyaknya jabatan publik yang memerlukan persetujuan DPR dan juga pemilihannya dilakukan oleh DPR, menunjukkan fakta hukum tentang luasnya kewenangan DPR. Kendati demikian, kewenangan yang luas keterlibatan DPR dalam pengisian jabatan sejatinya hanya sebatas wewenang untuk mengajukan calon, memberikan pertimbangan, atau persetujuan terhadap kandidasi semua calon. Sejumlah norma sebagaimana tampak pada tabel di atas jelas bentuk artikulasi norma dari ketentuan Pasal 185 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 yang mengatur keterlibatan DPR dalam pengisian jabatan dengan bab tersendiri dalam undang-undang. Frasa “pengisian jabatan” jelas mengaskan keterlibatan DPR sebatas pada rekrutmen jabatan, dan tidak mencakup pada keterlibatan evaluasi maupun mekanisme pemberhentian; 29. Bahwa hal ini sejalan dengan pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XII/2014 bahwa keterlibatan DPR Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 31 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 32 dari 68 halaman. Putusan Nomor 21 P/HUM/2025 dalam pengisian jabatan publik dapat dikatakan sebagai implementasi dari check and balances, karena keterlibatan ini merupakan salah satu cara menjalankan fungsi pengawasan yang dimiliki DPR, karena DPR memiliki hak “right to confirm” yang menjadi perwujudan dari fungsi pengawasan untuk memberi pernyataan setuju atau tidak setuju. Artinya, fungsi pengawasan tersebut hanya terbatas pada keterlibatan DPR dalam suatu seleksi jabatan publik, dan tidak dapat dimaknai dengan kewenangan lebih di luar dari hal yang telah ditentukan, in casu kewenangan evaluasi terhadap kandidat yang dipilih. Bahkan, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XI/2013, Mahkamah Konstitusi telah mendudukkan kewenangan konstitusional DPR dalam pengisian suatu jabatan hanya sebatas persetujuan; 30. Bahwa dengan demikian, keberadaan ketentuan pada Pasal 228A ayat (1) dan ayat (2) Peraturan DPR 1/2025 jelas tidak memuat asas kejelasan rumusan dan asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan sebagai bagian dari asas-asas pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang diatur pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Pasalnya, pasal a quo merumuskan kewenangan evaluasi yang tidak pernah diatribusikan pada Pasal 185 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 yang hanya memuat kewenangan pengajuan calon, persetujuan, dan/atau pertimbangan terhadap pengisian suatu jabatan publik, selengkapnya sebagai berikut: Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: a. kejelasan tujuan; b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d. dapat dilaksanakan; e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. kejelasan rumusan; dan Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 32 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 33 dari 68 halaman. Putusan Nomor 21 P/HUM/2025 g. keterbukaan. 31. Bahwa terhadap kewenangan DPR dalam mengevaluasi jabatan lembaga yang telah dipilihnya sebagaimana ketentuan pada Pasal 228A ayat (1) dan ayat (2) Peraturan DPR 1/2025 melanggar asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana uraian berikut: a. Melanggar asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan karena dalam kedudukannya sebagai peraturan internal kelembagaan DPR justru merumuskan suatu kewenangan baru yang tidak pernah diatribusikan dalam peraturan di atasnya; b. Melanggar asas kejelasan rumusan, karena merumuskan suatu norma yang memberikan kewenangan yang tidak memiliki dasar legalitas di mana DPR dapat melakukan evaluasi terhadap jabatan lembaga publik yang telah disetujui; 32. Bahwa pada konteks yang demikian itu, norma Pasal 228A ayat (1) dan ayat (2) Peraturan DPR 1/2025 menjadi bertentangan dengan Pasal 185 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 karena “kewenangan evaluasi” sebagaimana dimaksud pada pasal a quo tidak pernah termuat dalam kewenangan DPR dalam melakukan “pengajuan, persetujuan, dan/atau pertimbangan” terhadap calon dalam pengisian suatu jabatan sebagaimana diatur pada Pasal 185 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Kewenangan evaluasi sebagaimana dimaksud pada pasal a quo menjadi kehilangan validitas norma karena pada tataran undang-undang sama sekali tidak mengatur dan mengatribusikan kewenangan tersebut;  Bertentangan dengan Pasal 234 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014: Kewenangan Evaluasi DPR Melampaui Keberlakuan Tata Tertib; 33. Bahwa selain pertentangan norma di atas, salah satu norma untuk mengukur pula legalitas Pasal 228A ayat (1) dan ayat (2) Peraturan DPR 1/2025 adalah dengan memahami konteks keberlakuan norma yang berkedudukan sebagai peraturan internal berupa tata tertib DPR; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 33 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 34 dari 68 halaman. Putusan Nomor 21 P/HUM/2025 34. Bahwa terhadap hal tersebut, Pasal 234 ayat (1) telah mendelegasikan pembentukan tata tertib DPR secara kelembagaan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, in casu ketentuan sebagaimana tertuang pada Undang-Undang 17 Tahun 2014. Kendati terdapat mandat delegasi pengaturan norma lebih lanjut, Pasal 234 ayat (2) Undang-Undang 17 Tahun 2014 menegaskan secara eksplisit bahwa keberadaan tata tertib sebagaimana dimaksud hanya berlaku secara internal kelembagaan DPR. Artinya, setiap ketentuan norma yang termuat hanya menyangkut urusan internal rumah tangga DPR dalam menertibkan setiap kewajiban, hak, tugas, dan wewenang setiap individu anggota DPR, selengkapnya berbunyi, “(2) Tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku di lingkungan internal DPR”; 35. Bahwa jika ditempatkan dalam konteks yang demikian itu, Pasal 228A ayat (1) dan ayat (2) Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2025 menjadi tidak bersesuaian dengan konteks keberlakuan norma tata tertib DPR sebagaimana dimaksud pada Pasal 234 ayat (2) Undang-Undang 17 Tahun 2014. Pasalnya, ketentuan pasal a quo sebagai norma tata tertib mengatur suatu kewenangan yang keberlakuannya normanya menyangkut urusan lembaga lain diluarnya. Artinya, konteks keberlakuan norma a quo tidak hanya berlaku secara internal di DPR, melainkan juga berlaku mengikat ke luar secara eksternal menjangkau urusan lembaga lain di luar DPR; 36. Bahwa kendatipun norma kewenangan evaluasi DPR terhadap jabatan yang telah disetujuinya dapat dibenarkan secara hukum, tidak sepantasnya norma yang mengatur kewenangan tersebut berada pada tataran tata tertib semata. Hal itu karena menyangkut urusan antarlembaga dan cabang kekuasaan yang setidak-tidaknya harus memiliki dasar konstitusionalitas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan mempunyai dasar legalitas dalam undang-undang. Dengan demikian, keberadaan norma menyangkut Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 34 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 35 dari 68 halaman. Putusan Nomor 21 P/HUM/2025 kewenangan evaluasi DPR tidak dapat disahkan secara sepihak dengan cukup hanya melalui tata tertib yang berlaku secara internal; 37. Bahwa untuk menjawab persoalan tersebut, perlu diuraikan timbulnya kewenangan suatu lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan yang dapat diperoleh melalui tiga bentuk, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat, sebagai termuat pada ketentuan umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sebagai berikut: a. Atribusi adalah pemberian Kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang; b. Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi; c. Mandat adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat; 38. Bahwa mengacu pada ketentuan di atas, kewenangan evaluasi DPR terhadap jabatan yang disetujuinya merupakan bentuk kewenangan atribusi. Alasannya secara yuridis, kewenangan tersebut tidak dapat diperoleh melalui bentuk delegasi maupun cara mandat karena berhubungan langsung dengan wewenang primer atau utama yang sebelumnya tidak pernah ada. Oleh karena itu, kewenangan tersebut harus diatribusikan langsung melalui Undang-Undang Dasar atau setidak-tidaknya melalui undang-undang. Dengan demikian, kewenangan evaluasi DPR yang diatribusikan sendiri melalui peraturan internal kelembagaannya jelas-jelas mengacaukan nalar dan sistem kewenangan yang konstitusional. Kategori yang demikian itu telah jelas diatur secara ekplisit pada Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 35 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 36 dari 68 halaman. Putusan Nomor 21 P/HUM/2025 (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Wewenang melalui Atribusi apabila: a. diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang; b. merupakan Wewenang baru atau sebelumnya tidak ada; c. atribusi diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. 39. Bahwa karena berlaku secara internal dan tidak boleh memuat suatu norma yang mengatribusikan kewenangan baru, Pasal 234 ayat (3) telah memberikan limitasi ketentuan yang tegas yang keberadaannya dapat dimuat dalam tata tertib DPR, selengkapnya sebagai berikut: (3) Tata tertib DPR paling sedikit memuat ketentuan tentang: a. pengucapan sumpah/janji; b. penetapan pimpinan; c. pemberhentian dan penggantian pimpinan; d. jenis dan penyelenggaraan persidangan atau rapat; e. pelaksanaan fungsi, wewenang dan tugas lembaga, serta hak dan kewajiban anggota; f. pembentukan, susunan, serta wewenang dan tugas alat kelengkapan; g. penggantian antarwaktu anggota; h. pengambilan keputusan; i. pelaksanaan konsultasi antara legislatif dan eksekutif; j. penerimaan pengaduan dan penyaluran aspirasi masyarakat; k. pelaksanaan tugas kelompok pakar/ahli; dan l. mekanisme keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Terhadap limitasi ketentuan di atas, tidak dijumpai suatu ketentuan yang keberadaanya menyangkut urusan eksternal lembaga lain. Hal ini menegaskan bahwa tatib berlaku mengikat ke dalam secara internal kelembagaan; 40. Bahwa dalam perspektif hierarki norma hukum, tata tertib DPR merupakan aturan internal (internal rules) yang kedudukannya berada Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 36 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 37 dari 68 halaman. Putusan Nomor 21 P/HUM/2025 di bawah Undang-Undang Dasar dan undang-undang sebagai ketentuan prinsipil dalam hierarki norma. Konsekuensi logisnya, tata tertib DPR tidak dapat menjangkau atau mengatur hal-hal yang telah diatur dalam peraturan yang lebih tinggi, in casu evaluasi lembaga- lembaga negara independen yang dijamin oleh undang-undang. Dalam konteks kelembagaan negara, lembaga-lembaga independen dibentuk dengan karakteristik khusus di mana independensinya tidak hanya tercermin dalam struktur organisasi dan proses pengambilan keputusan, tetapi juga dalam relasi kelembagaan dengan lembaga negara lainnya. Undang-undang pembentukan lembaga-lembaga independen semacam ini secara eksplisit mengatur posisi dan kemandirian kelembagaan, yang tidak dapat dikesampingkan oleh peraturan yang lebih rendah, in casu oleh tata tertib DPR yang hanya bersifat internal; 41. Bahwa dalam teori hierarki norma (stufenbau theory) Hans Kelsen, sistem hukum merupakan sistem norma yang tersusun secara hierarkis, di mana norma yang lebih rendah harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi. Dalam konteks Indonesia, hierarki ini terwujud dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai grundnorm dalam sistem hukum Indonesia telah meletakkan fondasi bagi pembentukan lembaga-lembaga negara independen melalui undang-undang. Konstitusi memberikan legitimasi bagi pembentukan lembaga-lembaga independen yang diperlukan dalam sistem ketatanegaraan modern. Selanjutnya, undang-undang sebagai norma yang lebih rendah mengatur secara spesifik tentang kedudukan, tugas, fungsi, dan independensi lembaga-lembaga tersebut [Maria Farida Indrati S. Ilmu Perundang-undangan. Yogyakarta: PT Kanisius. 2017]; 42. Bahwa pada posisi hierarkis ini, tata tertib DPR yang merupakan aturan internal (internal rules) berada pada tingkatan yang jauh lebih rendah dibandingkan Undang-Undang Dasar dan undang-undang. Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 37 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 38 dari 68 halaman. Putusan Nomor 21 P/HUM/2025 Berdasarkan prinsip lex superior derogat legi inferiori, norma yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi. Ketika tata tertib DPR mencoba mengatur kewenangan evaluasi terhadap pimpinan lembaga independen, hal ini berpotensi bertentangan dengan jaminan independensi yang telah ditetapkan dalam undang-undang pembentukan lembaga-lembaga tersebut; 43. Bahwa hal ini berkaitan erat dengan validitas norma (validity of norms) dalam peraturan perundang-undangan. Suatu norma hanya dapat dinilai valid jika dibentuk sesuai dengan norma yang lebih tinggi yang memberikan kewenangan pembentukannya [Ni’matul Huda. Teori & Pengujian Peraturan Perundang-Undangan. Jakarta: Nusa Media. 2011]. Dalam hal ini, kewenangan DPR untuk membentuk tata tertib memang diberikan oleh undang-undang, namun terbatas pada pengaturan internal kelembagaan. Ketika tata tertib mencoba menjangkau kewenangan untuk mengevaluasi pimpinan lembaga di luarnya, maka hal ini melampaui validitas norma yang seharusnya. Pada posisi itu, konsep delegation of power berlaku, di mana kewenangan untuk membentuk norma harus berdasarkan delegasi dari norma yang lebih tinggi. Dalam konteks ini, tidak ada delegasi dari Undang-Undang Dasar 1945 maupun undang-undang yang memberikan kewenangan kepada DPR untuk mengatur mekanisme evaluasi pimpinan lembaga independen melalui tata tertib. Kewenangan pengawasan DPR terhadap lembaga independen telah diatur secara limitatif dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; 44. Bahwa hierarki norma ini menjelaskan bagaimana prinsip daya ikat norma (binding force). Tata tertib sebagai aturan internal hanya memiliki daya ikat ke dalam (internal binding), tidak dapat secara otomatis mengikat pihak eksternal termasuk lembaga independen di luarnya. Upaya untuk memberikan daya ikat eksternal melalui tata tertib akan mencederai konstruksi hierarki norma yang telah dibangun dalam sistem hukum Indonesia; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 38 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 39 dari 68 halaman. Putusan Nomor 21 P/HUM/2025 45. Bahwa selain itu mengacu pada praktik ketatanegaraan selama ini, hubungan antara parlemen dengan lembaga independen umumnya diatur secara ketat dalam konstitusi atau undang-undang, bukan dalam aturan internal parlemen. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan antara fungsi pengawasan parlemen dengan independensi lembaga-lembaga tersebut. Pengawasan DPR terhadap lembaga independen seharusnya dilakukan melalui mekanisme yang telah ditentukan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, seperti pembahasan laporan tahunan atau pengawasan anggaran, bukan melalui evaluasi berdasarkan tata tertib internal; 46. Bahwa dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kewenangan evaluasi DPR terhadap jabatan lembaga penegak hukum, kekuasaan kehakiman, dan lembaga independen berdasarkan tata tertib adalah tindakan yang tidak memiliki landasan yuridis yang kuat. Hal ini jelas bertentangan dengan hierarki peraturan perundang-undangan dan berpotensi mengancam independensi kelembagaan yang dijamin oleh konstitusi dan undang-undang. Pengawasan DPR terhadap lembaga independen harus dilakukan dalam koridor hukum yang telah ditetapkan, dengan tetap menghormati independensi lembaga-lembaga tersebut dalam menjalankan fungsinya; 47. Bahwa selain itu, tindakan DPR dalam mengatribusi diri suatu kewenangan evaluasi jelas-jelas melanggar doktrin “ultra vires” dalam hukum administrasi negara, yang menjelaskan bahwa setiap tindakan pejabat atau lembaga publik harus didasarkan pada kewenangan yang yang bersumber dari konstitusi dan undang-undang, bukan dari tata tertib internal. Ketika DPR mencoba melakukan evaluasi terhadap pimpinan lembaga independen berdasarkan tata tertib, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan “ultra vires” karena melampaui kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang- undangan; 48. Bahwa dengan demikian, Pasal 228A ayat (1) dan ayat (2) Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2025 jelas bertentangan dengan Pasal 234 ayat Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 39 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 40 dari 68 halaman. Putusan Nomor 21 P/HUM/2025 (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 karena memuat suatu rumusan norma yang mengatribusikan kewenangan baru bagi DPR untuk mengevaluasi suatu jabatan di luar lembaganya sendiri; Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Para Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil Para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 228A ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib bertentangan dengan peraturan perundang-udangan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 3. Menyatakan Pasal 228A ayat (2) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib bertentangan dengan peraturan perundang-udangan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 4. Memerintahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk mencabut Pasal 228A ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib; 5. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Agung untuk mengirimkan petikan putusan ini kepeda percetakan negara untuk dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; 6. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 40 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 41 dari 68 halaman. Putusan Nomor 21 P/HUM/2025 Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono); Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa: 1. Fotokopi Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib. (Bukti P-1); 2. Fotokopi Pasal 70 ayat (3), Pasal 185 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 234 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (Bukti P-2); 3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Pemohon atas nama Setya Indra Arifin dan atas nama A. Fahrur Rozi. (Bukti P-3); 4. Fotokopi Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2361/LL3/SK/KP.07.00/2024 tentang Pengangkatan Pertama Kali Dalam Jabatan Akademik Dosen dan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2235/LL3/IP/KP.08.00/2024 tentang Pangkat Penyetaraan. (Bukti P-4); 5. Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) atas nama A. Fahrur Rozi. (Bukti P-5); 6. Fotokopi Artikel ”DPR Bisa Copot Hakim MK hingga Pimpinan KPK”, kompas.id, 4 Februari 2025. (Bukti P-6); Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 20 Februari 2025 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 21/PER-PSG/II/21P/HUM/2025, tanggal 20 Februari 2025; Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 25 Maret 2025, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut: A. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon; Terkait kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon dalam pengujian a quo, Termohon berpendapat Para Pemohon terlebih dahulu Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 41 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 42 dari 68 halaman. Putusan Nomor 21 P/HUM/2025 harus membuktikan kedudukan hukum Para Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo dengan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 43 P/HUM/2013 tanggal 19 Desember 2013 dan Putusan Nomor 62 P/HUM/2013 tanggal 18 November 2013 serta putusan berikutnya yang berpendirian bahwa kerugian hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 (UU Mahkamah Agung) harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu: a. adanya hak Pemohon yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan; b. hak tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian; c. kerugian tersebut harus bersifat spesifik dan aktual, atau setidak- tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian; dan e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; Terkait kedudukan hukum Para Pemohon dalam perkara a quo Termohon memberikan pandangan berdasarkan 5 (lima) parameter tersebut sebagai berikut: 1. Bahwa menurut Para Pemohon, dengan berlakunya pasal tersebut merugikan Para Pemohon sebagai seorang dosen (Pemohon I) dan Mahasiswa (Pemohon II) yang juga aktif melakukan advokasi terhadap kebijakan pemerintah, memiliki kepentingan dan perhatian yang tinggi terhadap sistem ketatanegaraan dan penyelenggaraan tatanan pemerintahan. Para Pemohon mendalilkan bahwa dengan berlakunya Pasal a quo akan mengacaukan tatanan sistem Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 42 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 43 dari 68 halaman. Putusan Nomor 21 P/HUM/2025 ketatanegaraan yang selama ini Para Pemohon perjuangkan (vide permohonan halaman 10 angka 8); 2. Bahwa terhadap dalil tersebut, Termohon berpendapat bahwa Pasal a quo mengatur tentang kewenangan Termohon untuk dapat melakukan evaluasi terhadap Pejabat yang telah melalui rapat paripurna DPR RI sebagai bentuk peningkatan fungsi pengawasan dan menjaga kehormatan Termohon. Addressat norm yang menjadi sasaran yang terdampak langsung terhadap ketentuan norma dalam Pasal a quo ialah Pejabat yang telah ditetapkan dalam rapat Paripurna DPR RI. Para Pemohon sebagai seorang dosen dan mahasiswa, bukan sebagai addressat norm dan tidak akan terdampak terhadap pelaksanaan Pasal a quo. Secara faktual, Pemohon I tetap dapat melakukan kegiatannya sebagai akademisi dan aktivis hukum. Pemohon II tetap mendapat pendidikan, dapat bergabung dalam organisasi kemahasiswaan, menyalurkan aspirasinya, dan melakukan advokasi hukum sesuai yang telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; 3. Bahwa Para Pemohon tidak dapat menjelaskan kerugian nyata yang dialami karena berlakunya Pasal a quo dan hanya menjelaskan terkait dengan ancaman bagi sistem ketatanegaraan dan tatanan kelembagaan ke depan yang belum terbukti berdampak dan dapat diperhitungkan kerugiannya; 4. Bahwa karena tidak terdapatnya kerugian hak yang dialami oleh Para Pemohon dan Para Pemohon tidak dapat menjelaskan kerugian yang bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial sehingga tidak ditemukan hubungan sebab-akibat (casual verband) antara kerugian yang dialami oleh Para Pemohon; 5. Bahwa dalam asas hukum dikenal ketentuan umum bahwa tiada kepentingan maka tiada gugatan yang dalam bahasa Perancis dikenal dengan point d’ interest point d’ action dan dalam bahasa Belanda dikenal dengan zonder belang geen rechtsingang. Hal Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 43 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 44 dari 68 halaman. Putusan Nomor 21 P/HUM/2025 tersebut sama dengan prinsip yang terdapat dalam Reglement op de Rechtsvordering (RV) khususnya Pasal 102 yang menganut ketentuan bahwa “tiada gugatan tanpa hubungan hukum” (no action without legal connection); Bahwa selain pandangan Termohon yang didasarkan pada 5 (lima) parameter tersebut di atas, Termohon berpendapat bahwa pengajuan Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Pasal a quo yang diajukan oleh Para Pemohon melalui kuasa hukumnya pada tanggal 24 Januari 2025, sedangkan dalam halaman 1 surat permohonan a quo tertera dan tertulis dengan jelas serta terang disebutkan bahwa “..., berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 17 Februari 2025 (sebagaimana terlampir)...” adalah tidak sah secara hukum baik untuk pengajuan permohonan keberatan hak uji materiil Pasal 228A ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Terhadap Pasal 70 ayat (3), Pasal 185 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 234 ayat (2), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maupun untuk Surat Kuasa Khusus a quo nya; Dengan dasar dan alasan hukumnya adalah Surat Kuasa Khusus adalah suatu dokumen hukum yang diberikan oleh seseorang (pemberi kuasa) kepada orang lain (penerima kuasa) untuk mewakili kepentingannya dalam suatu perkara hukum. Dalam konteks hukum, Surat Kuasa Khusus dianggap tidak sah untuk mengajukan permohonan atau gugatan hukum jika tidak sesuai dengan tanggal diajukannya permohonan atau gugatan karena beberapa alasan yaitu: 1. Ketidaksesuaian Tanggal: Surat Kuasa Khusus harus diberikan sebelum atau pada tanggal diajukannya permohonan atau gugatan. Jika Surat Kuasa Khusus diberikan setelah tanggal diajukannya permohonan atau gugatan, maka dianggap tidak sah; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 44 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 45 dari 68 halaman. Putusan Nomor 21 P/HUM/2025 2. Ketidakabsahan Formal: Surat Kuasa Khusus harus memenuhi syarat-syarat formal yang ditentukan oleh hukum, seperti tanggal, tempat, dan tanda tangan. Jika Surat Kuasa Khusus tidak memenuhi syarat-syarat formal, maka dianggap tidak sah; Bahwa berdasarkan Jawaban Termohon tersebut, Termohon menganggap bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dan Surat Kuasa Khusus yang sah dalam mengajukan Permohonan a quo; B. Jawaban Termohon Terhadap Pokok Permohonan; 1. Terkait dalil Para Pemohon mengenai ketentuan Tatib DPR 1/2025 dianggap bertentangan dengan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Undang-Undang MD3 karena kewenangan evaluasi DPR tidak termuat dalam ketentuan fungsi pengawasan, Termohon memberikan pandangan sebagai berikut: a. Bahwa Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar. Ketentuan ini menjadi suatu legitimasi bahwa Indonesia menganut prinsip kedaulatan rakyat. Selanjutnya Sila IV Pancasila menghendaki prinsip musyawarah untuk mufakat dilakukan melalui wakil-wakilnya dan badan-badan perwakilan dalam memperjuangkan mandat rakyat. Artinya, Termohon memiliki peran penting dalam mewujudkan prinsip kedaulatan rakyat; b. Bahwa Termohon sebagai lembaga legislatif diberikan 3 (tiga) jenis fungsi melalui amanat konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Pasal 69 juncto Pasal 70 Undang-Undang Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 45 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 46 dari 68 halaman. Putusan Nomor 21 P/HUM/2025 MD3, yakni fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan; c. Bahwa Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang MD3 menyebutkan bahwa fungsi pengawasan Termohon dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Setiap undang-undang yang dibentuk memiliki tujuan tertentu yang harus diwujudkan oleh penyelenggara negara yang ditugaskan di dalam undang- undang tersebut. Dengan demikian, salah satu hal penting yang perlu dilakukan dalam fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang adalah mengevaluasi kinerja penyelenggara negara/pejabat publik apakah telah berkinerja dengan baik sehingga tujuan dari dibentuknya undang-undang tersebut dapat tercapai; d. Bahwa secara etimologis berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, evaluasi memiliki arti penilaian, mengevaluasi berarti memberikan penilaian. Evaluasi terhadap pejabat publik dapat dilakukan untuk menilai kinerja dan efektivitas pelayanan yang diberikan. Evaluasi ini juga dapat dilakukan untuk menilai kebijakan yang diimplementasikan dan dampaknya bagi masyarakat. Adapun tujuan evaluasi terhadap pejabat publik, antara lain: 1) Memantau dan mengevaluasi kinerja pejabat; 2) Menilai pencapaian terhadap target yang ditetapkan; 3) Menilai efektivitas kebijakan yang diimplementasikan; 4) Menilai kemampuan dalam memimpin dan mengelola wilayah; 5) Menilai sejauh mana kebijakan memberikan dampak positif bagi masyarakat; e. Pengendalian dan pengawasan kinerja pemerintah dimulai dengan pengawasan proses perumusan dan penentuan kebijakan pemerintahan dimana state policy yang dituangkan Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 46 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 47 dari 68 halaman. Putusan Nomor 21 P/HUM/2025 dalam bentuk hukum tertentu tidak boleh bertentangan dengan state policy yang tertuang dalam bentuk hukum yang lebih tinggi. Adanya pengendalian dan pengawasan dalam penentuan kebijakan juga harus bermuara pada kontrol/pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakannya untuk dapat tercapai tujuan pembentukannya. Demikian pula dengan kegiatan penganggaran dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah, menjadi penting untuk dilakukan kontrol atau pengawasan sebaik-baiknya oleh lembaga perwakilan rakyat yaitu Termohon. Kontrol atau pengawasan kepada 2 (dua) hal ini menjadi penting dilakukan oleh Termohon sebagai lembaga perwakilan rakyat yang merupakan representasi rakyat untuk memastikan kinerja pemerintahan (government performances) yang mewujudkan good governance dan clean government; f. Menurut Jimly Asshiddiqie, lembaga perwakilan rakyat diberikan kewenangan untuk melakukan kontrol (pengawasan) dalam tiga hal, yaitu: (i) kontrol atas pemerintahan (control of executive); (ii) kontrol atas pengeluaran (control of expenditure); dan (iii) kontrol atas pemungutan pajak (control of taxation); g. Selanjutnya, jika dirinci, fungsi kontrol atau pengawasan oleh parlemen sebagai lembaga perwakilan rakyat dapat dibedakan, yaitu pengawasan terhadap penentuan kebijakan; pelaksanaan kebijakan; penganggaran dan belanja negara; pelaksanaan anggaran dan belanja negara; kinerja pemerintahan; dan pengawasan terhadap pengangkatan pejabat publik (control of political appointment of public officials) dalam bentuk persetujuan atau penolakan, ataupun dalam bentuk pemberian pertimbangan. Melalui fungsi pengawasan tersebut, Termohon menerapkan fungsi pengawas/pengontrol dan evaluator/penilai terhadap kinerja pemerintah sebagai lembaga yang melaksanakan undang-undang; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 47 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 48 dari 68 halaman. Putusan Nomor 21 P/HUM/2025 h. Bahwa checks and balances ditujukan agar setiap cabang kekuasaan (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) dapat saling mengawasi dan mengimbangi dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya agar menghindari terjadinya kesewenang- wenangan dan melaksanakan praktik penyelenggaraan negara yang tidak lain hanya untuk kepentingan rakyat. Dengan kata lain, prinsip checks and balances ini bertujuan untuk menghindari terpusatnya kekuasaan negara ke dalam satu organ kekuasaan negara yang dimungkinkan terjadinya kesewenang-wenangan; i. Dalam menjalankan kinerjanya, Pemerintah dalam praktik pemerintahannya tentu dijalankan oleh kementerian/lembaga yang berada langsung di bawah Pemerintah maupun lembaga negara yang bersifat independen. Adanya keberadaan Bank Sentral, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta lembaga lainnya yang dipimpin oleh pejabat publik yang pemilihannya tidak lagi merupakan hak mutlak Pemerintah namun terdapat pelibatan Termohon dalam pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentiannya melalui uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test). Dalam konteks pengangkatan dan pemberhentian pejabat publik lembaga tersebut juga dilakukan melalui pertimbangan dan bahkan persetujuan Termohon sebagai bentuk demokrasi. Semua pejabat publik yang dipilih secara tidak langsung oleh rakyat maka pemilihannya dilakukan oleh lembaga perwakilan rakyat melalui pertimbangan dan persetujuan. Hal ini penting karena pejabat publik tersebut akan menjalankan undang-undang yang telah dibentuk bersama antara Pemerintah dan Termohon serta terdapat penggunaan sumber keuangan negara dalam pelaksanaannya; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 48 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 49 dari 68 halaman. Putusan Nomor 21 P/HUM/2025 j. Menurut Jimly Asshiddiqie, keterlibatan lembaga perwakilan rakyat dengan adanya hak untuk memberikan atau tidak memberikan persetujuan ataupun pertimbangan ini disebut dengan hak untuk konfirmasi (right to confirm) lembaga legislatif. Merujuk pendapat Jimly Asshiddiqie, maka dengan adanya hak ini lembaga perwakilan rakyat dapat ikut mengendalikan atau mengawasi kinerja para pejabat publik dimaksud dalam menjalankan tugas dan kewenangannya masing-masing agar sesuai dengan ketentuan konstitusi dan peraturan perundang- undangan yang berlaku, dalam hal memberikan keuntungan yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat; k. Dalam konteks mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat tersebut, Termohon sebagai perwujudan dari representasi rakyat memiliki tugas utama untuk mewakili suara, kepentingan dan aspirasi rakyat dan dalam hal pengoptimalan tugas, fungsi, dan wewenang yang melekat padanya maka Termohon harus memperjuangkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang telah memilih mereka, serta menjadi wakil rakyat dalam hal mengawasi jalannya pemerintahan. Sebagai wakil rakyat, tentu Termohon bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil lembaga negara/lembaga publik haruslah berpihak pada kesejahteraan publik, termasuk hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, keadilan, dan perlindungan sosial; l. Bahwa berkenaan dengan pasal a quo yang dimohonkan pengujian, Termohon berpandangan bahwa dikarenakan pengajuan, pemberian persetujuan, atau pemberian pertimbangan Termohon tersebut ditujukan untuk calon yang akan mengisi suatu jabatan tertentu di lembaga negara yang erat kaitannnya dengan kinerja pemerintahan (government performances), maka sudah sepatutnya Termohon dengan Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 49 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 50 dari 68 halaman. Putusan Nomor 21 P/HUM/2025 tugas, fungsi, dan kewenangan yang melekat padanya harus mampu memastikan bahwa orang-orang yang terpilih tersebut adalah orang yang mampu melaksanakan kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan publik. Oleh sebab itu, peran Termohon tidak hanya berhenti pada saat pengajuan, pemberian persetujuan, atau pemberian pertimbangan saja, melainkan pula harus melakukan evaluasi secara berkala terhadap pejabat lembaga negara yang telah terpilih sebagai bentuk tanggung jawab Termohon dalam menjaga marwahnya untuk memperjuangkan aspirasi dan kesejahteraan rakyat; m. Bahwa Pasal a quo memberi ruang kepada Termohon untuk meninjau kembali kinerja pejabat lembaga negara yang telah dipilih dan ditetapkan oleh Termohon dalam paripurna. Hal ini merupakan salah satu pelaksanaan fungsi pengawasan dengan menerapkan prinsip check and balances melalui evaluasi secara berkala kepada pejabat publik/pejabat lembaga negara. Hal ini juga selaras dengan proses pemilihan dan pengangkatan yang melibatkan Termohon melalui pertimbangan dan/atau persetujuan sebelumnya, karena dalam konteks ini Termohon sebagai wakil rakyat menjadi representasi rakyat dalam memastikan kinerja pejabat lembaga negara tersebut dalam melakukan tugas dan fungsinya mengedepankan penyelenggaraan good governance dan clean government serta berorientasi kepada kesejahteraan dan kemakmuran rakyat; n. Bahwa hasil evaluasi yang dilakukan Termohon akan disampaikan kepada pemerintah yang selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh pemerintah melalui pejabat pemerintah terkait yang berwenang untuk merespons sesuai dengan kewenangannya, karena kewenangan pengangkatan maupun pemberhentian pejabat lembaga negara merupakan kewenangan Presiden selaku pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 50 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 51 dari 68 halaman. Putusan Nomor 21 P/HUM/2025 o. Dengan demikian, Termohon berpandangan bahwa dalam memaknai norma a quo tidak boleh ditafsirkan sebagai suatu hal yang melampaui kewenangan dan menganggu independensi lembaga lain, melainkan harus dimaknai sebagai bentuk pengejawantahan dari fungsi pengawasan yang melekat padanya berdasarkan amanat konstitusi. Dengan demikian, Pasal 228A tidak bertentangan dengan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang MD3, justru untuk memperkuat pelaksanaan fungsi pengawasan karena di dalam pengawasan pelaksanaan undang-undang diperlukan adanya evaluasi. Sebagai contoh evaluasi yang dilakukan oleh Termohon dilampirkan dalam Jawaban ini, yaitu Kesimpulan dan Rekomendasi Panitia Angket DPR RI terhadap Penyelenggaraan Haji 2024 dan Hasil Evaluasi Kinerja Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP-RI) oleh Komisi II DPR RI; p. Oleh karena itu, terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan kewenangan evaluasi kinerja pejabat lembaga negara secara berkala oleh Termohon tidak ada usul legalitas dan merusak tatanan ketatanegaraan adalah dalil yang tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum; 2. Terkait dalil Para Pemohon mengenai ketentuan Tata Tertib DPR Nomor 1 Tahun 2025 dianggap bertentangan dengan Pasal 185 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang MD3, dan kewenangan DPR tidak pernah termuat dalam ketentuan mekanisme pengisian suatu jabatan, Termohon memberikan pandangan sebagai berikut: a. Bahwa secara sistematika Pasal 185 Undang-Undang MD3 merupakan bagian dari Paragraf 5 tentang Pengajuan dan Pemberian Persetujuan atau Pertimbangan atas Calon untuk Pengisian Jabatan. Sesuai dengan judul Paragraf, materi muatan Pasal mengatur mengenai mekanisme pengisian suatu jabatan. Mekanisme tersebut dimulai dari pengajuan calon hingga pembahasan oleh alat kelengkapan DPR RI, yaitu: Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 51 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 52 dari 68 halaman. Putusan Nomor 21 P/HUM/2025 1) DPR RI mengajukan calon melalui rapat paripurna; 2) DPR RI memberikan persetujuan atau pertimbangan atas calon melalui rapat paripurna; 3) rapat paripurna menugasi Badan Musyawarah untuk menjadwalkan dan menugaskan pembahasannya kepada alat kelengkapan DPR RI; dan 4) alat kelengkapan DPR RI melakukan pembahasan antara lain dengan penelitian administrasi, penyampaian visi dan misi, dan uji kepatutan dan kelayakan; Oleh karena mekanisme tersebut untuk pengisian suatu jabatan, maka ketentuan Pasal 185 Undang-Undang MD3 tidak mengatur perihal setelah jabatan tersebut terisi; b. Tata cara pelaksanaan pembahasan oleh komisi diatur lebih lanjut dalam Pasal 226 – Pasal 228 Tata Tertib DPR Nomor 1 Tahun 2020. Ketentuan Pasal 227 ayat (2) Tata Tertib DPR Nomor 1 Tahun 2020 menjelaskan bahwa hasil pembahasan oleh alat kelengkapan DPR RI dilaporkan dalam rapat Badan Musyawarah, untuk selanjutnya ditetapkan dalam rapat paripurna DPR RI. Terhadap calon yang telah ditetapkan tersebut, Termohon dapat melakukan evaluasi secara berkala dalam rangka salah satunya menjaga kehormatan DPR RI terhadap hasil pembahasan komisi; c. Berdasarkan uraian di atas maka terlihat terdapat perbedaan ruang lingkup Pasal 185 Undang-Undang MD3 dan Pasal 228A Tata Tertib DPR Nomor 1 Tahun 2025. Ruang lingkup Pasal 185 Undang-Undang MD3 hanya sampai suatu jabatan terisi sedangkan Pasal 228A Tatib DPR 1/2025 mengatur perihal setelah ditetapkannya calon dalam rapat paripurna. Jika yang dimaksud Pemohon, “evaluasi” tidak disebutkan di dalam mekanisme pengisian jabatan, hal tersebut tidak berarti bahwa ketentuan Pasal 228A Tata Tertib bertentangan dengan Pasal 185 Undang-Undang MD3. Hal ini dikarenakan terdapat Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 52 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 53 dari 68 halaman. Putusan Nomor 21 P/HUM/2025 ketentuan dalam Pasal 234 Undang-Undang MD3 ayat (3) menyatakan bahwa: (3) Tata tertib DPR paling sedikit memuat ketentuan tentang…”; Ketentuan di dalam Pasal 234 ayat (3) Undang-Undang MD3 menggunakan istilah “paling sedikit”, artinya Termohon dapat saja di masa yang akan datang mengatur mengenai hal-hal lainnya selain yang diatur di pasal tersebut, yang diperlukan untuk kepentingan pelaksanaan fungsi tugas dan wewenang Termohon, in casu pengaturan mengenai DPR RI dapat melakukan evaluasi dalam kerangka pelaksanaan fungsi pengawasan meskipun di dalam ketentuan Pasal 185 ayat (1) dan (2) Undang-Undang MD3 tidak secara eksplisit mengatur mengenai evaluasi tersebut; d. Pengaturan di dalam Pasal 228A ayat (1) dan (2) Tatib DPR 1/2025 merupakan suatu rangkaian simultan dari bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan Termohon dimulai dari pengajuan calon, pemberian persetujuan, pemberian pertimbangan, sampai dengan evaluasi sebagai bentuk tanggung jawab Termohon yang telah menyetujui pengangkatan calon pejabat dimaksud; e. Rangkaian proses dan tahapan pelaksanaan fungsi pengawasan ini serupa dengan apa yang dilaksanakan dalam pelaksanaan fungsi legislasi sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Undang-Undang Pembentukan PUU). Di dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa Pembentukan Peraturan Perundang- undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Tidak berhenti sampai dengan pengundangan, undang-undang Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 53 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 54 dari 68 halaman. Putusan Nomor 21 P/HUM/2025 selanjutnya mengamanatkan agar pembentuknya melakukan pemantauan dan peninjauan yang selaras dengan makna pengawasab. Pasal 95A ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan: (1) Pemantauan dan Peninjauan terhadap Undang-Undang dilakukan setelah Undang-Undang berlaku; (2) Pemantauan dan Peninjauan terhadap Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh DPR, DPD, dan Pemerintah; Kata evaluasi juga disebutkan pada Pasal 97C “……. kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan melakukan analisis dan evaluasi Peraturan Perundang-undangan.”; Dengan demikian Pasal 185 Undang-Undang MD3 tidak relevan untuk dijadikan batu uji dalam hak uji materiil Pasal 228A Tata Tertib DPR Nomor 1 Tahun 2025; 3. Terkait dalil Para Pemohon mengenai ketentuan Tatib DPR 1/2025 dianggap bertentangan dengan Pasal 234 ayat (2) Undang-Undang MD3 dan kewenangan evaluasi DPR melampai keberlakuan tata tertib, DPR memberikan pandangan sebagai berikut: a. Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut Undang-Undang Pembentukan PUU) mengatur hierarkhi peraturan perundang-undangan sebagai berikut: 1) UUD; 2) TAP MPR; 3) UU/PERPU; 4) Peraturan Pemerintah; 5) Peraturan Presiden; 6) Peraturan Daerah Provinsi; 7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 54 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 55 dari 68 halaman. Putusan Nomor 21 P/HUM/2025 b. Bahwa meskipun di dalam hierarkhi peraturan perundang- undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Pembentukan PUU hanya mencantumkan 7 (tujuh) bentuk dan jenis peraturan perundang-undangan, akan tetapi masih banyak produk hukum (dilihat dari bentuk dan jenisnya) yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Hal ini diatur dalam Pasal 8 Undang- Undang Pembentukan PUU sebagai berikut: (1) Jenis peraturan perundangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang, DPRD Provinsi, Gubernur, DPRD Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala desa atau setingkat; (2) Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintah oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan; c. Dari isi ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Pembentukan PUU tersebut, dapat diungkapkan beberapa hal yang penting, yakni terdapat jenis peraturan perundang-undangan di luar Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Pembentukan PUU yakni peraturan yang ditetapkan oleh lembaga yang disebutkan secara jelas- jelas nomenklaturnya dalam pasal tersebut. Kemudian, peraturan perundang-undangan juga dapat ditetapkan oleh “badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 55 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 56 dari 68 halaman. Putusan Nomor 21 P/HUM/2025 dengan undang-undang atau pemerintah atas perintah undang- undang”. Adapun badan, lembaga, atau komisi yang dimaksud tidak secara jelas disebutkan namanya, namun dipersyaratkan dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang. Lebih lanjut, Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Pembentukan PUU juga menegaskan peraturan perundang- undangan yang dibuat harus diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Artinya, pembentukan peraturan tersebut juga harus disertai oleh kewenangan delegasi atau atribusi yang diberikan kepada lembaga tersebut; d. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Pembentukan PUU mendefinisikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut: Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan; Makna “mengikat secara umum” disini dapat diartikan sebagai pihak yang dituju yakni orang banyak yang tidak dapat ditentukan (setiap orang, setiap warga negara, barangsiapa/hij die). Secara teori, pemaknaan mengikat secara umum ini adalah pemaknaan norma hukum yang dilihat dari segi alamat yang dituju (addressat) untuk siapa norma hukum itu ditujukan atau diperuntukkan. Selain dari segi alamat yang dituju, norma hukum pengaturan juga harus bersifat abstrak (belum berupa perbuatan yang konkret) dan terus menerus/dauerhaftig (tidak sekali-selesai/einmalig); e. Peraturan perundang-undangan keberlakuan hukumnya didasari oleh keabsahan secara formil dari peraturan perundang-undangan tersebut. Keabsahan ini juga disebut Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 56 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 57 dari 68 halaman. Putusan Nomor 21 P/HUM/2025 dengan “Daya Laku” (validitas). Daya laku ini ada apabila norma itu dibentuk oleh norma yang lebih tinggi atau lembaga yang berwenang membentuknya. Menurut D.W.P Ruiter, unsur norma peraturan perundang-undangan juga harus dapat "berlaku ke luar" artinya mengatur rakyat, warga negara secara umum. “Berlaku ke luar" (naar buiten werken) adalah salah satu unsur norma peraturan perundang-undangan. Unsur ini berarti peraturan perundang-undangan mengatur rakyat, warga negara secara umum, tidak hanya kedalam mengatur organisasi atau lembaganya sendiri. Peraturan perundang-undangan merupakan bagian hukum tertulis yang digunakan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara peraturan perundang-undangan diharapkan dapat menyelesaikan berbagai masalah yang sudah, sedang, atau akan terjadi di masa akan datang. Norma hukum pengaturan juga harus bersifat abstrak (belum berupa perbuatan yang konkret) dan terus menerus (tidak sekali-selesai). Di dalam peraturan perundang-undangan terkandung tiga unsur yakni: norma hukum (rechts normen); berlaku ke luar (naar buiten werken); dan bersifat umum dalam arti luas (algemeenheid in ruimezin). Berdasarkan hal tersebut, peraturan perundang- undangan merupakan sebuah produk hukum karena pada hakekatnya peraturan perundang-undangan terbentuk dari berbagai norma hukum yang dapat berlaku ke luar dan yang bersifat umum dalam arti yang luas; f. Bahwa ketentuan Pasal 234 Undang-Undang MD3 selengkapnya berketentuan sebagai berikut: Pasal 234 (1) Tata tertib DPR ditetapkan oleh DPR dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan; (2) Tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku di lingkungan internal DPR; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 57 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 58 dari 68 halaman. Putusan Nomor 21 P/HUM/2025 (3) Tata tertib DPR paling sedikit memuat ketentuan tentang: a. pengucapan sumpah/janji; b. penetapan pimpinan; c. pemberhentian dan penggantian pimpinan; d. jenis dan penyelenggaraan persidangan atau rapat; e. pelaksanaan fungsi, wewenang dan tugas lembaga serta hak dan kewajiban anggota; f. pembentukan, susunan, serta wewenang dan tugas alat kelengkapan; g. penggantian antarwaktu anggota; h. pengambilan keputusan; i. pelaksanaan konsultasi antara legislatif dan eksekutif; j. penerimaan pengaduan dan penyaluran aspirasi masyarakat; k. pelaksanaan tugas kelompok pakar/ahli; dan l. mekanisme keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan; g. Dari rumusan pasal 234 Undang-Undang MD3 tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan penalaran hukum dengan menggunakan metode penafsiran hukum secara gramatikal (tata bahasa), sistematis (menghubungkan satu peraturan dengan peraturan lainnya), dan autentik (berdasarkan batasan yang ditentukan oleh peraturan itu sendiri) sebagai berikut: 1) Pasal 234 ayat (1) Undang-Undang MD3 telah memberikan kewenangan atribusi bagi Termohon untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan, in casu Tata Tertib DPR Nomor 1 Tahun 2020 dan Tata Tertib DPR Nomor 1 Tahun 2025 merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk Termohon sebagai atribusi kewenangan dari Pasal Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 58 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 59 dari 68 halaman. Putusan Nomor 21 P/HUM/2025 234 ayat (1) Undang-Undang MD3, dan Termohon sebagai lembaga yang memang berwenang untuk membentuknya; 2) Materi muatan yang ada di dalam Peraturan perundang- undangan yang dibentuk oleh Termohon tersebut untuk pelaksanaanya berlaku di lingkungan internal Termohon. Artinya semua hal yang diatur di dalam Tatib DPR tersebut dilaksanakan selama ketika berada di dalam dan menggunakan mekanisme internal DPR RI seperti rapat- rapat dan sidang-sidang; 3) Ketentuan di dalam Pasal 234 ayat (3) Undang-Undang MD3 menggunakan istilah “paling sedikit”, artinya Termohon di masa yang akan datang dapat mengatur mengenai hal-hal lainnya selain yang diatur di pasal tersebut, yang diperlukan untuk kepentingan pelaksanaan fungsi tugas dan wewenang Termohon, in casu pengaturan mengenai Termohon dapat melakukan evaluasi secara berkala terhadap calon yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna DPR RI; 4) Bahwa sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 234 ayat (2) Undang-Undang MD3 tersebut pelaksanaan mengenai evaluasi yang dilakukan Termohon tersebut harus dilaksanakan selama ketika berada di dalam mekanisme internal Termohon seperti rapat-rapat pengawasan dan/atau sidang-sidang; 5) Evaluasi tersebut merupakan salah satu bentuk kontrol/pengawasan yang melekat Oleh Termohon sebagai lembaga perwakilan rakyat untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintahan (control of goverment performance); dan pengawasan terhadap pengangkatan pejabat publik (control of political appointment of public officials) dan juga sebagai hak untuk konfirmasi (right to confirm) lembaga legislatif yang memberi ruang kepada Termohon untuk meninjau kembali kinerja pejabat lembaga Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 59 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 60 dari 68 halaman. Putusan Nomor 21 P/HUM/2025 negara yang telah dipilih dan ditetapkan oleh Termohon dalam paripurna sebagai bentuk pertanggung jawaban Termohon dalam memilih pejabat-pejabat tersebut. Hal ini merupakan salah satu pelaksanaan fungsi pengawasan dengan menerapkan prinsip check and balances melalui evaluasi secara berkala kepada pejabat publik/pejabat lembaga negara; 6) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang- Undang Pembentukan PUU pada intinya mendefinisikan peraturan perundang-undangan norma hukum yang mengikat secara umum, maka sudah selayaknya mekanisme evaluasi tersebut harus diikuti oleh pejabat-pejabat di luar (naar buiten werken) lingkungan Termohon (yang sebelumnya telah dipilih oleh Termohon). Namun batasan pelaksanaan pengawasan/evaluasi tersebut pelaksanaannya harus mengikuti dan melalui mekanisme yang berlaku di internal Termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 234 ayat (2) Undang-Undang MD3; h. Berdasarkan penjelasan tersebut maka sudah jelas selaras dan tidak ada pertentangan antara ketentuan yang ada di dalam Tatib DPR 1/2025 dengan ketentuan batu uji yang ada di dalam Pasal 234 Undang-Undang MD3; i. Bahwa untuk itu, dalil Para Pemohon yang beranggapan bahwa ketentuan di dalam Tatib DPR 1/2024 bertentangan dengan pasal-pasal a quo Undang-Undang MD3 dikarenakan kurangnya pemahaman Para Pemohon mengenai Tatib DPR secara utuh, pemaknaan mengenai fungsi pengawasan Termohon, dan hubungan antara eksekutif dan legislatif di dalam sistem ketatatanegaraan; Bahwa berdasarkan jawaban tersebut di atas, DPR RI memohon agar kiranya, Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Agung memberikan amar putusan sebagai berikut: Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 60 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 61 dari 68 halaman. Putusan Nomor 21 P/HUM/2025 1. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dan Surat Kuasa Khusus Para Pemohon tidak sah sehingga permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 2. Menolak permohonan a quo untuk seluruhnya; 3. Menerima jawaban Termohon secara keseluruhan; 4. Menyatakan bahwa Pasal 228A ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat; Apabila Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono); Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa: 1. Fotokopi Surat Undangan Rapat Dengar Pendapat Komisi II kepada Pimpinan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu tanggal 11 Februari 2025. (Bukti T-1); 2. Fotokopi Rekomendasi Panitia Khusus Angket Haji tanggal 24 September 2024. (Bukti T-2); 3. Fotokopi Surat Pimpinan Komisi II kepada Wakil Ketua DPR/Korpolkam mengenai Laporan Evaluasi Pimpinan DKPP tanggal 18 Februari 2025. (Bukti T-3); 4. Fotokopi Laporan Komisi II DPR RI terhadap Evaluasi Kinerja DKPP masa tugas 2022-2027 tanggal 6 Maret 2025. (Bukti T-4); 5. Fotokopi Surat Ketua DPR kepada Pimpinan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu perihal Penyampaian Hasil Evaluasi Kinerja DKPP tanggal 6 Maret 2025. (Bukti T-4); Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 61 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 62 dari 68 halaman. Putusan Nomor 21 P/HUM/2025 PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas; Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Para Pemohon adalah Pasal 228A ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (vide bukti P-1); Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan pokok permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon, akan dipertimbangkan terlebih dahulu terkait kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji objek permohonan keberatan hak uji materiil dan kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon dalam mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil a quo; Kewenangan Mahkamah Agung; Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; Menimbang, bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang- undangan telah ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang terdiri atas: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; Menimbang, bahwa selain peraturan perundang-undangan di atas, terdapat peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 62 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 63 dari 68 halaman. Putusan Nomor 21 P/HUM/2025 Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau Pemerintah atas perintah undang- undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat, yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan (vide Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011); Menimbang, bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil berupa Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, yang hierarkinya berada di bawah undang-undang, sehingga termasuk jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 juncto Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, dengan demikian Mahkamah Agung berwenang untuk menguji objek keberatan hak uji materiil a quo; Kedudukan Hukum Para Pemohon; Menimbang, bahwa Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (selanjutnya disebut Undang- Undang tentang Mahkamah Agung) menyatakan bahwa permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan tersebut, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau c. badan hukum publik atau badan hukum privat; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 63 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 64 dari 68 halaman. Putusan Nomor 21 P/HUM/2025 Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil menentukan bahwa Pemohon Keberatan adalah kelompok orang atau perorangan yang mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang; Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Para Pemohon telah mendalilkan bahwa Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa Para Pemohon yakni Setya Indra Arifin dalam kapasitasnya sebagai Dosen Tetap bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan jabatan Asisten Ahli pada unit kerja LLDIKTI Wilayah III dan aktivis hukum serta A. Fahrur Rozi dalam kapasitasnya sebagai mahasiswa program studi Hukum Tata Negara di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang tergabung dalam sejumlah organisasi kemahasiswaan tingkat nasional dan aktif melakukan diskusi serta advokasi terhadap keputusan dan kebijakan pemerintahan; Bahwa Para Pemohon merasa dirugikan dengan berlakunya objek permohonan karena norma objek permohonan mengacaukan tatanan sistem ketatanegaraan, di mana kewenangan untuk mengevaluasi suatu jabatan yang telah disetujui oleh DPR tidak pernah diatur dan dijumpai asal-usul legalitasnya dalam undang-undang, dan bahkan bertentangan dengan norma dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Bahwa Para Pemohon menyatakan objek permohonan dapat merusak sistem dan tatanan ketatanegaraan, yang bertentangan dan mengingkari spirit hukum yang telah diperjuangkan Para Pemohon selama ini, oleh karenanya objek permohonan merugikan Para Pemohon sebagai seorang aktivis hukum yang aktif memperjuangkan penegakan hukum secara berkeadilan dan berkepastian hukum. Sehingga Para Pemohon mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil kepada Mahkamah Agung agar Pasal 228A ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 64 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 65 dari 68 halaman. Putusan Nomor 21 P/HUM/2025 Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib yang menjadi objek permohonan a quo dinyatakan bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Menimbang, bahwa terhadap dalil mengenai legal standing Para Pemohon, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut: - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung juncto Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, maka agar perorangan, kesatuan masyarakat adat, badan hukum publik/privat atau pihak lainnya dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam permohonan keberatan hak uji materiil, terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan: 1. Kualifikasi Pemohon dalam permohonan a quo sebagaimana disebut dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009; 2. Kerugian hak Pemohon secara spesifik/rinci (kerugian langsung yang dialami Pemohon) sebagai akibat berlakunya objek Hak Uji Materiil; - Bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 43 P/HUM/2013 tanggal 19 Desember 2013 dan Nomor 62 P/HUM/2013 tanggal 18 November 2013 telah menentukan syarat lainnya, yaitu bahwa timbulnya kerugian dimaksud karena adanya hubungan sebab akibat (causal verband), dan apabila permohonan yang bersangkutan kelak dikabulkan, maka kerugian yang bersangkutan memang dapat dipulihkan kembali dengan dibatalkannya objek permohonan hak uji materiil dimaksud; - Bahwa Para Pemohon adalah perorangan berkewarganegaraan Indonesia yang masing-masing berprofesi sebagai dosen dan mahasiswa (vide bukti P-3, P-4, P-5); - Bahwa Para Pemohon bukan calon yang ditetapkan untuk mengisi suatu jabatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 65 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 66 dari 68 halaman. Putusan Nomor 21 P/HUM/2025 rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat atau bukan pihak yang dituju dalam jabatan tertentu yang pengisiannya memerlukan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) oleh karenanya tidak terdapat kerugian hak yang dialami oleh Para Pemohon serta Para Pemohon tidak dapat menjelaskan kerugian yang bersifat spesifik dan aktual atau setidak- tidaknya potensial sehingga tidak ditemukan hubungan sebab-akibat (casual verband) antara kerugian yang dialami oleh Para Pemohon atas pemberlakuan Pasal 228A ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil a quo; - bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, terbukti Para Pemohon tidak mempunyai legal standing sehingga tidak mempunyai kepentingan dalam mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil atas Pasal 228A ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, sehingga tidak memenuhi syarat formal yang ditentukan dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 1 angka (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011; Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan a quo, maka permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima; Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara, dan oleh karenanya terhadap substansi permohonan a quo tidak perlu dipertimbangkan lagi; Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang- Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 66 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 67 dari 68 halaman. Putusan Nomor 21 P/HUM/2025 Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait; MENGADILI, 1. Menyatakan permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon 1. SETYA INDRA ARIFIN, 2. A. FAHRUR ROZI tersebut tidak dapat diterima; 2. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah); Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 25 Agustus 2025, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Prof. Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H. M.H., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Michael Renaldy Zein, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak. Anggota Majelis: Ketua Majelis, ttd. ttd. Prof. Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H. ttd. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN. Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 67 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 68 dari 68 halaman. Putusan Nomor 21 P/HUM/2025 Panitera Pengganti, ttd. Michael Renaldy Zein, S.H., M.H. Biaya-biaya: 1. Meterai Rp 10.000,00 2. Redaksi Rp 10.000,00 3. Administrasi HUM Rp 980.000,00 Jumlah Rp 1.000.000,00 Untuk salinan Mahkamah Agung RI a.n. Panitera, Panitera Muda Tata Usaha Negara, H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum NIP 19610514 198612 1 001 Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 68