21 P/HUM/2017

--- Page 1 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN Nomor 21 P/HUM/2017hkama DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Repub ### MAHKAMAH AGUNG Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 325, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6006), pada Agung Indonesia tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara: ### I. MAJELIS NASIONAL KORPS ALUMNI HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (KAHMI), badan hukum perkumpulan yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-321.HT.01.03.TH 2003, berkedudukan di Jl. Turi 1 Nomor 14, Rawa Barat, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Prof. Dr. Moh Mahfud, MD., jabatan Koordinator Presidium Majelis Nasional KAHMI;ahkamah SelanjutnyaRepublikdisebut sebagai Pemohon I; II. YAYASAN RE-IDE INDONESIA, badan hukum yayasan yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-297.AH.01.04 Tahun 2009, berkedudukan di Komplek Bela Casa Blok A3 No. 06. Lt. 2 Depok, Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh Budi Retno Minulyo, S.IP., M.E., jabatan AgungKetua Pengurus Yayasan; Indonesia Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II; III. Dr. AHMAD REDI, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kav. DKI BLK B 1 No. 6 RT.003/RW.009, Malaka Sari, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, pekerjaan dosen; Selanjutnya disebut sebagai Pemohon III; IV. Dr. SUPARJI, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jl. Kp. Melayu Kecil No. 2 RT.010/RW.009, Bukit Duri, Kecamatan Tebet, pekerjaan Dosen;ahkamah Republik Selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV; Halaman 1 dari 43 halaman. Putusan Nomor 21 P/HUM/2017 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1 mah blik --- --- Page 2 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id V. Dr. M. ALFAN ALFIAN, M., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jl. Matahari No. 76 RT.005/RW.011,hkama Jatibening, Kecamatan Pondokgede, Kota Bekasi, Jawa Repub Barat, pekerjaan Dosen; Selanjutnya disebut sebagai Pemohon V; Selanjutnya memberi kuasa kepada : 1. Bisman Bhaktiar, S.H., M.H., M.M.; 1. Veri Junaidi, S.H., M.H.; 1. Jamil B., S.H.; 1. Ikhwan Fahrojih, S.H.; Agung Indonesia 1. Wahyu Iswantoro, S.H.; Kesemuanya Para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam “Tim Hukum KAHMI Penyelamat Aset Negara”, beralamat di Jl. Turi 1 Nomor 14 Senopati Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Maret 2017; Selanjutnya Pemohon I, II, III, IV dan V disebut sebagai Para Pemohon; melawan:ahkamah Republik PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat; Selanjutnya disebut sebagai Termohon; Mahkamah Agung tersebut; Membaca surat-surat yang bersangkutan; ### DUDUK PERKARA Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya Agung Indonesia tertanggal 9 Maret 2017 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada Tanggal 14 Maret 2017 dan diregister dengan Nomor 21 P/HUM/2017 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 325, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6006) dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:ahkamah Republik Halaman 2 dari 43 halaman. Putusan Nomor 21 P/HUM/2017 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2 mah blik --- --- Page 3 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id A. Kewenangan Mahkamah Agung; 1. Bahwa berdasarkan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasarhkama Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Agung Repub mempunyai kewenangan konstitusional untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang- undang, sebagaimana dinyatakan “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang- undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang”; 1. Bahwa kewenangan untuk menguji peraturan perundang-undangan di Agung Indonesia bawah undang-undang tersebut diatur dalam Pasal 31 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menyebutkan: - Mahkamah Agung mempunyai kewenangan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang- undang;ahkamah Republik b. Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang- undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku; - Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada Tingkat Kasasi maupun Agung berdasarkan permohonan langsung pada MahkamahIndonesiaAgung; - Peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 1. Bahwa kewenangan tersebut juga diatur dalam Pasal 20 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan “Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang”; 4. Bahwa kedudukan/hierarkiRepubliksetiap jenis atau bentuk peraturanahkamah perundang-undangan telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU Halaman 3 dari 43 halaman. Putusan Nomor 21 P/HUM/2017 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3 mah blik --- --- Page 4 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Pembentukan PUU, ditentukan sebagai berikut: “Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:hkama - UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Repub - Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; - Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang; - Peraturan Pemerintah; - Peraturan Presiden; - Peraturan Daerah Provinsi, dan; - Peraturan Daerah Kabupaten/Kota”; Agung Indonesia Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan: “Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”; Dalam bagian penjelasan dari Pasal 7 ayat (2) UU Pembentukan PUU dinyatakan bahwa “Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “hierarki” adalah penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang- undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang- undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi”;ahkamah Republik Dengan demikian, sesuai dengan asas hukum lex superior derogat legi inferiori, maka setiap ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang. Bilamana terdapat ketentuan dalam Peraturan Pemerintah yang bertentangan dengan Undang-Undang, maka ketentuan tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 1. Bahwa lebih lanjut dalam Pasal 9 ayat (2) UU Pembentukan PUU Agung menegaskan kewenangan Mahkamah Agung dalamIndonesiapengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, sebagaimana dinyatakan “Dalam hal suatu peraturan perundangan di bawah undang-undang diduga bertentangan dengan undang- undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung”; 1. Bahwa secara hierarki kedudukan Peraturan Pemerintah adalah di bawah UUD 1945 dan Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), sehingga didalam pembentukan maupun muatan materi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah tidak boleh bertentanganRepublikdengan UUD 1945 dan Undang-ahkamah Undang/Perpu. Jadi apabila suatu Peraturan Pemerintah Halaman 4 dari 43 halaman. Putusan Nomor 21 P/HUM/2017 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4 mah blik --- --- Page 5 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, maka dapat dimohonkan untuk diuji melalui uji materiil kepadahkama Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; Repub 1. Bahwa kewenangan untuk melakukan uji materi terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang secara teknis telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil (selanjutnya disebut “Perma 1/2011”), yang juga menegaskan dalam Pasal 1 butir ke-1 sebagai berikut “Hak Uji Materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan peraturan perundang-undangan di bawah Agung Indonesia undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi; 1. Bahwa Permohonan uji materiil yang diajukan dalam permohonan ini adalah pengujian PP 72/2016, dengan alasan dan keberatan karena beberapa pasal/ayat dan ketentuan dalam PP 72/2016 bertentangan dengan Undang-Undang yang kedudukannya lebih tinggi, yakni: - Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN) (Bukti P-2); - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuanganahkamah Republik Negara (UU Keuangan Negara) (Bukti P-3); - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU Pembentukan PUU) (Bukti P-4); 1. Bahwa yang dimohonkan untuk diuji dalam permohonan ini adalah Peraturan Pemerintah yang secara hierarkhis berada di bawah undang-undang, sehingga dengan demikian Mahkamah Agung Agung berwenang untuk melakukan uji materiil PP 72/2016Indonesiaa quo; 1. Bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan Uji Materiil terhadap PP 72/2016 serta mengingat permohonan a quo diajukan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam Perma 1/2011, maka Permohonan Uji Materiil terhadap PP 72/2016 yang diajukan oleh Para Pemohon, sepatutnya dapat diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia; Republikahkamah Halaman 5 dari 43 halaman. Putusan Nomor 21 P/HUM/2017 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5 mah blik --- --- Page 6 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon; 1. Berdasarkan ketentuan Pasal 31 A ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayathkama **(4), Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Repub** atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menyatakan sebagai berikut: 1. Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dilakukan langsung oleh Pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia; 1. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat Agung Indonesia dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yaitu: - Perorangan Warga Negara Indonesia; - Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang; atau - Badan hukum publik atau badan hukum privat; 1. Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:ahkamah Republik a. Nama dan alamat Pemohon; - Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan menguraikan dengan jelas bahwa: 1. Materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau Agung 2. Pembentukan peraturan perundang-undanganIndonesiatidak memenuhi ketentuan yang berlaku; dan - Hal-hal yang diminta untuk diputus; 1. Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Mahkamah Agung paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya Permohonan;” 1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Perma 1/2011 menyebutkan bahwa Pemohon keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah AgungRepublikatas berlakunya suatu perundang-undangan tingkatahkamah lebih rendah dari Undang-Undang, maka dengan demikian Pemohon Halaman 6 dari 43 halaman. Putusan Nomor 21 P/HUM/2017 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6 mah blik --- --- Page 7 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id termasuk dalam kualifikasi yang telah ditentukan dalam Perma 1/2011 sehingga dapat dinyatakan mempunyai kedudukan hukum (legalhkama standing) dalam pengajuan perkara ini; Repub 1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah subjek hukum yang telah berbadan hukum di Indonesia yang mempunyai maksud dan tujuan di bidang sosial untuk memantapkan visi keislaman, kebangsaan dan kecendikiaan yang dalam kegiatannya dapat dilakukan melalui berbagai usaha-usaha pembinaan, pengembangan, advokasi, pemberdayaan masyarakat, peran politik kebangsaan, dan sebagainya. Pengajuan permohonan pengujian terhadap PP 72/2016 merupakan mandat Agung Indonesia organisasi dalam melakukan peran kebangsaan sebagai upaya perwujudan masyarakat masyarakat adil dan makmur yang diridhoi oleh Allah SWT melalui penegakan hukum dan keadilan. Hal ini tercermin di dalam Anggaran Dasar dan/atau akta pendirian organisasi. (Bukti P-6 dan P-7); 1. Bahwa organisasi dapat bertindak mewakili kepentingan publik/umum adalah organisasi yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan maupun yurisprudensi, yaitu berbentuk badan hukum atau kelompok masyarakat dan organisasiahkamah Republik tersebut telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya; 1. Bahwa Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V merupakan warga negara Indonesia dalam kapasitasnya sebagai Pemohon perorangan yang oleh Undang-Undang Dasar 1945 diberikan hak-hak konstitusional antara lain tetapi tidak terbatas pada: - Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 ”Setiap orang berhak atas pengakuan, Agung jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum Indonesiayang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”; - Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 ”Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”; 1. Bahwa Para Pemohon adalah badan hukum privat dan perorangan yang dirugikan hak hukumnya atas berlakunya pasal/ayat/rincian huruf dalam PP 72/2016 sebagai berikut: - Pasal 2 ayat (2) huruf b PP 72/2016: “barang milik negara”; b. Pasal 2A ayatRepublik(1) PP 72/2016: “Penyertaan Modal Negara yangahkamah berasal dari kekayaan negara berupa saham milik negara pada Halaman 7 dari 43 halaman. Putusan Nomor 21 P/HUM/2017 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7 mah blik --- --- Page 8 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id BUMN atau Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam ### Pasal 2 ayat (2) huruf d kepada BUMN atau Perseroan Terbatas lain,hkama dilakukan oleh Pemerintah Pusat tanpa melalui mekanisme Repub Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara”; - Pasal 2A ayat (2) PP 72/2016: “Dalam hal kekayaan negara berupa saham milik negara pada BUMN sebagaimana dimaksud dalam ### Pasal 2 ayat (2) huruf d dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN lain sehingga sebagian besar saham dimiliki oleh BUMN lain, maka BUMN tersebut menjadi anak perusahaan BUMN dengan ketentuan negara wajib memiliki saham dengan hak istimewa yang Agung Indonesia diatur dalam anggaran dasar”; - Pasal 2A ayat (6) PP 72/2016: “anak perusahaan BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepemilikan sebagian besar saham tetap dimiliki oleh BUMN lain tersebut”; - Pasal 2A ayat (7) PP 72/2016: “Anak perusahaan BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlakukan sama dengan BUMN untuk hal sebagai berikut: - mendapatkan penugasan Pemerintah atau melaksanakan pelayanan umum, dan/atau;ahkamah Republik b. mendapatkan kebijakan khusus negara dan/atau Pemerintah, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam dengan perlakuan tertentu sebagaimana diberlakukan bagi BUMN; 1. Bahwa Para Pemohon adalah badan hukum privat dan perorangan yang dirugikan atau potensial dirugikan hak hukumnya atas berlakunya PP 72/2016 sebagaimana yang dimohonkan dalam uji materi ini yang bertentangan dengan undang-undang di atasnya, karena dapat Agung menimbulkan ketidakpastian hukum dan mereduksi Indonesiahak hukum para Pemohon dalam memperoleh jaminan dan perlindungan hukum serta keadilan dan kesejahteraan selaku warga negara; 1. Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon uji materiil PP 72/2016 dan mempunyai hubungan hukum (causal verband) terhadap pengujian PP 72/2016 a quo; 1. Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas keseluruhan Para Pemohon telah memenuhi kualitas maupun kapasitas sebagai Pemohon pengujian PP 72/2016Republiksebagaimana ditentukan dalam Undang-Undangahkamah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Halaman 8 dari 43 halaman. Putusan Nomor 21 P/HUM/2017 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8 mah blik --- --- Page 9 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Perma 1/2011. Oleh karena itu, jelas pula keseluruhan para Pemohon memiliki hakhkama dan kepentingan hukum mewakili kepentingan publik untuk mengajukan Repub permohonan pengujian PP 72/2016 a quo terhadap UU BUMN, UU Keungan Negara, dan UU Pembentukan PUU; C. Alasan Dan Pokok Permohonan; Pendahuluan; Bahwa keberadaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam sistem perekonomian nasional merupakan implementasi dari amanat konstitusi UUD Negara RI Tahun 1945 khususnya Pasal 33 ayat (2) yang menyatakan Agung Indonesia “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara” dan ayat (3) yang menyatakan “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Hubungan antara BUMN dengan konsep penguasaan negara juga tercantum dalam beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi, diantaranya Putusan Nomor 002/PUU-I/2003 (hal. 208) (Bukti P-8): “… pengertian “dikuasai oleh negara” haruslah diartikan mencakup makna penguasaan oleh negara dalam arti luas yang bersumber danahkamah Republik diturunkan dari konsep kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya”, termasuk pula di dalamnya pengertian publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud. Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (beleid) dan tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan Agung (beheersdaad), dan pengawasan (toezichthoudensdaad)Indonesiauntuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Fungsi pengurusan (bestuursdaad) oleh negara dilakukan oleh Pemerintah dengan kewenangannya untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas perizinan (vergunning), lisensi (licentie), dan konsesi (consessie). Fungsi pengaturan oleh negara (regelendaad) dilakukan melalui kewenangan legislasi oleh DPR bersama Pemerintah, dan regulasi oleh Pemerintah. Fungsi pengelolaan (beheersdaad) dilakukan melalui mekanisme pemilikan saham (share-holding) dan/atau melalui keterlibatan langsung dalam manajemenRepublikBadan Usaha Milik Negara atau Badanahkamah Hukum Milik Negara sebagai instrumen kelembagaan, yang melaluinya Halaman 9 dari 43 halaman. Putusan Nomor 21 P/HUM/2017 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9 mah blik --- --- Page 10 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Negara, c.q. Pemerintah, mendayagunakan penguasaannya atas sumber-sumber kekayaan itu untuk digunakan bagi sebesar-besarnyahkama kemakmuran rakyat”; Repub Penguasaan negara melalui penyertaan modal dan dalam bentuk perusahaan negara juga ditegaskan oleh Prof. Bagir Manan (dalam Bagir Manan, Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara, 1995, hal. 12.) yang merumuskan cakupan pengertian dikuasai oleh negara atau hak penguasaan negara sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat (2) dan (3) termasuk di dalamnya melalui penyertaan modal dan dalam bentuk perusahaan negara; Agung Indonesia Maksud dan tujuan keberadaan BUMN sebagaimana ditegaskan dalam UU BUMN adalah memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya, mengejar keuntungan yang dapat menjadi sumber pendapatan bagi negara, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak, menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi, dan turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomiahkamah Republik lemah, koperasi, dan masyarakat; Di samping itu, BUMN juga mempunyai peran strategis sebagai pelaksana pelayanan publik dan dapat berfungsi sebagai penyeimbang kekuatan-kekuatan ekonomi swasta besar. BUMN juga merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang signifikan dalam bentuk berbagai jenis pajak, dividen, penerimaan bukan pajak (PNBP) dan hasil privatisasi. Pelaksanaan peran BUMN tersebut diwujudkan dalam kegiatan usaha pada Agung hampir seluruh sektor perekonomian, seperti sektor pertanian,Indonesiaperkebunan, kehutanan, manufaktur, energi, pertambangan, keuangan, pos dan telekomunikasi, transportasi, listrik, industri dan perdagangan, serta konstruksi; Melihat peran penting, maksud dan tujuan keberadaan BUMN yang intinya turut mendukung dalam tercapai tujuan nasional untuk mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat, maka keberadaan BUMN harus dijaga agar tetap menjadi milik negara. Dengan tetap menjadi milik negara, maka akan lebih maksimal untuk mendukung pembangunan nasional dan memberikan kesejahteraanRepublikbagi masyarakat. Kepemilikan BUMN olehahkamah negara menjamin akses langsung negara terhadap BUMN untuk menjamin Halaman 10 dari 43 halaman. Putusan Nomor 21 P/HUM/2017 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10 mah blik --- --- Page 11 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id agar BUMN tersebut tetap berjalan sesuai dengan tujuan pembentukkannya dan tetap berorientasi untuk kepentingan negara dan masyarakat. Olehhkama karena itu, perlu ada upaya menghindarkan BUMN dari tindakan-tindakan Repub pengeksploitasian di luar asas tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance). Lebih dari itu perlu jaminan agar peran pemerintah (negara) sebagai pemegang saham/pemilik modal BUMN tidak dihilangkan atau direduksi dengan privatisasi yang bertentangan dengan undang- undang; BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang Agung Indonesia berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Berdasarkan hal tersebut, maka kekayaan/keuangan BUMN merupakan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g UU Keuangan Negara, yang menyatakan bahwa keuangan negara meliputi “kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah”. Kekayaan/keuangan BUMN yang merupakan keuangan negara juga telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamahahkamah Republik Konstitusi Nomor 48/PUU-XI/2013 (Bukti P-9) dan Nomor 62/PUU-XI/2013 (Bukti P-10) yang pada pokoknya menegaskan bahwa ketentuan tentang kekayaan/keuangan BUMN merupakan keuangan negara sebagaimana diatur dalam UU Keuangan Negara telah tepat dan konstitusional; Konsekuensi bahwa keuangan BUMN merupakan keuangan negara, maka penyertaan modal negara dan penambahan maupun pengurangan penyertaan modal negara pada BUMN harus melalui mekanisme yang diatur Agung dalam Undang-undang tentang Keuangan Negara sertaIndonesiaberdasarkan mekanisme Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) termasuk juga harus dengan persetujuan DPR RI sebagai lembaga representasi rakyat yang mempunyai fungsi anggaran dan pengawasan. Oleh karena itu, penyertaan modal negara, penambahan maupun pengurangan penyertaan modal negara pada BUMN yang tidak melalui mekanisme APBN dan persetujuan DPR RI jelas merupakan pelanggaran terhadap undang-undang; Berdasarkan uraian singkat pendahuluan ini dan bahwa pada tanggal 30 Desember 2016 Presiden Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah RepublikRepublik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 tentangahkamah Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 Tentang Tata Halaman 11 dari 43 halaman. Putusan Nomor 21 P/HUM/2017 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11 mah blik --- --- Page 12 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas (PP 72/2016), maka dengan hormathkama bersama ini kami menyampaikan pokok-pokok permohonan dan alasan Repub sebagai berikut: I. Pasal 2 ayat (2) huruf b PP 72/2016 bertentangan dengan UU BUMN 1. Bahwa Pasal 2 ayat (2) huruf b PP 72/2016 berbunyi “barang milik negara” (Bukti P-1); 1. Bahwa Pasal 2 ayat (2) huruf b tersebut di atas tidak dapat dipisahkan dengan keseluruhan isi dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat **(2) PP 72/2016 secara lengkap berbunyi sebagai berikut: Agung Indonesia** **(1) Penyertaan Modal Negara ke dalam BUMN dan Perseroan** Terbatas bersumber dari: - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; - kapitalisasi cadangan, dan/atau; - sumber lainnya; **(2) Sumber Penyertaan Modal Negara yang berasal dari Anggaran** pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kekayaan negara berupa: - dana segar;ahkamah Republik b. barang milik negara; - piutang negara pada BUMN atau Perseroan Terbatas; - saham milik negara pada BUMN atau Perseroan Terbatas, dan/atau; - aset negara lainnya; 1. Bahwa jika dijelaskan lebih lanjut Pasal 2 ayat (2) PP 72/2016 a quo merupakan perubahan dari pasal yang sama dalam peraturan Agung pemerintah sebelumnya, yaitu PP 44/2005 (Bukti IndonesiaP-1A) yang berisi sebagai berikut: Sumber yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah: - dana segar; - proyek-proyek yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; - piutang negara pada BUMN atau Perseroan Terbatas, dan/atau; - aset-aset negara lainnya; 4. Bahwa apabila Republikdimasukan dalam tabel persandingan, maka akanahkamah tampak perbedaan PP 44/2005 dengan PP 72/2016 sebagai berikut: Halaman 12 dari 43 halaman. Putusan Nomor 21 P/HUM/2017 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12 mah blik --- --- Page 13 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id ### Pasal 2 ayat (2) PP 44/2005 Pasal 2 ayat (2) PP 72/2016hkama Sumber yang berasal dari Anggaran Sumber Penyertaan Modal Repub Pendapatan dan Belanja Negara Negara yang berasal dari sebagaimana dimaksud pada ayat Anggaran pendapatan dan **(1) huruf a adalah: Belanja Negara sebagaimana** dimaksud pada ayat (1) huruf a a. dana segar; meliputi kekayaan negara berupa - proyek-proyek yang dibiayai oleh - dana segar; Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; b. barang milik negara; - piutang negara pada BUMN atau c. piutang negara pada BUMN Agung Indonesia Perseroan Terbatas; dan/atau atau Perseroan Terbatas; - aset-aset negara lainnya. d. saham milik negara pada BUMN atau Perseroan Terbatas; dan/atau - aset negara lainnya. 1. Bahwa dengan perubahan tersebut telah terdapat perubahan isi ### Pasal 2 ayat (2) huruf b, yang sebelumnya di PP 44/2005 berbunyi “proyek-proyek yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanjaahkamah Negara” dihapusRepublikdan diubah menjadi berbunyi “barang milik negara”; 1. Bahwa perubahan Pasal 2 ayat (2) huruf b dengan menghapus isi huruf b “proyek-proyek yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara” dan mengganti dengan “barang milik negara” bertentangan dengan Pasal 4 ayat (2) UU BUMN yang berbunyi sebagai berikut: Penyertaan modal negara dalam rangka pendirian atau penyertaan Agungpada BUMN bersumber dari: Indonesia - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; - kapitalisasi cadangan; - sumber lainnya; Penjelasan huruf a; Termasuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yaitu meliputi pula proyek-proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dikelola oleh BUMN dan/atau piutang negara pada BUMN yang dijadikan sebagai penyertaan modal negara; 1. Bahwa UU BUMN telah menyatakan bahwa “proyek-proyek yangahkamah Republik dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara” Halaman 13 dari 43 halaman. Putusan Nomor 21 P/HUM/2017 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13 mah blik --- --- Page 14 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id merupakan bagian dari APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) UU BUMN, namun dalam PP 72/2016 dihapus danhkama digantikan dengan frasa “barang milik negara”. Hal ini merupakan Repub pelanggaran berupa penghapusan dan perubahan norma yang ada di UU BUMN melalui PP 72/2016, sehingga jelas ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf b PP 72/2016 bertentangan dengan UU BUMN sepajang tidak dimaknai “Proyek-proyek yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara”; 1. Bahwa dengan dihapusnya ketentuan huruf b atau tidak dicantumkannya ketentuan “proyek-proyek yang dibiayai oleh Agung Indonesia Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara” yang digantikan dengan frasa “Barang Milik Negara” akan memiliki risiko terbukanya mekanisme pencucian aset negara menjadi aset badan usaha lain karena terdapat degradasi dalam proses maupun pengawasannya. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut: Pada saat suatu barang masih berstatus sebagai Barang Milik Negara, maka pemindahtanganannya memerlukan persetujuan DPR RI atau Menteri Keuangan sesuai dengan batas kewenangannya (vide Pasal 4 ayat (2) huruf d dan g Peraturan Pemerintah Nomor 27ahkamah Republik Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Bukti P-11). Namun, apabila Barang Milik Negara tersebut dijadikan penyertaan modal pada BUMN, maka akan bertransformasi menjadi aktiva/aset dari BUMN. Selanjutnya, apabila dikemudian hari akan dilakukan pemindahtanganan barang milik negara tersebut yang telah menjadi barang milik BUMN ke badan usaha lain, maka persetujuan untuk pemindahtanganan aktiva/aset BUMN cukup Agung dengan persetujuan RUPS/Menteri atau DewanIndonesiaKomisaris (vide ### Pasal 25 Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER- 02/MBU/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap BUMN (Bukti P-12); 1. Bahwa dari penjelasan tersebut di atas, tampak jelas telah terjadi degradasi dalam proses persetujuan untuk pemindahtanganan suatu Barang Milik Negara yang bertransformasi menjadi aktiva/aset BUMN sebagai akibat penyertaan modal pemerintah, yang sebelumnya saat masih status “Barang Milik Negara” pemindahtanganannyaRepublikharus melalui persetujuan Menteri Keuanganahkamah dan DPR RI, namun saat sudah berubah menjadi “Barang Milik Halaman 14 dari 43 halaman. Putusan Nomor 21 P/HUM/2017 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14 mah blik --- --- Page 15 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id BUMN” pemindahtanganannya cukup melalui RUPS atau persetujuan Dewan Komisaris BUMN tersebut;hkama 1. Bahwa karena terjadi degradasi dalam proses persetujuan Repub pemindahtangan atau pelepasan “barang Milik Negara”, akibat dari transformasi Barang Milik Negara menjadi aktiva/aset BUMN karena penyertaan modal negara, maka memiliki risiko dan berpotensi terbukanya mekanisme pencucian aset negara tanpa mekanisme pengawasan DPR RI atau Menteri Keuangan (sesuai dengan batasan yang menjadi kewenangannya); 1. Bahwa dengan perubahan isi Pasal 2 ayat (2) huruf b PP 72/206 a Agung Indonesia quo, yang tidak lagi mencantumkan “proyek-proyek yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara”, maka perjanjian penerusan pinjaman yang diperoleh negara/pemerintah dari lembaga-lembaga donor (skema konversi two step loan atau subsidiary loan agreement) yang selama ini kerap dilakukan untuk pembangunan infrastruktur (seperti dari Japan Bank for International Corporation/JBIC, Asian Development Bank/ADB, International Bank for Reconstruction and Development/IBRD), yang umumnya memberikan pinjaman lunak dan dengan bunga rendah tidak dapatahkamah Republik lagi dilakukan; Kalaupun toh dapat dilakukan, proyek-proyek yang dibiayai dari APBN tersebut harus berwujud dahulu dan menjadi Barang Milik Negara baru kemudian dapat dilakukan penyertaan modal negara kepada BUMN yang bersangkutan dan hal ini akan memperpanjang proses dan birokrasi; 1. Bahwa penghapusan kalimat “proyek-proyek yang dibiayai oleh Agung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara” yang digantikanIndonesiadengan frasa “Barang Milik Negara” tidak sesuai dengan norma yang ada di UU BUMN, karena pengaturan dalam Peraturan Pemerintah tidak boleh bertentangan dengan norma yang ada dalam Undang-Undang. Hal ini juga ditegaskan oleh Prof. Dr. A. Hamid Attamimi (dalam Maria Farida Indriati S. Ilmu Perundang-undangan; Jenis, fungsi, dan materi muatan, Kanisius. 1996, hal. 45), yang menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah tidak dapat menambah atau mengurangi ketentuan Undang-Undang yang bersangkutan atau yang menjadi Republikdasar pembentukkannya. Dengan demikian cukupahkamah beralasan untuk menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (2) huruf b PP Halaman 15 dari 43 halaman. Putusan Nomor 21 P/HUM/2017 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15 mah blik --- --- Page 16 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id 72/2016 bertentangan dengan Pasal 4 ayat (2) UU BUMN; II. Pasal 2A ayat (1) dan ayat (2) PP 72/2016 bertentangan dengan UUhkama Pembentukan PUU, UU Keuangan Negara, dan UU BUMN; Repub 1. Bahwa Pasal 2A ayat (1) PP 72/2016 berbunyi sebagai berikut: “Penyertaan Modal Negara yang berasal dari kekayaan negara berupa saham milik negara pada BUMN atau Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d kepada BUMN atau Perseroan Terbatas lain, dilakukan oleh Pemerintah Pusat tanpa melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara”; Agung Indonesia Bagian Penjelasan: Saham milik negara pada BUMN atau Perseroan Terbatas pada hakekatnya merupakan kekayaan negara yang sudah dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sehingga pengalihan saham dimaksud untuk dijadikan penyertaan pada BUMN atau Perseroan Terbatas tidak dilakukan melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (Bukti P-1); Terdapat Pertentangan Antar Pasal dalam PP 72/2016 (Pasal 2A Ayat (1) Bertentangan dengan Pasal 2 Ayat (2));ahkamah Republik 2. Bahwa Pasal 2A ayat (1) PP 72/2016 a quo merujuk atau merupakan penjabaran lebih lanjut dari pasal sebelumnya, yaitu Pasal 2 ayat (2) PP yang sama yang berbunyi sebagai berikut: “Sumber Penyertaan Modal Negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud pada ayat **(1) huruf a meliputi kekayaan negara berupa:** - dana segar; Agung b. barang milik negara; Indonesia - piutang negara pada BUMN atau Perseroan Terbatas; - saham milik negara pada BUMN atau Perseroan Terbatas, dan/atau; - aset negara lainnya”; Dari kutipan isi pasal/ayat di atas, dapat dijelaskan bahwa ketentuan pada Pasal 2 ayat (2) huruf d “saham milik negara pada BUMN atau Perseroan Terbatas” merupakan rincian dari sumber Penyertaan Modal Negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diantaranyaRepublikadalah saham milik negara pada BUMNahkamah atau Perseroan Terbatas; Halaman 16 dari 43 halaman. Putusan Nomor 21 P/HUM/2017 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16 mah blik --- --- Page 17 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Jadi jelas bahwa apabila menurut Pasal 2 ayat (2) “saham milik negara pada BUMN atau Perseroan Terbatas” merupakan bagianhkama dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Repub Namun, dalam Pasal 2A ayat (1) di PP yang sama diatur tanpa melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Jadi dengan sendirinya ketentuan dalam Pasal 2A ayat (1) PP 72/2016 bertentangan dengan Pasal 2 ayat (2) di PP yang sama; Bagaimana mungkin sesuatu yang merupakan bagian atau rincian dari APBN, tetapi di pasal berikutnya diatur tidak melalui mekanisme APBN? Dari uraian di atas telah jelas terdapat pertentangan antar Agung Indonesia pasal/ketentuan dalam PP 72/2016; 1. Bahwa pertentangan isi atau ketidaksesuaian pasal satu dengan yang lainnya dalam sebuah peraturan perundang-undangan akan mengakibatkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan UU Pembentukan PUU (Bukti P-4) karena melanggar “Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik”, yaitu: “kejelasan rumusan” (Pasal 5) dan melanggar “asas ketertiban dan kepastian hukum” (Pasal 6). Berdasarkan hal tersebut, maka ketidaksesuaian/pertentangan antara Pasal 2A ayat (1) PP 72/2016ahkamah Republik dengan Pasal 2 ayat (2) di PP yang sama merupakan pelanggaran dan bertentangan dengan UU Pembentukan PUU; ### Pasal 2A ayat (1) PP 72/2016 Bertentangan dengan UU Keuangan Negara; 1. Bahwa Pasal 2A ayat (1) PP 72/2016 yang lengkapnya berbunyi “Penyertaan Modal Negara yang berasal dari kekayaan negara berupa saham milik negara pada BUMN atau Perseroan Terbatas Agung kepada BUMN atau Perseroan Terbatas lain,Indonesiadilakukan oleh Pemerintah Pusat tanpa melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara” bertentangan dengan UU Keuangan Negara. (Bukti P-3); 1. Bahwa ketentuan Pasal 2A ayat (1) PP 72/2016 tersebut di atas yang menyatakan bahwa “tanpa melalui mekanisme Anggaran dan Pendapatan Belanaja Negara” bertentangan dengan Pasal 24 ayat **(2) UU Keuangan Negara yang menyatakan “Pemberian** pinjaman/hibah/penyertaan modal dan penerimaan pinjaman/hibah sebagaimana dimaksudRepublikdalam ayat (1) terlebih dahulu ditetapkanahkamah dalam APBN/APBD”; Halaman 17 dari 43 halaman. Putusan Nomor 21 P/HUM/2017 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 17 mah blik --- --- Page 18 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Berdasarkan ketentuan tersebut, penyertaan modal negara kepada BUMN mensyaratkan ditetapkan terlebih dahulu dalam APBN.hkama Dengan ditetapkan dalam APBN, maka melalui proses pembahasan Repub dan memerlukan persetujuan DPR sesuai tahapan pembahasan RAPBN. Hal ini juga telah pernah ditegaskan oleh Pemerintah sesuai dengan Keterangan Pemerintah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XI/2013 (hal. 112) [Bukti P-9] yang menyatakan “…tujuan negara melakukan pemisahan kekayaan negara adalah untuk menempatkan kekayaan negara sehingga dapat dikelola secara korporasi yang nantinya menjadi salah satu Agung Indonesia upaya yang dapat menjaga potensi penerimaan yang telah menjadi hak negara sehingga menghasilkan manfaat bagi peningkatan perekonomian negara serta meningkatkan kesejahteraan dan kecerdasan masyarakat. Proses terhadap pelaksanaan hal tersebut harus mendapat persetujuan dari seluruh rakyat Indonesia yang terwakili melalui persetujuan DPR, sehingga pemisahan kekayaan negara sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf g dan huruf i UU Keuangan Negara telah mewakili semangat pengelolaan APBN dan distribusi keuangan negara yang efisien sehingga dapat digunakanahkamah Republik untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”; Pada saat Pemerintah melakukan investasi berupa Penyertaan Modal Negara kepada perusahaan negara, keputusan investasi tersebut harus melalui persetujuan DPR RI yang merupakan representasi dari rakyat dan alokasinya tercantum dalam UU APBN serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, begitu pula dengan divestasi yang akan dilakukan oleh Agung Pemerintah; Indonesia 1. Bahwa saham milik negara pada BUMN atau Perseroan Terbatas pada hakekatnya merupakan kekayaan negara/keuangan negara sebagaimana diatur dalam UU Keuangan Negara, Pasal 1 angka 1 menyatakan “Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”. Lebih lanjut dalam Pasal 2 huruf g UU Keuangan Negara menyatakan “kekayaanRepubliknegara/kekayaan daerah yang dikelolaahkamah sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, Halaman 18 dari 43 halaman. Putusan Nomor 21 P/HUM/2017 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 18 mah blik --- --- Page 19 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaanhkama daerah”. Jadi berdasarkan ketentuan dalam UU Keuangan Negara Repub kekayaan negara yang dipisahkan dalam BUMN merupakan keuangan negara, sehingga kebijakan dan perlakuanya harus melalui mekanisme APBN; 1. Bahwa penyertaan modal negara yang berasal dari kekayaan negara berupa saham milik negara pada BUMN atau perseroan terbatas harus melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Hal ini juga telah dijelaskan oleh Pemerintah sesuai Agung Indonesia dengan Keterangan Pemerintah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013 (hal. 88-89 dan 108) (Bukti P-10) yang menyatakan “Pada saat Pemerintah melakukan investasi berupa Penyertaan Modal Negara kepada perusahaan negara, keputusan investasi tersebut harus melalui persetujuan DPR RI yang merupakan representasi dari rakyat dan alokasinya tercantum dalam UU APBN serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku, begitu pula dengan divestasi yang akan dilakukan oleh Pemerintah”;ahkamah Republik Masih dalam Putusan yang sama di bagian yang berbeda (hal. 105), Pemerintah kembali menegaskan tentang keharusan dilakukan proses dengan DPR sebagaimana dinyatakan “Dikarenakan sub bidang fiskal-moneter dan kekayaan negara yang dipisahkan berkaitan dengan hak dan kewajiban negara, maka keuangan negara tersebut harus dikelola dan dipertanggungjawabkan dengan cara pengelolaan keuangan negara di mana harus dibicarakan dan Agung diawasi oleh representasi rakyat”; Indonesia Dari uraian tersebut di atas, maka jelas bahwa ketentuan Pasal 2A ayat (1) PP 72/2016 bertentangan dengan Keterangan Pemerintah sendiri yang telah disampaikannya dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi. Hal ini semakin memperkuat alasan untuk menyatakan ### Pasal 2A ayat (1) PP 72/2016 bertentangan dengan UU Keuangan Negara; ### Pasal 2A ayat (1) PP 72/2016 Mengkerdilkan Fungsi DPR RI dan Bertentangan dengan Rekomendasi DPR RI; 8. Bahwa Pasal 2ARepublikayat (1) PP 72/2016 yang menyatakan “Penyertaanahkamah Modal Negara yang berasal dari kekayaan negara berupa saham Halaman 19 dari 43 halaman. Putusan Nomor 21 P/HUM/2017 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 19 mah blik --- --- Page 20 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id milik negara pada BUMN atau Perseroan Terbatas kepada BUMN atau Perseroan Terbatas lain, dilakukan oleh Pemerintah Pusathkama tanpa melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Repub Negara”, maka dengan sendirinya proses penyertaan modal negara yang berasal dari kekayaan negara berupa saham milik negara pada BUMN tidak melalui proses pembahasan dan persetujuan DPR RI sebagai lembaga representasi rakyat; Jadi ketentuan a quo yang menyatakan “…tanpa melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara” telah dengan jelas menghilangkan peran dan fungsi DPR RI; Agung Indonesia 1. Bahwa dengan adanya Pasal 2A ayat (1) PP 72/2016, secara nyata telah mengkerdilkan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sebagai lembaga representasi rakyat in casu para Pemohon dan rakyat Indonesia, baik pada tataran pelaksanaan fungsi legislasi, fungsi anggaran maupun fungsi pengawasan; 1. Bahwa terkait dengan penyertaan modal negara di BUMN a quo, DPR RI pada tahun 2014 juga telah menyampaikan rekomendasi sesuai hasil Panitia Kerja (Panja) Aset Komisi VI DPR RI sebagaimana surat Nomor No.AG/09727/DPR RI/IX/2014 tanggal 30ahkamah Republik September 2014 (Bukti P-13) yang berisi sebagai berikut: - Panja Aset BUMN Komisi VI DPR RI merekomendasikan kepada pemerintah untuk menghentikan proses penjualan/ pelepasan/ pemindahtanganan dan KSO aset BUMN serta pendirian anak perusahaan BUMN yang tidak sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, UU Nomor 1 Tahun Agung 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan PPIndonesiaNomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas; - Panja Aset BUMN Komisi VI DPR RI merekomendasikan kepada Kementerian BUMN untuk menghentikan pembentukan holding BUMN yang berpotensi untuk menghilangkan BUMN dan mengakibatkan terbentuknya anak perusahaan yang berasal dari induk BUMN (Persero); Dari hasil PanjaRepublikAset BUMN Komisi VI DPR RI tersebut, jelas bahwaahkamah ### Pasal 2A ayat (1) PP 72/2016 telah mengkerdilkan fungsi DPR RI Halaman 20 dari 43 halaman. Putusan Nomor 21 P/HUM/2017 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 20 mah blik --- --- Page 21 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id dan juga telah tidak mengindahkan rekomendasi DPR RI; ### Pasal 2A ayat (2) PP 72/2016 Bertentangan dengan UU BUMN;hkama 1. Bahwa Pasal 2A ayat (2) PP 72/2016 yang lengkapnya berbunyi Repub “Dalam hal kekayaan negara berupa saham milik negara pada BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN lain sehingga sebagian besar saham dimiliki oleh BUMN lain, maka BUMN tersebut menjadi anak perusahaan BUMN dengan ketentuan negara wajib memiliki saham dengan hak istimewa yang diatur dalam anggaran dasar”. Ketentuan dalam ayat ini melanggar Pasal 1 angka 1 UU Agung Indonesia BUMN (Bukti P-2), yang menyatakan “BUMN adalah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan”. Oleh karena menjadi anak perusahaan dan sahamnya tidak dimiliki oleh negara, sebuah BUMN yang sebelumnya “berstatus BUMN” menjadi “tidak berstatus BUMN” karena saham milik negara dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN lain. Konsekuensinya, BUMN tersebut tidak lagi berstatus sebagai BUMN namun berubah menjadi Perseroan Terbatas (PT)ahkamah Republik biasa yang tunduk sepenuhnya pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; 1. Bahwa Pasal 2A ayat (2) PP 72/2016 menunjukkan bahwa akibat dari penyertaan modal negara pada BUMN lain, maka BUMN tersebut menjadi anak perusahaan BUMN lainnya. Melalui ketentuan ini berarti telah terjadi penghilangan BUMN atau terjadi “privatisasi model baru” karena terjadi transformasi bentuk BUMN menjadi anak Agung perusahaan BUMN tanpa melalui mekanisme APBNIndonesiadan tanpa persetujuan DPR RI. Perlu ditegaskan bahwa sesuai UU BUMN anak perusahaan BUMN bukan merupakan BUMN, sehingga Pasal 2A ayat (2) PP 72/2016 merupakan ketentuan yang melegitimasi penghilangan BUMN atau privatisasi yang bertentangan dengan undang-undang, oleh karena itu cukup beralasan untuk menyatakan bahwa Pasal 2A ayat (2) PP 72/2016 bertentangan dengan UU BUMN; III. Pasal 2A ayat (6) PP 72/2016 bertentangan dengan UU BUMN; 1. Bahwa Pasal Republik2A ayat (6) menyatakan “anak perusahaan BUMNahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepemilikan sebagian besar Halaman 21 dari 43 halaman. Putusan Nomor 21 P/HUM/2017 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 21 mah blik --- --- Page 22 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id saham tetap dimiliki oleh BUMN lain tersebut”. Ketentuan ini menunjukkan bahwa definisi dari “sebagian besar” adalah 50% + 1hkama sampai dengan 100%. Pada saat saham tersebut masih dimiliki oleh Repub negara, maka pengalihan 1 lembar saham negara harus dengan persetujuan DPR. Namun, apabila saham yang semula dimiliki oleh negara tersebut bertransformasi menjadi saham milik BUMN induknya, maka pengalihan atas sisa saham dapat dilakukan dengan menggunakan mekanisme korporasi sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan/atau Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal apabila dilakukan Agung Indonesia diluar mekanisme pasar modal sepanjang masih memenuhi klasifikasi sebagian besar dimiliki oleh BUMN induknya; Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut: ahkamah Republik Pada diagram di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: Gambar Kiri: - Terdapat BUMN A yang sahamnya dimiliki oleh negara (51-100%) Agung Indonesia dan publik (0-49%); - Terdapat BUMN B yang sahamnya dimiliki oleh negara (70%) dan publik (30%); - Saham milik negara di BUMN B (70%) diinbrengkan ke BUMN A; Gambar Tengah: - maka jadinya saham negara di BUMN B dimiliki oleh BUMN A dan BUMN B menjadi PT B (sudah bukan BUMN - Privatisasi Jilid I), sementara itu publik masih tetap memiliki saham (30%) di PT B; Gambar Kanan:ahkamah - BUMN A dapatRepublikmelakukan pengalihan saham yang semula milik negara kepada PT C (maksimal 19%, agar tetap BUMN A memiliki Halaman 22 dari 43 halaman. Putusan Nomor 21 P/HUM/2017 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 22 mah blik --- --- Page 23 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id minimal 51%), yang selanjutnya PT C akan menjadi pemegang saham PT B (d/h BUMN B - Privatisasi Jilid II);hkama Dari Gambar Kanan di atas, Pasal 2A ayat (6) PP 72/2016 Repub memperbolehkan BUMN A untuk melepas atau menjual saham PT B kepada PT C sampai paling banyak 19 % karena BUMN A masih memiliki sisa sebagian besar/mayoritas saham pada anak perusahaan BUMN (PT B) yaitu sebesar 51%; 1. Bahwa dari gambaran dan penjelasan tersebut di atas, tampak dengan jelas ketentuan Pasal 2A ayat (6) PP 72/2016 menimbulkan konsekuensi dapat dilakukannya Privatisasi Jilid II atau penjualan Agung Indonesia kembali saham BUMN yang telah menjadi anak perusahaan yang prosedurnya cukup melalui mekanisme RUPS dan tanpa memerlukan persetujuan DPR, dengan demikian cukup beralasan apabila Pasal 2A ayat (6) PP 72/2016 dinyatakan bertentangan dengan UU BUMN; IV. Pasal 2A ayat (7) PP 72/2016 bertentangan dengan UU BUMN; 1. Bahwa Pasal 2 ayat (7) PP 72/2016 yang menyatakan: “Anak perusahaan BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlakukan sama dengan BUMN untuk hal sebagai berikut:ahkamah Republik a. mendapatkan penugasan Pemerintah atau melaksanakan pelayanan umum, dan/atau; - mendapatkan kebijakan khusus negara dan/atau Pemerintah, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam dengan perlakuan tertentu sebagaimana diberlakukan bagi BUMN”; Ketentuan ini bertentangan dengan Pasal 66 ayat (1) UU BUMN (Bukti P-2) menyatakan “Pemerintah dapat memberikan penugasan Agung khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsiIndonesiakemanfaatan umum dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan BUMN”. Artinya, hanya BUMN yang dapat diberikan penugasan khusus oleh Pemerintah; 1. Bahwa Pasal 1 angka 1 UU BUMN menyebutkan bahwa BUMN adalah badan usaha dengan sebagian besar modalnya dimiliki negara melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Artinya menyamakan anak perusahaan yang notabene bukan BUMN dipersamakan dengan BUMN merupakan pelanggaranRepublikterhadap UU BUMN;ahkamah 1. Bahwa BUMN dapat saja memiliki tugas tertentu dan diberikan Halaman 23 dari 43 halaman. Putusan Nomor 21 P/HUM/2017 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 23 mah blik --- --- Page 24 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id keistimewaan tertentu misalkan saja dapat melakukan kegiatan Public Service Obligation (PSO), mendukung Pemerintah melakukanhkama tugas umum Pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan rakyat dan Repub layanan publik, atau distribusi barang penting secara monopoli seperti diatur dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Selain itu, juga dapat melakukan pengelolaan sektor strategis seperti pengelolaan sumber daya alam, karena sesuai konstitusi harus dikelola oleh negara sebagai bentuk penguasaan Agung Indonesia negara dalam aspek pengelolaan dan dilakukan melalui BUMN. Pengaturan dalam Pasal 2A ayat (7) PP 72/2016 yang menyebutkan bahwa pengelolaan aset strategis dapat dilakukan oleh Perseroan Terbatas biasa (bukan Persero/BUMN), maka bertentangan dengan konstitusi Pasal 33 UUD 1945 (Bukti P-14) karena penguasaan negara dalam aspek pengelolaan harus dilakukan oleh BUMN; 1. Bahwa UU BUMN menegaskan bahwa konsep mengenai BUMN harus dimilliki mayoritas oleh negara melalui penyertaan langsung, maka pengelolaan aset strategis oleh anak perusahaan BUMN yangahkamah Republik berstatus bukan BUMN tidak dibenarkan. Pengelolaan aset strategis oleh anak perusahaan BUMN tidak dibenarkan karena anak perusahaan sahamnya tidak dimiliki secara langsung negara/pemerintah, sehingga apabila anak perusahaan BUMN dipersamakan dengan BUMN dan dapat mengelola sektor strtagis dan sumber daya alam, maka terjadi degradasi penguasaan negara sebagaimana ditentukan oleh konstitusi Pasal 33 UUD 1945 (Bukti P- Agung 14); Indonesia 1. Bahwa dari argumentasi hukum di atas telah jelas dan cukup beralasan apabila Pasal 2A ayat (7) PP 72/2016 dinyatakan bertentangan dengan Pasal 66 ayat (1) UU BUMN dan UUD Negara RI Tahun 1945; V. Penjelasan dan Alasan bahwa Pasal 2A PP 72/2016 (secara keseluruhan) Sebagai dasar Hukum Pembentukan Holding BUMN Bertentangan dengan UU Pembentukan PUU, UU Keuangan Negara, dan UU BUMN; 1. Bahwa pengaturanRepublikdalam Pasal 2A PP 72/2016 (secaraahkamah keseluruhan) yang telah disebutkan dalam bagian alasan Halaman 24 dari 43 halaman. Putusan Nomor 21 P/HUM/2017 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 24 mah blik --- --- Page 25 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id permohonan tersebut di atas (Bukti P-1) ditujukan sebagai payung hukum dari pelaksanaan pembentukan holding BUMN di berbagaihkama sektor yang dilakukan melalui mekanisme inbreng saham milik Repub Pemerintah di suatu BUMN kepada BUMN lainnya. Inbreng dalam hal ini adalah penyertaan modal dalam bentuk pengalihan saham milik Pemerintah di suatu BUMN yang dialihkan kepada BUMN lain yang akan menjadi holding BUMN. Selanjutnya, holding BUMN menggantikan posisi Pemerintah sebagai pemegang saham pada BUMN yang sahamnya telah dialihkan tersebut; 1. Bahwa tindakan pembentukan holding BUMN dapat diartikan Agung Indonesia sebagai tindakan peralihan/perubahan kepemilikan saham yang semula saham atas suatu BUMN dimiliki oleh Pemerintah menjadi beralih kepemilikannya kepada BUMN lainnya (holding BUMN). Dengan beralihnya saham milik pemerintah menjadi milik BUMN lainnya tersebut, maka BUMN yang “diinbrengkan” akan menjadi anak perusahaan BUMN yang ditunjuk sebagai induk perusahaan (BUMN holding). Konsekuensinya status BUMN yang sahamnya telah “diinbrengkan” bukan lagi berstatus BUMN, melainkan menjadi badan usaha biasa atau perseroan terbatas sebagaimana umumnyaahkamah Republik yang tunduk pada undang-undang perseroan terbatas. Selanjutnya, “nasib BUMN” yang telah menjadi anak perusahaan (telah menjadi PT biasa/bukan lagi PT Persero) tersebut berada sepenuhnya ditangan BUMN holdingnya (induknya); 1. Bahwa dengan transformasi BUMN menjadi anak perusahan BUMN, maka beralih juga kewenangan negara/Pemerintah yang sebelumnya sebagai pemegang saham menjadi kewenangan BUMN induknya. Agung Segala kebijakan anak perusahaan tergantung IndonesiaBUMN induknya, Pemerintah (negara) tidak mempunyai akses langsung kepada BUMN yang telah menjadi PT biasa tersebut, sehingga hal ini jelas bertentangan dengan penguasaan oleh negara sebagaimana dimaksud oleh konstitusi Pasal 33 ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945 yang menyatakan “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”. Penguasaan oleh negara tersebut telah diberikan makna oleh Mahkamah Konstitusi salah satunya adalah fungsi pengelolaan (beheersdaad) Republikyang dilakukan melalui mekanisme pemilikan sahamahkamah (share-holding) dalam suatu badan usaha, secara lengkap sebagai Halaman 25 dari 43 halaman. Putusan Nomor 21 P/HUM/2017 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 25 mah blik --- --- Page 26 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id berikut (Bukti P-8): “Penguasaan negara dimaknai, rakyat secara kolektif dikonstruksikanhkama oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk Repub mengadakan kebijakan (beleid) dan tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad), dan pengawasan (toezichthoudensdaad) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Fungsi pengurusan (bestuursdaad) oleh negara dilakukan oleh Pemerintah dengan kewenangannya untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas perijinan (vergunning), lisensi (licentie), dan konsesi (consessie). Agung Indonesia Fungsi pengaturan oleh negara (regelendaad) dilakukan melalui kewenangan legislasi oleh DPR bersama Pemerintah, dan regulasi oleh Pemerintah. Fungsi pengelolaan (beheersdaad) dilakukan melalui mekanisme pemilikan saham (share-holding) dan/atau sebagai instrumen kelembagaan, yang melaluinya negara, c.q. Pemerintah, mendayagunakan penguasaannya atas sumber-sumber kekayaan itu untuk digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Demikian pula fungsi pengawasan oleh negara (toezichthoudensdaad) dilakukan oleh Negara, c.q. Pemerintah,ahkamah Republik dalam rangka mengawasi dan mengendalikan agar pelaksanaan penguasaan oleh negara atas sumber-sumber kekayaan dimaksud benar-benar dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat”; 1. Bahwa dengan peralihan saham Pemerintah kepada BUMN holding sebagaimana dikehendaki Pasal 2A PP 72/2016, maka segala kebijakan anak perusahaan tergantung BUMN induknya, termasuk Agung dalam hal pengalihan asset atau kekayaan. HalIndonesiaini membuka peluang dan berpotensi terjadi pengalihan kekayaan anak perusahaan BUMN (yang notabene sebelumnya merupakan BUMN yang kekayaannya dimiliki negara) kepada pihak lain tanpa melalui mekanisme yang diatur dalam UU BUMN maupun UU Keuangan Negara. Sebuah BUMN bisa saja dijual (privatisasi/divestasi) dengan cara dijadikan dulu anak perusahaan BUMN holding dan setelah itu kapan saja dapat dijual oleh BUMN induknya tanpa melalui mekanisme yang diatur dalam UU BUMN dan UU Keuangan Negara serta tanpa perluRepublikpersetujuan DPR, dengan demikian Pasal 2A PPahkamah 72/2016 telah menciptakan mekanisme “privatisasi model baru”; Halaman 26 dari 43 halaman. Putusan Nomor 21 P/HUM/2017 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 26 mah blik --- --- Page 27 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id 1. Bahwa Privatisasi adalah apabila: - Terjadi pengalihan saham negara kepada badan usaha/personhkama lain; Repub - Berkurangnya penyertaan modal negara secara langsung pada Badan Usaha Milik Negara yang diprivatisasi tersebut; - Terdapat badan usaha/person yang menggantikan kedudukan negara sebagai pemegang saham pada Badan Usaha Milik Negara yang diprivatisasi tersebut; Hal ini juga diperkuat dengan pendapat Prof. Dr. Sri Edi Swasono dalam kapasitasnya sebagai ahli dalam Putusan Mahkamah Agung Indonesia Konstitusi Nomor 48/PUU-XI/2013 (hal.188) (Bukti P-9), menyatakan privatisasi itu sendiri dapat terjadi dalam “bentuk” atau minimal dalam pengambilan keputusan (decision making). Sehingga apabila terjadi perubahan dalam pengambilan keputusan (decision making) pada suatu BUMN sebagai akibat pelaksanaan pengaliham saham milik negara tersebut, maka sejatinya sudah terjadi privatisasi. Dengan demikian, pengalihan saham milik negara kepada BUMN akan berakibat perubahan dalam pengambilan keputusan pada BUMN tersebut, sehingga dengan demikian pengalihan saham pemerintahahkamah Republik tersebut merupakan privatisasi; 1. Bahwa Pasal 2A PP 72/2016 dikehendaki oleh Pemerintah sebagai dasar hukum untuk membentuk holding BUMN dengan cara inbreng saham negara/pemerintah di suatu BUMN ke BUMN lain tanpa menggunakan mekanisme yang sesuai dengan UU Keuangan Negara dan UU BUMN serta tidak dengan persetujuan DPR RI merupakan langkah untuk privatissi BUMN yang berpotensi Agung merugikan negara. Dengan demikian cukup beralasanIndonesiaapabila keseluruhan isi Pasal 2A PP 72/2016 dinyatakan bertentangan dengan UU BUMN dan UU Keuangan Negara; 1. Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dan mendukung alasan permohonan ini, para Pemohon juga menyertakan keterangan ahli dan bukti dokumen yang dapat menjadi pertimbangan dan memperkuat Permohonan ini sebagai berikut: - Keterangan Ahli Faisal Basri, SE., MA. (Ahli Ekonomi) tentang Holding BUMN sebagai Jalan Pintas yang Sesat (Bukti P-15); b. Keterangan RepublikAhli Ir. Agus Pambagyo, MEA., CPN. (Ahli Kebijakanahkamah Publik) tentang Legalisasi Penghancuran BUMN Melalui PP No. Halaman 27 dari 43 halaman. Putusan Nomor 21 P/HUM/2017 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 27 mah blik --- --- Page 28 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id 72/2016 (Bukti P-16); - Keterangan Ahli Dr. Dian Puji N. Simatupang, S.H., M.H. (Ahlihkama Hukum Keuangan Negara) tentang Status Hukum Keuangan Dan Repub Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Dalam Badan Usaha Milik Negara Menurut Perspektif Hukum Anggaran Negara Dan Keuangan Publik (Bukti P-17); - Keterangan Ahli Iqbal Tawakal Pasaribu, SH. (Staf Ahli Anggota DPR RI) tentang PP 72/2016 Menghilangkan Kuasa Negara atas BUMN (Bukti P-18); - Keterangan Ahli Apung Widadi, SE. (Koordinator Forum Agung Indonesia Indonesia untuk Transparansi Anggaran – FITRA) tentang PP 72/2016 bertentangan dengan Peraturan yang Lebih Tinggi (Bukti P-19); VI. Kesimpulan; Berdasarkan uraian dan alasan yang telah disampaikan tersebut di atas, maka sampai pada kesimpulan bahwa telah jelas dan nyata-nyata bahwa PP 72/2016 telah mendegradasikan keberadaan negara dalam kepemilikan pada BUMN dan menjauhkan penguasaan negara terhadap BUMN sehingga berpotensi menjadi legitimasi dalam privatisasi atauahkamah Republik penghilangan BUMN tanpa melalui ketentuan dalam UU BUMN dan UU Keuangan Negara serta tanpa pengawasan DPR RI; Oleh karena itu, para Pemohon berharap bahwa palu yang dimiliki oleh Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini diharapkan untuk dapat membatalkan PP 72/2016 yang bertentangan dengan beberapa undang-undang di atasnya; Provisi (Permohonan Putusan Sela); Agung 1. Bahwa mengingat PP 72/2016 berlaku sejak diundangkanIndonesiatanggal 30 Desember 2016 dan untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap pelaksanaan PP 72/2016 a quo, para Pemohon memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini menerbitkan Putusan Sela yang memerintahkan Presiden Republik Indonesia untuk menunda atau menghentikan pelaksanaan PP a quo sebelum adanya putusan akhir dalam perkara ini; 1. Permohonan provisi ini penting diajukan oleh para Pemohon untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum dan menghindarkan kerugian negara yang besarRepublikakibat penyertaan modal negara dalam BUMNahkamah sebagaimana dikehendaki oleh PP 72/2016 ini. Oleh sebab itu, meskipun Halaman 28 dari 43 halaman. Putusan Nomor 21 P/HUM/2017 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 28 mah blik --- --- Page 29 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id hukum acara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang sebagaimana diatur dalam Perma 1/2011 tidak mengaturhkama putusan sela, namun demi keadilan, para Pemohon berpendapat bahwa Repub Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berwenang untuk menjatuhkan putusan provisi dalam perkara a quo; Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut: ### DALAM PROVISI: 1. Menerima permohonan Provisi para Pemohon; Agung Indonesia 1. Memerintahkan kepada Presiden Republik Indonesia untuk menunda atau tidak melaksanakan PP 72/2016 sampai adanya putusan Mahkamah Agung dalam perkara ini yang berkekuatan hukum tetap; 1. Memerintahkan kepada Presiden Republik Indonesia dan pejabat di bawahnya untuk tidak membuat kebijakan, menerbitkan keputusan dan/atau peraturan terkait dengan pelaksanaan PP 72/2016 sampai adanya putusan Mahkamah Agung dalam perkara a quo yang berkekuatan hukum tetap; DALAM POKOK PERKARA:ahkamah Republik 1. Menerima dan mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 1. Menyatakan Pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Agung Badan Usaha Milik Negara dan tidak sah serta tidak mempunyaiIndonesiakekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “proyek-proyek yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara”; 1. Menyatakan sekurang-kurangnya Pasal 2A ayat (1), Pasal 2A ayat (2), ### Pasal 2A ayat (6), dan Pasal 2A ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-UndangRepublikNomor 19 Tahun 2003 tentang Badanahkamah Usaha Milik Negara, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Halaman 29 dari 43 halaman. Putusan Nomor 21 P/HUM/2017 Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 29 mah blik --- --- Page 30 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, serta tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, atau;hkama Menyatakan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Repub Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan oleh karenanya tidak Agung Indonesia sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara keseluruhan; 1. Memerintahkan Termohon untuk mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas; 1. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara; Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa: 1. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahanahkamah Republik atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas (Bukti P- 1); 1. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara Dan Perseroan Terbatas (Bukti P-2); 1. Fotokopi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Agung Negara (Bukti P-3); Indonesia 1. Fotokopi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Bukti P-4); 1. Fotokopi Undang-Un