20 P/HUM/2025

hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 1 dari 87 halaman. Putusan Nomor 20 P/HUM/2025 PUTUSAN Nomor 20 P/HUM/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 6A Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara: 1. YUDIANTO KARTIMAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pulo Nangka Barat II, RT 002 RW 016, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, pekerjaan Wiraswasta; Pemohon I; 2. SALAHUDIN PAKAYA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Ir. H. Joesoef Dalie Nomor 35, Kelurahan Heledulaa Utara, Kecamatan Kota Timur, Gorontalo, pekerjaan Advokat; Pemohon II; 3. FERDINANSYAH NUR, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Manado, RT 001 RW 002, Kelurahan Liluwo, Kecamatan Kota Tengah, Gorontalo, pekerjaan Advokat; Pemohon III; Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon; melawan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 3, RT 02/RW 03, Gambir, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110; Dalam hal ini berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2024 tentang Pemberian Mandat kepada Menteri Sekretaris Negara untuk menerbitkan Surat Kuasa Khusus atas nama Presiden dalam Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 2 dari 87 halaman. Putusan Nomor 20 P/HUM/2025 pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi dan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang di Mahkamah Agung, diwakili oleh Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia atas nama Presiden Republik Indonesia, selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 2025 memberi kuasa dengan Hak Substitusi kepada: 1. Menteri Hukum Republik Indonesia, yang memberikan Kuasa Subtitusi kepada Dhahana Putra, jabatan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, dan kawan-kawan, bedasarkan Surat Kuasa Subtitusi, tanggal 30 April 2025; 2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, yang memberikan Kuasa Subtitusi kepada R. Gani Muhammad, S.H., MAP., jabatan Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri, dan kawan- kawan, bedasarkan Surat Kuasa Subtitusi Nomor HK.100.4/ 2615/SJ, tanggal 19 Mei 2025; Selanjutnya disebut sebagai Termohon; DUDUK PERKARA Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Februari 2025, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 24 Februari 2025 dan diregister dengan Nomor 20 P/HUM/2025 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 6A Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut: Sistem norma hukum Indonesia membentuk bangunan piramida, norma hukum yang berlaku berada dalam suatu sistem yang berjenjang- jenjang, berlapis-lapis, sekaligus berkelompok-kelompok. Dalam arti bahwa norma hukum tersebut berlaku, bersumber dan berdasar pada norma hukum yang lebih tinggi, dan norma hukum yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma hukum yang lebih tinggi pula, demikian seterusnya Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 3 dari 87 halaman. Putusan Nomor 20 P/HUM/2025 sampai pada suatu norma dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila (cita hukum rakyat Indonesia, dasar dan sumber bagi semua norma hukum di bawahnya). Bangunan piramida hukum ini untuk menentukan derajat norma masing-masing susunan norma hukum yang lebih tinggi dan norma yang lebih rendah. Konsekuensi bangunan piramida hukum adalah jika terdapat norma hukum/peraturan yang saling bertentangan (pertentangan norma), maka yang dinyatakan berlaku adalah yang derajatnya lebih tinggi. Dalam konteks ini berlaku asas hukum lex superiori derogat legi inferiori (hukum yang derajatnya lebih tinggi mengesampingkan hukum yang derajatnya lebih rendah). Selain itu, konsekuensi bangunan piramida hukum tersebut adalah adanya harmonisasi antar berbagai lapisan hukum (misalnya setingkat undang-undang), dalam arti bahwa antar norma hukum dalam lapisan/jenjang yang sama tidak boleh saling bertentangan. Untuk menilai pertentangan norma hukum setiap negara memiliki skema yang berbeda. Setelah Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, di Indonesia kewenangan pengujian norma dipusatkan pada kekuasaan kehakiman, yakni Mahkamah Agung (menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang) dan Mahkamah Konstitusi (menguji undang-undang terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945); Di dalam ilmu perundang-undangan dikenal adanya teori hierarki. Teori Hierarki merupakan teori yang menyatakan bahwa sistem hukum disusun secara berjenjang dan bertingkat-tingkat seperti anak tangga. Hubungan antara norma yang mengatur perbuatan norma lain dan norma lain tersebut disebut sebagai hubungan super dan sub-ordinasi dalam konteks spasial. Norma yang menentukan perbuatan norma lain adalah superior, sedangkan norma yang melakukan perbuatan disebut norma inferior. Oleh sebab itu, perbuatan yang dilakukan oleh norma yang lebih tinggi (superior) menjadi alasan validitas keseluruhan tata hukum yang membentuk satu kesatuan; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 4 dari 87 halaman. Putusan Nomor 20 P/HUM/2025 Di Indonesia, rantai norma hukum ini diaktualisasikan ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu: 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Ketetapan Majelis Permusyawaran Rakyat; 3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; 4. Peraturan Pemerintah; 5. Peraturan Presiden; 6. Peraturan Daerah Provinsi; 7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; Selanjutnya, Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menentukan bahwa kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (1). Ini berarti bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dijadikan sebagai norma dasar (basic norm) sebagaimana menurut Kelsen atau aturan dasar negara (Staatsgrundgesetz) sebagaimana pandangan Nawiaky. Oleh sebab itu, konsekuensinya adalah pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengesampingkan semua peraturan yang lebih rendah (berlaku asas lex superiori derogat legi inferiori) dan kedua, materi muatan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi sumber dalam pembentukan segala perundang-undangan, sehingga Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) hingga Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Begitupun terhadap peraturan yang ada di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi di atasnya; Menurut Ni’matul Huda, apabila peraturan perundang-undangan yang lebih rendah bertentangan dengan di atasnya, maka peraturan tersebut Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 5 dari 87 halaman. Putusan Nomor 20 P/HUM/2025 dapat dituntut untuk dibatalkan atau batal demi hukum (van rechtswegenietig). Keberadaan hierarki peraturan perundang-undangan dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia merupakan sebuah sistem untuk menjaga adanya konsistensi dan ketaatan asas dalam hukum positif di Indonesia. Larangan terdapat pertentangan antara suatu norma dengan norma yang lain, semata-mata demi memberi jaminan kepastian hukum kepada masyarakat. Makna tata urutan atau hierarki atau tingkatan dalam tata hukum/peraturan perundang-undangan adalah: a. Peraturan hukum atasan merupakan dasar hukum pembentukan peraturan hukum bawahan; b. Peraturan hukum bawahan merupakan pelaksanaan peraturan hukum atasan, oleh karena itu kedudukannya lebih rendah dan materi muatannya tidak boleh bertentangan; c. Manakala terdapat dua peraturan perundang-undangan dengan materi muatan mengatur materi sama dan dengan kedudukan sama maka berlaku peraturan perundang-undangan baru; Lebih lanjut, Mahkamah Agung sebagai lembaga yang melaksanakan Kekuasaan Kehakiman adalah merupakan Pengadilan Negara Tertinggi dari semua lingkungan peradilan, dalam melaksanakan tugasnya adalah kekuasaan yang mandiri, bebas dari pengaruh pemerintah (eksekutif), pengaruh pembuat undang-undang (legislatif) maupun pengaruh luar lainnya serta melakukan pengawasan tertinggi atas pelaksanaan peradilan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung tentang Mahkamah Agung. Menurut Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/1978 juncto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Mahkamah Agung memiliki fungsi salah satunya antara lain fungsi menguji peraturan perundang-undangan (judicial review), yaitu untuk menilai apakah suatu Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 6 dari 87 halaman. Putusan Nomor 20 P/HUM/2025 peraturan perundang-undangan bertentangan dengan peraturan perundang- undangan lebih tinggi; Adapun, judicial review atau Hak Uji Materiil (disingkat HUM) pada prinsipnya adalah suatu hak atau kewenangan yang dimiliki oleh lembaga yudikatif untuk melakukan pengujian mengenai sah atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan terhadap peraturan perundang-undangan yang tingkatnya lebih tinggi. Hak uji materiil di Indonesia dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu: 1. Hak Uji Materiil atas undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi (vide Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ketiga Pasal 24C ayat (1) juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 10 ayat (1) huruf a); 2. Hak Uji Materiil terhadap peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih rendah atau di bawah undang-undang (seperti Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah, dan lain- lain) terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yang menjadi wewenang Mahkamah Agung (vide Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ketiga Pasal 24 ayat (1) juncto Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Pasal 31, juncto Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1993 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1999, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011); Sehingga, menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Pasal 1 ayat (1), yang dimaksud dengan hak uji materiil adalah “hak mahkamah agung untuk menilai materi muatan peraturan perundang- undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi”; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 7 dari 87 halaman. Putusan Nomor 20 P/HUM/2025 Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang; Bahwa merujuk pada konsideran pertimbangan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur tidak bisa dilaksanakan di Jakarta karena Jakarta bukan lagi Ibu Kota Negara, Ibu Kota Negara saat ini di Kalimantan Timur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara Pasal 6; Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota harus dilantik di Ibukota Provinsi masing-masing sebagaimana ketentuan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 164 ayat (1) “Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dilantik oleh Gubernur di ibu kota Provinsi yang bersangkutan” perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota; Kewenangan Mahkamah Agung; Bahwa berdasarkan: 1) Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut sebagai “UUD 1945”) menyatakan, Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 8 dari 87 halaman. Putusan Nomor 20 P/HUM/2025 "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi"; 2) Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, "Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang"; 3) Pasal 5 ayat (4) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum Dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan berbunyi "Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang- undang”; 4) Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan "Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi"; 5) Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa Mahkamah Agung berwenang "menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang- undang terhadap undang-undang", dan ayat (3) berbunyi "putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagai hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung”; 6) Bahwa jenis dan hierarki perundang-undangan menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 9 dari 87 halaman. Putusan Nomor 20 P/HUM/2025 b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan daerah provinsi g. Peraturan daerah kabupaten/kota; 7) Berdasarkan Pasal 2 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum Dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan, secara hierarkis peraturan pemerintah berada di bawah undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Bahwa oleh karena peraturan pemerintah secara hierarki berada di bawah undang-undang maka Mahkamah Agung berwenang melakukan pengujian peraturan pemerintah terhadap undang-undang; 8) Pasal 31A ayat (10) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (untuk selanjutnya disebut sebagai “UU Mahkamah Agung”) menyatakan “Ketentuan mengenai tata cara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung”; 9) Memori pertimbangan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil (untuk selanjutnya disebut sebagai “PERMA Nomor 01 Tahun 2011”) menyatakan sebagai berikut: a. Bahwa Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil menentukan bahwa: “Permohonan keberatan diajukan dalam tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak ditetapkan peraturan perundang- undangan yang bersangkutan”; b. Bahwa pada dasarnya penentuan tenggat waktu pengajuan permohonan keberatan hak uji materiil adalah tidak tepat diterapkan bagi suatu aturan yang bersifat umum (Regelend) karena sejalan Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 10 dari 87 halaman. Putusan Nomor 20 P/HUM/2025 dengan perkembangan hukum yang sedemikian rupa, dirasakan telah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak lagi sesuai dengan “hukum yang hidup (the living law) yang berlaku”; c. Bahwa oleh karena ini penentuan batas waktu 180 (seratus delapan puluh) hari seperti yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (4) tersebut di atas, sudah seharusnya dihapuskan dan/atau dicabut dari materi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut. Namun demikian secara kasuistis harus dipertimbangkan kasus demi kasus tentang hak yang telah diperoleh pihak-pihak yang terkait sebagai bentuk perlindungan hukum bagi mereka. Oleh karena itu terhitung diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 di tanggal 30 Mei 2011, tidak terdapat pembatasan waktu untuk mengajukan permohonan keberatan yang dihitung sejak diberlakukan peraturan yang dimohonkan keberatannya ke Mahkamah Agung Republik Indonesia; 10) Pasal 31A ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung menyatakan: (1) "Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dilakukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia”; 11) Bahwa adapun objek permohonan keberatan dalam perkara ini yakni Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota adalah termasuk dalam jenis kategori peraturan Presiden yang tingkatannya berada di bawah undang-undang, sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 12) Bahwa menurut Para Pemohon, Keberatan dan Uji Materil Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 11 dari 87 halaman. Putusan Nomor 20 P/HUM/2025 Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, ketentuan a quo diduga bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi tingkatannya in casu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang oleh karenanya berdasarkan pada beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, khususnya ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Para Pemohon mengajukan Uji Materiil muatan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota ke Mahkamah Agung; 13) Bahwa karena permohonan keberatan ini diajukan langsung oleh Para Pemohon dan dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia serta berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Mahkamah Agung Republik Indonesia berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan keberatan ini; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon; Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Agung menyatakan: (1) “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu: a. Perorangan Warga Negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang; atau Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 12 dari 87 halaman. Putusan Nomor 20 P/HUM/2025 c. Badan hukum publik atau badan hukum privat”; 1) Bahwa Para Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta dengan Nomor Induk Kartu Tanda Penduduk 7171042606890002 atas nama Yudianto Kartiman dan Warga Negara Indonesia yang terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gorontalo dengan Nomor Induk Kartu Tanda Penduduk 7571052306730002 atas nama Salahudin Pakaya, S.H; 2) Bahwa dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil tidak menjelaskan secara rinci tentang siapakah yang dapat mengajukan Permohonan Keberatan, maka sudah sepatutnya setiap warga negara dapat menjadi Pemohon Keberatan atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang; 3) Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, jelas terdapat hubungan sebab akibat (causaal verband) antara kerugian hak konstitusional Para Pemohon dengan belakunya ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 yang diuji dalam permohonan ini karena pemberlakuan muatan dari Peraturan Presiden yang diuji dalam permohonan ini telah menyebabkan hak konstitusional Para Pemohon untuk terlaksananya hak konstitusional Para Pemohon sebagai warga negara dari perlakuan yang bersifat diskriminatif sebagaimana dijamin dalam Pasal 6A ayat (2), Pasal 22E ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 4) Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, Para Pemohon sepatutnya telah memenuhi kualifikasi sebagai berikut: a. Pemohon keberatan uji materiil, b. Memiliki kerugian konstitusional; c. Adanya causaal verband antara kerugian dan berlakunya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 13 dari 87 halaman. Putusan Nomor 20 P/HUM/2025 Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang dimohonkan pengujian dan adanya peluang kemungkinan dengan dikabulkan permohonan keberatan ini maka kerugian konstitusional yang didalilkan Para Pemohon tidak akan atau tidak lagi terjadi dikemudian hari, oleh karenanya cukup beralasan hukum bagi Mahkamah Agung menerima legal standing dari Para Pemohon; 5) Bahwa oleh karena Para Pemohon adalah pihak yang dirugikan atas berlakunya ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, maka bentuk dari kerugian Para Pemohon adalah Para Pemohon tidak dapat memperoleh keadilan baik dari aspek prosedur maupun substantif, karena berlakunya ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, hal mana menurut Para Pemohon muatan pasal yang diuji tersebut bertentangan dengan norma hukum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang- Undang khususnya Pasal 164 ayat (1), Pasal 164A ayat (1), Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, Pasal 91 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan demikian atas kerugian yang telah dialami oleh Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas, maka Para Pemohon dalam mengajukan permohonan keberatan ini mempunyai Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 14 dari 87 halaman. Putusan Nomor 20 P/HUM/2025 kapasitas dan layak untuk dinyatakan memenuhi syarat sebagai pihak sebagaimana yang telah ditentukan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Agung tersebut pada poin 1.1 di atas. Untuk alasan itu pula Para Pemohon berhak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan permohonan keberatan ini kehadapan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pengadilan yang mempunyai kewenangan; Ruang Lingkup Objek Permohonan Uji Materil; Bahwa di dalam permohonan ini, Para Pemohon melakukan Uji Materil terhadap berlakunya ketentuan; Pasal 6A ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan: “Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan dapat melantik Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara serentak di Ibukota Negara”; Terhadap, Pasal 164 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang menyatakan “Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dilantik oleh Gubernur di Ibu Kota Provinsi yang bersangkutan, Pasal 164A ayat (1) Pelantikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 dan Pasal 164 dilaksanakan secara serentak, Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 91 ayat (4) jika Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat mempunyai tugas dan wewenang (yang salah satunya) adalah melantik Bupati/Walikota; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 15 dari 87 halaman. Putusan Nomor 20 P/HUM/2025 Undang-Undang sebagai dasar pengujian: 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang; 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;  Pasal 6 ayat 1 (i): “Materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan Asas Ketertiban dan Asas Kepastian Hukum”; Alasan-Alasan Permohonan; Dalam Pokok Keberatan; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota bertentangan dengan Pasal 164 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 1. Pada prinsipnya secara sederhana pertentangan norma hukum dapat dimaknai adanya norma hukum undang-undang baik materi (materiil) maupun proses pembentukannya (formil) yang tidak sesuai/berbeda dengan norma yang melandasinya, ketidaksesuaian atau perbedaan tersebut yang menyebabkan undang-undang tidak memiliki landasan keberlakuan, sehingga harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 16 dari 87 halaman. Putusan Nomor 20 P/HUM/2025 hukum mengikat. Secara teoritis bangunan pertentangan norma hukum sebagai inti dari pengujian undang-undang tidak muncul begitu saja, sebuah norma hukum tidak akan bertentangan dengan norma diatasnya atau bertentangan dengan nilai dan asas hukum jika berpedoman pada petunjuk (guideline) yang telah ditetapkan dalam bangunan nilai-nilai hukum dan asas-asas hukum yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pertentangan norma hukum memiliki embrio dari adanya nilai-nilai yang berpasangan dan bertegangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang saling bertentangan; 2. Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto berpendapat bahwa nilai hukum, asas hukum, norma/kaidah hukum, dan sikap tindak hukum tersusun dalam “stufenbau”, yang mengandung konsekuensi, yaitu: (1) Nilai-nilai hukum merupakan petunjuk dan pengarah terwujudnya asas-asas hukum, (2) Nilai hukum dan asas hukum sebagai petunjuk dan pengarah dalam pembuatan norma atau kaidah hukum, dan (3) Nilai, asas, dan kaidah/norma hukum sebagai petunjuk dan pengarah sikap tindak hukum penyelenggaraan berbangsa dan bernegara. Pada hakikatnya nilai-nilai hukum tergabung dalam jalinan yang saling berpasangan dan bertegangan, yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan satu kesatuan dalam membentuk jalinan yang bulat dalam mewujudkan suatu hukum yang efektif (berbeda nyata) dan efisien (tepat guna), nilai tersebut meliputi:  Kesadaran penguasa dan warga masyarakat akan makna dan hakikat hukum yang kemudian dapat menjadi sumber keadilan, kedamaian, kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah sebagai tujuan hukum;  Keserasian antara kejasmanian (aspek lahir) dan kerohanian (aspek batin) yang pada dasarnya menghasilkan atau mewujudkan kesejahteraan material dan spiritual;  Keserasian antara kepastian hukum dan kesebandingan hukum yang menghasilkan keadilan; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 17 dari 87 halaman. Putusan Nomor 20 P/HUM/2025  Keserasian antara keketatan hukum dengan keluwesan hukum yang menghasilkan kewibawaan hukum;  Keserasian antara kebebasan dengan ketertiban yang menghasilkan kedamaian;  Keserasian antara proteksi hukum dan retriksi hukum yang menghasilkan kemantapan;  Keserasian antara kebaruan dengan kelestarian yang menghasilkan perkembangan kualitatif dan kuantitatif; Artinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara terdapat sesuatu yang diinginkan (positif) dan sesuatu yang tidak diinginkan (negatif), nilai bersifat positif dalam arti bahwa nilai tersebut menguntungkan atau menyenangkan dan memudahkan pihak yang memperolehnya untuk memenuhi kepentingan-kepentingan yang berkaitan dengan nilai tersebut. Nilai negatif merupakan sesuatu yang tidak diinginkan sebab merugikan dan menyulitkan pihak yang memperolehnya untuk memenuhi kepentingannya. Nilai-nilai yang bersifat positif tersebut telah terdesain dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, nilai-nilai Pancasila merupakan general acceptance of the same philosophy of government dari konstitusi, dengan demikian Pancasila yang menjadi dasar norma-norma konstitusional dan harus menjadi pedoman dan orientasi dalam melakukan penafsiran norma konstitusi. Dalam pandangan Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa asas-asas hukum berfungsi sebagai dasar pengujian dalam pembentukan aturan hukum (uji formil) maupun sebagai dasar pengujian terhadap aturan hukum yang berlaku (uji materiil). Senada dengan pandangan tersebut, dikemukakan oleh Yuliandri berpendapat bahwa dalam hubungannya dengan pelaksanaan fungsi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dapat dijadikan dasar dalam pelaksanaan pengujian terhadap undang-undang baik secara materiil maupun formil. Merujuk pada pandangan tersebut bahwa asas-asas hukum dapat dijadikan dasar dalam menilai pertentangan norma hukum Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 17 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 18 dari 87 halaman. Putusan Nomor 20 P/HUM/2025 dalam pengujian undang-undang oleh pengadilan yang mempunyai kewenangan (Mahkamah Agung); Bahwa demikian dengan mencermati frasa pada Pasal 6A Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota mempunyai makna ketentuan Pasal 6A Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota bukan merupakan sebagai akhir dari peraturan pelaksana dari Pasal 164 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang- Undang maupun Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 91 ayat (4) jika Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat mempunyai tugas dan wewenang (yang salah satunya) adalah melantik Bupati/Walikota. Oleh karena itu menurut Para Pemohon ketentuan a quo tersebut sangat merugikan Para Pemohon karena tidak memberikan kepastian hukum mengenai tata cara dalam penyelesaian Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota khususnya syarat substansi a quo dinilai bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi; 3. Bahwa dengan adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tersebut maka seharusnya bila terdapat pertentangan antara undang-undang dengan peraturan yang ada di bawahnya (peraturan pemerintah) maka sebagaimana yang tersirat pada ayat 2 di atas yang sejalan dengan Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 18 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 19 dari 87 halaman. Putusan Nomor 20 P/HUM/2025 adagium hukum Lex Superior Derogate Legi Inferiori sangat jelas dan terang bahwa kekuatan hukum undang-undanglah yang lebih tinggi sebagaimana pada hierarkinya, sehingga apabila terdapat pertentangan norma hukum dengan peraturan yang ada di bawahnya, maka sebagai akibatnya ketentuan a quo haruslah dikesampingkan penerapannya atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku untuk umum. Sehingga untuk alasan itulah Para Pemohon mengajukan keberatan ini ke Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pengadilan yang mempunyai kewenangan dalam memeriksa dan memutus permohonan Para Pemohon. Sehingga tidak akan dan/atau tidak lagi menimbulkan kerugian bagi Para Pemohon dalam memperoleh jaminan kepastian hukum dan perlindungan dihadapan hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 4. Bahwa oleh karena Pasal 6A ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dinilai sangat mempengaruhi dalam tata pelaksanaanya terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara serta Undang-Undang 23 Tahun 2014 khususnya terhadap syarat tata cara pelantikan serentak Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota tidak memberikan kepastian hukum mengenai tata cara dan prosedur pelantikan serentak Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota maka sudah sepatutnya ketentuan a quo dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 19 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 20 dari 87 halaman. Putusan Nomor 20 P/HUM/2025 5. Bahwa oleh karena dengan berlakunya ketentuan a quo Para Pemohon lebih dirugikan dengan berlakunya Pasal 6A ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, sehingga bertentangan menurut hukum dengan peraturan yang lebih tinggi (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah), maka demi menjaga asas dan prisip dasar pembentukan peraturan perundang- undangan, maka cukup beralasan hukum bagi Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI untuk menyatakan Pasal 6A ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 6. Bahwa oleh karena terdapat alasan hukum permohonan ini dikabulkan maka sudah sepatutnya memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Agung RI untuk pemuatan putusan ini di dalam Berita Negara Republik Indonesia; 7. Bahwa sudah sepatutnya pula Termohon dihukum untuk membayar biaya dalam perkara ini; Kesimpulan: 1. Bahwa Para Pemohon memiliki kedudukan hukum/legal standing dalam mengajukan permohonan ini; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 20 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 21 dari 87 halaman. Putusan Nomor 20 P/HUM/2025 2. Bahwa Para Pemohon telah memenuhi persyaratan formal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil; 3. Bahwa konstitusi kita Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan dengan sangat jelas bahwa “setiap orang berhak mendapat jaminan kepastian dan perlindungan dihadapan hukum”; 4. Bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur bahwa materi muatan peraturan pemerintah berisi materi untuk menjalankan undang- undang sebagaimana mestinya dan tidak boleh bertentangan serta menyimpang dari materi yang diatur dalam undang-undang; 5. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia berbunyi: “Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum”; Pasal 15 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia berbunyi: “Setiap orang berhak memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”; 6. Bahwa pada prinsipnya dalam pembentukan suatu norma atau peraturan perundang-undangan selain tidak bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi secara hierarkis, tetapi juga haruslah mencerminkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i dan j Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai pedoman dalam pembentukan segala bentuk peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 21 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 22 dari 87 halaman. Putusan Nomor 20 P/HUM/2025 7. Bahwa Jimly Asshiddiqie (2010), dalam tulisannya berjudul Perihal Undang-Undang, pada halaman 108, menyatakan “norma hukum yang bersifat pelaksanaan dianggap tidak sah apabila dibentuk tanpa didasarkan atas delegasi kewenangan dari peraturan yang lebih tinggi. Misalnya, peraturan presiden dibentuk tidak atas perintah undang- undang atau peraturan pemerintah, maka peraturan presiden tersebut tidak dapat dibentuk. Peraturan Menteri, jika tidak diperintahkan sendiri oleh peraturan presiden atau peraturan pemerintah, berarti peraturan dimaksud tidak dapat dibentuk sebagaimana mestinya; 8. Bahwa selain itu, suatu pembatasan perlu diatur melalui undang- undang, karena perumusan peraturan mengenai hak fundamental masyarakat diperlukan perumusan yang ketat guna menjamin kepentingan hak yang dilindungi tersebut melalui standar kejelasan dan aksesibilitas yang tinggi. Hal ini karena ketidakjelasan pengaturan mengenai pembatasan berpotensi menciptakan iklim ketakutan yang meluas di kalangan masyarakat, ketidakjelasan itu pula akan menimbulkan ketidakpastian hukum, dimana jaminan atas kepastian hukum merupakan hak konstitusional dari warga negara sehingga harus dilindungi dan diimplementasikan dalam peraturan perundang- undangan di Indonesia; 9. Bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyatakan: “Materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas ketertiban dan kepastian hukum”, sehingga memberikan kepastian hukum kepada publik, merupakan salah satu prinsip dasar dari suatu peraturan perundang-undangan; 10. Lebih jauh dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf (i) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan tersebut dikatakan: “Yang dimaksud dengan “Asas Ketertiban dan Kepastian hukum” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum”; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 22 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 23 dari 87 halaman. Putusan Nomor 20 P/HUM/2025 11. penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tersebut dikatakan: “Yang dimaksud dengan “Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan PerUndang-Undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara; 12. Bahwa salah satu pilar terpenting dari terbentuknya negara Indonesia selain bersandar pada prinsip kedaulatan rakyat, juga penegasan pada prinsip negara hukum, hal ini sebagaimana termaktub di dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dengan tegas menyatakan, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”; 13. Bahwa salah satu unsur terpenting dari negara hukum adalah adanya jaminan serta tegaknya prinsip kepastian hukum, hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch (Sudarsono,2007) yang menjelaskan bahwa cita hukum (Idee des Rechts), yang kemudian dilembagakan dalam suatu bentuk negara hukum, dapat diklasifikasikan ke dalam tiga prinsip umum, yaitu purposiveness-kemanfaatan (zweckmassigkeit), justice-keadilan (gerechtigkeit), dan legal Certainty- kepastian hukum (rechtssicherheit); 14. Bahwa sejalan dengan teori mengenai cita hukum tersebut, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga telah menegaskan adanya jaminan kepastian hukum bagi setiap warga negara dalam ruang negara hukum Indonesia, sebagaimana dituliskan di dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”; 15. Bahwa kepastian hukum juga salah satu unsur utama moralitas hukum. Hal ini seperti dikemukakan oleh Lon L. Fuller, yang menyatakan bahwa sebuah peraturan hukum perlu tunduk pada internal moraliti, oleh Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 23 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 24 dari 87 halaman. Putusan Nomor 20 P/HUM/2025 karena itu dalam pembentukannya harus memerhatikan empat syarat berikut ini: a. Hukum-hukum harus dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dimengerti oleh rakyat biasa. Fuller juga menamakan hal ini juga sebagai hasrat untuk kejelasan; b. Aturan-aturan tidak boleh bertentangan satu sama lain; c. Dalam hukum harus ada ketegasan. Hukum tidak boleh diubah-ubah setiap waktu, sehingga setiap orang tidak lagi mengorientasikan kegiatannya kepadanya; d. Harus ada konsistensi antara aturan-aturan sebagaimana yang diumumkan dengan pelaksanaan senyatanya; 16. Bahwa pentingnya kepastian hukum tidak hanya dianut dalam tradisi rechtsstaat, tradisi the rule of law juga memberikan penegasan tentang pentingnya kepastian hukum. The rule of law sendiri dimaknai sebagai “a legal system in which rules are clear, well-understood, and fairly enforced” sebuah sistem hukum yang jelas (kecil kemungkinan untuk disalahgunakan), mudah dipahami, dan menjaga tegaknya keadilan. Kepastian hukum menjadi salah ciri the rule of law, yang di dalamnya mengandung asas legalitas, prediktibilitas, dan transparansi; 17. Bahwa kepastian hukum atau legal certainty dalam tradisi klasik the rule of law menurut pendapat dari Friedrrich von Hayek adalah salah satu atribut utama dari the rule of law, selain dua atribut lainnya, yakni atribut berlaku umum (generality), dan atribut kesetaraan (equality), oleh karenanya berlakunya ketentuan Pasal 6A ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, harus dinyatakan tidak memberikan kepastian hukum dan bertentangan dengan asas kepastian, ketertiban, keseimbangan, keserasian dan keselarasan; Bahwa kepastian hukum (legal certainty) menurut pendapat Friedrrich von Hayek berarti hukum dapat diprediksi atau memenuhi unsur Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 24 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 25 dari 87 halaman. Putusan Nomor 20 P/HUM/2025 prediktibilitas, sehingga seorang subjek hukum dapat memperkirakan peraturan apa yang mendasari perilaku mereka, dan bagaimana aturan tersebut ditafsirkan dan dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan aspek penting yang sangat terkait dengan kebebasan. Maka diaturnya pembatasan terhadap kebebasan dan hak yang dijamin oleh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada ketentuan Pasal 6A ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, merupakan suatu bentuk kesewenang- wenangan Termohon yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 164 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 91 ayat (4) jika Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat mempunyai tugas dan wewenang (yang salah satunya) adalah melantik Bupati/Walikota; 18. Berdasarkan uraian yang disampaikan oleh Para Pemohon di atas, dengan mengingat keseluruhan muatan Pasal yang diajukan Keberatan dan Uji Materiil ke Mahkamah Agung, Para Pemohon menganggap bahwa secara keseluruhan ketentuan Pasal 6A ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota telah mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum, serta berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang dan/atau kekuasaan oleh Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 25 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 26 dari 87 halaman. Putusan Nomor 20 P/HUM/2025 Presiden Republik Indonesia sebagai pemegang kekuasaan tertinggi Negara, yang tidak sesuai dengan prinsip umum pembentukan peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainya; 19. Bahwa Pasal 6A ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota khususnya frasa “Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan dapat melantik Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara serentak di ibu kota negara bertentangan dengan Pasal 164 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang- Undang dan Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 Pasal 91 ayat (4) jika Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat mempunyai tugas dan wewenang (yang salah satunya) adalah melantik Bupati/Walikota. Sehingga beralasan hukum untuk dinyatakan tidak sah (batal demi hukum) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (tidak berlaku untuk umum). Karena bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi antara lain: a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 26 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 27 dari 87 halaman. Putusan Nomor 20 P/HUM/2025 Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang; c. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara; d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 20. Bahwa sudah jelas-jelas termaktub dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pemilihan serentak Kepala Daerah sampai dengan pelantikan, sehingga Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota menyalahi ketentuan Konstitusi Negara Indonesia yang mana dalam Putusan Konstitusi menegaskan dalam Putusan Nomor 143/PUU-XXI/2023, menurut Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 143 Tahun 2023, Nomor 27 dan 46 Tahun 2024, pelantikan serentak itu harus menunggu Mahkamah Konstitusi menyelesaikan perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) untuk perkara yang dinyatakan tidak dapat diterima dan ditolak; 21. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XXII/ 2024 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XXI/2024 dalam putusan Nomor 143 Tahun 2023 dan Nomor 27 dan 46 Tahun 2024 telah menegaskan bahwa desain pilkada serentak bukan hanya menyangkut pemungutan suara secara serentak (27 Novermber 2024), namun harus diikuti keserentakan pelantikan Kepala Daerah terpilih yang berkaitan dengan penataan akhir masa jabatan. Hal ini sangat berkaitan pula dengan kewenangan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan perencanaan daerah yang bisa tidak serentak (RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah), Renstra (Rencana Strategis), Renja (Rencana Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 27 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 28 dari 87 halaman. Putusan Nomor 20 P/HUM/2025 Kerja), RKA (Rencana Kerja Anggaran), APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional yang selaras dengan Undang- Undang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan demikian, pelantikan bergelombang seperti yang direncanakan Pemerintah dan akan dimulai pada 20 Februari 2025 untuk daerah yang tidak berperkara di Mahkamah Konstitusi dan daerah yang perkaranya diputuskan dismissal oleh Mahkamah Konstitusi. Serta gelombang berikut adalah pelantikan bagi daerah yang masih berperkara di Mahkamah Konstitusi (lolos dismissal tanggal 4–5 Februari 2025) adalah bertentangan dengan pengaturan pelantikan serentak yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang maupun sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi; 22. Bahwa Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota telah mengabaikan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2025 Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 143 Tahun 2023, dan Putusan Nomor 27 dan 46 Tahun 2024 telah memutuskan pelantikan kepala/wakil kepala daerah hasil Pilkada 2024 digelar secara serentak dan menanti proses sengketa hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi tuntas. Saat ini, proses di Mahkamah Konstitusi masih berlangsung, dan dijadwalkan baru tuntas pada 24 Februari 2025 dengan pengucapan putusan atau ketetapan oleh Mahkamah Konstitusi; Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2025, putusan Dismissal atau Lolos Dismissal diumumkan tanggal 4–5 Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 28 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 29 dari 87 halaman. Putusan Nomor 20 P/HUM/2025 Februari 2025. Bagi daerah yang berperkara di Mahkamah Konstitusi dan diputus Dismissal, oleh Termohon telah dibuatkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, padahal sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143 Tahun 2023 dan Putusan Nomor 27 serta 46 Tahun 2024 menyatakan bahwa keserentakan berarti serentak pemilihan dan serentak dalam pelantikan. Keserentakan dimaknai mengikuti jadwal dan tahapan proses dimulainya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sampai dengan sengketa di Mahkamah Konstitusi yang diatur melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2025 yang menyebutkan bahwa akhir tahapan adalah pengucapan putusan atau ketetapan bagi daerah yang lolos Dismissal yakni pada tanggal 24 Februari 2025; Sehingga, jika mengacu pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2025 yang berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143 Tahun 2023 dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27 dan 46 Tahun 2024, maka jadwal pelantikan kepala daerah yang ditetapkan tanggal 20 Februari 2025 melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota menyalahi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143 Tahun 2023 dan 27 serta 46 Tahun 2024 dan mengabaikan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2025; Bahwa, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang keserentakan pemungutan suara Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 29 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 30 dari 87 halaman. Putusan Nomor 20 P/HUM/2025 secara nasional merupakan norma yang tidak bisa dilanggar oleh siapapun kecuali adanya uji materiil terhadap undang-undang tersebut bila bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 di Mahkamah Konstitusi dan ketentuan di bawah undang-undang dapat di uji materiil di Mahkamah Agung RI, yang dimaksud dengan keserentakan pemungutan suara dalam artian masa Jabatan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota masa jabatan 5 tahun sebagaimana amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan selaras pula dengan dengan ketentuan yang mengatur di bawahnya; Bahwa, berdasarkan hasil Putusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 4 Februari 2025 dan tanggal 5 Februari 2025 ada sekitar 2 (dua) Calon Gubernur/Wakil Gubernur serta 38 (tiga puluh delapan) Calon Bupati/Wakil Bupati, Calon Walikota/Wakil Walikota yang dinyatakan lanjut pada pemeriksaan pokok perkara dan Putusan akan di bacakan/ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Februari 2025; Bahwa bila hal ini terjadi maka putusan Mahkamah Konstitusi bisa berlaku dua putusan yaitu bila terjadi Pemungutan Suara Ulang (PSU), atau putusan lainnya yang dapat berimplikasi adanya keterlambatan proses tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)/perpanjangan tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) terhadap 2 (dua) Provinsi dan 38 (tiga puluh delapan) Kabupaten/Kota. Jika hasil dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menimbulkan adanya perubahan tahapan Pemilu Kepala Daerah serentak, tentu saja hasil dari putusan Mahkamah Konstitusi wajib dihormati oleh setiap warga negara dan wajib untuk dilaksanakan, selanjutnya bila hasil dari Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut setelah digelarnya Pemungutan Suara Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 30 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 31 dari 87 halaman. Putusan Nomor 20 P/HUM/2025 Ulang berdasarkan implikasi putusan yang tentu saja hasil yang didapatkan dapat di sengketakan kembali di Mahkamah Konstitusi, apakah implikasi ini tetap mengacu pada keserentakan pemungutan suara sebagaimana norma dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mempengaruhi perencanaan pembangunan di setiap daerah, tentu saja sebagai warga negara yang baik kita wajib menghormati Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengawal dasar negara kita yang berdasar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota seharusnya tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang di atasnya yang apabila bertentangan tentu saja Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung membatalkan peraturan di bawah dari undang-undang; Bahwa, bila Termohon tetap memaksakan keberlakuan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2025 perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 dengan melantik serentak Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota ini tentu saja melanggar ketentuan norma sebagaimana dalam Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 31 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 32 dari 87 halaman. Putusan Nomor 20 P/HUM/2025 Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang tentang serentaknya pemungutan suara, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2022 dan selaras dengan perencanaan pembangunan sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 sebagaimana amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Selanjutnya, bahwa pada saat ini ada 40 daerah yang sedang berperkara di Mahkamah Konstitusi, yang uraiannya adalah terdapat 3 (tiga) sengketa Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, 3 (tiga) sengketa pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota, serta 34 (tiga puluh empat) sengketa Calon Bupati dan Wakil Bupati; Sengketa di Mahkamah Konstitusi itu terdiri dari Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bangka Belitung, Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua dan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan. Terdapat pula sengketa Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota yang terdiri dari Kota Banjarbaru, Kota Palopo, dan Kota Sabang; Kemudian, terdapat pula sengketa 34 (tiga puluh empat) Kabupaten yang terdiri dari Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Magetan, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Mimika, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Banggai, Kabupaten Bungo, Kabupaten Serang, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Kutai Kertanegara, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Siak, Kabupaten Berau, Kabupaten Pamekasaan, Kabuaten Halmahera Utara, Kabupaten Belu, Kabupaten Pulau Taliabu, Kabupaten Buton Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 32 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 33 dari 87 halaman. Putusan Nomor 20 P/HUM/2025 Tengah, Kabupaten Kepulauan Talaud, Kabupaten Mahakam Ulu, Kabupaten Jeneponto, dan Kabupaten Buru; Bahwa implikasi dari pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota adalah Presiden melantik 6 (enam) Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Bangka Belitung dan 8 (delapan) Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Papua yang telah melanggar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang. Pelanggaran terhadap konstitusi tersebut akibat dari kewenangan melantik Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang yang diambil alih oleh Presiden, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan melantik Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dimiliki oleh Gubernur, sedangkan Gubernur Bangka Belitung dan Gubernur Papua sedang berperkara di Mahkamah Konstitusi. Padahal dalam pengaturan desentralisasi dan multilevel government tersebut, kewenangan Presiden telah diserahkan pada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal tersebut disebutkan dalam Pasal 91 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi “Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasaan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota dan tugas perbantuan oleh daerah kabupaten/kota, Presiden dibantu oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat”. Oleh karena hal tersebut, Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 33 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 34 dari 87 halaman. Putusan Nomor 20 P/HUM/2025 maka Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memiliki tugas pembinaan dan pengawasan (Pasal 91 ayat (2)) serta melaksanakan tugas sehingga memiliki kewenangan (Pasal 91 ayat (3)) dan pada khususnya disebutkan pada Pasal 91 ayat (4) jika Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat mempunyai tugas dan wewenang (yang salah satunya) adalah melantik Bupati/Walikota (Pasal 91 ayat (4)); Bahwa pelantikan 6 (enam) Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Bangka Belitung dan 8 (delapan) Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Papua juga melanggar konstitusi berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang bahwa Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dilantik di Ibu Kota Provinsi masing- masing. Tetapi pada kenyataannya, 6 (enam) Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Bangka Belitung dan 8 (delapan) Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Papua akan dilantik di Ibu Kota Negara. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 164 ayat 4 berbunyi: “Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dilantik oleh Gubernur di ibu kota Provinsi yang bersangkutan”; Selain itu, bahwa hal lain yang menjadi pelanggaran akibat dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2025 oleh Termohon adalah terdapat 3 (tiga) Gubernur yakni Gubernur dan Wakil Gubernur Bangka Belitung, Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, serta Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan dan 3 (tiga) Walikota dan Wakil Walikota yakni Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru, Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 34 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 35 dari 87 halaman. Putusan Nomor 20 P/HUM/2025 Walikota dan Wakil Walikota Palopo, Walikota dan Wakil Walikota Sabang serta 34 (tiga puluh empat) Bupati dan Wakil Bupati seperti Tasikmalaya, Magetan, Pesawaran, Mimika, Aceh Timur, Bangka Barat (Bangka Belitung), Pasaman, Lamandau, Gorontalo Utara, Pasaman Barat, Bengkulu Selatan, Empat Lawang, Banggai, Bungo, Serang, Parigi Moutong, Mandailing Natal, Boven Digul, Jayapura, Puncak, Puncak Jaya, Kutai Kertanegara, Barito Utara, Siak, Berau, Pamekasaan, Halmahera Utara, Belu, Pulau Taliabu, Buton Tengah, Kepulauan Talaud, Mahakam Ulu, Jeneponto, serta Buru yang tidak dilanggar hak konstitutisionalnya karena tidak dilantik bersamaan dengan 505 daerah lainnya sesuai dengan asas keserentakan pelaksananaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) baik pada pemungutan suara maupun pelantikan, sehingga berimbas pada ketidakserentakan awal dan akhir masa jabatan. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang pasal pelanggaran Pasal 164A bahwa pelantikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 dan Pasal 164 dilaksanakan secara serentak; Implikasi lain dari pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota adalah pelanggaran konstitusi yang dilaksanakan oleh Termohon karena akan melantik 508 (lima ratus delapan) Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Walikota yang seharusnya dilantik oleh Gubernur masing-masing di Ibukota Provinsi masing-masing 508 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut terdiri dari daerah yang non sengketa dan yang sengketanya diputuskan dismissal oleh Mahkamah Konstitusi. Padahal dalam Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 35 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 36 dari 87 halaman. Putusan Nomor 20 P/HUM/2025 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 164 ayat 4 berbunyi “Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dilantik oleh Gubernur di ibu kota Provinsi yang bersangkutan”; Sebagai pelaksanaan dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, Presiden akan melantik 508 (lima ratus delapan) Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Walikota. Hal ini bertentangan dengan Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi: “Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasaan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota dan tugas perbantuan oleh daerah kabupaten/kota, Presiden dibantu oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat”. Oleh karena hal tersebut, maka Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memiliki tugas pembinaan dan pengawasan (Pasal 91 ayat (2)) serta melaksanakan tugas sehingga memiliki kewenangan (Pasal 91 ayat (3)) dan pada khususnya disebutkan pada Pasal 91 ayat (4) jika Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat mempunyai tugas dan wewenang (yang salah satunya) adalah: melantik Bupati/Wali Kota (Pasal 91 ayat (4)). Karena itu, kewenangan Presiden yang akan melantik 508 (lima ratus delapan) Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Walikota tidak sesuai dengan Pasal 91 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Bahwa kemudian penerbitan dan hingga pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 36 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 37 dari 87 halaman. Putusan Nomor 20 P/HUM/2025 Kedua atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota telah membuat ketidakharmonisan suatu norma dalam suatu peraturan sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi 3 (tiga) Provinsi (Papua, Bangka Belitung, dan Papua Pegunungan) dan 3 (tiga) Walikota dan Walikota serta 34 (tiga puluh empat) Bupati dan Wakil Bupati yang sedang berperkara di Mahkamah Konstitusi. Ketidakpastian hukum juga berlaku bagi 508 (lima ratus delapan) Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Walikota. Padahal, norma khususnya Peraturan Presiden, sejatinya memberikan kepastian hukum yang merupakan suatu esensi yang penting dalam membentuk suatu peraturan sehingga menciptakan ketertiban dan keadilan di masyarakat; Bahwa, terkait dengan keserentakan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) telah berhasil diterapkan pada pelaksanaan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XXII/2024, dimana pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XXII/2024 juga mengatur bahwa “demi kepastian hukum dan agar tidak menghambat transisi kepemimpinan pemerintahan daerah dan jalannya roda pemerintahan daerah maka pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara serentak adalah dikecualikan bagi daerah yang melaksanakan pemilihan ulang, atau pemungutan suara ulang, atau penghitungan suara ulang sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara sengketa perselisihan hasil pemilihan kepala daerah”. Artinya, bahwa Presiden semestinya menunggu Putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan sengkata pada 3 (tiga) Provinsi (Papua, Bangka Belitung, dan Papua Pegunungan) dan 3 (tiga) Walikota dan Walikota serta 34 (tiga puluh empat) Bupati dan Wakil Bupati yang sedang berperkara di Mahkamah Konstitusi; Terkait dengan semangat pemilu serentak, Benny Geys mendefinisikan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak (concurrent election) sebagai Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 37 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 38 dari 87 halaman. Putusan Nomor 20 P/HUM/2025 “sistem pemilu yang melangsungkan beberapa pemilihan pada satu waktu secara bersamaan” (an electoral system that establishes some elections at one time simultaneously). Dalam perspektif Geys, Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) langsung serentak nasional dapat didefinisikan sebagai sistem pemilu yang secara simultan dan nasional melangsungkan beberapa pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada satu waktu (an electoral system that simultaneously and nationally establishes some local executive elections at one time); Bahwa pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XXII/2024 telah memberikan jalan keluar untuk ketidakpastian hukum yang terjadi pada Pasal 201 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang dimana pemungutan suara sebagai awal masa kepemimpinan suatu kepala daerah yang seharusnya dimulai ketika masa pelantikan. Perbedaan waktu pelantikan kepala daerah adalah ketidakpastian hukum mengenai semangat keserentakan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada); Padahal, semangat Pemilihan Kepala Daerah serentak adalah untuk menyederhanakan dan efektivitas jalannya pesta demokrasi di Indonesia. Pemilihan Kepala Daerah langsung serentak nasional sebagai sistem Pemilihan Umum (Pemilu) yang secara simultan dan nasional melangsungkan beberapa Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada satu waktu. Makna keserentakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang berasal dari pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dilakukan secara demokratis. Dalam Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 38 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 39 dari 87 halaman. Putusan Nomor 20 P/HUM/2025 perkembangannya muncul sebuah ide untuk melakukan sentralisasi (penyatuan) pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak secara nasional. Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) serentak juga penataan kembali tidak teraturnya tatanan politik pemerintahan sebagai akibat tidak sinkronnya periode dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan karena ketidakseragaman penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada); Implikasi masa jabatan Kepala Daerah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PUU-XXI/2023 telah memberikan kepastian hukum terhadap adanya konflik hukum yang merugikan beberapa Kepala Daerah yang dilantik pada tahun 2019. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PUU-XXI/2023 dapat menghindari hilangnya hak konstitusional Para Pemohon untuk menjabat sebagai kepala daerah selama 5 (lima) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Kesadaran hokum Para Pemohon sangat tinggi dalam menyikapi Pasal 201 ayat (5) Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang sejatinya apabila tidak diuji maka makna menjabat kepala daerah selama 5 (lima) tahun tidak dapat dirasa secara nyata. Maka dengan begitu, kepala daerah yang dilantik pada tahun 2019 dapat melanjutkan pemerintahan daerahnya hingga 2024 sepanjang tidak mengganggu Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) serentak 2024; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 39 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 40 dari 87 halaman. Putusan Nomor 20 P/HUM/2025 Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai contoh bagi pembentukan peraturan perundang-undangan untuk mengutamakan 3 (tiga) aspek tujuan hukum meliputi kepastian hukum, keadilan hukum, kemanfaatan hukum. Oleh karena itu, dengan mengutamakan tujuan hukum dalam pembentukan perundang-undangan maka tidak ada pihak-pihak lain secara terpaksa mematuhi ketentuan perundang- undangan tersebut meskipun berakibat kerugian bagi kehidupannya sebagai warga negara. Terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota adalah pemaksaan kehendak yang berimplikasi pada perlawanan Presiden terhadap tujuan hukum hingga akan menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum, ketidakadilan hukum dan ketidakbermanfaatan hukum; Salah satu ketidakpastian hukum hingga ketidakbermanfaatan hukum akibat dari pelanggaran konstitusi yang diakibatkan oleh penerbitan hingga pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota adalah keterkaitannya dengan keabsahan dan kewenangan kepala daerah. Sebab 508 (lima ratus delapan) Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang dilantik berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota memiliki tugas dan kewenangan sebagaimana tertuang pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 6 huruf C tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 4 Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 40 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 41 dari 87 halaman. Putusan Nomor 20 P/HUM/2025 ayat (3) tentang Perimbangan Kekuasaan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pada kedua undang-undang tersebut menyebutkan bahwa tugas kepala daerah selaku kepala pemerintahan daerah diserahkan kewenangannya oleh Presiden untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah. Tetapi karena akibat dari ketidakpastian hukum yang bersumber dari pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota maka 508 (lima ratus delapan) Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Walikota yang akan dilantik berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota tidak memiliki keabsahan sehingga implikasinya adalah segala keputusan yang diambil dan dilaksanakan dalam mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam mengelola kekayaan daerah tidak memiliki kepastian hukum. Ketidakpastian hukum dalam pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan kekayaan akan mempengaruhi keberlangsungan hajat hidup rakyat di 508 (lima ratus delapan) daerah di Indonesia; Bahwa, ketidakserentakan pelantikan akan menyebabkan pemerintah yang terbelah, hal tersebut disampaikan oleh Titi Anggraini, dan kawan- kawan, mengatakan bahwa waktu pemilihan hingga pelantikan yang tidak serentak selama ini telah faktor utama penyebab terjadinya pemerintahan terbelah (divided government) secara horizontal (hubungan eksekutif dengan legislatif) dan pemerintahan terputus (unconnected government) secara vertikal (hubungan pusat dengan daerah). Divided government terjadi ketika pemilihan dilakukan pada periode waktu yang berbeda dan/atau cara yang tidak. Dalam konteks Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 41 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 42 dari 87 halaman. Putusan Nomor 20 P/HUM/2025 ini, semangat penyerentakan waktu pemungutan suara dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) untuk membentuk pemerintahan yang sinergis dan efektif. Di samping itu, akibat dari pemungutan suara yang serentak harus diikuti oleh waktu pelantikan (inauguration time) yang serentak karena menjadi start awal bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih untuk (a) mensinergikan kebijakan pusat dan daerah, (b) mensinkronisasikan tata kelola pemerintahan daerah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, hingga penilaian efektivitas pemerintahan daerah (governability), (c) secara efektif menjalankan roda pemerintahan daerah, serta (d) mengukur efektivitas pemerintahan daerah dan capaian secara bersamaan sehingga dapat diketahui efektivitas dan capaian semua daerah secara nasional. Oleh karena itu, pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih secara serentak pada akhir masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah periode menjadi prasyarat utama terbentuknya pemerintahan yang sinergis dan efektif; Bahwa model dimana Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) serentak secara nasional adalah bagian dari keserantakan Pemilihan Umum (Pemilu) nasional baik Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden (concurrent national election with flexible concurrent local elections at provincial levels). Pada tingkatan nasional, Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dipilih secara serentak dan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak regional dan lokal pada tingkatan Provinsi. Model ini memiliki kekuatan adanya kaitan hasil antara pemilihan eksekutif dan legislatif dan adanya keserasian hubungan antara eksekutif pada tingkatan pusat dan daerah. Model ini adalah juga yang paling ideal dan paling mungkin dilaksanakan di Indonesia. Kesepakatan seluruh pemangku kebijakan, penyelenggara dan rakyat dalam pemungutan suara pada 27 November 2024 semestinya diikuti oleh pelantikan kepala daerah secara serentak. Kehendak untuk menyalahi hal tersebut bisa mencederai semangat Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 42 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 43 dari 87 halaman. Putusan Nomor 20 P/HUM/2025 keserentakan yang telah disepakati dan dilaksanakan secara bersama- sama; Bahwa keserentakan pemungutan suara dan pelantikan adalah bagian dari memperkuat demokrasi yang mengutamakan adanya dan pentingnya pluralisme dalam masyarakat. Di sisi lain, demokrasi tidak mungkin terwujud jika disertai absolutisme dan sikap mau benar sendiri. Kehadiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota memperkuat nilai absolutisme dan sikap mau benar sendiri tanpa menghiraukan pluralisme dalam masyarakat sebagai basis dari bekerjanya prinsip-prinsip demokrasi yang tertuang dalam Pancasila disebutkan penerapan demokrasi didasari oleh Pancasila Sila Keempat yang berbunyi "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan" yang dijiwai oleh Sila Pertama, Kedua, Ketiga, dan Kelima”. Kata perwakilan adalah nafas pembentukan peraturan perundangan-undangan termasuk dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah soal kewenangan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Walikota yang diwakilkan Presiden pada Gubernur; Bahwa penerapan demokrasi juga bersumber pada ketentuan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Kata demokrasi yang dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengharuskan sikap saling percaya (mutual trust) dan saling menghargai (mutual respect) untuk tujuan yang lebih besar, yaitu kemaslahatan umum. Jika merujuk pada hal tersebut di atas, maka Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 tentang Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 43 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 44 dari 87 halaman. Putusan Nomor 20 P/HUM/2025 Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota tidak diwarnai oleh sikap saling percaya dan saling menghargai. Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota secara nyata Presiden “tidak percaya” pada Gubernur yang kewenangannya menurut Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang untuk melantik Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota. Demikian pula halnya pada prinsip saling menghargai yang ditunjukkan Presiden dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang tidak menghargai proses sengketa yang masih berlangsung di lembaga Negara Mahkamah Konstitusi; Padahal, proses kompromi dan termasuk pengambilan keputusan sebagai metode dalam demokrasi harus didasari sikap saling percaya (mutual trust) dan saling menghargai (mutual respect) dalam kontrak sosial menentukan cita-cita nasional dan prinsip-prinsip kehidupan berbangsa dan penyelenggaraan negara yang merdeka dan berdaulat. Kompromi sebagai metode dalam berdemokrasi sebagaimana perintah dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah konsensus yang menjamin tegaknya konstitusionalisme di Indonesia yang pada umumnya dipahami bersandar pada tiga elemen kesepakatan (consensus) yaitu: Pertama, kesepakatan tentang tujuan atau cita-cita bersama (the general goals of society or general Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 44 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 45 dari 87 halaman. Putusan Nomor 20 P/HUM/2025 acceptance of the same philosophy of government). Kedua, kesepakatan tentang the rule of law sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan negara (the basis of government). Ketiga, kesepakatan tentang bentuk institusi-institusi dan prosedur-prosedur ketatanegaraan (the form of institutions and procedures). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota telah diterbitkan namun menyalahi elemen kesepakatan untuk menegakkan konstitusionalisme di Indonesia. Pada elemen tujuan dan cita-cita untuk melaksanakan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) serentak baik dari pemungutan suara hingga pelantikan tidak tercermin pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota. Dalam hal kesepakatan tentang the rule of law sebagai landasan penyelenggaraan negara, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota terlihat enggan menegakkan the rule of law karena isinya bertentangan dengan undang-undang yang menjadi landasan penyelenggaraan negara. Hingga pada elemen kesepakatan tentang bentuk institusi (Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) serentak) dan kewenangan melantik yang dilanggar; Bahwa Para Pemohon memandang Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota adalah bentuk Presiden Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 45 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 46 dari 87 halaman. Putusan Nomor 20 P/HUM/2025 menghadirkan hukum progresif. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota adalah upaya membentuk hukum progresif yang mengharapkan pelantikan sesegera mungkin demi tercapainya kecepatan sinkronisasi pemerintahan pusat dan daerah dalam pelaksanaan pembangunan; Hukum progresif yang dimaksud adalah bagian dari proses searching for the truth (pencarian kebenaran) yang tidak pernah berhenti, ingin cepat dalam pelaksanaan pembangunan di daerah. Hukum progresif yang dapat dipandang sebagai konsep yang sedang mencari jati diri, bertolak dari realitas empirik tentang bekerjanya hukum di masyarakat, berupa ketidakpuasan dan keprihatinan terhadap kinerja dan kualitas penegakan hukum dalam setting Indonesia. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai landasan konseptual gagasan hukum progresif, ada baiknya terlebih dahulu dalam bagian ini menjelaskan terminologi kata progresif. Kamus Webster New Universal Unabridged Dictionary, menerangkan bahwa progresivisme mempunyai kata dasar progressive, yang berasal dari kata progress, yang berarti moving forward onward (bergerak ke arah depan), dapat dilacak lagi ke dalam dua suku kata yaitu pro (before yang artinya sebelum) dan gradi (to step yang artinya melangkah); Bahwa agenda besar gagasan hukum progresif adalah menempatkan manusia sebagai sentralitas utama dari seluruh perbincangan mengenai hukum. Dengan kebijaksanaan hukum progresif mengajak untuk memperhatikan faktor perilaku manusia. Oleh karena itu, hukum progresif menempatkan perpaduan antara faktor peraturan dan perilaku penegak hukum di dalam masyarakat. Di sinilah arti penting pemahaman gagasan hukum progresif, bahwa konsep “hukum terbaik” mesti diletakkan dalam konteks keterpaduan yang bersifat utuh (holistik) dalam memahami problem-problem kemanusiaan. Dengan demikian, Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 46 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 47 dari 87 halaman. Putusan Nomor 20 P/HUM/2025 gagasan hukum progresif tidak semata-mata hanya memahami sistem hukum pada sifat yang dogmatik, selain itu juga aspek perilaku sosial pada sifat yang empirik. Sehingga diharapkan melihat problem kemanusiaan secara utuh, dalam menyajikan hukum berorientasi keadilan substantif. Adapun beberapa konseptual hukum progresif adalah: (1) Hukum sebagai institusi yang dinamis (2) Hukum sebagai ajaran kemanusiaan dan keadilan (3) Hukum sebagai aspek peraturan dan perilaku (4) Hukum sebagai ajaran pembebasan; Bahwa secara ekstrim, manusia saat ini dituntut untuk menyerah dan pasrah sepenuhnya kepada hukum, yaitu hukum positif yang tertulis (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014) menyerah dan pasrah seperti ini berarti sama dengan membiarkan diatur oleh teks formal-tertulis yang belum tentu benar-benar berisi gagasan asli yang ingin dituangkan ke dalam teks tersebut. Oleh karena itulah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, jika merujuk pada pendapat Satjipto, cara berhukum yang lebih baik dan sehat, dalam kondisi seperti ini, adalah dengan memberikan lorong-lorong untuk melakukan pembebasan dari hukum formal; Maka, semangat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dalam berhukum progresif adalah sebuah kerelaan dan kesediaan untuk membebaskan diri dari faham legal- positivistik. Ide tentang pembebasan diri tersebut berkaitan erat dengan Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 47 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 48 dari 87 halaman. Putusan Nomor 20 P/HUM/2025 faktor psikologis atau spirit yang ada dalam diri para penegak hukum, yaitu keberanian. Masuknya faktor keberanian Presiden tersebut memperluas peta cara berhukum, yaitu tidak hanya mengedepankan aspek peraturan (rule), tetapi juga aspek perilaku (behavior). Dengan demikian cara berhukum yang ditujukkan tidak hanya tekstual, akan tetapi juga melakukan proses pencarian terhadap makna yang tersembunyi di balik teks secara tertulis maupun teks yang hidup dalam masyarakat. Hukum progresif tidak menerima hukum sebagai institusi yang mutlak serta final, melainkan sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdi kepada manusia; Sayangnya, semangat Presiden dengan menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang dilandasi progresifitas malah menjadi kebalikan dari tujuan hukum yang sebenarnya yakni seharusnya memberikan kepastian hukum dan tidak menabrak hukum yang lebih di atas; Bahwa jika semangat berhukum progresif adalah dasar Presiden dalam menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2025, maka semangat itu sendiri berlawanan dengan semangat ideal dari hukum progresif yakni hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi hukum adalah institusi yang secara terus menerus membangun dan mengubah dirinya menuju kepada tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Kualitas kesempurnaan tersebut bisa diverifikasi ke dalam faktor- faktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian kepada rakyat dan lain-lain. Inilah hakikat “hukum yang selalu dalam proses menjadi” (law as a process, law in the making). Sayangnya, Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2025 hanya membuat institusi pemerintahan daerah malah tidak memiliki kepastian hukum dan bahkan usaha untuk menghadirkan model keserentakan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) (pemungutan hingga pelantikan serentak) mencapai Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 48 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 49 dari 87 halaman. Putusan Nomor 20 P/HUM/2025 kesempurnaan malah dicederai dan bahkan menjauh dari kesempurnaan; Hukum progresif bertujuan untuk memanusiakan manusia dalam berhukum. Hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. Tetapi Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2025 malah bertujuan sebaliknya. Ketidakpastian hukum dalam pelantikan 508 (lima ratus delapan) Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakibat pada ketidakabsahan status Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota di 508 (lima ratus delapan) daerah, akan mengakibatkan pada ketidakpastian dan keberlangsung hajat hidup rakyat Indonesia; Hukum progresif memang menginginkan lahirnya keadilan yang lebih substantif, tetapi ketidakserentakan pelantikan akibat terbitnya Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2025 malah melahirkan ketidakadilan di seluruh daerah di Indonesia. Sebagai contoh, dengan tidak diikutkannya Gubernur dan Wakil Gubernur Papua dan Papua Pegunungan serta Bupati dan Wakil Bupati Boven Digul, Jayapura, Puncak, Puncak Jaya karena terburu-buru dan tidak lagi menunggu proses sengketa hingga pembacaan putusan oleh Mahkamah Konstitusi yang sebenarnya hanya berbeda 4 (empat) hari sejak tanggal 20 Februari 2025, akan membuat rakyat papua merasa di anak tirikan sebagaimana perasaan tersebut menghinggap selama puluhan tahun. Sehingga, Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2025 bisa jadi akan melahirkan ketidakadilan yang substantif bagi rakyat Papua. Hukum progresif yang harusnya mendatangkan keadilan, malah menghadirkan ketidakadilan. Ketidakadilan tersebut terlihat pada disatukannya pelantikan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota di Ibu Kota Negara, sebab kehendak penegakan demokrasi substantif sebagaimana hukum progresif yang menginginkan manusia memiliki kebebasan yang sebenarnya dalam menentukan pilihan politiknya, dan demokrasi yang pada hakikatnya juga adalah sebuah sarana pembebasan manusia dari belenggu tirani penguasa, malah hanya membelenggu manusia pada tirani pusat, dengan melaksanakan Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 49 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 50 dari 87 halaman. Putusan Nomor 20 P/HUM/2025 pelantikan terpusat di Ibu Kota Negara. Padahal, amanat dari Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang pasal 164 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dilantik oleh Gubernur di Ibu Kota Provinsi yang bersangkutan”. Hal itu bertujuan agar masyarakat selain memberikan suaranya secara langsung dan serentak pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada), juga serentak dapat menyaksikan pelantikan di daerahnya masing-masing; Bahwa, kehendak dari keserentakan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) baik dari tahapan pemungutan suara hingga pelantikan bertujuan agar Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) semakin berkualitas. Kualitas Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) yang baik juga akan memperbaiki kualitas kehidupan demokrasi. Beberapa ahli dan organisasi internasional mengemukakan prinsip dasar dalam penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Misalnya Rober Dahl mengemukakan standar dalam penyelenggaraan pemilu demokrasi diantaranya: 1) Partisipasi yang efektif; 2) Persamaan dalam memberikan hak; 3) Mendapatkan pemahaman yang jernih; 4) Melaksanakan pengawasan akhir terhadap agenda; 5) Pencukupan orang dewasa; Lahirnya Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2025 malah membuat kualitas Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) semakin menurun dengan partisipasi rakyat dan persamaan hak hanya pada pemungutan suara, bukan sampai pada pelantikan termasuk juga otomatis tidak mendapatkan pemahaman yang jernih akan hakikat pelantikan. Termasuk rakyat tidak dapat melaksanakan haknya untuk melaksanakan pengawasan sampai akhir agenda (pelantikan). Sebab, Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 50 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 51 dari 87 halaman. Putusan Nomor 20 P/HUM/2025 pelantikan yang seharusnya menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 164 ayat (1) berada di daerah masing-masing, malah dilaksanakan di Ibu Kota Negara sesuai Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2025; Bahwa adapun Internasional IDEA (2002) merumuskan 15 (lima belas) indikator Pemilihan Umum (Pemilu) demokratis diantaranya: 1) Adanya kerangka hukum; 2) Sistem pemilihan umum; 3) Penetapan daerah pemilihan; 4) Hak untuk memilih dan dipilih; 5) Badan penyelenggara Pemilu; 6) Pendaftaran pemilih dan daftar pemilih; 7) Akses kertas suara bagi partai politik dan para kandidat; 8) Kampanye Pemilu yang demokratis; 9) Akses media dan kebebasan berekspresi; 10) Pembiayaan dan pengeluaran kampanye; 11) Pemungutan suara; 12) Penghitungan suara dan tabulasi suara; 13) Peranan perwakilan partai dan kandidat; 14) Pemantau Pemilu; dan 15) Kepatuhan terhadap penegakan Undang-Undang Pemilu; Indikator di atas menurut hemat Para Pemohon dapat disederhanakan ke dalam dua indikator utama yang terdiri atas: a. Indikator Pemilu prosedural; dan b. Indikator Pemilu subtantif; Istilah Pemilihan Umum (Pemilu) prosedural dan pemilu substantif, dikembangkan dari demokrasi prosedural dan demokrasi substantif. Demokrasi prosedural merupakan konsep yang digagas oleh Joseph Schumpeter dan Karl Popper bahwa demokrasi minimalis (prosedural) Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 51 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 52 dari 87 halaman. Putusan Nomor 20 P/HUM/2025 adalah adanya penggantian pemimpin melalui pemilihan umum tanpa pertumpahan daerah. Sedangkan demokrasi subtantif merupakan pengembangan dari demokrasi prosedural yang melihat demokrasi prosedural tidak cukup untuk mencapai kehidupan yang demokrasi, sehingga diperlukan adanya kebebasan sipil, kebebasan informasi, dan pertanggungjawaban pemerintah. Para Pemohon menilai istilah tersebut dapat diadopsi ke dalam istilah “pemilu prosedural” dan “pemilu substantif”. Pemilu prosedural merupakan penyelenggaraan pemilu yang berdasarkan indikator: 1) Adanya kerangka hukum Pemilu; 2) Pemilihan sistem Pemilu; 3) Penyelenggara Pemilu yang mandiri; 4) Partai politik; 5) Pelaksanaan Pemilu secara periodik; Tempat Pelantikan; Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2025 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 164 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara atas perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 91; Bahwa sesuai Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2025 Pasal 6A menyebutkan bahwa “Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan dapat melantik Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara serentak di Ibu Kota Negara”; Pasal 6A pada Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 52 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 53 dari 87 halaman. Putusan Nomor 20 P/HUM/2025 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tersebut jelas melanggar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang Pasal 164 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dilantik oleh Gubernur di Ibu Kota Provinsi yang bersangkutan”. Sehingga Pasal 6A pada Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2025 bertentangan dengan Pasal 164 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang; Bahwa terdapat Pasal 164 ayat B dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang menyebutkan bahwa “Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan dapat melantik Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota secara serentak”; Kata “dapat” yang termaktub dalam pasal tersebut bersifat opsional, dalam artian bukan kewajiban, sehingga jika tetap dilaksanakan maka ini jelas bertentangan dengan perundang-undangan. Apalagi dalam semua peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Pemerintahan Daerah merujuk pada asas multilevel government, sebab ketentuan mengenai pelantikan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota semestinya dilaksanakan di ibukota provinsi masing-masing; Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 atas perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 53 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 54 dari 87 halaman. Putusan Nomor 20 P/HUM/2025 Negara yang dimaksud dengan Ibu Kota Negara adalah Nusantara sesuai Pasal 6; Pasal 6; 1) Posisi lbu Kota Nusantara secara geografis terletak pada: a. Bagian Utara pada ll7" O' 2O,IO2" Bujur Timur dan 0' 38'20,578" Lintang Selatan; b. Bagian Selatan pada lI7' 1 1' 51,546" Bujur Timur dan 1' 15'31,78O" Lintang Selatan; c. Bagian Barat pada 116' 31' 31,180" Bujur Timur dan 1' O' 14,822" Lintang Selatan; dan d. Bagian Timur pada ll7" 18' 25,590" Bujur Timur dan 1" 6'32,773" Lintang Selatan; 2) lbu Kota Nusantara meliputi wilayah daratan seluas kurang lebih 252.660 ha (dua ratus lima puluh dua ribu enam ratus enam puluh hektare) dan wilayah perairan laut seluas kurang lebih 69.769 ha (enam puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh sembilan hektare), dengan batas wilayah: a. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, Teluk Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Barat, Kecamatan Balikpapan Utara, dan Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan; b. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara; c. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Loa Kulu, Kecamatan Loa Janan, dan Kecamatan Sanga-Sanga Kabupaten Kutai Kartanegara; dan d. Sebelah timur berbatasan dengan Selat Makassar; 3) Luas wilayah darat Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. Kawasan Ibu Kota Nusantara seluas kurang lebih 56.159 ha (lima puluh enam ribu seratus lima puluh sembilan hektare); dan Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 54 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 55 dari 87 halaman. Putusan Nomor 20 P/HUM/2025 b. Kawasan pengembangan Ibu Kota Nusantara seluas kurang lebih 196.501 ha (seratus sembilan puluh enam ribu lima ratus satu hektare); 4) Kawasan lbu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a termasuk kawasan inti pusat pemerintahan dengan luas wilayah yang mengacu pada Rencana Induk Ibu Kota Nusantara dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional lbu Kota Nusantara; 5) Cakupan dan batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (21 tercantum dalam Lampiran I Peta Delineasi dan Koordinat Ibu Kota Nusantara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari undang-undang ini dan ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara; Bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tentang Pemerintahan Daerah Pasal 91 ayat (4) jika Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat mempunyai tugas dan wewenang (yang salah satunya) adalah melantik Bupati/Walikota; Bahwa dengan adanya pertentangan antara objek permohonan dengan peraturan yang lebih tinggi (undang-undang) sebagaimana telah diuraikan dalam alasan-alasan permohonan dan pada pokok keberatan permohonan, maka sangat jelas pembentukan peraturan perundang- undangan yang dimohonkan dalam uji materil ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, sehingga objek permohonan a quo beralasan hukum untuk dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, oleh karenanya ketentuan a quo harus dinyatakan tidak berlaku secara bersyarat sebagaimana tersebut di bawah ini; Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Para Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan hak uji materiil dari Para Pemohon Keberatan; 2. Menyatakan Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil atas Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 55 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 56 dari 87 halaman. Putusan Nomor 20 P/HUM/2025 berlakunya ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota; 3. Menyatakan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota bertentangan dengan Pasal 164 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tentang Pemerintahan Daerah; 4. Menyatakan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “Pelantikan serentak Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota di laksanakan pada tanggal 20 Februari 2025”; 5. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Agung RI untuk melaksanakan pemuatan putusan ini di dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; 6. Menghukum Termohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar yang ditetapkan; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 56 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 57 dari 87 halaman. Putusan Nomor 20 P/HUM/2025 Apabila yang mulia Ketua Mahkamah Agung RI berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono); Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa: 1. Fotokopi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Bukti P-1); 2. Fotokopi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang- Undang (Bukti P-2); 3. Fotokopi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Bukti P- 3); 4. Fotokopi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Bukti P-4); Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 25 Februari 2025 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 20/PER-PSG/II/20 P/HUM/2025, tanggal 25 Februari 2025; Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut: A. Pokok Permohonan; Bahwa objek hak uji materiil yaitu Pasal 6A ayat (1) Peraturan Presiden 13 Tahun 2025 merugikan Para Pemohon karena tidak memberikan kepastian hukum mengenai tata cara dalam penyelesaian pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota khususnya syarat substansi a quo dinilai bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, tidak sesuai dengan Putusan Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 57 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 58 dari 87 halaman. Putusan Nomor 20 P/HUM/2025 Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PUU-XXI/2023, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XXII/2024, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-PUU-XXII/2024 yang telah memutuskan pelantikan Kepala/Wakil Kepala Daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 digelar secara serentak dan menanti proses sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Mahkamah Konstitusi tuntas dan mengabaikan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2025 yang menyebutkan bahwa akhir tahapan adalah pengucapan putusan atau ketetapan bagi daerah yang lolos dismissal yakni pada tanggal 24 Februari 2025; B. Legal Standing; Bahwa setelah Termohon pelajari substansi dan materi objek permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon, diketahui bahwa Para Pemohon bukan sebagai pasangan calon/kepala daerah, serta tidak ada satu pun dalil Para Pemohon yang dapat menjelaskan adanya hak Para Pemohon yang dirugikan baik secara langsung maupun tidak langsung, bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi sebagai akibat berlakunya Pasal 6A Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2025, sehingga tidak diketahui hak dan kepentingan hukum Para Pemohon yang mana yang telah dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal 6A Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2025; Bahwa berdasarkan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009) menyatakan “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang”; Meskipun Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, namun Pasal 31A ayat (2) harus digarisbawahi khususnya, bahwa pemohonan hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 58 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 59 dari 87 halaman. Putusan Nomor 20 P/HUM/2025 berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Selain itu, Para Pemohon juga tidak dapat menjelaskan hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian yang dialaminya dengan berlakunya Pasal 6A Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2025; Selanjutnya bahwa Para Pemohon dalam positanya mendalilkan Pasal 6A ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2025 sangat merugikan Para Pemohon karena tidak memberikan kepastian hukum mengenai tata cara dalam penyelesaian pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota khususnya syarat substansi a quo dinilai bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, namun dalam rumusan petitum permohonan Para Pemohon angka 3, Para Pemohon justru meminta keseluruhan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dinyatakan bertentangan dengan Pasal 164 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini menimbulkan ketidaksesuaian, inkonsistensi, dan ambiguitas antara posita dan petitum permohonan Para Pemohon yang menyebabkan ketidakjelasan maksud atau substansi permohonan Para Pemohon. Rangkaian uraian posita yang tidak sinkron dengan rumusan petitum menjadikan petitum permohonan Para Pemohon angka 3 tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan kuat karena petitum merupakan refleksi dari posita sehingga berakibat permohonan Para Pemohon menjadi tidak jelas, tidak memiliki dasar posita yang baik dan tentu saja tidak relevan; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 59 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 60 dari 87 halaman. Putusan Nomor 20 P/HUM/2025 Bahwa penetapan objek permohonan oleh Termohon merupakan kebijakan untuk memberikan kepastian hukum bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024, sehingga tidak menghambat transisi kepemimpinan pemerintahan daerah dan jalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah. Serta bertujuan untuk efisiensi anggaran, agar anggaran yang biasanya digunakan untuk seremonial pelantikan di daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bisa digunakan untuk program dan kegiatan prioritas yang memberikan manfaat optimal bagi masyarakat, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pencapaian tujuan pembangunan; Menurut Termohon dengan berlakunya Pasal 6A ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2025 dan telah dilaksanakannya pelantikan serentak tanggal 20 Februari 2025, maka Gubernur dan Bupati/Walikota di wilayah domisili dari Pemohon (Provinsi Daerah Khusus Jakarta dan Provinsi Gorontalo) segera akan melaksanakan tugasnya dan janji-janji politiknya kepada masyarakat termasuk juga segera melakukan penyesuaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta rencana strategis lainnya di daerah masing-masing; Oleh karena itu, Para Pemohon tidak memiliki kepentingan atas objek permohonan dan/atau tidak terdapat kerugian atau potensi akan adanya kerugian dengan diterbitkannya objek permohonan. Sebagaimana prinsip pengajuan gugatan/permohonan di lembaga peradilan antara lain perihal “point d’interest point d’action” yang pada intinya bermakna bahwa yang berhak mengajukan gugatan/permohonan adalah pihak yang berkepentingan/memiliki kepentingan langsung terhadap objek gugatan/permohonan. Demikian pula dengan ketidakkonsistenan antara posita dan petitum, Para Pemohon mengenai perbedaan peraturan perundang-undangan dan keputusan, serta batu uji dalam uji materiil peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, sehingga dalil Para Pemohon menimbulkan ketidak jelasan (obscuur libel) serta tidak berdasar; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 60 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 61 dari 87 halaman. Putusan Nomor 20 P/HUM/2025 Dengan demikian Termohon berpendapat Para Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) dan adalah tepat jika Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung RI secara bijaksana menyatakan permohonan Para Pemohon tidak diterima (niet ontvankelijk verklaard). Namun demikian, Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) atau tidak, sebagaimana telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; C. Error In Objecto; Bahwa Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (yang selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003) berbunyi “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. Memutus pembubaran partai politik; dan d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; Bahwa Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (yang selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011) berbunyi “Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bersifat final dan mengikat”; Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 dan Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tersebut, maka putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, sehingga putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 61 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 62 dari 87 halaman. Putusan Nomor 20 P/HUM/2025 diucapkan dan tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, termasuk sengketa perselisihan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) sekalipun; Sehingga diartikan bahwa Para Pemohon telah keliru dalam menentukan objek permohonan (error in objecto), mengingat Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota merupakan peraturan yang diterbitkan untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi, dengan demikian maka sudah tepat/cukup alasan bagi Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menyatakan menolak/tidak menerima; D. Kronologis Terbitnya Objek Permohonan; 1. Bahwa ketentuan Pasal 164B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang berbunyi “Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan dapat melantik Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota secara serentak”, dan Pasal 165 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang berbunyi “ketentuan mengenai jadwal dan tata cara pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota diatur dengan Peraturan Presiden”; 2. Bahwa pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XXII/2024 tanggal 20 Maret 2024 menyatakan “pengaturan transisi terkait dengan pemungutan suara secara serentak tidak dapat mengabaikan pengaturan terkait pelantikan kepala daerah dan wakilnya. Oleh karena itu, pengaturan Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 62 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 63 dari 87 halaman. Putusan Nomor 20 P/HUM/2025 tentang pemungutan suara secara serentak harus diikuti oleh norma yang mengatur tentang pelantikan secara serentak”; 3. Bahwa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024 telah dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024, dan pengumuman hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada tanggal 15 Desember 2024. Untuk kepastian hukum, efisiensi, efektifitas, serta agar tidak menghambat transisi kepemimpinan pemerintahan daerah dan jalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelaksanaan pelantikan kepala daerah dilaksanakan secara serentak; 4. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2025 Presiden menetapkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (yang selanjutnya disebut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025); 5. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 164B dan Pasal 165 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU- XXII/2025, dan menindaklanjuti hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024, serta melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang bertujuan untuk efisiensi dalam pemerintahan, baik dalam pengelolaan anggaran, peningkatan layanan publik, maupun reformasi birokrasi, untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang memberikan manfaat langsung bagi rakyat, dan mengarah pada pembangunan yang berkelanjutan; Selain hal tersebut ketentuan a quo yang mengatur mengenai Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 63 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 64 dari 87 halaman. Putusan Nomor 20 P/HUM/2025 pelaksanaan pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara serentak oleh Presiden di Ibu kota Negara bertujuan agar tercipta sinergi kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, serta menyinkronkan tata kelola pemerintahan pusat dengan pemerintah daerah, sehingga pada tanggal 11 Februari 2025 ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2025; E. Aspek-Aspek Terbitnya Objek Permohonan; 1. Aspek Filosofis; Indonesia adalah negara demokrasi, Pemilihan Umum (Pemilu) menjadi salah satu pilar utama dalam menentukan arah pemerintahan. Pemilu di Indonesia dibagi menjadi Pemilu untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota, dan pemilihan kepala daerah secara serentak (Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak); Bahwa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024 telah menghasilkan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang terpilih, maka untuk kepastian hukum dan efektifitas keberhasilan transisi kepemimpinan pemerintahan daerah dan jalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka pelaksanaan pelantikan kepala daerah dapat dilaksanakan secara serentak; Bahwa adanya keserentakan waktu penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut, maka waktu pelantikan kepala daerah hasil pemilihan perlu diatur dan disinkronkan keserentakannya. Keserentakan tersebut merupakan langkah awal bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih untuk mensinergikan kebijakan pemerintahan pusat dengan pemerintah daerah, serta mensinkronkan tata kelola pemerintahan pusat dengan pemerintah daerah; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 64 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 65 dari 87 halaman. Putusan Nomor 20 P/HUM/2025 2. Aspek Historis; Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak merupakan proses pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dilakukan secara bersamaan di berbagai wilayah di Indonesia. Tujuan utama Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak adalah untuk meminimalkan biaya dan meningkatkan efisiensi dalam proses pemilihan kepala daerah. Selain itu, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak juga bertujuan untuk memperkuat demokrasi di tingkat lokal dengan melibatkan partisipasi langsung masyarakat dalam menentukan masa depan daerahnya; Bahwa untuk mewujudkan makna kata serentak tersebut, maka waktu penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, dengan waktu pelantikan kepala daerah hasil pemilihan perlu diatur dan disinkronkan keserentakannya, sehingga diharapkan tercipta efektivitas dan efisiensi kebijakan pembangunan antara pusat dan daerah; Bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang hanya mengatur jadwal pemungutan suara serentak nasional pada bulan November 2024 dan sama sekali tidak mengatur jadwal pelantikan yang harusnya dilakukan secara serentak. Oleh karena itu, jika keserentakan pelantikan tersebut dilakukan, hal demikian dapat mencegah terjadinya perbedaan masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah antara yang satu dengan lainnya yang terpilih di jadwal pemilihan serentak yang sama; Dengan demikian penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara serentak harus diikuti pula dengan pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpilih secara serentak agar tercipta sinergi kebijakan pemerintah pusat dengan Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 65 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 66 dari 87 halaman. Putusan Nomor 20 P/HUM/2025 pemerintah daerah, serta menyinkronkan tata kelola pemerintahan pusat dengan pemerintah daerah, sehingga tercipta kesamaan waktu mulai dan berakhirnya masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara serentak; 3. Aspek Sosiologis; Pelantikan kepala daerah serentak di Ibu kota Negara sebagai upaya penghematan yang dilakukan pemerintah, dengan tidak adanya seremonial pelantikan di daerah maka pelantikan secara serentak ini lebih efisien anggaran. Pelantikan bukan hanya seremoni, tetapi juga ada harapan masyarakat akan perubahan positif yang dihasilkan oleh pemimpin daerah yang baru; Efisiensi pemerintahan menjadi hal yang sangat penting, efisiensi bukan hanya soal pengelolaan anggaran, tetapi juga soal kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan layanan publik yang berkualitas tanpa membuang-buang sumber daya. Kepala Daerah yang baru harus siap menghadapi tantangan ini dengan mengambil langkah-langkah konkret yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat; Semangat efisiensi harus konkret dan menjadi budaya dalam tata kelola pemerintahan di daerah. Anggaran harus betul-betul dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Keberhasilan dalam menciptakan efisiensi membawa dampak yang lebih besar, memberikan manfaat langsung bagi rakyat, dan mengarah pada pembangunan daerah yang berkelanjutan; 4. Aspek Yuridis; Bahwa ketentuan Pasal 165 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyatakan “ketentuan mengenai jadwal dan tata cara pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 66 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 67 dari 87 halaman. Putusan Nomor 20 P/HUM/2025 diatur dengan Peraturan Presiden”. Serta pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU- XXII/2024 tanggal 20 Maret 2024 menyatakan “pengaturan transisi terkait dengan pemungutan suara secara serentak tidak dapat mengabaikan pengaturan terkait pelantikan kepala daerah dan wakilnya. Oleh karena itu, pengaturan tentang pemungutan suara secara serentak harus diikuti oleh norma yang mengatur tentang pelantikan secara serentak”; Bahwa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024 telah dilaksanakan pada tanggal 27 November 2025, dan pengumuman hasil Pilkada serentak tahun 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada tanggal 15 Desember 2024, untuk kepastian hukum dan agar tidak menghambat transisi kepemimpinan pemerintahan daerah dan jalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka pelaksanaan pelantikan kepala daerah serentak dapat dilakukan. Dikecualikan bagi daerah yang melaksanakan pemilihan ulang, atau pemungutan suara ulang, atau penghitungan suara ulang sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara sengketa; Berdasarkan hal-hal tersebut, maka pemerintah pusat mengubah Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yaitu dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2025 yang ditetapkan pada tanggal 11 Februari 2025; Dengan demikian Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2025 merupakan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XXII/2024 yang memerintahkan kepada pembuat undang-undang untuk menyinkronkan kebijakan Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 67 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 68 dari 87 halaman. Putusan Nomor 20 P/HUM/2025 penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara serentak harus diikuti pula dengan kebijakan pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpilih secara serentak agar tercipta sinergi kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah; 5. Aspek Tata Pemerintahan; Pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpilih secara serentak untuk menciptakan sinergi kebijakan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, serta menyinkronkan tata kelola pemerintahan daerah dengan pemerintah pusat, sehingga tercipta kesamaan waktu mulai dan berakhirnya masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara serentak; Sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sangat penting untuk mencapai kemajuan bangsa. Sinergi ini melibatkan koordinasi, komunikasi, dan kerja sama yang efektif antara pemerintah pusat dan daerah dalam berbagai bidang, seperti pembangunan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan pelayanan publik; Selain itu, pelantikan kepala daerah serentak bertujuan untuk efisiensi anggaran, anggaran yang biasanya digunakan untuk seremonial pelantikan di daerah bisa digunakan untuk program dan kegiatan prioritas yang memberikan manfaat optimal bagi masyarakat, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pencapaian tujuan pembangunan; F. Tanggapan Termohon; Bahwa atas dalil-dalil dan petitum yang disampaikan oleh Para Pemohon dalam permohonannya, Termohon menyampaikan tanggapan sebagai berikut: 1. Bahwa setelah Termohon menguraikan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam pembentukan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 68 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 69 dari 87 halaman. Putusan Nomor 20 P/HUM/2025 selanjutnya Termohon menolak tuntutan dalam permohonan Para Pemohon sebagaimana uraian di bawah ini; 2. Bahwa dalil Para Pemohon dalam Permohonannya angka 19 yang pada intinya menyatakan “…Pasal 6A ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota khususnya frasa “Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan dapat melantik Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara serentak di Ibu kota Negara” bertentangan dengan Pasal 164 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 Pasal 91 ayat 4 jika Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat mempunyai tugas dan wewenang (yang salah satunya) adalah : melantik Bupati/Walikota sehingga beralasan hukum untuk dinyatakan tidak sah (batal demi hukum) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (tidak berlaku untuk umum)”; Terhadap dalil Para Pemohon tersebut, Termohon menjelaskan sebagai berikut: a. Bahwa Pasal 6A ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2025 merupakan peraturan yang diterbitkan berdasarkan ketentuan Pasal 164B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang berbunyi “Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 69 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 70 dari 87 halaman. Putusan Nomor 20 P/HUM/2025 dapat melantik Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota secara serentak”; Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa “Pengaturan mengenai pelantikan serentak Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dilantik secara serentak oleh Presiden di Ibu kota Negara serta penegasan terkait waktu pelantikan agar selaras dengan kebijakan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara serentak…”; Berdasarkan Pasal 164B dan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang secara tegas memberikan mandat bahwa Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan dapat melantik Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota secara serentak di Ibu Kota Negara. Dengan demikian dalil Para Pemohon mengenai Pasal 6A ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota bertentangan dengan Peraturan yang lebih tinggi tidak beralasan menurut hukum, mengingat Pasal 6A ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 70 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 71 dari 87 halaman. Putusan Nomor 20 P/HUM/2025 Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melaksanakan mandat Pasal 164B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang; Adapun dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa kata “dapat” dalam Pasal 164B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang bersifat opsional dan bukan kewajiban sehingga jika tetap dilaksanakan dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan adalah tidak beralasan dan kabur. Mengingat Pasal 164B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang disusun untuk dilaksanakan sebagai pilihan kebijakan yang juga dikuatkan oleh Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Pilihan kebijakan tersebut sejalan dengan asas pembentukan peraturan perUndang-Undangan khususnya dalam Pasal 5 huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yaitu salah satunya adalah agar peraturan perUndang-Undangan “dapat dilaksanakan”; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 71 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 72 dari 87 halaman. Putusan Nomor 20 P/HUM/2025 Frasa “dapat” dalam Pasal 164B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang juga memberikan kewenangan kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan bisa mengambil alih wewenang gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat terkait kewenangan gubernur untuk melantik bupati/walikota, maka pengaturan pasal a quo merupakan peraturan untuk melaksanakan amanat dari Pasal 164B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang; Selain melaksanakan amanat Pasal 164B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang, penerbitan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2025 merupakan pelaksanaan amanat peraturan ketentuan Pasal 165 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang berbunyi “ketentuan mengenai jadwal dan tata cara pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota diatur dengan Peraturan Presiden”; Bahwa dalil Para Pemohon yang menyatakan Pasal 6A ayat (1) Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 72 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 73 dari 87 halaman. Putusan Nomor 20 P/HUM/2025 Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2025 bertentangan dengan Pasal 164 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang tidak beralasan hukum, seharusnya Para Pemohon melihat pengaturan mengenai pelantikan kepala daerah secara keseluruhan dalam Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang tidak hanya Pasal 164. Namun, pengaturan mengenai pelantikan kepala daerah diatur dalam Pasal 163, Pasal 164, Pasal 164A, Pasal 164B, dan Pasal 165 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Dengan demikian, maka Pasal 6A ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2025 tetap sah dan tidak bertentangan dengan Pasal 164 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang; b. Bahwa dalil Para Pemohon yang menyatakan Pasal 6A ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2025 bertentangan dengan Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara seharusnya Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 73 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 74 dari 87 halaman. Putusan Nomor 20 P/HUM/2025 Tentang Ibu Kota Negara (yang selanjutnya disebut Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2022), mengingat Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023, berdasarkan hal tersebut disimpulkan bahwa Para Pemohon tidak memahami substansi dari Undang-Undang Ibu Kota Negara; Ibu Kota Negara masih di Provinsi DKI Jakarta, hal ini berdasarkan fakta bahwa sampai dengan saat ini Presiden belum menetapkan Keputusan Presiden yang mengatur mengenai pengalihan kedudukan, fungsi, dan peran Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 yang berbunyi “Pengalihan kedudukan, fungsi, dan peran Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara ditetapkan dengan Keputusan Presiden”. Serta Pasal 39 ayat (1) UU 3/2022 berbunyi “Kedudukan, fungsi, dan peran Ibu Kota Negara tetap berada di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sampai dengan tanggal ditetapkannya pemindahan Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara dengan Keputusan Presiden”; Dengan demikian Pasal 6A ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2025 yang berbunyi “Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan dapat melantik Gubernur dan Wakil Gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota secara serentak di ibu kota negara”, tetap sah dan tidak bertentangan dengan Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022; c. Bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ditetapkan pada tanggal 30 September 2014, undang-undang ini mengatur mekanisme pemilihan kepala daerah secara tidak langsung melalui Dewan Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 74 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 75 dari 87 halaman. Putusan Nomor 20 P/HUM/2025 Perwakilan Rakyat Daerah telah mendapatkan penolakan yang luas oleh rakyat dan proses pengambilan keputusannya telah menimbulkan persoalan serta kegentingan yang memaksa sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009, sehingga pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (yang selanjutnya disebut Peraturan Pemerintah Pengganti Nomor 1 Tahun 2014) pada tanggal 2 Oktober 2014; Bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota lahir dari kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum terkait pelaksanaan Pilkada secara langsung, mengingat desakan masyarakat dan adanya kekosongan hukum. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini bertujuan untuk mengganti undang-undang yang tidak memadai atau tidak ada, sehingga terjadi kekosongan hukum; Bahwa untuk menjamin pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dilaksanakan secara demokratis sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka kedaulatan rakyat serta demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat wajib dihormati sebagai syarat utama pelaksanaan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, maka Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada tanggal 2 Februari 2015 ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (yang selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015); Bahwa dalam rangka penyempurnaan penyelenggaraan pemilihan Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 75 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 76 dari 87 halaman. Putusan Nomor 20 P/HUM/2025 Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, beberapa ketentuan dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 perlu dilakukan perubahan, maka telah dilaksanakan perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebanyak 2 (dua) kali yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (yang selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015) dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016; Berdasarkan hal-hal tersebut, mengingat bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 merupakan Undang-Undang yang khusus mengatur tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dan Pasal 6A ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2025 merupakan peraturan yang diterbitkan untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 164B dan Pasal 165 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, sedangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan undang- undang yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum; Sehingga dalil Para Pemohon yang menyatakan Pasal 6A ayat (1) Peraturan Presiden 13/2025 bertentangan dengan Pasal 91 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tidak beralasan hukum, hal ini berdasarkan asas lex specialis derogat legi generali yaitu asas hukum yang menyatakan bahwa peraturan hukum khusus (lex specialis) mengesampingkan peraturan hukum umum (lex genaralis). Dengan kata lain Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 merupakan aturan hukum yang khusus untuk pengaturan pemilihan kepala daerah, dan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan aturan yang umum dalam pengaturan pemilihan kepala Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 76 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 77 dari 87 halaman. Putusan Nomor 20 P/HUM/2025 daerah; Dengan demikian Pasal 6A ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2025 yang berbunyi “Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan dapat melantik Gubernur dan Wakil Gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota secara serentak di ibu kota negara”, tetap sah dan tidak bertentangan dengan Pasal 91 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Bahwa dalil Para Pemohon dalam permohonannya angka 23 paragraf 3 yang pada intinya menyatakan “…berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143 Tahun 2023 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27 dan 46 Tahun 2024, maka jadwal pelantikan kepala daerah yang ditetapkan tanggal 20 Februari 2025 melalui Peraturan Presiden 13 Tahun 2025 perubahan kedua Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2016 menyalahi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143 Tahun 2023 dan 27 serta 46 tahun 2024”; Terhadap dalil Para Pemohon tersebut, Termohon menjelaskan sebagai berikut: Bahwa pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PUU-XXI/2023 tanggal 21 Desember 2023 pada paragraf [3.17] halaman 70 menyatakan “…pengaturan transisi terkait dengan pemungutan suara secara serentak tidak dapat mengabaikan pengaturan terkait pelantikan kepala daerah dan wakilnya. Sehingga, pengaturan tentang pemungutan suara secara serentak harus diikuti oleh norma yang mengatur tentang pelantikan secara serentak”; Bahwa pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XXII/2024 tanggal 20 Maret 2024 sebagai berikut: Paragraf [3.17.1] halaman 96 menyatakan “…bahwa pengaturan transisi terkait dengan pemungutan suara secara serentak tidak dapat Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 77 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 78 dari 87 halaman. Putusan Nomor 20 P/HUM/2025 mengabaikan pengaturan terkait pelantikan kepala daerah dan wakilnya. Oleh karena itu, pengaturan tentang pemungutan suara secara serentak harus diikuti oleh norma yang mengatur tentang pelantikan secara serentak…”; Paragraf [3.17.2] halaman 97-98 menyatakan “…tidak menutup kemungkinan bagi Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara sengketa perselisihan hasil pemilihan kepala daerah memerintahkan pemilihan ulang, atau pemungutan suara ulang, atau penghitungan suara ulang. Oleh karena itu, demi kepastian hukum dan agar tidak menghambat transisi kepemimpinan pemerintahan daerah dan jalannya roda pemerintahan daerah maka menurut Mahkamah, pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara serentak adalah dikecualikan bagi daerah yang melaksanakan pemilihan ulang, atau pemungutan suara ulang, atau penghitungan suara ulang sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara sengketa perselisihan hasil pemilihan kepala daerah…”; Bahwa pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XXII/2024 tanggal 30 Juli 2024 pada paragraf [3.14] halaman 49 menyatakan “…Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XXII/2024 telah menegaskan pengecualian untuk pelantikan secara serentak hanya dapat dilakukan bagi daerah yang melaksanakan pemilihan ulang, atau pemungutan suara ulang, atau penghitungan suara ulang karena adanya putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara sengketa perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Selain itu, kemungkinan adanya pelantikan tidak serentak dapat pula terjadi karena adanya faktor force majeure sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan…”; Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PUU- XXI/2023, Nomor 27/PUU-XXII/2024, dan Nomor 46/PUU-XXII/2024 tersebut, maka Pemerintah harus membentuk pengaturan terkait pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta demi kepastian hukum dan agar tidak menghambat transisi kepemimpinan Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 78 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 79 dari 87 halaman. Putusan Nomor 20 P/HUM/2025 pemerintahan daerah dan jalannya roda pemerintahan daerah, maka pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara serentak dapat dilaksanakan, dikecualikan bagi daerah yang melaksanakan pemilihan ulang, atau pemungutan suara ulang, atau penghitungan suara ulang sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara sengketa perselisihan hasil pemilihan kepala daerah; Bahwa dalam membentuk Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2025, telah memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak tahun 2024 pada tanggal 4 Februari 2025 dan 5 Februari 2005, perlu dilakukan penyesuaian jadwal dan tata cara pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, sebagai tindak lanjut dari adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XXII/2024; Dengan demikian Pasal 6A ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2025 yang berbunyi “Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan dapat melantik Gubernur dan Wakil Gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota secara serentak di ibu kota negara”, tetap sah dan tidak bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PUU-XXI/2023, Nomor 27/PUU- XXII/2024, dan Nomor 46/PUU-XXII/2024; 4. Bahwa dalil Para Pemohon dalam permohonannya pada angka 23 paragraf 32 yang pada intinya “…ketidakserentakan pelantikan akibat terbitnya Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2025 malah melahirkan ketidakadilan di seluruh daerah di Indonesia. Sebagai contoh, dengan tidak diikutkannya Gubernur dan Wakil Gubernur Papua dan Papua Pegunungan serta Bupati dan Wakil Bupati Boven Digul, Jayapura, Puncak, Puncak Jaya karena terburu-buru dan tidak lagi menunggu proses sengketa hingga pembacaan keputusan oleh Mahkamah Konstitusi yang sebenarnya hanya berbeda 4 (empat) hari sejak tanggal 20 Februari 2025, akan membuat rakyat Papua merasa dianaktirikan sebagaimana perasaan tersebut menghinggap selama Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 79 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 80 dari 87 halaman. Putusan Nomor 20 P/HUM/2025 puluhan tahun. Sehingga Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2025 bisa jadi akan melahirkan ketidakadilan substantif bagi rakyat Papua… ”; Terhadap dalil Para Pemohon tersebut, Termohon menjelaskan sebagai berikut: Bahwa pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara serentak tanggal 20 Februari 2025 dilaksanakan berdasarkan Pasal 164B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak tahun 2024 pada tanggal 4 Februari 2025 dan 5 Februari 2005; Bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 4 Februari 2025 dan 5 Februari 2025 terdapat juga putusan untuk Provinsi, Kabupaten dan Kota di Papua yang telah selesai proses persidangannya dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga daerah-daerah tersebut dilantik pada tanggal 20 Februari 2025; Pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU- XXII/2024 tanggal 20 Maret 2024 dan Nomor 46/PUU-XXII/2024 tanggal 30 Juli 2024 pada intinya menyatakan “…Mahkamah telah menegaskan pengecualian untuk pelantikan secara serentak hanya dapat dilakukan bagi daerah yang melaksanakan pemilihan ulang, atau pemungutan suara ulang, atau penghitungan suara ulang karena adanya putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara sengketa perselisihan hasil pemilihan kepala daerah…”; Jika Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2025 tidak diterbitkan maka tujuan keserentakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah agar tercipta sinergi kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, serta menyinkronkan tata kelola pemerintahan pusat dengan pemerintah daerah, sehingga tercipta kesamaan waktu mulai dan berakhirnya masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara serentak menjadi tidak tercapai; Berdasarkan hal-hal tersebut, maka dalil Para Pemohon yang Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 80 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 81 dari 87 halaman. Putusan Nomor 20 P/HUM/2025 menyatakan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2025 melahirkan ketidakadilan di seluruh daerah di Indonesia, dan ketidakadilan substansif bagi rakyat Papua adalah tidak beralasan menurut hukum dan kondisi faktual; 5. Berdasarkan hal-hal tersebut, bahwa pembentukan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara; 6. Berdasarkan uraian dan penjelasan serta didukung oleh fakta hukum tersebut di atas, maka dalil Para Pemohon dalam permohonannya yang menyatakan bahwa Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2025 tanggal 11 Februari 2025 bertentangan dengan undang-undang ataupun peraturan yang lebih tinggi sama sekali tidak berdasarkan hukum. Bahwa penerbitan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2025 telah sesuai dengan pembentukan peraturan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan secara umum (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan), serta peraturan perUndang-Undangan secara khusus (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang vide Pasal 164b dan 165); Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 81 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 82 dari 87 halaman. Putusan Nomor 20 P/HUM/2025 7. Bahwa Peraturan Presiden yang menjadi objek permohonan a quo sudah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi, serta telah mempertimbangkan aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis sehingga sudah tepat dan tidak mengandung cacat hukum. Dengan demikian maka dalil Para Pemohon tidak terbukti dan tidak perlu untuk dipertimbangkan; Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan bukti untuk mendukung dalil-dalil jawabannya; PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas; Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Para Pemohon adalah Pasal 6A Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, (vide bukti P-1); Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan Para Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan a quo memenuhi persyaratan formal, yaitu apakah Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa serta memutus permohonan a quo, dan apakah Para Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dalam permohonan a quo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 juncto Undang- Undang Nomor Tahun 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 82 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 83 dari 87 halaman. Putusan Nomor 20 P/HUM/2025 Agung dan Pasal 1 ayat (4) dan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil; A. Kewenangan Mahkamah Agung: Bahwa Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor Tahun 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, mengatur: "Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang"; Bahwa, Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan dalam hal peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang diduga bertentangan dengan undang-undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung; Bahwa, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan jenis-jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, sebagai berikut: (1) Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; Bahwa, selanjutnya Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan: “Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 83 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 84 dari 87 halaman. Putusan Nomor 20 P/HUM/2025 Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat”; Bahwa, yang menjadi objek permohonan Hak Uji Materiil adalah Pasal 6A Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang dikeluarkan oleh Presiden sehingga memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011, dan oleh karenanya Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan a quo; B. Legal Standing: Bahwa Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung mengklasifikasikan 3 (tiga) kategori Pihak yang menganggap haknya dirugikan yaitu: a. Perorangan Warga Negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; atau c. Badan hukum publik atau badan hukum privat; Selain terhadap 3 (tiga) kategori di atas, kedudukan hukum Pemohon harus dibuktikan dengan adanya kerugian hak oleh berlakunya objek Hak Uji Materiil, yaitu: a. Adanya hak Pemohon yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan; b. Hak tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya suatu objek Hak Uji Materiil; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 84 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 85 dari 87 halaman. Putusan Nomor 20 P/HUM/2025 c. Kerugian tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak- tidaknya bersifat potensial yang berdasarkan penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian seperti didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi; e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi; Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia, akan tetapi Para Pemohon bukan sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah/Kepala Daerah, dan jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung serta dikaitkan dengan fakta bahwa tidak ada satu pun dalil Para Pemohon yang dapat menjelaskan adanya hak Para Pemohon yang dirugikan baik secara langsung maupun tidak langsung, bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi sebagai akibat berlakunya Pasal 6A Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, maka Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kerugian yang dialami oleh Para Pemohon sebagai akibat berlakunya Pasal 6A Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, dan dengan tidak adanya kerugian yang dialami tersebut, sesuai dengan adagium “point d’interest point d’action”, Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo, dan oleh karenanya permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 85 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 86 dari 87 halaman. Putusan Nomor 20 P/HUM/2025 Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara, dan oleh karenanya terhadap substansi permohonan a quo tidak perlu dipertimbangkan lagi; Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perUndang-Undangan lain yang terkait; MENGADILI, Menyatakan permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon 1. YUDIANTO KARTIMAN, 2. SALAHUDIN PAKAYA dan 3. FERDINANSYAH NUR tersebut tidak dapat diterima; Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah); Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 25 Agustus 2025, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H. dan Prof. Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Retno Widowati, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak. Anggota Majelis: Ketua Majelis, ttd. ttd. Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H. Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H. Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 86 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 87 dari 87 halaman. Putusan Nomor 20 P/HUM/2025 Anggota Majelis: ttd. Prof. Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Panitera Pengganti, ttd. Retno Widowati, S.H., M.H. Biaya-biaya: 1. Meterai Rp 10.000,00 2. Redaksi Rp 10.000,00 3. Administrasi Rp 980.000,00 Jumlah Rp 1.000.000,00 Untuk salinan Mahkamah Agung RI atas nama Panitera Panitera Muda Tata Usaha Negara, H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum. NIP 19610514 198612 1 001 Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 87