1 P/HUM/2025

hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 1 dari 40 halaman. Putusan Nomor 1 P/HUM/2025 PUTUSAN Nomor 1 P/HUM/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara: 1. Ir. BEN BRAHIM S. BAHAT, M.M., M.T, kewarganegaraan Indonesia, alamat domisili di Rutan Kelas IIA Palangkaraya Jalan Tjilik Riwut km 2.5, Palangka Raya, Kalimantan Tengah; 2. SEHAT Bin TIHANG, kewarganegaraan Indonesia, alamat domisili di Rutan Kelas IIA Palangkaraya Jalan Tjilik Riwut km 2.5, Palangka Raya, Kalimantan Tengah; 3. HUBERTUS TELAJAN, kewarganegaraan Indonesia, alamat domisili di Rutan Kelas IIA Palangkaraya Jalan Tjilik Riwut km 2.5, Palangka Raya, Kalimantan Tengah; 4. GOTO Bin JUNAS, kewarganegaraan Indonesia, alamat domisili di Rutan Kelas IIA Palangkaraya Jalan Tjilik Riwut km 2.5, Palangka Raya, Kalimantan Tengah; 5. POLTAK JOSEF NOVIANTO VITO SIAGIAN, S.E., Akt, kewarganegaraan Indonesia, alamat domisili di Rutan Kelas IIA Palangkaraya Jalan Tjilik Riwut km 2.5, Palangka Raya, Kalimantan Tengah; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Februasae Pungkal Nuas Kunum, S.H., Advokat/Pengacara dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Februasae, S.H & Rekan, beralamat di jalan A. Yani Nomor 84 Kelurahan Selat Hilir, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 2 dari 40 halaman. Putusan Nomor 1 P/HUM/2025 Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Oktober 2024; Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon; melawan: MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan H. R. Rasuna Said Kaveling 6-7, Jakarta Selatan 12940, Provinsi DKI Jakarta; Selanjutnya disebut sebagai Termohon; Mahkamah Agung tersebut; Membaca surat-surat yang bersangkutan; DUDUK PERKARA Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 November 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 13 November 2024, dan diregister dengan Nomor 1 P/HUM/2025, telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut: I. Pendahuluan; Bahwa dalam Penjelasan Undang-undang Dasar 1945 antara lain menyatakan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (rechtstaat), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (machtstaat). Ketentuan tersebut bermakna bahwa kekuasaan harus tunduk kepada hukum dan hukum menjadi sarana pengendali, pengawasan, dan pengontrol kekuasaan dari kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan dan/atau menggunakan kekuasaan secara sewenang-wenang dan sebaliknya digunakan sebagai sarana pembenaran. Bahwa dalam Konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang telah mengalami perubahan sebanyak empat kali, mengenai Kekuasaan Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 3 dari 40 halaman. Putusan Nomor 1 P/HUM/2025 Kehakiman diatur dalam Pasal 24 ayat (2), yang menyatakan Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi; Bahwa oleh karena tidak tertutup kemungkinan dan/atau terdapat kecenderungan penyelenggara kekuasaan negara, baik kekuasaan eksekutif, maupun kekuasaan legislatif, untuk menyalahgunakan kekuasaan dan/atau menggunakan kekuasaannya secara sewenang- wenang atau mengabaikan kepentingan umum/masyarakat, dalam bentuk peraturan-peraturan hukum yang bertentangan dengan peraturan setingkat lebih tinggi di atasnya, maka harus terdapat suatu fungsi untuk mengawasi, mengontrol, dan mengoreksi hal tersebut, yang dilakukan oleh kekuasaan kehakiman yang bebas. Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi merupakan benteng terakhir untuk menjaga dan mempertahankan tegaknya hukum dan keadilan, melalui pengujian secara formil atau materiil; II. Kewenangan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk Melakukan Uji Materiil Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023; 1. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan uji materiil agar Mahkamah Agung RI berkenan untuk melakukan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan yang hierarki/kedudukannya di bawah undang-undang, yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, khususnya terhadap Pasal 29 ayat (1) Huruf b karena telah melanggar dan/atau bertentangan dari peraturan perundang- undangan yang secara hierarki berada di atasnya; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 4 dari 40 halaman. Putusan Nomor 1 P/HUM/2025 2. Bahwa kewenangan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk melakukan hak uji materiil didasarkan pada ketentuan Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 beserta Amandemen I sampai dengan IV (selanjutnya disebut UUD 1945) yang menyatakan Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya dalam Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 menyatakan Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat Kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang- undang terhadap undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang; 3. Bahwa kewenangan tersebut kemudian dijabarkan dan diatur kembali berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 disebutkan Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Sedangkan pada Pasal 20 ayat (3) disebutkan Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagai hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung; 4. Bahwa adanya kewenangan Mahkamah Agung tersebut, selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, juga secara spesifik kewenangan a quo Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 5 dari 40 halaman. Putusan Nomor 1 P/HUM/2025 diatur berdasarkan ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang menyebutkan antara lain: 1) Mahkamah Agung mempunyai kewenangan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang; 2) Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang- undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku; 3) Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung; 4) Peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 5. Bahwa kedudukan/hierarki setiap jenis atau bentuk peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011) yang mengatur kedudukan/hierarki peraturan perundang- undangan ditentukan sebagai berikut jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang; d. Peraturan Pemerintah; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 6 dari 40 halaman. Putusan Nomor 1 P/HUM/2025 e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1); 6. Bahwa oleh karena Peraturan Menteri tidak diatur dalam Pasal 7 ayat (1) maka sebagai dasar penentuan kedudukan atau hierarkinya dapat dilihat melalui ketentuan Pasal 8 ayat (1) di mana Peraturan Menteri diakui keberadaannya, yaitu jenis peraturan perundang- undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga atau komisi yang setingkat yang dibentuk Undang-undang atau Pemerintah atas perintah Undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau setingkatnya. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (2) disebutkan peraturan perundang- undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Dengan demikian berdasarkan uraian dan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, maka Peraturan Menteri sebagai suatu produk peraturan perundang-undangan diakui keberadaanya dan secara hierarki berada di bawah undang-undang dan seterusnya; 7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) disebutkan dalam hal suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 7 dari 40 halaman. Putusan Nomor 1 P/HUM/2025 diduga bertentangan dengan undang-undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung; 8. Bahwa dengan demikian, secara hierarkis kedudukan Peraturan Menteri (Permen) adalah di bawah Undang-Undang Dasar Negara RI (UUD 1945), Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu), Peraturan Pemerintah (PP), sehingga di dalam pembentukan maupun muatan materi yang diaturnya Peraturan Menteri (Permen) tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945, UU, Perpu maupun PP. Jadi dengan demikian apabila suatu Peraturan Menteri (Permen) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya maka dapat dimohonkan untuk diuji melalui hak uji materiil kepada Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan hukum positif yang berlaku; 9. Bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil (Perma Nomor 01/2011) disebutkan sebagai berikut Hak uji materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi; 10. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan uji materiil a quo adalah terhadap Pasal 29 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, dengan alasan dan keberatan karena Pasal 29 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023 tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi, Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 8 dari 40 halaman. Putusan Nomor 1 P/HUM/2025 antara lain Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan beberapa undang-undang lainnya; 11. Berdasarkan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Mahkamah Agung RI berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan uji materiil terhadap Pasal 29 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023 dan mengingat permohonan a quo diajukan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam Perma Nomor 01 Tahun 2011, maka permohonan uji materiil terhadap Pasal 29 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023 yang diajukan oleh Para Pemohon ini sepatutnya diterima oleh Mahkamah Agung RI; III. Kedudukan dan Kepentingan Hukum (legal standing) Para Pemohon; 1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 31A ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menyatakan sebagai berikut: 1) Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dilakukan langsung oleh Para Pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia; 2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang- undang, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau c. Badan hukum publik atau badan hukum privat; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 9 dari 40 halaman. Putusan Nomor 1 P/HUM/2025 3) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat: a. Nama dan alamat Pemohon; b. Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan menguraikan dengan jelas bahwa: 1. Materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi, dan/atau; 2. Pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, dan c. Hal-hal yang diminta untuk diputus; 4) Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Mahkamah Agung paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan; 2. Bahwa permohonan uji materiil terhadap Pasal 29 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, yang diajukan oleh Para Pemohon telah sesuai dengan persyaratan dan tata cara pengujian peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil; 3. Bahwa Para Pemohon merupakan Narapidana di Rutan Kelas IIA Palangkaraya yang telah berusia di atas 60 tahun. Hal mana seperti yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pemasyarakatan, dikutip sebagai berikut Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 10 dari 40 halaman. Putusan Nomor 1 P/HUM/2025 4. Bahwa Para Pemohon adalah subjek hukum yaitu Narapidana yang berusia 60 tahun ke atas sehingga bersinggungan langsung atas dikeluarkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat khususnya Pasal 29 ayat (1) huruf b; 5. Bahwa berdasarkan seluruh uraian dan ketentuan perundang- undangan tersebut di atas, maka jelas Para Pemohon adalah merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum atau legal standing/legitime persona standi in judicio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sehingga layak dan memenuhi persyaratan untuk mengajukan permohonan keberatan uji materiil terhadap Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023; IV. Duduk Perkara; 1. Bahwa hak-hak Narapidana dalam menjalani hukumannya baik di lembaga pemasyarakatan maupun di rutan antara lain berhak atas remisi, asimilasi, cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, pembebasan bersyarat, dan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Bahwa tata cara agar mendapat remisi, asimilasi, cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, pembebasan bersyarat, dan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diatur secara teknis dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 11 dari 40 halaman. Putusan Nomor 1 P/HUM/2025 dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat; 3. Bahwa dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023 mengatur Remisi atas dasar kepentingan kemanusiaan diberikan kepada Narapidana: b. berusia di atas 70 (tujuh puluh) tahun; 4. Bahwa selanjutnya Pasal 29 ayat (4) mengatur Remisi bagi Narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan pada hari lanjut usia nasional. Hal mana dalam beberapa peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, lanjut usia adalah manusia yang berusia 60 tahun ke atas; 5. Bahwa dengan adanya aturan dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023 tersebut, telah merugikan Para Pemohon dalam menerima haknya sebagai Narapidana. Hal mana dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b mengatur remisi atas dasar kepentingan kemanusiaan diberikan kepada Narapidana yang berusia di atas 70 (tujuh puluh) tahun, bukan 60 tahun ke atas; 6. Bahwa aturan dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023 tersebut tidak sesuai dengan beberapa perundang- undangan di atasnya khususnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Hal mana dalam Pasal 61 mengatur: (1) Rutan, LPAS, Lapas, dan LPKA memberikan perlakuan khusus terhadap kelompok berkebutuhan khusus; (2) Kelompok berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Anak; b. Anak Binaan; c. Perempuan dalam fungsi reproduksi; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 12 dari 40 halaman. Putusan Nomor 1 P/HUM/2025 d. Pengidap penyakit kronis; e. Penyandang disabilitas; dan f. Manusia lanjut usia. 7. Bahwa menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), lansia adalah orang yang berusia 60 tahun ke atas. Hal ini sejalan dengan penjelasan Pasal 61 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang dimaksud dengan manusia lanjut usia adalah manusia dengan usia 60 (enam puluh) tahun ke atas. Lebih lanjut penjelasan Pasal 61 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 sesuai dengan aturan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia yang menerangkan Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun (enam puluh) tahun ke atas; 8. Bahwa selain Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998, menurut Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur Upaya Kesehatan lanjut usia dilakukan sejak seseorang berusia 60 (enam puluh) tahun atau usia lain yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; 9. Bahwa berdasarkan beberapa peraturan yang telah kami sampaikan di atas, kami melihat Pasal 29 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023 tidak sesuai bahkan menyimpang dari aturan-aturan yang mengatur tentang manusia lanjut usia. Terkhusus menyimpang dari aturan Pasal 61 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan; 10. Bahwa oleh karena Pasal 29 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023 yang mengatur usia lansia di atas 70 tahun sehingga sangat merugikan Para Pemohon salah satunya adalah untuk mendapat remisi atas dasar kepentingan kemanusiaan. Hal mana Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 13 dari 40 halaman. Putusan Nomor 1 P/HUM/2025 berdasarkan Pasal 29 ayat (4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023, terdapat remisi khusus yang diberikan untuk lansia pada hari lanjut usia nasional; 11. Bahwa seharusnya berdasarkan Pasal 61 ayat (2) huruf f Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2022, Para Pemohon mendapatkan haknya yaitu remisi khusus atas dasar kepentingan kemanusiaan yaitu remisi yang diberikan pada hari lanjut usia nasional. Namun Pasal 29 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023 yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di atasnya sehingga mengakibatkan kerugian bagi Para Pemohon yang tidak mendapatkan haknya yaitu remisi khusus atas dasar kepentingan kemanusiaan yaitu remisi yang diberikan pada hari lanjut usia nasional; 12. Bahwa permohonan ini diajukan juga karena kapasitas baik lembaga pemasyarakatan maupun rumah tahanan di Indonesia banyak yang melebihi kapasitas. Hal ini merupakan permasalahan yang tidak pernah habis khususnya bagi lembaga pemasyarakatan. Apalagi bagi lansia, keadaan melebihi kapasitas dalam lapas atau rutan akan mengakibatkan lansia lebih mudah terserang penyakit sehingga dapat menyebabkan kematian. Selain itu juga narapidana lansia menjadi beban negara yang banyak menghabiskan anggaran/keuangan negara; Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Para Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut: 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan ketentuan dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 14 dari 40 halaman. Putusan Nomor 1 P/HUM/2025 dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Pasal 61 ayat (2) huruf f Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan; 3. Menyatakan ketentuan dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 4. Memerintahkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI untuk mencabut ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat; 5. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Agung untuk mengirimkan petikan putusan ini kepada Sekretariat Negara untuk dicantumkan dalam Berita Negara; Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa: 1. Fotokopi salinan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat (Bukti P-1); Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 15 dari 40 halaman. Putusan Nomor 1 P/HUM/2025 2. Fotokopi salinan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (Bukti P-2); 3. Fotokopi salinan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Bukti P-3); 4. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sehat bin Tihang (Bukti P-4); 5. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Hubertus Telajan (Bukti P-5); 6. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Goto bin Junas (Bukti P-6); 7. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Poltak Josef Novianto Vito Siagian (Bukti P-7); 8. Fotokopi Bukti P-8 Data Penghuni/WBP Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia yang melebihi kapasitas diambil dari Web Informasi Data Pemasyarakatan https://sdppublik.ditjenpas.go.id/#chart_statistic-panel; Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 2 Januari 2025, berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 1/PER-PSG/I/1 P/HUM/2025, tanggal 2 Januari 2025; Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 18 Februari 2025, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut: I. Pokok Permohonan Para Pemohon; Para Pemohon menguji ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 16 Tahun 2023 yang berbunyi sebagai berikut: (1) Remisi atas dasar kepentingan kemanusiaan diberikan kepada Narapidana: a. Yang dipidana dengan masa pidana paling lama 1 (satu) tahun; b. Berusia di atas 70 (tujuh puluh) tahun; dan/atau c. Menderita sakit berkepanjangan; Dianggap bertentangan dengan: Pasal 61 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 yang berbunyi sebagai berikut: Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 16 dari 40 halaman. Putusan Nomor 1 P/HUM/2025 Kelompok berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Anak; b. Anak Binaan; c. Perempuan dalam fungsi reproduksi; d. Pengidap penyakit kronis; e. Penyandang disabilitas; dan f. Manusia lanjut usia” Adapun pokok-pokok permohonan Para Pemohon, sebagai berikut: 1. Bahwa hak-hak narapidana dalam menjalani hukumannya baik di lembaga pemasyarakatan maupun di rutan antara lain berhak atas remisi, asimilasi, cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, pembebasan bersyarat, dan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 29 ayat (4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 16 Tahun 2023 berbunyi Remisi bagi Narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan pada hari lanjut usia nasional”, yang dimaksud lanjut usia adalah manusia yang berusia 60 tahun ke atas (vide Pasal 61 ayat (2) huruf f beserta Penjelasan Undang-Undang tentang Pemasyarakatan); 2. Bahwa Pasal 29 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 16 Tahun 2023 telah merugikan Para Pemohon dalam menerima haknya sebagai narapidana. Pasal a quo mengatur remisi atas dasar kepentingan kemanusiaan diberikan kepada Narapidana yang berusia di atas 70 tahun, bukan 60 tahun ke atas; 3. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), lansia adalah orang yang berusia 60 tahun ke atas. Hal ini sejalan dengan dengan beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu: a. Penjelasan Pasal 61 ayat (2) huruf f Undang-Undang tentang Pemasyarakatan berbunyi yang dimaksud dengan manusia Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 17 dari 40 halaman. Putusan Nomor 1 P/HUM/2025 lanjut usia adalah manusia dengan usia 60 (enam puluh) tahun ke atas; b. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia berbunyi Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas; c. Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan berbunyi Upaya Kesehatan lanjut usia dilakukan sejak seseorang berusia 60 (enam puluh) tahun atau usia lain yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 4. Bahwa berdasarkan peraturan tersebut di atas, Para Pemohon melihat Pasal 29 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 16 Tahun 2023 tidak sesuai bahkan menyimpang dari aturan-aturan yang mengatur tentang manusia lanjut usia serta merugikan hak Para Pemohon untuk mendapat remisi khusus atas dasar kepentingan kemanusiaan yaitu remisi yang diberikan pada hari lanjut usia nasional (sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 61 ayat (2) huruf f Undang-Undang tentang Pemasyarakatan); 5. Bahwa permohonan ini diajukan juga karena kapasitas baik Lembaga pemasyarakatan maupun rumah tahanan di Indonesia banyak yang melebihi kapasitas. Bagi lansia akan mengakibatkan lebih mudah terserang penyakit sehingga dapat menyebabkan kematian. Selain itu juga narapidana lansia menjadi beban negara yang banyak menghabiskan anggaran/keuangan negara; II. Eksepsi Termohon; Berdasarkan objek permohonan yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 16 Tahun 2023, Termohon menyatakan keberatan menjadi pihak yang digugat atas obyek Permohonan yang di mohonkan oleh Para Pemohon untuk diperiksa dan diputus berdasarkan kewenangan Mahkamah Agung. Saat ini nomenklatur Kementerian Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 17 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 18 dari 40 halaman. Putusan Nomor 1 P/HUM/2025 Hukum dan HAM telah mengalami perubahan sejak Oktober 2024 sehingga Para Pemohon telah salah mengajukan gugatan kepada Termohon (Kementerian Hukum) karena objek permohonan yang diuji bukan kewenangan dari Kementerian Hukum melainkan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Berdasarkan alasan tersebut kepada yang Mulia Hakim Mahkamah Agung kiranya dapat menyatakan bahwa permohonan Para Pemohon Obscuur Libel (gugatan yang tidak jelas). Namun jika Yang Mulia Hakim Mahkamah Agung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya; III. Tentang Kedudukan Hukum (Legal Standing, Persona Standi In Judicio) Para Pemohon; Berkenaan dengan legal standing (persona standi in judico) dan kepentingan hukum Para Pemohon dalam perkara a quo, Termohon menjelaskan sebagai berikut: 1. Bahwa setelah Termohon mempelajari substansi dan materi objek permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon, diketahui fakta riil bahwa Para Pemohon perorangan Warga Negara Indonesia. Bahwa berdasarkan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang- Undang; atau c. Badan hukum publik atau badan hukum privat; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 18 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 19 dari 40 halaman. Putusan Nomor 1 P/HUM/2025 2. Bahwa Para Pemohon dalam pengujian peraturan perundang- undangan di bawah undang-undang harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. Kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009; dan b. Kerugian hak yang diakibatkan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian; 3. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 54 P/HUM/2013 tanggal 19 Desember 2013 dan Putusan Nomor 62 P/HUM/2013 tanggal 18 November 2013 serta putusan- putusan berikutnya berpendirian bahwa kerugian hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. Adanya hak Pemohon yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan; b. Hak tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya peraturan perundang- undangan yang dimohonkan pengujian; dan e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi; 4. Kerugian yang didalilkan Para Pemohon; Bahwa Para Pemohon adalah narapidana di Rutan Kelas IIA Palangkaraya yang telah berusia di atas 60 tahun yang bersinggungan langsung dengan Pasal 29 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 16 Tahun 2023; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 19 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 20 dari 40 halaman. Putusan Nomor 1 P/HUM/2025 5. Terhadap kedudukan hukum Para Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan keterangan sebagai berikut: a. Bahwa Para Pemohon dalam permohonannya tidak menguraikan secara jelas tentang kerugian hak-hak hukum yang dimaksud atas berlakunya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia a quo; b. Perlu Para Pemohon pahami bahwa ketentuan Pasal 29 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 16 Tahun 2023 mengatur syarat dan ketentuan bagi narapidana untuk mendapatkan remisi atas dasar kepentingan kemanusiaan. Ketentuan tersebut tidak merugikan Para Pemohon karena telah memberikan kesempatan yang sama bagi Para Pemohon dan narapidana lainnya untuk mendapatkan haknya berupa remisi atas dasar kepentingan kemanusiaan dengan kriteria: 1. Yang dipidana dengan masa pidana paling lama 1 (satu) tahun; 2. Berusia di atas 70 (tujuh puluh) tahun; dan/atau 3. Menderita sakit berkepanjangan; Bahwa pasal a quo justru memberikan jaminan kepastian hukum bagi Para Pemohon untuk bisa mendapatkan remisi atas dasar kepentingan kemanusiaan sepanjang Para Pemohon memenuhi semua persyaratan dan tata cara; c. Bahwa Para Pemohon dalam permohonannya menafsirkan pemaknaan Pasal 29 ayat 1 huruf (b) yang merujuk pada pemaknaan manusia lanjut usia, pada pokoknya tidak memiliki korelasi pengertian yang sama sehingga pemohon telah keliru dalam menafsirkan pasal a quo. Pasal a quo secara jelas mengatur pembatasan pemberian persyaratan usia bagi narapidana untuk mendapatkan remisi atas dasar kepentingan kemanusiaan yaitu diantaranya berusia di atas 70 (tujuh puluh) tahun dan tidak ditafsirkan lain, apalagi dikaitkan dengan pemaknaan lanjut usia yang diatur dalam peraturan perundang- Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 20 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 21 dari 40 halaman. Putusan Nomor 1 P/HUM/2025 undang lain. Sehingga dalam hal ini tidak ada kerugian yang nyata ataupun potensial yang dialami Para Pemohon serta tidak terbukti ada hak Para Pemohon yang dilanggar; Berdasarkan hal tersebut diatas, Termohon berkeyakinan bahwa tidak ada hak atau kepentingan dari Para Pemohon yang dirugikan baik secara langsung, maupun bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi akibat pemberlakuan pasal a quo, serta tidak memiliki hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian yang didalilkan oleh Para Pemohon sehingga kedudukan Para Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang tentang Mahkamah Agung Permohonan Para Pemohon tidak mempunyai legal standing, sehingga sudah sepatutnya Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Agung menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard); IV. Penjelasan Termohon Terhadap Dalil Yang Dimohonkan Oleh Para Pemohon; 1. Sebelum Termohon menyampaikan materi muatan yang dimohonkan untuk diuji oleh Para Pemohon, Termohon terlebih dahulu menyampaikan penjelasan umum terhadap materi yang diuji. Pemasyarakatan merupakan subsistem dari peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan yang diselenggarakan dengan suatu sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan sendiri merupakan suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan secara terpadu yang bertujuan untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan dan Anak, meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 21 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 22 dari 40 halaman. Putusan Nomor 1 P/HUM/2025 dalam pembangunan, serta memberikan pelindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana. Untuk mendukung tercapainya tujuan dari sistem pemasyarakatan, maka baik tahanan, Anak, narapidana, maupun Anak Binaan memiliki suatu hak dan kewajiban yang melekat. Khusus bagi narapidana, dalam sistem pemasyarakatan yang berlaku saat ini terdapat dua jenis hak yang didapatkan oleh seorang narapidana, yaitu hak tidak bersyarat yang diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang tentang Pemasyarakatan dan hak bersyarat yang diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang tentang Pemasyarakatan. Ada pun hak tidak bersyarat tersebut otomatis didapatkan narapidana yang diantaranya hak untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya, mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani; mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi; mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi; mendapatkan layanan informasi; mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum; menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan; mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang; mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental; mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja; mendapatkan pelayanan sosial; dan menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat. Selain itu, narapidana juga mendapatkan hak-hak lainnya apabila telah memenuhi suatu persyaratan tertentu sebagaimana termaktub dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang tentang Pemasyarakatan. Ada pun hak yang didapatkan setelah memenuhi syarat tertentu yaitu remisi, asimilasi, cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, pembebasan bersyarat, dan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 22 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 23 dari 40 halaman. Putusan Nomor 1 P/HUM/2025 Syarat tertentu yang wajib dipenuhi oleh narapidana antara lain berkelakuan baik, aktif mengikuti program pembinaan, dan telah menunjukkan penurunan tingkat risiko. Ketiganya bersifat kumulatif sehingga perlu dipenuhi secara keseluruhan; Salah satu hak bersyarat yang didapatkan oleh narapidana adalah remisi, yaitu pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian remisi bukanlah sekadar pemotongan masa pidana semata, lebih jauh pemberian remisi merupakan salah satu cara untuk memberikan motivasi kepada narapidana agar senantiasa menaati tata tertib di lembaga pemasyarakatan. Pemberian remisi juga merupakan bentuk perwujudan pemberian perlindungan hukum, penghormatan Hak Asasi Manusia terhadap narapidana yang dirampas kemerdekaannya, serta merupakan proses penegakan hukum yang menekankan pada aspek pembinaan narapidana yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Remisi berfungsi sebagai sarana untuk menyukseskan kegiatan pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan mengingat bahwa narapidana memiliki kewajiban untuk mengikuti pembinaan sebagai salah satu komponen syarat mendapatkan remisi. Secara yuridis, pengaturan mengenai pemberian remisi telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012). Aturan secara teknis pemberian remisi terdapat pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 23 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 24 dari 40 halaman. Putusan Nomor 1 P/HUM/2025 Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat (Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 16 Tahun 2023); Terdapat dua jenis remisi, yaitu remisi umum yang diberikan tiap hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus dan remisi khusus yang diberikan pada saat hari besar keagamaan yang dianut Narapidana atau Anak Binaan yang bersangkutan. Selain kedua remisi tersebut, terdapat dua jenis remisi lainnya, yaitu remisi kemanusiaan dan remisi tambahan. Remisi kemanusiaan diberikan atas dasar kemanusiaan yang secara terbatas diberikan kepada narapidana yang dipidana dengan masa pidana paling lama 1 (satu) tahun, berusia di atas 70 (tujuh puluh) tahun, dan/atau menderita sakit berkepanjangan; Remisi atas dasar kemanusiaan dikecualikan bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya. Khusus bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika serta psikotropika hanya berlaku bagi narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; 2. Terhadap dalil permohonan Para Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 29 Ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 16 Tahun 2023 tidak sesuai bahkan menyimpang dari aturan-aturan yang mengatur tentang manusia lanjut usia serta Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 24 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 25 dari 40 halaman. Putusan Nomor 1 P/HUM/2025 merugikan hak Para Pemohon untuk mendapat remisi atas dasar kemanusiaan, bersama ini kami Termohon menyampaikan beberapa hal sebagai berikut: a. Bahwa kedudukan/hierarki setiap jenis atau bentuk peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 12/2011) yang mengatur kedudukan/hierarki peraturan perundang-undangan ditentukan sebagai berikut jenis/hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas: 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2) Ketetapan Majelis Permusyawatan Rakyat (TAP MPR); 3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang; 4) Peraturan Pemerintah; 5) Peraturan Presiden; 6) Peraturan Daerah Provinsi; dan 7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;” Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1); b. Bahwa oleh karena Peraturan Menteri tidak diatur dalam Pasal 7 ayat (1) maka sebagai dasar penentuan kedudukan atau hierarkinya dapat dilihat melalui ketentuan Pasal 8 ayat (1) dimana Peraturan Menteri diakui keberadaannya, yaitu jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh MPR, DPR, DPD, MA, MK, BPK, KY, BI, Menteri, badan, lembaga atau komisi yang setingkat dibentuk Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, DPRD Provinsi, Gubernur, DPRD Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 25 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 26 dari 40 halaman. Putusan Nomor 1 P/HUM/2025 atau setingkatnya; selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (2) disebutkan Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan; Dengan demikian berdasarkan uraian ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, maka Peraturan Menteri sebagai suatu produk peraturan perundang-undangan diakui keberadaannya dan secara hierarki berada di bawah undang-undang dan seterusnya; c. Bahwa Pasal 29 Ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 16 Tahun 2023 telah disusun sesuai dengan ketentuan hierarki Peraturan Perundang- Undangan, yakni berdasarkan hierarki peraturan yang berada di atasnya dimana pasal tersebut didasarkan pada Pasal 34C Ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. Secara lengkap Pasal 34C Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 menyatakan sebagai berikut: (1) Menteri dapat memberikan Remisi kepada Anak Pidana dan Narapidana selain Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34A ayat (1); (2) Narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Narapidana yang: a. Dipidana dengan masa pidana paling lama 1 (satu) tahun; b. Berusia di atas 70 (tujuh puluh) tahun; atau c. Menderita sakit berkepanjangan; (3) Menteri dalam memberikan Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mempertimbangkan kepentingan umum, keamanan, dan rasa keadilan masyarakat; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 26 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 27 dari 40 halaman. Putusan Nomor 1 P/HUM/2025 Sementara itu pada Pasal 29 Ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 16 Tahun 2023 menyatakan Remisi atas dasar kepentingan kemanusiaan diberikan kepada Narapidana: a. Yang dipidana dengan masa pidana paling lama 1 (satu) tahun; b. Berusia di atas 70 (tujuh puluh) tahun; dan/atau c. Menderita sakit berkepanjangan; Kemudian pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (Undang-Undang tentang Pemasyarakatan) terdapat ketentuan peralihan terkait pemberian remisi yang terdapat pada Pasal 96 Undang-Undang tentang Pemasyarakatan yang menyatakan pada saat undang-undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3614), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang ini; d. Bahwa kemudian Pasal 61 Undang-Undang tentang Pemasyarakatan merupakah bagian dari penjabaran fungsi perawatan, dimana pasal tersebut menyatakan sebagai berikut: (1) Rutan, LPAS, Lapas, dan LPKA memberikan perlakuan khusus terhadap kelompok berkebutuhan khusus; (2) Kelompok berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Anak; b. Anak Binaan; c. Perempuan dalam fungsi reproduksi; d. Pengidap penyakit kronis; e. Penyandang disabilitas; dan Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 27 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 28 dari 40 halaman. Putusan Nomor 1 P/HUM/2025 f. Manusia lanjut usia; Dalam penjelasan pasal 61 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kelompok berkebutuhan khusus adalah mereka yang memiliki kerentanan dan kebutuhan yang kompleks yang dilindungi dalam rangka pemenuhan hak asasi manusia melalui tindakan afirmasi. Sementara itu yang dimaksud dengan manusia lanjut usia adalah manusia dengan usia 60 (enam puluh) tahun ke atas; e. Bahwa pemberian remisi atas dasar kemanusiaan bagi narapidana yang berusia di atas 70 (tujuh puluh) tahun juga melihat sisi efektivitas pemidanaan dimana pada usia tersebut manusia telah mengalami penurunan kemampuan fisik dan mentalnya sehingga pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan tidak lagi efektif, serta melihat kebutuhan narapidana usia di atas 70 (tujuh puluh) tahun untuk menjalani sisa hidup bersama dengan keluarga untuk menjaga kualitas hidup dan mempermudah proses reintegrasi sosial sehingga tujuan sistem pemasyarakatan melalui pemberian hak bersyarat berupa remisi dapat tercapai. Selain itu secara umum manusia masih dapat beraktivitas secara produktif hingga usia 70 (tujuh puluh) tahun sebagaimana dapat dilihat dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang menetapkan usia pensiun di antara usia 60 (enam puluh) hingga 70 (tujuh puluh) tahun sebagaimana terdapat dalam peraturan perundang-undangan berikut: 1. Pasal 67 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang menyatakan sebagai berikut (4) Pemberhentian dosen karena batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada usia 65 (enam puluh lima) tahun; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 28 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 29 dari 40 halaman. Putusan Nomor 1 P/HUM/2025 (5) Profesor yang berprestasi dapat diperpanjang batas usia pensiunnya sampai 70 (tujuh puluh) tahun; 2. Pasal 239 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan sebagai berikut batas Usia Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu 65 (enam puluh lima) tahun bagi PNS yang memangku pejabat fungsional ahli utama; f. Bahwa latar belakang pemberian remisi kemanusiaan bagi narapidana yang berusia 70 (tujuh puluh) tahun ke atas yang dilaksanakan bertepatan dengan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) adalah melihat bahwa HLUN merupakan momentum yang tepat mengingat penerima remisi kemanusiaan tersebut termasuk dalam golongan manusia lanjut usia; g. Bahwa pengaturan lebih lanjut pemberian perlakuan khusus terhadap narapidana lanjut usia saat ini diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan Terhadap Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia (Permenkumham 32/2018). Perlakuan Khusus merupakan upaya yang ditujukan untuk memberikan kemudahan pelayanan guna membantu Lanjut Usia dalam memulihkan dan mengembangkan diri agar dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya. Ada pun tujuan adanya perlakuan khusus bagi narapidana lanjut usia yaitu untuk memberikan pemenuhan kebutuhan narapidana yang telah lanjut usia agar dapat memelihara kemampuan fisik, mental, dan sosial. Ada pun perlakuan khusus hanya diberikan bagi narapidana lanjut usia yang tidak berdaya dimana penetapan narapidana yang tidak berdaya tersebut ditetapkan oleh Kepala Lapas berdasarkan asesmen Asesor. Tidak berdaya adalah kondisi yang tidak berkekuatan, berkemampuan, bertenaga, serta tidak mempunyai akal maupun cara untuk mengatasi sesuatu sehingga hidupnya Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 29 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 30 dari 40 halaman. Putusan Nomor 1 P/HUM/2025 bergantung pada orang lain. Perlakuan khusus yang diberikan kepada narapidana lanjut usia yang tidak berdaya diberikan dalam bentuk pemberian bantuan akses keadilan, pemulihan dan pengembangan fungsi sosial, pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan, dan pelindungan keamanan dan keselamatan; h. Bahwa dalil Para Pemohon dalam permohonannya yang menafsirkan pemaknaan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 16 Tahun 2023 yang merujuk pada pemaknaan manusia lanjut usia pada Pasal 61 ayat (2) Undang-Undang tentang Pemasyarakatan sehingga seolah-olah memiliki kesamaan penggunaan kata lanjut usia adalah penafsiran yang keliru dan tidak tepat karena tidak memiliki korelasi pengertian yang sama, sehingga berdasarkan uraian diatas, pemberian Remisi Kemanusiaan bagi narapidana yang berusia di atas 70 (tujuh puluh) tahun tetap dapat dilaksanakan dan tidak bertentangan dengan ketentuan Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan; i. Bahwa Pasal 29 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 16 Tahun 2023 harus dibaca secara keseluruhan dan bukan parsial. Apabila Majelis Hakim mengabulkan Petitum Para Pemohon dengan menyatakan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf b dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka akan menimbulkan kekosongan hukum dan pasal tersebut tidak lagi terbaca secara utuh dan tidak bermakna, mengingat pasal a quo masih diatur lebih lanjut dalam Pasal 29 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 16 Tahun 2023; V. Petitum; Berdasarkan seluruh uraian dan penjelasan di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung yang Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 30 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 31 dari 40 halaman. Putusan Nomor 1 P/HUM/2025 memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan keberatan Uji Materiil a quo, dapat memberikan putusan dengan amar sebagai berikut: 1. Menerima jawaban Termohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing); 3. Menyatakan menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard); 4. Menyatakan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat tidak bertentangan dengan Pasal 61 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan; PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas; Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Para Pemohon adalah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, vide bukti nomor P-1; Bahwa sebelum memasuki pokok permohonan keberatan hak uji materiil, Mahkamah Agung terlebih dahulu mempertimbangkan: a. Kewenangan Mahkamah Agung untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; b. Kedudukan hukum Pemohon untuk mengajukan permohonan; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 31 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 32 dari 40 halaman. Putusan Nomor 1 P/HUM/2025 Bahwa terhadap kedua hal tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat: Kewenangan Mahkamah Agung; Bahwa kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji permohonan keberatan hak uji materiil didasarkan pada ketentuan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 31A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, yang pada intinya menentukan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang- undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi; Bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil berupa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, merupakan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan (Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1)) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sehingga Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; Kedudukan Hukum Para Pemohon; Bahwa Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 menyatakan bahwa permohonan keberatan hak uji materiil hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan tersebut, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 32 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 33 dari 40 halaman. Putusan Nomor 1 P/HUM/2025 dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau c. badan hukum publik atau badan hukum privat; Bahwa dengan demikian, Para Pemohon dalam permohonan keberatan hak uji materiil harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. Adanya hak Pemohon yang diberikan oleh suatu peraturan perundang- undangan; b. Hak tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian; dan e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; Bahwa Para Pemohon merupakan Narapidana di Rutan Kelas IIA Palangkaraya yang telah berusia di atas 60 tahun. Hal mana seperti yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pemasyarakatan, dikutip sebagai berikut "Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan"; Bahwa Para Pemohon adalah subjek hukum yaitu Narapidana yang berusia 60 tahun ke atas sehingga bersinggungan langsung atas dikeluarkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 16 Tahun 2023 Tentang tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 33 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 34 dari 40 halaman. Putusan Nomor 1 P/HUM/2025 Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat khususnya Pasal 29 ayat (1) huruf b; Bahwa setelah mencermati dalil-dalil tersebut dihubungkan dengan objek Hak Uji Materiil yang dimohonkan untuk diuji, Majelis Hakim menilai Para Pemohon termasuk dalam kategori orang (naturelijk person) Warga Negara Indonesia yang mengalami kerugian yang bersifat spesifik (khusus) atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang berdasarkan penalaran yang wajar akan terjadi akibat objek Hak Uji Materiil a quo. Dengan demikian, secara hukum Para Pemohon harus dipandang memiliki kedudukan dan/atau kepentingan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; Bahwa oleh karena Mahkamah Agung berwenang menguji objek permohonan keberatan hak uji materiil, dan Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, sehingga secara formal dapat diterima; Pokok Permohonan; Bahwa permohonan keberatan hak uji materiil adalah pengujian terhadap Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, yang pada pokoknya: Bahwa Para Pemohon mendalilkan Pasal 29 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan; Bahwa Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia juga menerangkan "Lanjut Usia adalah Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 34 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 35 dari 40 halaman. Putusan Nomor 1 P/HUM/2025 seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun (enam puluh) tahun keatas.". Selain itu, menurut Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur "Upaya Kesehatan lanjut usia dilakukan sejak seseorang berusia 60 (enam puluh) tahun atau usia lain yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"; Bahwa Pasal 29 ayat (1) huruf b Permenkumham Nomor 16 Tahun 2023 tidak sesuai bahkan menyimpang dari aturan-aturan yang mengatur tentang manusia lanjut usia, terkhusus menyimpang dari aturan Pasal 61 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Seharusnya berdasarkan Pasal 61 ayat (2) huruf f Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022, Para Pemohon mendapatkan haknya yaitu remisi khusus atas dasar kepentingan kemanusiaan yaitu remisi yang diberikan pada hari lanjut usia nasional. Namun Pasal 29 ayat (1) huruf b Permenkumham Nomor 16 Tahun 2023 yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di atasnya sehingga mengakibatkan kerugian bagi Para Pemohon yang tidak mendapatkan haknya yaitu remisi khusus atas dasar kepentingan kemanusiaan yaitu remisi yang diberikan pada hari lanjut usia nasional; Bahwa Termohon dalam jawabannya menyatakan objek permohonan keberatan hak uji materiil telah sesuai dengan peraturan perundang- undangan; Pendapat Mahkamah Agung; Bahwa dari alasan-alasan Para Pemohon yang kemudian dibantah oleh Termohon dalam jawabannya, dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon dan Termohon, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan permohonan Para Pemohon tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa salah satu hak bersyarat yang didapatkan oleh narapidana adalah remisi, yaitu pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian remisi bukanlah sekadar pemotongan masa pidana semata, lebih jauh dari itu yakni pemberian remisi Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 35 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 36 dari 40 halaman. Putusan Nomor 1 P/HUM/2025 merupakan salah satu cara untuk memberikan motivasi kepada narapidana agar senantiasa menaati tata tertib di lembaga pemasyarakatan. Pemberian remisi juga merupakan bentuk perwujudan pemberian perlindungan hukum, penghormatan Hak Asasi Manusia terhadap narapidana yang dirampas kemerdekaannya, serta merupakan proses penegakan hukum yang menekankan pada aspek pembinaan narapidana yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Bahwa secara yuridis, pengaturan mengenai pemberian remisi telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (PP 99/2012). Aturan secara teknis pemberian remisi terdapat pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat (Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023/objek Hak Uji Materiil); Bahwa Pasal 29 Ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023 (objek Hak Uji Materiil) didasarkan pada Pasal 34C Ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. Secara lengkap Pasal 34 C Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 menyatakan sebagai berikut: Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 36 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 37 dari 40 halaman. Putusan Nomor 1 P/HUM/2025 (1) Menteri dapat memberikan Remisi kepada Anak Pidana dan Narapidana selain Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34A ayat (1); (2) Narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Narapidana yang: a. Dipidana dengan masa pidana paling lama 1 (satu) tahun; b. Berusia di atas 70 (tujuh puluh) tahun; atau c. Menderita sakit berkepanjangan; (3) Menteri dalam memberikan Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mempertimbangkan kepentingan umum, keamanan, dan rasa keadilan masyarakat; Bahwa pemberian remisi atas dasar kemanusiaan bagi narapidana yang berusia di atas 70 (tujuh puluh) tahun berkaitan dengan sisi efektivitas pemidanaan dimana pada usia tersebut manusia telah mengalami penurunan kemampuan fisik dan mentalnya sehingga pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan tidak lagi efektif, serta melihat kebutuhan narapidana usia di atas 70 (tujuh puluh) tahun untuk menjalani sisa hidup bersama dengan keluarga untuk menjaga kualitas hidup dan mempermudah proses reintegrasi sosial sehingga tujuan sistem pemasyarakatan melalui pemberian hak bersyarat berupa remisi dapat tercapai. Selain itu secara umum manusia masih dapat beraktivitas secara produktif hingga usia 70 (tujuh puluh) tahun sebagaimana dapat dilihat dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang menetapkan usia pensiun di antara usia 60 (enam puluh) hingga 70 (tujuh puluh) tahun; Bahwa pengaturan pemberian perlakuan khusus terhadap narapidana lanjut usia merupakan upaya yang ditujukan untuk memberikan kemudahan pelayanan guna membantu Lanjut Usia dalam memulihkan dan mengembangkan diri agar dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya. Ada pun tujuan adanya perlakuan khusus bagi narapidana lanjut usia yaitu untuk memberikan pemenuhan kebutuhan narapidana yang telah lanjut usia agar dapat memelihara kemampuan fisik, mental, dan sosial. Ada pun perlakuan khusus hanya diberikan bagi narapidana lanjut usia yang tidak Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 37 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 38 dari 40 halaman. Putusan Nomor 1 P/HUM/2025 berdaya dimana penetapan narapidana yang tidak berdaya tersebut ditetapkan oleh Kepala Lapas berdasarkan asesmen Asesor. Tidak berdaya adalah kondisi yang tidak berkekuatan, berkemampuan, bertenaga, serta tidak mempunyai akal maupun cara untuk mengatasi sesuatu sehingga hidupnya bergantung pada orang lain. Perlakuan khusus yang diberikan kepada narapidana lanjut usia yang tidak berdaya diberikan dalam bentuk pemberian bantuan akses keadilan, pemulihan dan pengembangan fungsi sosial, pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan, dan pelindungan keamanan dan keselamatan; Bahwa dalil Para Pemohon dalam permohonannya yang menafsirkan pemaknaan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023 yang merujuk pada pemaknaan "manusia lanjut usia" pada Pasal 61 ayat (2) Undang-Undang tentang Pemasyarakatan sehingga seolah-olah memiliki kesamaan penggunaan kata 'lanjut usia' adalah penafsiran yang keliru dan tidak tepat karena tidak memiliki korelasi pengertian yang sama, sehingga berdasarkan uraian diatas, pemberian Remisi Kemanusiaan bagi narapidana yang berusia di atas 70 (tujuh puluh) tahun tetap dapat dilaksanakan dan tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan; Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut terbukti bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, karenanya permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon harus ditolak, dan selanjutnya Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara; Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 38 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 39 dari 40 halaman. Putusan Nomor 1 P/HUM/2025 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait; MENGADILI, Menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon 1. Ir. BEN BRAHIM S. BAHAT, M.M., M.T., 2. SEHAT Bin TIHANG, 3. HUBERTUS TELAJAN, 4. GOTO Bin JUNAS, 5. POLTAK JOSEF NOVIANTO VITO SIAGIAN, S.E., Akt, tersebut; Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000 (satu juta Rupiah); Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 24 Juni 2025, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Andi Nur Insaniyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak. Anggota Majelis: Ketua Majelis, ttd. ttd. Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H. Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H. ttd. Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 39 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 40 dari 40 halaman. Putusan Nomor 1 P/HUM/2025 Panitera Pengganti, ttd. Andi Nur Insaniyah, S.H., M.H. Biaya-biaya: 1. Meterai Rp 10.000,00 2. Redaksi Rp 10.000,00 3. Administrasi Rp 980.000,00 Jumlah Rp 1.000.000,00 Untuk salinan Mahkamah Agung RI atas nama Panitera Panitera Muda Tata Usaha Negara, H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum. NIP 19610514 198612 1 001 Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 40