19 P/HUM/2025

hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 1 dari 63 halaman. Putusan Nomor 19 P/HUM/2025 PUTUSAN Nomor 19 P/HUM/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara: 1. ABU RIZAL BILADINA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan H. Naim, Perumahan Bumi Mataram Indah Blok C1, Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, domisili elektronik arizalbiladina@gmail.com, pekerjaan Mahasiswa; 2. MUHAMMAD ALIF RAMADHAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Komplek Taman Firdaus Blok G2, Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat, domisili elektronik aliframa.work@gmail.com, pekerjaan Mahasiswa; 3. NICHOLAS INDRA CYRILL KATAREN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Balai Pustaka II, Nomor 7, Rawamangun, Pulogadung, Jakarta Timur, Jakarta, domisili elektronik trojan.borse@gmail.com, pekerjaan Mahasiswa; 4. STANLEY VIRA WINATA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan SM. Raja Nomor 549, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, domisili elektronik stanleyww7@gmail.com, pekerjaan Mahasiswa; Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon; Lawan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara, RT 3/RW 2, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 2 dari 63 halaman. Putusan Nomor 19 P/HUM/2025 Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 2025, diwakili oleh kuasa: 1. Supratman Andi Agtas, jabatan Menteri Hukum RI, yang selanjutnya memberi kuasa kepada Dhahana Putra, jabatan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 30 April 2025; 2. Sri Mulyani Indrawati, jabatan Menteri Keuangan RI, yang selanjutnya memberi kuasa kepada Heru Pambudi, jabatan Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SKU-23/MK.01/2025, tanggal 2 Mei 2025; Selanjutnya disebut sebagai Termohon; Mahkamah Agung tersebut; Membaca surat-surat yang bersangkutan; DUDUK PERKARA Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Februari 2025, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 16 Februari 2025, dan diregister dengan Nomor 19 P/HUM/2025, tanggal 19 Februari 2025, telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut: I. Kewenangan Mahkamah Agung; 1. Bahwa dalam Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa: “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang- undang”; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 3 dari 63 halaman. Putusan Nomor 19 P/HUM/2025 2. Bahwa dalam Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa: “(2) Mahkamah Agung berwenang: a. Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, kecuali undang-undang menentukan lain; b. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang- undang terhadap undang-undang; dan c. kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang”; 3. Bahwa dalam Pasal 31 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyatakan bahwa: (1) Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang; (2) Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang- undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku; (3) Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung; (4) Peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; (5) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan. (Telah dihapus Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2009 Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 4 dari 63 halaman. Putusan Nomor 19 P/HUM/2025 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung); 4. Bahwa dalam Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil menyatakan bahwa: (1) Hak Uji Materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan Peraturan Perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih tinggi; (2) Peraturan Perundang-undangan adalah kaidah hukum tertulis yang mengikat umum dibawah Undang-Undang; (3) Permohonan Keberatan adalah suatu permohonan yang berisi keberatan terhadap berlakunya suatu Peraturan Perundang- undangan yang diduga bertentangan dengan suatu Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih tinggi yang diajukan ke Mahkamah Agung untuk mendapatkan putusan; (4) Pemohon keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu Peraturan Perundang- undangan tingkat lebih rendah dari Undang-Undang; (5) Termohon adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Peraturan Perundang-undangan; 5. Bahwa dalam objek permohonan uji formil dan materiil yang dimohonkan Para Pemohon merupakan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang merupakan Peraturan Kebijakan (Beleidsregel), sejatinya tidak ada lembaga yang memiliki hak secara eksplisit dalam Undang- Undang untuk melakukan pengujian tersebut. Oleh karena itu, Para Pemohon mengambil preseden putusan Mahkamah Agung dalam memutus serta mengabulkan permohonan uji materiil Peraturan Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 5 dari 63 halaman. Putusan Nomor 19 P/HUM/2025 Kebijakan (Beleidsregel) yang termuat diantaranya: (Putra, 2024, halaman 7-9); Dikabulkan Tidak Dikabulkan Surat Edaran Direktur Jenderal Mineral Batu Bara dan Panas Bumi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 03.E/31/DJB/2009 tentang Perizinan Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang dimohonkan oleh Pemohon karena bertentangan dengan Pasal 8 Ayat (1) huruf b dan Pasal 173 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara; Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pendataan Tenaga Honorer yang Bekerja di Lingkungan Instansi Pemerintah yang dimohonkan oleh Pemohon karena bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007; Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama Nomor Dj.I/PP.00.9/973/2009 tentang Tata Cara Pengajuan Usul Penetapan Jabatan Guru Besar/ Profesor di PTAI yang dimohonkan oleh pemohon karena bertentangan dengan Pasal 6 Ayat (4) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36/D/O/2001 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Dosen; Surat Edaran Bupati Nganjuk Nomor 140/153/411.010/2015 tentang Penghentian Sementara Pengisian Perangkat Desa yang dimohonkan oleh pemohon karena bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Perangkat Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 649/15/VII/2007 tentang Pencalonan Perseorangan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 6 dari 63 halaman. Putusan Nomor 19 P/HUM/2025 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 05/PUU-V/2007 yang dimohonkan pemohon karena bertentangan dengan Pasal 57 Ayat (1) dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-118/PJ/2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Air Bersih yang dimohonkan pemohon karena bertentangan dengan bertentangan dengan Peraturan Menteri Nomor 31 Tahun 2008; 6. Bahwa Indonesia merupakan negara hukum, hal tersebut termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 7. Bahwa sebagai negara hukum, Indonesia terbagi menjadi tiga cabang kekuasaan, sehingga Para Pemohon mengutip pendapat dari Soepomo yaitu Pembagian Kekuasaan Indonesia diantaranya: a. Kekuasaan eksekutif bertugas untuk melaksanakan dan menjalankan undang-undang; b. Kekuasaan legislatif bertugas untuk membuat undang-undang; dan c. Kekuasaan yudisial bertugas untuk menjalankan kekuasaan peradilan; 8. Bahwa dalam menjalankan kekuasaan eksekutif, Presiden diberikan atribusi wewenang oleh Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam eksekutif negara (kepala pemerintahan); Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 7 dari 63 halaman. Putusan Nomor 19 P/HUM/2025 9. Bahwa Presiden sebagai kepala pemerintahan, diberikan wewenang atribusi untuk menjalankan kekuasaannya, salah satunya freies ermessen yang berarti pejabat pemerintahan dapat turut campur dalam beberapa penyelenggara kepentingan umum serta membuat peraturan baru untuk mengisi kekosongan hukum ataupun mengimplementasikan peraturan yang telah ada menjadi lebih teknis sehingga hal tersebut merupakan ciri dari discretionary power; 10. Bahwa dalam menjalankan discretionary power tersebut, pemerintah kerap membuat peraturan kebijakan atau biasa disebut beleidsregel; 11. Bahwa Para Pemohon melakukan penelusuran literatur mengenai asal mula kemunculan peraturan kebijakan (beleidsregel) dalam aktivitas pemerintahan negara Belanda. Peraturan kebijakan (beleidsregels) dapat berupa ketetapan umum (belsuit van algeme sterkking), petunjuk pelaksanaan (richtlijn), pengumuman (bekedmaking), surat edaran (circulaire), nota resolusi dan sebagainya (Marzuki, 2010, halaman 55); 12. Bahwa untuk menegaskan pengertian Instruksi Presiden apakah termasuk kategori peraturan perundang-undangan atau peraturan kebijakan, Para Pemohon mengutip pendapat Jimly Asshiddiqie yang menyatakan bahwa “instruksi bukan merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan karena keberadaannya tidak diperintahkan oleh perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga instruksi presiden merupakan “policy rules” atau “beleidsregel”; 13. Bahwa dengan penegasan diatas cukup membuktikan objek permohonan Para Pemohon yakni Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 merupakan ruang lingkup dari peraturan kebijakan (beleidsregel) dan telah Mahkamah Agung selesaikan sebanyak enam permohonan sebagaimana telah dicantumkan oleh Para Pemohon pada poin lima; 14. Bahwa menimbang dari urgensi permohonan Para Pemohon, Mahkamah Agung harus mengedepankan asas ius curia novit yang berarti asas hukum yang menyatakan bahwa hakim berwenang Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 8 dari 63 halaman. Putusan Nomor 19 P/HUM/2025 untuk menemukan hukumnya sendiri, sehingga hakim tidak boleh menolak perkara. Asas ini juga dikenal sebagai curia novit jus dikarenakan Mahkamah Agung telah menyelesaikan enam permohonan hak uji materiil sebuah Peraturan Kebijakan (beleidsregel) sehingga makin mempertegas kewenangan Mahkamah Agung untuk mengadili perkara a quo; 15. Bahwa berdasarkan ketentuan yang telah dijabarkan, maka jelas hal ini semakin mempertegas kewenangan Mahkamah Agung sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang untuk menguji formil dan materiil sebuah Peraturan Kebijakan (beleidsregel) yang telah dikeluarkan oleh pejabat pemerintah tertinggi, yakni presiden; II. Kedudukan Hukum (legal standing) Para Pemohon; A. Kualifikasi Para Pemohon; 1. Bahwa dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung menyatakan bahwa: “(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau c. badan hukum publik atau badan hukum privat”; 2. Para Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang dapat dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan dalam Kartu Tanda Penduduk diantaranya: a. NIK 5271041305040002 (Pemohon I) [vide bukti P-1]; b. NIK 1371113110030005 (Pemohon II) [vide bukti P-2]; c. NIK 3175020906051004 (Pemohon III) [vide bukti P-3]; d. NIK 1208230408050001 (Pemohon IV) [vide bukti P-4]; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 9 dari 63 halaman. Putusan Nomor 19 P/HUM/2025 3. Para Pemohon merupakan Mahasiswa Aktif Universitas Indonesia yang dibuktikan dengan NPM; a. NPM 2306255643 (Pemohon I) [vide bukti P-5]; b. NPM 2106637851 (Pemohon II) [vide bukti P-6]; c. NPM 2306213754 (Pemohon III) [vide bukti P-7]; d. NPM 2306239085 (Pemohon IV) [vide bukti P-8]; 4. Bahwa berdasarkan uraian diatas, Para Pemohon telah memenuhi syarat subjek permohonan yakni Warga Negara Indonesia yang dirugikan atas berlakunya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025; B. Kerugian Hak-Hak Warga Negara Para Pemohon yang Telah dijamin Oleh Undang-Undang; 1. Bahwa dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung menyiratkan Frasa "menganggap haknya dirugikan" dalam rumusan norma Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Agung belum diikuti pengaturan secara jelas. Undang-Undang Mahkamah Agung maupun Perma Nomor 1 Tahun 2011 tidak menyebutkan secara implisit jenis hak apa yang dilindungi oleh upaya hukum hak uji materiil. Bila dibandingkan dengan upaya hukum pengujian konstitusionalitas undang-undang yang dimiliki Mahkamah Konstitusi, secara jelas dinyatakan dalam Pasal 51 Undang- Undang Mahkamah Konstitusi hak yang dilindungi melalui pengujian konstitusionalitas adalah hak konstitusional, yaitu hak asasi warga negara yang diatur dan dijamin dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menggunakan perbandingan hukum, dengan jenis hak yang dilindungi oleh kewenangan pengujian konstitusionalitas undang- undang di Mahkamah Konstitusi tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan jenis hak yang dilindungi melalui kewenangan hak uji materiil di Mahkamah Agung adalah hak-hak warga negara yang diatur dalam undang-undang. (laman Kepaniteraan Mahkamah Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 10 dari 63 halaman. Putusan Nomor 19 P/HUM/2025 Agung: Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di Bawah Undang-Undang); 2. Bahwa dengan hal ini, Para Pemohon akan menguraikan hak- hak warga negara Para Pemohon yang telah termaktub dalam undang-undang dan dilanggar dengan keberlakuan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025; 3. Bahwa dengan berlakunya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 mengakibatkan tumpang tindih kewenangan kekuasaan antara Presiden dengan Dewan Perwakilan Rakyat yang mana seharusnya dalam pengubahan materiil Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dilakukan secara prosedural sebagaimana termaktub dalam Pasal 182 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Maka dengan itu, Para Pemohon yang merupakan Warga Negara Indonesia seharusnya mendapatkan pemimpin yang taat akan hukum serta pemegang mandat kekuasaan dapat mempertahankan kepastian hukum di masyarakat, sehingga hal tersebut melanggar hak asasi manusia Para Pemohon yang telah terjamin dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa: (2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum; III. Alasan-Alasan Permohonan (Posita); A. Pertentangan Formil Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dengan Prinsip Pengelolaan Keuangan Negara Sebagaimana Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 11 dari 63 halaman. Putusan Nomor 19 P/HUM/2025 1. Bahwa Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 Bertentangan dengan Asas dan Mekanisme Pengelolaan Keuangan Negara Sebagaimana Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Bahwa Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa: “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”; 3. Bahwa terhadap asas atau prinsip pengelolaan keuangan negara sebagaimana tercantum pada poin 2 memiliki penguraian makna lebih lanjut melalui Penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa: “Setiap penyelenggara negara wajib mengelola keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang- undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Pengelolaan dimaksud dalam ayat ini mencakup keseluruhan kegiatan perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban”; 4. Bahwa terhadap frasa “setiap penyelenggara negara wajib…” pada poin 3 secara jelas merupakan norma yang memiliki daya laku kepada Pemerintah maupun Presiden sebagai penyelenggara negara untuk senantiasa memenuhi prinsip- prinsip dalam pengelolaan keuangan Negara; 5. Bahwa terhadap frasa “...taat pada peraturan perundang- undangan…” menegaskan bahwa pengelolaan keuangan Negara memiliki sejumlah mekanisme dalam pelaksanaannya yang telah diatur dalam perundang-undangan. Dalam konteks Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sendiri terdapat Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 12 dari 63 halaman. Putusan Nomor 19 P/HUM/2025 beberapa ketentuan mendasar sebagaimana Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa: “(2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara setiap tahun ditetapkan dengan undang- undang”; Muatan norma pada pasal tersebut menyatakan dengan tegas bahwa jenis peraturan-perundangan yang dapat digunakan untuk menetapkan, mengubah, hingga pertanggungjawaban terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara hanyalah Undang- Undang, bukan Instruksi Presiden; 6. Bahwa kedudukan Undang-Undang sebagai satu-satunya jenis peraturan perundang-undangan yang dapat mengatur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ditegaskan pula melalui Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa: “(1) Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara merupakan dasar bagi Pemerintah Pusat untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran negara”; Sehingga jelas bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang memuat aktivitas penerimaan dan pengeluaran keuangan negara hanya dapat hanya dapat dieksekusi berdasar suatu Undang-Undang, bukan Instruksi Presiden; 7. Bahwa terhadap frasa “...rasa keadilan dan kepatutan…” sejalan dengan semangat pengelolaan Keuangan Negara yang pada hakikatnya telah tercantum dalam Pasal 23 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: “(1) Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 13 dari 63 halaman. Putusan Nomor 19 P/HUM/2025 dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”; Pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tidak memperlihatkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penerbitan Instruksi Presiden yang berada sepenuhnya dalam kewenangan Presiden bertolak belakang dengan semangat untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam pengelolaan keuangan negara dikarenakan tidak adanya keterlibatan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai representasi rakyat dalam pembentukan Undang-Undang; B. Pertentangan Materiil Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dengan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024; 1. Bahwa terdapat pertentangan materiil antara diktum kedua Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dengan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun Anggaran 2025; 2. Bahwa dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa: “(1) Instruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan Naskah Dinas yang memuat perintah berupa petunjuk/arahan teknis tentang pelaksanaan suatu kebijakan yang diatur dalam peraturan perundang- undangan”; 3. Bahwa bunyi dalam diktum kedua Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 menyatakan bahwa: “Efisiensi atas anggaran belanja negara Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp306.695.177.420.000,00 (tiga ratus enam triliun enam ratus sembilan puluh lima miliar seratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus dua puluh ribu Rupiah) terdiri atas: Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 14 dari 63 halaman. Putusan Nomor 19 P/HUM/2025 a. Anggaran belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu angka I sebesar Rp256.100.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh enam triliun seratus miliar Rupiah); b. Transfer ke Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu angka 3 sebesar Rp50.595.177.420.000,00 (lima puluh triliun lima ratus sembilan puluh lima ratus sembilan puluh lima miliar seratus tujuh puluh triliun juta empat ratus dua puluh ribu Rupiah)”; 4. Bahwa dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Negara tahun Anggaran 2025 menyatakan bahwa: “Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp3.005.127.683.257.000,00 (tiga kuadriliun lima triliun seratus dua puluh tujuh miliar enam ratus delapan puluh tiga juta dua ratus lima puluh tujuh ribu Rupiah), yang diperoleh dari sumber: a. Penerimaan Perpajakan; b. Penerimaan Negara Bukan Pajak; dan c. Penerimaan Hibah”; 5. Bahwa dalam perubahan materiil Instruksi Presiden yang semula Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2025 sebagaimana termuat dalam Pasal 63 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 mengalami perubahan signifikan. Hal tersebut dapat dilihat yang angka awalnya bernilai Rp3.005.127.683.257.000,00 (tiga kuadriliun lima triliun seratus dua puluh tujuh miliar enam ratus delapan puluh tiga juta dua ratus lima puluh tujuh ribu Rupiah) menjadi Rp306.695.177.420.000,00 (tiga ratus enam triliun enam ratus sembilan puluh lima miliar seratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus dua puluh ribu Rupiah); Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 15 dari 63 halaman. Putusan Nomor 19 P/HUM/2025 6. Bahwa terdapat perubahan anggaran yang semula dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Negara tahun Anggaran 2025 menyatakan bahwa: “(5) Dana Keistimewaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e direncanakan sebesar Rp1.200.000.000.000,00 (satu triliun dua ratus miliar Rupiah) yang digunakan untuk mendanai kewenangan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta serta dapat mendanai kegiatan prioritas nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”; Lalu dalam Instruksi Presiden a quo dalam diktum kelima angka 1 huruf b angka (5) menyatakan bahwa: “5) Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah); dan” 7. Bahwa perubahan nominal anggaran yang tercantum dalam diksi muatan materiil Instruksi Presiden a quo bertentangan dengan pengertian instruksi dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mana instruksi merupakan suatu kebijakan teknis yang harus merujuk pada peraturan perundang- undangan; 8. Bahwa untuk menegaskan kesalahan materiil dalam pembuatan instruksi yang dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, Para Pemohon merujuk pengertian Instruksi yang tertuang dalam Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Kementerian Sekretariat Negara yang menyatakan bahwa: “Instruksi adalah Naskah Dinas yang memuat arahan atau perintah pimpinan berupa langkah-langkah kegiatan mengenai Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 16 dari 63 halaman. Putusan Nomor 19 P/HUM/2025 sesuatu hal yang dianggap penting yang harus dilaksanakan oleh bawahan”; 9. Bahwa ketentuan materiil yang tertuang dalam Instruksi Presiden a quo bersifat memerintah ataupun memuat norma. Hal tersebut bertentangan dengan pengertian Instruksi Presiden sebagaimana diartikan dalam Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Kementerian Sekretariat Negara bahwasannya instruksi bersifat arahan atau perintah berupa langkah-langkah yang harus dilaksanakan oleh bawahan. Namun dalam Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2025 selain memuat perintah atau arahan kepada bawahan, Instruksi Presiden a quo juga memuat norma pengaturan berupa nominal spesifik terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Padahal pemuatan norma di selayaknya diatur dalam peraturan perundang- undangan; 10. Bahwa berdasarkan uraian diatas cukup mempertegas bahwasannya Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dalam segi formil dan materiil bertentangan dengan instruksi dalam artian Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Kementerian Sekretariat Negara; 11. Bahwa dalam sejarah peraturan kebijakan (Beleidsregel) berupa Instruksi Presiden pernah mengatur hal berkaitan dengan muatan Instruksi Presiden a quo, yakni Instruksi Presiden Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 17 dari 63 halaman. Putusan Nomor 19 P/HUM/2025 Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Langkah- Langkah Penghematan dan Pemotongan Belanja Kementerian/Lembaga dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 memuat langkah-langkah kebijakan publik yang dilahirkan sesuai dengan pengertian instruksi sebagaimana termaktub dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Kementerian Sekretariat Negara; 12. Bahwa dengan dalil-dalil yang telah disampaikan, telah menyatakan bahwa muatan materiil diktum kedua dan diktum kelima angka 1 huruf b angka (5) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 terhadap Pasal 3 dan Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025; C. Pembuatan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 Bertentangan Dengan Ketentuan Materiil tentang Tata Cara Pengubahan Undang- Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran Berjalan Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 182 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014; 1. Bahwa pembuatan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 Bertentangan Dengan Ketentuan Materiil Tentang Tata Cara Pengubahan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran Berjalan Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 182 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 17 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 18 dari 63 halaman. Putusan Nomor 19 P/HUM/2025 2. Bahwa Pasal 182 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (“MD3”) menyatakan bahwa: “(1) Dalam hal terjadi perubahan asumsi ekonomi makro dan/atau perubahan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang sangat signifikan, Pemerintah mengajukan rancangan undang-undang tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran berjalan”; 3. Bahwa berdasarkan bunyi ketentuan sebagaimana tersebut pada angka 2 memuat mekanisme yang ditempuh Pemerintah dalam hal perubahan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran berjalan dengan melakukan pengajuan rancangan undang-undang tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bukan melalui penerbitan Instruksi Presiden; 4. Bahwa selain melakukan pengajuan rancangan undang-undang tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pemerintah harus terlebih dahulu dapat memastikan telah terjadinya perubahan asumsi ekonomi makro dan/atau perubahan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang sangat signifikan; 5. Bahwa maksud “perubahan asumsi ekonomi makro” pada angka 4 dijabarkan melalui Pasal 182 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3) yang berbunyi: “(2) Perubahan asumsi ekonomi makro yang sangat signifikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. penurunan pertumbuhan ekonomi paling sedikit 1% (satu persen) di bawah asumsi yang telah ditetapkan; dan/atau Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 18 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 19 dari 63 halaman. Putusan Nomor 19 P/HUM/2025 b. deviasi asumsi ekonomi makro lainnya paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari asumsi yang telah ditetapkan“; 6. Bahwa pada salinan naskah Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tidak termuat informasi secara jelas ataupun informasi yang dapat diduga mengarah pada penjabaran fakta telah terjadinya perubahan asumsi ekonomi makro yang dapat berupa penurunan pertumbuhan ekonomi paling sedikit 1% (satu persen) di bawah asumsi yang telah ditetapkan maupun deviasi asumsi ekonomi makro lainnya paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari asumsi yang telah ditetapkan; 7. Bahwa maksud “perubahan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang sangat signifikan” pada angka 4 dijabarkan melalui Pasal 182 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3) yang berbunyi: “(3) Perubahan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang sangat signifikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. penurunan penerimaan perpajakan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari pagu yang telah ditetapkan; b. kenaikan atau penurunan belanja kementerian atau lembaga paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari pagu yang telah ditetapkan; c. kebutuhan belanja yang bersifat mendesak dan belum tersedia pagu anggarannya; dan/atau d. kenaikan defisit paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rasio defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara terhadap produk domestik bruto yang telah ditetapkan“; 8. Bahwa pada salinan naskah Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tidak termuat informasi secara jelas ataupun informasi yang dapat diduga mengarah pada salah satu bentuk dari Perubahan Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 19 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 20 dari 63 halaman. Putusan Nomor 19 P/HUM/2025 postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang sangat signifikan; 9. Bahwa setelah terpenuhinya unsur-unsur yang merupakan bagian daripada perubahan asumsi ekonomi makro dan/atau perubahan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang sangat signifikan yang kemudian diikuti dengan pengajuan rancangan undang-undang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran berjalan oleh Pemerintah, masih terdapat tahap selanjutnya yang dimuat melalui Pasal 182 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3) yang menyatakan bahwa: “(4) Pembahasan dan penetapan rancangan undang-undang tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah bersama dengan Badan Anggaran dan komisi terkait dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam masa sidang setelah rancangan undang-undang tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diajukan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat”; 10. Bahwa penerbitan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 telah secara jelas bertentangan dengan ketentuan tersebut disebabkan “Instruksi” bukan merupakan produk yang dihasilkan melalui pembahasan dan penetapan yang dilakukan oleh Pemerintah bersama dengan Badan Anggaran dan komisi terkait. Sebab jenis produk hukum yang dihasilkan melalui pembahasan dan penetapan oleh Pemerintah bersama dengan Badan Anggaran dan komisi terkait merupakan salah satu ciri/karakteristik dari produk hukum Undang-Undang; 11. Bahwa Pasal 182 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 20 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 21 dari 63 halaman. Putusan Nomor 19 P/HUM/2025 Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (“MD3”) menyatakan bahwa: “(5) Dalam hal tidak terjadi perubahan asumsi ekonomi makro dan/atau perubahan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang sangat signifikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), pembahasan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dilakukan dalam rapat Badan Anggaran dan pelaksanaannya disampaikan dalam laporan keuangan Pemerintah”; 12. Bahwa meskipun pada akhirnya tidak terjadi perubahan asumsi ekonomi makro dan/atau perubahan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang sangat signifikan, pembahasan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tetap dapat dilakukan melalui rapat Badan Anggaran dan pelaksanaannya disampaikan dalam bentuk laporan keuangan Pemerintah, bukan Instruksi Presiden; 13. Bahwa penerbitan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 telah terbukti secara kumulatif bertentangan dengan Pasal 182 ayat (1) hingga ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (“MD3”) yang merupakan norma peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memuat Tata Cara Pengubahan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran Berjalan; 14. Bahwa dalam sejarah kenegaraan Indonesia isu perubahan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada tahun anggaran berjalan bukanlah pertama kali. Pemerintah melalui ketaatan pada hukum serta pada prosedur perundang-undangan yang berlaku mengundangkan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 21 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 22 dari 63 halaman. Putusan Nomor 19 P/HUM/2025 Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014. Fakta kenegaraan ini membuktikan bahwa selain telah diatur dalam perundang-undangan secara jelas, perubahan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara itu telah pernah diimplementasikan. Sehingga merupakan suatu hal yang tidak dapat dinalar perubahan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran berjalan ditempuh melalui sebuah Instruksi Presiden; D. Pertentangan Formiil Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014; 1. Bahwa terdapat pertentangan formil Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (“AUPB”) dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; 2. Bahwa Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menyatakan bahwa: “Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yang selanjutnya disingkat AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan”; 3. Bahwa Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menyatakan bahwa “Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan”; 4. Bahwa, berdasarkan Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, instruksi presiden termasuk sebagai Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan disebabkan instruksi presiden berupa hal yang melakukan perbuatan konkrit di mana perbuatan konkrit tersebut adalah instruksi dari Presiden. Oleh karena itu, produk hukum instruksi presiden, sebagai tindakan Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 22 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 23 dari 63 halaman. Putusan Nomor 19 P/HUM/2025 administrasi pemerintahan, mengacu kepada Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagai acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintahan; 5. Bahwa berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yang dipertentangkan oleh Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 adalah: a. Huruf (a) yaitu Asas Kepastian Hukum; b. Huruf (d) yaitu Asas Kecermatan; dan c. Huruf (e) yaitu Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan; 6. Bahwa dalam penjelasan mengenai Pasal 10 ayat (1) huruf a, Asas Kepastian Hukum memiliki maksud sebagai: “Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan”; 7. Bahwa diantara berbagai landasan tersebut, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 bertentangan dengan landasan peraturan perundang-undangan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan; 8. Bahwa pertentangan tersebut diakibatkan oleh penggunaan produk hukum Instruksi Presiden yang mengesampingkan ketentuan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2025, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Sebagaimana, produk hukum Instruksi Presiden yang termasuk peraturan kebijakan sejatinya tidak diperbolehkan untuk menentang maupun mengesampingkan peraturan perundang- undangan lebih lagi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; 9. Bahwa Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Rancangan Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 23 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 24 dari 63 halaman. Putusan Nomor 19 P/HUM/2025 undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah”; 10. Bahwa Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 menyatakan bahwa: “Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat”; 11. Bahwa, apabila berdasarkan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam Asas Kepastian Hukum Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, pelaksanaan efisiensi anggaran seharusnya tidak dilaksanakan melalui suatu produk hukum Instruksi Presiden, melainkan dapat dilakukan melalui mekanisme hukum lainnya seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dirancang oleh Presiden dan disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat; 12. Bahwa Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang menyatakan bahwa: “Perubahan postur dan/atau rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara dan langkah langkah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 11 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden”; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 24 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 25 dari 63 halaman. Putusan Nomor 19 P/HUM/2025 13. Bahwa Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa: “Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa”; 14. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 juncto Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, selain dari mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dirancang oleh Presiden dan disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, terdapat juga mekanisme penetapan Perpu yang memiliki preseden pada saat pandemi Covid-19; 15. Oleh karena itu, sudah jelas bahwa tersedia mekanisme hukum alternatif yang sejatinya dapat ditinjau oleh Presiden untuk melaksanakan efisiensi anggaran daripada penetapan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang tidak sesuai dengan landasan peraturan perundang-undangan; 16. Bahwa dalam penjelasan mengenai Pasal 10 ayat (1) huruf d, Asas Kecermatan memiliki maksud sebagai: “Asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan”; 17. Bahwa pertentantangan tersebut diakibatkan oleh kesalahan penggunaan produk hukum Instruksi Presiden, sehingga mengabaikan mekanisme hukum yang seharusnya digunakan. Dalam hal ini, Presiden sebagai kekuasaan eksekutif tertinggi berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, selayaknya memiliki akses terhadap informasi dan Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 25 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 26 dari 63 halaman. Putusan Nomor 19 P/HUM/2025 dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Meskipun demikian, kesalahan dalam penggunaan mekanisme Instruksi Presiden disertakan juga pengabaian mekanisme yang seharusnya digunakan, memberi kesan bahwa Presiden pada saat penetapan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 justru tidak memiliki informasi dan dokumen yang lengkap; 18. Bahwa dalam penjelasan mengenai Pasal 10 ayat (1) huruf e, Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan memiliki maksud sebagai: “Asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan”; 19. Bahwa diantara larangan-larangan tersebut, formil Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 bertentangan dengan larangan tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan tidak mencampuradukkan kewenangan; 20. Bahwa penetapan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 untuk melakukan efisiensi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara telah melampaui kewenangan yang dimiliki Presiden dalam mengubah maupun mempengaruhi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang sudah ditetapkan. Dalam hal ini, kewenangan Presiden dalam hal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara terwadahi oleh mekanisme pengusulan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara baru kepada Dewan Perwakilan Rakyat maupun penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dalam kondisi darurat, sebagaimana seharusnya diantara keduanya digunakan daripada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 26 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 27 dari 63 halaman. Putusan Nomor 19 P/HUM/2025 21. Bahwa penetapan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 untuk melakukan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sehingga mengesampingkan mekanisme yang seharusnya digunakan, menimbulkan pertentangan terhadap larangan tidak menyalahgunakan kewenangan. Dalam hal ini, Presiden memiliki kewenangan untuk mengeluarkan produk hukum Instruksi Presiden sebagaimana fungsinya sebagai peraturan kebijakan. Meskipun demikian, jelas bahwa penggunaan produk hukum Instruksi Presiden diluar dari fungsinya sebagai peraturan kebijakan menimbulkan penyalahgunaan kewenangan; 22. Bahwa penetapan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 untuk melakukan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sehingga melampaui tahapan-tahapan serta partisipasi lembaga lainnya yang terkandung dalam mekanisme yang seharusnya digunakan, menimbulkan pertentangan terhadap larangan tidak mencampuradukkan kewenangan. Dalam hal ini, Presiden memiliki kewenangan untuk merancang rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang nantinya akan diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk disahkan maupun ditolak. Dengan penetapan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, Presiden telah mencampuradukkan kewenangannya untuk menetapkan Instruksi Presiden yang telah melampaui batas dan disalahgunakan, dengan kewenangan yang secara sah dan legalitas dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; E. Pengesahan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 Telah Melanggar Hak Asasi Para Pemohon Untuk Mendapatkan Kepastian Hukum Sebagaimana Diejawantahkan Dalam Pasal 3 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Dikarenakan Ketiadaan Checks And Balances; 1. Bahwa pengesahan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 telah menunjukkan terjadinya pengabaian atas semangat checks Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 27 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 28 dari 63 halaman. Putusan Nomor 19 P/HUM/2025 and balances dalam melaksanakan dan menegakkan sistem pembagian kekuasaan di Indonesia secara baik; 2. Bahwa sebagaimana tertera dalam Pasal 1 ayat (3) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia merupakan negara hukum. Sebagai negara hukum dan telah meratifikasi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menjadi salah satu instrumen hukum, yakni Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk melindungi, memenuhi, dan menghormati Hak Asasi Manusia rakyatnya. Dalam hukum Hak Asasi Manusia Internasional, negara ditempatkan sebagai duty bearer (pemangku kewajiban). Salah satu pengejawantahan melindungi, menghormati, dan memenuhi Hak Asasi Manusia rakyatnya adalah dengan memastikan terciptanya checks and balances di antara lembaga-lembaga negara di Indonesia sehingga menghasilkan produk hukum yang dapat memberikan kepastian hukum; 3. Bahwa negara sebagai duty bearer ditegaskan kembali dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagaimana Hak Asasi Manusia didefinisikan sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia; 4. Bahwa menurut Jimly Asshiddiqie, salah satu ciri negara hukum adalah adanya pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Ide pembatasan kekuasaan tersebut bersifat mutlak agar kekuasaan tidak terpusat di tangan raja atau ratu saja; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 28 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 29 dari 63 halaman. Putusan Nomor 19 P/HUM/2025 5. Bahwa untuk memastikan tidak akan terjadi pemusatan kekuasaan pada satu orang atau lembaga yang kelak menciptakan kesewenang-wenangan, pemisahan kekuasaan menjadi suatu gagasan yang digagas oleh Montesquieu. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Lord Acton bahwa “power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely,” yang artinya setiap kekuasaan memiliki kemungkinan untuk menjadi sewenang-wenang, apalagi kekuasaan yang absolut. Oleh karena itu, kekuasaan haruslah dibatasi dengan memisahkan cabang-cabang kekuasaan. Pemisahan cabang-cabang kekuasaan tersebut menurut Montesquieu dibagi menjadi tiga cabang kekuasaan, yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif (Fitra Arsil, 2017: 9-10); 6. Bahwa Indonesia sendiri sebagai negara tidak benar-benar mengadopsi sistem pemisahan kekuasaan ala Montesquieu dalam menjalankan pemerintahan karena corak sistem pemerintahan kita yang lebih mengedepankan sistem presidensial. Selain itu, sistem pemisahan kekuasaan yang dicetuskan oleh Montesquieu tidak pernah benar-benar dilakukan oleh suatu negara. Indonesia sendiri menganut sistem tersendiri, yakni pembagian kekuasaan. Berikut adalah tugas dan wewenang masing-masing cabang kekuasaan dalam pembagian kekuasaan Indonesia: a. Kekuasaan eksekutif bertugas untuk melaksanakan dan menjalankan undang-undang; b. Kekuasaan legislatif bertugas untuk membuat undang- undang; dan c. Kekuasaan yudisial bertugas untuk menjalankan kekuasaan peradilan; 7. Bahwa dengan menggunakan sistem pembagian kekuasaan berarti Indonesia memercayai bahwa setiap lembaga negara memiliki tugas tertentu, tetapi tetap dimungkinkan adanya kerja Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 29 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 30 dari 63 halaman. Putusan Nomor 19 P/HUM/2025 sama antar lembaga negara dalam menjalankan kekuasaan masing-masing. Pembagian kekuasaan sebagai semangat dari menjalankan sistem pemerintahan di Indonesia menyiratkan bahwa Indonesia memercayai konsep checks and balances dengan membiarkan antar lembaga negara untuk saling menyerahkan sedikit kewenangannya sehingga terjadi proses saling mengawasi dan mencegah satu lembaga negara lebih kuat dibandingkan lembaga negara yang lain; 8. Bahwa James Madison, seorang konseptor sistem ketatanegaraan Amerika Serikat, memadukan konsep pemisahan kekuasaan dengan konsep checks and balances. Sebab, pemisahan kekuasaan itu pada dasarnya berpotensi melanggar batas-batas sehingga dapat melahirkan sebuah kekuasaan tirani. Dengan demikian, perlu adanya checks and balances atau kontrol terhadap kekuasaan lain. Checks and balances hadir untuk memberikan sedikit wewenang bagi ketiga kekuasaan agar dapat saling mengontrol satu sama lainnya; (Fitra Arsil, 2017: 12); 9. Bahwa semangat checks and balances terlihat jelas dari terjadinya pergeseran kekuasaan untuk membentuk undang- undang ke Dewan Perwakilan Rakyat, diadopsinya sistem pengujian konstitusional undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi, diakuinya seluruh lembaga negara secara langsung maupun tidak langsung sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat, hilangnya status Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga tertinggi negara, dan adanya hubungan saling mengendalikan antara lembaga tinggi negara atau yang dikenal dengan checks and balances; 10. Bahwa meskipun dikatakan Indonesia merupakan negara dengan sistem presidensial, tetapi dalam pidato pengukuhan Guru Besar Hukum Tata Negara Fitra Arsil, ia mengatakan bahwa saat ini Indonesia tidak secara tegas memiliki ciri sistem Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 30 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 31 dari 63 halaman. Putusan Nomor 19 P/HUM/2025 pemerintah presidensial. Sebab, presiden selaku pemimpin eksekutif memiliki kekuasaan yang reaktif bahkan juga proaktif terhadap kekuasaan legislasi yang pada dasarnya dimiliki oleh legislatif (Fitra Arsil, 2024: 3). Dengan demikian, tidak ada pemisahan yang jelas antara eksekutif dan legislatif. Bahkan, eksekutif cenderung mendominasi legislatif; 11. Bahwa pernyataan yang menyatakan Indonesia tidak menampilkan pemisahan yang jelas antara kekuasaan eksekutif dan legislatif dengan kecenderungan pendominasian eksekutif terhadap legislatif semakin diperkuat dengan adanya pengesahan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 oleh Presiden Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, yang dimaksudkan untuk menjalankan efisiensi dan melakukan pemotongan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang seharusnya menjadi objek muatan dalam Undang- Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan seharusnya menjadi kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat untuk menciptakan atau mengubahnya melalui undang-undang, bukan melalui Instruksi Presiden yang bahkan tidak termasuk ke dalam peraturan perundang-undangan; 12. Bahwa dengan pengesahan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang telah mengkooptasi muatan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara telah menampilkan bahwa telah terjadi pengabaian oleh Pemerintah Indonesia terhadap konsep checks and balances dalam membentuk, menerapkan, dan menjalankan sebuah kebijakan sehingga melanggar Hak Asasi Manusia Para Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 31 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 32 dari 63 halaman. Putusan Nomor 19 P/HUM/2025 Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 bertentangan dengan Pasal 3 dan Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, Pasal 182 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; 3. Memerintah pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; Atau, apabila Majelis Hakim Mahkamah mempunyai pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono); Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa: 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Abu Rizal Biladina/Pemohon I (Bukti P-1); 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Alif Ramadhan/Pemohon II (Bukti P-2); 3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nicholas Indra Cyrill Kataren/Pemohon III (Bukti P-3); 4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Stanley Vira Winata/Pemohon IV (Bukti P-4); 5. Fotokopi Kartu Identitas Mahasiswa atas nama Abu Rizal Biladina/Pemohon I (Bukti P-5); Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 32 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 33 dari 63 halaman. Putusan Nomor 19 P/HUM/2025 6. Fotokopi Kartu Identitas Mahasiswa atas nama Muhammad Alif Ramadhan/Pemohon II (Bukti P-6); 7. Fotokopi Kartu Identitas Mahasiswa atas nama Nicholas Indra Cyrill Kataren/Pemohon III (Bukti P-7); 8. Fotokopi Kartu Identitas Mahasiswa atas nama Stanley Vira Winata/Pemohon IV (Bukti P-8); Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 20 Februari 2025, berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 19/PER-PSG/II/19 P/HUM/2025, tanggal 20 Februari 2025; Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 7 Mei 2025, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut: A. Pokok Permohonan Pemohon; Bahwa Para Pemohon pada pokoknya memohon untuk menguji Formil dan Materiil Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, dengan alasan- alasan sebagai berikut: I. Pengujian Formil; 1. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 bertentangan dengan Prinsip Pengelolaan Keuangan Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (selanjutnya disebut UU 17/2003); Bahwa Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 bertentangan dengan Asas dan Mekanisme Pengelolaan Keuangan Negara sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003, yaitu pada frasa ”Setiap penyelenggara negara wajib...” yang secara jelas merupakan norma yang memiliki daya laku kepada Pemerintah maupun Presiden sebagai penyelenggara negara untuk senantiasa memenuhi prinsip-prinsip dalam pengelolaan Keuangan Negara, dan frasa ”... taat pada peraturan perundang-undangan ..." yang menegaskan bahwa pengelolaan Keuangan Negara Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 33 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 34 dari 63 halaman. Putusan Nomor 19 P/HUM/2025 memiliki sejumlah mekanisme dalam pelaksanaannya yang telah diatur dalam perundang-undangan. Dalam konteks Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sendiri terdapat beberapa ketentuan mendasar sebagaimana Pasal 3 ayat (2) Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003, yang menyatakan dengan tegas bahwa jenis peraturan-perundangan yang dapat digunakan untuk menetapkan, mengubah, hingga pertanggungjawaban terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara hanyalah undang- undang, bukan lnstruksi Presiden; 2. Pembuatan lnstruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 bertentangan dengan Ketentuan Materiil tentang Tata Cara Pengubahan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran Berjalan sebagaimana diatur dalam Pasal 182 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU MD3); Bahwa perubahan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran berjalan dilakukan dengan pengajuan rancangan undang-undang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bukan melalui penerbitan instruksi Presiden, dan Pemerintah harus terlebih dahulu dapat memastikan telah terjadinya perubahan asumsi ekonomi makro dan/atau perubahan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang sangat signifikan, sedangkan pada salinan naskah Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tidak termuat informasi secara jelas ataupun informasi yang dapat diduga mengarah pada salah satu bentuk dari Perubahan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang sangat signifikan. Penerbitan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 telah secara jelas bertentangan dengan ketentuan tersebut disebabkan "lnstruksi" bukan merupakan Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 34 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 35 dari 63 halaman. Putusan Nomor 19 P/HUM/2025 produk yang dihasilkan melalui pembahasan dan penetapan yang dilakukan oleh Pemerintah bersama dengan Badan Anggaran dan komisi terkait. Sehingga penerbitan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 telah terbukti secara kumulatif bertentangan dengan Pasal 182 ayat (1) hingga ayat (5) Undang-Undang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3) yang merupakan norma peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memuat Tata Cara Pengubahan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran Berjalan; 3. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014); Bahwa Instruksi Presiden termasuk sebagai tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Untuk itu, Instruksi Presiden seharusnya mengacu pada Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Namun demikian, Instruksi Presiden 1 Tahun 2025 bertentangan dengan beberapa asas dalam Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, yakni: a. Asas Kepastian Hukum; Bahwa Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 bertentangan dengan landasan peraturan perundang- undangan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, diakibatkan oleh penggunaan produk hukum instruksi presiden yang mengesampingkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 35 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 36 dari 63 halaman. Putusan Nomor 19 P/HUM/2025 Belanja Negara 2025 yang menyatakan: ”Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah rencana keuangan tahunan.”, Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan: ”Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.”, Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang menyatakan: ”Perubahan postur dan/atau rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara dan langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 11 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden”. Sudah jelas bahwa tersedia mekanisme hukum alternatif yang sejatinya dapat ditinjau oleh Presiden untuk melaksanakan efisiensi anggaran daripada penetapan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang tidak sesuai dengan landasan peraturan perundang-undangan; b. Asas Kecermatan; Bahwa pertentangan tersebut diakibatkan oleh kesalahan penggunaan produk hukum Instruksi Presiden, sehingga mengabaikan mekanisme hukum yang seharusnya digunakan. Dalam hal ini, Presiden sebagai kekuasaan eksekutif tertinggi berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, selayaknya memiliki akses terhadap informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Meskipun demikian, kesalahan dalam penggunaan mekanisme Instruksi Presiden disertakan juga pengabaian mekanisme yang seharusnya digunakan, memberi kesan Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 36 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 37 dari 63 halaman. Putusan Nomor 19 P/HUM/2025 bahwa Presiden pada saat penetapan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 justru tidak memiliki informasi dan dokumen yang lengkap; c. Asas tidak menyalahgunakan kewenangan; Bahwa formil Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 bertentangan dengan larangan tidak melampaui kewenangan, yaitu penetapan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 untuk melakukan efisiensi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara telah melampaui kewenangan yang dimiliki Presiden dalam mengubah maupun mempengaruhi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang sudah ditetapkan, yang terwadahi oleh mekanisme pengusulan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara baru kepada Dewan Perwakilan Rakyat maupun penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang (Perpu) dalam kondisi darurat; Penetapan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 untuk melakukan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sehingga mengesampingkan mekanisme yang seharusnya digunakan menimbulkan pertentangan terhadap larangan tidak menyalahgunakan kewenangan, penggunaan produk hukum Instruksi Presiden diluar dari fungsinya sebagai peraturan kebijakan menimbulkan penyalahgunaan kewenangan. Penetapan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, Presiden telah mencampuradukkan kewenangannya untuk menetapkan Instruksi Presiden yang telah melampaui batas dan disalahgunakan, dengan kewenangan yang secara sah dan legalitas dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 4. Pengesahan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 telah Melanggar Hak Asasi Para Pemohon untuk Mendapatkan Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 37 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 38 dari 63 halaman. Putusan Nomor 19 P/HUM/2025 Kepastian Hukum sebagaimana Diejawantahkan dalam Pasal 3 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU 39/1999) dikarenakan ketiadaan Checks And Balances; Pengesahan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 oleh Presiden Indonesia yang dimaksudkan untuk menjalankan efisiensi dan melakukan pemotongan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang seharusnya menjadi objek muatan dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan seharusnya menjadi kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat untuk menciptakan atau mengubahnya melalui undang-undang, bukan melalui lnstruksi Presiden yang bahkan tidak termasuk ke dalam peraturan perundang- undangan. Pengesahan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang telah mengkooptasi muatan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara telah menampilkan bahwa telah terjadi pengabaian oleh Pemerintah Indonesia terhadap konsep checks and balances dalam membentuk, menerapkan, dan menjalankan sebuah kebijakan sehingga melanggar Hak Asasi Manusia Para Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; II. Pengujian Materiil; Pertentangan Materiil Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dengan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (selanjutnya disebut UU APBN 2025); a. Bahwa dalam perubahan materiil Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang semula Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2025 sebagaimana termuat dalam Pasal 63 Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2025 mengalami perubahan signifikan. Hal tersebut dapat Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 38 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 39 dari 63 halaman. Putusan Nomor 19 P/HUM/2025 dilihat yang angka awalnya bernilai Rp3.005.127.683.257.000,00 (tiga kuadriliun lima triliun seratus dua puluh tujuh miliar enam ratus delapan puluh tiga juta dua ratus lima puluh tujuh ribu Rupiah) dalam Pasal 3 Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2025 menjadi Rp306.695.177.420.000,00 (tiga ratus enam triliun enam ratus sembilan puluh lima miliar seratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus dua puluh ribu Rupiah) dalam diktum kedua Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Kemudian terdapat perubahan anggaran dana keistimewaan yang semula Rp1.200.000.000.000,00 (satu triliun dua ratus miliar Rupiah) dalam Pasal 13 Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2025 menjadi Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah) dalam diktum kelima angka 1 huruf b angka (5) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025; b. Bahwa ketentuan materiil yang tertuang dalam lnstruksi Presiden a quo bersifat memerintah ataupun memuat norma, bertentangan dengan instruksi dalam artian Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mana instruksi merupakan suatu kebijakan teknis yang harus merujuk pada peraturan perundang-undangan, dan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Kementerian Sekretariat Negara yang bahwasanya instruksi bersifat arahan atau perintah berupa langkah-langkah yang harus dilaksanakan oleh bawahan; B. Kewenangan Mahkamah Agung Menguji Peraturan Perundang- Undangan di Bawah Undang-Undang; Bahwa sebelum Termohon menjelaskan Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon, Termohon perlu menjelaskan kewenangan Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 39 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 40 dari 63 halaman. Putusan Nomor 19 P/HUM/2025 Mahkamah Agung dalam pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dikaitkan dengan objek permohonan Para Pemohon, yaitu: 1. Bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang- undangan di bawah undang-undang sesuai dengan ketentuan Pasal 31A ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung juncto Pasal 2 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2011 yang berbunyi “Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia”; 2. Bahwa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh Lembaga Negara atau Pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan); 3. Bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut UUP3), berbunyi: “Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 40 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 41 dari 63 halaman. Putusan Nomor 19 P/HUM/2025 g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota”; 4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Instruksi Presiden tidak termasuk ke dalam jenis dan hierarki peraturan perundang- undangan maka tidak memenuhi kualifikasi sebagai objek dalam permohonan uji materiil di Mahkamah Agung (vide Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung juncto Perma 1 Tahun 2011), dengan demikian Instruksi Presiden a quo tidak dapat dilakukan permohonan uji materiil di Mahkamah Agung; 5. Bahwa sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2014 pada bagian Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Tata Usaha Negara, Nomor 3 (halaman 31), Hasil Rumusan Pleno Kamar menyatakan: Pengajuan hak uji materiil terhadap Peraturan perundang-undangan pada prinsipnya tidak ada batas waktu, namun harus menggunakan tolok ukur yang jelas (ada pembatasan), yaitu tidak boleh melanggar asas retroaktif dan nebis in idem. Oleh karenanya penerapan Perma Nomor 01 Tahun 2011 terhadap hak uji materiil tidak boleh berlaku surut, sehingga terhadap peraturan perundang-undangan yang terbit sebelum Perma 01 Tahun 2011, dan belum pernah diajukan berlaku Perma 01 Tahun 2004; 6. Bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2014 pada bagian Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Tata Usaha Negara, Nomor 5 (halaman 32), Hasil rumusan pleno kamar menyatakan: “Objek hak uji materiil adalah peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang. Peraturan kebijakan (beleidsregel) tidak dapat diuji oleh hakim”; 7. Bahwa Para Pemohon mendalilkan preseden putusan Mahkamah Agung dalam memutus serta mengabulkan permohonan uji materiil Peraturan Kebijakan (Beleidsregel) yaitu Surat Edaran Direktur Jenderal Mineral Batu Bara dan Panas Bumi Departemen Energi dan Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 41 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 42 dari 63 halaman. Putusan Nomor 19 P/HUM/2025 Sumber Daya Mineral Nomor 03.E/31/DJB/2009, Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama Nomor I/PP.00.9/973/2009, Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 649/15Nll/2007, dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-118/PJ/2009 (vide halaman 5-8 Permohonan), merupakan rezim hukum dibawah Perma 01 Tahun 2004, tetapi dengan berlakunya Perma 1 Tahun 2011 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2014, maka terhadap objek hak uji materiil yang menjadi kompetensi Mahkamah Agung adalah “objek hak uji materiil adalah peraturan perundang- undangan. Peraturan kebijakan (beleidsregel) tidak dapat diuji oleh hakim”; C. Penjelasan Termohon Terhadap Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon; Berkenaan dengan legal standing (persona standi in judicio) dan kepentingan hukum Para Pemohon dalam perkara a quo, Termohon menyampaikan penjelasan sebagai berikut: 1. Bahwa ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (selanjutnya disebut UU MA) yang berbunyi: “Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang- undang yaitu: a. Perorangan Warga Negara Indonesia; b. Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau c. Badan hukum publik atau badan hukum privat”; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 42 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 43 dari 63 halaman. Putusan Nomor 19 P/HUM/2025 2. Bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil (selanjutnya disebut Perma 1/2011), berbunyi: “Permohonan keberatan adalah permohonan yang berisi keberatan terhadap berlakunya suatu Peraturan Perundang-undangan yang diduga bertentangan dengan suatu Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih tinggi yang diajukan ke Mahkamah Agung untuk mendapat putusan”; 3. Bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011, berbunyi: “Para Pemohon keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang- undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang”; 4. Berdasarkan uraian di atas, Para Pemohon mendalilkan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Agung, karena Pemohon menganggap dirinya dapat mewakili setiap unsur dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Agung yang kemudian merasa dirugikan dengan berlakunya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025; 5. Terhadap dalil Para Pemohon mengenai Kedudukan Hukum (Legal Standing) tersebut di atas, dapat Termohon sampaikan sebelumnya bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 62 P/HUM/2013, Nomor 11 P/HUM/2014, dan Nomor 54 P/HUM/2014 kerugian pemohon uji materiil harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak Pemohon yang diberikan oleh peraturan perundang- undangan; b. hak tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh diberlakukannya peraturan perundang-undangan; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 43 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 44 dari 63 halaman. Putusan Nomor 19 P/HUM/2025 d. kerugian tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak tidaknya potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi; e. adanya hubungan sebab akibat (causal verbaand) antara kerugian dimaksud dengan peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengajuan; dan f. adanya kemungkinan dengan dikabulkannya permohonan uji materiil, maka kerugian yang dimaksud tidak akan atau tidak terjadi lagi; 6. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud angka 1-5 di atas, dapat dijelaskan kedudukan dan kepentingan hukum Para Pemohon sebagai berikut: a. Bahwa Para Pemohon menjelaskan kedudukan hukumnya sebagai berikut: Bahwa Para Pemohon yaitu Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV Perorangan Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai mahasiswa, dengan berlakunya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 mengakibatkan tumpang tindih kewenangan kekuasaan antara Presiden dengan Dewan Perwakilan Rakyat yang mana seharusnya dalam pengubahan materiil Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dilakukan secara prosedural sebagaimana termaktub dalam Pasal 182 Undang-Undang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3), seharusnya mendapatkan pemimpin yang taat akan hukum serta pemegang mandat kekuasaan dapat mempertahankan kepastian hukum di masyarakat, sehingga hal tersebut melanggar hak asasi manusia Para Pemohon yang telah terjamin dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; b. Bahwa terhadap kedudukan hukum Para Pemohon, Termohon memberikan penjelasan sebagai berikut: Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 44 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 45 dari 63 halaman. Putusan Nomor 19 P/HUM/2025 1) Bahwa Para Pemohon di dalam menyampaikan alasan- alasan dalam permohonannya hanya berdasarkan asumsi- asumsi Para Pemohon saja, bahkan tidak ada fakta hukum sama sekali yang dapat dijabarkan oleh Para Pemohon; 2) Bahwa dalam permohonannya, Para Pemohon mendalilkan dirinya merupakan pihak yang dirugikan dengan berlakunya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, namun Para Pemohon tidak mampu menguraikan bentuk kerugian seperti apa yang akan dialaminya dengan adanya pemberlakukan Instruksi Presiden a quo, dan hak Para Pemohon yang mana yang dirugikan; 3) Bahwa dalam permohonannya, tidak ada satu pun dalil Para Pemohon yang dapat menjelaskan adanya hak Para Pemohon yang dirugikan, apalagi membahas hingga rinci dan spesifik mengenai kerugian-kerugian tersebut. Para Pemohon juga tidak dapat menjelaskan hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian yang dialaminya dengan berlakunya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, dan tidak pula menjelaskan kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan uji materilnya kerugian Para Pemohon tidak akan terjadi; 4) Bahwa karena Para Pemohon tidak dapat menguraikan dan membuktikan kerugian-kerugian yang nyata, rinci/spesifik yang dialami oleh Para Pemohon di dalam permohonannya, hal ini menyebabkan Para Pemohon tidak memenuhi syarat legal standing dalam mengajukan permohonan uji materiil a quo sebagaimana disyaratkan di dalam Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Agung; Dengan demikian, maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia menyatakan permohonan Pemohon tidak diterima (niet ontvankelijk verklaard). Namun demikian, Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 45 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 46 dari 63 halaman. Putusan Nomor 19 P/HUM/2025 Hakim Agung Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) atau tidak, sebagaimana telah ditentukan; D. Jawaban Termohon Terhadap Pokok Permohonan Para Pemohon; Bahwa sebelum menjawab dalil-dali permohonan Para Pemohon, maka Termohon perlu menjelaskan: I. Latar Belakang Terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025; 1. Instruksi Presiden tidak masuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan karena tidak bersifat mengatur, Instruksi Presiden masuk ke dalam ranah peraturan kebijakan yang berfungsi untuk membimbing, menuntun, memberi arahan kebijakan dan mengatur suatu pelaksanaan tugas dan pekerjaan; 2. Instruksi Presiden merupakan bentuk hubungan atasan dan bawahan, yakni antara Presiden dan Pejabat Tata Usaha Negara lainnya di bawah Presiden; 3. Dalam jabatan sebagai Kepala Pemerintahan, Presiden diberikan wewenang untuk mengeluarkan berbagai peraturan kebijakan termasuk Instruksi Presiden sebagai instrumen hukum pemerintah guna mendukung menyelenggarakan pemerintahan. Instruksi Presiden merupakan suatu perintah yang bersifat internal dan mengikat secara internal bagi pejabat tata usaha negara yang diberikan tugas atau perintah untuk dilaksanakan; 4. Hubungan atasan dan bawahan sebagaimana angka 2, dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dapat digambarkan sebagai berikut: a. Presiden sebagai pengelola keuangan negara (Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003) memberikan arahan/penugasan kepada Menteri Keuangan (diktum kelima Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025) selaku pengelola fiskal (Pasal 6 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 17 Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 46 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 47 dari 63 halaman. Putusan Nomor 19 P/HUM/2025 Tahun 2003) untuk melakukan penyesuaian anggaran yang kemudian ditetapkan dalam Surat dan Keputusan Menteri Keuangan; b. Kewenangan Menteri Keuangan untuk melakukan penyesuaian anggaran sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Peraturan Presiden Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2025); II. Area Jangkauan Instruksi Presiden, Penghematan Tidak Mengganggu Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 (Tidak Mengubah Postur Anggaran APBN Seperti Syarat Perubahan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara); 1. Meskipun Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 menyebutkan sejumlah nilai, yaitu Rp306.695.177.420.000,00 (tiga ratus enam triliun enam ratus sembilan puluh lima miliar seratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus dua puluh ribu Rupiah) yang terdiri atas anggaran Kementerian/Lembaga sebesar Rp256.100.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh enam triliun seratus miliar Rupiah) dan Transfer ke Daerah sebesar Rp50.595.177.420.000,00 (lima puluh triliun lima ratus sembilan puluh lima miliar seratus tujuh puluh trliuh juta empat ratus dua puluh ribu Rupiah), namun sesungguhnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tidak mengubah postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2025, baik dari sisi pendapatan maupun belanja negara. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 hanya mengubah peruntukan efisiensi dan tidak mengubah besaran fiskal negara; 2. Sehubungan dengan pelaksanaan kebijakan efisiensi pada Kementerian/Lembaga, Presiden menginstruksikan kepada Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 47 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 48 dari 63 halaman. Putusan Nomor 19 P/HUM/2025 Menteri Keuangan selaku Chief Financial Officer (CFO) (sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023) untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk pelaksanaan Inpres dimaksud (Diktum Kelima Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025). Dengan pertimbangan untuk menjaga tata kelola pelaksanaan kebijakan efisiensi dapat berjalan dengan akuntabel, maka telah disusun ketentuan teknis mengenai tata cara pelaksanaan kebijakan efisiensi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 3. Kebijakan efisiensi belanja tidak semata-mata dilakukan dengan memotong/memangkas anggaran Kementerian/Lembaga, namun berupa pemblokiran dan pergeseran anggaran untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan program prioritas pembangunan nasional. Instruksi Presiden bukan untuk menetapkan perubahan alokasi pada Kementerian/Lembaga, karena dalam tata kelola pelaksanaannya ada ruang untuk melakukan pembukaan blokir atau bahkan mengajukan usulan tambahan anggaran baru; 4. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 hanya perintah untuk melakukan efisiensi atas belanja Kementerian/Lembaga dan Transfer ke Daerah serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 5. Hasil efisiensi tersebut selanjutnya akan digunakan untuk belanja yang lebih produktif dalam rangka mendukung prioritas nasional; 6. Dapat pula kami sampaikan bahwa sesuai Diktum Ketiga angka 5 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, dalam pelaksanaan efisiensi diperlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Hal ini ditegaskan kembali dalam ketentuan teknis tata kelola efisiensi bahwa hasil identifikasi efisiensi Kementerian/Lembaga dimintakan persetujuan komisi mitra di Dewan Perwakilan Rakyat, kemudian diajukan ke Kemenkeu c.q Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) untuk dilakukan pemblokiran. Dengan demikian, Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 48 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 49 dari 63 halaman. Putusan Nomor 19 P/HUM/2025 efisiensi yang dimaksud dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 sifatnya adalah pemblokiran, secara alokasi masih berada di DIPA Kementerian/Lembaga yang bersangkutan, selanjutnya akan dilakukan pergeseran ke BUN secara bertahap untuk menjaga postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; III. Pengujian Formil; 1. Bahwa Para Pemohon telah salah memahami mengenai apa yang dimaksud dengan pengujian formil. Termohon perlu menguraikan apa yang dimaksud dengan Pengujian Formil sebagai berikut: a. Bahwa sesuai dengan Pasal 31A ayat (3) huruf b Undang- Undang Mahkamah Agung yang menyatakan: ”Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat: a. ...; b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan menguraikan dengan jelas bahwa: 1. ...; dan/atau 2. pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku; dan c. ...”; b. Selanjutnya Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman) menyatakan: ”Mahkamah Agung berwenang: a. ....; b. menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang; dan c. ...”; c. Penjelasan Pasal Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menyatakan: Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 49 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 50 dari 63 halaman. Putusan Nomor 19 P/HUM/2025 ”Ketentuan ini mengatur mengenai hak uji Mahkamah Agung terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dari undang-undang. Hak uji dapat dilakukan baik terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan. pada pokoknya yang dimaksud dengan pengujian formil adalah hak uji yang berkenaan dengan pemenuhan proses/prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan”; d. Bahwa dapat disimpulkan pada pokoknya yang dimaksud dengan pengujian formil adalah hak uji yang berkenaan dengan pemenuhan proses/prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan; e. Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019 (UU PPP), mendefinisikan yang dimaksud dengan “Pembentukan peraturan perundang- undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang- Undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan”. Dengan demikian pengujian formil harus dipahami dilihat dari tahapan yang dilakukan pada saat membuat suatu peraturan perundang-undangan; f. Selain itu, Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia berwenang untuk “menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang undang”. Sementara Penjelasan atas ketentuan ini mengatakan “ketentuan ini mengatur hak uji Mahkamah Agung Republik Indonesia Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 50 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 51 dari 63 halaman. Putusan Nomor 19 P/HUM/2025 terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dari undang-undang. Hak uji dapat dilakukan terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan”; g. Berdasarkan hal tersebut objek pengujian formil peraturan perundang-undangan adalah aspek formalitas atas pemenuhan prosedur dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, sedangkan objek permohonan Para Pemohon adalah Instruksi Presiden yang bukan termasuk dalam jenis peraturan perundang-undangan; 2. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 bertentangan dengan Prinsip Pengelolaan Keuangan Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Termohon memberikan jawaban sebagai berikut: a. Bahwa Para Pemohon telah keliru dalam mendalilkan pertentangan formil Instruksi Presiden a quo dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, dikarenakan dalil- dalil yang diuraikan Para Pemohon lebih mengarah kepada pertentangan yang bersifat materiil, Para Pemohon tidak menguraikan bentuk pertentangan dari aspek formalitas atas pemenuhan prosedur dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan dalam tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan”; b. Bahwa tidak terdapat perubahan besaran anggaran pendapatan dan belanja negara, tetapi hanya mengubah peruntukan atau alokasi; c. Bahwa prinsip pengelolaan keuangan negara yang didalilkan Pemohon dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, kewenangan presiden bertentangan dengan semangat untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat adalah tidak tepat Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 51 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 52 dari 63 halaman. Putusan Nomor 19 P/HUM/2025 karena Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan (Pasal 6 ayat (1) Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003), dimana bahwasanya kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara digunakan untuk mencapai tujuan bernegara (Pasal 7 ayat (1) Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003) yang tentunya sejalan dengan semangat Pengelolaan keuangan negara dalam Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 yang didakwakan Para Pemohon, yakni “untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”; d. Kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 memiliki tujuan akhir untuk mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 yang menyatakan "Kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara digunakan untuk mencapai tujuan bernegara". Tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 termasuk "memajukan kesejahteraan umum"; e. Efisiensi anggaran melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 justru menjadi instrumen untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya keuangan negara yang terbatas untuk mencapai manfaat maksimal bagi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Dengan pengelolaan yang efisien, negara dapat: 1) Mengalokasikan dana pada program-program prioritas yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 52 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 53 dari 63 halaman. Putusan Nomor 19 P/HUM/2025 2) Meminimalisir pemborosan anggaran sehingga tersedia lebih banyak ruang fiskal untuk program-program strategis dan lebih produktif; 3) Menjaga stabilitas fiskal dan keberlanjutan anggaran negara untuk kepentingan jangka panjang masyarakat; 4) Meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana publik yang berasal dari pajak dan penerimaan negara lainnya; f. Bahwa pengelolaan keuangan negara melalui efisiensi anggaran diharapkan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menyediakan layanan publik dan mengentaskan kemiskinan serta meningkatkan kemakmuran rakyat; g. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 menegaskan bahwa "Setiap penyelenggara negara wajib mengelola keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan". Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban konstitusional Presiden sebagai penyelenggara negara untuk mengelola keuangan negara secara efisien; h. Bahwa mengingat substansi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 merupakan kewenangan Presiden yang diantaranya memberikan pengarahan kepada Menteri Keuangan untuk melakukan penyesuaian anggaran, di mana kewenangan atas penyesuaian anggaran tersebut sudah diatur dalam Pasal 8 Perpres Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2025, sehingga penyesuaian anggaran yang dilakukan saat ini sejalan dengan prinsip pengelolaan keuangan negara dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2025; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 53 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 54 dari 63 halaman. Putusan Nomor 19 P/HUM/2025 3. Pembuatan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 bertentangan dengan Ketentuan Materiil tentang Tata Cara Pengubahan Undang-Undang Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 Tahun Anggaran Berjalan sebagaimana diatur dalam Pasal 182 Undang-Undang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3); Termohon memberikan jawaban sebagai berikut: a. Bahwa ketentuan Pasal 182 Undang-Undang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3) tidak berkaitan dan tidak memiliki hubungan sebab akibat dengan tujuan penerbitan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025; b. Bahwa Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tidak dimaksudkan untuk mengubah postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sehingga perubahan asumsi ekonomi makro dalam Pasal 182 Undang-Undang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3) yang dijadikan dasar Para Pemohon tidak relevan menjadi dasar permohonan; c. Bahwa Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tidak dimaksudkan untuk mengubah struktur komposisi atau besaran anggaran yang telah ditetapkan dalam Undang- Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2025, melainkan lebih ke penajaman aspek belanja negara yang merupakan lingkup kewenangan pemerintah agar memberikan manfaat sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sehingga tidak diperlukan pembahasan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui rapat Badan Anggaran sebagaimana yang disampaikan Para Pemohon; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 54 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 55 dari 63 halaman. Putusan Nomor 19 P/HUM/2025 4. Pertentangan Formil Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Termohon memberikan jawaban sebagai berikut: a. Bahwa Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tidak bertentangan dengan asas kepastian hukum (asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan), karena dasar penerbitan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 telah memenuhi landasan/kepastian hukum di mana berdasarkan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara. Artinya, Presiden memiliki kewenangan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam pengelolaan keuangan negara dan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 Presiden memerintahkan kepada Menteri Keuangan untuk melakukan penyesuaian anggaran (kewenangan penyesuaian anggaran juga sudah diatur dalam Pasal 8 Perpres Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2025); b. Bahwa Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 juga telah disusun berdasarkan asas kecermatan dan asas kehati- hatian dimana Presiden/pemerintah telah memperhitungkan pelaksanaan efisiensi dengan memperhatikan kebijakan prioritas nasional; c. Bahwa Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi, memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan (vide Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003), memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu sehingga dianggap tidak bertentangan dengan ”asas penyalahgunaan kewenangan”, adapun Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 55 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 56 dari 63 halaman. Putusan Nomor 19 P/HUM/2025 kebijakan yang diambil oleh Pemerintah adalah untuk mendukung prioritas nasional dan Presiden/pemerintah tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi sebagaimana yang didakwakan Para Pemohon; d. Bahwa selain itu, dalam Diktum Ketujuh Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 telah diinstruksikan agar Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan menjaga tata kelola yang baik; 5. Pengesahan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 telah Melanggar Hak Asasi Para Pemohon untuk Mendapatkan Kepastian Hukum sebagaimana Diejawantahkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dikarenakan ketiadaan Checks And Balances; Termohon memberikan jawaban sebagai berikut: a. Tujuan efisiensi anggaran yang diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 adalah agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ditujukan untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat; b. Penerbitan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 memerintahkan efisiensi terutama belanja birokrasi seperti belanja operasional kantor, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, belanja peralatan dan mesin untuk selanjutnya hasil efisiensi akan direalokasi ke belanja yang dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat seperti untuk mendukung ketahanan pangan sesungguhnya justru untuk mendukung perlindungan Hak Asasi Manusia terutama perlindungan untuk mendapatkan akses layanan yang lebih baik; c. Dengan adanya perubahan/pergeseran anggaran (efisiensi) yang dilakukan baik oleh Pemerintah Pusat/Kementerian/ Lembaga maupun Pemerintah Daerah ke belanja yang lebih produktif, dapat dipastikan kegiatan dan program tetap dapat Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 56 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 57 dari 63 halaman. Putusan Nomor 19 P/HUM/2025 berjalan dan dipergunakan untuk sebesar besar kemakmuran rakyat dan tujuan bernegara; d. Oleh karenanya, dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa penerbitan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 adalah dalil yang tidak berdasar, dikarenakan penerbitan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 merupakan salah satu langkah agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; IV. Pengujian Materiil; Pertentangan Materiil Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dengan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (selanjutnya disebut Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2025); Termohon memberikan jawaban sebagai berikut: 1. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tidak mengubah struktur komposisi atau besaran anggaran yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2025; 2. Meskipun Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 menyebutkan sejumlah nilai, yaitu Rp306.695.177.420.000,00 (tiga ratus enam triliun enam ratus sembilan puluh lima miliar seratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus dua puluh ribu Rupiah) yang terdiri atas anggaran Kementerian/Lembaga sebesar Rp256.100.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh enam triliun seratus miliar Rupiah) dan Transfer ke Daerah sebesar Rp50.595.177.420.000,00 (lima puluh triliun lima ratus sembilan puluh lima miliar seratus tujuh puluh trliuh juta empat ratus dua puluh ribu Rupiah), namun sesungguhnya Instruksi Presiden Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 57 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 58 dari 63 halaman. Putusan Nomor 19 P/HUM/2025 Nomor 1 Tahun 2025 tidak mengubah postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2025, baik dari sisi pendapatan maupun belanja negara; 3. Instruksi Presiden bukan untuk menetapkan perubahan alokasi pada Kementerian/Lembaga, namun Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 hanya merupakan perintah untuk melakukan efisiensi atas belanja Kementerian/Lembaga dan Transfer ke Daerah; 4. Efisiensi sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 sifatnya adalah pemblokiran, secara alokasi masih berada di Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian/Lembaga yang bersangkutan; 5. Lebih lanjut, sesuai Diktum Ketiga angka 5 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, dalam pelaksanaan efisiensi masih diperlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Hal ini ditegaskan kembali dalam ketentuan teknis tata kelola efisiensi bahwa hasil identifikasi efisiensi dari masing-masing Kementerian/Lembaga terlebih dahulu dimintakan persetujuan dari komisi mitra di Dewan Perwakilan Rakyat, baru kemudian diajukan ke Kementerian Keuangan c.q Direktorat Jenderal Anggaran untuk dilakukan pemblokiran; 6. Dengan demikian, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tidak mengubah anggaran yang telah ditetapkan dalam Undang- Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2025 dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2025; 7. Selain itu, mengenai dalil Para Pemohon yang pada intinya menyatakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 bertentangan dengan Permenkumham 14/2024 dan Permensesneg 16/2016, Para Pemohon telah keliru dalam mempertentangkan Inpres yang diterbitkan Presiden untuk para Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 58 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 59 dari 63 halaman. Putusan Nomor 19 P/HUM/2025 menteri dan kepala daerah, dengan Peraturan Tata Naskah Dinas yang hanya berlaku untuk lingkup suatu kementerian; 8. Pasal 2 ayat (1) Permenkumham 14/2024 mengatur “Tata Naskah Dinas merupakan acuan dalam pengelolaan Naskah Dinas di lingkungan Kementerian”; 9. Adapun yang dimaksud dengan “Kementerian” dalam Permenkumham tersebut adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan Hak Asasi Manusia; 10. Lebih lanjut, Pasal 1 Permensesneg 16/2016, mengatur sebagai berikut: “Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Kementerian Sekretariat Negara ini merupakan panduan bagi para pejabat dan pegawai dalam melaksanakan penyusunan naskah dinas dan pengurusan naskah dinas korespondensi yang digunakan di seluruh satuan organisasi/unit kerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara” 11. Dengan demikian jelas, kedua Peraturan Menteri dimaksud tidak mempunyai kaitan sama sekali dengan materi muatan Instruksi Presiden; PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas; Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Para Pemohon adalah Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan Para Pemohon, terlebih dahulu Mahkamah Agung akan mempertimbangkan apakah objek permohonan keberatan hak uji materiil a quo merupakan peraturan perundang-undangan Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 59 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 60 dari 63 halaman. Putusan Nomor 19 P/HUM/2025 di bawah undang-undang, sehingga Mahkamah Agung berwenang untuk mengujinya, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan pertama Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil; Kewenangan Mahkamah Agung: - Bahwa Pasal 24 A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, mengatur: "Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang- undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang;" - Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan dalam hal peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang diduga bertentangan dengan undang-undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung; - Bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyebutkan jenis-jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut: (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; - Bahwa, Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyebutkan: Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 60 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 61 dari 63 halaman. Putusan Nomor 19 P/HUM/2025 "Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat"; - Bahwa berdasarkan norma-norma tersebut, didapatkan kriteria peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang dapat diuji di Mahkamah Agung, sebagai berikut: a. Penetapan tertulis; b. Dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang; c. Diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi d. Dibuat menurut prosedur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan; e. Memuat norma hukum; f. Memiliki daya ikat keluar; - Bahwa, Objek Hak Uji Materiil dalam permohonan ini adalah Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang tidak termasuk dalam kriteria sebuah peraturan perundang- undangan namun merupakan beleidsregels (peraturan kebijakan). Instruksi tersebut bukan merupakan bagian dari peraturan perundang- undangan karena keberadaanya tidak diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, namun hanya berupa pedoman umum yang memberikan arahan untuk pengambilan keputusan, dalam hal ini arahan terkait kebijakan anggaran dan belanja negara untuk Tahun Anggaran 2025. Oleh karena itu Mahkamah Agung tidak berwenang menguji permohonan ini; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 61 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 62 dari 63 halaman. Putusan Nomor 19 P/HUM/2025 Menimbang, bahwa oleh karena objek permohonan hak uji materiil dimaksud bukan merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan pertama Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil. Oleh karenanya Mahkamah Agung tidak berwenang untuk mengujinya, dan permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak diterima; Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara, dan oleh karenanya terhadap substansi permohonan a quo tidak perlu dipertimbangkan lagi; Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang- undangan lain yang terkait; MENGADILI, 1. Menyatakan permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon 1. ABU RIZAL BILADINA, 2. MUHAMMAD ALIF RAMADHAN, 3. NICHOLAS INDRA CYRILL KATAREN dan 4. STANLEY VIRA WINATA tersebut tidak diterima; 2. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah); Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 22 Juli 2025, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H. dan Dr. H. Yosran, Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 62 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 63 dari 63 halaman. Putusan Nomor 19 P/HUM/2025 S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak. Anggota Majelis: ttd. Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H. Ketua Majelis, ttd. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN. ttd. Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum. Panitera Pengganti, ttd. Adi Irawan, S.H., M.H. Biaya-biaya: 1. Meterai Rp 10.000,00 2. Redaksi Rp 10.000,00 3. Administrasi Rp 980.000,00 Jumlah Rp1.000.000,00 Untuk salinan Mahkamah Agung RI atas nama Panitera Panitera Muda Tata Usaha Negara, H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum. NIP 19610514 198612 1 001 Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 63