18 P/HUM/2025

hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman1dari18halaman. Putusan Nomor 18 P/HUM/2025 PUTUSAN Nomor 18 P/HUM/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 28 ayat (3) juncto Pasal 42 Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara: FORUM WARGA PLUIT,berkedudukan diPluit Karang Sari (D.8 B/113), Kelurahan Pluit, Penjaringan, KotaAdministrasiJakartaUtara, diwakili oleh Dr. Edie Kusuma, S.H. M.H., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Provinsi DKI Jakarta, Kota Jakarta Utara, pekerjaan Ketua Forum Warga Pluit; Selanjutnya memberi kuasa kepada Tjin Kwang, S.H., dan kawan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat di Jakarta Pusat, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor J.256/EK- FWP/XII/2024,tanggal 12 Desember 2024; Selanjutnya disebut sebagai Pemohon; melawan: GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,tempat kedudukan Medan Merdeka Selatan, Nomor 8-9, Jakarta Pusat, DKI Jakarta-10110; Selanjutnya memberi kuasa kepada Yosa S. Gurmilang, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Pekerjaan Pegawai ASN pada Biro Hukum Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, beralamat di Jakarta Pusat,domisili elektronik pelayananhukum.dki@gmail.com, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 15 Mei 2025; Selanjutnya disebut sebagai Termohon; Mahkamah Agung tersebut; Membaca surat-surat yang bersangkutan; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman2dari18halaman. Putusan Nomor 18 P/HUM/2025 DUDUK PERKARA Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Februari 2025 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 14 Februari 2025dan diregister dengan Nomor 18 P/HUM/2025telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 28 ayat (3) juncto Pasal 42 Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga,dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut: I. Kewenangan Mahkamah Agung; Bahwa sesuai dengan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Mahkamah Agung berwenang melakukan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; II. Adanya konflik penafsiran Pasal 28 ayat (3) juncto Pasal 42 Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2022tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga; 2.1. Bahwa Pasal 28 ayat (3) dalam Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga, khususnya Masa Jabatan Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga memiliki penafsiran yang berbeda dan telah menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya mengenai ketentuan periodesasi “jabatan dua kali” berdasarkan Peraturan Gubernur ini; dan 2.2. Bahwa Pasal 42 dalam Peraturan Gubenur Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga, pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku Peraturan Gubernur Nomor 171 Tahun 2016 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; Penafsiran yang berbeda ini mengacu pada: a. Pendapat Pertama: Adanya pendapat yang mengatakan bahwa seseorang yang sudah pernah menduduki 2 (dua) kali masa jabatan Rukun Tetangga atau Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman3dari18halaman. Putusan Nomor 18 P/HUM/2025 Rukun Warga secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut, dapat ikut serta menjadi Ketua Rukun Tetangga atau Ketua Rukun Warga yang ketiga kali kembali setelah diberlakukannya Peraturan Gubernur Daerah Khusus Jakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga dengan alasan sesuai Pasal 42 Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku semua Peraturan Gubernur yang menyatakan tentang Pedoman Rukun Tetangga atau Rukun Warga dinyatakan tidak berlaku; b. Pendapat Kedua; Adanya pendapat yang mengatakan bahwa Seseorang yang sudah pernah menduduki 2 (dua) kali masa jabatan Rukun Tetangga dan Rukun Warga secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut, saat berlakunya Peraturan Gubernur sebelumnya yaitu Nomor 171 Tahun 2016 tentang Pedoman Rukun Tetangga Dan Rukun Warga, tidak dapat ikut serta Ketiga kali lagi menjadi Ketua Rukun Tetangga atau Ketua Rukun Warga setelah diberlakukannya Peraturan Gubernur Daerah Khusus Jakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga, dengan alasan Peraturan Gubernur Nomor 171 Tahun 2016 tentang Pedoman Rukun Tetangga Dan Rukun Warga dinyatakan tidak berlaku sesuai Pasal 42 Peraturan Gubernur Daerah Khusus Jakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga menyatakan Peraturan Gubernur Nomor 171 Tahun 2016 tidak berlaku sehingga masa jabatan Rukun Tetangga atau Rukun Warga selanjutnya dinyatakan tidak berlaku menjadi ditiadakan; Perbedaan tafsir ini berpotensi melanggar asas kepastian hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman4dari18halaman. Putusan Nomor 18 P/HUM/2025 Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 berbunyi, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"; Pada Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”; III. Kerugian Konstitusional Pemohon; Bahwa sebagai pihak yang langsung terdampak oleh keberlakuan dan penerapan Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 42 Peraturan Gubernur Daerah Khusus Jakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga tersebut, kami mengalami kerugian konstitusional berupa: Kehilangan hak untuk menjabat, hak administratif, atau dampak lingkungan yang tidak kondusif dan tidak aman; Kerugian ini nyata, faktual, dan tidak dapat diperbaiki tanpa adanya putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mengembalikan kepastian hukum atas Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 42 Peraturan Gubernur Daerah Khusus Jakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga tersebut; IV. Pertentangan Dengan Peraturan Yang Lebih Tinggi; Bahwa ketentuan Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 42 Peraturan Gubernur Daerah Khusus Jakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga tersebut diduga bertentangan dengan: 1) Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pasal 43 (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; 2) Penafsiran yang salah atas ketentuan tersebut mengakibatkan penerapan hukum yang tidak adil; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman5dari18halaman. Putusan Nomor 18 P/HUM/2025 Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut: 1. Menerima dan mengabulkan permohonan uji materiil ini untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 42 Peraturan Gubernur Daerah Khusus Jakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentangRukun Tetangga dan Rukun Warga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; 3. Memerintahkan kepada Gubernur Daerah Khusus Jakarta untuk memperbaiki bunyi Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 42 Peraturan Gubernur Nomor 22 tahun 2022tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga selengkapnya berbunyi sebagai berikut: Pasal 28; ayat (3); ”Penetapan 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhitung sejak terpilihnya Pengurus RT atau Pengurus RW yang berdasarkan Peraturan Gubernur ini maupun sebelumnya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini”; Pasal 42; ”Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku Peraturan Gubernur Nomor 171 Tahun 2016 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini”; 4. Memerintahkan kepada Gubernur Daerah Khusus Jakarta untuk melakukan penyesuaian hukum sesuai dengan putusan Mahkamah Agung; Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa: 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dr. Edi Kusuma, S.H., M.H.;(BuktiP-1) Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman6dari18halaman. Putusan Nomor 18 P/HUM/2025 2. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat, Berita Acara Sumpah, dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Tjin Kwang, S.H.; (Bukti P-2A) 3. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat, Berita Acara Pengambilan Sumpah, dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Eka Prasastiningsih, S.H.; (Bukti P-2B) 4. Fotokopi Akta Pendirian Perkumpulan Forum Warga Pluit, Nomor 44, tanggal 7 Juli 2018, Nomor AHU-0010822.AH.01.07 Tahun 2018;(Bukti P- 3) 5. Fotokopi Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga; (Bukti P-4) 6. Fotokopi Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Dalam Satu Naskah Perubahan Kesatu, Kedua, Ketiga dan Keempat; (Bukti P-5) 7. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; (Bukti P-6) Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 18 Februari 2025 berdasarkanSurat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 18/PER-PSG/II/18 P/HUM/2025,tanggal 18 Februari 2025; Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 20 Mei 2025 yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut: I. Pasal 28 ayat (3) Peraturan GubernurDaerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentangRukun Tetangga dan Rukun WargaTidak Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi; 1. Bahwa objek permohonan hak uji materiil a quo adalah Pasal 28 ayat (3) Peraturan GubernurDaerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 22 Tahun 2022tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga yaitu Peraturan Gubernur yang merupakan bagian dari Peraturan Kepala Daerah (Perkada); 2. Bahwa dalam permohonan a quo, Pemohon mengkhawatirkan berlakunya Pasal 28 ayat (3) Peraturan GubernurDaerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 22 Tahun 2022tentang Rukun Tetangga dan Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman7dari18halaman. Putusan Nomor 18 P/HUM/2025 Rukun Warga akan memutus mata rantai masa jabatan dari Peraturan Gubernur sebelumnya sehingga memungkinkan seseorang bisa dan boleh menjabat Ketua Rukun Warga seumur hidup, merupakan dalil yang tidak berdasar; 3. Bahwa penetapan 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut sejak terpilihnya Pengurus Rukun Warga berdasarkan Peraturan GubernurDaerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 22 Tahun 2022tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga didasarkan pada prinsip prospektif pemberlakukan undang-undang dan prinsip non-retroaktif dimana pemberlakukan suatu undang- undang tidak boleh berlaku surut; 4. Bahwa pemberlakuan Pasal 28 ayat (3) Peraturan GubernurDaerah Khusus IbukotaJakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Wargadidasarkan pada perbedaan 2 (dua) rezim pengaturan yang berbeda. Pengaturan masa jabatan Peraturan GubernurDaerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Wargadidasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 dimana diatur masa jabatan Pengurus Rukun Warga adalah selama 5 (lima) tahun untuk 2 (dua) kali masa jabatan. Sedangkan pengaturan masa jabatan Pengurus Rukun Warga dalam Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 171 Tahun 2016 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan dimana masa bakti Pengurus Rukun Warga di kelurahan selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali. Oleh karenanya, penetapan 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut sejak terpilihnya Pengurus Rukun Warga berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Khusus IbukotaJakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Wargasangat relevan dengan alasan perbedaan 2 (dua) rezim pengaturan Peraturan Menteri Dalam Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman8dari18halaman. Putusan Nomor 18 P/HUM/2025 Negeri yang berbeda dan dengan substansi pengaturan yang berbeda; 5. Bahwa Pasal 250 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 berbunyi: (1) Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (1) dan ayat (3) dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan; 6. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 250 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014, isi Pasal 249 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah: (1) Gubernur wajib menyampaikan Perda Provinsi dan peraturan Gubernur kepada Menteri paling lama 7 (tujuh) Hari setelah ditetapkan; 7. Bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 249 ayat (1) juncto Pasal 250 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Termohon telah bersurat kepada Menteri Dalam Negeri untuk melakukan fasilitasi Rancangan Peraturan Gubernur tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga setelah selesai dilakukan pembahasan dan pengharmonisasian, sebagaimana surat Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Menteri Dalam Negeri Nomor 45/075.31, tanggal 7 Januari 2022 hal Fasilitasi Rancangan Peraturan Gubernur tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga; 8. Bahwa selanjutnya merespon surat Sekretaris Daerah Provinsi Daerah tersebut, Menteri Dalam Negeri telah melakukan fasilitasi terhadap Rancangan Peraturan Gubernur tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagaimana Surat Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 188.34/1400/OTDA, tanggal 18 Februari 2022 tentang Fasilitasi Rancangan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 9. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 22 Tahun 2022tentang Rukun Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman9dari18halaman. Putusan Nomor 18 P/HUM/2025 Tetangga dan Rukun Warga sudah lolos uji di Kementerian Dalam Negeri sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 dan telah sesuai dengan Pasal 250 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 10. Berdasarkan penjelasan-penjelasan yang telah Termohon sampaikan pada jawaban atas permohonan hak uji materiil a quo, sangat jelas dalil-dalil Pemohon tidak berdasar dan tidak terbukti, dan Pasal 28 ayat (3) Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Wargatidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018, sehingga mohon Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara a quo menolak permohonan hak uji materiil dari Pemohon; II. Permohonan Hak Pengujian Materiil aquokontradiktif; 11. Bahwa mengutip tuntutan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam petitum pada pokoknya adalah: Memerintahkan kepada Gubernur Daerah Khusus Jakarta untuk memperbaiki bunyi Pasal 28 ayat (3)juncto Pasal 42 Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Wargaselengkapnya berbunyi sebagai berikut: Pasal 28 ayat (3); “Penetapan 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhitung sejak terpilihnya Pengurus RT atau Pengurus RW yang berdasarkan Peraturan Gubernur ini maupun sebelumnya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini”; Pasal 42; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman10dari18halaman. Putusan Nomor 18 P/HUM/2025 “Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku Peraturan Gubernur Nomor 171 Tahun 2016 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan”; 12. Bahwa bunyi Pasal 28 ayat (3) Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Wargayang diujikan adalah: “Penetapan 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhitung sejak terpilihnya Pengurus RT atau Pengurus RW yang berdasarkan Peraturan Gubernur ini”; 13. Bahwa bunyi Pasal 42 Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Wargayang diujikan adalah: Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku Peraturan Gubernur Nomor 171 Tahun 2016 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; 14. Bahwa alasan Pemohon yang menyatakan perbedaan penafsiran sehingga melanggar asas kepastian hukum adalah sangat mengada- ada karena justru permohonan petitum Pemohonlah yang saling bertentangan dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Permohonan untuk menyatakan tetap berlaku peraturan lama yang digantikan bersamaan dengan berlaku peraturan baru menimbulkan ketidakpastian hukum, apakah peraturan baru atau peraturan lama yang berlaku?; 15. Bahwa menyatakan berlaku aturan yang sudah digantikan tidak sesuai dengan kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan, dengan demikian mohon permohonan hak uji materiil ini ditolak; III. Pemohon Hak Uji Materiil Tidak Dapat Membuktikan Kerugian; 16. Bahwa mengutip permohonan uji materiil, bagian 3 Kerugian Konstitusional Pemohon mendalilkan: “Bahwa sebagai pihak yang langsung terdampak oleh keberlakuan dan penerapan Pasal 28 ayat (3) juncto Pasal 42 Peraturan Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman11dari18halaman. Putusan Nomor 18 P/HUM/2025 Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga, kami mengalami kerugian konstitusional berupa Kehilangan hak untuk menjabat, hak administratif, atau dampak lingkungan yang tidak kondusif dan tidak aman”; 17. Bahwa kerugian hak untuk menjabat ataupun hak administratif Pemohon didasarkan atas Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi: “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”; 18. Bahwa Pasal 21 ayat (1) Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga, mengatur tentang proses pemiliihan Ketua Rukun Tetangga yaitu: “Pemilihan Ketua RT dilaksanakan oleh panitia pemilihan Ketua RT yang disahkan Lurah berdasarkan hasil Musyawarah RT”; 19. Bahwa hak Pemohon untuk dipilih atau memilih dalam menjabat Ketua Rukun Tetangga tidak dirugikan dengan berlakunya Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentangRukun Tetangga dan Rukun Warga, karena setiap warga Rukun Tetangga yang memenuhi syarat dapat ikut dalam proses pemilihan tersebut karena jabatan Ketua Rukun Tetangga bukanlah jabatan yang ditunjuk oleh Pemerintah melalui Peraturan Gubernur; 20. Bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan kerugian akibat berlakunya Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2022tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga, maka mohon permohonan hak uji materiil ini ditolak; IV. Objek Permohonan Hak Uji Materiil Yang Diajukan Pemohon Telah Diuji Hak Uji Materiil Nomor 37 P/HUM/2023; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman12dari18halaman. Putusan Nomor 18 P/HUM/2025 21. Bahwa Pasal 28 ayat (3) Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga telah diuji sebagaimana dalam Putusan Perkara Hak Uji Materiil Nomor 37 P/HUM/2023 pada tanggal 15 Desember 2023 dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Agung yang pada intinya sebagai berikut: “Dalil Pemohon berdasarkan penerapan norma Objek Hak Uji Materill terhadap suatu kasus, dan bukan merupakan penilaian/pengujian konstitualitas norma objek Hak Uji Materill karena norma Objek Hak Uji Materiil bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum keberatan Pemohon tentang objek Hak Uji Materiil bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tidak terbukti”; 22. Bahwa berdasarkan putusan Hak Uji Materiil Nomor 37 P/HUM/2023 yang menguji Pasal 28 ayat (3) Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Wargatidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sehingga mohon Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara a quo menolak permohonan hak uji materiil dari Pemohon; Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa: 1. Fotokopi Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga;(BuktiT-1) 2. Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa; (Bukti T-2) 3. Fotokopi Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 171 Tahun 2016 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga; (Bukti T-3) Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman13dari18halaman. Putusan Nomor 18 P/HUM/2025 4. Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan; (Bukti T-4) 5. Fotokopi Pasal 249 ayat (1) juncto Pasal 250 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; (Bukti T-5) 6. Fotokopi Surat Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Menteri Dalam Negeri Nomor 45/075.31, tanggal 7 Januari 2022,hal Fasilitasi Rancangan Peraturan Gubernur tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga; (Bukti T-6A) 7. Fotokopi Surat Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 188.34/1400/OTDA, tanggal 18 Februari 2022 tentang Fasilitasi Rancangan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta; (Bukti T-6B) 8. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 37 P/HUM/2023, pada tanggal 15 Desember 2023; (Bukti T-7) PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas; Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah Pasal 28 ayat (3) juncto Pasal 42 Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga, vide(buktiNomorP-4); Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan Pemohon, Mahkamah Agung terlebih dahulu akan mempertimbangkan: a. Kewenangan Mahkamah Agung untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan a quo; b. Kedudukan hukum Pemohon untuk mengajukan permohonan; Menimbang, bahwa kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji permohonan keberatan hak uji materiil didasarkan pada ketentuan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 31A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman14dari18halaman. Putusan Nomor 18 P/HUM/2025 Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang pada intinya menentukan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; Menimbang, bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil berupa Pasal 28 ayat (3) juncto Pasal 42 Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga,merupakan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sehingga Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan apakah Pemohon mempunyai kepentingan dalam mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sebagai berikut: Menimbang, bahwa Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 mengklasifikasikan kategori pihak yang menganggap haknya dirugikan, yaitu: a. Perorangan Warga Negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang atau; c. Badan hukum publik atau badan hukum privat; Menimbang, bahwa selain terhadap 3 (tiga) kategori di atas, kedudukan hukum Pemohon harus dibuktikan dengan adanya kerugian hak oleh berlakunya objek hak uji materiil, yaitu: a. Adanya hak Pemohon yang diberikan oleh suatu peraturan perundang- undangan; b. Hak tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya suatu objek hak uji materiil; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman15dari18halaman. Putusan Nomor 18 P/HUM/2025 c. Kerugian tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak- tidaknya bersifat potensial yang berdasarkan penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab akibat (causal verban) dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian seperti didalilkan tidak akan terjadi lagi; e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi; Menimbang, bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yaitu warga yang berdomisili di wilayah Pluityang merasa kepentingannya dirugikan akibat tidak dapat lagi mencalonkan diri sebagai pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga. Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan dan kepentingan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap objek hak uji material, sehingga memenuhi syarat formal yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun2011 danPasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009; Menimbang,bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan substansi objek permohonan keberatan hak uji materiil apakah Pasal 28 ayat (3) juncto Pasal 42 Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Wargabertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaituPasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Menimbang, bahwa dari alasan keberatan Pemohon yang kemudian dibantah oleh Termohon dalam jawabannya, dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan keberatan Pemohon tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut: Menimbang, bahwa ketentuan dalam objek permohonan, yang membatasi masa jabatan Pengurus Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) paling banyak dua kali masa jabatan, baik secara berturut-turut Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman16dari18halaman. Putusan Nomor 18 P/HUM/2025 maupun tidak berturut-turut, tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Ketentuan tersebut tidak meniadakan hak asasi warga negara untuk mencalonkan diri sebagai Pengurus Rukun Tetangga atau Ruku Warga, melainkan merupakan bentuk pengaturan hukum yang sah dan proporsional dalam suatu masyarakat demokratis; Menimbang, bahwa pembatasan masa jabatan merupakan instrumen hukum yang lazim diterapkan dalam sistem pemerintahan untuk menjamin sirkulasi kepemimpinan, mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan dan mendorong partisipasi warga yang lebih luas. Dalam konteks ini, pembatasan justru memperkuat prinsip demokrasi partisipatoris di tingkat masyarakat lokal serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan profesional; Menimbang, bahwa selain itu, ketentuan tersebut tidak bersifat diskriminatif karena berlaku secara umum terhadap seluruh warga masyarakat tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, agama, ras, jenis kelamin, atau kelompok lainnya. Dengan kata lain, pembatasan tersebut tidak ditujukan kepada individu atau kelompok tertentu, tetapi diterapkan secara universal sebagai mekanisme administratif demi kepentingan bersama. Oleh karena itu, keberadaan norma tersebut tidak dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran hak asasi, melainkan merupakan pengejawantahan dari prinsip keadilan distributif dalam pengelolaan jabatan publik di tingkat komunitas; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut terbukti bahwa Pasal 28 ayat (3) juncto Pasal 42 Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Wargatidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, karenanya permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon harus ditolak, dan selanjutnya sebagai pihak yang kalah Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman17dari18halaman. Putusan Nomor 18 P/HUM/2025 Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait; MENGADILI 1. Menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari PemohonFORUM WARGA PLUIT tersebut; 2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesarRp1.000.000,00 (satu juta rupiah); Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa,tanggal 22 Juli 2025, olehDr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H. dan Prof. Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu jugaoleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebutdan dibantu oleh Anang Suseno Hadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak. Anggota Majelis: Ketua Majelis, ttd. ttd. Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. ttd. Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 17 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman18dari18halaman. Putusan Nomor 18 P/HUM/2025 Prof. Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Panitera Pengganti, ttd. Anang Suseno Hadi, S.H., M.H. Biaya-biaya 1. Meterai ……..……...... Rp 10.000,00 2. Redaksi ……….…….. Rp 10.000,00 3. Administrasi ….....…. Rp 980.000,00 Jumlah ……………….. Rp1.000.000,00 Untuk salinan Mahkamah Agung RI atas nama Panitera Panitera Muda Tata Usaha Negara, Ditandatangani secara elektronik H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum. NIP 19610514 198612 1 001 Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 18