18 P/HUM/2022

--- Page 1 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN Nomor 18 P/HUM/2022hkama DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Repub ### MAHKAMAH AGUNG Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah tanggal 31 Maret 2021, diundangkan tanggal 1 April 2021, Lembaran Negara Nomor 88 Tahun 2021, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara: Agung Indonesia PT. PURI INDAH MANDIRILESTARI, beralamat di Gedung BPP TMII, Lantai Dasar, Jalan Raya Taman Mini, Kelurahan Ceger, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, diwakili oleh Rono Harsodjo selaku Direktur Utama; Selanjutnya memberi kuasa kepada Dr. Heru Widodo, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, para Advokat pada HERU WIDODO LAW OFFICE/HWL, Legal Solution and Beyond, berkedudukan hukum di the office Menteng Square TBO 42-45, Jl. Matraman Raya Kav. 30-E, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasaahkamah Republik Khusus tanggal 17 November 2021; Selanjutnya disebut sebagai Pemohon; melawan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 3, RT/RW 02/03, Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat; Negara AgungSelanjutnya memberi kuasa kepada Menteri SekretarisIndonesia Republik Indonesia atas nama Presiden Republik Indonesia, memberi kuasa kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia, serta Menteri Keuangan Republik Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan hak Substitusi tanggal 7 Februari 2022; Halaman 1 dari 132 halaman. Putusan Nomor 18 P/HUM/2022ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 1 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 2 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republikhkama Indonesia; SelanjutnyaRepubberdasarkan Surat Kuasa Substitusi dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.MH.PP.06.03-11, tanggal Februari 2022 kepada Benny Riyanto, jabatan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, dan kawan-kawan, kesemuanya kewarganegaraan Indonesia. - Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia, berkedudukan di AgungJalan Veteran Nomor 17, Gambir, Jakarta Pusat;Indonesia Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor: SK-02/02/2022 tanggal 17 Februari 2022 kepada Setya Utama, jabatan Sekretaris Kementerian, dan kawan-kawan, kesemuanya kewarganegaraan Indonesia. - Menteri Keuangan RI, kedudukan di Sekretariat Jenderal. Gd. Djuanda I, Jl. Dr. Wahidin Raya Nomor 1, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10710; Berdasakan Surat Kuasa Substitusi Nomor: SKU-63/MK.01/2022,ahkamah tanggal 18 RepublikFebruari 2022, kepada Heru Pambudi, jabatan Direktur Jenderal Kekayaan Negara dan kawan-kawan, kesemuanya kewarganegaraan Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai Termohon; Mahkamah Agung tersebut; Membaca surat-surat yang bersangkutan; DUDUK PERKARA AgungMenimbang, bahwa Pemohon dengan surat Indonesiapermohonannya tertanggal 13 Desember 2021 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada Tanggal 14 Desember 2021 dan diregister dengan Nomor 18 P/HUM/2022 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah tanggal 31 Maret 2021, Halaman 2 dari 132 halaman. Putusan Nomor 18 P/HUM/2022ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 2 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 3 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id diundangkan tanggal 1 April 2021, Lembaran Negara Nomor 88 Tahun 2021,hkama dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut: I. KEWENANGANRepubMAHKAMAH AGUNG 1. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan uji materiil agar Mahkamah Agung RI berkenan untuk melakukan pengujian terhadap Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah, yang ditetapkan tanggal 31 Maret 2021 dan diundangkan tanggal 1 April 2021 serta dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 88 Agung (selanjutnya disebut: "Peraturan Presiden NomorIndonesia19 Tahun 2021", Bukti P-1), karena telah melanggar peraturan perundang-undangan yang secara hierarki berada di atasnya dan prosedur pembentukannya melanggar peraturan perundangan yang berlaku; 1. Bahwa kewenangan Mahkamah Agung RI untuk melakukan hak uji materiil didasarkan pada Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD 1945”), yang menyatakan, “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalamahkamah lingkungan peradilanRepublikumum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya di dalam Pasal 24A ayat **(1) UUD 1945, dinyatakan, “Mahkamah Agung berwenang mengadili** pada tingkat Kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan mempunyai wewenang lainnnya yang diberikan oleh undang-undang”; Agung 3. Bahwa kewenangan tersebut kemudian dijabarkan danIndonesiadiatur kembali dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Mahkamah Agung sebagaimana tersebut di bawah ini: 2.1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (“UU Nomor 48 Tahun 2009”), dalam Pasal 20 ayat **(2) huruf b dan ayat (3):** Halaman 3 dari 132 halaman. Putusan Nomor 18 P/HUM/2022ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 3 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 4 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id “(2) Mahkamah Agung berwenang: b. menguji peraturanhkama perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang;Repubdan **(3) Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-** undangan sebagai hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung.” Agung2.2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentangIndonesiaPerubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (“UU Nomor 5 Tahun 2004”), dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2): “(1) Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang. **(2) Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan** perundang-undangan di bawah Undang-Undang atas alasanahkamah bertentanganRepublikdengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.” 2.3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 (“UU Nomor 3 Tahun 2009”), dalam Pasal 31A: “(1) Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di Agungbawah undang-undang terhadap undang-undangIndonesiadiajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia. **(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya** dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu: Halaman 4 dari 132 halaman. Putusan Nomor 18 P/HUM/2022ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 4 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 5 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id - perorangan Warga Negara Indonesia;hkama b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup Repubdan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau - badan hukum publik atau badan hukum privat. **(3) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:** - nama dan alamat pemohon; - uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan Agungdan menguraikan dengan jelas bahwa:Indonesia 1. materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi; dan/atau 1. pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku; dan - hal-hal yang diminta untuk diputus.” 1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undangahkamah Nomor 12 TahunRepublik2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (selanjutnya disebut: “UU Nomor 12 Tahun 2011”), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan ditentukan sebagai berikut: “ Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas: Agunga. Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaIndonesiaTahun 1945; - Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; - Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang; - Peraturan Pemerintah; - Peraturan Presiden; - Peraturan Daerah Provinsi; dan Halaman 5 dari 132 halaman. Putusan Nomor 18 P/HUM/2022ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 5 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 6 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id - Peraturan Daerah Kabupaten/Kota”;hkama Selanjutnya dalam Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2011 dinyatakan: Repub“Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”; Berdasarkan uraian dan ketentuan Pasal 7 UU Nomor 12 Tahun 2011, maka Peraturan Presiden sebagai suatu produk peraturan perundang- undangan diakui keberadaanya dan kekuatan hukumnya berlaku secara hierarki berada di bawah UUD 1945, Ketetapan MPR, Undang- Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, dan AgungPeraturan Pemerintah. Indonesia 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2011 dinyatakan: “Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung”. Dengan demikian, dalam hal Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengelolaan TMII, bertentangan dengan peraturan perundang- undangan di atasnya, maka dapat dimohonkan pengujian materiil kepada Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan hukum positifahkamah yang berlaku. Republik 1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil (“Perma Nomor 01 Tahun 2011”), ditegaskan: “Hak Uji Materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih tinggi”. Agung7. Bahwa yang menjadi Obyek Permohonan Hak UjiIndonesiaMateriil adalah Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021, yang pada pokoknya mengalihkan penguasaan dan pengelolaan TMII kepada Kementerian Sekretariat Negara, dengan mencabut diktum kedua dan diktum ketiga Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1977 tanggal 10 September 1977 (“Keppres Nomor 51 Tahun 1977”, Bukti P-2) yang mengatur Halaman 6 dari 132 halaman. Putusan Nomor 18 P/HUM/2022ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 6 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 7 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id tentang penguasaan dan pengelolaan TMII oleh Yayasan Harapanhkama Kita. 8. Bahwa permohonanRepubhak uji materiil diajukan secara langsung kepada Mahkamah Agung RI sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ### Pasal 2 ayat (2) Perma Nomor 01 Tahun 2011, karena pasal-pasal dalam Peraturan Presiden tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, antara lain: - UUD 1945 (Bukti P-3). - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Agung(selanjutnya disebut: “UU Nomor 17 Tahun 2003",IndonesiaBukti P-4). - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (selanjutnya disebut: “UU Nomor 1 Tahun 2004”, Bukti P- 5). - Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (selanjutnya disebut: “UU Nomor 39 Tahun 2008”, Bukti P-6). - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Bukti P-7) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentangahkamah Perubahan RepublikAtas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut: “UU Nomor 15 Tahun 2019”, Bukti P-8) - Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut: “UU Nomor 30 Tahun 2014”, Bukti P-9). - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan AgungBarang Milik Negara/Daerah (selanjutnya disebut:Indonesia“PP Nomor 27 Tahun 2014”, Bukti P-10) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (selanjutnya disebut: “PP Nomor 28 Tahun 2020”, Bukti P-11). Halaman 7 dari 132 halaman. Putusan Nomor 18 P/HUM/2022ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 7 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 8 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Berdasarkan uraian argumentasi yuridis dan peraturan perundanganhkama yang berlaku sebagaimana tersebut di atas, Mahkamah Agung RI berwenang untukRepubmemeriksa dan memutus permohonan uji materiil terhadap Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021. Oleh karena permohonan a quo diajukan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka beralasan hukum bagi Mahkamah Agung RI untuk menerima permohonan hak uji materiil yang diajukan Pemohon. II. KEDUDUKAN HUKUM DAN KEPENTINGAN HUKUM ATAU LEGAL Agung STANDING PEMOHON. Indonesia 1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 31A ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 3 Tahun 2009 yang menyatakan: “(1) Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia. **(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat** dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan olehahkamah berlakunya Republikperaturan perundang-undangan di bawah undang- undang, yaitu: - perorangan Warga Negara Indonesia; - kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang- undang; atau Agung c. badan hukum publik atau badan hukum privat.”Indonesia 1. Bahwa permohonan hak uji materiil ini diajukan oleh PT. PURI INDAH MANDIRI LESTARI, sebagai badan hukum privat berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang berkedudukan hukum di Gedung BPP TMII, Lantai Dasar, Jalan Raya Taman Mini, Kelurahan Ceger, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Halaman 8 dari 132 halaman. Putusan Nomor 18 P/HUM/2022ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 8 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 9 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Legalitas Pemohon sebagai badan hukum privat berbentuk PT adalah:hkama (1) berdasarkan Akta Pendirian Nomor 09 tanggal 26 September 2013, GunturRepubSri Mahanani, S.H., Notaris di Jakarta (Bukti P-15), pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU- 51982.AH.01.01.Tahun 2013 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tertanggal 11 Oktober 2013 (Bukti P-16); (2) berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham (di Luar Rapat) Perubahan Anggaran Dasar PT. Puri Indah Mandiri Lestari Nomor 02 Agungtanggal 11 September 2019, Tri Resmiati, S.H.,IndonesiaM.Kn. Notaris di Kabupaten Tangerang (Bukti P-17), pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0070375.AH.01.02.Tahun 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas tanggal 17 September 2019 (Bukti P-18); (3) berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Puri Indah Mandiri Lestari Nomor 01 tanggal 1 November 2021, Rumonda Kesuma Lubis, S.H., Notaris di Kotaahkamah Bekasi (Bukti RepublikP-19), persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, pada Daftar Perseroan Nomor AHU-0199498.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 15 November 2021 (Bukti P-20). 1. Bahwa Pemohon dapat memenuhi syarat kedudukan hukum sebagai pihak yang menganggap haknya dirugikan atas berlakunya Peraturan AgungPresiden Nomor 19 Tahun 2021, dengan argumentasiIndonesiabahwa Peraturan Presiden a quo mengakhiri penguasaan dan pengelolaan TMII oleh Yayasan Harapan Kita berikut mengakhiri konsesi yang dipegang Pemohon untuk mengoperasikan pengelolaan tiket pintu masuk TMII. 1. Bahwa yang dimaksud dengan konsesi adalah hak ekslusif yang diberikan oleh pengelola TMII kepada Pemohon terhadap pengelolaan Pintu Masuk TMII selama jangka waktu tertentu. Hak ekslusif tersebut Halaman 9 dari 132 halaman. Putusan Nomor 18 P/HUM/2022ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 9 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 10 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id diperoleh Pemohon berdasarkan: (1) Surat Pemberitahuan Pemenanghkama Beauty Contest Pengelolaan Pintu Masuk TMII Nomor B.157/TMII/U- III/2017, tertanggalRepub10 Maret 2017 (Bukti P-21); (2) Perjanjian kerjasama pengelolaan pintu masuk Taman Mini Indonesia Indah Nomor 053/Perj-TMII/IV/2017 (Bukti P-22); (3) Adendum Perjanjian Nomor: 041/Perj.Add-TMII/II/2018 tertanggal 7 Februari 2018 (Bukti P-23); (4) Addendum II Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Pintu Masuk Tamah Mini Indonesia Indah antara Badan Pengelola dan Pengembangan Taman Mini Indonesia Indah dengan PT. Puri Indah Mandiri Lestari AgungNomor 01/Perj.Add-TMII/II/2019 tertanggal 4 FebruariIndonesia2019 (Bukti P- 24); serta (5) Perjanjian Kerjasama Renovasi dan Perbaikan Infrastruktur di Lingkungan Taman Mini “Indonesia Indah” antara Taman Mini “Indonesia Indah” dengan PT. Puri Indah Mandiri Lestari Nomor 037A/Perj-TMII/I/2018 tertanggal 5 Januari 2018 (Bukti P-26). 1. Bahwa konsesi/hak eksklusif tersebut diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak 31 Maret 2017 sampai dengan 31 Maret 2027 (vide Bukti P-23), dan kepada Pemohon dibebani 3 (tiga) kewajiban, yakni: (1) kewajiban pembiayaan untuk pengadaan, (2)ahkamah kewajiban menyetorkanRepublikUang Kontribusi Bulanan, dan (3) kewajiban menyewa ruangan kantor di TMII. 1. Bahwa untuk Kewajiban Pertama, yakni pembiayaan pengadaan, telah ditunaikan seluruhnya oleh Pemohon. Sampai dengan tahun 2021, total investasi yang sudah direalisasikan dalam membangun dan/atau pengembangan TMII adalah sebesar Rp. 66.651.030.621,- (enam puluh enam milyar enam ratus lima puluh satu juta tiga puluh Agungribu enam ratus dua puluh satu rupiah). KeseluruhanIndonesiadana yang digelontorkan Pemohon telah direalisasikan untuk pembangunan: **(1) Perangkat jaringan IT dan infrastruktur kabel optic, hardware, sistem** ticketing online dan non online, serta sistem manajemen gerbang- gerbang pintu masuk TMII yang berbasis informasi teknologi; **(2) Proyek infrastruktur jalan lingkungan TMII, kantong-kantong parkir,** termasuk renovasi dan perbaikan bangunan-bangunan lingkungan, Halaman 10 dari 132 halaman. Putusan Nomor 18 P/HUM/2022ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 10 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 11 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id sarana dan prasana serta mekanikal elektrikal di lingkungan TMII,hkama yang meliputi: pelebaran jalan tikungan akses masuk Pintu I TMII, pelebaranRepubtikungan akses masuk Pintu II, pelebaran jalan akses masuk dan keluar Pintu III TMII, serta penambahan infrastruktur IT (fiber optic) dan ticketing Pintu III TMII, renovasi serta pembangunan infrastruktur IT dan ticketing Pintu IV TMII, pembuatan jalan akses masuk Pintu V lengkap dengan loket-loket ticketing (gerbang/akses baru pintu masuk TMII) berikut sarana dan prasarana pendukungnya, pembuatan kantong parkir di 8 (delapan) areal TMII Agung(vide Bukti P-26). Indonesia 1. Bahwa untuk Kewajiban Kedua, yakni menyetorkan Uang Kontribusi Bulanan, telah ditunaikan oleh Pemohon dengan total realisasi sampai dengan bulan Maret 2021, telah disetorkan kepada Negara melalui Yayasan Harapan Kita selaku Pengelola TMII sebesar Rp. 167.258.583.507,- (seratus enam puluh tujuh milyar dua ratus lima puluh delapan juga lima ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus tujuh rupiah). 1. Sejak wabah pandemic covid-19 yang berdampak pada sendiahkamah kehidupan di Republikseluruh dunia, bahkan terbit larangan kepada masyarakat berkunjung ke tempat wisata, kondisi tersebut sangat berdampak pada pemasukan atas penjualan tiket masuk TMII. Akibatnya, selama berlaku kebijakan pelarangan dari Pemerintah untuk berkunjung ke tempat wisata, maka Pola Kontribusi tetap sebagaimana di atas sejak 31 Januari 2021 sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Utama TMII Nomor Kep.008/TMII/I/2021 Agungtertanggal 31 Januari 2021 tentang Perubahan SementaraIndonesiaSistem Pembagian Hasil Kontribusi Pengelolaan Pintu Masuk Taman Mini Indonesia Indah (Bukti P-45) dirubah menjadi Pola Bagi Hasil dengan besaran sebagai berikut: ### PENDAPATAN PEMBAGIAN HASIL NO. ### SETELAH PAJAK (RP) BPP TMII PT. PIML 1. ≤1.000.000.000,- 0 % = 1 milyar 0 % Halaman 11 dari 132 halaman. Putusan Nomor 18 P/HUM/2022ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 11 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 12 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id 1. 1 Milyar s.d 4 Milyar 67,5 % 32,5 %hkama 3. ≥4 Milyar s.d 6 Milyar 62,5 % 37,5 % 4. ≥6RepubMilyar s.d 9 Milyar 60 % 40 % 1. Bahwa untuk Kewajiban Ketiga, yakni Sewa Kantor, telah Pemohon tunaikan untuk menyewa kantor PT. Puri Indah Mandiri Lestari sampai dengan tanggal 31 Maret 2027. Kewajiban sewa tersebut dibuat dalam Perjanjian Sewa Ruangan E-Ticketing antara Taman Mini “Indonesia Indah” dengan PT. Puri Indah Mandiri Lestari Nomor 080/Perj- AgungTMII/IX/2018 tertanggal 1 September 2018 (BuktiIndonesiaP-30), dan telah mendapatkan Izin Lokasi (Bukti P-32), Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan, Bukti P-33) dan Nomor Induk Berusaha (NIB, Bukti P- 1. dari Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS tertanggal 22 September 2019. 1. Bahwa selama masa konsesi atau selama Pemohon mengelola Pintu Masuk TMII telah menunaikan kewajiban membayar pajak tontonan (PTO) kepada negara sebesar Rp. 27.287.524.390,- (dua puluh tujuh milyar dua ratus delapan puluh jutuh juta lima ratus dua puluh empatahkamah ribu tiga ratus sembilanRepublikpuluh rupiah). 1. Bahwa dengan telah memenuhinya seluruh kewajiban yang ditetapkan dalam perjanjian dengan Pengelola TMII, maka terbukti bahwa Pemohon adalah mitra TMII pemegang konsesi yang beritikad baik. Kerjasama yang dibuat Yayasan Harapan Kita dengan Pemohon sebelum terbitnya Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 adalah sah, karena dibuat atas dasar kewenangan yang diberikan Negara Agungdalam diktum ketiga Keppres Nomor 51 TahunIndonesia1977, yang menetapkan: “Yayasan Harapan Kita diberi tugas dan kewajiban untuk mengurus dan memelihara TMII dengan sebaik-baiknya dan memanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan Negara dan Bangsa Indonesia”. 1. Bahwa dalam hal Negara beritikad baik, seharusnya pengalihan pengelolaan dari tangan Yayasan Harapan Kita tidak serta merta Halaman 12 dari 132 halaman. Putusan Nomor 18 P/HUM/2022ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 12 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 13 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id mengakhiri konsesi yang dipegang Pemohon. Sebab, denganhkama pengalihan hak mengelola TMII kepada Negara, incasu kepada KementerianRepubSekretatriat Negara, hak Pengelola TMII atas pembagian konsesi dari pendapatan penjualan tiket mutatis mutandis ikut beralih kepada Pengelola TMII yang baru. 1. Bahwa akan tetapi, itikad baik Negara tidak tercermin dari diberlakukannya ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 yang mengatur pengalihan pengelolaan dari Yayasan Harapan Kita kepada Kementerian Negara berikut pengakhiran Agungkonsesi yang dipegang Pemohon. Indonesia 1. Bahwa oleh karena itu, Pemohon selaku pemegang konsesi sangat dirugikan atas pemberlakuan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021, dengan alasan sebagai berikut: 1. Karena konsesi Pemohon diakhiri sebelum habis masa kontraknya tanpa memberi ruang peralihan untuk menyelesaikan kerjasama pengelolaan ataupun tanpa pemberian ganti kerugian atas prestasi yang telah Pemohon tunaikan. 1. Karena sebagai investasi dari Pemohon yang diantaranyaahkamah membangunRepubliksistem jaringan dan komputerisasi pada setiap loket ticketing atas seluruh pintu gerbang masuk TMII yang dibangun dengan pembiayaan dari Pemohon adalah masih menjadi aset milik Pemohon sampai berakhirnya masa konsesi. Namun, Peraturan Presiden a quo mengambil alih aset dari Pemohon dan menetapkan sebagai aset yang dikuasai dan dikelola oleh Kementerian Sekretariat Negara. Agung3) Karena Negara hanya mengambil alih hak penguasaanIndonesiadan hak pengelolaannya saja, sedangkan kewajiban dan tanggung jawab atas konsesi yang diberikan kepada Pemohon dilepaskan begitu saja dan dibebankan kepada Yayasan Harapan Kita yang tidak lagi mengelola TMII. 1. Bahwa kerugian yang diderita Pemohon tidak hanya potensial, tetapi pasti, konkrit dan nyata. Konsesi atas pengoperasian pengelolaan Halaman 13 dari 132 halaman. Putusan Nomor 18 P/HUM/2022ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 13 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 14 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id ticketing dan sistem ticketing dengan komputerisasi yang dibangunhkama dengan pembiayaan dari Pemohon yang secara hukum masih berstatus asetRepubNon BMN (Barang Milik Negara), diambil secara paksa. Dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum dengan pengambilan paksa, karena pada tanggal 30 September 2021 sekiranya jam 22.00 WIB, gerbang Pintu Masuk dan Loket-loket Pembayaran Tiket yang dibangun dan direnovasi oleh Pemohon pada kelima Gerbang Masuk TMII dirusak (ada 19 loket gerbang Pintu I / utama) dan seluruh KOMPUTER yang terdiri 16 (enam belas) set komputer lengkap Agungberikut printer dan alat-alat pembayaran milik PemohonIndonesiadiambil tanpa ijin, kemudian diganti dengan komputer yang dibawa oleh Pihak Ketiga yang mengaku sebagai PT. Taman Wisata Candi - yang infonya baru ditunjuk untuk mengelola seluruh areal Kawasan Wisata TMII. Tindakan pengambilan aset Non BMN milik Pemohon tersebut secara pidana diduga telah memenuhi unsur-unsur delik tindak pidana perusakan, pencurian dan/atau penggelapan, yang telah dilaporkan dan disidik oleh Polda Metro Jaya (vide Bukti P-35). 1. Bahwa dalam hal Negara beritikad baik, maka tidak seharusnyaahkamah melakukan tindakanRepublikpemaksaan masuk ke loket-loket dengan merusak dan mengambil komputer-komputer di dalamnya, karena sesungguhnya ruangan-ruangan loket tersebut adalah milik TMII sendiri. Hanya saja, statusnya sedang dikerjasamakan dengan Pemohon. Hasil pemasukan atas pembayaran tiketnya pun tetap menjadi pemasukan TMII. Hanya saja, karena masih dalam masa konsesi, uang pemasukan dibagi antara TMII dengan Pemohon. Agung17. Bahwa kerugian Pemohon semakin konkrit denganIndonesiadikirimkannya surat dari PT. Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko selaku Pihak Ketiga yang ditunjuk oleh Kementerian Sekretariat Negara untuk mengambil alih konsesi Pemohon, yang isinya menyatakan: "pengelolaan dan pengoperasian tiket masuk TMII per 1 Oktober 2021 telah dikelola langsung oleh TMII (PT. TWC BPRB), sebagaimana surat tertanggal 8 Oktober 2021. Atas dasar surat Halaman 14 dari 132 halaman. Putusan Nomor 18 P/HUM/2022ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 14 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 15 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id tersebut, konsesi Pemohon untuk mengelola dan mengoperasikanhkama pintu masuk diambil dan sejak saat itu tidak ada lagi bagi hasil yang diterima PemohonRepubatas pendapatan penjualan tiket pintu masuk TMII. (Bukti P-46). 1. Bahwa Pemohon tidak bermaksud menghalang-halangi niat baik Negara untuk membenahi pengelolaan TMII dengan mengalihkan dari Yayasan Harapan Kita kepada Negara. Namun, sebagai pihak yang terkena dampak perubahan peraturan dan yang dirugikan secara langsung, maka Pemohon bermaksud mencari perlindungan hukum Agungdan keadilan atas berlakunya Peraturan PresidenIndonesiaNomor 19 Tahun 2021 yang melanggar hak konstitusional Pemohon. Berdasarkan seluruh argumentasi yuridis di atas, serta berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka terbukti beralasan hukum, bahwa Pemohon merupakan pihak yang dirugikan atas berlakunya Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021. Pemohon memiliki kedudukan dan kepentingan hukum atau legal standing/legitime persona standi in judicio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat **(2) huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahanahkamah Kedua atas Undang-UndangRepublikNomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah** Agung. Dengan demikian, Pemohon memenuhi persyaratan kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan keberatan uji materiil terhadap Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 kepada Mahkamah Agung RI. ### III. POKOK PERMOHONAN 3.1. Duduk Perkara Agung Pemohon menerangkan proses sebelum hinggaIndonesiadikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengelolaan TMII, sebagai berikut: 1. Bahwa obyek wisata TMII semula merupakan Kawasan wisata yang berdiri di atas tanah Yayasan Harapan Kita. Pada tahun 1975, Kawasan wisata TMII diserahkan kepada Pemerintah RI, berdasarkan: Halaman 15 dari 132 halaman. Putusan Nomor 18 P/HUM/2022ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 15 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 16 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id - Surat Keputusan Yayasan Harapan Kita Nomorhkama 1/Kpts/YHK/I/75 tentang Persembahan Proyek Taman Mini “IndonesiaRepubIndah” kepada Pemerintah, bertanggal 3 Januari 1975 (Bukti P-12); dan - Pernyataan Penyerahan Miniatur “Indonesia Indah” di Jakarta dari Yayasan Harapan Kita kepada Pemerintah Republik Indonesia bertanggal 30 April 1975 (Bukti P-13). 1. Bahwa kawasan wisata TMII yang diserahkan di atas tanah seluas 120 hektar, terletak di Kelurahan Bambu Apus, Dukuh, AgungLubang Buaya dan Ceger, Kecamatan KramatIndonesiaJati dan Pasar Rebo, Jakarta Timur. 1. Bahwa atas serah-terima TMII tersebut, Presiden menerbitkan Keppres Nomor 51 Tahun 1977 bertanggal 10 September 1977, yang berbunyi: PERTAMA :Taman Mini “Indonesia Indah” yang terletak di Daerah Kelurahan—kelurahan Bambu Apus, Dukuh, Lubang Buaya dan Ceger, Kecamatan-kecamatan Kramat Jati dan Pasar Rebo, Wilayah Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, seluas 120 (seratus dua puluh) hektar beserta segala bangunan-ahkamah Republikbangunannya yang berada di atasnya, adalah milik Negara Republik Indonesia. KEDUA : Penguasaan dan pengelolaan Taman Mini dimaksud diktum PERTAMA diserahkan kepada Yayasan “Harapan Kita”. KETIGA : Yayasan “Harapan Kita” bertugas dan berkewajiban: 1. Mengurus dan memelihara Taman Mini tersebut dengan sebaik-baiknya dan memanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan Negara dan Bangsa Indonesia. Agung Indonesia 2. Menyampaikan laporan pelaksanaan dan hasil pengelolaan Taman Mini tersebut secara berkala kepada Presiden. KEEMPAT: Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 1. Bahwa penugasan kepada Yayasan Harapan Kita untuk mengurus dan memelihara TMII tidak mengubah status tanah TMII sebagai milik Negara sebagaimana ditetapkan dalam Halaman 16 dari 132 halaman. Putusan Nomor 18 P/HUM/2022ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 16 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 17 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Diktum Pertama Keppres Nomor 51 Tahun 1977. Maknahkama “penguasaan dan pengelolaan” dalam Diktum Kedua Keppres NomorRepub51 Tahun 1977 melahirkan hak dan kewajiban kepada Yayasan Harapan Kita untuk merencanakan, menggunakan, memanfaatkan, mengurus, dan memeliharanya sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dalam diktum ketiga Keppres a quo. 1. Bahwa dengan penguasaan dan pengelolaan oleh Yayasan Harapan Kita, maka status hukum TMII menjadi “Barang Milik Negara (“BMN”) “yang dimanfaatkan pihak lain”, melalui Agungmekanisme pemanfaatan. Mekanisme pemanfaatanIndonesiaBMN oleh pihak lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 PP Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2020, adalah: “Pendayagunaan barang milik negara/daerah yang tidak dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah, dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, dan bangun serah guna/bangun guna serah dengan tidak mengubah statusahkamah kepemilikan.”Republik 1. Bahwa sebagai BMN yang dimanfaatkan pihak lain, maka penguasaan dan pengelolaan serta penggunaan dan pemeliharaan tanah TMII berada pada Yayasan Harapan Kita. Tanggung jawab keuangan dalam pengurusan dan pemeliharaan TMII, termasuk pembiayaan dan anggarannya tidak dapat menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja AgungNegara (“APBN”). Dengan ketiadaan pendanaanIndonesiadari APBN, Yayasan Harapan Kita diberikan hak untuk melakukan kerja sama pengurusan dan pemeliharaan TMII dengan pihak ketiga, sepanjang bertujuan untuk membiayai pengurusan dan pemeliharaan TMII. 1. Bahwa sebagai BMN yang dikelola oleh Pihak Lain, obyek tanah TMII dapat didayagunakan dalam bentuk: (1) sewa, (2) pinjam Halaman 17 dari 132 halaman. Putusan Nomor 18 P/HUM/2022ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 17 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 18 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id pakai, (3) kerjasama pemanfaatan, dan (4) bangun serahhkama guna/bangun guna serah, dengan tidak mengubah status kepemilikan.Repub 1. Bahwa dalam Keppres Nomor 51 Tahun 1977 tidak ditetapkan batasan waktu penguasaan dan pengelolaan TMII. Maka oleh. Maka sepanjang dalam rangka mengurus dan memelihara TMII, hubungan kerja sama Yayasan Harapan Kita dengan pihak ketiga dihormati sebagai tindakan yang sah, karena tindakan tersebut merupakan bagian dari hak pengelolaan yang Agungdilimpahkan Negara kepada Yayasan HarapanIndonesiaKita. 1. Bahwa dalam hal Negara hendak memutuskan untuk mengambil alih hak pengelolaan TMII, maka tidak dapat memutuskan hanya atas dasar kewenangan yang dimilikinya saja. Akan tetapi, harus pula mempertimbangan aspek perlindungan terhadap seluruh pemangku kepentingan sebagai mitra pengelola TMII. Tindakan Negara dalam memutuskan untuk mengambil alih pengelolaan TMII tunduk dan terikat pada ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014, yakni didasarkan pada wewenang,ahkamah prosedur danRepubliksubtansi yang sesuai dengan objek keputusan. 10.Bahwa tindakan Negara mengambil alih penguasaan dan pengelolaan TMII dari tangan Yayasan Harapan Kita juga harus berdasarkan asas umum pemerintahan yang baik. Dalam hal ini memperhatikan kepentingan hukum dan hak-hak pemangku kepentingan yang lahir dari hubungan hukum, baik yang dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, dan bangun Agungserah guna/bangun guna serah yang dijalin denganIndonesiaPengelola TMII. 11.Bahwa dalam pengurusan dan pemeliharaan TMII, Yayasan Harapan Kita bekerja sama dengan Pemohon untuk pengoperasian loket masuk TMII dengan memberikan konsesi sebagai hak ekslusif pengelolaan pintu masuk TMII kepada Pemohon selama 10 (sepuluh) tahun. Halaman 18 dari 132 halaman. Putusan Nomor 18 P/HUM/2022ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 18 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 19 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id 12.Bahwa atas konsesi dimaksud, Pemohon berhak menerima uanghkama pemasukan (tiket). Atas penerimaan pemasukan tiket masuk, PemohonRepubdiwajibkan menyetorkan Uang Kontribusi kepada TMII melalui Yayasan Harapan Kita setiap bulannya. Khusus kondisi Pandemic Covid-19, sejak bulan Maret 2020 pola tersebut diubah menjadi pola bagi hasil (vide Bukti P-22, Bukti P-23 dan Bukti P-43). 3.2. Materi Muatan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengelolaan TMII Agung1. Bahwa pada tanggal 31 Maret 2021 Termohon:IndonesiaPresiden Republik Indonesia, menetapkan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengelolaan TMII dan diundangkan pada tanggal 1 April 2021. Pertimbangan diberlakukannya Peraturan Presiden tersebut adalah untuk mengoptimalkan pendayagunaan pengelolaan Kawasan wisata TMII, sebagaimana dimuat dalam “Bagian Menimbang Huruf b”, yang berbunyi: “Dalam rangka menjadikan Taman Mini Indonesia Indah sebagai kawasan pelestarian dan pengembangan budaya bangsa sertaahkamah sarana wisataRepublikedukasi bermatra budaya nusantara, untuk mempertebal rasa cinta tanah air dan membina rasa persatuan serta kesatuan bangsa, perlu mengoptimalkan daya guna dan hasil guna pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah.” 1. Bahwa peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar pemberlakuan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 sebagaimana dimuat dalam “bagian mengingat”, adalah: Pasal 4 Agungayat (1) UUD 1945; dan Keppres Nomor 51 TahunIndonesia1977. Meskipun Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 ditetapkan untuk mengatur pengelolaan BMN, namun pada bagian “Mengingat” tidak menggunakan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan PP Nomor 27 Tahun 2014 juncto PP Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan BMN/D sebagai dasar dan landasan pembentukan Peraturan Presiden. Halaman 19 dari 132 halaman. Putusan Nomor 18 P/HUM/2022ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 19 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 20 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id 1. Bahwa hal pokok yang dimuat dalam Peraturan Presiden Nomorhkama 19 Tahun 2021 adalah pengaturan tentang pemberhentian dan pengalihanRepubatas penguasaan dan pengelolaan TMII dari Yayasan Harapan Kita kepada Kementerian Sekretaris Negara. Meskipun Obyek Wisata TMII termasuk sebagai BMN di bidang destinasi wisata edukasi dan budaya, namun Peraturan Presiden a quo menetapkan pengalihan penguasaan dan pengelolaan TMII kepada Kementerian Sekretariat Negara, bukan kepada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Materi muatan Agungpengalihan penguasaan dan pengelolaan TMIIIndonesiatersebut diatur dalam Pasal 1 ayat (1), ayat (3) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021. Kutipan frasa dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden berbunyi: “Berdasarkan Peraturan Presiden ini penguasaan dan pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah …… dilakukan oleh Kementerian Sekretariat Negara.” ### Pasal 1 ayat (3) Peraturan Presiden a quo berbunyi: “Bangunan dan aset lainnya di atas tanah sebagaimanaahkamah dimaksud Republikpada ayat (1), pengelolaannya dilakukan oleh Kementerian Sekretariat Negara, kementerian/lembaga atau pemerintah daerah terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah.” ### Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden a quo berbunyi: “Dengan ditetapkannya penguasaan dan pengelolaan Taman AgungMini Indonesia Indah oleh Kementerian SekretariatIndonesiaNegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, penguasaan dan pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah oleh Yayasan Harapan Kita berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1977 dinyatakan berakhir.” 1. Bahwa pengalihan hak pengelolaan TMII tidak diikuti dengan pengambilalihan tanggung jawab dari Pengelola Lama ke Halaman 20 dari 132 halaman. Putusan Nomor 18 P/HUM/2022ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 20 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 21 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Pengelola Baru atas kewajibannya kepada pihak ketiga. Halhkama tersebut diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 7 Peraturan Presiden NomorRepub19 Tahun 2021. ### Pasal 5 berbunyi: “Kementerian Sekretariat Negara dalam melakukan pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah dapat bekerja sama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.” ### Pasal 7 berbunyi: Agung“Segala kewajiban dalam pengelolaan TamanIndonesiaMini Indonesia Indah yang harus dipenuhi sebelum Peraturan Presiden ini berlaku menjadi tanggung jawab Yayasan Harapan Kita.” 1. Bahwa melalui pemberitaan di media, hak pengelolaan TMII telah diberikan Kementerian Sekretariat Negara kepada pihak lain untuk mengelola seluruh aset yang berada di atas tanah TMII, diantaranya dimuat dalam laman: 1. https://news.detik.com/berita/d-5627497/setneg-resmi-alihkan -pengelolaan-tmii-ke-pt-twc (Bukti P-36);ahkamah 2. https://www.kompas.tv/article/189174/pengelolaan-tmii-Republik diserahkan-ke-pt-twc-mensetneg-jadi-taman-ultimate- indonesia-indah?page=all (Bukti P-37); 1. https://nasional.kontan.co.id/news/kementerian-sekretariat- negara-tunjuk-pengelola-baru-taman-mini-indonesia-indah (Bukti P-38); 1. Bahwa meskipun pengelolaan TMII oleh Yayasan Harapan Kita Agungdinyatakan berakhir, namun Pasal 8 PeraturanIndonesiaPresiden Nomor 19 Tahun 2021 hanya mencabut dua diktum dalam Keppres Nomor 51 Tahun 1977. Pasal 8 Peraturan Presiden a quo berbunyi: “Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku Diktum Kedua dan Diktum Ketiga Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1977, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.” Dengan demikian, diktum pertama Keppres Nomor 51 a quo masih tetap berlaku. Halaman 21 dari 132 halaman. Putusan Nomor 18 P/HUM/2022ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 21 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 22 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id 1. Bahwa materi muatan dalam Diktum Pertama Keppres Nomor 51hkama Tahun 1977 yang tetap berlaku, berbunyi: “TamanRepubMini “Indonesia Indah" yang terletak di Daerah Kelurahan-kelurahan Bambu Apus, Dukuh, Lubang Buaya dan Ceger, Kecamatan-kecamatan Kramat Jati dan Pasar Rebo, Wilayah Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, seluas 120 (seratus dua puluh) hektar beserta segala bangunan- bangunannya yang berada di atasnya, adalah milik Negara Republik Indonesia.” AgungDengan demikian, terdapat 2 (dua) normaIndonesiapasal dari 2 (dua) peraturan perundang-undangan yang berbeda, yang mengatur tentang obyek tanah TMII, tetapi dengan luas yang berbeda. Dalam diktum pertama Keppres Nomor 51 Tahun 1977, luas tanah TMII yang menjadi milik Negara Republik Indonesia adalah seluas 120 (seratus dua puluh) hektar beserta segala bangunan yang berada di atasnya. Adapun dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021, luas tanah TMII keseluruhan 1.467.704 m2 (satu juta empat ratus enam puluhahkamah tujuh ribu Republiktujuh ratus empat meter persegi). 1. Bahwa Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 mengatur pendanaan untuk mengelola BMN TMII yang bersumber dari APBN, in casu bersumber dari Bagian Anggaran Kementerian Sekretariat Negara dan sumber lain. Hal ini diatur dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Presiden yang berbunyi: “Pendanaan yang diperlukan untuk penguasaan dan pengelolaan AgungTaman Mini Indonesia Indah oleh Tim bersumberIndonesiadari: - bantuan pemerintah melalui Bagian Anggaran Kementerian Sekretariat Negara; dan - sumber lain yang sah, tidak. mengikat, dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.” Halaman 22 dari 132 halaman. Putusan Nomor 18 P/HUM/2022ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 22 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 23 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id 1. Bahwa dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 19 Tahunhkama 2021, kepada Yayasan Harapan Kita diberlakukan pembatasan- pembatasanRepubberbentuk larangan sebagaimana diatur dalam ### Pasal 2 ayat (3) Peraturan Presiden a quo, yang berbunyi: “Sebelum dilakukan serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Yayasan Harapan Kita: - dilarang membuat atau mengubah perjanjian/perikatan terkait pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah dengan pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Kementerian Sekretariat AgungNegara, termasuk tapi tidak terbatas padaIndonesiapelepasan aset, perjanjian hutang, perjanjian sewa menyewa, perjanjian penjaminan, perjanjian kerja, penerbitan surat hutang, dan perjanjian lain yang menimbulkan pembebanan' atas tanah, bangunan, dan/atau aset lain yang berada di atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1); - dilarang mengganti Pengurus, Direksi, Manajemen, Pengelola atau sebutan lain bagi manajemen atau pengelola Taman Mini Indonesia Indah tanpa persetujuan tertulis dari Menteriahkamah SekretarisRepublikNegara; dan - wajib berkoordinasi dengan Kementerian Sekretariat Negara dalam melakukan proses pengakhiran dan transisi pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah.” Dengan pembatasan dan larangan tersebut, terjadi stagnasi dalam pelaksanaan kerjasama pengelolaan TMII oleh pihak ketiga. AgungAdapun argumentasi Pemohon tentang keberlakuanIndonesiaPeraturan Presiden Nomor 19 Tahun 202, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan prosedur pembentukannya melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, diuraikan dalam dalil-dalil posita di bawah ini. 3.3. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 Bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Lebih Tinggi. Halaman 23 dari 132 halaman. Putusan Nomor 18 P/HUM/2022ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 23 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 24 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Menurut Pemohon, materi muatan pasal dan ayat dalam Peraturanhkama Presiden Nomor 19 Tahun 2021 bertentangan dengan peraturan- perundang-undanganRepubyang hierarkinya lebih tinggi, dengan alasan- alasan sebagai berikut: 3.3.1.Penunjukan Kementerian Sekretariat Negara sebagai Pengelola Kawasan Wisata TMII dalam Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 Tidak Sesuai dengan Tugas dan Fungsi Instansi yang Bersangkutan 1. Bahwa pengelolaan BMN TMII sebagai Kawasan Wisata AgungBudaya dan Edukasi dialihkan kepadaIndonesiaKementerian Sekretariat Negara, sebagaimana isi materi muatan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 1. Pasal 1 ayat (1) berbunyi: “Berdasarkan Peraturan Presiden ini penguasaan dan pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah yang terletak di Daerah Kelurahan Bambu Apus, Kelurahan Dukuh, Kelurahan Lubang Buaya, dan Kelurahan Ceger, Kecamatan Kramat Jati dan Kecamatan Pasar Rebo,ahkamah WilayahRepublikJakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada 6 (enam) bidang tanah dengan luas keseluruhan 1.467.704 m2 (satu juta empat ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus empat meter persegi) dilakukan oleh Kementerian Sekretariat Negara.” ### Pasal 1 ayat (3) berbunyi: “Bangunan dan aset lainnya di atas tanah sebagaimana Agungdimaksud pada ayat (1), pengelolaannyaIndonesiadilakukan oleh Kementerian Sekretariat Negara, kementerian/lembaga atau pemerintah daerah terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah.” 1. Bahwa dengan adanya ketentuan Pasal 42 ayat (1) dan (2) UU Nomor 1 Tahun 2004 dan PP Nomor 27 Tahun 2014 Halaman 24 dari 132 halaman. Putusan Nomor 18 P/HUM/2022ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 24 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 25 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id sebagaimana diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2020,hkama seharusnya mekanisme pengambilalihan BMN berupa tanahRepubdan bangunan TMII dilakukan berdasarkan ketentuan tersebut. Berdasarkan UU Perbendaharaan Negara, yang diberi wewenang mengatur pengelolaan BMN adalah Menteri Keuangan. Pasal 42 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2004 menetapkan: “Menteri Keuangan mengatur pengelolaan barang milik negara.” Adapun kedudukan Menteri atau Pimpinan Lembaga, Agungincasu Menteri Sekretaris Negara adalahIndonesiaPengguna Barang bagi kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 42 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2004, yang berbunyi: “Menteri/pimpinan lembaga adalah Pengguna Barang bagi kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya.”. Dengan demikian, tindakan Termohon – Presiden RI yang mengatur dan menetapkan Menteri Sekretaris Negara sebagai pengelola BMN TMII dalam Prepres Nomor 19ahkamah TahunRepublik2021 terbukti bertentangan dengan ketentuan pasal 42 ayat (1) dan (2) UU Perbendaharaan Negara. 1. Bahwa selain itu, dalam statusnya sebagai Pengguna Barang, Kementerian Sekretariat Negara tidak dapat menggunakan BMN yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 PP Nomor 27 Tahun 2014 Agungsebagaimana diubah dengan PP Nomor Indonesia28 Tahun 2020, yaitu: "Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausakana Barang Milik Negara/Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan." 1. Bahwa tugas dan fungsi Kementerian Sekretariat Negara berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun Halaman 25 dari 132 halaman. Putusan Nomor 18 P/HUM/2022ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 25 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 26 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id 2020, adalah "menyelenggarakan dukungan teknis danhkama administrasi serta analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatanRepubuntuk membantu Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara." 1. Di samping itu, berdasarkan Pasal 5 ayat (3) jo. Pasal 4 ayat (2) huruf c UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Kementerian Sekretariat Negara merupakan kementerian yang lebih ditujukan untuk penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program Agungpemerintah. Bunyi selengkapnya PasalIndonesia5 ayat (3) UU Nomor 39 Tahun 2008 menegaskan: “Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c meliputi urusan perencanaan pembangunan nasional, aparatur negara, kesekretariatan negara, badan usaha milik negara, pertanahan, kependudukan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan, teknologi, investasi, koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, pemberdayaan perempuan, pemuda, olahraga,ahkamah perumahan,Republikdan pembangunan kawasan atau daerah tertinggal.” Adapun ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 39 Tahun 2008 berbunyi: “(2) Urusan tertentu dalam pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: - urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, Agungkoordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah.”Indonesia Sedangkan urusan BMN lebih merupakan wewenang dalam kaitannya dengan keuangan negara, yang berdasarkan ### Pasal 8 ayat (3) UU Nomor 39 Tahun 2008 tidak mempunyai fungsi pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah, karena fungsi itu hanya dapat dijalankan Halaman 26 dari 132 halaman. Putusan Nomor 18 P/HUM/2022ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 26 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 27 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Kementerian Keuangan. Dalam Pasal 8 ayat (3) UU a quohkama ditegaskan: “(3)Repu