17 P/HUM/2025

hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 1 dari 49 halaman Putusan Nomor 17 P/HUM/2025 PUTUSAN Nomor 17 P/HUM/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG Memeriksa dan mengadili perkara permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pejabat Pengadilan yang Melaksanakan Tugas Yudisial Tidak Dapat Diperiksa sebagai Saksi atau Tersangka Kecuali yang Ditentukan oleh Undang-Undang, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara: KARMINAH, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Villa Aster II, Blok P, Nomor 6, Semarang, Jawa Tengah, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Nomor telepon seluler 087774648005, alamat surat elektronik milla.aba@ gmail.com; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Pho Iwan Salomo, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada LBH Jati Raga, beralamat di Semarang, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SKK/LBH.JR/I/2025, tanggal 3 Januari 2025; Pemohon; Lawan KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9- 13, Jakarta Pusat, 10110; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Irwan Rosady, S.H., M.H., jabatan Kepala Bagian Perundang-undangan Biro Hukum dan Humas, Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 78/KMA/HK2.7/III/2025, tanggal 6 Maret 2025; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 2 dari 49 halaman Putusan Nomor 17 P/HUM/2025 Termohon; Mahkamah Agung tersebut; Membaca permohonan Pemohon; Membaca jawaban Termohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Termohon; Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini; DUDUK PERKARA Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 5 Februari 2025, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 5 Februari 2025 dan diregister dengan Nomor 17 P/HUM/2025, telah mengajukan permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pejabat Pengadilan yang Melaksanakan Tugas Yudisial Tidak Dapat Diperiksa sebagai Saksi atau Tersangka Kecuali yang Ditentukan oleh Undang-Undang, dengan dalil-dalil yang isi selengkapnya: Adapun alasan yuridis dan non yuridis permohonan a quo adalah sebagai berikut: 1. Peraturan a quo bertentangan dengan UUD 1945; - Bahwa Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan: Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya; Mengacu pada pasal tersebut, konstitusi menjamin hak setiap warga negara untuk memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan wajib menjunjung hukum tanpa kecuali; - Maka dalam perkara pidana, setiap warga negara mempunyai kedudukan hukum yang setiap warga negara bisa menjadi Pelapor, Terlapor atau Saksi di kepolisian tanpa kecuali, termasuk Pejabat Pengadilan. Sedangkan peraturan a quo memberi hak Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 3 dari 49 halaman Putusan Nomor 17 P/HUM/2025 (mengecualikan) kepada Pejabat Pengadilan untuk menolak panggilan polisi jika diperiksa sebagai saksi atau tersangka, sehingga Pejabat Pengadilan bisa menjadi Pelapor, akan tetapi tidak bisa menjadi Saksi atau Tersangka. Oleh karenanya, peraturan a quo telah melanggar konstitusi, karena setiap warga negara tidak lagi mempunyai kedudukan hukum yang sama dan kewajiban menjunjung hukum yang sama dalam perkara pidana; - Bahwa alasan Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan a quo karena banyaknya laporan masyarakat kepada kepolisian terhadap hasil putusan atau pemeriksaan Pejabat Pengadilan, sehingga menghambat pelaksanaan kekuasaan Kehakiman, adalah tidak dapat dijadikan alasan pembenar, karena banyak mudharatnya (kerugiannya) daripada manfaatnya bagi rakyat Indonesia; Hal ini dikarenakan: i. Peraturan a quo tidak sesuai dengan konstitusi; Konstitusi telah menyebutkan “tidak ada kecualinya” artinya siapapun bisa menjadi objek dalam konstitusi, termasuk Pejabat Pengadilan, dengan dikeluarkannya peraturan a quo telah mengorbankan kepentingan rakyat banyak hanya demi kepentingan Pejabat Pengadilan. Maka peraturan a quo tidak sesuai dengan konstitusi; ii. Peraturan a quo melindungi Pejabat Pengadilan yang diduga melakukan tindak pidana (kriminal); Pejabat Pengadilan juga manusia biasa yang bisa melakukan tindak pidana dalam memeriksa atau memutus suatu perkara, sehingga wajar jika ada laporan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Pejabat Pengadilan di kepolisian. Tugas kepolisianlah untuk membuktikannya. Maka dengan dikeluarkannya peraturan a quo telah melindungi Pejabat Pengadilan yang diduga melakukan tindak pidana (kriminal); iii. Melanggar hak masyarakat; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 4 dari 49 halaman Putusan Nomor 17 P/HUM/2025 Masyarakat mempunyai hak untuk melaporkan siapa saja jika menjadi korban tindak pidana, termasuk Pejabat Pengadilan, maka dengan dikeluarkannya peraturan a quo telah melanggar hak masyarakat; iv. Menghalangi tugas kepolisian; Kepolisian mempunyai tugas menegakkan hukum dengan memeriksa laporan dugaan tindak pidana untuk membuktikan ada atau tidaknya suatu tindak pidana (pro justisia), termasuk yang dilakukan oleh Pejabat Pengadilan. Jika memang Pejabat Pengadilan yang dilaporkan tidak bersalah, kepolisian juga tidak akan memproses laporan tersebut, maka dengan dikeluarkannya peraturan a quo telah menghalangi tugas kepolisian; - Oleh karena itu dengan berlakunya peraturan a quo telah merugikan hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan keadilan dan persamaan hukum di Indonesia; Dengan demikian, terbukti SEMA Nomor 4 Tahun 2002 bertentangan dengan UUD 1945; 2. Bertentangan dengan KUHP dan KUHAP; - Bahwa Pasal 108 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan: Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidik, baik lisan maupun tertulis; Dan Pasal 224 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan: Barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, diancam: 1. Dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 5 dari 49 halaman Putusan Nomor 17 P/HUM/2025 2. Dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan; Selanjutnya Pasal 112 KUHAP menyatakan: 1) Penyidik yang melakukan pemeriksaan dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah, dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut; 2) Orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang, penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya; Mengacu pada pasal-pasal tersebut di atas, KUHP dan KUHAP memberi hak kepada masyarakat untuk melaporkan kepada kepolisian apabila menjadi korban tindak pidana dan mewajibkan siapa saja yang dipanggil sebagai saksi atau tersangka oleh penyidik untuk memenuhi panggilan tersebut atau akan diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan; - Maka setiap orang bisa menjadi Pelapor, Terlapor atau Saksi di kepolisian, termasuk Pejabat Pengadilan. Sedangkan peraturan a quo memberi hak (mengecualikan) kepada Pejabat Pengadilan untuk menolak panggilan polisi jika diperiksa sebagai saksi atau tersangka, sehingga Pejabat Pengadilan bisa menjadi Pelapor, akan tetapi tidak bisa menjadi Saksi atau Tersangka. Oleh karenanya peraturan a quo telah melanggar KUHP dan KUHAP; - Bahwa alasan Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan a quo karena banyaknya laporan masyarakat kepada kepolisian terhadap hasil putusan atau pemeriksaan Pejabat Pengadilan, sehingga menghambat pelaksanaan kekuasaan Kehakiman, adalah tidak dapat dijadikan alasan pembenar, karena banyak mudharatnya (kerugiannya) daripada manfaatnya bagi rakyat Indonesia; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 6 dari 49 halaman Putusan Nomor 17 P/HUM/2025 Hal ini dikarenakan: i. Peraturan a quo tidak sesuai dengan KUHP dan KUHAP; KUHP dan KUHAP menyebutkan “barang siapa” artinya siapapun menjadi objek dalam KUHP dan KUHAP, termasuk Pejabat Pengadilan, maka peraturan a quo tidak sesuai dengan KUHP dan KUHAP; ii. Peraturan a quo melindungi Pejabat Pengadilan yang diduga melakukan tindak pidana (kriminal); Pejabat Pengadilan juga manusia biasa yang bisa melakukan tindak pidana dalam memeriksa atau memutus suatu perkara, sehingga wajar jika ada laporan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Pejabat Pengadilan di kepolisian. Tugas kepolisianlah untuk membuktikannya. Maka dengan dikeluarkannya peraturan a quo telah melindungi Pejabat Pengadilan yang diduga melakukan tindak pidana (kriminal); iii. Melanggar hak masyarakat; Masyarakat mempunyai hak untuk melaporkan siapa saja jika menjadi korban tindak pidana, termasuk Pejabat Pengadilan, maka dengan dikeluarkannya peraturan a quo telah melanggar hak masyarakat; iv. Menghalangi tugas kepolisian; Kepolisian mempunyai tugas menegakkan hukum dengan memeriksa laporan dugaan tindak pidana untuk membuktikan ada atau tidaknya suatu tindak pidana (pro justisia), termasuk yang dilakukan oleh Pejabat Pengadilan. Jika memang Pejabat Pengadilan yang dilaporkan tidak bersalah, kepolisian juga tidak akan memproses laporan tersebut, maka dengan dikeluarkannya peraturan a quo telah menghalangi tugas kepolisian; - Oleh karena itu dengan berlakunya peraturan a quo telah merugikan hak kepidanaan Pemohon untuk mendapatkan keadilan dan persamaan hukum dalam perkara pidana di kepolisian; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 7 dari 49 halaman Putusan Nomor 17 P/HUM/2025 Dengan demikian, terbukti SEMA Nomor 4 Tahun 2002 bertentangan dengan KUHP dan KUHAP; 3. Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; - Pasal 52, 53 dan 55 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan: Pasal 52: Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan Informasi Publik berupa Informasi Publik secara berkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta-merta, Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/atau Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan undang-undang ini dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); Pasal 53: Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, dan/atau menghilangkan dokumen Informasi Publik dalam bentuk media apa pun yang dilindungi negara dan/atau yang berkaitan dengan kepentingan umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); Pasal 55: Setiap orang yang dengan sengaja membuat Informasi Publik yang tidak benar atau menyesatkan dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); Pasal-pasal tersebut di atas adalah ancaman pidana bagi masyarakat atau Badan Publik (Pejabat Publik) yang melanggar Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 8 dari 49 halaman Putusan Nomor 17 P/HUM/2025 - Maka masyarakat atau Badan Publik (Pejabat Publik) bisa menjadi Pelapor, Terlapor atau Saksi di kepolisian, apabila menjadi korban tindak pidana dalam keterbukaan informasi publik. Sedangkan peraturan a quo memberi hak (mengecualikan) kepada Pejabat Pengadilan selaku Pejabat Publik (Badan Publik) untuk menolak panggilan polisi jika diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam tindak pidana, sehingga Pejabat Pengadilan tidak bisa diancam pidana. Oleh karenanya peraturan a quo telah melanggar Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; - Bahwa alasan Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan a quo karena banyaknya laporan masyarakat kepada kepolisian terhadap hasil putusan atau pemeriksaan Pejabat Pengadilan, sehingga menghambat pelaksanaan kekuasaan Kehakiman, adalah tidak dapat dijadikan alasan pembenar, karena banyak mudharatnya (kerugiannya) daripada manfaatnya bagi rakyat Indonesia; Hal ini dikarenakan: i. Peraturan a quo tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 menyebutkan “Badan Publik” dan “setiap orang” artinya Badan Publik apapun dan orang siapapun, termasuk pengadilan dan Pejabat Pengadilan, menjadi objek dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, maka peraturan a quo tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; ii. Peraturan a quo melindungi Pejabat Pengadilan yang diduga melakukan tindak pidana (kriminal); Pejabat Pengadilan juga manusia biasa yang bisa melakukan tindak pidana dalam memeriksa atau memutus suatu perkara, sehingga wajar jika ada laporan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Pejabat Pengadilan di kepolisian. Tugas kepolisianlah untuk membuktikannya. Maka dengan Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 9 dari 49 halaman Putusan Nomor 17 P/HUM/2025 dikeluarkannya peraturan a quo telah melindungi Pejabat Pengadilan yang diduga melakukan tindak pidana (kriminal); iii. Melanggar hak masyarakat; Masyarakat mempunyai hak untuk melaporkan siapa saja jika menjadi korban tindak pidana keterbukaan informasi publik yang dilakukan Badan Publik atau Pejabat Publik, termasuk Badan Peradilan atau Pejabat Pengadilan, maka dengan dikeluarkannya peraturan a quo telah melanggar hak masyarakat; iv. Menghalangi tugas kepolisian; Kepolisian mempunyai tugas menegakkan hukum dengan memeriksa laporan dugaan tindak pidana keterbukaan informasi publik untuk membuktikan ada atau tidaknya suatu tindak pidana tersebut (pro justisia), jika memang Pejabat Pengadilan yang dilaporkan tidak bersalah, kepolisian juga tidak akan memproses laporan tersebut, maka dengan dikeluarkannya peraturan a quo telah menghalangi tugas kepolisian; - Oleh karena itu dengan berlakunya peraturan a quo telah merugikan hak kepidanaan Pemohon untuk mendapatkan keadilan dan persamaan hukum dalam perkara pidana keterbukaan informasi publik di kepolisian; Dengan demikian, terbukti SEMA Nomor 4 Tahun 2002 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; 4. Peraturan a quo disalahgunakan oleh Pejabat Pengadilan; Bahwa peraturan a quo (SEMA Nomor 4 Tahun 2002), meskipun menyatakan “kecuali ditentukan oleh undang-undang”, akan tetapi disalahgunakan oleh Pejabat Pengadilan. Jangankan dalam perkara pidana di kepolisian yang memang peruntukkannya, dalam perkara perdata dan keterbukaan informasi publik saja Pejabat Pengadilan menggunakan peraturan a quo untuk menghindari tangung jawab hukum; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 10 dari 49 halaman Putusan Nomor 17 P/HUM/2025 Hal ini sebagaimana terjadi dalam perkara Pemohon di Pengadilan Negeri Semarang dan di Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah yang akan Pemohon terangkan sebagai berikut: a) Di Pengadilan Negeri Semarang; - Bahwa Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyatakan: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut; Mengacu pada pasal tersebut, KUH Perdata memberi hak kepada masyarakat untuk mengajukan gugatan ke pengadilan atas perbuatan melanggar hukum seseorang yang merugikannya dan menuntut ganti rugi; - Bahwa pada tanggal 4 September 2023, Pemohon mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Ganti Rugi ke Pengadilan Negeri Semarang dengan Tergugat I adalah Ketua Pengadilan Agama Semarang dan Tergugat II adalah Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, yang teregister dengan perkara Nomor 417/Pdt.G/2023/PN.Smg; Gugatan tersebut Pemohon ajukan karena Wakil Ketua Pengadilan Agama Semarang mengeluarkan Penetapan (Penangguhan Eksekusi) Nomor 04/Pdt.Eks/2021/PA.Smg, tanggal 15 November 2021, dengan alasan adanya perkara Gugatan Perlawanan Nomor 3177/Pdt.G/2021/PA.Smg, tanggal 15 November 2021, bukan perkara Perlawanan Eksekusi (Party Verzet), sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Tahun 2013, BAB II.B.1.Ak, tentang Perlawanan terhadap Eksekusi juncto Pasal 195 ayat (6) HIR; Bahwa alasan Pemohon menyatakan perkara Nomor 3177/Pdt.G/ 2021/PA.Smg adalah Gugatan Perlawanan bukan Perlawanan Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 11 dari 49 halaman Putusan Nomor 17 P/HUM/2025 Eksekusi (Party Verzet) adalah karena perkara tersebut diajukan untuk melawan Permohonan Eksekusi, bukan Penetapan Sita Eksekusi; Bahwa didasarkan pada ketentuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Tahun 2013, BAB II. B.1.m, tentang Rekonvensi (Gugat Balik/Gugat balasan) juncto Pasal 132a HR dan Penjelasannya, Termohon Eksekusi tidak mempunyai hak untuk mengajukan perkara tersebut, karena dalam pelaksanaan keputusan Hakim itu pada hakikatnya sudah tidak ada persoalan lagi tentang persengketaan, sebab segala sesuatu oleh Hakim telah diselesaikan, sehingga tidak ada alasan lagi untuk saling bergugatan. Oleh karena Termohon Eksekusi tidak mempunyai hak untuk mengajukan perkara Gugatan Perlawanan terhadap Permohonan Eksekusi, maka perkara tersebut juga tidak dapat dijadikan dasar untuk menangguhkan eksekusi; Bahwa Pemohon telah mengajukan keberatan dan permohonan pencabutan atas Penetapan (Penangguhan Eksekusi) tersebut kepada Ketua Pengadilan Agama Semarang dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, akan tetapi tidak pernah mendapat tanggapan; Maka dari itulah Pemohon mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Semarang; - Akan tetapi baik Ketua Pengadilan Agama Semarang maupun Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tidak mau datang ke persidangan, dengan alasan adanya SEMA Nomor 4 Tahun 2002. Hal ini sebagaimana tercantum dalam putusan pada alinea ke-2 halaman 9 yang menyatakan: Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mengirimkan surat tertanggal masing-masing 11 September 2023 dan 18 September 2023, yang pada pokoknya menyatakan berdasarkan Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 12 dari 49 halaman Putusan Nomor 17 P/HUM/2025 SEMA Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pejabat Pengadilan yang Melaksanakan Tugas Yudisial Tidak Dapat Diperiksa sebagai Saksi atau Tersangka Kecuali yang Ditentukan oleh Undang- Undang pada poin I menyatakan bahwa Pejabat Pengadilan tidak perlu memenuhi panggilan tersebut apabila menyangkut suatu perkara yang sudah diputus maupun yang masih dalam proses pemeriksaan pengadilan. Berdasarkan hal tersebut, maka Ketua Pengadilan Agama Semarang dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tidak dapat memenuhi relaas panggilan untuk hadir persidangan, kecuali atas perintah Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia; - Lalu apakah benar Pejabat Pengadilan juga tidak boleh datang memenuhi relaas panggilan untuk hadir di persidangan perkara perdata di pengadilan kecuali atas perintah Ketua Mahkamah Agung RI? - Padahal jelas-jelas: i. SEMA Nomor 4 Tahun 2002 hanya dapat digunakan untuk Pejabat Pengadilan yang menjadi saksi atau tersangka dalam perkara pidana di kepolisian, bukan digunakan untuk Pejabat Pengadilan yang menjadi Tergugat dalam perkara perdata di pengadilan; ii. Pasal 3 ayat (7) dan Penjelasan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme menyatakan: Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Negara meliputi: 7. Asas Akuntabilitas; Penjelasannya: Angka 7: Yang dimaksud dengan “Asas Akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 13 dari 49 halaman Putusan Nomor 17 P/HUM/2025 dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Maka penyelenggara negara wajib datang ke pengadilan apabila digugat oleh masyarakat atau rakyat selaku pemegang kekuasaan tertinggi negara dalam rangka menerapkan Asas Akuntabilitas; - Meskipun perkara Pemohon tersebut tetap diperiksa secara verstek (tanpa kehadiran Tergugat), akan tetapi perkara tersebut diputus tidak dapat diterima (Niet onvankelijke verklaard). Apakah putusan Hakim akan berbeda jika Ketua Pengadilan Agama Semarang dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tidak menggunakan SEMA Nomor 4 Tahun 2002, wallahualam; - Apakah Ketua Pengadilan Agama Semarang dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tidak tahu atau pura-pura tidak tahu kalau SEMA Nomor 4 Tahun 2002 hanya diperuntukkan di kepolisian? Bagaimana jadinya kalau seluruh Pejabat Pengadilan tidak tahu atau pura-pura tidak tahu tentang peruntukan SEMA Nomor 4 Tahun 2002, maka hancurlah penegakan hukum di Indonesia karena pengadilan adalah benteng terakhir untuk mencari keadilan, akan tetapi pejabatnya sendiri tidak taat hukum, bahkan tidak tahu hukum; - Seluruh pejabat publik dapat digugat, termasuk Presiden Republik Indonesia, kecuali Pejabat Pengadilan; - Apakah seperti ini maksud dari Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2002? Membuat Pejabat Pengadilan kebal hukum? Tidak bisa dilaporkan pidana dan tidak bisa digugat perdata? Apakah karena bisa membuat peraturan sendiri, lalu membuat peraturan yang hanya mementingkan kepentingan pejabatnya sendiri? Bagaimana dengan kepentingan rakyat? Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 14 dari 49 halaman Putusan Nomor 17 P/HUM/2025 Dimana jiwa kenegarawannya yang harus mementingkan kepentingan rakyat daripada kepentingannya sendiri? - Bahwa tindakan Ketua Pengadilan Agama Semarang dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang sebagai Pejabat Pengadilan yang notabene paham hukum, akan tetapi tidak datang ke persidangan di pengadilan dengan menyalahgunakan SEMA Nomor 4 Tahun 2002, adalah melanggar undang-undang, kode etik dan pedoman perilaku Hakim, serta tidak mencerminkan pejabat publik yang berintegritas dan akuntabel (dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya); b) Di Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah; - Bahwa Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan: Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh informasi publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan undang- undang ini; Selanjutnya Pasal 47 menyatakan: 1) Pengajuan gugatan dilakukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara apabila yang digugat adalah Badan Publik Negara; 2) Pengajuan gugatan dilakukan melalui Pengadilan Negeri apabila yang digugat adalah Badan Publik selain Badan Publik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1); Dan Pasal 48 ayat (1) menyatakan: Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut; Mengacu pada pasal-pasal tersebut di atas, undang-undang memberi hak kepada masyarakat untuk mengajukan Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 15 dari 49 halaman Putusan Nomor 17 P/HUM/2025 gugatan/permohonan ke Komisi Informasi dan banding ke pengadilan apabila mendapat hambatan atau kegagalan dalam memperoleh informasi publik; - Bahwa pada tanggal 18 April 2024, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah terhadap Pengadilan Agama Semarang; Sengketa tersebut terkait dengan Jenis Pokok Perkara yang teregister di Pengadilan Agama Semarang dengan Nomor 3177/Pdt.G/2021/PA.Smg, tanggal 15 November 2021, yang dinyatakan oleh Pengadilan Agama Semarang sebagai perkara Gugatan Perlawanan dan Perlawanan Eksekusi (Party Verzet). Padahal tidak mungkin ada 2 (dua) hukum acara dalam 1 (satu) register perkara; Maka dari itulah Pemohon mengajukan perkara tersebut dengan harapan mendapat kepastian hukum dan ketegasan apakah perkara Nomor 3177/Pdt.G/2021/PA.Smg adalah Gugatan Perlawanan atau Perlawanan Eksekusi (Party Verzet)? Hal ini mengacu pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 677 K/Sip/1972, tanggal 13 Desember 1972, yang menyatakan: Dua perkara yang berhubungan erat satu dengan lainnya tetapi masing-masing tunduk pada hukum acara yang berbeda tidak boleh digabungkan; Bahwa perkara Gugatan Perlawanan dan Perlawanan Eksekusi (Party Verzet) adalah tidak sama dan tidak dapat digabungkan karena tunduk pada hukum acara yang berbeda. Gugatan Perlawanan diajukan untuk melawan gugatan kecuali permohonan eksekusi, sehingga tunduk pada hukum acara Gugatan Biasa. Hal ini sebagaimana ketentuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Tahun 2013, BAB II. B.1.m, Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 16 dari 49 halaman Putusan Nomor 17 P/HUM/2025 tentang Rekonvensi (Gugat Balik/Gugat balasan), halaman 86-87 juncto Pasal 132a HIR dan Penjelasannya yang menyatakan: Buku II Bab II.B.1.m Rekonvensi (Gugat Balik atau Gugat Balasan): 1) Gugatan rekonvensi, menurut Pasal 132a HIR, dapat diajukan dalam setiap perkara kecuali: a) Penggugat dalam gugatan asal menuntut mengenai sifat, sedangkan gugatan rekonvensi mengenai dirinya sendiri dan sebaliknya; b) Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa tuntutan balik itu berhubung dengan pokok perselisihan (kompetensi absolut); c) Dalam perkara tentang menjalankan putusan Hakim; Pasal 132a HIR: Tergugat berhak dalam tiap-tiap perkara memasukkan gugatan melawan kecuali: - Kalau Penggugat memajukan gugatan karena suatu sifat, sedang gugatan melawan itu akan mengenai dirinya sendiri dan sebaliknya; - Kalau Pengadilan Negeri yang memeriksa surat gugatan Penggugat tidak berhak memeriksa gugatan melawan itu berhubung dengan pokok perselisihan; - Dalam perkara perselisihan tentang menjalankan keputusan; Jikalau dalam pemeriksaan tingkat pertama tidak dimajukan gugat melawan, maka dalam bandingan tidak dapat memajukan gugatan itu; Penjelasan Pasal 132a HIR: Oleh karena bagi Tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan gugatan melawan, artinya untuk menggugat kembali Penggugat, maka Tergugat itu tidak perlu mengajukan tuntutan baru, akan tetapi cukup dengan memajukan gugatan pembalasan itu Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 17 dari 49 halaman Putusan Nomor 17 P/HUM/2025 bersama-sama dengan jawabannya terhadap gugatan lawannya; Gugatan melawan ini dapat diajukan baik secara tertulis maupun secara lisan (lihat Pasal 132 b); Dengan diberikannya kesempatan untuk gugat menggugat ini, maka jalannya berperkara menjadi lebih lancar, oleh karena dua persoalan dapat diperiksa sekaligus; Pada sub 1, 2 dan 3 dari pasal ini disebutkan pengecualiannya, yaitu: 1. Jikalau Penggugat dalam perkara itu bertindak untuk orang atau badan lain, sedangkan gugatan melawan itu untuk kepentingan pribadi Penggugat. Hal ini memang beralasan, sebab Penggugat pertama dengan Penggugat melawan di sini merupakan dua oknum yang satu sama lain tidak ada hubungannya; 2. Jikalau Pengadilan Negeri yang memeriksa gugatan pertama tidak mempunyai wewenang guna memeriksa gugatan melawan, seperti misalnya isi gugatan melawan itu karena sifatnya termasuk kompentensi Pengadilan Agama atau pengadilan lain yang bukan Pengadilan Negeri itu; 3. Jikalau perkara itu tentang sengketa mengenai eksekusi keputusan Hakim, oleh karena dalam pelaksanaan keputusan Hakim itu pada hakikatnya sudah tidak ada persoalan lagi tentang persengketaan, sebab segala sesuatu oleh Hakim telah diselesaikan, sehingga tidak ada alasan lagi untuk saling bergugatan; Sedangkan Perlawanan Eksekusi (Party Verzet) diajukan untuk melawan Keputusan Pengadilan (dalam hal ini Penetapan Sita Eksekusi Pengadilan), sehingga tunduk pada hukum acara Upaya Hukum, hal ini sebagaimana ketentuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Bab Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 17 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 18 dari 49 halaman Putusan Nomor 17 P/HUM/2025 II.B.1.Ak tentang Perlawanan terhadap Eksekusi, halaman 140 juncto Pasal 195 ayat (6) HIR yang menyatakan sebagai berikut: Buku II Bab II.B.1.ak Perlawanan Terhadap Eksekusi; 1) Perlawanan terhadap eksekusi dapat diajukan oleh orang yang terkena eksekusi/Tersita atau oleh pihak ketiga atas dasar hak milik, perlawanan mana diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah yang melaksanakan eksekusi (Pasal 195 ayat (6) dan (7) HIR dan Pasal 206 ayat (6) dan (7) RBg); Pasal 195 ayat (6) HIR: Perlawanan terhadap keputusan, juga dari orang lain yang menyatakan bahwa barang yang disita miliknya, dihadapkan serta diadili seperti segala perselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan oleh Pengadilan Negeri, yang dalam daerah hukumnya terjadi penjalanan keputusan itu; Lalu apakah Pengadilan Agama boleh mengingkari ketentuan Buku II yang menjadi hukum acara dalam memeriksa perkara di Pengadilan Agama dan bisa membuat aturan sendiri dan mencampuradukkan perkara? - Akan tetapi Pengadilan Agama Semarang tidak mau datang ke persidangan ajudikasi non litigasi di Komisi Informasi, tidak juga mengirimkan kuasanya, dengan alasan adanya SEMA Nomor 4 Tahun 2002. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 011/PTS-A/VII/2024, tanggal 10 Juli 2024, pada halaman 2 yang menyatakan: 2.6 Bahwa Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah telah mengirimkan undangan Ajudikasi pertama yang dilaksanakan pada tanggal 7 Mei 2024 dan hanya dihadiri oleh Pemohon, sedangkan Termohon tidak dapat hadir dengan mengirimkan surat tertanggal 6 Mei 2024 dengan Nomor 507/KPA.W11-A1/HK.2.6/V/2024 perihal Tanggapan Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 18 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 19 dari 49 halaman Putusan Nomor 17 P/HUM/2025 terhadap Surat Undangan Persidangan yang Dikirimkan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah; 2.7 Bahwa Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah telah mengirimkan undangan Ajudikasi kedua yang dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2024 dan hanya dihadiri oleh Pemohon, sedangkan Termohon tidak dapat hadir dengan mengirimkan surat tertanggal 20 Mei 2024 dengan Nomor 554/KPA.W11- A1/HK.2.6/V/2024 perihal Tanggapan terhadap Surat Undangan Persidangan yang Dikirimkan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah; 2.8 Bahwa Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah telah mengirimkan undangan Ajudikasi ketiga yang dilaksanakan pada tanggal 2 Juni 2024 dan hanya dihadiri oleh Pemohon, sedangkan Termohon tidak dapat hadir dengan mengirimkan surat dengan Nomor 615/KPA.W11-A1/HK.2.6/V/2024, tertanggal 1 Juni 2024; Meskipun tidak dijelaskan dalam putusan alasan Ketua Pengadilan Agama Semarang tidak datang ke persidangan, akan tetapi secara lisan Majelis Komisioner menyatakan bahwa alasan tersebut berkaitan dengan adanya SEMA Nomor 4 Tahun 2002, sehingga Pemohon menanggapi alasan tersebut sebagaimana tercantum dalam putusan pada halaman 5 yang menyatakan: 3.1 Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan tertulis pada tanggal 7 Juni 2024 sebagai berikut: 1. Ketidakhadiran Termohon dalam sidang sengketa informasi publik dengan aasan yang tidak jelas dan mengada-ada adalah tidak layak; c. Bahwa undang-undang dan Mahkamah Agung memerintahkan Badan Publik harus hadir dalam sengketa informasi publik untuk mewujudkan good government, akan tetapi Termohon tidak hadir dalam Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 19 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 20 dari 49 halaman Putusan Nomor 17 P/HUM/2025 sidang sengketa informasi publik dengan alasan yang tidak jelas dan mengada-ada, yaitu adanya SEMA Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pejabat Pengadilan yang Melaksanakan Tugas Yudisial Tidak Dapat Diperiksa sebagai Saksi atau Tersangka Kecuali yang Ditentukan oleh Undang-Undang; Padahal SEMA tersebut digunakan untuk Pejabat Pengadilan yang dipanggil sebagai Saksi atau Tersangka oleh pihak kepolisian, bukan sebagai Termohon oleh Komisi Informasi; d. Bahwa ketidakhadiran Termohon dalam sidang sengketa informasi publik di Komisi Informasi tersebut adalah tidak layak, karena tidak mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan; - Padahal jelas-jelas: i. SEMA Nomor 4 Tahun 2002 digunakan untuk Pejabat Pengadilan yang menjadi saksi atau tersangka dalam perkara pidana di kepolisian, bukan digunakan untuk Pejabat Pengadilan yang menjadi Termohon dalam perkara sengketa informasi di Komisi Informasi; ii. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia (SK KMA) Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan, Lampiran 1 Bab V.F tentang Tugas, Tanggung Jawab dan Kewenangan Atasan PPID, pada Angka 10 menyatakan: Mewakili unit/satuan kerjanya di dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan pengadilan atau mewakilkan kepada kuasanya; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 20 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 21 dari 49 halaman Putusan Nomor 17 P/HUM/2025 Maka Mahkamah Agung telah memerintahkan Pejabat Pengadilan wajib datang apabila digugat oleh masyarakat di Komisi Informasi dalam rangka menerapkan Asas Keterbukaan (Transparan); Meskipun perkara tersebut tetap diperiksa tanpa kehadiran Termohon yang diputus dengan mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian dengan “memerintahkan Termohon selaku Badan Publik untuk memenuhi kewajibannya memberikan informasi kepada Pemohon Keterangan yang menyatakan kepastian hukum dan ketegasan bahwa perkara a quo yang telah teregister dengan Nomor 3177/Pdt.G/2021/ PA.Smg di Pengadilan Agama Semarang tertanggal 15 November 2021 merupakan jenis perkara Gugatan Perlawanan atau Perlawanan Eksekusi (Party Verzet)”; - Akan tetapi hingga sekarang Pengadilan Agama Semarang belum melaksanakan amar putusan tersebut, meskipun putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (inkracht); - Bagaimana jadinya kalau seluruh Pejabat Pengadilan tidak datang ke persidangan di Komisi Informasi dengan menyalahgunakan SEMA Nomor 4 Tahun 2002 dan tidak mau melaksanakan amar putusan Komisi Informasi dan tidak bisa dilaporkan pidana? Maka hancurlah penegakan hukum di Indonesia, padahal pengadilan adalah benteng untuk mencari keadilan, akan tetapi pejabatnya sendiri tidak taat hukum; - Seluruh Badan Publik dapat digugat di Komisi Informasi, termasuk Kantor Kepresidenan Republik Indonesia, kecuali pengadilan; - Apakah seperti ini maksud dari Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2002? Membuat Pejabat Pengadilan kebal hukum? Tidak bisa dilaporkan pidana, tidak bisa digugat perdata dan tidak bisa dimintai transparansi informasi? Apakah Mahkamah Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 21 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 22 dari 49 halaman Putusan Nomor 17 P/HUM/2025 Agung akan membiarkan peraturan a quo disalahgunakan pejabatnya dan membiarkan pejabatnya yang melanggar hukum? - Bahwa tindakan Ketua Pengadilan Agama Semarang sebagai Pejabat Pengadilan yang notabene paham hukum, akan tetapi tidak datang ke persidangan di Komisi Informasi dengan menyalahgunakan SEMA Nomor 4 Tahun 2002, adalah melanggar perintah Mahkamah Agung, kode etik dan pedoman perilaku Hakim serta tidak mencerminkan seorang pejabat publik yang terbuka (transparan) dalam memberikan informasi publik; - Bahwa diduga Ketua Pengadilan Agama Semarang memberikan informasi publik yang tidak benar atau menyesatkan yang melanggar ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, akan tetapi Pemohon tidak dapat melaporkan kepada kepolisian karena terhalang dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2002; Oleh karena itu, dengan berlakunya peraturan a quo telah merugikan hak keperdataan Pemohon untuk mendapatkan keadilan dan persamaan hukum dalam perkara perdata di pengadilan dan sengketa informasi publik di Komisi Informasi; Dengan demikian, terbukti SEMA Nomor 4 Tahun 2002 telah disalahgunakan oleh Pejabat Pengadilan; Oleh karena telah terbukti bahwa peraturan a quo bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga melanggar asas lex superior derogat legi inferiori dan banyak disalahgunakan oleh Pejabat Pengadilan, sehingga merugikan hak konstitusional, hak kepidanaan, hak keperdataan dan hak keterbukaan informasi publik Pemohon sebagai masyarakat karena tidak adil, diskriminatif dan tidak menjamin persamaan hukum, maka sangat berdasar dan beralasan Pemohon mohon keadilan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia agar mencabut SEMA Nomor 4 Tahun 2002 tersebut; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 22 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 23 dari 49 halaman Putusan Nomor 17 P/HUM/2025 Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan dan memutuskan: 1. Mengabulkan permohonan Hak Uji Materiil yang diajukan oleh Pemohon: Karminah (Perorangan Warga Negara Indonesia) tersebut untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pejabat Pengadilan yang Melaksanakan Tugas Yudisial Tidak Dapat Diperiksa sebagai Saksi atau Tersangka Kecuali yang Ditentukan oleh Undang-Undang bertentangan dengan undang- undang dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; 3. Menyatakan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pejabat Pengadilan yang Melaksanakan Tugas Yudisial Tidak Dapat Diperiksa sebagai Saksi atau Tersangka Kecuali yang Ditentukan oleh Undang-Undang tidak sah dan tidak berlaku untuk umum; 4. Memerintahkan Mahkamah Agung Republik Indonesia mencabut Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pejabat Pengadilan yang Melaksanakan Tugas Yudisial Tidak Dapat Diperiksa sebagai Saksi atau Tersangka Kecuali yang Ditentukan oleh Undang-Undang; 5. Memerintahkan Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia mencantumkan petikan putusan ini dalam Berita Negara dan dipublikasikan; Atau: Apabila Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono); Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-17 sebagai berikut: Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 23 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 24 dari 49 halaman Putusan Nomor 17 P/HUM/2025 No Nama Bukti Keterangan Kode 1 Fotokopi KTP Pemohon (Sesuai dengan aslinya) Membuktikan bahwa Pemohon adalah Perseorangan, WNI P-1 2 Fotokopi Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2002 yang berbunyi: Berdasarkan laporan-laporan yang disampaikan kepada Mahkamah Agung RI saat ini Pejabat Pengadilan dalam melaksanakan tugas yustisial seringkali dihadapkan pada kondisi masyarakat pencari keadilan tidak dapat menerima kenyataan atas pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh Pejabat Pengadilan dalam rangka melaksanakan putusan pengadilan (eksekusi) dan bahkan seringkali Pejabat Pengadilan seperti Panitera, Jurusita, Jurusita Pengganti dilaporkan kepada pihak kepolisian telah melakukan perbuatan pidana. Berkaitan dengan pemanggilan yang dilakukan pihak kepolisian dapat merupakan hambatan terhadap pelaksanaan kekuasaan Kehakiman, bersama ini Mahkamah Agung memberitahukan bahwa: 1. Pejabat Pengadilan tidak perlu memenuhi panggilan tersebut apabila menyangkut suatu perkara yang sudah diputus maupun yang masih dalam proses pemeriksaan pengadilan. Membuktikan bahwa permohonan a quo adalah pengujian terhadap SEMA Nomor 4 Tahun 2002 yang memberi hak kepada Pejabat Pengadilan untuk menolak panggilan sebagai saksi atau tersangka dalam perkara pidana di kepolisian terhadap peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi P-2 Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 24 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 25 dari 49 halaman Putusan Nomor 17 P/HUM/2025 2. Pejabat Pengadilan dapat memenuhi panggilan/undangan tersebut apabila diminta untuk membahas rancangan peraturan perundang-undangan atau memberikan pertimbangan hukum sebagai sumbangan pemikiran. Di samping itu agar dilihat kembali Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 9 Tahun 1976, tanggal 16 Desember 1976. Merupakan suatu prinsip yang universal bahwa suatu putusan tidak boleh didiskusikan oleh siapa saja karena masalah tersebut merupakan kemandirian badan peradilan. (Sumber: jdih.mahkamahagung.go.id) 3 Asli UUD 1945 Dalam Satu Naskah (Sumber: jdih.mahkamahagung.go.id) P-3 Pasal 24A ayat (1) UUD 1945: Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang- undang terhadap undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Membuktikan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang- undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945: Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Membuktikan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan wajib menjunjung hukum, maka SEMA Nomor 4 Tahun 2002 yang memberi hak Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 25 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 26 dari 49 halaman Putusan Nomor 17 P/HUM/2025 kepada Pejabat Pengadilan untuk menolak panggilan sebagai saksi atau tersangka dalam perkara pidana di kepolisian adalah bertentangan dengan UUD 1945 karena setiap warga negara kedudukanya tidak lagi sama dalam hukum. 4 Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Sumber: peraturan.bpk.go.id) P-4 Pasal 9 ayat (2) UU PPP: Dalam hal suatu peraturan perundang- undangan di bawah undang-undang diduga bertentangan dengan undang- undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung. Membuktikan Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang- undangan di bawah undang-undang yang diduga bertentangan dengan undang-undang. Pasal 7 ayat (1) UU PPP: Jenis dan hierarki peraturan perundang- undangan terdiri atas: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; Membuktikan bahwa SEMA Nomor 4 Tahun 2002 adalah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, maka Mahkamah Agung berwenang mengujinya. Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 26 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 27 dari 49 halaman Putusan Nomor 17 P/HUM/2025 f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Pasal 8 ayat (1) UU PPP: Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan,Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. 5 Fotokopi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 20 ayat (2) huruf b UU KK: Mahkamah Agung berwenang: b. Menguji peraturan perundang- undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang; (Sumber: peraturan.bpk.go.id) Membuktikan Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang- undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. P-5 6 Fotokopi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 P-6 Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 27 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 28 dari 49 halaman Putusan Nomor 17 P/HUM/2025 dan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 (Sumber: peraturan.bpk.go.id) Pasal 31 ayat (1) UU MA: Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang- undang terhadap undang-undang. Membuktikan Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang- undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Pasal 31A ayat (1) dan (2) UU MA: 1. Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang- undang diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia. 2. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang- undangan di bawah undang- undang, yaitu: a. Perorangan Warga Negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang- undang; atau c. Badan hukum publik atau badan hukum privat; Membuktikan bahwa Pemohon adalah Perorangan Warga Negara Indonesia, maka Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 28 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 29 dari 49 halaman Putusan Nomor 17 P/HUM/2025 7 Asli Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil (Sumber: jdih.mahkamahagung.go.id) P-7 Pasal 1 ayat (1) PERMA 1/2011: Hak Uji Materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi. Membuktikan bahwa Mahkamah Agung mempunyai Hak Uji Materiil. Pasal 1 ayat (4) PERMA 1/2011: Pemohon keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang- undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang. Membuktikan bahwa Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. 8 Asli Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 224 KUHP menyatakan: Barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang- undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, diancam: 1. Dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan; 2. Dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan. (Sumber: jdih.mahkamahagung.go.id) Membuktikan bahwa setiap orang yang dipanggil sebagai saksi dalam perkara pidana di kepolisian wajib datang, jika tidak datang dikenakan pidana penjara paling lama sembilan bulan. Maka peraturan a quo yang memberi hak kepada Pejabat Pengadilan untuk menolak panggilan sebagai saksi atau tersangka dalam perkara pidana di kepolisian adalah P-8 Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 29 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 30 dari 49 halaman Putusan Nomor 17 P/HUM/2025 bertentangan dengan KUHP. 9 Fotokopi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (Sumber: jdih.mahkamahagung.go.id) P-9 Pasal 108 ayat (1) KUHAP: Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis. Membuktikan bahwa setiap orang yang menjadi korban tindak pidana berhak melaporkan kepada kepolisian. Pasal 112 KUHAP: (1) Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut. (2) Orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya. Membuktikan bahwa setiap orang yang dipanggil sebagai tersangka atau saksi oleh kepolisian wajib datang. Maka peraturan a quo yang memberi hak kepada Pejabat Pengadilan untuk menolak panggilan sebagai tersangka atau saksi oleh kepolisian adalah bertentangan dengan KUHAP. 10 Fotokopi Undang-Undang Nomor 14 P-10 Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 30 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 31 dari 49 halaman Putusan Nomor 17 P/HUM/2025 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Sumber: peraturan.bpk.go.id) Pasal 4 ayat (4) UU KIP: Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. Pasal 47 UU KIP: (1) Pengajuan gugatan dilakukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara apabila yang digugat adalah Badan Publik Negara. (2) Pengajuan gugatan dilakukan melalui Pengadilan Negeri apabila yang digugat adalah Badan Publik selain Badan Publik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 48 ayat (1) UU KIP: Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut. Membuktikan bahwa setiap orang berhak mengajukan gugatan ke pengadilan (PTUN untuk Badan Publik Negara atau PN untuk Badan Publik selain Negara) apabila memperoleh hambatan dalam meminta informasi publik. Pengajuan gugatan ini ditempuh apabila salah satu pihak tidak menerima putusan ajudikasi non litigasi penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi. Maka Badan Publik wajib datang ke persidangan di Komisi Informasi. Pasal 52 UU KIP: Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, Membuktikan bahwa Badan Publik yang tidak memberikan informasi Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 31 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 32 dari 49 halaman Putusan Nomor 17 P/HUM/2025 dan/atau tidak menerbitkan Informasi Publik berupa Informasi Publik secara berkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta-merta, Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/atau Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan undang- undang ini, dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Pasal 53 UU KIP: Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, dan/atau menghilangkan dokumen Informasi Publik dalam bentuk media apa pun yang dilindungi negara dan/atau yang berkaitan dengan kepentingan umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Pasal 55 UU KIP: Setiap orang yang dengan sengaja membuat Informasi Publik yang tidak benar atau menyesatkan dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). publik dan setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum menghancurkan, merusak dan/atau menghilangkan dokumen informasi publik serta setiap orang yang dengan sengaja membuat informasi publik yang tidak benar atau menyesatkan diancam pidana. Maka peraturan a quo yang memberi hak kepada Pejabat Pengadilan untuk menolak panggilan sebagai saksi atau tersangka dalam perkara pidana di kepolisian adalah bertentangan dengan UU KIP. Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 32 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 33 dari 49 halaman Putusan Nomor 17 P/HUM/2025 11 Fotokopi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut; (Sumber: jdih.mahkamahagung.go.id) Membuktikan bahwa setiap orang berhak mengajukan gugatan dan menuntut ganti rugi ke pengadilan atas perbuatan melanggar hukum seseorang yang membawa kerugian bagi orang lain. P-11 12 Fotokopi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Pasal 3 ayat (7) dan Penjelasannya: Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Negara meliputi: 7. Asas Akuntabilitas Penjelasannya: Angka 7: Yang dimaksud dengan "Asas Akuntabilitas" adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Sumber: peraturan.bpk.go.id) Membuktikan bahwa setiap penyelenggara negara wajib datang ke persidangan apabila digugat di pengadilan oleh masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara (akuntabel). Maka penyelenggara negara yang tidak datang ke persidangan membuktikan dirinya tidak akuntabel, apalagi dengan alasan adanya SEMA Nomor 4 Tahun 2002 yang peruntukkannya untuk perkara pidana, bukan perkara perdata membuktikan dirinya tidak taat hukum. P-12 Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 33 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 34 dari 49 halaman Putusan Nomor 17 P/HUM/2025 13. Asli Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Tahun 2013 (Sumber: pa-banyumas.go.id) P-13 Angka 1 Bab II.B.1.m Rekonvensi (Gugat Balik atau Gugat Balasan) halaman 86-87: 1) Gugatan rekonvensi, menurut Pasal 132a HIR dapat diajukan dalam setiap perkara kecuali: a. Penggugat dalam gugatan asal menuntut mengenai sifat, sedangkan gugatan rekonvensi mengenai dirinya sendiri dan sebaliknya. b. Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa tuntutan balik itu berhubung dengan pokok perselisihan (kompetensi absolut). c. Dalam perkara tentang menjalankan putusan Hakim. Membuktikan bahwa perlawanan terhadap permohonan eksekusi adalah Jenis Pokok Perkara Rekonvensi (Gugatan Balik atau Gugatan Balasan) atau Gugatan Perlawanan (HIR) yang dikecualikan, bukan Perlawanan Eksekusi (Party Verzet). Maka Penetapan (Penangguhan Eksekusi) yang didasarkan atas adanya perkara Gugatan Perlawanan adalah tidak sah. Angka 1 Bab II.B.1.ak Perlawanan Terhadap Eksekusi, halaman 140: 1) Perlawanan terhadap eksekusi dapat diajukan oleh orang yang terkena eksekusi/ Tersita atau oleh pihak ketiga atas dasar hak milik, perlawanan mana diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang melaksanakan eksekusi (Pasal 195 ayat (6) dan (7) HIR dan Pasal 206 ayat (6) dan (7) RBg). Membuktikan bahwa perkara Perlawanan Eksekusi (Party Verzet) adalah perlawanan oleh tereksekusi/tersita terhadap Penetapan Eksekusi/Penetapan Sita Eksekusi Pengadilan, bukan terhadap Permohonan Eksekusi. 14 Fotokopi HIR (Sumber: jdihpn.pn-bangkinang.go.id) P-14 Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 34 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 35 dari 49 halaman Putusan Nomor 17 P/HUM/2025 Pasal 132a HIR: Tergugat berhak dalam tiap-tiap perkara memasukkan gugatan melawan kecuali: ﹣ Kalau Penggugat memajukan gugatan karena suatu sifat, sedang gugatan melawan itu akan mengenai dirinya sendiri dan sebaliknya; ﹣ Kalau Pengadilan Negeri yang memeriksa surat gugat Penggugat tidak berhak memeriksa gugatan melawan itu berhubung dengan pokok perselisihan. ﹣ Dalam perkara perselisihan tentang menjalankan keputusan. Jikalau dalam pemeriksaan tingkat pertama tidak dimajukan gugat melawan, maka dalam bandingan tidak dapat memajukan gugatan itu. Penjelasan: Oleh karena bagi Tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan gugatan melawan, artinya untuk menggugat kembali Penggugat, maka Tergugat itu tidak perlu mengajukan tuntutan baru, akan tetapi cukup dengan memajukan gugatan pembalasan itu bersama-sama dengan jawabannya terhadap gugatan lawannya. Gugatan melawan ini dapat diajukan baik secara tertulis, maupun secara lisan (lihat Pasal 132 b). Dengan diberikannya kesempatan untuk gugat-menggugat ini maka jalannya berperkara menjadi lebih lancar, oleh Membuktikan bahwa perlawanan terhadap permohonan eksekusi adalah Jenis Pokok Perkara Gugatan Melawan/Gugatan Perlawanan atau Rekonvensi (Gugatan Balik atau Gugatan Balasan) (Buku II, 2013) yang dikecualikan, bukan Perlawanan Eksekusi (Party Verzet). Maka Penetapan (Penangguhan Eksekusi) yang didasarkan atas adanya perkara Gugatan Perlawanan adalah tidak sah. Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 35 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 36 dari 49 halaman Putusan Nomor 17 P/HUM/2025 karena dua persoalan dapat diperiksa sekaligus. Pada sub 1, 2 dan 3 dari pasal ini disebutkan pengecualiannya, yaitu: 1. Jikalau Penggugat dalam perkara itu bertindak untuk orang atau badan lain, sedangkan gugatan melawan itu untuk kepentingan pribadi Penggugat. Hal ini memang beralasan, sebab Penggugat pertama dengan Penggugat melawan di sini merupakan dua oknum yang satu sama lain tidak ada hubungannya. 2. Jikalau Pengadilan Negeri yang memeriksa gugatan pertama tidak mempunyai wewenang guna memeriksa gugatan melawan, seperti misalnya isi gugatan melawan itu karena sifatnya termasuk kompentensi Pengadilan Agama atau pengadilan lain yang bukan Pengadilan Negeri itu. 3. Jikalau perkara itu tentang sengketa mengenai eksekusi keputusan hakim, oleh karena dalam pelaksanaan keputusan hakim itu pada hakekatnya sudah tidak ada persoalan lagi tentang persengketaan, sebab segala sesuatu oleh hakim telah diselesaikan, sehingga tidak ada alasan lagi untuk saling bergugatan. Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 36 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 37 dari 49 halaman Putusan Nomor 17 P/HUM/2025 Pasal 195 ayat (6) HIR: Perlawanan terhadap keputusan, juga dari orang lain yang menyatakan bahwa barang yang disita miliknya, dihadapkan serta diadili seperti segala perselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan oleh Pengadilan Negeri, yang dalam daerah hukumnya terjadi penjalanan keputusan itu. Membuktikan bahwa Jenis Pokok Perkara Perlawanan Eksekusi (Party Verzet) adalah perlawanan terhadap keputusan pengadilan dhi Penetapan Sita Eksekusi Pengadilan, bukan terhadap permohonan eksekusi. 15 Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 417/Pdt.G/2023/PN.Smg, tanggal 15 Nopember 2023 Alinea ke-2 halaman 9: Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mengirimkan surat tertanggal masing-masing 11 September 2023 dan tanggal 18 September 2023 yang pada pokoknya menyatakan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pejabat Pengadilan yang Melaksanakan Tugas Yustisial Tidak Dapat Diperiksa, Baik Sebagai Saksi atau Tersangka Kecuali yang Ditentukan oleh Undang-Undang pada poin I menyatakan bahwa Pejabat Pengadilan tidak perlu memenuhi panggilan tersebut apabila menyangkut suatu perkara yang sudah diputus maupun yang masih dalam proses pemeriksaan pengadilan. Berdasarkan hal tersebut, maka Ketua Pengadilan Agama Semarang dan Ketua Pengadilan Membuktikan bahwa Ketua Pengadilan Agama Semarang sebagai Tergugat I dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang sebagai Tergugat II telah menyalahgunakan SEMA Nomor 4 Tahun 2002 sebagai alasan untuk tidak hadir di persidangan di Pengadilan Negeri Semarang. P-15 Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 37 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 38 dari 49 halaman Putusan Nomor 17 P/HUM/2025 Tinggi Agama Semarang tidak dapat memenuhi relaas panggilan untuk hadir persidangan, kecuali atas perintah Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. (Sesuai dengan Aslinya) 16 Fotokopi Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor 011/PTS- A/VII/2024, tanggal 10 Juli 2024 Halaman 2: [2.6] Bahwa Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah telah mengirimkan undangan Ajudikasi pertama yang dilaksanakan pada tanggal 7 Mei 2024 dan hanya dihadiri oleh Pemohon, sedangkan Termohon tidak dapat hadir dengan mengirikan surat tertanggal 6 Mei 2024 dengan Nomor 507/KPA.W11- A1/HK.2.6/V/2024 perihal Tanggapan terhadap Surat Undangan Persidangan yang Dikirimkan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. [2.7] Bahwa Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah telah mengirimkan undangan Ajudikasi kedua yang dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2024 dan hanya dihadiri oleh Pemohon, sedangkan Termohon tidak dapat hadir dengan mengirikan surat tertanggal 20 Mei 2024 dengan Nomor 554/KPA.W11- A1/HK.2.6/V/2024 perihal tanggapan terhadap Surat Undangan Persidangan yang Dikirimkan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. [2.8] Bahwa Komisi Informasi Provinsi Membuktikan bahwa Pengadilan Agama Semarang sebagai Termohon menggunakan alasan yang tidak layak dengan menyalahgunakan SEMA Nomor 4 Tahun 2002 sebagai alasan untuk tidak hadir di persidangan di Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah P-16 Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 38 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 39 dari 49 halaman Putusan Nomor 17 P/HUM/2025 Jawa Tengah telah mengirimkan undangan Ajudikasi ketiga yang dilaksanakan pada tanggal 2 Juni 2024 dan hanya dihadiri oleh Pemohon, sedangkan Termohon tidak dapat hadir dengan mengirimkan surat dengan Nomor 615/KPA.W11-A1/HK.2.6/V/2024 tertanggal 1 Juni 2024. Halaman 5: [3.1] Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan tertulis pada tanggal 7 Juni 2024 sebagai berikut: 2. Ketidakhadiran Termohon dalam sidang sengketa informasi publik dengan aasan yang tidak jelas dan mengada-ada adalah tidak layak. c. Bahwa undang-undang dan Mahkamah Agung memerintahkan Badan Publik harus hadir dalam sengketa informasi publik untuk mewujudkan good government, akan tetapi Termohon tidak hadir dalam sidang sengketa informasi publik dengan alasan yang tidak jelas dan mengada-ada yaitu adanya Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pejabat Pengadilan Yang Melaksanakan Tugas Yustisial Tidak Dapat Diperiksa, Baik Sebagai Saksi atau Tersangka Kecuali Ditentukan Oleh Undang- Undang. Padahal SEMA tersebut digunakan Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 39 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 40 dari 49 halaman Putusan Nomor 17 P/HUM/2025 Bahwa permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 25 Februari 2025 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha untuk Pejabat Pengadilan yang dipanggil sebagai Saksi atau Tersangka oleh pihak kepolisian bukan sebagai Termohon oleh Komisi Informasi. d. Bahwa ketidakhadiran Termohon dalam sidang sengketa informasi Publik di Komisi Informasi tersebut adalah tidak layak karena tidak mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. (Sesuai dengan Aslinya) 17 Fotokopi Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan Lampiran 1 BAB V.F tentang Tugas, Tanggung Jawab dan Kewenangan Atasan PPID, Angka 10 menyatakan: Mewakili unit/satuan kerjanya di dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan pengadilan atau mewakilkan kepada kuasanya. (Sumber: jdih.mahkamahagung.go.id) Membuktikan bahwa Pengadilan Agama Semarang melanggar perintah Mahkamah Agung karena tidak hadir di persidangan sengketa informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. P-17 Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 40 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 41 dari 49 halaman Putusan Nomor 17 P/HUM/2025 Negara Mahkamah Agung Nomor 37/Pan.8/KKA/II/2025, tanggal 25 Februari 2025; Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 10 Maret 2025, yang isi selengkapnya: Tentang Eksepsi: 1. Tentang Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut); - Bahwa dalam gugatan Pemohon dalam perkara a quo, Pemohon jelas-jelas telah mendalilkan tentang sengketa permohonan keberatan Hak Uji Materiil; - Bahwa untuk melakukan judicial review di Mahkamah Agung, maka perlu mengajukan permohonan keberatan, yaitu suatu permohonan yang berisi keberatan terhadap berlakunya suatu peraturan perundang-undangan yang diduga bertentangan dengan suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi yang diajukan ke Mahkamah Agung untuk mendapatkan putusan. Apabila Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan keberatan itu beralasan, maka Mahkamah Agung mengabulkan permohonan keberatan tersebut. Akan tetapi jika Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan keberatan itu tidak beralasan, maka Mahkamah Agung menolak permohonan keberatan tersebut; - Bahwa dalil-dalil Pemohon yang pada intinya mendalilkan tentang permohonan keberatan uji materiil adalah dalil-dalil yang keliru. Surat Edaran merupakan peraturan kebijakan (beleidsregel) yang dibuat, baik kewenangan maupun materi muatannya, tidak berdasar pada peraturan perundang-undangan, delegasi atau mandat, melainkan berdasarkan wewenang yang timbul dari diskresi/freies ermessen yang dilekatkan pada administrasi negara untuk mewujudkan suatu tujuan tertentu yang dibenarkan hukum; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 41 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 42 dari 49 halaman Putusan Nomor 17 P/HUM/2025 - Bahwa berdasarkan hal di atas, sangat tepat kiranya Majelis Hakim dalam perkara a quo menyatakan tidak berwenang mengadili perkara a quo dan menyatakan permohonan Pemohon tidak diterima; 2. Error in Objek; - Bahwa permohonan keberatan uji materiil Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pejabat Pengadilan yang Melaksanakan Tugas Yudisial Tidak Dapat Diperiksa sebagai Saksi atau Tersangka Kecuali yang Ditentukan oleh Undang-Undang dengan register perkara Nomor 17 P/HUM/2025, Pemohon Error in Objek, karena objek perkara a quo bukanlah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang; - Bahwa dalil-dalil permohonan keberatan uji materiil Pemohon yang pada intinya mendalilkan tentang keberatan uji materiil Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pejabat Pengadilan yang Melaksanakan Tugas Yudisial Tidak Dapat Diperiksa sebagai Saksi atau Tersangka Kecuali yang Ditentukan oleh Undang-Undang adalah dalil-dalil yang keliru, karena berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Mahkamah Agung juga merupakan lembaga negara yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk membuat suatu peraturan perundang- undangan. Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Mahkamah Agung ini diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan, namun kewenangan pengaturan ini tidak dibuat dalam bentuk Surat Edaran. Jadi dapat disimpulkan bahwa Surat Edaran bukan merupakan peraturan perundang-undangan yang menjadi objek Hak Uji Materiil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, karena Surat Edaran Mahkamah Agung merupakan bentuk edaran Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 42 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 43 dari 49 halaman Putusan Nomor 17 P/HUM/2025 pimpinan Mahkamah Agung ke seluruh jajaran peradilan mengenai hal-hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak untuk dilaksanakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan peradilan yang lebih bersifat administratif; - Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, jelaslah permohonan Pemohon Error In Objek dan harus dinyatakan tidak diterima; Dalam Pokok Perkara: 1. Bahwa dalil-dalil Termohon dalam eksepsi tersebut di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini; 2. Bahwa berdasarkan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 mengatur bahwa “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang”; 3. Bahwa salah satu kewenangan lainnya yang dimiliki Mahkamah Agung diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang mengatur bahwa “Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang ini”; 4. Bahwa oleh karena itu, Mahkamah Agung memiliki kewenangan membuat kebijakan, di antaranya Peraturan Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung, guna membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 5. Bahwa yang menjadi objek dalam permohonan keberatan Hak Uji Materiil dalam perkara Nomor 17 P/HUM/2025 yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pejabat Pengadilan yang Melaksanakan Tugas Yudisial Tidak Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 43 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 44 dari 49 halaman Putusan Nomor 17 P/HUM/2025 Dapat Diperiksa sebagai Saksi atau Tersangka Kecuali yang Ditentukan oleh Undang-Undang; 6. Bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menyatakan “Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”; 7. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”; 8. Bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan “Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan”; 9. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-X/2012 dalam pertimbangannya menyampaikan bahwa kemerdekaan kekuasaan Kehakiman, selain mewajibkan Hakim untuk mengimplementasikannya sebagaimana diuraikan di atas, melarang setiap kekuasaan ekstra yudisial memengaruhi atau lebih-lebih lagi turut campur kepada pengadilan sebagai institusi pelaku dan kepada Hakim sebagai pejabat pelaksana kekuasaan Kehakiman. Karakter kekuasaan Kehakiman yang demikian itu selain merupakan ketentuan konstitusional, juga merupakan konsekuensi dari pilihan gagasan negara demokrasi berdasarkan hukum (vide alinea IV Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 1 UUD 1945); 10. Bahwa SEMA Nomor 4 Tahun 2002 merujuk pada SEMA Nomor 9 Tahun 1976, yang pada pokoknya menjelaskan kajian dan pendapat ahli dalam perspektif internasional mengenai Hakim dan Aparatur Peradilan dalam melaksanakan tugas dibebaskan dari tuntutan pidana maupun gugatan perdata dan tata usaha negara; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 44 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 45 dari 49 halaman Putusan Nomor 17 P/HUM/2025 11. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang merasa dirugikan dalam sengketa di Komisi Informasi Publik mengenai ketidakhadiran Hakim atau Aparatur Peradilan yang merupakan peristiwa konkret dimana Hakim atau Aparatur Peradilan konsisten terhadap keberlakuan SEMA Nomor 4 Tahun 2002; 12. Bahwa SEMA Nomor 4 Tahun 2002 telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945, Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Pasal 1 angka 1 dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-X/2012, yang menegaskan Hakim dan Aparatur Peradilan dalam pelaksanaan tugasnya di bidang peradilan memperoleh jaminan kekuasaan Kehakiman yang bebas dari pengaruh apapun sebagaimana diatur dalam konstitusional dan peraturan perundang-undangan; Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas, maka Termohon melalui kuasanya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut: 1. Menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan tidak diterima; 2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara; Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono); PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah pengujian terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pejabat Pengadilan yang Melaksanakan Tugas Yudisial Tidak Dapat Diperiksa sebagai Saksi atau Tersangka Kecuali yang Ditentukan oleh Undang-Undang (vide Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-17); Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 45 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 46 dari 49 halaman Putusan Nomor 17 P/HUM/2025 Bahwa sebelum memasuki pokok permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, Mahkamah Agung terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai kewenangan Mahkamah Agung untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan a quo; Bahwa terhadap hal tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut: - Bahwa kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang didasarkan pada ketentuan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 31A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, yang pada intinya menentukan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang- undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi; - Bahwa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (vide Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011); - Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan yang menjadi objek permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang pada Mahkamah Agung adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum yang kedudukannya berada di bawah undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 46 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 47 dari 49 halaman Putusan Nomor 17 P/HUM/2025 - Bahwa objek permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang diajukan oleh Pemohon adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pejabat Pengadilan yang Melaksanakan Tugas Yudisial Tidak Dapat Diperiksa sebagai Saksi atau Tersangka Kecuali yang Ditentukan oleh Undang-Undang; - Bahwa objek permohonan tidak termasuk peraturan perundang- undangan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, karena:  Objek permohonan tidak termasuk jenis peraturan perundang- undangan sebagaimana dimaksud Pasal 7 dan Pasal 8 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;  Objek permohonan tidak dibentuk melalui prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan, mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, penetapan dan pengundangan;  Objek permohonan tidak ditempatkan dalam Lembaran/Berita Negara;  Bentuk objek permohonan adalah Surat Edaran, bukan peraturan; - Bahwa oleh karena objek permohonan pengujian peraturan perundang- undangan di bawah undang-undang a quo bukan merupakan norma hukum yang mengikat umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 47 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 48 dari 49 halaman Putusan Nomor 17 P/HUM/2025 Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sehingga Mahkamah Agung tidak berwenang menguji objek permohonan; Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, objek hak uji materiil a quo tidak termasuk peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, sehingga permohonan Pemohon dinyatakan tidak diterima, dan oleh karenanya terhadap substansi permohonan a quo tidak perlu dipertimbangkan lagi; Bahwa oleh karena permohonan pengujian hak uji materiil dari Pemohon dinyatakan tidak diterima, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara; Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait; MENGADILI: 1. Menyatakan permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dari Pemohon KARMINAH tidak diterima; 2. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah); Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 25 Agustus 2025, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Prof. Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 48 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 49 dari 49 halaman Putusan Nomor 17 P/HUM/2025 dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan A. Tirta Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak. Anggota Majelis: Ketua Majelis, ttd. ttd. Prof. Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H. ttd. Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum. Panitera Pengganti, ttd. A. Tirta Irawan, S.H., M.H. Biaya-biaya: 1. Meterai Rp 10.000,00 2. Redaksi Rp 10.000,00 3. Administrasi PPU Rp 980.000,00 Jumlah Rp 1.000.000,00 Untuk Salinan Mahkamah Agung RI Atas nama Panitera Panitera Muda Tata Usaha Negara H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum. NIP 19610514198621001 Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 49