15 P/HUM/2025

hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 1 dari 51 halaman. Putusan Nomor 15 P/HUM/2025 PUTUSAN Nomor 15 P/HUM/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 6 ayat (2) dan ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.03/2010 tentang Biaya Promosi Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara: PT BORDEN EAGLE INDONESIA, beralamat di Trembesi Tower Suites 9, Jalan Pahlawan Seribu CBD-BSD Lot VII-A, Tangerang Selatan, yang diwakili oleh Tjioe Budianto, jabatan Direktur; Selanjutnya memberi kuasa kepada Drs. Petronius Saragih., S.H., M.H., M.Sc., dan kawan, keduanya kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat dan Kuasa Hukum pada Kantor HPM & Partners, beralamat di Alamanda Tower, Lantai 28, Unit E, Jalan T.B. Simatupang Kaveling 23-24, Cilandak, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/FA/TAX/BEI/I/2025, tanggal 22 Januari 2025; Selanjutnya disebut sebagai Pemohon; melawan: MENTERI KEUANGAN Republik Indonesia, tempat kedudukan di Gedung Djuanda I Lantai 3, Jalan DR. Wahidin Nomor 1, Jakarta 10710, Kotak Pos 21; Selanjutnya memberi kuasa kepada Heru Pambudi, jabatan Sekretaris Jenderal, Kementerian Keuangan, dan kawan- kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU- 11/MK.01/2025, tanggal 11 Maret 2025; Selanjutnya disebut sebagai Termohon; Mahkamah Agung tersebut; Membaca surat-surat yang bersangkutan; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 2 dari 51 halaman. Putusan Nomor 15 P/HUM/2025 DUDUK PERKARA Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 Februari 2025 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 7 Februari 2025 dan diregister dengan Nomor 15 P/HUM/2025, telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 6 ayat (2) dan ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.03/2010 tentang Biaya Promosi Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut: I. Dasar Hukum; 1. Kewenangan Mahkamah Agung 1.1 Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 mengatur sebagai berikut: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 1.2 Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 mengatur sebagai berikut: “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang- undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang”; 1.3 Pasal 31 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung mengatur sebagai berikut: “Ayat (1) Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang- undang terhadap undang-undang; Ayat (2) Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang- Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 3 dari 51 halaman. Putusan Nomor 15 P/HUM/2025 undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku”; 1.4 Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil menyebutkan sebagai berikut: “ Hak Uji Materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih tinggi”; Bahwa berdasarkan dasar hukum yang Pemohon uraikan tersebut di atas, Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Uji Materiil Pemohon atas ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.03/2010 tentang Biaya Promosi Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto terhadap Undang-Undang diatasnya, yaitu Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dengan alasan yang akan Pemohon sampaikan dan uraikan berikut ini; 2. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon; 2.1 Pasal 31A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, mengatur sebagai berikut: “(1) Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia; (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 4 dari 51 halaman. Putusan Nomor 15 P/HUM/2025 dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau c. badan hukum publik atau badan hukum privat; (3) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat: a. nama dan alamat pemohon; b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan menguraikan dengan jelas bahwa: 1. materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan di bawah undang- undang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau 2. pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku; dan c. hal-hal yang diminta untuk diputus”; 2.2 Bahwa Pemohon yaitu PT Borden Eagle Indonesia adalah: a. Perseroan yang berbadan hukum dan didirikan berdasarkan ketentuan hukum Indonesia sebagaimana dibuktikan dengan Akta Pendirian Nomor 16 Tanggal 20 Januari 2018 (Bukti P-1) yang telah disahkan oleh Kemenkumham melalui Surat Keputusan Nomor AHU- 0002748.AH.01.01 Tahun 2018 Tanggal 22 Januari 2018 (Bukti P-2) dan Akta Perubahan Nomor 4 Tanggal 3 November 2021 (Bukti P-3) yang telah disahkan oleh Kemenkumham melalui Surat Keputusan Nomor AHU- 0061920.AH.01.02 Tahun 2021 Tanggal 4 November 2021 (Bukti P-4); Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 5 dari 51 halaman. Putusan Nomor 15 P/HUM/2025 b. Wajib Pajak Badan terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (“KPP”) Madya Tangerang dengan NPWP 83.886.005.4- 411.000. Sesuai Surat Keterangan Terdaftar yang dikeluarkan oleh KPP Madya Tangerang Nomor S- 958KT/WPJ.08/KP.0303/2018 Tanggal 29 Januari 2018 (Bukti P-5); c. Perusahaan bergerak di bidang Perdagangan Besar Obat Tradisional Untuk Manusia selaku Principal produk-produk berupa minyak kayu putih, balsam, minyak angin, natural oil, minyak gosok, dan krim dengan merek Cap Lang yang diproduksi oleh PT Eagle Indo Pharma. Dalam rangka menjalankan usahanya, Pemohon wajib melakukan kegiatan-kegiatan promosi secara terus menerus dalam berbagai bentuk agar dapat mencapai target-target penjualan yang ditentukan oleh para pemangku kepentingan dalam perusahaan secara berkesinambungan untuk mempertahankan dan mengembangkan volume penjualan; d. Wajib Pajak Badan yang wajib membayar pajak sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (“UU KUP”) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (“UU HPP”); 2.3 Bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.03/2010, yang dalam materi muatan Pasal 6 ayat (2) mengatur sebagai berikut: “Daftar Nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memuat data penerima berupa …, Nomor Pokok Wajib Pajak, …”. Bahwa Pemohon merasa dirugikan haknya karena apabila Pemohon tidak mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Penerima Biaya Promosi dalam Daftar Nominatif Biaya Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 6 dari 51 halaman. Putusan Nomor 15 P/HUM/2025 Promosi, kemudian menurut ketentuan Pasal 6 ayat (5) yang mengatur: “Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) tidak dipenuhi, Biaya Promosi tidak dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto”. mengakibatkan Biaya Promosi yang telah dikeluarkan Pemohon dan seharusnya menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU HPP juncto Pasal 18 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Penyesuaian Pengaturan Di Bidang Pajak Penghasilan (“PP PPDB PPh”) dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto menjadi tidak dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto; 2.4 Bahwa dengan uraian Pemohon pada angka 2.1 sampai dengan 2.3 di atas, jelas kiranya bahwa Pemohon telah memenuhi Legal Standing yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 31A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung; 3. Jangka Waktu Pengajuan Uji Materiil; a. Bahwa sesuai dengan considerans (menimbang) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2011, pada huruf a, b, dan c telah ditegaskan bahwa pengajuan keberatan Hak Uji Materiil bagi suatu aturan yang bersifat umum (Regelend) tidak dibatasi waktu; b. Bahwa ketentuan mengenai jangka waktu pengajuan permohonan uji materiil sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat lagi karena berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2011, Peraturan Mahkamah Agung tersebut telah dinyatakan tidak berlaku; c. Bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.03/2010 tentang Biaya Promosi Yang Dapat Dikurangkan Dari Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 7 dari 51 halaman. Putusan Nomor 15 P/HUM/2025 Penghasilan Bruto adalah Peraturan Pelaksana dari UU HPP dan PP PPDB PPh yang mengatur pelaksanaan kewajiban Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan bagi seluruh Wajib Pajak di Indonesia yang melakukan kegiatan promosi untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan. Dengan demikian, Peraturan Menteri Keuangan tersebut adalah suatu peraturan yang bersifat umum untuk mengatur (regulerend) Warga Negara Perorangan atau Badan Hukum sebagaimana dimaksud di atas; Berdasarkan hal-hal tersebut, maka mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa permohonan ini menyatakan bahwa Permohonan ini disampaikan dalam batas waktu yang diperkenankan; II. Uraian Alasan Permohonan Uji Materiil Ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.03/2010 Tentang Biaya Promosi Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto Terhadap Ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan; Bahwa sesuai ketentuan Pasal 31A ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, maka dengan ini Pemohon menguraikan alasan-alasan permohonannya sebagai berikut: A. Tentang Landasan Filosofis Kedudukan Ketentuan Administratif (Beleid Regel) Terhadap Ketentuan Undang-Undang; 1. Bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam sistem hukum suatu negara adalah suatu sistem norma-norma yang memiliki jenjang dan hierarki, oleh karenanya terdapat beberapa landasan filosofis dan teoritis yang seharusnya menjadi pertimbangan utama dalam pembentukan peraturan perundang-undangan; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 8 dari 51 halaman. Putusan Nomor 15 P/HUM/2025 2. Bahwa Hans Kelsen menjelaskan dalam karyanya yang berjudul General Theory of Law and State pada halaman 112-113, hukum adalah suatu sistem norma yang bercorak dinamik (nomodynamics). Dimana norma hukum adalah norma yang berjenjang-jenjang dan diatur dalam suatu susunan hierarkis. Diatur hierarkis berarti bahwa suatu norma hukum yang berada di bawah norma hukum yang lain yang berlaku, bersumber dan berdasar kepada norma hukum yang lebih tinggi itu; 3. Bahwa pemikiran Kelsen tentang norma berjenjang kemudian lebih dikonkritkan lagi oleh Hans Nawiasky dalam karyanya yang berjudul Allgemeine Rechtslehere yang kemudian membagi hierarki norma hukum dalam sistem hukum suatu negara menjadi empat bagian, yaitu: a. Staatsfundamentalnorm (Norma Fundamental Negara); b. Staatsgrundgesetz (Aturan Dasar Negara); c. Formell Gesetz (Undang-Undang Formal); d. Verordnung & Autonome Satzung (Aturan Pelaksana & Aturan Otonom); 4. Bahwa pengelompokan norma oleh Nawiasky tidak hanya mengidentifikasi jenis-jenis norma hukum dan hierarkinya, tetapi dengan tegas menjelaskan bahwa hierarki tersebut menunjukkan daya laku (validity) dan daya guna (efficacy) dari norma-norma hukum tersebut – dimana daya laku dan daya guna suatu norma hukum yang berada di bawah bergantung kepada norma hukum diatasnya. (Contoh: Verordnung & Autonome Satztung berlaku dan berguna apabila dayanya diperoleh dari Formell Gesetz); 5. Bahwa Theo Huijbers dalam buku Filsafat Hukum dalam lintasan sejarah halaman 91 menjabarkan tentang pemikiran Rousseau tentang kehendak umum atau volonte generale, yaitu kehendak umum mengenai bagaimana seharusnya negara itu dijalankan. Selanjutnya Prof. Maria Farida Indrati menjelaskan bahwa kehendak rakyat yang diejawantahkan menjadi hukum dalam Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 9 dari 51 halaman. Putusan Nomor 15 P/HUM/2025 bentuk peraturan perundang-undangan yang melalui mekanisme legislasi yang dilakukan oleh wakil-wakil rakyat, yang dalam tatanan peraturan perundang-undangan di Indonesia dikenal sebagai “Undang-Undang” – sebagai suatu kumpulan norma tertinggi yang merupakan penjelmaan dari semangat dasar filosofis negara yang terkandung dalam konstitusi. Oleh karena Undang-Undang adalah produk legislatif yang mewakili “kehendak rakyat”, maka segala bentuk peraturan perundang- undangan yang dibawahnya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang itu sendiri, karena apabila hal itu terjadi maka telah terjadi pengabaian terhadap kedaulatan rakyat yang menjadi dasar legitimasi segala norma hukum yang berlaku dalam suatu negara; 6. Bahwa Prof. Maria Farida Indrati kemudian menjelaskan dalam buku “Ilmu Perundang-Undangan” tentang Formell Gesetz dalam konteks sistem hukum Indonesia, yaitu norma-norma hukum yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan dan pengesahan Presiden. Sehingga Formell Gesetz merupakan bentuk pengejawantahan kehendak rakyat yang diwakilkan melalui kegiatan pembentuk peraturan perundang-undangan oleh lembaga legislatif dan eksekutif; 7. Bahwa selanjutnya Prof. Maria Farida Indrati menjelaskan dalam buku “Ilmu Perundang-Undangan” tentang Verordnung (diterjemahkan sebagai Peraturan Pelaksanaan) dan Autonome Satzung (diterjemahkan sebagai Peraturan Otonom), yaitu Verordnung adalah peraturan pelaksanaan yang dibentuk oleh lembaga eksekutif berdasarkan kewenangan yang didelegasikan (diwakilkan) oleh peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi, sedangkan Autonome Satzung adalah peraturan otonom yang dibentuk oleh lembaga eksekutif berdasarkan kewenangan yang diatribusikan (diberikan) oleh Undang-Undang Dasar kepada suatu lembaga pemerintahan. Kemudian lebih lanjut Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 10 dari 51 halaman. Putusan Nomor 15 P/HUM/2025 dijelaskan bahwa kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan yang bersifat atributif adalah kewenangan yang bersifat melekat terus menerus selama belum ada perubahan atau pencabutan undang-undang, sementara kewenangan delegatif adalah kewenangan yang bersifat sementara sepanjang pelimpahan kewenangan itu masih berlaku; 8. Bahwa dengan demikian, baik Verordnung maupun Autonome Satzung adalah norma-norma peraturan perundang-undangan yang memperoleh validitas dan kedayagunaannya atas dasar kewenangan delegasi ataupun atribusi yang bersumber dari norma-norma peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Formell Gesetz – yaitu yang dalam hal sistem hukum Indonesia didapati dalam norma-norma yang terkandung di dalam “Undang-Undang”; 9. Bahwa dari pemikiran filosofis dan teoritis tentang norma-norma hukum oleh Kelsen, Nawiasky, Rousseau, dan Prof. Maria Farida Indrati didapati bahwa secara filosofis dan teoritis bahwa norma- norma hukum administrasi negara kedudukannya ditentukan oleh lembaga negara yang membentuk norma tersebut. Tetapi suatu hal yang menjadi keniscayaan ialah bahwa baik Verordnung maupun Autonome Satzung keduanya merupakan norma-norma hukum yang dibentuk berdasarkan kewenangan yang diatribusikan atau didelegasikan oleh Formell Gesetz (atau dalam sistem hukum Indonesia disebut sebagai “Undang- Undang”). Sehingga baik Verordnung maupun Autonome Satzung tidak dapat melampaui batas-batas yang telah digariskan oleh Undang-Undang sebagai perwujudan kedaulatan rakyat; 10. Bahwa Dworkin dalam bukunya Law’s Empire memaparkan suatu teori bertajuk Law as Integrity (Hukum sebagai suatu kesatuan integral), dimana pembentukan hukum dan konstruksi Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 11 dari 51 halaman. Putusan Nomor 15 P/HUM/2025 hukum yang menjadi hasilnya harusnya berlandaskan kepada prinsip-prinsip keadilan, moralitas, dan legitimasi yang berasal dari kesepakatan kolektif masyarakat (yaitu Undang-Undang). Dworkin dalam teorinya mendorong suatu konsep pembentukan hukum yang baik adalah pembentukan hukum yang: a. Mengintegrasikan prinsip-prinsip moral dan politik: Dimana pembentukan hukum yang baik adalah suatu kegiatan hukum yang mencerminkan adanya koherensi moral, dimana setiap bagian dari peraturan perundang-undangan dibentuk menjadi suatu kesatuan ketentuan-ketentuan normatif yang tidak berdiri sendiri, melainkan selaras dengan nilai-nilai abstrak yang tumbuh dari masyarakat dan kemudian di konkretisasi menjadi suatu sistem peraturan perundang- undangan yang tidak berdiri sendiri-sendiri; b. Menghindari Inkonsistensi Normatif: Dworkin menjelaskan bahwa konstruksi peraturan perundang-undangan (meliputi undang-undang dan segala peraturan perundang-undangan yang berada dibawahnya) haruslah koheren dan tidak dapat saling bertentangan, karena inkonsistensi norma dalam peraturan perundang-undangan berpotensi merusak legitimasi hukum secara keseluruhan; c. Membangun Narasi Hukum yang Kohesif: Dworkin menjelaskan bahwa legislasi adalah suatu proses politik dan proses hukum yang seharusnya ditujukan untuk membangun suatu narasi hukum yang kohesif. Narasi hukum yang kohesif berarti bahwa keseluruhan bagian dari ketentuan- ketentuan yang menjadi bagian dari sistem hukum tersebut diarahkan untuk menciptakan keadilan substantif, dimana legislasi tidak hanya dibuat untuk memenuhi kebutuhan administratif tetapi memberikan pedoman normatif bagi masyarakat; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 12 dari 51 halaman. Putusan Nomor 15 P/HUM/2025 11. Bahwa dalam konteks sistem hukum Indonesia, konsep teori Law as Integrity yang dikemukakan Dworkin didapati dalam suatu asas pembentukan peraturan perundang-undangan administratif yang dikenal sebagai Legaliteitsbeginsel. Asas tersebut merupakan prinsip dasar dalam hukum yang menyatakan bahwa setiap tindakan pemerintah, termasuk pembuatan dan penerapan peraturan, harus berdasarkan pada hukum yang berlaku. Prinsip ini menjamin bahwa pemerintah tidak dapat bertindak sewenang-wenang dan harus tunduk pada hukum. Dalam konteks sistem hukum administrasi negara, prinsip legalitas menegaskan bahwa setiap keputusan atau peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah harus memiliki dasar hukum yang sah (yaitu Undang-Undang); 12. Bahwa asas Legaliteitsbeginsel berakar kepada bentuk negara Indonesia sebagai negara hukum/Rechtstaat (vide Pasal 1 ayat 3 UUD 1945), dimana hukum haruslah dijadikan pedoman berperilaku, tidak hanya bagi rakyat tetapi juga bagi pemerintah sebagai pengemban amanat rakyat. Sehingga mutatis mutandis segala bentuk peraturan perundang-undangan yang diterbitkan pemerintah (lembaga eksekutif) sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang wajib tunduk kepada materi muatan yang telah diatur dalam Undang-Undang sebagai wujud “kehendak” dan “kedaulatan” rakyat; 13. Bahwa pemikiran filosofis dan teoritis tentang jenjang norma- norma peraturan perundang-undangan mengenai daya laku, daya gunanya, dan kualitas materi muatannya sebagaimana telah dijabarkan di atas, secara jelas telah diadopsi dalam tatanan sistem hukum Indonesia, yaitu melalui Undang-Undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, dan perubahan terakhirnya melalui Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022). Dimana dalam Undang-Undang Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 13 dari 51 halaman. Putusan Nomor 15 P/HUM/2025 tersebut diatur secara eksplisit mengenai pembentukan, hierarki, dasar keberlakuan dan substansi materi peraturan perundang- undangan dalam sistem hukum Indonesia – yaitu pada Pasal 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; 14. Bahwa peraturan perundang-undangan tentang administrasi negara yang berada di bawah Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, yaitu dalam perkara ini berupa peraturan perundang-undangan administrasi negara (beleid regel) yang diterbitkan oleh lembaga kementerian memang tidak disebut secara eksplisit dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan, tetapi dikenal sebagai Peraturan Perundang- undangan “lain” yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 15. Bahwa selanjutnya Pasal 7 ayat (2) dan 8 ayat (2) Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan penjelasannya menegaskan hal-hal yang menguatkan landasan filosofis dan teoritis kedudukan beleid regel yang telah diuraikan pada poin-poin sebelumnya, yaitu: a. Bahwa sejalan dengan landasan filosofis dan teoritis mengenai jenjang norma-norma hukum, maka peraturan perundang-undangan administrasi negara/beleid regel (contoh: Peraturan Menteri) diakui validitas dan daya gunanya apabila dibentuk berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang berada di atasnya atau atas Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 14 dari 51 halaman. Putusan Nomor 15 P/HUM/2025 dasar kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan di atasnya; b. Bahwa sejalan dengan teori volonte generale dan Law as Integrity, maka peraturan perundang-undangan administrasi negara/beleid regel (contoh: Peraturan Menteri) yang dibentuk berdasarkan perintah peraturan perundang- undangan yang berada diatasnya atau atas dasar kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang- undangan diatasnya, secara hierarkis berada dibawah Undang-Undang dan/atau Peraturan Pemerintah. Karena kedudukan hierarkisnya yang berada dibawah Undang- Undang dan/atau Peraturan Pemerintah, maka mutatis mutandis peraturan perundang-undangan administrasi negara/beleid regel tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi sumber validitas dan kedayagunaannya; 16. Bahwa dengan demikian jelaslah kiranya kedudukan peraturan perundang-undangan administrasi negara/beleid regel dalam sistem hukum Indonesia adalah sebagai Verordnung (peraturan pelaksana) dari Undang-Undang. Sehingga mutatis mutandis materi muatan dari peraturan perundang-undangan administrasi negara/beleid regel tidak dapat menambah atau mengurangi substansi dari pengaturan Undang-Undang. Hal tersebut didasarkan kepada alasan: a. Pertama, berdasarkan prinsip filosofis hierarki norma hukum Kelsen yang dianut oleh sistem hukum Indonesia, norma hukum yang lebih rendah (seperti Peraturan Menteri) harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi (seperti Undang-Undang). Jika Peraturan Menteri menambah atau mengurangi substansi Undang-Undang, maka Peraturan Menteri tersebut melanggar prinsip hierarki norma. Pelanggaran terhadap Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 15 dari 51 halaman. Putusan Nomor 15 P/HUM/2025 hierarki norma berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum yang sudah barang tentu bertentangan dengan semangat dasar Rechstaat yang menjunjung tinggi kepastian hukum dan equality before the law; b. Kedua, berdasarkan prinsip teori kedaulatan rakyat dan kehendak rakyat (volonte generale), Undang-Undang merupakan produk legislatif yang dibuat oleh DPR dan Presiden sebagai representasi kehendak rakyat. Sementara itu, Peraturan Menteri dibuat oleh menteri sebagai bagian dari tugas lembaga eksekutif untuk melaksanakan Undang- Undang. Jika Peraturan Menteri menambah atau mengurangi substansi Undang-Undang, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan rakyat; c. Ketiga, berdasarkan prinsip teori law as integrity dan asas Legaliteitsbeginsel, pemerintah sebagai lembaga eksekutif pelaksana Undang-Undang memang diberikan kewenangan untuk membentuk beleid regel, namun kewenangan tersebut secara eksplisit dibatasi oleh prinsip pembentukan hukum yang wajib memperhatikan peraturan perundang-undangan yang bersifat integral, tidak berdiri sendiri-sendiri, dan oleh karenanya haruslah koheren dan konsisten sesuai dengan hierarkinya. Selain itu asas Legaliteitsbeginsel juga membatasi kewenangan pemerintah tersebut dengan membebankan kewajiban untuk membentuk beleid regel yang materi muatannya dapat dipertanggungjawabkan terhadap substansi pengaturan Undang-Undang dan/atau Peraturan Pemerintah. Dengan demikian beleid regel yang menambah atau mengurangi substansi materiil pengaturan Undang-Undang, jelas berlawanan dengan landasan teoritis dan asas hukum tersebut; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 16 dari 51 halaman. Putusan Nomor 15 P/HUM/2025 B. Tentang Kedudukan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.03/2010 Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Di Indonesia; 1. Bahwa sesuai dengan perubahan terakhir Undang-Undang Pajak Penghasilan dalam UU HPP, ketentuan mengenai Biaya Promosi diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a angka 7 UU HPP yang mengatur sebagai berikut: “Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap, ditentukan berdasarkan Penghasilan Bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan, termasuk: a. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain: …7. Biaya Promosi dan Penjualan...”; 2. Bahwa UU HPP mengatur mengenai pembentukan peraturan pelaksanaan Biaya Promosi yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto, pada ketentuan Pasal 32C huruf l UU HPP mengatur: “Ketentuan lebih lanjut mengenai: l. Biaya Promosi dan Penjualan yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a angka 7 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah”; Bahwa Peraturan Pemerintah yang dimaksud pada Pasal 32C huruf l UU HPP adalah Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan Di Bidang Pajak Penghasilan (“PP PPDB PPh”); Bahwa dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (3) PP PPDB PPh yaitu pada BAB IV Biaya Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto, Bagian Kesatu Biaya Promosi dan Penjualan, menentukan bahwa: (1) Besarnya penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 17 dari 51 halaman. Putusan Nomor 15 P/HUM/2025 menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya promosi dan penjualan; (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya promosi dan penjualan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri; 3. Bahwa sampai dengan Permohonan ini diajukan, Menteri Keuangan belum juga menerbitkan petunjuk teknis berupa Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang teknis administrasi pengurangan Biaya Promosi dari Penghasilan Bruto sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (3) PP PPDB PPh. Oleh karena itu, berdasarkan Ketentuan Peralihan, Pasal 16 huruf b UU HPP, maka Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.03/2010 tentang Biaya Promosi Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto sebagai Peraturan Pelaksanaan dari Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh 2008) masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU HPP juncto Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) PP PPDB PPh; 4. Sehingga berdasarkan urutan pasal-pasal dalam hierarki peraturan perundang-undangan mengenai Pajak Penghasilan yang telah Pemohon uraikan di atas, maka jelaslah kiranya bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.03/2010 Tentang Biaya Promosi Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto adalah ketentuan yang secara spesifik mengatur mengenai petunjuk teknis administratif pelaksanaan kewajiban perpajakan Pemohon, khususnya dalam melaporkan Biaya Promosi yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto berupa Daftar Nominatif Biaya Promosi sebagai Lampiran Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Badan; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 17 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 18 dari 51 halaman. Putusan Nomor 15 P/HUM/2025 C. Tentang Ketentuan Normatif Mengenai Kekuatan Mengikat Dan Substansi Peraturan Perundang-Undangan Yang Berada Di Bawah Undang-Undang; 1. Bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (“UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”) dimana Undang-Undang tersebut mengatur mengenai hierarki, kekuatan mengikat dan substansi peraturan perundang-undangan yang berada di bawah Undang-Undang; 2. Bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.03/2010 Tentang Biaya Promosi Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto diterbitkan pada tanggal 8 Januari 2010 dan mulai berlaku pada 1 Januari 2009 sebagai peraturan pelaksana dari Pasal 6 ayat (1) huruf a angka 7 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (“UU HPP”). Sesuai dengan amanat Pasal 32C huruf l UU HPP yang mendelegasikan pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pasal 6 ayat (1) huruf a angka 7 UU HPP Cluster Pajak Penghasilan kepada Peraturan Pemerintah. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan Di Bidang Pajak Penghasilan (“PP PPDB PPh”) yang dalam Pasal 18 ayat (3) PP PPDB PPh, memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk membentuk peraturan teknis administratif pelaporan Biaya Promosi yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto. Namun demikian sampai dengan diajukannya Permohonan Uji Materiil Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 18 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 19 dari 51 halaman. Putusan Nomor 15 P/HUM/2025 ini, Menteri Keuangan belum menerbitkan peraturan perundang- undangan yang baru terkait hal tersebut. Oleh karenanya, berdasarkan Ketentuan Peralihan dalam Pasal 16 huruf b UU HPP, maka Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.03/2010 masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan UU HPP atau sepanjang belum diganti berdasarkan UU HPP; 3. Bahwa dengan demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal 100 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, harus dimaknai sebagai peraturan, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini maka dengan demikian, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.03/2010 adalah peraturan perundang- undangan yang masih dapat diberlakukan sepanjang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai hierarki, keberlakuan dan substansi materi. Atau dengan kata lain, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sudah tepat digunakan untuk dijadikan batu uji bagi hierarki, keberlakuan, dan substansi materi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.03/2010 terhadap Peraturan Perundang- Undangan di atasnya; 4. Bahwa Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan mengatur tentang hierarki peraturan perundang- undangan di Indonesia dalam Pasal 7 ayat (1) yang mengatur sebagai berikut: “Jenis dan hierarki Peraturan Perundang- undangan terdiri atas: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 19 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 20 dari 51 halaman. Putusan Nomor 15 P/HUM/2025 c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota”; Bahwa selanjutnya, Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur bahwa kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimana hal tersebut berarti Undang-Undang memiliki kekuatan hukum yang lebih tinggi dibandingkan dengan Peraturan Perundang- undangan yang berada di bawahnya; 5. Bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, tidak menyebutkan Peraturan Menteri Keuangan di dalam hierarki peraturan perundang- undangan, melainkan diatur dalam Pasal 8 ayat (1) yang mengatur bahwa “jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh: … Menteri…”. Selanjutnya, Pasal 8 ayat (2) mengatur bahwa: “Peraturan Perundang- undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan”, sehingga peraturan yang ditetapkan oleh Menteri baru dapat diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat apabila memenuhi syarat alternatif yaitu atas perintah Undang-Undang atau dibentuk berdasarkan kewenangan; 6. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, maka jelaslah kiranya bahwa Peraturan Perundang-undangan berupa Peraturan Menteri Keuangan adalah jenis Peraturan Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 20 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 21 dari 51 halaman. Putusan Nomor 15 P/HUM/2025 Perundang-undangan yang secara hierarki berada di bawah Undang-Undang; 7. Bahwa sebagaimana telah Pemohon uraikan di atas, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.03/2010 adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk atas dasar perintah Pasal 6 ayat (1) huruf a angka 7 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh 2008), sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.03/2010 secara hierarki berada di bawah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 kemudian diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP); 8. Bahwa pada Pasal 32C huruf l Undang-Undang HPP menyatakan: “Ketentuan lebih lanjut mengenai: l. Biaya Promosi dan Penjualan yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a angka 7 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah”. Adapun Peraturan Pemerintah dimaksud dalam Pasal 32C huruf l tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 Tentang PPDB PPh. Dalam Pasal 18 ayat (3) PP PPDB PPh disebutkan bahwa: “Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya promosi dan penjualan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri”, namun oleh karena Menteri Keuangan sampai dengan saat ini belum melaksanakan amanat Pasal 18 ayat (3) PP PPDB PPh untuk membentuk ketentuan lebih lanjut yang baru mengenai pelaksanaan/petunjuk teknis tentang pelaporan “Biaya Promosi Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto”, maka sesuai Ketentuan Peralihan Pasal 16 Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 21 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 22 dari 51 halaman. Putusan Nomor 15 P/HUM/2025 huruf b UU HPP, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.03/2010 adalah Peraturan Perundang-undangan yang masih berlaku dengan syarat sepanjang tidak bertentangan dengan UU HPP. Dengan demikian, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentuan Peraturan Perundang-undangan, kekuatan hukum Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.03/2010 berada di bawah UU HPP dan PP PPDB PPh; 9. Bahwa untuk selanjutnya, Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur bahwa: “Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; …” dan Penjelasannya mengatur bahwa “Yang dimaksud dengan asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan”, sehingga ketentuan tersebut harus dimaknai bahwa materi muatan (substansi) peraturan perundang-undangan yang secara hierarki berada di bawah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berada di atasnya; 10. Bahwa ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur bahwa materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan Undang- Undang sebagaimana mestinya. Hal tersebut berarti Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Undang- Undang kepada Pemerintah untuk mengatur hal-hal yang sifatnya teknis pelaksanaan ketentuan Undang-Undang dan oleh Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 22 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 23 dari 51 halaman. Putusan Nomor 15 P/HUM/2025 karenanya, tidak dapat menambah atau mengurangi substansi dari Undang-Undang; 11. Bahwa selanjutnya, karena Peraturan Pemerintah adalah petunjuk teknis pelaksanaan Undang-Undang, maka Peraturan Perundang-undangan yang secara hierarki berada di bawah Peraturan Pemerintah dan/atau dibentuk dan/atau diberlakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah (contoh: Peraturan Menteri Keuangan) secara logis dan yuridis adalah juga Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai petunjuk teknis pelaksanaan Undang-Undang dan oleh karenanya, tidak dapat menambah atau mengurangi substansi dari Undang-Undang; 12. Bahwa dengan menerbitkan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.03/2010, Menteri Keuangan telah melampaui batas kewenangannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (2) juncto Pasal 7 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Kementerian Negara yang menyebutkan: Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009; “Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan”; Pasal 7 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009; “Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara”; Sehingga berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, Menteri Keuangan hanya berwenang untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang sifatnya untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang yang dalam hal ini berkaitan dengan Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 23 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 24 dari 51 halaman. Putusan Nomor 15 P/HUM/2025 urusan Pemerintahan dalam pelaksanaan Undang-Undang Pajak Penghasilan, bukannya mengubah substansi dari Undang- Undang tentang Pajak Penghasilan yang berdasarkan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 merupakan kewenangan dari Dewan Perwakilan Rakyat; 13. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, jelaslah kiranya bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.03/2010 memperoleh kekuatan mengikat karena perintah peraturan perundang-undangan yang hierarkinya berada di atas kedudukannya, sehingga mutatis mutandis muatan materi Peraturan Menteri Keuangan tersebut khususnya Pasal 6 ayat (2) dan (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.03/2010 seharusnya tidak boleh bertentangan atau melampaui batas kewenangan muatan materi yang telah diatur dalam UU HPP dan PP PPDB PPh; D. Tentang Ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.03/2010 Yang Telah Merugikan Hak Pemohon Yang Dijamin Oleh Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan; 1. Bahwa Pasal 6 ayat (1) huruf a UU HPP menentukan: “Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk: a. biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain: … 7. biaya promosi dan penjualan …”; Bahwa menurut Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU HPP menentukan: Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 24 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 25 dari 51 halaman. Putusan Nomor 15 P/HUM/2025 “Biaya yang dimaksud pada ayat ini lazim disebut biaya sehari- hari yang boleh dibebankan pada tahun pengeluaran. Untuk dapat dibebankan sebagai biaya, pengeluaran tersebut harus mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak. Dengan demikian, pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak tidak boleh dibebankan sebagai biaya; … Mengenai pengeluaran untuk promosi perlu dibedakan antara biaya yang benar-benar dikeluarkan untuk promosi dan biaya yang pada hakikatnya merupakan sumbangan. Biaya yang benar-benar dikeluarkan untuk promosi boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.”; Bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU HPP dan Penjelasannya, menentukan kriteria biaya termasuk Biaya Promosi yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto. Adapun kriteria/syarat biaya yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak adalah biaya yang mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak; Biaya Promosi adalah biaya yang dikeluarkan oleh Perusahaan dengan tujuan utama untuk menginformasikan, mempengaruhi dan membujuk serta mengingatkan pelanggan sasaran tentang perusahaan dan bauran pemasarannya. Bahwa promosi menginformasikan konsumen mengenai suatu produk dan mempersuasi pembeli potensial, saluran organisasi dan masyarakat pada umumnya untuk membeli produk merek tertentu; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 25 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 26 dari 51 halaman. Putusan Nomor 15 P/HUM/2025 Bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU HPP dan Penjelasannya mengatur dengan jelas bahwa Biaya Promosi yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak adalah Biaya Promosi yang mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan usaha untuk mempertahankan dan meningkatkan penghasilan. Dengan demikian, ketentuan ini, menjamin bahwa Biaya Promosi dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto sepanjang Pemohon dapat membuktikan secara materiil Biaya Promosi yang telah dikeluarkannya memiliki hubungan yang jelas dengan usaha untuk mendapatkan dan mempertahankan penghasilan; 2. Bahwa ketentuan Pasal 32C huruf l UU HPP memberikan wewenang kepada Pemerintah untuk mengatur lebih lanjut mengenai “Biaya Promosi Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto”. Bahwa untuk melaksanakan pendelegasian wewenang tersebut, Pemerintah menerbitkan PP Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Penyesuaian Pengaturan Di Bidang Pajak Penghasilan (“PP PPDB PPh”), dimana Pasal 18 ayat (1) dan (2) PP PPDB PPh mengatur mengenai hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengurangkan Biaya Promosi yang menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU HPP dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto, sebagai berikut: Pasal 18 ayat (1) PP PPDB PPh: “Besarnya penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya promosi dan penjualan.”; Pasal 18 ayat (2) PP PPDB PPh “Biaya promosi dan penjualan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan hal sebagai berikut: Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 26 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 27 dari 51 halaman. Putusan Nomor 15 P/HUM/2025 a. untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan penjualan; b. dikeluarkan secara wajar; dan c. menurut adat kebiasaan pedagang yang baik”; Pasal 18 ayat (3) PP PPDB PPh; “Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya promosi dan penjualan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri”; Bahwa Pasal 18 ayat (1) PP PPDB PPh menegaskan mengenai syarat (kriteria) “Biaya Promosi Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto” sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 6 ayat (1) UU HPP; Bahwa Pasal 18 ayat (2) PP PPDB PPh menentukan bahwa dalam mengurangkan Biaya Promosi yang memenuhi syarat untuk dikurangkan dari Penghasilan Bruto sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (1) UU HPP, harus dipertimbangkan bahwa Biaya Promosi: a. Digunakan untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan penjualan; b. Dikeluarkan secara wajar; dan c. Sesuai dengan adat kebiasaan pedagang yang baik; Dengan demikian, PP PPDB PPh telah mengatur secara spesifik syarat-syarat materiil agar Biaya Promosi yang dikeluarkan oleh Pemohon dapat dikualifikasi sebagai “Biaya Promosi yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto” dan oleh karenanya sepanjang Pemohon dapat membuktikan bahwa Biaya Promosi yang dikeluarkannya telah memenuhi syarat-syarat materiil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (1) UU HPP juncto Pasal 18 ayat (1) dan (2) PP PPDB PPh, maka seharusnya Biaya Promosi yang dikeluarkan Pemohon untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pemohon; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 27 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 28 dari 51 halaman. Putusan Nomor 15 P/HUM/2025 3. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (3) PP PPDB PPh, Menteri Keuangan diberikan kewenangan secara limitatif untuk membentuk peraturan perundang-undangan mengenai petunjuk teknis pelaksanaan administrasi pelaporan atas “Biaya Promosi Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto”. Disebut kewenangan limitatif karena pasal tersebut jelas menyebutkan bahwa: “Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya promosi dan penjualan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri”. Dengan demikian, pendelegasian wewenang kepada Menteri Keuangan bukan pendelegasian wewenang untuk menentukan Biaya Promosi “yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto”, melainkan pendelegasian wewenang untuk mengatur tata cara pelaporan “Biaya Promosi Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto” dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan Badan, karena mengenai syarat Biaya Promosi yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto sudah diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a UU HPP dan Pasal 18 ayat (1) dan (2) PP PPDB PPh; Jika dihubungkan dengan hierarki Peraturan Perundang- undangan, maka pelaksanaan kewenangan tersebut tidak boleh secara substansi berlawanan dengan Pasal 6 ayat (1) UU HPP juncto Pasal 18 ayat (1) dan (2) PP PPDB PPh. Dari penjelasan di atas, jelas kiranya bahwa pendelegasian wewenang dari Peraturan Pemerintah kepada Menteri Keuangan bukan pendelegasian wewenang untuk menentukan syarat/kriteria Biaya Promosi dan Penjualan yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto karena mengenai syarat/kriteria Biaya Promosi dan Penjualan yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto sudah ditentukan dalam Pasal 6 ayat (1) UU HPP juncto Pasal 18 ayat (1) dan (2) PP PPDB PPh. Dengan demikian, ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan (5) Peraturan Menteri Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 28 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 29 dari 51 halaman. Putusan Nomor 15 P/HUM/2025 Keuangan Nomor 02/PMK.03/2010 menentukan syarat/kriteria Biaya Promosi Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto berbeda dengan syarat yang telah ditentukan dalam Pasal 6 ayat (1) UU HPP juncto Pasal 18 ayat (1) dan (2) PP PPDB PPh dan bahkan menambahkan syarat lain selain yang telah ditentukan dalam Pasal 6 ayat (1) UU HPP juncto Pasal 18 ayat (1) dan (2) PP PPDB PPh. Oleh karena itu, Menteri Keuangan dalam membentuk Pasal 6 ayat (2) dan (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.03/2010 telah bertindak melampaui kewenangannya. Kewenangan yang didelegasikan kepada Menteri Keuangan pada Pasal 18 ayat (3) PP PPDB PPh harus dimaknai sebagai kewenangan Menteri Keuangan untuk mengatur “ketentuan lebih lanjut” yang berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (2) juncto Pasal 5 huruf c Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan seharusnya berisi substansi materi pengaturan yang bersifat teknis administratif dan secara muatan materi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berada di atasnya; 4. Bahwa dalam Pasal 6 ayat (1) sampai (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.03/2010 Tentang Biaya Promosi Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto, Menteri Keuangan mengatur tata cara administrasi pelaporan “Biaya Promosi Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto” dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan Badan. Isi ketentuan administratif mengenai pelaporan Biaya Promosi memuat hal-hal yang bertujuan untuk memudahkan Fiskus dalam melakukan tugas pemeriksaan/validasi Biaya Promosi, sehingga tidak selayaknya kalau Pemohon belum memenuhi secara sempurna ketentuan administratif yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) sampai ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.03/2010, kemudian mengakibatkan Biaya Promosi yang Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 29 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 30 dari 51 halaman. Putusan Nomor 15 P/HUM/2025 telah memenuhi syarat materiil Biaya Promosi yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (1) UU HPP dan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) PP PPDB PPh menjadi tidak dapat dikurangkan. Hal tersebut menurut Pemohon tidak adil dan tidak layak karena dua alasan prinsipil, yaitu: 1) Tidak terpenuhinya syarat administratif tidak mungkin mengubah kebenaran materiil bahwa Biaya Promosi yang telah Pemohon keluarkan adalah biaya yang memang digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan (vide Pasal 6 ayat (1) UU HPP); dan 2) Jika Fiskus merasa perlu menguji kebenaran Biaya Promosi dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan Badan yang disampaikan, maka sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU KUP, Fiskus berwenang untuk melakukan pengujian terhadap kebenaran materiil Biaya Promosi yang dicatat dalam pembukuan dan yang dilaporkan Pemohon dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan Badan, melalui pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Pemohon; Pasal 29 ayat (1) UU KUP; “Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”; 5. Terkait dengan hal tersebut, maka dapat Pemohon sampaikan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU KUP, Termohon telah melakukan pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan terhadap SPT PPh Badan Pemohon untuk tahun pajak 2022, termasuk kepatuhan memenuhi ketentuan pembebanan Biaya Promosi yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto. Pemeriksaan tersebut Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 30 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 31 dari 51 halaman. Putusan Nomor 15 P/HUM/2025 hasilnya dituangkan dalam Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) Nomor S-271/RIKSIS/KPP.0807/2024 Tanggal 03 April 2024 (Bukti P-6), dimana Termohon menyatakan bahwa alasan koreksi terhadap Biaya Promosi bukan karena ditemukannya Biaya Promosi yang tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (1) UU HPP juncto Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) PP PPDB PPh, melainkan hanya karena tidak terpenuhinya syarat administratif pencantuman NPWP Penerima Biaya Promosi dalam Daftar Nominatif Biaya Promosi sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.03/2010 yang dilampirkan Pemohon dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan Badan; 6. Bahwa tidak terdapat ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan yang mengharuskan Penerima Penghasilan, termasuk Penghasilan dari Biaya Promosi yang dibayarkan Pemohon yang adalah objek pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan/atau Pasal 23, untuk memperlihatkan NPWP. Tetapi dalam hal penerima penghasilan tersebut tidak memperlihatkan NPWP-nya, maka Pemberi Penghasilan (Pemohon) diwajibkan memotong PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 23 dengan persentase pemotongan yang lebih tinggi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 21 ayat (5a) (20% lebih tinggi dari tarif pemotongan normal) dan Pasal 23 ayat (1a) UU PPh (100% lebih tinggi dari tarif pemotongan normal); 7. Bahwa hal tersebut berarti, meskipun Penerima Biaya Promosi tidak memperlihatkan NPWP, tetapi Pemohon tetap diwajibkan untuk memotong Pajak Penghasilan atas pembayaran Biaya Promosi sesuai tarif pemotongan bagi Penerima Biaya Promosi yang tidak memperlihatkan NPWP. Ketentuan Undang-Undang tersebut berarti sebenarnya tidak ada pembatasan bagi Pemohon untuk tidak memberikan Biaya Promosi kepada pihak Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 31 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 32 dari 51 halaman. Putusan Nomor 15 P/HUM/2025 yang tidak memperlihatkan/tidak memiliki NPWP, sepanjang Pemohon memotong Pajak Penghasilan sesuai tarif sebagaimana disebutkan di atas. Faktanya, Pemohon telah melaksanakan pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 23 atas pembayaran Biaya Promosi sesuai tarif yang ditentukan, sehingga amatlah tidak adil jika Pemohon telah melaksanakan kewajibannya untuk memotong PPh Penerima Biaya Promosi dan kemudian menyetorkan PPh atas Biaya Promosi tersebut ke Kas Negara, tetapi kemudian haknya untuk mengurangkan Biaya Promosi tersebut dari Penghasilan Bruto yang dilindungi oleh Pasal 6 ayat (1) UU HPP, dihilangkan hanya karena tidak dipenuhinya syarat administratif pencantuman NPWP Penerima Biaya Promosi dalam Daftar Nominatif Penerima Biaya Promosi sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.03/2010; 8. Dengan demikian, materi dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.03/2010 yang mengharuskan pencantuman NPWP Penerima Biaya Promosi dalam Daftar Nominatif Biaya Promosi sebagai syarat untuk dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto tidak memiliki landasan hukum yang benar dan melampaui persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 6 ayat (1) UU HPP juncto Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) PP PPDB PPh. Bahkan, adalah suatu ketentuan yang jauh dari rasa keadilan karena membebani Pemohon dengan kewajiban tanpa memperhatikan hak-hak Pemohon yang dilindungi oleh Undang-Undang; 9. Bahwa kewajiban mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Penerima Biaya Promosi dalam Daftar Nominatif Biaya Promosi adalah untuk memudahkan Fiskus melakukan validasi atas setiap Biaya Promosi yang dikeluarkan. Dalam sistem Self Assessment, Wajib Pajak diwajibkan untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak sesuai ketentuan Undang-Undang Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 32 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 33 dari 51 halaman. Putusan Nomor 15 P/HUM/2025 Perpajakan dan melaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak Badan dan Fiskus berkewajiban mengawasi kebenaran SPT Wajib Pajak dengan melakukan validasi. Untuk memudahkan Fiskus melakukan validasi atas kebenaran SPT Wajib Pajak, maka sesuai ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU KUP, Wajib Pajak Badan wajib membuat pembukuan yang mencatat seluruh penerimaan dan seluruh biaya Wajib Pajak. Sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU KUP, Fiskus berwenang melakukan pemeriksaan atas pembukuan Wajib Pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Sebagai contoh, Fiskus telah melakukan pemeriksaan atas pembukuan Pemohon Tahun Pajak 2022, dari hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) Nomor S-271/RIKSIS/KPP.0807/2024 Tanggal 3 April 2024, satu-satunya temuan mengenai Biaya Promosi ialah ditemukannya biaya-biaya promosi yang tidak mencantumkan NPWP Penerima Biaya Promosi dalam Daftar Nominatif Biaya Promosi sebagai Lampiran SPT PPh Badan Tahun 2022. Artinya, secara materiil Biaya Promosi yang dikurangkan dari Penghasilan Bruto adalah benar sesuai bukti- bukti pembukuan yang telah diperiksa, namun Pemohon tidak dapat mencantumkan NPWP Penerima Biaya Promosi dalam Daftar Nominatif dan inilah yang menjadi alasan koreksi terhadap Biaya Promosi; 10. Bahwa kewajiban untuk mengetahui dan mencatat NPWP Penerima Biaya Promosi dalam Daftar Nominatif yang menjadi Lampiran SPT PPh Badan adalah merupakan bentuk-bentuk pengalihan beban tanggung jawab validasi kebenaran Biaya Promosi dari Fiskus (vide Pasal 29 ayat (1) UU KUP) kepada Wajib Pajak, dimana hal tersebut juga bertentangan dengan Sistem Self Assessment yang dianut oleh Indonesia sebagaimana ditentukan dalam Pasal 12 ayat (1) UU KUP. Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 33 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 34 dari 51 halaman. Putusan Nomor 15 P/HUM/2025 Dalam UU PPh tidak ditemukan adanya kewajiban Wajib Pajak untuk mengetahui dan mencatat NPWP dari setiap lawan transaksi dan tidak ditemukan adanya kewajiban lawan transaksi untuk mencantumkan NPWP-nya dalam invoice penagihan dan dokumen penjualan lainnya. Oleh sebab itu, kewajiban mencantumkan NPWP dalam Daftar Nominatif sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.03/2010 tidak memiliki landasan hukum yang benar, apalagi kegagalan melaksanakan kewajiban ini mengakibatkan hilangnya hak Pemohon yaitu mengurangkan Biaya Promosi dari Penghasilan Bruto menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU HPP juncto Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) PP PPDB PPh; Dalam Pasal 6 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.03/2010, Menteri Keuangan kemudian mengatur bahwa dalam hal persyaratan administrasi yang ditentukan dalam Pasal 6 ayat (1) sampai dengan ayat (4) tidak dipenuhi, maka Biaya Promosi tidak dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto. Oleh karenanya, jelaslah kiranya bahwa melalui ketentuan Pasal 6 ayat (5) PMK tersebut, Menteri Keuangan secara sewenang- wenang telah mengubah substansi Pasal 6 ayat (1) UU HPP juncto Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) PP PPDB PPh. Oleh karena itu, substansi ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.03/2010, nyata-nyata telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan di atasnya yaitu Pasal 6 ayat (1) UU HPP juncto Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) PP PPDB PPh karena ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan ini mengakibatkan Biaya Promosi yang menurut ketentuan Undang-Undang di atasnya yaitu Pasal 6 ayat (1) UU HPP dapat dikurangkan kemudian menjadi tidak dapat dikurangkan apabila Pemohon tidak memenuhi ketentuan administratif yang diatur dalam Pasal Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 34 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 35 dari 51 halaman. Putusan Nomor 15 P/HUM/2025 6 ayat (2) dan ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.03/2010; 11. Bahwa Pemohon secara nyata telah dirugikan haknya dengan adanya ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.03/2010 dengan alasan sebagai berikut: a. Pasal dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut telah menambahkan persyaratan Biaya Promosi yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto melampaui persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 6 ayat (1) UU HPP juncto Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) PP PPDB PPh, sehingga walaupun Biaya Promosi yang dikeluarkan Pemohon telah terbukti secara materiil memenuhi persyaratan Biaya Promosi yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (1) UU HPP juncto Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) PP PPDB PPh, namun jika Pemohon tidak mencantumkan NPWP Penerima Biaya Promosi dalam Daftar Nominatif Biaya Promosi, maka Biaya Promosi yang telah dikeluarkan Pemohon menjadi tidak dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto; b. Ketentuan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.03/2010 yang sesungguhnya hanya mengatur mengenai kewajiban penyampaian Daftar Nominatif dan syarat administratifnya ternyata melalui diksi “Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) tidak dipenuhi, Biaya Promosi tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto”; Ketentuan tersebut kemudian serta merta mengubah substansi Biaya Promosi yang seharusnya dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto sebagaimana yang telah diatur secara jelas dalam Pasal 6 ayat (1) UU HPP juncto Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) PP PPDB PPh kemudian menjadi tidak Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 35 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 36 dari 51 halaman. Putusan Nomor 15 P/HUM/2025 dapat dikurangkan. Padahal, hierarki peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi telah mengatur tentang materi substansi jenis Biaya Promosi yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto (vide Pasal 6 ayat (1) UU HPP juncto Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) PP PPDB PPh). Lagi pula, Menteri Keuangan sesungguhnya hanya diberikan kewenangan untuk membentuk suatu peraturan mengenai petunjuk teknis administratif pelaksanaan pelaporan Biaya Promosi dalam SPT PPh Badan, bukan kewenangan untuk menentukan apakah suatu Biaya Promosi dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto atau tidak; c. Bahwa kemudian akibat ketentuan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan tersebut, Fiskus telah mengoreksi sejumlah Rp84.999.493.479,00 Biaya Promosi yang dikeluarkan oleh Pemohon dengan alasan Biaya Promosi yang dilaporkan dalam Daftar Nominatif tidak mencantumkan NPWP Penerima Biaya Promosi sebagaimana dinyatakan Fiskus dalam Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) Nomor S- 271/RIKSIS/KPP.0807/2024 Tanggal 3 April 2024. Koreksi ini mengakibatkan Biaya Promosi yang sebenarnya telah memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU HPP juncto Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) PP PPDB PPh menjadi tidak dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto. Hal ini jelas merugikan Pemohon karena Pemohon dalam pemeriksaan telah membuktikan secara materiil bahwa Biaya Promosi yang dikeluarkannya adalah benar-benar biaya yang digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan dan telah membuktikan bahwa Pemohon telah memotong dan menyetor ke Kas Negara PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 23 yang dipotong dari Penerima Biaya Promosi; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 36 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 37 dari 51 halaman. Putusan Nomor 15 P/HUM/2025 d. Bahwa hal tersebut merupakan bukti nyata ketentuan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.03/2010 telah secara sewenang-wenang mereduksi kebenaran materiil tentang Biaya Promosi yang telah dikeluarkan oleh Pemohon untuk meningkatkan dan mempertahankan penghasilan. Karena walaupun Biaya Promosi yang telah Pemohon keluarkan adalah benar Biaya Promosi untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) UU HPP juncto Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) PP PPDB PPh, namun ternyata hanya karena Pemohon belum memenuhi syarat administratif pelaporan Biaya Promosi yaitu mencantumkan NPWP Penerima Biaya Promosi dalam Daftar Nominatif Biaya Promosi, maka berdasarkan ketentuan PMK tersebut di atas, Biaya Promosi menjadi tidak dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto; e. Bahwa pada Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.03/2010 ditentukan bahwa Pemohon diwajibkan untuk mencantumkan NPWP Penerima Biaya Promosi. Padahal, NPWP Penerima Biaya Promosi bukanlah syarat/kriteria materiil mengenai Biaya Promosi yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UU HPP juncto Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) PP PPDB PPh, sehingga kalaupun Pemohon belum dapat memenuhi syarat administratif tersebut, adalah tidak adil jika kemudian Biaya Promosi yang telah memenuhi syarat materiil lantas dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat administratif pelaporan; f. Bahwa ketentuan yang mengharuskan mencantumkan NPWP Penerima Biaya Promosi dalam Daftar Nominatif telah membatasi ruang gerak Pemohon dalam melakukan kegiatan promosi, karena ketentuan ini secara tidak Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 37 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 38 dari 51 halaman. Putusan Nomor 15 P/HUM/2025 langsung mengharuskan Pemohon hanya dapat melakukan kegiatan promosi dengan pihak yang bersedia memperlihatkan NPWP-nya. Padahal, Pemohon harus melakukan kegiatan promosi yang seluas-luasnya untuk mengembangkan usahanya dan meningkatkan penghasilannya yang kemudian pada akhirnya juga akan meningkatkan kontribusi kepada Negara dalam bentuk Pajak Penghasilan; g. Bahwa dalam Pasal 21 ayat (5a) dan Pasal 23 ayat (1a) UU PPh menentukan besarnya tarif pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 23 atas pembayaran kepada Wajib Pajak yang tidak memperlihatkan NPWP. Dengan demikian, transaksi terhadap pihak yang tidak memperlihatkan NPWP adalah transaksi yang sah diakui oleh Undang-Undang PPh sehingga Biaya Promosi yang dibayarkan kepada pihak yang tidak memperlihatkan NPWP dapat dibebankan sebagai biaya sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU HPP juncto Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) PP PPDB PPh. Ketentuan tersebut secara implisit menyiratkan bahwa pemberian Biaya Promosi kepada Penerima Biaya Promosi yang tidak memperlihatkan/tidak memiliki NPWP tidak mengubah substansi biaya tersebut sebagai biaya yang telah dikeluarkan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan; h. Bahwa dari fakta hukum tersebut, jelas kiranya bahwa substansi materi Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.03/2010 yang mengharuskan pencantuman NPWP Penerima Biaya Promosi dalam Daftar Nominatif dan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.03/2010 yang menyatakan bahwa apabila syarat administratif pelaporan Biaya Promosi yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto sebagaimana ditentukan Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 38 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 39 dari 51 halaman. Putusan Nomor 15 P/HUM/2025 dalam Pasal 6 ayat (1) sampai dengan ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.03/2010 tidak terpenuhi, maka Biaya Promosi tidak dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto telah melampaui kewenangan Menteri Keuangan dalam membentuk peraturan perundang- undangan yang bersifat aturan pelaksanaan Undang- Undang. Karena subtansi materi ayat-ayat pada Peraturan Menteri Keuangan tersebut merubah substansi muatan materi ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU HPP dan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) PP PPDB PPh tentang syarat materiil Biaya Promosi yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto; Bahwa dari penjelasan dan uraian yang Pemohon sampaikan di atas, dapat kiranya disimpulkan bahwa Pasal 6 ayat (2) dan ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.03/2010, patut untuk diubah dan/atau dibatalkan karena: 1) Telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 huruf c Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengenai asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baik yang menyatakan: “Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang- undangan yang baik, yang meliputi: c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan”; Bahwa Pasal 6 ayat (1) UU HPP sebagai peraturan induk mempunyai hierarki yang lebih tinggi dari Pasal 6 ayat (2) dan ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.03/2010 sebagai peraturan pelaksanaan Pasal 6 ayat (1) UU HPP. Oleh sebab itu, muatan materi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.03/2010 seharusnya tidak boleh merubah/menambahkan muatan materi UU HPP. Dalam hal ini, peraturan induk Pasal 6 ayat (1) UU HPP mensyaratkan bahwa biaya yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto adalah biaya untuk mendapatkan, menagih dan Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 39 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 40 dari 51 halaman. Putusan Nomor 15 P/HUM/2025 memelihara penghasilan. Sedangkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.03/2010 sebagai peraturan pelaksanaan yang hierarkinya lebih rendah, ternyata menambahkan persyaratan administratif pelaporan Biaya Promosi sebagai syarat materiil dari Biaya Promosi yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto; Oleh karena itu, sesuai asas hukum yang menyatakan “lex superiori derogate legi inferiori” persyaratan yang melampaui persyaratan yang ditentukan dalam peraturan induk dapat dikesampingkan. Artinya, sepanjang Biaya Promosi telah memenuhi persyaratan materiil biaya yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UU HPP, seharusnya Biaya Promosi tersebut dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto meskipun Pemohon tidak mencantumkan NPWP Penerima Biaya Promosi dalam Daftar Nominatif Biaya Promosi; 2) Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Penjelasannya diatur: Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; “Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”; Penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; “Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “hierarki” adalah penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang- undangan yang lebih tinggi”; Bahwa dengan demikian, peraturan perundang-undangan di Indonesia telah diatur hierarki kedudukannya dan materi suatu peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan materi peraturan perundang-undangan yang secara hierarki berada di atasnya. Terkait dengan hal tersebut, Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur bahwa Peraturan Menteri Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 40 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 41 dari 51 halaman. Putusan Nomor 15 P/HUM/2025 dapat dibentuk dan memiliki kekuatan mengikat karena adanya pendelegasian kewenangan yang diatur di dalam peraturan yang lebih tinggi. Beranjak dari hal tersebut, jika ada Peraturan Menteri yang dibuat/diberlakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah, maka peraturan tersebut secara hierarki berada di bawah Peraturan Pemerintah dan oleh karenanya substansi pengaturannya tidak boleh bertentangan/melampaui peraturan perundang-undangan yang berada di atasnya; 3) Telah menimbulkan kerugian yang nyata terhadap hak Pemohon untuk mengurangkan Biaya Promosi yang telah memenuhi syarat materiil Biaya Promosi yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (1) UU HPP juncto Pasal 18 ayat (1) dan (2) PP PPDB PPh; Bahwa Pasal 6 ayat (1) UU HPP mengatur mengenai kriteria biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak. Dengan demikian, materi dalam Pasal 6 ayat (1) UU HPP ialah mengenai biaya yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto yaitu biaya yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan usaha Perusahaan untuk mendapatkan penghasilan. Sedangkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.03/2010 mengatur mengenai kewajiban pencantuman NPWP Penerima Biaya Promosi yang tidak mempunyai hubungan/relasi dengan syarat biaya yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UU HPP, tetapi kemudian dapat menegasikan hak Pemohon yang dilindungi oleh ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU HPP. Dengan demikian, materi yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.03/2010 bertentangan dengan materi yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UU HPP; Berdasarkan penjelasan dan uraian Pemohon di atas, maka jelas kiranya bahwa Permohonan Uji Materiil ini telah memenuhi syarat materiil isi Permohonan Uji Materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 31A Undang- Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 41 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 42 dari 51 halaman. Putusan Nomor 15 P/HUM/2025 Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung yang mengatur bahwa peraturan perundang-undangan yang dimohonkan untuk di Uji Materiil haruslah berada di bawah Undang-Undang, bertentangan dengan Undang-Undang, dan menimbulkan kerugian yang nyata bagi Pemohon; III. Kesimpulan; Bahwa sehubungan dengan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Uji Materiil dapat disimpulkan secara sah dan meyakinkan bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.03/2010 tentang Biaya Promosi Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto telah terbukti bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU HPP dan telah terbukti menimbulkan kerugian yang nyata bagi hak-hak Pemohon yang dijamin oleh Undang-Undang; Bahwa oleh karenanya, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara Hak Uji Materiil a quo untuk memutuskan tidak sah serta tidak mengikat dan karenanya mengubah ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan mencabut ketentuan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.03/2010 tentang Biaya Promosi Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto; Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut: 1. Menerima dan mengabulkan untuk seluruhnya permohonan Uji Materiil atas Pasal 6 ayat (2) dan ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.03/2010 tentang Biaya Promosi Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto terhadap Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) PP 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan Di Bidang Pajak Penghasilan, Pasal 5 huruf c dan Pasal 7 ayat (2) Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 42 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 43 dari 51 halaman. Putusan Nomor 15 P/HUM/2025 2. Menyatakan bahwa kewajiban Wajib Pajak untuk mencantumkan “NPWP Penerima Biaya Promosi” dalam Daftar Nominatif sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.03/2010 tentang Biaya Promosi Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) PP 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan Di Bidang Pajak Penghasilan, Pasal 5 huruf c dan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 3. Menyatakan bahwa Pasal 6 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.03/2010 tentang Biaya Promosi Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Peratruan Pemerintah 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan Di Bidang Pajak Penghasilan, Pasal 5 huruf c dan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 4. Menyatakan bahwa kewajiban Wajib Pajak untuk mencantumkan “NPWP Penerima Biaya Promosi” dalam Daftar Nominatif sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.03/2010 tentang Biaya Promosi Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat; 5. Menyatakan bahwa Pasal 6 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.03/2010 tentang Biaya Promosi Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat; 6. Memerintahkan Menteri Keuangan agar mengubah ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.03/2010 tentang Biaya Promosi Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto agar tidak lagi mewajibkan Wajib Pajak untuk mencantumkan “NPWP Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 43 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 44 dari 51 halaman. Putusan Nomor 15 P/HUM/2025 Penerima Biaya Promosi” dalam Daftar Nominatif yang dilaporkan atau menghapus diksi berupa “Nomor Pokok Wajib Pajak” dari Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.03/2010 tentang Biaya Promosi Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto; 7. Memerintahkan Menteri Keuangan agar mencabut ketentuan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.03/2010 tentang Biaya Promosi Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto; 8. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; 9. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara; Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon kiranya agar diberikan Putusan seadil- adilnya (ex aequo et bono); Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa: 1. Fotokopi Akta Pendirian PT Borden Eagle Indonesia Nomor 16 tanggal 20 Januari 2018 (Bukti P-1); 2. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0002748.AH.01.01 Tahun 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Borden Eagle Indonesia tanggal 22 Januari 2018 (Bukti P-2); 3. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Borden Eagle Indonesia Nomor 04 tanggal 3 November 2021 (Bukti P-3); 4. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0061920.AH.01.02 Tahun 2021 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Borden Eagle Indonesia tanggal 4 November 2021 (Bukti P-4); 5. Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar Nomor S- 958KT/WPJ.08/KP.0303/2018 tanggal 29 Januari 2018 (Bukti P-5); 6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor S- 271/RIKSIS/KPP.0807/2024 tanggal 3 April 2024 (Bukti P-6); Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 44 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 45 dari 51 halaman. Putusan Nomor 15 P/HUM/2025 Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 11 Februari 2025 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 15/PER-PSG/II/15 P/HUM/2025, tanggal 11 Februari 2025; Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan permohonan penundaan penyerahan jawaban tertanggal 10 Maret 2025, sedangkan jawaban tertulis diajukan pada tanggal 21 Maret 2025, dengan demikian tenggang waktu 14 (empat hari) untuk mengajukan jawaban telah terlewati, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil; PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas; Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah Pasal 6 ayat (2) dan ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.03/2010 tentang Biaya Promosi Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto; Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan a quo memenuhi persyaratan formal, yaitu mengenai kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji objek permohonan keberatan hak uji materiil dan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil; Kewenangan Mahkamah Agung Menimbang, bahwa kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji permohonan keberatan hak uji materiil didasarkan pada ketentuan Pasal 24A Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 31A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 45 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 46 dari 51 halaman. Putusan Nomor 15 P/HUM/2025 serta Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, yang pada intinya menentukan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan menurut Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Termasuk jenis peraturan perundang- undangan adalah peraturan yang ditetapkan oleh Menteri [Pasal 1 angka 2 dan Pasal 8 ayat (1)]; Menimbang, bahwa objek permohonan berupa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.03/2010, merupakan (i) peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum, (ii) dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang untuk itu, (iii) termasuk salah satu jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang, dan (iv) materi muatannya berisi materi untuk menjalankan undang-undang, sehingga termasuk peraturan perundang-undangan yang hierarkinya berada di bawah undang-undang. Dengan demikan Mahkamah Agung berwenang untuk menguji peraturan tersebut terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan apakah Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mempersoalkan objek permohonan a quo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil; Kedudukan Hukum (legal standing) Pemohon Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 46 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 47 dari 51 halaman. Putusan Nomor 15 P/HUM/2025 Menimbang, bahwa Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 pada pokoknya menyatakan permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan tersebut, yaitu: a) perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau c) badan hukum publik atau badan hukum privat; Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 menentukan bahwa Pemohon keberatan adalah kelompok orang atau perorangan yang mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang- undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang; Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut, Pemohon dalam pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a) kedudukannya sebagai Pemohon; dan b) kerugian hak yang diakibatkan oleh berlakunya peraturan perundang- undangan yang dimohonkan pengujian; Menimbang, bahwa Mahkamah Agung berprinsip, kerugian hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, setidaknya harus memenuhi 5 (lima) persyaratan, yaitu: a) adanya hak Pemohon yang diberikan oleh suatu peraturan perundang- undangan; b) hak tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian; c) kerugian tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 47 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 48 dari 51 halaman. Putusan Nomor 15 P/HUM/2025 d) adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian; dan e) adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan hal-hal sebagai berikut: 1. Pemohon merupakan perusahaan yang bergerak di bidang Perdagangan Besar Obat Tradisional Untuk Manusia; 2. Pemohon merasa dirugikan akibat ditetapkannya objek sengketa karena apabila Pemohon tidak mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Penerima Biaya Promosi dalam Daftar Nominatif Biaya Promosi maka Biaya Promosi yang telah dikeluarkan Pemohon tidak dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto; Menimbang, bahwa dengan mendasarkan ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011, dikaitkan dengan dalil-dalil kerugian hak yang dialami oleh Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah Agung berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; Menimbang, bahwa oleh karena Mahkamah Agung berwenang menguji permohonan keberatan hak uji materiil dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo, maka permohonan a quo secara formal dapat diterima; Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan pokok permohonan, yaitu apakah ketentuan yang dimohonkan uji materiil a quo bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi atau tidak; POKOK PERMOHONAN: Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah Pasal 6 ayat (2) dan ayat (5) Peraturan Menteri Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 48 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 49 dari 51 halaman. Putusan Nomor 15 P/HUM/2025 Keuangan Nomor 02/PMK.03/2010 tentang Biaya Promosi Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto, yang mengatur: (1) “Wajib Pajak wajib membuat daftar nominatif atas pengeluaran Biaya Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dikeluarkan kepada pihak lain; (2) Daftar nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memuat data penerima berupa nama, Nomor Pokok Wajib Pajak, alamat, tanggal, bentuk dan jenis biaya, besarnya biaya, nomor bukti pemotongan dan besarnya Pajak Penghasilan yang dipotong; (3) Daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini; (4) Daftar nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan sebagai lampiran saat Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan; (5) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) tidak dipenuhi, Biaya Promosi tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto”; Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan ketentuan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan, Pasal 5 huruf c dan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; Menimbang, bahwa keberatan Pemohon adalah terkait kewajiban pencantuman NPWP penerima biaya promosi dalam daftar nominatif agar biaya promosi dapat dikurangkan dari penghasilan bruto; Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat pencantuman NPWP dalam daftar nominatif dimaksudkan agar Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 49 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 50 dari 51 halaman. Putusan Nomor 15 P/HUM/2025 dapat dilakukan identifikasi apakah biaya tersebut benar-benar merupakan biaya promosi dan bukan sumbangan, serta menutup peluang Wajib Pajak untuk melakukan penghindaran pajak dengan menyamarkan biaya yang merupakan sumbangan atau biaya yang bertentangan dengan norma hukum menjadi seakan-akan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, selain itu adanya pengaturan tersebut dapat memberikan kepastian hukum dan perlakuan yang sama terhadap seluruh wajib pajak termasuk wajib pajak penerima pembayaran biaya promosi yang identitasnya tercantum dalam daftar nominatif untuk memenuhi kewajiban perpajakannya; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, materi muatan dalam objek permohonan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.03/2010 tentang Biaya Promosi Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto tidak bertentangan dengan dengan materi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan, Pasal 5 huruf c dan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, karenanya permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon harus ditolak, dan selanjutnya sebagai pihak yang kalah Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara; Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait; MENGADILI, 1. Menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon PT BORDEN EAGLE INDONESIA; 2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah); Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 50 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 51 dari 51 halaman. Putusan Nomor 15 P/HUM/2025 Untuk salinan Mahkamah Agung RI a.n. Panitera Panitera Muda Tata Usaha Negara, H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum. NIP 19610514 198612 1 001 Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 22 Juli 2025, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Fandy Kurniawan Pattiradja, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak. Anggota Majelis: Ketua Majelis, ttd. ttd. Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. ttd. Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H. Panitera Pengganti, ttd. Fandy Kurniawan Pattiradja Biaya-biaya: 1. Meterai ……..…… Rp 10.000,00 2. Redaksi ……….… Rp 10.000,00 3. Administrasi ….... Rp 980.000,00 Jumlah …………… Rp 1.000.000,00 Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 51