13 P/HUM/2025

hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 1 dari 31 halaman. Putusan Nomor 13 P/HUM/2025 PUTUSAN Nomor 13 P/HUM/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 31 ayat (1) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara: ANJIS BAMBANG SAPUTRA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Baru II Nomor 79, RT 008 RW 002, Ulujami, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, 12250, pekerjaan Satuan Pengamanan/Karyawan Swasta; Selanjutnya memberi kuasa kepada Dr. Andi Widiatno, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat, Paralegal dan Mahasiswa Hukum dari “Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Trisakti”, alamat di Kampus A Gedung H, Jalan Kyai Tapa Nomor 1, Grogol, Jakarta Barat 11440, domisili elektronik lkbh@trisakti.ac.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 003/S.E/SK/LKBHSAKTI/I/2025, tanggal 13 Januari 2025; Selanjutnya disebut sebagai Pemohon; melawan: KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan Jalan Trunojoyo Nomor 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110; Selanjutnya disebut sebagai Termohon; Mahkamah Agung tersebut; Membaca surat-surat yang bersangkutan; DUDUK PERKARA Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Januari 2025 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 23 Januari 2025 dan diregister dengan Nomor 13 P/HUM/2025 tanggal 3 Februari 2025 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 2 dari 31 halaman. Putusan Nomor 13 P/HUM/2025 materiil terhadap Pasal 31 ayat (1) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut: A. Pendahuluan; 1. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 diatur bahwa “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”; 2. Bahwa diatur lebih lanjut dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 3. Bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman diatur bahwa "Mahkamah Agung berwenang menguji Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang- Undang"; 4. Bahwa dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI menyatakan bahwa "Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku"; 5. Bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman diatur bahwa "Putusan mengenai tidak sahnya Peraturan Perundang-undangan sebagai hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat Kasasi Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 3 dari 31 halaman. Putusan Nomor 13 P/HUM/2025 maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung"; 6. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil yang menyatakan, "Hak Uji Materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi”; B. Kewenangan Mahkamah Agung; Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengujian terhadap Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa yang didasarkan pada hal-hal berikut: 1. Bahwa permohonan uji materiil (Judicial Review) ini didasarkan pada ketentuan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa, "Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang"; 2. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Ketetapan MPR RI Nomor III/MPR/2000 diatur bahwa “Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang”; 3. Bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung mengatur bahwa “Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang- undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang”; 4. Bahwa permohonan Uji Materiil ini juga didasarkan pada ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil yang menyatakan, "Hak Uji Materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 4 dari 31 halaman. Putusan Nomor 13 P/HUM/2025 terhadap Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi”; 5. Bahwa kedudukan/hierarki setiap jenis atau bentuk peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur bahwa Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota”; 6. Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur bahwa “Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”; 7. Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur bahwa “Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat”; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 5 dari 31 halaman. Putusan Nomor 13 P/HUM/2025 8. Bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur bahwa “Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan”; 9. Bahwa sebagaimana diatur di dalam Pasal 31A ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI menyatakan bahwa "(1) Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang- Undang terhadap Undang-Undang diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat dalam bahasa Indonesia. (2) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat (a) nama dan alamat pemohon, (b) uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan, dan menguraikan dengan jelas bahwa (1) materi muatan ayat, Pasal, dan/atau bagian perundang-undangan di bawah Undang-Undang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan atau (2) pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku”; 10. Bahwa dengan demikian Mahkamah Agung berwenang untuk melakukan uji materiil terhadap Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa, tertanggal 17 Januari 2025 yang diajukan sehubungan dengan adanya pertentangan norma antara Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 6 dari 31 halaman. Putusan Nomor 13 P/HUM/2025 C. Kedudukan Hukum (Legal Standing); 1. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil dijelaskan bahwa “Pemohon keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih rendah dari Undang-Undang”; 2. Bahwa ketentuan Pasal 31A ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung mengatur bahwa: 1. Permohonan pengujian Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang dilakukan langsung oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia. 2. Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang- Undang yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; atau. c. Badan hukum publik atau badan hukum privat; 3. Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat: a. Nama dan alamat pemohon; b. Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan menguraikan dengan jelas bahwa: 1. Materi muatan ayat, Pasal, dan/atau bagian Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang yang Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 7 dari 31 halaman. Putusan Nomor 13 P/HUM/2025 dianggap bertentangan dengan Peraturan Perundang- undangan yang lebih tinggi, dan/atau; 2. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku; dan 3. Hal-hal yang diminta untuk diputus; 4. Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Mahkamah Agung paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan"; 3. Bahwa Pemohon adalah perorangan yang berprofesi sebagai Pengaman Swakarsa atau Satuan Pengamanan (“Satpam”) sejak 1 Desember 2018 hingga sekarang yang dibuktikan dengan adanya Kartu Tanda Anggota Satpam (Bukti P-1) dan Surat Keterangan Kerja (Bukti P-2) sebagai Satpam di Bank BRI, yang haknya dirugikan secara langsung dengan dikeluarkannya Peraturan Kepolisian Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa; 4. Bahwa dengan diberlakukannya Pasal 31 ayat (1) Peraturan Kepolisian Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa memberikan kerugian secara langsung kepada Satuan Anggota Satpam yang berasal dari orang perseorangan, termasuk Pemohon dikarenakan terdapat perbedaan batas usia pensiun antara satpam yang berasal dari orang-perseorangan dengan satpam yang berasal dari purnawirawan Polri atau TNI, sehingga Pemohon telah memenuhi persyaratan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Kepolisian Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 8 dari 31 halaman. Putusan Nomor 13 P/HUM/2025 D. Pokok Permohonan; 1. Pengujian Materiil; a. Bahwa ketentuan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa tidak didasarkan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; 1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur bahwa “Peraturan Kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan”; 2. Bahwa berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur bahwa “Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; b. menegakkan hukum; dan c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”; 3. Bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur bahwa “Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang: a. menerima laporan dan/atau pengaduan; b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum; c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 9 dari 31 halaman. Putusan Nomor 13 P/HUM/2025 d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa; e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian; f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan; g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian; h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang; i. mencari keterangan dan barang bukti; j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional; k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat; l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat; m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu”; 4. Bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa mengatur mengenai “Batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, untuk anggota Satpam yang berasal dari orang perseorangan yaitu: a. 56 (lima puluh enam) tahun bagi pelaksana; b. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi supervisor; dan c. 70 (tujuh puluh) tahun bagi manajer”; 5. Bahwa dengan demikian, berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian adalah sebagai instansi penegak hukum yang mencakup upaya pencegahan dan pelayanan kepada masyarakat, dan bukan sebagai instansi yang Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 10 dari 31 halaman. Putusan Nomor 13 P/HUM/2025 memiliki kewenangan untuk mengatur batas usia pensiun Satpam; b. Bahwa ketentuan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; 1. Bahwasannya berdasarkan Pasal 151A huruf c Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang mengatur bahwa “Pekerja/Buruh mencapai usia pensiun sesuai dengan Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama”; 2. Bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa mengatur mengenai “Batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, untuk anggota Satpam yang berasal dari orang perseorangan yaitu: a. 56 (lima puluh enam) tahun bagi pelaksana; b. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi supervisor; dan c. 70 (tujuh puluh) tahun bagi manajer”; 3. Bahwa dengan diberlakukannya Pasal 31 ayat (1) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa telah bertentangan dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 151A huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dikarenakan polisi sebagai instansi penegak hukum tidak Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 11 dari 31 halaman. Putusan Nomor 13 P/HUM/2025 memiliki kewenangan untuk mengatur batas usia pensiun sebab batas usia pensiun seharusnya diperoleh berdasarkan kesepakatan antara pekerja/buruh dengan pengusaha melalui perjanjian kerja, atau peraturan perusahaan, maupun perjanjian kerja bersama; c. Bahwa ketentuan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa tidak sejalan dengan teori perundang-undangan yang baik; 1. Bahwa berdasarkan teori das Doppelte Rechtsantlitz yang dikemukakan oleh Adolf Merkl, teori ini mengajarkan bahwa norma hukum selalu mempunyai dua wajah, dimana hukum merupakan suatu sistem tata aturan hierarkis. Berdasarkan teori ini, suatu sistem norma memiliki masa berlaku (Rechtskraft) yang relatif karena harus mengondisikan dan dikondisikan oleh norma hukum yang berada di atasnya (Maria Farida I. S., Ilmu Perundang-Undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan (Jakarta, PT. Kanisius, 2020) h.44; 2. Berdasarkan Stufenbau Theorie yang merupakan teori jenjang norma hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, mengajarkan bahwa norma-norma hukum bersifat berjenjang-jenjang atau berlapis-lapis dalam suatu hierarki atau tata susunan. Dengan kata lain, suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi (Maria Farida I. S., Ilmu Perundang-Undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan (Jakarta, PT. Kanisius, 2020) h.43; 3. Bahwa berdasarkan die Theorie vom Stufenordnung der Rechtsnormen suatu teori hukum yang dikemukakan oleh Hans Nawiasky dalam bukunya Allgemeine Rechtslehre, mengajarkan bahwa norma-norma hukum setiap negara Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 12 dari 31 halaman. Putusan Nomor 13 P/HUM/2025 tentu berjenjang-jenjang atau berlapis-lapis dan berkelompok-kelompok, dan pengelompokkan norma hukum suatu negara dipisahkan menjadi empat kelompok, yakni (i) Staatsfundamentalnorm atau norma fundamental negara, (ii) Staatsgrundgesetz atau aturan dasar negara, (iii) Formell Gesetz atau Undang-Undang Formal, dan (iv) Verordnung & Autonome Satzung yang merupakan aturan pelaksana dan aturan otonom (Maria Farida I. S., Ilmu Perundang- Undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan (Jakarta, PT. Kanisius, 2020) h.46-47; 4. Bahwa berdasarkan teori Norma Fundamental Negara, merupakan teori yang dikemukakan oleh A. Hamid S. Attamimi, dimana teori ini mengatakan bahwa norma tertinggi dalam suatu negara merupakan norma yang tidak dibentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi lagi, tetapi presupposed atau „ditetapkan terlebih dahulu‟ oleh masyarakat dalam suatu negara dan merupakan suatu norma yang menjadi tempat bergantungnya norma hukum dibawahnya (Maria Farida I. S., Ilmu Perundang-undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan (Jakarta, PT. Kanisius, 2020) h.48; 5. Berdasarkan Keterangan Ahli Hukum Perundang-Undangan (Bukti P-6) hlm.2 (terlampir), apabila dilihat dari segi yuridis, eksistensi Perpol termasuk dalam kelompok verordnung und autonome satzung (aturan pelaksana dan aturan otonom) yang melaksanakan perintah ketentuan dari undang-undang. Hal ini, paling tidak dapat dijelaskan dengan adanya Pasal 1 dan Pasal 15 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI (UU Polri); 6. Berdasarkan uraian-uraian yang tercantum di atas, Pasal 31 ayat (1) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa terbukti bertentangan dengan beberapa teori hukum yang Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 13 dari 31 halaman. Putusan Nomor 13 P/HUM/2025 ada, dikarenakan ketentuan dalam pasal tersebut tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang merupakan aturan yang lebih tinggi; 7. Hal ini disebabkan oleh ketentuan Pasal 151A dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, telah membangun asas kebebasan berkontrak (Supra, bagian b, angka 1-3) dimana apabila batas usia pensiun tidak diatur oleh badan legislatif (open legal policy), maka batas usia pensiun dibuatkan berdasarkan perjanjian kerja antara pemberi kerja dengan penerima kerja. Namun dengan diberlakukannya Pasal 31 ayat (1) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa memberikan dampak kerugian secara langsung kepada satuan Satpam yang berasal dari orang perorangan termasuk Pemohon dikarenakan asas kebebasan berkontrak mereka dibatasi; d. Bahwa Instansi Penegak Hukum tidak berwenang untuk menentukan batas usia pensiun; 1. Bahwa dalam beberapa putusan dari Mahkamah Konstitusi termasuk dalam Putusan Nomor 37-39/PUU-VIII/2010 terkait Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, Mahkamah Konstitusi menimbang bahwa “dalam kaitannya dengan kriteria usia, UUD 1945 tidak menentukan batasan usia minimal atau maksimal tertentu sebagai kriteria yang berlaku umum untuk semua jabatan atau aktivitas pemerintahan. Hal itu berarti, UUD 1945 menyerahkan penentuan batasan usia tersebut kepada pembentuk Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 14 dari 31 halaman. Putusan Nomor 13 P/HUM/2025 undang-undang untuk mengaturnya. Dengan kata lain, oleh UUD 1945 hal itu dianggap sebagai bagian dari kebijakan hukum (legal policy) pembentuk Undang-Undang”; 2. Bahwa dalam putusan Nomor 37-39/PUU-VIII/2010 terkait Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK tersebut Mahkamah Konstitusi telah menyatakan bahwa pembentukan norma mengenai batas usia adalah hak legislatif, hal ini menunjukkan bahwa instansi penegak hukum yang merupakan bagian dari eksekutif tidak berwenang untuk menentukan atau mengatur batas usia; 3. Bahwa Mahkamah Konstitusi memberikan penekanan bahwa segala keputusan terkait batas usia harus berasal dari Undang-Undang yang ditetapkan oleh badan legislatif, mencerminkan kebijakan hukum yang lebih luas dan tidak bersifat diskriminatif terhadap kelompok tertentu dalam masyarakat; 4. Dengan demikian instansi penegak hukum tidak memiliki wewenang untuk mengatur batas usia sebagaimana yang telah mereka lakukan dalam ketentuan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Kepolisian Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa; e. Bahwa ketentuan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa bertentangan dengan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik; 1. Asas Keadilan, berdasarkan Penjelasan Pasal 6 dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, asas keadilan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara; 2. Bahwa Pasal 31 ayat (1) Peraturan Kepolisian Nomor 4 Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 15 dari 31 halaman. Putusan Nomor 13 P/HUM/2025 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa bertentangan dengan asas keadilan dikarenakan ketentuan pasal tersebut mengandung unsur diskriminatif yang menyebabkan satuan Satpam yang berasal dari orang perorangan termasuk Pemohon mengalami kerugian secara langsung sebagaimana dijelaskan dalam Pokok Permohonan bagian f; 3. Asas Kemanfaatan, berdasarkan Penjelasan Pasal 10 huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang dimaksud dengan asas kemanfaatan adalah “manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara: (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain, (2) kepentingan individu dengan masyarakat, (3) kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing, (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain, (5) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat, (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang, (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya, (8) kepentingan pria dan wanita”; 4. Berdasarkan asas tersebut, pertentangan antara Pasal 31 ayat (1) Peraturan Kepolisian Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa dengan peraturan yang lebih tinggi, mengakibatkan manfaat yang seharusnya diperoleh dari penerapan hukum tersebut menjadi terhambat; 5. Asas Kepastian Hukum, berdasarkan Penjelasan Pasal 10 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dijelaskan bahwa asas kepastian hukum adalah “asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang- undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan”; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 16 dari 31 halaman. Putusan Nomor 13 P/HUM/2025 6. Pertentangan antara Pasal 31 ayat (1) Peraturan Kepolisian Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa dengan peraturan yang lebih tinggi mengakibatkan kepastian hukum menjadi terganggu karena individu tidak dapat mengetahui dengan jelas apa sebenarnya diatur, sehingga menghasilkan terjadinya ketidakpastian hukum. 7. Bahwa dengan adanya perbedaan pembatasan usia antara anggota Satpam yang berasal dari orang perorangan dengan anggota Satpam yang berasal dari purnawirawan TNI/Polri tidak mencerminkan adanya asas kemanfaatan, keadilan, dan juga kepastian hukum, dan sebaliknya, mengakibatkan manfaat yang seharusnya diperoleh dari penerapan hukum tersebut menjadi terhambat dan menyebabkan adanya ketidakpastian hukum; f. Bahwa ketentuan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa merupakan bentuk nyata adanya perlakuan yang bersifat diskriminatif; 1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur bahwa yang dimaksud dengan „diskriminasi‟ secara umum adalah “setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya”; 2. Bahwa yang dimaksud dengan „diskriminasi secara Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 17 dari 31 halaman. Putusan Nomor 13 P/HUM/2025 langsung‟ adalah pada saat seseorang diperlakukan secara kurang adil atau kurang menyenangkan dibandingkan dengan orang lain dalam situasi yang sama. (UN Committee on Economic, Social, and Cultural Rights, General Comment Nomor 20: Non-discrimination in Economic, social, and Cultural Rights, 42nd Sess, diadopsi pada 2 Juli 2009, U.N. Doc. E/C.12/GC/2; SARRAH JOSEPH DAN MELISSA CASTAN, CASES, MATERIALS, AND COMMENTARY ON THE INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS (3rd ed., 2013) h.777); 3. Bahwa Pasal 31 ayat (1) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa bersifat diskriminatif dikarenakan Pasal tersebut dengan sengaja membedakan batas usia pensiun anggota Satpam yang berasal dari orang perorangan lebih dini daripada batas usia pensiun anggota Satpam yang berasal dari purnawirawan Polri atau TNI sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (2) yang berbunyi “Batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, untuk Anggota Satpam yang berasal dari purnawirawan Polri atau TNI yaitu: a. 60 (enam puluh) tahun bagi pelaksana; b. 65 (enam puluh) tahun bagi supervisor; dan c. 70 (tujuh puluh) tahun bagi manajer”; SATPAM ORANG PERSEORANGAN SATPAM PURNAWIRAWAN TNI/POLRI Batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, untuk anggota Satpam yang berasal dari orang perseorangan yaitu: Batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, untuk Anggota Satpam yang berasal dari purnawirawan Polri atau TNI yaitu: Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 17 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 18 dari 31 halaman. Putusan Nomor 13 P/HUM/2025 a. 56 (lima puluh enam) tahun bagi pelaksana; b. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi supervisor; dan c. 70 (tujuh puluh) tahun bagi manajer. a. 60 (enam puluh) tahun bagi pelaksana; b. 65 (enam puluh) tahun bagi supervisor; dan c. 70 (tujuh puluh) tahun bagi manajer. 4. Bahwa dengan diberlakukannya Pasal 31 ayat (1) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa tidak selaras dengan landasan filosofis yang terkandung di dalam Pancasila sila ke-2 (kedua) yakni “kemanusiaan yang adil dan beradab” dan sila ke-5 (kelima) Pancasila yang berbunyi “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, sehingga dengan diberlakukannya ketentuan batas usia tersebut jelas menentang asas kesetaraan yang dijunjung tinggi oleh Pancasila sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”; 5. Bahwa dengan diberlakukannya Pasal 31 ayat (1) Peraturan Kepolisian Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa hak satuan Satpam yang berasal dari orang perorangan termasuk hak Pemohon telah dilanggar dikarenakan Pemohon berhak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”; 6. Bahwa hak dari Pemohon telah dilanggar dengan Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 18 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 19 dari 31 halaman. Putusan Nomor 13 P/HUM/2025 diberlakukannya Pasal 31 ayat (1) Peraturan Kepolisian Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa dikarenakan ia mendapatkan perlakuan yang tidak adil, berkebalikan dengan haknya yang diatur di dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum”; 7. Bahwa berdasarkan Pasal 2 paragraf (2) Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya mengatur bahwa “Negara-negara Peserta Kovenan ini berjanji untuk menjamin bahwa hak-hak yang dinyatakan dalam Kovenan ini akan dilaksanakan tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lainnya, asal usul kebangsaan atau sosial, hak milik, kelahiran atau status lainnya”; 8. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dari Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik mengatur bahwa “Setiap Negara Peserta Kovenan ini berjanji untuk menghormati dan menjamin hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini bagi semua orang yang berada di dalam wilayahnya dan tunduk pada yurisdiksinya, tanpa pembedaan dalam bentuk apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lainnya, asal-usul kebangsaan atau sosial, hak milik, kelahiran atau status lainnya”; 9. Bahwa Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya telah diratifikasi oleh Indonesia sejak 16 Desember 1966 dan disahkan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvensi Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 19 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 20 dari 31 halaman. Putusan Nomor 13 P/HUM/2025 Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, dan Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik telah diratifikasi oleh Indonesia sejak 28 Oktober 2005 melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik; 10. Bahwa dengan diberlakukannya Pasal 31 ayat (1) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa, hak-hak dari satuan Satpam yang berasal dari orang perseorangan termasuk hak Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia telah dilanggar sebagaimana seperti yang disebutkan di atas; 11. Bahwa dengan dilanggarnya hak-hak Pemohon jelas bertentangan dengan pedoman negara Indonesia yang menjadikan hukum sebagai landasan untuk sarana pengendali, pengawasan, dan pengontrol kekuasaan dari kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan dan/atau menggunakan kekuasaan secara sewenang-wenang dan sebaliknya digunakan sebagai sarana pembenaran; E. Kesimpulan; Bahwa berdasarkan permohonan yang telah diuraikan secara jelas di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa (i) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak memberikan kewenangan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mengatur mengenai batas usia, (ii) Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, seharusnya batas usia pensiun dilakukan berdasarkan Perjanjian Kerja antara Pemberi Kerja dengan Penerima Kerja yang didasarkan pada Asas Kebebasan Berkontrak, (iii) Bahwa ketentuan yang dicantumkan dalam Pasal 31 ayat (1) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 20 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 21 dari 31 halaman. Putusan Nomor 13 P/HUM/2025 tentang Pengamanan Swakarsa seharusnya tidak mengandung nilai atau sifat diskriminatif, dan (iv) Pasal 31 ayat (1) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan harus dibatalkan atau tidak diberlakukan; Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut: 1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan hak uji materiil ini; 2. Menyatakan bahwa ketentuan dalam Pasal 31 ayat (1) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa bertentangan dengan Pasal 151A Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; 3. Menyatakan bahwa ketentuan dalam Pasal 31 ayat (1) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa batal demi hukum; Subsidair: Apabila Mahkamah Agung berpendapat lain, sudilah kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono); Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa: 1. Fotokopi Kartu Tanda Anggota Satpam atas nama Pemohon (Bukti P-1); 2. Fotokopi Surat Keterangan Kerja atas nama Pemohon (Bukti P-2); 3. Fotokopi Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa (Bukti P-3); 4. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bukti P-4); 5. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 21 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 22 dari 31 halaman. Putusan Nomor 13 P/HUM/2025 Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Bukti P-5); Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 3 Februari 2025 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13/PER-PSG/II/13 P/HUM/2025, tanggal 3 Februari 2025; Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 4 Maret 2025, dengan demikian tenggang waktu 14 (empat hari) untuk mengajukan jawaban telah terlewati, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil; PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas; Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah Pasal 31 ayat (1) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa (vide bukti P-3); Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan pokok permohonan yang diajukan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan a quo memenuhi persyaratan formal, yaitu mengenai kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji objek permohonan keberatan hak uji materiil, dan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil; Kewenangan Mahkamah Agung Menimbang, bahwa kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji permohonan keberatan hak uji materiil didasarkan pada ketentuan Pasal 24A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 31A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 22 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 23 dari 31 halaman. Putusan Nomor 13 P/HUM/2025 Mahkamah Agung, serta Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, yang pada intinya menentukan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menentukan sebagai berikut: 1. Pasal 1 angka 2 menyatakan: “Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang- undangan”; 2. Pasal 7 ayat (1) menyatakan: “Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota”; 3. Pasal 8 ayat (1) menyatakan: “Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 23 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 24 dari 31 halaman. Putusan Nomor 13 P/HUM/2025 Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat”; Menimbang, bahwa beranjak dari ketentuan tersebut, apabila dikaitkan dengan objek permohonan keberatan hak uji materiil, maka objek permohonan keberatan a quo merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yaitu mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), karena sudah memenuhi kriteria peraturan perundang-undangan, yaitu dari segi bentuk (kenvorm) maupun rumusan perintah pengundangan dan penempatan peraturan perundang-undangannya dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta Lampiran II-nya, dan substansinya bersifat mengatur (regeling) secara umum, sehingga memenuhi syarat sebagai objek permohonan keberatan hak uji materiil yang menjadi wewenang Mahkamah Agung untuk mengujinya; Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan apakah Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mempersoalkan objek permohonan a quo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil; Kedudukan Hukum (legal standing) Pemohon Menimbang, bahwa Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 pada pokoknya menyatakan permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan tersebut, yaitu: Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 24 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 25 dari 31 halaman. Putusan Nomor 13 P/HUM/2025 a) perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau c) badan hukum publik atau badan hukum privat; Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 menentukan bahwa Pemohon keberatan adalah kelompok orang atau perorangan yang mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang- undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang; Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut, Pemohon dalam pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a) kedudukannya sebagai Pemohon; dan b) kerugian hak yang diakibatkan oleh berlakunya peraturan perundang- undangan yang dimohonkan pengujian; Menimbang, bahwa Mahkamah Agung berprinsip, kerugian hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, setidaknya harus memenuhi 5 (lima) persyaratan, yaitu: a) adanya hak Pemohon yang diberikan oleh suatu peraturan perundang- undangan; b) hak tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian; c) kerugian tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d) adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian; dan e) adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 25 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 26 dari 31 halaman. Putusan Nomor 13 P/HUM/2025 Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan hal-hal sebagai berikut: 1. Pemohon berprofesi sebagai satuan pengamanan (satpam) sejak tanggal 1 Desember 2018 hingga saat ini (vide bukti P-1 dan bukti P- 2); 2. Pemohon merasa dirugikan akibat ditetapkannya objek sengketa karena terdapat perbedaan batas usia pensiun satpam yang berasal dari orang-perseorangan dengan satpam yang berasal dari Purnawirawan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) atau Tentara Nasional Indonesia (TNI); Menimbang, bahwa dengan mendasarkan ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011, dikaitkan dengan dalil-dalil kerugian hak yang dialami oleh Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah Agung berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; Menimbang, bahwa oleh karena Mahkamah Agung berwenang menguji permohonan keberatan hak uji materiil dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo, maka permohonan a quo secara formal dapat diterima; Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan pokok permohonan, yaitu apakah ketentuan yang dimohonkan uji materiil a quo bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi atau tidak; POKOK PERMOHONAN: Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah Pasal 31 ayat (1) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020, yang mengatur: “Batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, untuk anggota Satpam yang berasal dari orang persorangan yaitu: a. 56 (lima puluh enam) tahun bagi pelaksana; b. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi supervisor; dan Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 26 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 27 dari 31 halaman. Putusan Nomor 13 P/HUM/2025 c. 70 (tujuh puluh) tahun bagi manajer”; Menimbang, bahwa sebagaimana tertuang dalam Petitum Permohonan, Pemohon memohon agar menyatakan objek permohonan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu ketentuan Pasal 151A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang mengatur: “Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (2) tidak perlu dilakukan oleh Pengusaha dalam hal: a. Pekerja/Buruh mengundurkan diri atas kemauan sendiri; b. Pekerja/Buruh dan Pengusaha berakhir Hubungan Kerjanya sesuai dengan perjanjian kerja waktu tertentu; c. Pekerja/Buruh mencapai usia pensiun sesuai dengan Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama; atau d. Pekerja/Buruh meninggal dunia”; Menimbang, bahwa pengaturan mengenai pengamanan swakarsa diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta penjelasannya, pada pokoknya bertujuan untuk membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam mengemban fungsi kepolisian terbatas dalam “lingkungan kuasa tempat” (teritoriar gebeid/ruimte gebeid) yang diadakan atas kemauan, kesadaran, dan kepentingan masyarakat sendiri yang kemudian memperoleh pengukuhan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam penjelasan ketentuan tersebut memberikan kewenangan kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) untuk membuat pengaturan mengenai pengamanan swakarsa, dengan demikian objek permohonan ditetapkan oleh Termohon berdasarkan kewenangan atribusi yang diberikan padanya; Menimbang, bahwa terhadap batas usia pensiun anggota satpam yang berasal dari orang perseorangan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 dipertimbangan sebagai berikut: Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 27 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 28 dari 31 halaman. Putusan Nomor 13 P/HUM/2025 Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 151A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang menjadi batu uji dalam pengujian objek permohonan merupakan pengecualian dari ketentuan Pasal 151 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang mengatur mengenai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dimana terhadap pekerja/buruh yang telah mencapai usia pensiun sesuai dengan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja sama tidak perlu diberitahukan maksud dan alasan PHK; Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menegaskan bahwa: “Pengemban fungsi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, dan c, melaksanakan fungsi kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing”, sehingga terhadap ketentuan mengenai batas usia pensiun yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja sama sebagaimana diatur dalam pasal 151A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, haruslah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, in casu secara khusus terhadap profesi satpam sebagai salah satu pengemban fungsi kepolisian, peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 (objek permohonan); Menimbang, bahwa pengaturan tersebut dipertegas pada Pasal 51 ayat (2) dan Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang pada pokoknya menyatakan terhadap perjanjian kerja tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dengan demikian tidak terdapat pertentangan antara objek permohonan dengan pasal 151A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 sebagaimana didalilkan Pemohon, selain itu adanya pengaturan mengenai usia pensiun pada objek permohonan justru memberikan perlindungan hukum bagi karyawan (satpam) dalam pemenuhan hak-hak ketenagakerjaannya serta memberikan kepastian hukum bagi pemberi kerja dalam penentuan kebijakan; Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap adanya perbedaan batas usia pensiun antara anggota satpam yang berasal dari orang perseorangan Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 28 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 29 dari 31 halaman. Putusan Nomor 13 P/HUM/2025 dengan anggota satpam yang berasal dari purnawirawan Polri atau TNI, dipertimbangkan sebagai berikut: Menimbang, bahwa profesi satpam sebagai bagian dari pengamanan swakarsa pengemban fungsi kepolisian terbatas non yustisial mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungannya secara swakarsa guna mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban [vide Pasal 1 angka 2 dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020]; Menimbang, bahwa Purnawirawan Polri atau TNI pada dasarnya telah dipersiapkan/dilatih secara khusus dan mempunyai pengalaman dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat selama menjalankan tugas pada kesatuannya dalam lingkup yang lebih luas, sehingga sejalan dengan tugas pada pofesi satpam namun dengan lingkup yang lebih kecil; Menimbang, bahwa adanya perbedaan latar belakang antara anggota satpam yang berasal orang perseorangan dengan anggota satpam yang berasal dari purnawirawan Polri atau TNI bukanlah bentuk diskriminasi melainkan bentuk standarisasi berdasarkan kapasitas dan pengalaman yang dimiliki masing-masing individu; Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, terbukti materi muatan dalam objek permohonan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa tidak bertentangan dengan materi yang diatur dalam peraturan yang lebih tinggi yaitu Pasal 151A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, karenanya permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon harus ditolak, dan selanjutnya sebagai pihak yang kalah Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara; Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 29 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 30 dari 31 halaman. Putusan Nomor 13 P/HUM/2025 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang- undangan lain yang terkait; MENGADILI, 1. Menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon ANJIS BAMBANG SAPUTRA; 2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah); Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 18 Juni 2025, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Fandy Kurniawan Pattiradja, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak. Anggota Majelis: ttd. Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H. ttd. Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum. Ketua Majelis, ttd. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 30 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 31 dari 31 halaman. Putusan Nomor 13 P/HUM/2025 Panitera Pengganti, ttd. Fandy Kurniawan Pattiradja Biaya-biaya: 1. Meterai ……..…… Rp 10.000,00 2. Redaksi ……….… Rp 10.000,00 3. Administrasi ….... Rp 980.000,00 Jumlah …………… Rp 1.000.000,00 Untuk salinan Mahkamah Agung RI atas nama Panitera Panitera Muda Tata Usaha Negara, H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum. NIP 19610514 198612 1 001 Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 31