13 P/HUM/2021

--- Page 1 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN Nomor 13 P/HUM/2021hkama DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Repub ### MAHKAMAH AGUNG memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 Tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara: PT FINOQO LEGALA NETWORKA, beralamat di Menara Karya Agung Indonesia Lantai 28, Jalan HR. Rasuna Said Blok X-5, Jakarta Selatan 12950, yang diwakili oleh Eman Achmad Sulaeman, jabatan Direktur; Selanjutnya dalam hal diwakili oleh kuasa Joko Sulaksono, S.H., dan kawan Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Joko Sulaksono & Partners, beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2021; Selanjutnya disebut sebagai Pemohon; melawan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jalanahkamah Republik Medan Merdeka Utara Nomor 3, Jakarta Pusat; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Yasonna H. Laoly, jabatan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI., dan Sri Mulyani Indrawati, jabatan Menteri Keuangan RI., dan kawan-kawan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2021, Surat Kuasa Substitusi Nomor M.HH.PP.06.03.07 tanggal 10 Maret 2021 dan Surat Kuasa Substitusi Nomor SKU-100/MK.01/2021 tanggal 4 Maret 2021; Agung Indonesia Selanjutnya disebut sebagai Termohon; Mahkamah Agung tersebut; Membaca surat-surat yang bersangkutan; ### DUDUK PERKARA Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 Januari 2021, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 12 Januari 2021, dan diregister dengan Nomor Halaman 1 dari 80 halaman. Putusan Nomor 13 P/HUM/2021ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 1 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 2 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id 13 P/HUM/2021, telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiilhkama terhadap Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 Tentang PenghitunganRepubPenghasilan Kena Pajak Dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut: ### A. KATA PEMBUKA (OPENING STATEMENTS) Pemohon merupakan suat perseroan terbatas dalam negeri dengan kegiatan usaha utamanya yaitu aktivitas professional konsultasi manajemen dimana penghasilan yang diperoleh akan disimpan dalam Agungbentuk simpanan dalam Rupiah dan dalam mata uangIndonesiaasing; Pada saat ini Pemohon memiliki simpanan dalam bentuk mata uang asing dalam hal ini dalam mata uang Dolar Amerika Serikat. Aset simpanan Pemohon tersebut tetap disimpan dalam bentuk mata uang Dolar Amerika Serikat dan tidak dicairkan ke dalam mata uang Rupiah sehingga tidak terjadi tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh Pemohon sebagai wajib pajak badan; Sebagai wajib pajak badan, Pemohon menyelenggarakan pembukuan yang mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha Pemohon.ahkamah Sebagaimana diharuskanRepublikoleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang Agung(“Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan”),Indonesiapembukuan diselenggarakan dengan menggunakan huruf latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah dan disusun dalam Bahasa Indonesia. Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas. Karena keharusan penggunaan mata uang Rupiah di pembukuan Pemohon, penuangan dalam pembukuan atas nilai aset milik Pemohon yaitu simpanan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat Halaman 2 dari 80 halaman. Putusan Nomor 13 P/HUM/2021ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 2 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 3 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id harus ditranslasikan ke dalam mata uang Rupiah. Atas translasi nilai asethkama ini akan terlihat adanya penambahan nilai simpanan dalam mata uang Rupiah karenaRepubadanya selisih kurs akibat adanya penguatan mata uang Dolar Amerika Serikat terhadap mata uang Rupiah akhir-akhir ini. Penambahan nilai simpanan karena selisih kurs ini seharusnya tidak dianggap sebagai pendapatan Pemohon karena hanya sebagai translasi atau rujukan dalam mata uang Rupiah atas nilai simpanan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat milik Pemohon yang saat ini masih disimpan dalam bentuk mata uang Dolar Amerika Serikat tanpa adanya penukaran Agungke dalam mata uang Rupiah secara nyata (real); Indonesia Berdasarkan ketentuan Wajib Pajak diberikan kebebasan untuk menggunakan metode pembukuan apakah dengan metode akrual atau kas basis, sepanjang dilakukan secara konsisten. Menurut ketentuan perpajakan apabila metode pembukuan yang digunakan adalah metode pembukuan secara akrual, pada dasarnya sebelum pendapatan tersebut direalisasikan menurut ketentuan perpajakan belum menjadi objek pajak. Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan yang berlaku tersebut, penghasilan dari selisih kurs simpanan yang belum dikonversikanahkamah kedalam mata uangRepublikrupiah seharusnya belum menjadi objek pajak sehingga tidak dikenakan pajak; Namun berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010, atas keuntungan atau kerugian selisih kurs mata uang asing diakui sebagai penghasilan atau biaya berdasarkan sistem pembukuan yang dianut dan dilakukan secara taat asas sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia; AgungAkibat adanya Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah IndonesiaNomor 94 Tahun 2010 tersebut Pemohon menjadi dirugikan karena Pemohon dianggap mendapatkan penghasilan dari keuntungan selisih kurs mata uang asing milik Pemohon ke dalam mata uang Rupiah; Padahal keuntungan selisih kurs mata uang asing yang dimiliki oleh Pemohon seharusnya tidak dapat diakui sebagai penghasilan karena simpanan Dolar Amerika Serikat yang disimpan oleh Pemohon tetap Halaman 3 dari 80 halaman. Putusan Nomor 13 P/HUM/2021ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 3 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 4 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id dalam jumlah dan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat yang samahkama dan tidak ada realisasi atau pencairan atas simpanan mata uang Dolar milik PemohonRepubtersebut ke mata uang Rupiah; ### B. KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG RI 1. Bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD 1945”) [Bukti P-2] memberikan wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang kepada Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 [Vide Bukti P-2] sebagai berikut: AgungPasal 24A Indonesia Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang”. 1. Wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman [Bukti P-3] yaitu dalam ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf b [Vide Bukti P-3] sebagai berikut:ahkamah “Pasal 20 Republik **(1) Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi dari** badan peradilan yang berada di dalam keempat lingkungan peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18. **(2) Mahkamah Agung berwenang:** - mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua Agunglingkungan peradilan yang berada di bawahIndonesiaMahkamah Agung, kecuali undang-undang menentukan lain; - menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang- undang terhadap undang-undang; dan - kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang; Halaman 4 dari 80 halaman. Putusan Nomor 13 P/HUM/2021ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 4 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 5 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id **(3) Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang- undanganhkama sebagai hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf bRepubdapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan** pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung.” 1. Pengaturan tentang wewenang menguji peraturan perundang- undangan di bawah undang-undang juga diatur dalam Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- AgungUndang Nomor 3 Tahun 2009 tentang PerubahanIndonesiaKedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (“Undang-Undang Mahkamah Agung”) [Bukti P-4a s.d. Bukti P-4c] yaitu dalam Pasal 31 ayat (1). Selanjutnya, pada ayat (2) diatur alasan-alasan untuk menyatakan suatu peraturan perundang- undangan di bawah undang-undang tidak sah apabila: (i) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; atau (ii) pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. Berikut kutipan Pasal 31 Undang-Undang Mahkamahahkamah Agung: Republik “Pasal 31 **(1) Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan** perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. **(2) Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-** undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan Agungdengan peraturan perundang-undangan yang Indonesialebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. **(3) Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung. Halaman 5 dari 80 halaman. Putusan Nomor 13 P/HUM/2021ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 5 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 6 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id **(4) Peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sahhkama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempunyai kekuatan hukumRepubmengikat.** **(5) Dihapus.”** 1. Bahwa peraturan pemerintah merupakan peraturan perundang- undangan yang tingkatannya di bawah undang-undang, sebagaimana diatur dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor III/MPR/2000 Tahun 2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan (“TAP MPR Nomor AgungIII/MPR/2000”) [Bukti P-5] Pasal 2 [Vide Bukti P-5]Indonesiasebagai berikut: ### Pasal 2 Tata urutan peraturan perundang-undangan merupakan pedoman dalam pembuatan aturan hukum di bawahnya. Tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia adalah: 1. Undang-Undang Dasar 1945; 1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia; 1. Undang-Undang;ahkamah 4. Peraturan PemerintahRepublikPengganti Undang-undang (Perpu); 1. Peraturan Pemerintah; 1. Keputusan Presiden; 1. Peraturan Daerah.” 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 (“Undang-Undang AgungPembentukan Peraturan Perundang-undangan”) Indonesia[Bukti P-6a dan Bukti P-6b] juga menentukan bahwa Peraturan Pemerintah tingkatannya di bawah Undang-Undang, sebagaimana terdapat dalam Pasal 7 sebagai berikut: ### Pasal 7 **(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:** Halaman 6 dari 80 halaman. Putusan Nomor 13 P/HUM/2021ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 6 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 7 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id - Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahunhkama 1945; b. KetetapanRepubMajelis Permusyawaratan Rakyat; - Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang; - Peraturan Pemerintah; - Peraturan Presiden; - Peraturan Daerah Provinsi; dan - Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Agung(2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undanganIndonesiasesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).” 1. Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengisyaratkan bahwa dalam hal suatu peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung. Berikut kutipannya: ### Pasal 9 **(1) Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan denganahkamah Undang- UndangRepublikDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,** pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. **(2) Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah** Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.” 1. Bahwa yang dimohonkan oleh Pemohon kepada Mahkamah Agung dalam Permohonan a quo adalah pengujian terhadap Peraturan AgungPemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentangIndonesiaPenghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan, yaitu terhadap Pasal 9 ayat (1). 1. Bahwa berdasarkan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 [Vide Bukti P-2], ### Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman [Vide Bukti P-3], Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung [Vide Bukti P-4a - Bukti P-4b], Halaman 7 dari 80 halaman. Putusan Nomor 13 P/HUM/2021ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 7 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 8 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id ### Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Pembentukan Peraturanhkama Perundang-undangan, junctis: Pasal 2 TAP MPR Nomor III/MPR/2000Repub[Vide Bukti P-5], Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah Pemohon uraikan di atas, maka dalam hal ini Mahkamah Agung berwenang menguji Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 yang Pemohon ajukan dalam Permohonan a quo. Oleh sebab itu, sudah sepantasnya apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung menyatakan berwenang memeriksa, mengadili, dan Agungmemutus Permohonan a quo; Indonesia ### C. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON 1. Bahwa permohonan uji materiil hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang. Yang tergolong sebagai pihak adalah: (i) perorangan warga negara Indonesia; (ii) Kesatuan masyarakat hukum adat; atau (iii) badan hukum publik atau badan hukum privat. Pengaturan tersebut dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Agung,ahkamah yaitu sebagai Republikberikut: **(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya** dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu: - perorangan warga negara Indonesia; - kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup Agungdan sesuai dengan perkembangan masyarakatIndonesiadan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau - badan hukum publik atau badan hukum privat; 1. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil (“Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011”) [Bukti P-7], Pasal 1 ayat (4) menentukan: Halaman 8 dari 80 halaman. Putusan Nomor 13 P/HUM/2021ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 8 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 9 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id “(4) Pemohon keberatan adalah kelompok masyarakat atauhkama perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada MahkamahRepubAgung atas berlakunya suatu Peraturan Perundang- undangan tingkat lebih rendah dari Undang-Undang.” Di dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 memang tidak disebutkan secara khusus “badan hukum privat”, oleh sebab itu “perorangan” dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 itu haruslah diartikan selain sebagai perorangan sebagai “orang” termasuk juga Agungperorangan sebagai “badan hukum privat”. IndonesiaPenafsiran demikian sejalan dengan asas lex superior derogat legi inferior; 1. Bahwa terkait dengan kedudukan hukum (legal standing), Pemohon harus membuktikan adanya kerugian hak oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu: - Adanya hak Pemohon yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan; - Hak tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;ahkamah c. Kerugian Republiktersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan actual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; - Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya peraturan perundang- undangan yang dimohonkan pengujian; - Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Agungpermohonan maka kerugian seperti yang didalilkanIndonesiatidak akan atau tidak lagi terjadi. (Imam Soebechi, Hak Uji Materiil, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 230) 1. Bahwa Pemohon adalah sebuah perseroan terbatas dalam negeri (badan hukum privat) yang memiliki kegiatan usaha utama yaitu aktivitas professional konsultasi manajemen dimana penghasilan yang diperoleh akan disimpan dalam bentuk simpanan dalam Rupiah Halaman 9 dari 80 halaman. Putusan Nomor 13 P/HUM/2021ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 9 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 10 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id dan dalam mata uang asing. Pada saat ini Pemohon memilikihkama simpanan dalam bentuk mata uang asing dalam hal ini dalam mata uang DolarRepubAmerika Serikat [Bukti P-8]. Aset simpanan Pemohon tersebut tetap disimpan dalam bentuk mata uang Dolar Amerika Serikat dan tidak dicairkan ke dalam mata uang Rupiah sehingga tidak terjadi penambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh Pemohon sebagai wajib pajak badan; 1. Bahwa dengan berlakunya Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010, mengakibatkan pengenaan pajak yang tidak Agungseharusnya atas simpanan Dolar Pemohon Indonesiasebagai akibat dari keuntungan selisih kurs pada saat pembukuan. Padahal simpanan Dolar tersebut tidak dicairkan ke dalam mata uang Rupiah. Seharusnya atas keuntungan selisih kurs saat pembukuan tersebut bukan merupakan penghasilan. Tapi dengan diberlakukannya ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 yang mendelegasikan pembukuan atas perbedaan kurs tersebut harus mengikuti Standar Akuntansi Keuangan, maka atas perbedaan kurs saat pembukuan terhadap simpanan dalam mataahkamah uang Dolar diperlakukanRepubliksebagai penghasilan atau biaya; 1. Bahwa selisih kurs karena translasi pada saat pembukuan tidak sama dengan selisih kurs jual-beli atau tukar-menukar valuta asing. Selisih kurs karena translasi pembukuan adalah hanya sebagai rujukan untuk menilai aset, dalam kenyataannya valuta asing tersebut tetap dalam mata uang asing, sehingga tidak ada keuntungan yang didapat. Oleh karena tidak ada keuntungan, berarti Agungbukan merupakan objek pajak penghasilan sebagaimanaIndonesiadiatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (“Undang-Undang Pajak Penghasilan”) [Bukti P-9a s.d. Bukti P-9e]. Simpanan Dolar baru akan menjadi Halaman 10 dari 80 halaman. Putusan Nomor 13 P/HUM/2021ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 10 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 11 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id objek pajak penghasilan apabila simpanan Dolar tersebut dicairkanhkama atau ditukarkan ke dalam mata uang Rupiah; 7. Bahwa PemohonRepubmenganggap dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 karena dengan berlakunya ketentuan tersebut Pemohon berpotensi dikenakan pajak yang tidak seharusnya. Oleh sebab itu, Pemohon memiliki kepentingan dalam mengajukan Permohonan a quo; 1. Berdasarkan dalil-dalil yang telah Pemohon kemukakan di atas, Agungmaka dalam hal ini, Pemohon memiliki kedudukanIndonesiahukum (legal standing) untuk mengajukan Permohonan a quo kepada Mahkamah Agung untuk menguji keabsahan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan. Oleh sebab itu, sudah sepantasnya apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung menyatakan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan Permohonan a quo;ahkamahD. LANDASAN TEORIRepublik Bahwa dalil-dalil yang telah dikemukakan sebelumnya, dianggap disampaikan juga pada bagian ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian lain dari Permohonan a quo; D.1.Indonesia Merupakan Negara Hukum 1. Bahwa Negara Indonesia telah sejak lama dicita-citakan oleh para Bapak Pendiri Negara Indonesia sebagai suatu negara hukum Agung(rechtstaat) bukan negara yang didasarkan pada kekuasaanIndonesiasemata (machtsstaat). Penegasan atas cita-cita tersebut selanjutnya terkandung dalam Pasal 1 ayat (3) Perubahan Keempat Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Halaman 11 dari 80 halaman. Putusan Nomor 13 P/HUM/2021ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 11 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 12 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id 1. Bahwa Sunarjati Hartono menyebut negara hukum adalah negarahkama yang menjamin berlakunya hukum yang membawa keadilan bagi setiap warganyaRepub(Sunarjati Hartono, Apakah The Rule of Law Itu?, Bandung: Alumni, 1969, hlm. 93). Terkait dengan arti negara hukum, Sjachran Basah menjelaskan bahwa arti negara hukum tidak terpisahkan dari pilarnya itu sendiri, yaitu paham kedaulatan hukum. Paham itu adalah ajaran yang menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi terletak pada hukum atau tiada kekuasaan lain apapun, terkecuali kekuasaan hukum semata yang dalam hal ini bersumber Agungpada Pancasila selaku sumber dari segala sumberIndonesiahukum. (Sjachran Basah, Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Admnistrasi Negara, Bandung: Alumni, 1992, hlm. 1) 1. Bahwa Mochtar Kusumaatmadja menunjukan ciri-ciri pokok dari cita hukum Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum dimana dinyatakan bahwa dalam negara hukum, kekuasaan itu tidak tanpa batas, artinya kekuasaan itu tunduk pada hukum. Secara popular dikatakan bahwa negara hukum adalah negara berdasarkan hukum, dimana kekuasaaan tunduk pada hukum. (Mochtar Kusumaatmadjaahkamah dan B. Arief RepublikSidharta, Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, Bandung: Alumni, 2009, hlm. 135) Prinsip-prinsip lain yang berkaitan dengan prinsip pokok di atas dan salah satu yang terpenting adalah bahwa dalam negara hukum semua orang sama di hadapan hukum. Dikatakan secara lain ini berarti bahwa hukum memperlakukan semua orang sama tanpa perbedaan yang didasarkan atas ras (keturunan), Agungagama, kedudukan sosial dan kekayaan. (MochtarIndonesiaKusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, Bandung: Alumni, 2009, hlm. 135) 1. Bahwa Menurut Bagir Manan, cita-cita negara hukum, yaitu di satu pihak setiap orang (termasuk penguasa) tunduk pada hukum, di pihak lain jaminan persamaan di depan hukum. (Bagir Manan dan Halaman 12 dari 80 halaman. Putusan Nomor 13 P/HUM/2021ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 12 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 13 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Susi Dwi Harijanti, Memahami Konstitusi, Makna Dan Aktualisasi,hkama Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015, hlm. 233) 5. Bahwa DalamRepubpelaksanaan negara hukum, undang-undang mempunyai peranan yang strategis. Sebagaimana diungkapkan Bagir Manan bahwa keberadaan peraturan perundang-undangan dan kegiatan pembentukan undang-undang (legislasi) mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis sebagai pendukung utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. (Bagir Manan, Dasar- dasar Perundang-undangan Indonesia, Jakarta: Ind-Hill, 1992, hlm. Agung8) Pendapat ini didasarkan pada alasan-alasan sebagaiIndonesiaberikut: - Peraturan perundang-undangan merupakan kaidah hukum yang mudah dikenali (diidentifiasi), mudah ditemukan kembali, dan mudah ditelusuri. Sebagai kaidah hukum tertulis, bentuk, jenis, dan tempatnya jelas begitu pula pembuatnya; - Peraturan perundang-undangan memberikan kepastian hukum yang lebih nyata karena kaidah-kaidahnya mudah diidentifikasi dan mudah diketemukan kembali; - Struktur dan sistematika peraturan perundang-undangan lebihahkamah jelas sehinggaRepublikmemungkinkan untuk diperiksa kembali dan diuji segi-segi formal maupun materi muatannya; - Pembentukan dan pengembangan peraturan perundang- undangan dapat direncanakan. Faktor ini penting bagi negara- negara yang sedang membangun termasuk membangun sistem hukum baru yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat. (Bagir Manan, Dasar-dasar Perundang-undangan AgungIndonesia, Jakarta: Ind-Hill, 1992, hlm. 8) Indonesia 1. Bahwa Bagir Manan memaparkan adanya ciri-ciri negara hukum menurut paham klasik, yaitu sebagai berikut: - Ada UUD sebagai peraturan tertulis yang mengatur hubungan antara pemerintah dan warganya; - Ada pembagian kekuasaan (machtenscheiding) yang secara khusus menjamin suatu kekuasaan kehakiman yang merdeka; Halaman 13 dari 80 halaman. Putusan Nomor 13 P/HUM/2021ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 13 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 14 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id - Ada pemencaran kekuasaan negara/pemerintah (spreading vanhkama de staatsmacht); d. Ada jaminanRepubterhadap hak asasi manusia; - Ada jaminan persamaan di muka hukum dan jaminan perlindungan hukum; - Ada asas legalitas. Pelaksanaan kekuasaan pemerintahan harus didasarkan atas hukum (undang-undang). (Bagir Manan, Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), hlm. 35) AgungD.2.Teori Peraturan Perundang-undangan Indonesia 1. Bahwa Pemerintahan yang dipandang paling baik adalah pemerintahan yang paling sedikit memerintah, atau paling sedikit ikut campur dalam urusan masyarakat, hal ini merupakan prinsip negara hukum yang mengutamakan hukum dimana rakyatlah yang berdaulat, prinsip supremasi hukum (supremacy of law) atau dengan kata lain kekuasaan tertinggi dalam negara hukum adalah di tangan hukum, kewenangan regulasi yang bersifat mengikat untuk umum terkait erat dengan fungsi legislasi yang hanya dapat dilakukan olehahkamah kekuasaan negaraRepublikapabila telah mendapat persetujuan rakyat yang berdaulat, yaitu melalui para wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat. Tidak satu orang rakyatpun yang dapat dikurangi haknya dan dibebani dengan kewajiban tanpa disetujui sendiri oleh rakyat yang berdaulat itu menurut prosedur demokrasi berdasarkan konstitusi yang berlaku (the principle of constitucional democracy, Prof. Dr. Jimmly Asshiddiqie, S.H.). Oleh karena itu jika suatu Lembaga atau AgungPejabat publik tertentu hendak mengatur, mengurangiIndonesiahak, dan atau membebankan sesuatu kewajiban tertentu kepada subjek hukum warga negara dalam lalu lintas hukum, maka satu-satunya bentuk hukum yang diperbolehkan untuk mengatur hal itu adalah dalam bentuk undang-undang, atau dengan kata lain bahwa bentuk peraturan yang bersifat mengikat hanya diperkenankan apabila peraturan itu secara eksplisit mendapatkan delegasi kewenangan Halaman 14 dari 80 halaman. Putusan Nomor 13 P/HUM/2021ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 14 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 15 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id mengatur dari undang-undang (legislative delegation of rule-makinghkama power); 8. Bahwa kekecualianRepubatas berlakunya prinsip “legislative delegation of rulemaking power“ itu hanya dimungkinkan atas pertimbangan bahwa dalam menjalankan tugas konstitusionalnya seorang kepala pemerintahan memerlukan keleluasaan bertindak berdasarkan prinsip “freies ermessen”, dengan demikian dapat dikatakan bahwa selain Presiden, tidak ada Lembaga lain atau Pejabat lain yang diperbolehkan membuat peraturan yang bersifat mengikat untuk Agungumum kecuali jika kewenangan demikian secaraIndonesiategas didelegasikan oleh undang-undang atau disubdelegasikan oleh satu peraturan pelaksana undang-undang; 1. Bahwa Pedoman atau Tata Cara hanya bersifat teknis administratif dan tidak boleh membuat atau menciptakan norma hukum baru yang sama sekali tidak diatur dalam undang-undang. Jika materi pedoman atau tata cara berisi norma hukum baru, maka norma hukum yang demikian dapat diabaikan daya ikatnya, norma hukum yang demikian tidak dapat dipaksakan berlakunya dalam lalu lintas hukum;ahkamah 10. Bahwa kewenanganRepublikregulasi atau membuat peraturan perundang- undangan, pada pokoknya, lahir dari adanya prinsip kedaulatan rakyat, oleh karena itu setiap peraturan yang akan ditetapkan oleh pemerintah mengikat untuk umum, haruslah atas persetujuan wakil- wakil yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat. Apabila ketentuan dalam peraturan itu belum cukup dan masih diperlukan pengaturan lebih lanjut, maka pendelegasian kewenangan pengaturan itu baru Agungdapat dilakukan apabila: Indonesia - Adanya perintah yang tegas mengenai subjek Lembaga pelaksana yang diberi delegasi kewenangan, dan bentuk peraturan pelaksana untuk menuangkan materi pengaturan yang didelegasikan; Halaman 15 dari 80 halaman. Putusan Nomor 13 P/HUM/2021ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 15 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 16 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id - Adanya perintah yang tegas mengenai bentuk peraturanhkama pelaksana untuk menuangkan materi pengaturan yang didelegasikan;Repubatau - Adanya perintah yang tegas mengenai pendelegasian kewenangan dari Undang-Undang atau lembaga pembentuk undang-undang kepada lembaga penerima delegasi kewenangan, tanpa penyebutan bentuk peraturan yang mendapat delegasi, dengan demikian jelas bahwa Lembaga pelaksana undang- undang, baru dapat memiliki kewenangan untuk menetapkan Agungsuatu peraturan yang mengikat umum jika olehIndonesiaundang-undang sebagai “primary legislation” memang memerintahkan atau memberi kewenangan untuk itu. Oleh karena itu syarat utama pendelegasian kewenangan pengaturan itu adalah harus ada perintah atau pendelegasian yang resmi dari undang-undang; 1. Bahwa keabsahan proses pembentukan peraturan perundang- undangan dibawah undang-undang haruslah didasarkan atas “legislative delegation of rule making power” dari pembentuk undang- undang kepada penerima “delegation of rule making power“ atauahkamah penerima delegasiRepublikuntuk membuat peraturan perundang-undangan di bawahnya; 1. Bahwa Pasal 5 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: Agunga. kejelasan tujuan; Indonesia - kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; - kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; - dapat dilaksanakan; - kedayagunaan dan kehasilgunaan; - kejelasan rumusan; dan - keterbukaan. Halaman 16 dari 80 halaman. Putusan Nomor 13 P/HUM/2021ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 16 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 17 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Dimana penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Pembentukanhkama Peraturan Perundang-undangan menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan asasRepubkelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Selain itu dijelaskan pula yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi Agungmuatan yang tepat sesuai dengan jenis danIndonesiahierarki Peraturan Perundang-undangan. Selanjutnya yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis; 1. Bahwa Peraturan Pemerintah adalah peraturan perundang- undangan yang dibentuk oleh Presiden untuk melaksanakan Undang-Undang berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) UUD 1945ahkamah (sebelum danRepubliksesudah pembahan) yang menentukan sebagai berikut: “Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya”; Yang diartikan dengan melaksanakan undang-undang, bahwa peraturan pemerintah hanya berisi ketentuan lebih lanjut (rincian) dari ketentuan-ketentuan yang telah terdapat dalam undang-undang. AgungDengan perkatan lain setiap ketentuan dalam peraturanIndonesiapemerintah harus berkaitan dengan satu atau beberapa ketentuan dalam undang-undang (Bagir Manan, Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia, Jakarta: Ind-Hill, 1992, hlm. 53) 1. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan Undang-undang Halaman 17 dari 80 halaman. Putusan Nomor 13 P/HUM/2021ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 17 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 18 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id sebagaimana mestinya. Dalam arti materi muatan Peraturanhkama Pemerintah adalah materi muatan yang diperintahkan oleh undang- undang untukRepubdiatur di dalam Peraturan Pemerintah; 1. Bahwa pada dasarnya Peraturan Pemerintah adalah peraturan yang berfungsi untuk menjalankan, menjabarkan atau merinci ketentuan undang-undang. Dalam hal ini, materi muatan Peraturan Pemerintah adalah materi muatan undang-undang yang perlu untuk dijalankan, dijabarkan atau dirinci dalam Peraturan Pemerintah. Akan tetapi pengaturan tersebut tidak dapat mempersempit atau memperluas Agungpengaturan yang ada dalam undang-undang yangIndonesiamenjadi induknya. (Maria Farida Indrati, Teori Perundang-undangan, Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2017, hlm. 7.4.) 1. Bahwa Peraturan Pemerintah berisi peraturan-peraturan untuk menjalankan Undang-Undang, atau dengan perkataan lain Peraturan Pemerintah merupakan peraturan-peraturan yang membuat ketentuan-ketentuan dalam suatu Undang-Undang bisa berjalan atau diperlakukan. Suatu Peraturan Pemerintah baru dapat dibentuk apabila sudah ada Undang-Undangnya. (Maria Farida Indrati S, Ilmuahkamah Perundang-undangan,RepublikJenis, Fungsi, dan Materi Muatan, Yogyakarta: Penerbit PT Kanisius, 2007, hlm. 194); 1. Bahwa Menurut A. Hamid S Attamimi, Peraturan Pemerintah tidak dapat dibentuk tanpa terlebih dulu ada Undang-Undang yang menjadi „induknya‟. Ketentuan Peraturan Pemerintah tidak dapat menambah atau mengurangi ketentuan Undang-Undang yang bersangkutan. (Maria Farida Indrati S, Ilmu Perundang-undangan, AgungJenis, Fungsi, dan Materi Muatan, Yogyakarta: PenerbitIndonesiaPT Kanisius, 2007, hlm. 195); 1. Bahwa Peraturan Pemerintah merupakan peraturan delegasian dari Undang-Undang, dan mendelegasikan kewenangan memerlukan pernyataan yang tegas. Peraturan Pemerintah tidak dapat dibentuk meski kekuasaan reglementer sudah diberikan oleh UUD 1945, Halaman 18 dari 80 halaman. Putusan Nomor 13 P/HUM/2021ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 18 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 19 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id mengingat sifat dan hakekat Peraturan Pemerintah yang berfungsihkama menjalankan Undang-Undang; 19. Bahwa PeraturanRepubPemerintah hanya berisi ketentuan lebih lanjut (rincian) dari ketentuan-ketentuan yang telah terdapat dalam undang-undang. Dengan perkataan lain setiap ketentuan dalam Peraturan Pemerintah harus berkaitan dengan satu atau beberapa ketentuan undang-undang. Bahwa materi muatan Peraturan Pemerintah adalah keseluruhan materi muatan undang-undang yang dilimpahkan kepadanya. (Ni‟matul Huda dan R Nazriyah, Teori & AgungPengujian Peraturan Perundang-undangan, Bandung:IndonesiaNusa Media, 2017, hlm. 103); 1. Bahwa menurut A. Hamid S. Attamimi sebagaimana halnya peraturan yang “menjalankan” peraturan yang lebih tinggi (dalam hal ini Undang-Undang) suatu Peraturan Pemerintah tidak dapat mengubah materi yang ada dalam Undang-Undang yang “dijalankannya”, tidak menambah, tidak mengurangi, dan tidak menyisipi suatu ketentuan, serta tidak memodifikasi materi dan pengertian yang telah ada dalam Undang-Undang yang menjadiahkamah induknya. (Ni‟matulRepublikHuda dan R Nazriyah, Teori & Pengujian Peraturan Perundang-undangan, Bandung: Nusa Media, 2017, hlm. 106); 1. Bahwa dari mana yang diberikan oleh UUD 1945 sendiri dapat diketahui, suatu Peraturan Pemerintah hanya dapat berisi peraturan (regeling) atau kombinasi peraturan dan penetapan (beschikking), namun tidak dapat berisi hanya penetapan semata-mata. Agung(Penetapan yang diperlukan untuk menjalankan IndonesiaUndang-Undang ialah Keputusan Presiden); 1. Bahwa kecuali apabila sangat diperlukan, suatu Peraturan Pemerintah tidak mendelegasikan lagi kewenangan yang diperolehnya kepada peraturan yang lebih rendah, karena Peraturan Pemerintah memang diciptakan untuk dapat menjalankan Undang- Undang. (Maria Farida Indrati S, Ilmu Perundang-undangan, Jenis, Halaman 19 dari 80 halaman. Putusan Nomor 13 P/HUM/2021ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 19 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 20 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Fungsi, dan Materi Muatan, Yogyakarta: Penerbit PT Kanisius, 2007,hkama hlm. 197); 23. Bahwa menurutRepubBagir Manan, ada beberapa pembatasan dalam pendelegasian pengaturan yaitu tidak boleh ada delegasi pengaturan mengenai hal-hal yang secara tegas atau yang karena sifatnya harus diatur dalam peraturan perundang-undangan tertentu. Tidak boleh ada delegasi pengaturan yang bersifat umum. Setiap delegasi pengaturan harus menyebut dengan tegas pokok-pokok yang akan diatur dalam peraturan perundang-undangan delegasi. (Bagir AgungManan, Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia,IndonesiaJakarta: Ind- Hill, 1992, hlm. 45); 1. Bahwa menurut Bagir Manan, setiap ketentuan delegasi pengaturan harus menyebut dengan tegas peraturan perundang-undangan delegasi. (Bagir Manan, Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia, Jakarta: Ind-Hill, 1992, hlm. 46); 1. Bahwa menurut Bagir Manan pengaturan dengan perundang- undangan yang lebih rendah hanya dilakukan apabila ada kuasa dari undang-undang. Artinya harus ada dasarnya dalam undang-undangahkamah yang membolehkanRepublikdiatur oleh peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah. Undang-undang mendelegasikan kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah (Rosjidi Ranggawidjaja, Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia, Bandung: Mandar Maju, 1998, hlm. 63); 1. Bahwa sebagai peraturan yang mendapatkan delegasi dari Undang- undang, fungsi Peraturan Pemerintah adalah menyelenggarakan Agungpengaturan lebih lanjut ketentuan dalam Undang-UndangIndonesiayang tegas-tegasnya menyebutnya. Fungsi ini adalah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 yang menentukan: “Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya” Dalam hal ini Peraturan Pemerintah harus melaksanakan semua ketentuan dari suatu Undang-Undang yang secara tegas meminta Halaman 20 dari 80 halaman. Putusan Nomor 13 P/HUM/2021ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 20 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 21 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id untuk diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. (Maria Faridahkama Indrati S, Ilmu Perundang-undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, Yogyakarta:RepubPenerbit PT Kanisius, 2007, hlm. 223) 1. Bahwa Peraturan Pemerintah dibentuk oleh Presiden, dan berfungsi menyelenggarakan ketentuan dalam Undang-Undang baik yang secara tegas-tegas maupun secara tidak tegas-tegas menyebutnya. Oleh karena itu materi muatan Peraturan Pemerintah adalah keseluruhan materi muatan Undang-Undang yang dilimpahkan kepadanya, atau dengan perkataan lain materi muatan Peraturan AgungPemerintah adalah sama dengan materi muatanIndonesiaUndang-Undang sebatas yang dilimpahkan kepadanya. (Maria Farida Indrati S, Ilmu Perundang-undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, Yogyakarta: Penerbit PT Kanisius, 2007, hlm. 244); 1. Bahwa sesuai dengan sifat dan hakikat dari suatu Peraturan Pemerintah, yang merupakan peraturan delegasi dari Undang- Undang, atau peraturan yang melaksanakan suatu Undang-Undang, maka materi muatan Peraturan Pemerintah adalah seluruh materi muatan Undang-Undang tetapi sebatas yang dilimpahkan, artinyaahkamah sebatas yang Republikperlu dijalankan atau diselenggarakan lebih lanjut oleh Peraturan Pemerintah. (Maria Farida Indrati S, Ilmu Perundang- undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, Yogyakarta: Penerbit PT Kanisius, 2007, hlm. 249); 1. Bahwa dalam Lampiran II angka 198 yang merupakan satu kesatuan dari Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa: Agung“Peraturan Perundang-undangan yang lebihIndonesiatinggi dapat mendelegasikan kewenangan mengatur lebih lanjut kepada Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah.” 1. Bahwa Montesquie menjelaskan bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan hal-hal yang dapat dijadikan asas- asas adalah (i) Gaya padat dan mudah, (ii) Istilah yang dipilih hendaknya sebisa mungkin bersifat mutlak dan relatif, (iii) hukum Halaman 21 dari 80 halaman. Putusan Nomor 13 P/HUM/2021ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 21 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 22 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id hendaknya membatasi diri pada hal-hal yang riil dan actual, (iv)hkama hukum hendaknya tidak halus karena hukum dibentuk untuk rakyat dengan pengertianRepubyang sedang dan Bahasa yang dapat dipahami secara sederhana, (v) hukum hendaknya tidak merancukan pokok masalah dengan pengecualian, pembatasan atau pengubahan, (vi) Hukum hendaknya tidak bersifat dapat diperdebatkan, dan (vii) pembentukan hukum hendaknya mempunyai manfaat praktis. (Yuliandri, Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik, Gagasan Pembentuka Undang-undang Berkelanjutan, AgungJakarta Rajagrafindo Persada, 2013, hlm. 128) Indonesia 1. Bahwa Jeremy Bentham mengemukakan bahwa ketidaksempurnaan yang dapat mempengaruhi perundang-undangan, bisa dijadikan sebagai asas-asas dalam pembentukan perundang-undangan. Jeremy Bentham membagi ketidaksempurnaan tersebut menjadi dua tingkatan. Ketidaksempurnaan tingkat pertama disebabkan hal-hal yang meliputi (i) arti ganda, (ii) kekaburan, dan (iii) terlalu luas. Sedangkan ketidaksempurnaan tingkat kedua disebabkan oleh, (i) Ketidaktepatan ungkapan, (ii) ketidaktepatan tentang pentingnyaahkamah sesuatu, (iii)Republikberlebihan, (iv) terlalu panjang lebar, (v) membingungkan, (vi) tanpa tanda yang memudahkan pemahaman, dan (vii) ketidakteraturan. (Yuliandri, Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik, Gagasan Pembentukan Undang-undang Berkelanjutan, Jakarta Rajagrafindo Persada, 2013, hlm. 131); 1. Bahwa menurut Bagir Manan dalam pembentukan peraturan Agungperundang-undangan yang didalamnya terdapat Indonesialandasan yuridis, landasan sosiologis dan landasan filosofis. (Yuliandri, Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik, Gagasan Pembentukan Undang-undang Berkelanjutan, Jakarta Rajagrafindo Persada, 2013, hlm. 134); Halaman 22 dari 80 halaman. Putusan Nomor 13 P/HUM/2021ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 22 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 23 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id 1. Bahwa menurut Bagir Manan dasar yuridis sangat penting dalamhkama pembuatan peraturan perundang-undangan karena akan menunjukkanRepub(i) keharusan adanya kewenangan dari pembuat produk-produk hukum, (ii) keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis produk-produk hukum dengan materi yang diatur, terutama kalau diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi atau sederajat, (iii) keharusan untuk mengikuti tata cara tertentu, (iv) keharusan untuk tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Agungtingkatannya, dan (v) produk-produk hukum yangIndonesiadibuat untuk umum dapat diterima oleh masyarakat secara wajar dan spontan. (Yuliandri, Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik, Gagasan Pembentukan Undang-undang Berkelanjutan, Jakarta Rajagrafindo Persada, 2013, hlm. 134); 1. Bahwa menurut Bagir Manan dasar sosiologis mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Kenyataan tersebut dapat berupa kebutuhan atau tuntutan atau masalah-masalah yang dihadapi atau dapat juga termasuk kencenderungan-kecenderunganahkamah atau harapan-harapanRepublikmasyarakat. Dengan dasar sosiologis diharapkan suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat akan diterima oleh masyarakat secara wajar dan spontan. Peraturan perundang-undangan yang diterima secara wajar akan mempunyai daya berlaku efektif dan tidak begitu banyak memerlukan pengerahan institutional untuk melaksanakannya. (Yuliandri, Asas- asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik, AgungGagasan Pembentukan Undang-undang Berkelanjutan,IndonesiaJakarta Rajagrafindo Persada, 2013, hlm. 135); 1. Bahwa atas landasan filosofis, Bagir Manan menjelaskan bahwa dasar filosofis berkaitan dengan rechtsidee dimana semua masyarakat mempunyainya yaitu apa yang mereka harapkan dari hukum seperti, menjamin keadilan, ketertiban, kepastian hukum, kemanfaatan dan yang lainnya. Hukum diharapkan mencerminkan Halaman 23 dari 80 halaman. Putusan Nomor 13 P/HUM/2021ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 23 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 24 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id sistem nilai tersebut baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilaihkama maupun sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat.RepubNilai-nilai ini ada yang dibiarkan dalam masyarakat sehingga setiap pembentukan hukum atau peraturan perundang- undangan hatus dapat menangkapnya setiap kali akan membentuk hukum atau peraturan perundang-undangan. (Yuliandri, Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik, Gagasan Pembentukan Undang-undang Berkelanjutan, Jakarta Rajagrafindo Persada, 2013, hlm. 136); Agung36. Bahwa menurut Bagir Manan dengan terpenuhinyaIndonesialandasan yuridis, sosiologis dan filosofis belum selalu membuat suatu peraturan perundang-undangan menjadi tidak ada kekurangannya. Peraturan perundang-undangan yang kurang baik dapat juga terjadi karena tidak jelas perumusannya sehingga tidak jelas arti, maksud dan tujuannya (ambiguous), atau rumusannya dapat ditafsirkan dalam berbagai arti (interpretative) atau terjadi inkonsistensi dalam menggunakan peristilahan, atau sistematika yang tidak baik, Bahasa yang berbelit-belit sehingga sukar dimengerti dan lain sebagainya.ahkamah Masalah ketidakjelasan,Republikmemungkinkan bermacam-macam interpretasi, sukar dipahami, penggunaan istilah yang tidak konsisten, bukan sesuatu yang dapat diabaikan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. (Bagir Manan, Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia, Jakarta: Ind-Hill, 1992, hlm. 17); D.3.Teori Penemuan Hukum; 1. Bahwa Menurut Supandi, peraturan perundang-undangan itu sifatnya Agungtidak lengkap. Tidak ada dan tidak mungkinIndonesiaada peraturan perundang-undangan yang lengkap selengkap-lengkapnya sifatnya serta jelas sejelas-jelasnya. Tidak ada peraturan perundang- undangan yang dapat mengatur seluruh kegiatan kehidupan manusia secara tuntas, lengkap dan jelas, karena kegiatan kehidupan manusia sangat luas, baik jenis maupun jumlahnya. Ketidaklengkapan, ketidakjelasan atau kekosongan hukum itu diatasi Halaman 24 dari 80 halaman. Putusan Nomor 13 P/HUM/2021ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 24 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 25 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id oleh sistem hukum sendiri dengan penemuan hukum. (Supandi,hkama Keberadaan Pengadilan Pajak Dalam Sistem Peradilan Nasional Indonesia,RepubBandung: Alumni, 2016, hlm. 18); 1. Bahwa Penemuan hukum dilakukan dengan mempergunakan sarana: - Interpretasi hukum; - Argumentasi; dan - Konstruksi hokum (Supandi, Keberaradaan Pengadilan Pajak Dalam Sistem Peradilan AgungNasional Indonesia, Bandung: Alumni, 2016, hlm.Indonesia10); 1. Bahwa Interpretasi atau penafsiran, merupakan metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaedah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang. Interpretasi adalah metode penemuan hukum dalam hal peraturannya ada, tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwanya. Interpretasi atau penafsiran ini dapat dilakukan denganahkamah beberapa metode,Republikyaitu secara: - Gramatikal, yaitu penafsiran menurut bahasa sehari-hari. - Historis, yaitu penafsiran berdasarkan sejarah hukum. - Sistimatis, yaitu menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan. - Teleologis, yaitu penafsiran menurut makna/tujuan kemasyarakatan. Agunge. Perbandingan hukum, yaitu penafsiran Indonesiadengan cara membandingkan dengan kaedah hukum di tempat lain. - Futuristis, yaitu penafsiran antisipatif yang berpedoman pada undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum. (Yudha Bhakti Ardhiwisastra, Penafsiran dan Konstruksi Hukum, Bandung: Alumni, 2008, hlm. 12) Halaman 25 dari 80 halaman. Putusan Nomor 13 P/HUM/2021ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 25 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 26 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id 1. Bahwa Hermeneutika Hukum digunakan untuk dapat menggali danhkama meneliti makna hukum dari perspektif para pengguna dan atau para pencari keadilan.RepubKajian Hermeneutika Hukum mempunyai dua makna sekaligus yaitu (i) Pertama, Hermeuneutika Hukum dapat dipahami sebagai metode interpretasi atas teks-teks hukum atau metode memahami terhadap suatu naskah normatif. Dimana interpretasi yang benar terhadap teks hukum itu harus selalu berhubungan dengan isi kaidah hukumnya, baik yang tersurat maupun yang tersirat atau antara bunyi hukum dan semangat hukum Agungatau dikenal juga dengan suasana kebatinanIndonesia(esprit de la loi). Menurut Gadamer, ada tiga persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang penafsir yaitu, memenuhi subtilitas intelligendi (ketepatan pemahaman), subtilitas explicandi (ketepatan penjabaran) dan subtilitas applicandi (ketepatan penerapan). (ii) Kedua, Hermeuneutika hukum juga mempunyai pengaruh besar atau relevansi dengan teori penemuan hukum. Hal ini ditampilkan dalam kerangka pemahaman lingkaran spiral hermeneutika (cyrcle hermeneutics), yaitu berupa proses timbal balik antara kaidah-ahkamah kaidah dan fakta-fakta.RepublikKarena, dalil hermeneutika menjelaskan bahwa orang harus mengkualifikasi fakta-fakta dalam cahaya kaidah- kaidah dan menginterpretasi kaidah-kaidah dalam cahaya fakta- fakta, termasuk dalam paradigma dari teori penemuan hukum modern dewasa ini. (Jazim Hamidi, Hermeneutika Hukum, Yogyakarta UII Press, 2006, hlm. 48-49); E. POKOK PERMOHONAN AgungBahwa dalil-dalil yang telah dikemukakan sebelumnya,Indonesiadianggap disampaikan juga pada bagian ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian lain dari Permohonan a quo; E.1.Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 Bertentangan Dengan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan; Halaman 26 dari 80 halaman. Putusan Nomor 13 P/HUM/2021ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam